PP 10 Tahun 1983 dan PP 45 Tahun 1990 mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Dokumen ini menjelaskan syarat dan prosedur untuk mendapatkan izin beristri lebih dari satu, melakukan perceraian, serta pembagian gaji setelah perceraian. Pelanggaran aturan ini dapat dihukum secara disipliner.

1. PP 10 Tahun 1983 diubah
PP 45 Tahun 1990
Izin Perkawinan dan Perceraian PNS
gajahguling

2. KEWAJIBAN DAN LARANGAN

3. IZIN BERISTERI LEBIH DARI SEORANG (1)
Syarat yang harus dipenuhi:
• Tidak bertentangan dengan ajaran agama
• Tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan
• Alasan dapat diterima akal sehat
• Memenuhi seluruh syarat:
 Ada persetujuan isteri yang disahkan oleh
serendah-rendahnya pejabat eselon IV
 Memiliki penghasilan yang cukup, dibuktikan
dengan SPT PPh tahun terakhir
 Surat pernyataan berlaku adil

4. IZIN BERISTERI LEBIH DARI SEORANG (2)
Syarat yang harus dipenuhi:
• Tidak mengganggu tugas kedinasan yang
dinyatakan dengan keterangan dari
atasannya, serendah-rendahnya eselonn IV
• Memenuhi salah satu syarat:
 Isteri tidak dapat memenuhi kewajiban karena
sakit yang sulit sembuh
 Isteri mendapat cacat badan atau penyakit
yang tidak dapat sembuh
 Sesudah 10 tahun pernikahan berlum
mempunyai keturunan
Yang dibuktikan dengan keterangan dokter
pemerintah

5. IZIN BERISTERI LEBIH DARI SEORANG (3)
Prosedur pengajuan izin:
• Permohonan izin dilakukan tertulis secara hierarki
• Atasan wajib memberikan pertimbangan dan
menyampaikan ke pejabat yang berwenang
memberi izin dalam waktu 3 bulan
• Pejabat yang berwenang memberikan izin dapat
meminta keterangan PNS, isteri PNS atau pihak
lain
• Pejabat yang berwenang harus mengambil
keputusan menolak/memberikan izin dalam waktu
3 bulan

6. PERCERAIAN
Pengguga
t
PNS
aka
n
cera
i
Terguga
t

7. IZIN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN
Prosedur pengajuan izin:
• Permohonan izin dilakukan tertulis secara hierarki
disertai alasan
• Atasan wajib memberikan pertimbangan dan
menyampaikan ke pejabat yang berwenang
memberi izin dalam waktu 3 bulan
• Dilakukan upaya untuk merukunkan suami-isteri
dan dibuatkan Berita Acara Wawancara
• Pejabat yang berwenang harus mengambil
keputusan menolak/memberikan izin dalam waktu
3 bulan

8. PERSYARATAN IZIN MELAKUKAN PERCERAIAN (1)
Salah satu pihak melakukan perzinahan:
• Keputusan pengadilan yang incracht
• Pernyataan ditandatangani minimal 2 orang saksi
dewasa dan disahkan oleh Camat
• Laporan perzinahan, apabila perzinahan diketahui
oleh suami/isteri
Salah satu pihak meninggalkan pihak lain:
• Sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut
• Tanpa alasan yang sah
• Ada keterangan Lurah/Kepala Desa yang disahkan
oleh Camat

9. PERSYARATAN IZIN MELAKUKAN PERCERAIAN (2)
Sering terjadi pertengkaran:
• Keterangan Lurah/Kepala Desa yang disahkan oleh
Camat
Salah satu pihak dihukum penjara:
• Putusan pengadilan yang incracht
• Lamanya hukuman sekurang-kurangnya 5 tahun
• Terjadi setelah pernikahan
Terjadi kekerasan dalam rumah tangga:
• Visum dari dokter pemerintah

10. PERSYARATAN IZIN MELAKUKAN PERCERAIAN (3)
Salah satu pihak pemadat, penjudi, pemabuk:
• Putusan pengadilan yang incracht
• Pernyataan ditandatangani minimal 2 orang saksi
dewasa dan disahkan oleh Camat
• Surat keterangan dari dokter pemerintah atau
kepolisian

11. SURAT KETERANGAN UNTUK
MELAKUKAN PERCERAIAN

12. PEMBERIAN/PENOLAKAN IZIN CERAIAN

13. PEMBAGIAN GAJI SETELAH PERCERAIAN

14. PEMBAGIAN GAJI SETELAH PERCERAIAN (2)
PNS pria sebagai penggugat, kecuali ditentukan
lain

15. PEMBAGIAN GAJI SETELAH PERCERAIAN (3)
Isteri sebagai penggugat, kecuali ditentukan lain

16. PEMBAGIAN GAJI SETELAH PERCERAIAN
(4)
1/3
2/3
Anak
Perceraian terjadi akibat kesepakatan suami-isteri,
maka pembagian gaji sesuai kesepakatan. Jika
mempunyai anak, maka 1/3 gaji adalah hak anak

17. PENGECUALIAN PEMBAGIAN GAJI (1)

18. PENGECUALIAN PEMBAGIAN GAJI (2)

19. PENGHENTIAN PEMBAYARAN BAGIAN GAJI

20. PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

21. PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

22. TERIMA KASIH