Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dan fungsional diatur berdasarkan kualifikasi, syarat pendidikan, pengalaman kerja, dan prestasi. PNS dapat dipindahkan antar jabatan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi.

1. gajahguling

2. Pegawai Negeri :
Setiap warga negara RI yg telah memenuhi syarat yg ditentukan
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan yg berlaku.
Jabatan Karier :
Jabatan struktural dan fungsional yg hanya dapat diduduki oleh PNS
setelah memenuhi syarat yang ditentukan
Jabatan Struktural :
Kedudukan yg menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
seseorang PNS dlm rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
Jabatan Fungsional :
Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
seseorang PNS dlm suatu satuan organisasi yang dlm pelaksanaan tugasnya
didasarkan pd keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
gajahguling

3. KARIER PNS
Jabfung dgn sist
Angka Kredit
gajahguling
K
E
T
E
R
A
M
P
I
L
A
N
K
E
A
H
L
I
A
N
JAB.STRUKTURAL

4. PENGANGKATAN PNS DALAM JAB.STRUKTURAL
DASAR HUKUM
- UU NO.8 TH 1974 JO UU NO.43 TH 1999
- PP NO. 100 TH 2000 JO PP NO. 13 TH 2002
- KEP. KA BKN NO.13 TH 2002
Pengangkatan PNS dlm suatu jab.struktural dimaksudkan untuk
membina karier PNS dlm jab.struktural dan kepangkatan sesuai dg
persyaratan yg ditetapkan dlm peraturan perundang-undangan yg
berlaku.
gajahguling

5. SYARAT PENGANGKATAN
Berstatus PNS
Serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 (satu) tingkat
dibawah jenjang pangkat terendah
Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yg ditentukan
Semua unsur P3 sekurang-kurangnya bernilai baik dlm 2
(daua) tahun terakhir
Memiliki kompetensi jab. yg diperlukan
Sehat jasmani dan rohani
gajahguling

6. Disamping persyaratan tersebut, PPK perlu
memperhatikan faktor :
- Senioritas dlm kepangkatan
-Usia
- Diklat jabatan
- Pengalaman
gajahguling

7. JENJANG PANGKAT/GOL-RUANG JAB. STRUKTURAL
Jenjang Pangkat, Golongan/Ruang
No
1
Terendah
Eselon
Tertinggi
Pangkat
Gol/Ruang
Ia
Pembina Utama Madya
IV/d
Pembina Utama
IV/e
2
Ib
Pembina Utama Muda
IV/c
Pembina Utama
IV/e
3
IIa
Pembina Utama Muda
IV/c
Pembina Utama Madya
IV/d
4
IIb
Pembina Tingkat I
IV/b
Pembina Utama Muda
IV/c
5
IIIa
Pembina
IV/a
Pembina Tingkat I
IV/b
6
IIIb
Penata Tingkat I
III/d
Pembina
IV/a
7
IVa
Penata
III/c
Penata Tingkat I
III/d
8
IVb
Penata Muda Tingkat I
III/b
Penata
III/c
Penata Muda
III/a
Penata Muda Tingkat I
III/b
gajahguling
9
Va
Pangkat
Gol/Ruang

8. 9
Eselon
Besarnya (Rp)
Gol.ruang
Ia
5.500.000
IV/d – IV/e
Ib
4.375.000
IV/c – IV/e
II a
3.250.000
IV/c – IV/d
II b
2.025.000
IV/b – IV/c
III a
1.260.000
IV/a – IV/b
III b
980.000
III/d – IV/a
IV a
540.000
III/c – III/d
IV b
gajahguling
490.000
III/b – III/c
gajahguling

9. PEMINDAHAN DALAM JABATAN
TOA (Tour of Area)
level/jenis jab. tetap
HORISONTAL
TOD (Tour of Duty)
level sama jenis jab.beda
Naik Jabatan
PEMINDAHAN
JABATAN
VERTIKAL
Turun jab/demosi
-hukuman jabatan
-Restrukturisasi org.
DIAGONAL
gajahguling
-Sruktural
-------- Fungsional
-Struk.Umum -------- Khusus

10. PEMBERHENTIAN DALAM JAB.STRUKTURAL
Mengundurkan diri dari jab.
Mencapai BUP
Diberhentikan sbg PNS
Diangkat dlm jb.struktural lainnya atau
jab.Fungsional
C L T N
Tugas Belajar lbh dari 6 (enam) bulan
Perampingan organisasi
Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani
adan rohani
gajahguling

11. Pengangkatan PNS Dalam Jab. Fungsional
Dasar Hukum :
 UU No 8 Tahun 1974 ttg Pokok-pokok Kepeg Ps.17
Jo UU No 43 Tahun 1999
 PP Nomor 16 Tahun 1994 Jo PP Nomor 40 Tahun
2010
 Keppres Nomor 87 Tahun 1999
 Kep/Per. MENPAN
 SKB/Per. Bersama
 PERPRES TUNJANGAN
gajahguling

12. ( pasal 17 Ayat 2 UU No. 43 Tahun 1999 )
 Pengangkatan dlm jabatan dilaksanakan
berdasarkan Prinsip Profesionalisme,
sesuai :




gajahguling
Kompetensi
Prestasi Kerja
Jenjang Pangkat
Syarat Obyektif lainnya

13.  Mempunyai Metodologi, teknik analisis, teknis dan prosedur kerja
yg didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan atau pelatihan
teknis tertentu dengan sertifikasi
 Memiliki Etika Profesi
 Dapat disusun dlm jenjang jabatan
 Bersifat Mandiri
 JF tsb diperlukan dalam tupoksi Organisasi
gajahguling

14. a. Peningkatan Produktivitas Kerja PNS
b.
c.
d.
Peningkatan
Peningkatan
Peningkatan
gajahguling
Produktivitas Unit kerja
Karier PNS
Profesionalisme PNS

15. K
endala P
engembangan J
abatan fungsional




gajahguling
B
elenggu budaya org /perilaku kerja
M
asih dipandang sbg jabatan alternatif
Dinamika sekedar utk memperpanjang B
UP
K
omitmen pimpinan masih kurang

16. KEBAIKAN PEMBINAAN PNS MELALUI JAB FUNGSIONAL
DENGAN ANGKA KREDIT
1. JATI DIRI PNS YG MENDUDUKI JAB FUNG JELAS SESUAI
TINGKATAN JAB
2. OBJEKTIVITAS PEILAIAN PRESTASI KERJA TERJAMIN
3. JENJANG PANGKATNYA TERBUKA :
a. SESUAI DGN EVALUASI TGAS, TG.JWB, WEWENANG
DAN HAK DALAM JABATAN
b. TIDAK TERIKAT DGN PANGKAT PIMPINAN UNIT
KERJANYA
4. JENIS KP-NYA, KP PILIHAN (DIMUNGKINKAN KP
PILIHAN DIPERCEPAT)
5. BEBAS UJIAN DINAS
6. KESEJAHTERAAN LEBIH BAIK
7. MENINGKATKAN PNS UTK BEKERJA LEBIH PRODIKTIF,
PROFESIONAL, EFISIEN DAN DISIPLIN
gajahguling

17. KONSEKUENSI BAGI PEMANGKU JABATAN
FUNGSIONAL
1. HARUS RAJIN MENJALANKAN PEKERJAANNYA AGAR MENCAPAI
PRESTASI YG DAPAT DINILAI/DIHARGAI DLM ANGKA KREDIT
2. KREATIF, AGAR MENDAPAT TAMBAHAN (MENCAPAI)
PRESTASI/ANGKA KREDIT YG LEBIH
3. TERTIB MENCATAT DAN MELAPORKAN PRESTASI KERJANYA
4. JIKA TDK RAJIN BERPRESTASI SEHINGGA TIDAK DPT
MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN
DLM JANGKA WAKTU TERTENTU DIBEBAS-TUGASKAN SEMENTARA
DARI JAB FUNG
gajahguling

18. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional pada Instansi Pemerintah
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan
Untuk menentukan kekuatan PNS berdasarkan kualifikasi jabatan untuk
menjalankan tugas tertentu, guna menjaga keseimbangan
kekuatan PNS dengan beban kerja.
Dengan kata kunci
“ Setiap Pegawai memiliki Pekerjaan”
Apabila komposisi beban tugas
dengan jumlah pejabat fungsional seimbang, akan memperlancar
Pejabat Fungsional dalam mengumpulkan angka kredit
gajahguling

19. J A B A T A N F U N G S IO N A L
J A B A T A N F U N G S IO N A L
K E A H L IA N
gajahguling
J A B A T A N F U N G S IO N A L
K E T E R A M P IL A N

20. JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN
adalah jabatan fungsional
Kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan
fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya.
Tugas utama jabatan fungsional Keahlian meliputi :
 Pengembangan pengetahuan,
 Penerapan konsep dan teori
 Ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan
 Pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.
gajahguling

21. JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN
adalah jabatan fungsional
Kualifikasi teknisi atau penunjang profesional yang
pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan
penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu
pengetahuan atau lebih.
Tugas utama jabatan fungsional keterampilan, meliputi :
 Pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan
penerangan konsep dan metoda operasional di bidang ilmu
pengetahuan, dan ;
 Pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu.
gajahguling

22. Terampil
• P. Pemula ( II/a )
• Pelaksana ( II/b-II/c-II/d )
• P.Lanjutan ( III/a - III/b)
• Penyelia
( III/c – III/d )
gajahguling
Ahli
• Pertama ( III/a - III/b )
• Muda
( III/c - III/d )
• Madya ( IV/a - IV/b - IV/c )
• Utama
( IV/d – IV/e )

23. Pengangkatan dlm
Jab fung bagi PNS
yang melaksanakan
tugas pokok jabfung
pada saat Peraturan
ditetapkan
gajahguling
Pengangkatan untuk
mengisi formasi melalui
CPNS
Pengangkatan yg
dilakukan melalui
perpindahan dari
js atau jf lain
ke dalam jab. fung
tertentu

24.  PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL
BARU
 PENURUNAN PERSYARATAN
KUALIFIKASI PENDIDIKAN
 DIPERINTAHKAN OLEH SUATU
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
gajahguling

25. PENYESUAIAN/INPASSING
Syarat-syaratnya:
1. Angka kreditnya ditetapkan dengan
mencocokkan gol ruang, pendidikan dan Masa
Kerja ybs dalam tabel yg ada di Kep.Menpan ttg
Jab,Fung ybs
2. Waktunya terbatas (sdh ditentukan)
3. Sebelumnya telah melaksanakan tgs sesuai jab
fung yg akan dipangkunya
4. Usia paling tinggi 50 tahun
5. DP.3 setiap unsur bernilai baik dalam 1 tahun
terakhir
gajahguling

26. Persyaratan:
 Ada Formasi Jabatan
 Memenuhi persyaratan pendidikan
 DP3 bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
KEBIJAKAN :
PNS dapat diangkat dalam Jabatan fungsional sebelum
mengikuti Diklat
Angka kredit dari unsur pendidikan ditetapkan sama
dengan jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk
pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional.
Dengan demikian pengangkatan PNS dalam jabatan
fungsional dapat dilakukan dengan menggunakan
angka kredit hanya dari unsur pendidikan
gajahguling
26

27. PNS
gajahguling

28. PP No 29 TH 1997 Jo PP No 47 TH 2005 TTG PNS YG
MENDUDUKI JAB RANGKAP
Ps. 2 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3
1. PNS dilarang menduduki jab rangkap
2. Dikecualikan bagi yg bertugas sbg jaksa, peneliti, dan
perancang yg merangkap jab struktural di instansinya yg
tugas pokoknya berkaitan erat (merupakan satu kesatuan)
dengan bidang jab fung ybs
Contoh : Peneliti - Kapuslitbang
Jaksa - Kabag penuntut umum
3. Jab Struktural yg dapat dirangkap oleh PNS ditetapkan dgn
Keppres
gajahguling

29. Disamping persyaratan umum di tambah
persyaratan :
 memiliki pengalaman dibidangnya minimal 2
tahun
 usia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai
usia pensiun .
gajahguling

30. ☻ pejabat fungsional kategori keterampilan yang memperoleh
ijazah S1 dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional kategori
keahlian
☻ diberikan angka kredit 65 % dari angka kredit kumulatif (Diklat,
Tugas pokok dan Pengembangan Profesi) ditambah angka
kredit Sarjana (S1)/Diploma IV dan angka kredit dari unsur
penunjang tidak diperhitungkan
Memenuhi persyaratan sebagai berikut :
•
•
•
•
gajahguling
Ijazah yang dimiliki sesuai dengan
kualifikasi
Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional
Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif
Tersedia formasi
30

31. Pejabat yang berwenang
mengangkat, memindahkan
dan/atau memberhentikan
PNS dalam dan dari jabatan
fungsional sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku
gajahguling
 Presiden
 pns pusat/daerah untuk jenjang utama
 Menteri
 pns pusat dilingkungan Dep
untuk jenjang pel. Pemula s/d penyelia
dan jenjang pertama s/d madya
 Pimpinan Kesekretarian Lt/Ln, Non Dep
 pns pusat dilingkungan Lt/Ln, Non Dep
untuk jenjang pel. Pemula s/d penyelia
dan jenjang pertama s/d madya
 Gubernur/Bupati/Walikota
 pns daerah provinsi/kabupaten/kota
untuk jenjang pel. Pemula s/d penyelia
dan jenjang pertama s/d madya

32. ?
Penetapan Surat Keputusan Pengangkatan dalam
Jabatan, kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat
Terhitung setelah tanggal Penetapan Angka Kredit
(PAK)
gajahguling

33. Pengangkatan, Pembebasan Sementara , dan Pemeberhentian
Bagi PNS yang akan menduduki jabatan
jenjang Madya ke bawah
di tetapkan oleh pejabat yang berwenang
Pengangkatan, Pembebasan Sementara , dan Pemeberhentian
Bagi PNS yang akan menduduki jabatan
jenjang Utama
Harus mendapat Pertimbangan teknis dari Kepala BKN
Usul Pengangkatan, pembebasan Sementara , dan
Pemberhentian jabatan fungsional jenjang Utama
disampaikan kepada Presiden dengan tembusan
kepada Kepala BKN
gajahguling

34. ⇒
⇒
gajahguling
MEMENUHI ANGKA KREDIT
SYARAT LAIN YG DITENTUKAN
PER-UU-AN

35. PNS yang menduduki jabatan
fungsional dapat dinaikkan pangkat/jabatan
setingkat lebih tinggi apabila telah mencapai
angka kredit kumulatif yang ditentukan
Dikecualikan dari ujian dinas
Pangkat boleh lebih tinggi dari Pimpinan
gajahguling

36. 1. Jabatan sama dengan Pangkat
2. Jabatan dibawah Pangkat
3. Jabatan diatas Pangkat
Kenaikan Pangkat jab Fung dalam jenjang jabatan yang
Lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan
Jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yg berwenang
gajahguling

37. Pejabat fungsional dapat dinaikan jabatan setingkat lebih tinggi
apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan :
a. Sekurang-kurang nya 1 tahun dlm jabatan
b. Telah mencapai angka kredit kumulatif yg ditentukan (PAK)
c. DP-3 bernilai baik
d. Tersedianya formasi
e. Usul dari Pimpinan unit kerja
Jabatan fungsional dapat dinaikan pangkat setingkat lebih tinggi
apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan :
a.
b.
c.
d.
gajahguling
Sekurang-kurang nya 2 tahun dlm pangkat
Telah mencapai angka kredit kumulatif yg ditentukan (PAK)
DP-3 bernilai baik
Usul dari Pimpinan unit kerja

38. Kenaikan Jabatan
JF Madya ke bawah
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
Kenaikan Pangkat
JF gol Ruang IV/b ke bawah
ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang setelah mendapat pertimbangan
Teknis dari Kepala BKN / Kantor Regional BKN
Kenaikan Pangkat
JF gol Ruang IV/b ke atas
ditetapkan oleh Presiden
setelah mendapat pertimbangan Teknis dari Kepala BKN
gajahguling

39. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
gajahguling
Tidak Dapat Mengumpulkan Angka Kredit
Dijatuhi hukuman Disiplin.
Diberhentikan sementara sebagai PNS
Ditugaskan secara penuh diluar jabatan
Cuti diluar tanggungan negara
Tugas belajar lebih dari enam bulan

40. 1. Telah selesai menjalani hukuman disiplin.
2. Setelah yg bersangkutan dinyatakan selesai melaksanakan
tugasnya.
3. Dinyatakan aktif bekerja kembali setelah cuti diluar tanggungan
negara.
4. Dinyatakan aktif kembali setelah menyelesaikan tugas belajarnya
5. Telah mengumpulkan Angka Kredit
a. Jenjang Jabatan yang terakhir.
b. jumlah AK yang terakhir
gajahguling

41. 1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat
dan telah mempunyai kekuatan hukum
tetap kecuali penurunan pangkat
2. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit
yang ditentukan.
gajahguling

42. a. Telah menduduki Pangkat minimal Penata
Muda, Golongan Ruang III/a;
b. Ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan
yang dipersyaratkan;
c. Telah mencapai angka kredit kumulatif yang
ditentukan;
d. Telah lulus diklat fungsional tingkat ahli.
gajahguling

43. PNS yang diangkat dalam jabatan diberikan
tunjangan jabatan
Besaran tunjangan jabatan ditetapkan dgn
Peppres berdasarkan penilaian :
 resiko pekerjaan
 kompetensi jabatan
 kelangkaan
 sikap pelaksanaan pekerjaan
 bobot jabatan
- Instansi Pembina
- MENPAN
- BKN
- Ditjen Anggaran Dep. Keuangan
- Sekretaris Kabinet RI
gajahguling

44. ( PP No 32 Th 1979 )
secara selektif dapat dilakukan evaluasi
untuk perpanjangan batas usia pensiun
sampai dengan 58 - 60 - 65 th dengan
dasar pertimbangan :
 kaderisasi
 kompetensi
 kesehatan
gajahguling

45. PERSYARATAN JABATAN
Jabatan Fungsional bukan jabatan alternatif
untuk sekedar menampung PNS yang tidak
mendapatkan formasi jabatan struktural
Oleh sebab itu :
Pengangkatan dalam jabatan fungsional harus
mendasarkan kepada persyaratan jabatan yang
ditetapkan untuk setiap jabatan fungsional.
gajahguling