SlideShare une entreprise Scribd logo

PP 45 Tahun 2013

•Télécharger en tant que PPT, PDF•
•
Tatang Suwandi
Tatang Suwandi

[Ringkasan] Peraturan Pemerintah ini mengatur tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencakup pengaturan pejabat perbendaharaan, penyusunan dan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), pelaksanaan anggaran pendapatan, pelaksanaan anggaran belanja termasuk per jenis belanja seperti pegawai, barang dan modal, subsidi, dan bantuan sosial, serta penatausahaan pelaks

Économie & finance
1  sur  44
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH NO 45 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN APBN
OUTLINE 1. Pejabat Perbendaharaan; 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; 3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan; 4. Pelaksanaan Anggaran Belanja; 5. Pelaksanaan Anggaran Per Jenis Belanja; 6. Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan; 7. 8. Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran; Pelaksanaan Anggaran dalam Penanggulangan Bencana; 9. Penatausahaan pelaksanaan anggaran; 10. Sistem informasi Keuangan Negara
Pejabat Perbendaharaan
Pejabat Perbendaharaan PRESIDEN PRESIDEN BUN BUN PA delegatif delegatif KUASA KUASA BUN BUN KUASA PA Ex officio penugasan Fungsional Perintah bayar BENDAHA RA PPSPM PPK
PEJABAT PERBENDAHARAAN PA • Kewenangan untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya (Psl.3) • Bertanggung jawab secara formal dan materiil atas pelaksanaan kebijakan anggaran (Psl.4) • Menkeu selaku PA atas BA yang tidak dikelompokkan dalam BA K/L yang kegiatannya bukan merupakan tugas dan fungsi Menkeu hanya bertanggung jawab dari sisi formal (Psl.4). • Pelimpahan kewenangan penunjukan pejabat perbendaharaan negara kepada KPA (Psl.5) • • KPA • Penunjukan KPA bersifat ex officio (Psl.6) Penunjukan KPA atas pelaksanaan UB dan TP dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atas usul Gubernur/Bupati/Walikota atau dapat didelegasikan kepada kepala daerah (Psl.7) Bertanggung jawab secara formal dan materiil atas pelaksanaan kegiatan yang berada pada penguasaannya (Psl.10)
PEJABAT PERBENDAHARAAN PPK • Melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara (Psl.11-12) • PPK bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti hak tagih kepada negara (Psl.13) PP SPM • Melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara (Psl. 14-15) • PPSPM bertanggung jawab terhadap kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi dokumen hak tagih pembayaran dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukan (Psl.16) BENDA HARA • Pendelegasian kewenangan pengangkatan bendahara penerimaa/pengeluaran dari Menteri/Pimpinan Lembaga kepada kepala satuan kerja (Psl.18) • Persyaratan sertifikasi bendahara bagi pejabat/pegawai yang akan diangkat menjadi bendahara penerimaan/pengeluaran yang akan diatur lebih lanjut dengan Perpres (Psl.21, Psl.25, Psl.28) • Pengangkatan bendahara pengeluaran pembantu untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran (Psl.27)
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
PENYUSUNAN DIPA 31/10 APBN DITETAPKAN Pemberitahuan ke K/L utk menyampaikan DIPA 30/11 PENYUSUNAN KEPPRES RINCIAN APBN Penyusunan, Penyampaian, dan Pengesahan DIPA Pasal 29 1/1 Pelaksanaan Penerimaan/p engeluaran dimulai Distribusi DIPA ke satker
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN Penyus unan • Kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyusun DIPA (Psl.29) • DIPA disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerja yang dirinci menurut klasifikasi fungsi, organisasi, dan jenis belanja (Psl.30) Penge sahan • Kewenangan Menkeu selaku BUN untuk mengesahkan DIPA • Kewenangan pengujian kesesuaian isi DIPA sebelum pengesahan • Fungsi pengesahan DIPA sebagai pernyataan kesiapan BUN dalam pelaksanaan anggaran sesuai rencana penarikan dana. (Psl 35) Revisi • Pengaturan sebab sebab revisi DIPA karena alasan administratif, alokatif, perubahan rencana penarikan dana, dan/atau perubahan rencana penerimaan dana (Psl.38)
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Negara
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA Penyetora n pendapata n negara Pengelola an PNBP Hibah • Penyetoran pendapatan negara melalui bank sentral atau bank umum dan badan lannya (Psl 43) • Kewajiban penyetoran ke kas negara tepat waktu dan adanya pengenaan sanksi administratif berupa denda (Psl 46) • Penetapan wajib pungut pajak kpd setiap PA/KPA dan/atau bendahara (Psl 47) • Tanggungjawab Menteri/Pimpinan Lembaga yang memiliki sumber PNBP untuk melakukan pemungutan PNBP (Psl 48) • Kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan PNBP (Psl 48) • Kewenangan dan tanggungjawab KPA untuk memperhitungkan PNBP yang terutang dari pembayaran yang dilakukannya (Psl 53) • Tanggungjawab Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal atas pelaksanaan pendapatan hibah (Psl 56) • Keharusan pendapatan hibah dikelola dalam APBN (Psl 56)
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Penyetoran Penerimaan Negara PRINSIP Kas Negara W ajib Bayar SEKUEN 1 W ajib Bayar Rekening Bendahara Penerimaan SEKUEN 2 W ajib Bayar Rekening Bendahara Penerimaan Pasal 49-50 Sore hari Berkala (atas persetujuan Menkeu) Kas Negara Kas Negara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Mekanisme Penatausahaan dan Pelaporan PNBP W ajib Bayar PEJABAT PEMUNGUT PNBP Kas Negara W ajib Bayar PEJABAT PEMUNGUT PNBP Bendahara Penerimaan KEPALA SATKER KEPALA SATKER MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA Kas Negara
Pelaksanaan Anggaran Belanja
Alur Pelaksanaan Belanja Pelaksanaan Komitmen KPA Penga daan barang / jasa Perja njian Penagi han Prestasi kerja SPP Doelmatigheid Pembebanan dan Perintah Bayar Perintah Bayar Pembeban Pengujian tagihan • Wetmatigheid • Rechtmatigheid Kuasa BUN Pencairan Pencairan Dana Dana Pengujian • Wetmatigheid • Rechtmatigheid Pencairan Dana
Pelaksanaan Anggaran Belanja Jenis-jenis pembuatan komitmen PEMBUATAN KOMITMEN SURAT KEPUTUSAN PERORANGAN BERSAMA PERJANJIAN KONTRAK/ SPK BUKTI PEMBELIAN/ PEMBAYARAN
PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA Pelaksana an komitmen • Pagu Anggaran yang sudah terikat komitmen tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain (Psl.57) • Proses pengadaan barang dan jasa sebelum tahun anggaran dimulai setelah RKA disetujui oleh DPR (Psl.59) • Izin pejabat yang berwenang atas perjanjian yang membebani anggaran lebih dari satu tahun anggaran (Psl.61) • Perjanjian menggunakan valas dapat membebani DIPA rupiah murni dengan nilai ekuivalen valas (Psl.63) • Kewajiban menyetorkan uang hak negara yg berasal dr komisi, rabat, potongan, dan penerimaan lain (Psl.64)
Pelaksanaan Anggaran Belanja Penyelesaian tagihan PRINSIP LANGSUNG (LS) PIHAK KETIGA R KUN SEKUEN 1 LANGSUNG (LS) R KUN Bendahara Pengeluaran Segera PIHAK KETIGA SEKUEN 2 UP R KUN Bendahara Pengeluaran Pembayaran PIHAK KETIGA
PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA Penyelesai an tagihan • Penyelesaian tagihan kepada negara dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yg sah untuk memperoleh pembayaran (Psl.65) • Kewenangan bendahara pengeluaran utk melakukan pembayaran atau menolak perintah bayar dr KPA (Psl.66) • Kewajiban PPK utk mengesahkan bukti pembelian/pembayaran sebagai hak tagih kepada negara (Psl.67) • Penyampaian SPM oleh KPA dilengkapi dengan pernyataan kebenaran perhitungan dan tagihan dan/atau data perjajian (Psl.67) • Pembayaran dapat dilakukan sebelum barang/jasa dengan menyampaikan jaminan atas pembayaran (Psl.68) • Kewajiban memperhitungkan kewajiban apabila pihak ketiga masih mempunyai utang kepada negara (Psl.69) • Tanggung jawab PPK menatausahakan komitmen dan kewajiban menyampaikan data komitmen kepada kuasa BUN (Psl.71) • Dalam menerbitkan SP2D, Kuasa BUN melakukan pengujian SPM yg diajukan oleh KPA (Psl.73) • Hak tagih kepada negara diselesaikan paling lambat 30 hari kalender (Psl.75)
Pelaksanaan Anggaran Per Jenis Belanja
PELAKSANAAN ANGGARAN PER JENIS BELANJA Belanja Pegawai • Belanja Pegawai paling sedikit terdiri dari kompensasi dalam bentuk uang atau barang, belanja pensiun dan uang tunggu, dan kontribusi sosial lainnya (Psl.77) • Pelaksanaan Belanja Pegawai dilakukan berdasarkan surat keputusan kepegawaian da/atau peraturan perundangundangan dibidang kepegawaian (Psl.78) • Kewenangan KPA utk menunjuk petugas pengelola dan penatausahaan pembayaran belanja pegawai (Psl.79) • Pengaturan pembayaran gaji dan/atau tunjangan atau dalam bentuk lainnya yg dilaksanakan setiap bula pada hari kerja pertama (Psl.80) • Kewenangan Menkeu menetapkan satuan harga dan bentuk pemberian tunjangan pangan/beras (Psl.82) • Tanggung jawab KPA utk memperhitungkan kewajiban pejabat negara dan pegawai negeri kepada penyelenggara jaminanan sosial (Psl.83)
PELAKSANAAN ANGGARAN PER JENIS BELANJA Belanja Barang & modal • Belanja barang paling sedikit meliputi belanja barang dan/atau jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat (Psl.87) • Pemberian honorarium kpd pegawai negeri, pejabat negara, dan/atau pejabat lainnya yg terlibat dalam tim/panitia/kel. kerja (Psl.88) • Pengaturan ijin presiden atau pejabat yg ditunjuk terlebih dahulu sebelum perjalanan dinas ke luar negeri (Psl.90) • Pemberian uang pesangon kpd pegawai yg dipindahkan kecuali ditempat yg baru mendapat perumahan (Psl.91) • Pemberian dana oprasional bagi pimpinan lembaga negara dan Menteri/Pimpinan Lembaga utk kegiatan yg bersifat strategis dan khusus (Psl.92) • Belanja modal utk memperoleh/menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya (Psl.93)
PELAKSANAAN ANGGARAN PER JENIS BELANJA Belanja Subsidi • Belanja subsidi utk memenuhi hajat hidup orang banyak terdiri dari belanja subsidi energi dan non energi (Psl.94) • Kewenangan Menkeu selaku pengelola fiskal utk mengelola anggaran belanja subsidi (Psl.95) • Menkeu selaku PA atas anggaran belanja subsidi menunjuk pejabat es. 1 di lingkungan Kementerian Keuangan utk menjalankan fungsi PA (Psl.95) • Menkeu selaku PA atas anggaran belanja subsidi menetapkan pejabat di lingkungan K/L yg membidangi fungsi pelaksanaan pemberian subsidi sebagai KPA(Psl.95) • Penyusunan dan pengesahan DIPA utk anggaran belanja subsidi dpt dilakukan pada tahun anggaran berjalan (Psl.96) • Subsidi yang belum dapat diperhitungkan sampai dgn akhir tahun anggaran pembayarannya dilakukan berdasarkan DIPA tahun anggaran berikutnya (Psl.97)
PELAKSANAAN ANGGARAN PER JENIS BELANJA Bantuan Sosial • Belanja bantuan sosial utk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat (Psl.97) • Bentuk belanja bantuan sosial terdiri atas bantuan sosial yg bersifat konsumtif, bantuan sosial yg bersifat produktif, dan bantuan sosial melalui lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan lembaga tertentu (Psl.99) • Pembayaran belanja bantuan sosial melalui lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan lembaga tertentu dilakukan melalui transfer uang, transfer barang, dan/atau transfer jasa (Psl.99) • Pelaksanaan pembayaran dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat (Psl.101)
PELAKSANAAN ANGGARAN PER JENIS BELANJA Belanja Hibah • Belanja hibah terdiri atas belanja hibah ke pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan ke pemeritah asing/lembaga asing (Psl.102) • Menkeu selaku PA atas anggaran belanja hibah menunjuk pejabat es.1 di lingkungan Kementerian Keuangan utk menjalankan fungsi PA (Psl.103) • Menkeu selaku PA atas anggaran belanja hibah menetapkan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan selaku KPA (Psl.103) • Penyusunan dan pengesahan DIPA utk anggaran belanja hibah dpt dilakukan pada tahun anggaran berjalan (Psl.104) • Pembayaran belanja hibah dilakukan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penerima tujuan hibah (Psl.105)
PELAKSANAAN ANGGARAN PER JENIS BELANJA Belanja Lain-lain • Untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak, tidak terduga, strategis, serat diharapkan tidak berulang disediakan alokasi anggaran belanja lain-lain. (Psl 107) • Menkeu selaku PA atas anggaran belanja lain-lain menunjuk pejabat es.1 di lingkungan Kementerian Keuangan utk menjalankan fungsi PA (Psl.108) • Menkeu selaku PA atas anggaran belanja lain-lain menetapkan pejabat pada K/L yang menggunakan anggaran belanja lain-lain selaku KPA (Psl.108) • Penyusunan dan pengesahan DIPA utk anggaran belanja lain-lain dpt dilakukan pada tahun anggaran berjalan (Psl.109) • Untuk mengurangi resiko fiskal terhadap APBN, Menkeu dapat melakukan kontrak manajemen resiko untuk memberikan perlindungan terhadap resiko keuangan, ekonomi dan bencana alam dengan melibatkan penyesia jasa asuransi (Psl.111)
PELAKSANAAN ANGGARAN PER JENIS BELANJA Belanja Transfer ke daerah • Menkeu bertindak selaku PA untuk mengelola anggaran transfer ke daerah (Psl. 113) • Menkeu selaku PA atas anggaran belanja transfer ke daerah menunjuk pejabat es.1 di lingkungan Kementerian Keuangan utk menjalankan fungsi PA (Psl.113) • Menkeu selaku PA atas anggaran belanja transfer ke daerah menetapkan pejabat pada kementerian keuangan yang menggunakan anggaran belanja transfer ke daerah selaku KPA (Psl.113) • KPA menerbitkan Surat Keputusan mengeni rincian alokasi anggaran ke daaerah untuk melaksanakan anggaran transfer ke daerah (Psl.115)
PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA Belanja yang bersumbe r dari hibah Penggun aan PNBP untuk kegiatan tertentu Penyeles aian keterlanju ran pembayar an • Belanja untuk kebutuhan K/L dapat bersumber dari hibah (Psl. 117) • Hibah dapat diterima langsung oleh K/L dari pemberi hibah (Psl.117) • Sebagian dana PNBP dpt digunakan untk kegiatn tertentu(Psl 119). • Pencairan penggunaan dana PNBP kegiatan tertentu memperhatikan batas maksimum pencairan (Psl 120) • Setoran PNBP yang boleh digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tahun anggaran berikutnya (Psl.120) • Pembayaran kepada pihak yang tidak berhak dan atau dibayarkan melebihi haknya harus disetorkan kembali ke kas negara (Psl 122) • Peyetoran ke kas negara diperlakukan sebagai koreksi atas keterlanjuran pembayaran (Psl 122) • Setelah dilakukan koreksi dapat dilakukan pembayaran kembali atas beban rekening kas negara (Psl 122)
PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA Pembaya ran pengemb alian penerima an • Setiap keterlanjuran setoran/kelebihan penerimaan negara dapat dimintakan kelebihannya (Psl 123) • Pembayaran pengembalian kelebihan peberimaan negara harus diperhitungka terlebih dahlu dengan utang kepada negara (Psl 123) • Saker dapat meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan untuk memberikan keyakinan adanya keterlanjuran setoran/kelebihan penerimaan negara (Psl 123) Anggaran belanja pada satker/ atase RI di luar negeri • Anggaran belanja pada satker/atase RI dalam negeri menggunakan mata uang asing (Psl 128) • Penyediaan DIPA dengan nilai ekuivalen valuta asing (Psl 128) • Ekuivalen valuta asing menjadi acuan dalam pembayaran pencairan dana (Psl 128) • Pencatatan transaksi atas pembayaran menggunakan nilai ekuivalen rupiah berdasarkan kurs BI (Psl 128)
PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA Monev pelaksan aan anggaran belanja Likuidasi Kementeri an/Lemba ga/Satker • Menteri/pimpinan lembaga selaku PA melakukan monev pelaksanaan anggaran belanja pada K/L yang dipimpinnya (Psl 131) • Menkeu selaku BUN melakukan monev pelaksanaan anggaran belanja K/L (Psl 131) • Menteri/Pimpinan lembaga selaku PA menyampaikan laporan monev kepada Menkeu (Psl 131) • Menteri selaku PA anggaran transfer ke daerah melakukan monev terhadap penyerapan dan penggunaan dana (Psl 132) Setiap K/L/Satker yang dilikuidasi harus menyelesaikan seluruh hak dan kewajibannya meliputi piutang negara dan utang pada pihak ketiga, UP yang belum dipertanggungjawabkan serta hak dan kewajiban lainnya (Psl 133)
PELAKSANAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN
PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA Tujuan Pembiayaan Sumber pembiayaan       menutup defisit; mengelola portofolio utang; investasi dan penyertaan modal negara; pemberian pinjaman dan/atau penjaminan; penerusan pinjaman; dan pembiayaan lain (Psl 134)  saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya;  pembiayaan utang melalui penarikan pinjaman dan/atau penerbitan surat berharga negara;  pembiayaan non-utang melalui penjualan aset pemerintah, privatisasi BUMN, dan pengembalian penerusan pinjaman dan pembiayaan non-utang lainnya; dan/atau  surplus anggaran (Psl 134)
PELAKSANAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN Penyelesaian Piutang pada K/L Pengeloaan Portofolio utang  Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA/Pengguna BMN wajib melaksanakan penyelesaian Piutang Negara yang berada dalam pengelolaan dan/atau tanggung jawabnya secara tepat waktu (Psl 138)  Debitur perorangan maupun lembaga melakukan pembayaran atas Piutang Negara langsung ke rekening Kas Negara (Psl 139)  Pengelolaan portofolio utang dilaksanakan melalui restrukturisasi utang dan Transaksi lindung nilai.  Biaya yang timbul dalam pengelolaan portofolio utang disediakan dalam APBN. (Psl 140)
PELAKSANAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN Pembayaran Kewajiban Utang Pelaksanaan Penjaminan  Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal berwenang mengelola anggaran utang.  Dalam rangka pengelolaan anggaran Menteri Keuangan bertindak selaku PA atas anggaran utang. (Psl 141)  Untuk menjaga kredibilitas negara, pembayaran utang dapat melampaui pagu DIPA, mendahului ditetapkannya revisi DIPA (Psl 143).  Menteri Keuangan selaku BUN berwenang memberikan jaminan atas nama Pemerintah.  Jaminan dilakukan terhadap pembayaran kewajiban pihak terjamin sesuai perjanjian pinjaman/kerja sama kepada penerima jaminan atau risiko penerima jaminan (Psl 144)
PELAKSANAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN Penyaluran Pinjaman dan/atau Hibah yang Diteruspinj amkan Pelaksana an Anggaran Investasi Pemerintah  Menkeu selaku pengelola fiskal berwenang mengelola anggaran pinjaman dan/atau hibah yang diteruspinjamkan (Psl 149)  Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab atas penetapan, perhitungan biaya, dan penggunaan anggaran yang berasal dari pinjaman dan/atau hibah yang diteruspinjamkan ke daerah (Psl 150)  Pelaksanaan kewenangan pembuatan komitmen atas belanja pinjaman dan/atau hibah yang diteruspinjamkan diwujudkan dalam naskah perjanjian penerusan pinjaman (Psl 151)  Menteri Keuangan selaku BUN berwenang mengelola investasi Pemerintah (Psl 153)  Pelaksanaan kewenangan pembuatan komitmen atas belanja investasi Pemerintah diwujudkan dalam suatu naskah perjanjian investasi Pemerintah (Psl 155)
PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN Pelaksanaan Penerimaan  Kewenangan Menkeu menetapkan kebijakan penerimaan negara terkait batas waktu Penerimaan Negara untuk mengendalikan saldo kas negara serta persiapan tutup buku pada akhir tahun anggaran (Psl 157)  Pada akhir tahun anggaran, bank sentral, bank umum, dan badan lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan wajib menerima setoran penerimaan negara selama jam buka pelayanan sesuai yang diatur dalam perjanjian kerja sama (Psl 158)  Ketentuan batasan waktu akhir tahun dalam penyampaian Pelaksanaan Pengeluaran SPM (Psl 159)  Penyelesaian Uang Persediaan pada akhir tahun anggaran (Psl 160)  Pengaturan sisa pagu DIPA yang tidak terealisasi sampai akhir tahun anggaran (Psl 162)  Pengaturan sisa pekerjaan sampai dengan akhir tahun anggaran (Psl 163)
Pelaksanaan Anggaran dalam Penanggulangan Bencana
PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA Anggaran dan pelaksan aan Pertangg ungjawab an  Menteri Keuangan selaku BUN dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya untuk pelaksanaan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana (Psl 166)  PA yang membidangi tugas koordinasi penanggulangan bencana dapat menunjuk pejabat pada K/L Lainnya atau pejabat Pemda selaku KPA/PPK/PPSPM/BP/BPP(Ps166)  Dalam hal terdapat sisa pagu DIPA atas Kegiatan penanggulangan bencana dan yang tidak dapat diselesaikan sampai berakhirnya tahun anggaran, sisa pagu DIPA tersebut dapat ditampung dalam satu rekening penampung (Psl 168)  Pertanggungjawaban pnggulangan bencana saat tangggap darurat diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi (Psl 166)
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran
PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN Penatausaha an transaksi keuangan  Pejabat Perbendaharaan bertangungjawab menatausahakan setiap transaksi keuangan (Psl 173)  Penatausahaan transaksi keuangan dilakukan untuk menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran (Psl 174)  Pejabat Penatausaha an dokumen Perbendaharaan bertangungjawab atas penyelenggaraan penatausahaan dokumen transaksi keuangan (Psl 177)  Menteri Keuangan selaku BUN menetapkan standar dikumen transaksi keuangan (Psl 177)
Sistem Informasi Keuangan Negara
SISTEM INFORMASI KEUANGAN NEGARA Sistem Informasi Keuangan Negara  Menkeu selaku BUN menyelenggaran sistem informasi data mengenai pihak yang melakukan perjanjian dengan pemerintah (Psl179).  Sistem informasi data paling sedikit memuat informasi mengenai nama, NPWP, No Rek Bank, dan alamat dari pihak yang melakukan perjajian (Psl179).  Menkeu menyelenggarakan sistem informasi keuangan negara yang terintegrasi meliputi sistem informasi pada K/L dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan keuangan negara dan keuangan derah (Psl 180)
TERIMA KASIH…

Recommandé

Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...Ahmad Abdul Haq
 
PP 45 Tahun 2013
PP 45 Tahun 2013 PP 45 Tahun 2013
PP 45 Tahun 2013 Tatang Suwandi
 
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012bprast1
 
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Tatang Suwandi
 
Akuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkdAkuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkdgreeneyes85
 
Sop apbn
Sop apbnSop apbn
Sop apbnbumigodean
 
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satkerKedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satkerAhmad Abdul Haq
 
Pedoman Bendahara
Pedoman BendaharaPedoman Bendahara
Pedoman Bendaharakpuaudit
 

Recommandé

Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...Ahmad Abdul Haq
 
PP 45 Tahun 2013
PP 45 Tahun 2013 PP 45 Tahun 2013
PP 45 Tahun 2013 Tatang Suwandi
 
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012bprast1
 
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Tatang Suwandi
 
Akuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkdAkuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkdgreeneyes85
 
Sop apbn
Sop apbnSop apbn
Sop apbnbumigodean
 
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satkerKedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satkerAhmad Abdul Haq
 
Pedoman Bendahara
Pedoman BendaharaPedoman Bendahara
Pedoman Bendaharakpuaudit
 
Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013
Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013
Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013Guruh Permadi
 
Pengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerahPengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerahkomar_adi
 
Pembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendaharaPembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendaharaTatang Suwandi
 
Tupoksi pptk
Tupoksi pptkTupoksi pptk
Tupoksi pptkInspektorat
 
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keudaTugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keudaInspektorat
 
Tupoksi bendahara
Tupoksi bendaharaTupoksi bendahara
Tupoksi bendaharaInspektorat
 
Tata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara PengeluaranTata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara PengeluaranDeddi Nordiawan
 
Sop pengelolaan apbd 2015
Sop pengelolaan apbd 2015Sop pengelolaan apbd 2015
Sop pengelolaan apbd 2015Muhammad Ali Said
 
Pembukuan bendahara dan penyusunan lpj
Pembukuan bendahara dan penyusunan lpjPembukuan bendahara dan penyusunan lpj
Pembukuan bendahara dan penyusunan lpjkppnpelaihari
 
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahOrganisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahSunar Shun Shun
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahSujatmiko Wibowo
 
1 gambaran umum
1 gambaran umum1 gambaran umum
1 gambaran umumNandang Sukmara
 
Sekilas tugas bendahara pengeluaran pembantau
Sekilas tugas bendahara pengeluaran pembantauSekilas tugas bendahara pengeluaran pembantau
Sekilas tugas bendahara pengeluaran pembantauMng Tri Mulyono Prasetyo
 
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019Ayu U.
 
Penyelesaian kas di bendahara pengeluaran
Penyelesaian kas di bendahara pengeluaranPenyelesaian kas di bendahara pengeluaran
Penyelesaian kas di bendahara pengeluaranAhmad Abdul Haq
 
Pelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranPelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranratna trenggalek
 
Pergub 49 th 2012 ttg sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerah
Pergub 49 th 2012 ttg sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerahPergub 49 th 2012 ttg sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerah
Pergub 49 th 2012 ttg sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerahrazitakhalyla
 
pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntable melalui akuntansi berbasir...
pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntable melalui akuntansi berbasir...pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntable melalui akuntansi berbasir...
pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntable melalui akuntansi berbasir...Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
Sistem dan Prosedur Penatausahaan PenerimaanSistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
Sistem dan Prosedur Penatausahaan PenerimaanDeddi Nordiawan
 
Prosedur Manual Penatausahaan Keuangan Daerah 2010
Prosedur Manual Penatausahaan Keuangan Daerah 2010Prosedur Manual Penatausahaan Keuangan Daerah 2010
Prosedur Manual Penatausahaan Keuangan Daerah 2010imppapsi surabaya
 
Perencanaan Penganggaran s.d. T.A 2019
Perencanaan Penganggaran s.d. T.A 2019Perencanaan Penganggaran s.d. T.A 2019
Perencanaan Penganggaran s.d. T.A 2019Planning Bureau at The Ministry of manpower Indonesia Republic
 
Slide-PMK-190_Materi-I.pdf
Slide-PMK-190_Materi-I.pdfSlide-PMK-190_Materi-I.pdf
Slide-PMK-190_Materi-I.pdfyudouyami
 

Contenu connexe

Tendances

Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013
Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013
Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013Guruh Permadi
 
Pengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerahPengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerahkomar_adi
 
Pembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendaharaPembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendaharaTatang Suwandi
 
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keudaTugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keudaInspektorat
 
Tupoksi bendahara
Tupoksi bendaharaTupoksi bendahara
Tupoksi bendaharaInspektorat
 
Tata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara PengeluaranTata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara PengeluaranDeddi Nordiawan
 
Pembukuan bendahara dan penyusunan lpj
Pembukuan bendahara dan penyusunan lpjPembukuan bendahara dan penyusunan lpj
Pembukuan bendahara dan penyusunan lpjkppnpelaihari
 
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahOrganisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahSunar Shun Shun
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahSujatmiko Wibowo
 
Sekilas tugas bendahara pengeluaran pembantau
Sekilas tugas bendahara pengeluaran pembantauSekilas tugas bendahara pengeluaran pembantau
Sekilas tugas bendahara pengeluaran pembantauMng Tri Mulyono Prasetyo
 
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019Ayu U.
 
Penyelesaian kas di bendahara pengeluaran
Penyelesaian kas di bendahara pengeluaranPenyelesaian kas di bendahara pengeluaran
Penyelesaian kas di bendahara pengeluaranAhmad Abdul Haq
 
Pergub 49 th 2012 ttg sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerah
Pergub 49 th 2012 ttg sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerahPergub 49 th 2012 ttg sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerah
Pergub 49 th 2012 ttg sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerahrazitakhalyla
 
Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
Sistem dan Prosedur Penatausahaan PenerimaanSistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
Sistem dan Prosedur Penatausahaan PenerimaanDeddi Nordiawan
 
Prosedur Manual Penatausahaan Keuangan Daerah 2010
Prosedur Manual Penatausahaan Keuangan Daerah 2010Prosedur Manual Penatausahaan Keuangan Daerah 2010
Prosedur Manual Penatausahaan Keuangan Daerah 2010imppapsi surabaya
 

Tendances (20)

Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013
Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013
Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013
 
Pengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerahPengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerah
 
Pembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendaharaPembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendahara
 
Tupoksi pptk
Tupoksi pptkTupoksi pptk
Tupoksi pptk
 
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keudaTugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
 
Tupoksi bendahara
Tupoksi bendaharaTupoksi bendahara
Tupoksi bendahara
 
Tata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara PengeluaranTata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara Pengeluaran
 
Sop pengelolaan apbd 2015
Sop pengelolaan apbd 2015Sop pengelolaan apbd 2015
Sop pengelolaan apbd 2015
 
Pembukuan bendahara dan penyusunan lpj
Pembukuan bendahara dan penyusunan lpjPembukuan bendahara dan penyusunan lpj
Pembukuan bendahara dan penyusunan lpj
 
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahOrganisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
1 gambaran umum
1 gambaran umum1 gambaran umum
1 gambaran umum
 
Sekilas tugas bendahara pengeluaran pembantau
Sekilas tugas bendahara pengeluaran pembantauSekilas tugas bendahara pengeluaran pembantau
Sekilas tugas bendahara pengeluaran pembantau
 
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019
 
Penyelesaian kas di bendahara pengeluaran
Penyelesaian kas di bendahara pengeluaranPenyelesaian kas di bendahara pengeluaran
Penyelesaian kas di bendahara pengeluaran
 
Pelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranPelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaran
 
Pergub 49 th 2012 ttg sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerah
Pergub 49 th 2012 ttg sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerahPergub 49 th 2012 ttg sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerah
Pergub 49 th 2012 ttg sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerah
 
pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntable melalui akuntansi berbasir...
pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntable melalui akuntansi berbasir...pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntable melalui akuntansi berbasir...
pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntable melalui akuntansi berbasir...
 
Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
Sistem dan Prosedur Penatausahaan PenerimaanSistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
 
Prosedur Manual Penatausahaan Keuangan Daerah 2010
Prosedur Manual Penatausahaan Keuangan Daerah 2010Prosedur Manual Penatausahaan Keuangan Daerah 2010
Prosedur Manual Penatausahaan Keuangan Daerah 2010
 

Similaire à PP 45 Tahun 2013

Slide-PMK-190_Materi-I.pdf
Slide-PMK-190_Materi-I.pdfSlide-PMK-190_Materi-I.pdf
Slide-PMK-190_Materi-I.pdfyudouyami
 
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.pptWajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.pptTito Franky
 
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022Evan Evianto
 
MEKANISME UP_TUP_LS.ppt
MEKANISME UP_TUP_LS.pptMEKANISME UP_TUP_LS.ppt
MEKANISME UP_TUP_LS.pptputragosoma
 
Paparan Sosialisasi tentang PMK 210 Tahun 2022
Paparan Sosialisasi tentang PMK 210 Tahun 2022Paparan Sosialisasi tentang PMK 210 Tahun 2022
Paparan Sosialisasi tentang PMK 210 Tahun 2022suryasaputro4
 
Materi 2_Pelaksanaan Anggaran.pptx
Materi 2_Pelaksanaan Anggaran.pptxMateri 2_Pelaksanaan Anggaran.pptx
Materi 2_Pelaksanaan Anggaran.pptxSapriyandaYand
 
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pdf
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pdfSosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pdf
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pdfWidiastutiRiduan1
 
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptxSosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptxKharizaUmami1
 
PAYMENT PROCESS FOR BUDGETED STATE SPENDING (Indonesia)
PAYMENT PROCESS FOR BUDGETED STATE SPENDING (Indonesia)PAYMENT PROCESS FOR BUDGETED STATE SPENDING (Indonesia)
PAYMENT PROCESS FOR BUDGETED STATE SPENDING (Indonesia)Muljati Muli
 
Penatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fixPenatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fixAmbara Sugama
 
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptxBUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptxoperatorkomputer
 
Taklimat Kewangan (POLISAS)-1.ppt
Taklimat Kewangan (POLISAS)-1.pptTaklimat Kewangan (POLISAS)-1.ppt
Taklimat Kewangan (POLISAS)-1.ppthanif242949
 
Sosialisasi Banper Kemenkes.pptx
Sosialisasi Banper Kemenkes.pptxSosialisasi Banper Kemenkes.pptx
Sosialisasi Banper Kemenkes.pptxMalaAhdina1
 
Penyusunan Anggaran
Penyusunan AnggaranPenyusunan Anggaran
Penyusunan AnggaraniyonZ
 
UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan NegaraUU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negaraatambua
 
Bendahara PPT (slide pajak)
Bendahara PPT (slide pajak)Bendahara PPT (slide pajak)
Bendahara PPT (slide pajak)ssuser8f1e591
 
UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan NegaraUU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negaraatambua
 
Tata Cara Revisi DIPA TA 2014_Paparan sosialisasi-kanwil
Tata Cara Revisi DIPA TA 2014_Paparan sosialisasi-kanwilTata Cara Revisi DIPA TA 2014_Paparan sosialisasi-kanwil
Tata Cara Revisi DIPA TA 2014_Paparan sosialisasi-kanwilpresent_ku
 
Pengelolaan Belanja Bendahara umum negara
Pengelolaan Belanja Bendahara umum negaraPengelolaan Belanja Bendahara umum negara
Pengelolaan Belanja Bendahara umum negararindwaadhi
 

Similaire à PP 45 Tahun 2013 (20)

Perencanaan Penganggaran s.d. T.A 2019
Perencanaan Penganggaran s.d. T.A 2019Perencanaan Penganggaran s.d. T.A 2019
Perencanaan Penganggaran s.d. T.A 2019
 
Slide-PMK-190_Materi-I.pdf
Slide-PMK-190_Materi-I.pdfSlide-PMK-190_Materi-I.pdf
Slide-PMK-190_Materi-I.pdf
 
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.pptWajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
 
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022
 
MEKANISME UP_TUP_LS.ppt
MEKANISME UP_TUP_LS.pptMEKANISME UP_TUP_LS.ppt
MEKANISME UP_TUP_LS.ppt
 
Paparan Sosialisasi tentang PMK 210 Tahun 2022
Paparan Sosialisasi tentang PMK 210 Tahun 2022Paparan Sosialisasi tentang PMK 210 Tahun 2022
Paparan Sosialisasi tentang PMK 210 Tahun 2022
 
Materi 2_Pelaksanaan Anggaran.pptx
Materi 2_Pelaksanaan Anggaran.pptxMateri 2_Pelaksanaan Anggaran.pptx
Materi 2_Pelaksanaan Anggaran.pptx
 
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pdf
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pdfSosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pdf
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pdf
 
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptxSosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
 
PAYMENT PROCESS FOR BUDGETED STATE SPENDING (Indonesia)
PAYMENT PROCESS FOR BUDGETED STATE SPENDING (Indonesia)PAYMENT PROCESS FOR BUDGETED STATE SPENDING (Indonesia)
PAYMENT PROCESS FOR BUDGETED STATE SPENDING (Indonesia)
 
Penatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fixPenatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fix
 
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptxBUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
 
Taklimat Kewangan (POLISAS)-1.ppt
Taklimat Kewangan (POLISAS)-1.pptTaklimat Kewangan (POLISAS)-1.ppt
Taklimat Kewangan (POLISAS)-1.ppt
 
Sosialisasi Banper Kemenkes.pptx
Sosialisasi Banper Kemenkes.pptxSosialisasi Banper Kemenkes.pptx
Sosialisasi Banper Kemenkes.pptx
 
Penyusunan Anggaran
Penyusunan AnggaranPenyusunan Anggaran
Penyusunan Anggaran
 
UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan NegaraUU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
 
Bendahara PPT (slide pajak)
Bendahara PPT (slide pajak)Bendahara PPT (slide pajak)
Bendahara PPT (slide pajak)
 
UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan NegaraUU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
 
Tata Cara Revisi DIPA TA 2014_Paparan sosialisasi-kanwil
Tata Cara Revisi DIPA TA 2014_Paparan sosialisasi-kanwilTata Cara Revisi DIPA TA 2014_Paparan sosialisasi-kanwil
Tata Cara Revisi DIPA TA 2014_Paparan sosialisasi-kanwil
 
Pengelolaan Belanja Bendahara umum negara
Pengelolaan Belanja Bendahara umum negaraPengelolaan Belanja Bendahara umum negara
Pengelolaan Belanja Bendahara umum negara
 

Plus de Tatang Suwandi

Tambahan jurnal standar
Tambahan jurnal standarTambahan jurnal standar
Tambahan jurnal standarTatang Suwandi
 
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatTatang Suwandi
 
kebijakan akuntansi berbasis akrual
kebijakan akuntansi berbasis akrualkebijakan akuntansi berbasis akrual
kebijakan akuntansi berbasis akrualTatang Suwandi
 
Gambaran umum akuntansi berbasis akrual
Gambaran umum akuntansi berbasis akrualGambaran umum akuntansi berbasis akrual
Gambaran umum akuntansi berbasis akrualTatang Suwandi
 
Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015
Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015
Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015Tatang Suwandi
 
Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Tatang Suwandi
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Tatang Suwandi
 
PMK No. 113/PMK.05/2012.pdf
PMK No. 113/PMK.05/2012.pdfPMK No. 113/PMK.05/2012.pdf
PMK No. 113/PMK.05/2012.pdfTatang Suwandi
 
PMK No.190/PMK.05/2012
PMK No.190/PMK.05/2012 PMK No.190/PMK.05/2012
PMK No.190/PMK.05/2012 Tatang Suwandi
 
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Tatang Suwandi
 
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeri
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeriPengaturan perjalanan dinas dalam negeri
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeriTatang Suwandi
 
Sistem Informasi Manajemen Akt BMN
Sistem Informasi Manajemen Akt BMNSistem Informasi Manajemen Akt BMN
Sistem Informasi Manajemen Akt BMNTatang Suwandi
 

Plus de Tatang Suwandi (20)

Tambahan jurnal standar
Tambahan jurnal standarTambahan jurnal standar
Tambahan jurnal standar
 
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
 
Dasar Dasar Akuntansi
Dasar Dasar AkuntansiDasar Dasar Akuntansi
Dasar Dasar Akuntansi
 
Bagan Akun Standar
Bagan Akun StandarBagan Akun Standar
Bagan Akun Standar
 
kebijakan akuntansi berbasis akrual
kebijakan akuntansi berbasis akrualkebijakan akuntansi berbasis akrual
kebijakan akuntansi berbasis akrual
 
Gambaran umum akuntansi berbasis akrual
Gambaran umum akuntansi berbasis akrualGambaran umum akuntansi berbasis akrual
Gambaran umum akuntansi berbasis akrual
 
Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015
Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015
Pmk 257 2014 revisi dipa ta 2015
 
UU 15 Tahun 2004
UU 15 Tahun 2004UU 15 Tahun 2004
UU 15 Tahun 2004
 
UU No.1 Tahun 2004
UU No.1 Tahun 2004UU No.1 Tahun 2004
UU No.1 Tahun 2004
 
UU No.17 Tahun 2003
UU No.17 Tahun 2003UU No.17 Tahun 2003
UU No.17 Tahun 2003
 
Perdirjen 42 pb 2013
Perdirjen 42 pb 2013 Perdirjen 42 pb 2013
Perdirjen 42 pb 2013
 
Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara
 
Motivasi Achievement
Motivasi AchievementMotivasi Achievement
Motivasi Achievement
 
Service Excellence
Service ExcellenceService Excellence
Service Excellence
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
 
PMK No. 113/PMK.05/2012.pdf
PMK No. 113/PMK.05/2012.pdfPMK No. 113/PMK.05/2012.pdf
PMK No. 113/PMK.05/2012.pdf
 
PMK No.190/PMK.05/2012
PMK No.190/PMK.05/2012 PMK No.190/PMK.05/2012
PMK No.190/PMK.05/2012
 
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
 
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeri
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeriPengaturan perjalanan dinas dalam negeri
Pengaturan perjalanan dinas dalam negeri
 
Sistem Informasi Manajemen Akt BMN
Sistem Informasi Manajemen Akt BMNSistem Informasi Manajemen Akt BMN
Sistem Informasi Manajemen Akt BMN
 

Dernier

PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxZefanya9
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bankzulfikar425966
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...ChairaniManasye1
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptFrida Adnantara
 
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaarmanamo012
 
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptxWAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptxMunawwarahDjalil
 
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuanganuang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuanganlangkahgontay88
 
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxPSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxRito Doank
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IIkaAliciaSasanti
 
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxBAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxFrida Adnantara
 
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptPerhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptSalsabillaPutriAyu
 
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaEkonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaWahyuKamilatulFauzia
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxumusilmi2019
 
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).pptIntroduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppttami83
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaUkuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaIndhasari3
 
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISKEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISHakamNiazi
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxHakamNiazi
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...OknaRyana1
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalAthoillahEconomi
 
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptwxmnxfm57w
 

Dernier (20)

PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
 
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalelaDAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
DAMPAK MASIF KORUPSI yang kian merajalela
 
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptxWAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
 
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuanganuang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
 
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxPSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
 
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxBAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
 
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).pptPerhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
Perhitungan Bunga dan Nilai Uang (mankeu).ppt
 
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usahaEkonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
Ekonomi Teknik dan perencanaan kegiatan usaha
 
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptxCryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
Cryptocurrency dalam Perspektif Ekonomi Syariah.pptx
 
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).pptIntroduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
Introduction fixed asset (Aset Tetap).ppt
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaUkuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
 
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNISKEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
KEPEMIMPINAN DALAM MENJALANKAN USAHA/BISNIS
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
 
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
 

PP 45 Tahun 2013

  • 1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH NO 45 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN APBN
  • 2. OUTLINE 1. Pejabat Perbendaharaan; 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; 3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan; 4. Pelaksanaan Anggaran Belanja; 5. Pelaksanaan Anggaran Per Jenis Belanja; 6. Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan; 7. 8. Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran; Pelaksanaan Anggaran dalam Penanggulangan Bencana; 9. Penatausahaan pelaksanaan anggaran; 10. Sistem informasi Keuangan Negara
  • 5. PEJABAT PERBENDAHARAAN PA • Kewenangan untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya (Psl.3) • Bertanggung jawab secara formal dan materiil atas pelaksanaan kebijakan anggaran (Psl.4) • Menkeu selaku PA atas BA yang tidak dikelompokkan dalam BA K/L yang kegiatannya bukan merupakan tugas dan fungsi Menkeu hanya bertanggung jawab dari sisi formal (Psl.4). • Pelimpahan kewenangan penunjukan pejabat perbendaharaan negara kepada KPA (Psl.5) • • KPA • Penunjukan KPA bersifat ex officio (Psl.6) Penunjukan KPA atas pelaksanaan UB dan TP dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atas usul Gubernur/Bupati/Walikota atau dapat didelegasikan kepada kepala daerah (Psl.7) Bertanggung jawab secara formal dan materiil atas pelaksanaan kegiatan yang berada pada penguasaannya (Psl.10)
  • 6. PEJABAT PERBENDAHARAAN PPK • Melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara (Psl.11-12) • PPK bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti hak tagih kepada negara (Psl.13) PP SPM • Melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara (Psl. 14-15) • PPSPM bertanggung jawab terhadap kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi dokumen hak tagih pembayaran dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukan (Psl.16) BENDA HARA • Pendelegasian kewenangan pengangkatan bendahara penerimaa/pengeluaran dari Menteri/Pimpinan Lembaga kepada kepala satuan kerja (Psl.18) • Persyaratan sertifikasi bendahara bagi pejabat/pegawai yang akan diangkat menjadi bendahara penerimaan/pengeluaran yang akan diatur lebih lanjut dengan Perpres (Psl.21, Psl.25, Psl.28) • Pengangkatan bendahara pengeluaran pembantu untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran (Psl.27)
  • 8. PENYUSUNAN DIPA 31/10 APBN DITETAPKAN Pemberitahuan ke K/L utk menyampaikan DIPA 30/11 PENYUSUNAN KEPPRES RINCIAN APBN Penyusunan, Penyampaian, dan Pengesahan DIPA Pasal 29 1/1 Pelaksanaan Penerimaan/p engeluaran dimulai Distribusi DIPA ke satker
  • 9. DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN Penyus unan • Kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyusun DIPA (Psl.29) • DIPA disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerja yang dirinci menurut klasifikasi fungsi, organisasi, dan jenis belanja (Psl.30) Penge sahan • Kewenangan Menkeu selaku BUN untuk mengesahkan DIPA • Kewenangan pengujian kesesuaian isi DIPA sebelum pengesahan • Fungsi pengesahan DIPA sebagai pernyataan kesiapan BUN dalam pelaksanaan anggaran sesuai rencana penarikan dana. (Psl 35) Revisi • Pengaturan sebab sebab revisi DIPA karena alasan administratif, alokatif, perubahan rencana penarikan dana, dan/atau perubahan rencana penerimaan dana (Psl.38)
  • 11. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA Penyetora n pendapata n negara Pengelola an PNBP Hibah • Penyetoran pendapatan negara melalui bank sentral atau bank umum dan badan lannya (Psl 43) • Kewajiban penyetoran ke kas negara tepat waktu dan adanya pengenaan sanksi administratif berupa denda (Psl 46) • Penetapan wajib pungut pajak kpd setiap PA/KPA dan/atau bendahara (Psl 47) • Tanggungjawab Menteri/Pimpinan Lembaga yang memiliki sumber PNBP untuk melakukan pemungutan PNBP (Psl 48) • Kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan PNBP (Psl 48) • Kewenangan dan tanggungjawab KPA untuk memperhitungkan PNBP yang terutang dari pembayaran yang dilakukannya (Psl 53) • Tanggungjawab Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal atas pelaksanaan pendapatan hibah (Psl 56) • Keharusan pendapatan hibah dikelola dalam APBN (Psl 56)
  • 12. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Penyetoran Penerimaan Negara PRINSIP Kas Negara W ajib Bayar SEKUEN 1 W ajib Bayar Rekening Bendahara Penerimaan SEKUEN 2 W ajib Bayar Rekening Bendahara Penerimaan Pasal 49-50 Sore hari Berkala (atas persetujuan Menkeu) Kas Negara Kas Negara
  • 13. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Mekanisme Penatausahaan dan Pelaporan PNBP W ajib Bayar PEJABAT PEMUNGUT PNBP Kas Negara W ajib Bayar PEJABAT PEMUNGUT PNBP Bendahara Penerimaan KEPALA SATKER KEPALA SATKER MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA Kas Negara
  • 15. Alur Pelaksanaan Belanja Pelaksanaan Komitmen KPA Penga daan barang / jasa Perja njian Penagi han Prestasi kerja SPP Doelmatigheid Pembebanan dan Perintah Bayar Perintah Bayar Pembeban Pengujian tagihan • Wetmatigheid • Rechtmatigheid Kuasa BUN Pencairan Pencairan Dana Dana Pengujian • Wetmatigheid • Rechtmatigheid Pencairan Dana
  • 16. Pelaksanaan Anggaran Belanja Jenis-jenis pembuatan komitmen PEMBUATAN KOMITMEN SURAT KEPUTUSAN PERORANGAN BERSAMA PERJANJIAN KONTRAK/ SPK BUKTI PEMBELIAN/ PEMBAYARAN
  • 17. PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA Pelaksana an komitmen • Pagu Anggaran yang sudah terikat komitmen tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain (Psl.57) • Proses pengadaan barang dan jasa sebelum tahun anggaran dimulai setelah RKA disetujui oleh DPR (Psl.59) • Izin pejabat yang berwenang atas perjanjian yang membebani anggaran lebih dari satu tahun anggaran (Psl.61) • Perjanjian menggunakan valas dapat membebani DIPA rupiah murni dengan nilai ekuivalen valas (Psl.63) • Kewajiban menyetorkan uang hak negara yg berasal dr komisi, rabat, potongan, dan penerimaan lain (Psl.64)
  • 18. Pelaksanaan Anggaran Belanja Penyelesaian tagihan PRINSIP LANGSUNG (LS) PIHAK KETIGA R KUN SEKUEN 1 LANGSUNG (LS) R KUN Bendahara Pengeluaran Segera PIHAK KETIGA SEKUEN 2 UP R KUN Bendahara Pengeluaran Pembayaran PIHAK KETIGA
  • 19. PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA Penyelesai an tagihan • Penyelesaian tagihan kepada negara dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yg sah untuk memperoleh pembayaran (Psl.65) • Kewenangan bendahara pengeluaran utk melakukan pembayaran atau menolak perintah bayar dr KPA (Psl.66) • Kewajiban PPK utk mengesahkan bukti pembelian/pembayaran sebagai hak tagih kepada negara (Psl.67) • Penyampaian SPM oleh KPA dilengkapi dengan pernyataan kebenaran perhitungan dan tagihan dan/atau data perjajian (Psl.67) • Pembayaran dapat dilakukan sebelum barang/jasa dengan menyampaikan jaminan atas pembayaran (Psl.68) • Kewajiban memperhitungkan kewajiban apabila pihak ketiga masih mempunyai utang kepada negara (Psl.69) • Tanggung jawab PPK menatausahakan komitmen dan kewajiban menyampaikan data komitmen kepada kuasa BUN (Psl.71) • Dalam menerbitkan SP2D, Kuasa BUN melakukan pengujian SPM yg diajukan oleh KPA (Psl.73) • Hak tagih kepada negara diselesaikan paling lambat 30 hari kalender (Psl.75)
  • 21. PELAKSANAAN ANGGARAN PER JENIS BELANJA Belanja Pegawai • Belanja Pegawai paling sedikit terdiri dari kompensasi dalam bentuk uang atau barang, belanja pensiun dan uang tunggu, dan kontribusi sosial lainnya (Psl.77) • Pelaksanaan Belanja Pegawai dilakukan berdasarkan surat keputusan kepegawaian da/atau peraturan perundangundangan dibidang kepegawaian (Psl.78) • Kewenangan KPA utk menunjuk petugas pengelola dan penatausahaan pembayaran belanja pegawai (Psl.79) • Pengaturan pembayaran gaji dan/atau tunjangan atau dalam bentuk lainnya yg dilaksanakan setiap bula pada hari kerja pertama (Psl.80) • Kewenangan Menkeu menetapkan satuan harga dan bentuk pemberian tunjangan pangan/beras (Psl.82) • Tanggung jawab KPA utk memperhitungkan kewajiban pejabat negara dan pegawai negeri kepada penyelenggara jaminanan sosial (Psl.83)
  • 22. PELAKSANAAN ANGGARAN PER JENIS BELANJA Belanja Barang & modal • Belanja barang paling sedikit meliputi belanja barang dan/atau jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat (Psl.87) • Pemberian honorarium kpd pegawai negeri, pejabat negara, dan/atau pejabat lainnya yg terlibat dalam tim/panitia/kel. kerja (Psl.88) • Pengaturan ijin presiden atau pejabat yg ditunjuk terlebih dahulu sebelum perjalanan dinas ke luar negeri (Psl.90) • Pemberian uang pesangon kpd pegawai yg dipindahkan kecuali ditempat yg baru mendapat perumahan (Psl.91) • Pemberian dana oprasional bagi pimpinan lembaga negara dan Menteri/Pimpinan Lembaga utk kegiatan yg bersifat strategis dan khusus (Psl.92) • Belanja modal utk memperoleh/menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya (Psl.93)
  • 23. PELAKSANAAN ANGGARAN PER JENIS BELANJA Belanja Subsidi • Belanja subsidi utk memenuhi hajat hidup orang banyak terdiri dari belanja subsidi energi dan non energi (Psl.94) • Kewenangan Menkeu selaku pengelola fiskal utk mengelola anggaran belanja subsidi (Psl.95) • Menkeu selaku PA atas anggaran belanja subsidi menunjuk pejabat es. 1 di lingkungan Kementerian Keuangan utk menjalankan fungsi PA (Psl.95) • Menkeu selaku PA atas anggaran belanja subsidi menetapkan pejabat di lingkungan K/L yg membidangi fungsi pelaksanaan pemberian subsidi sebagai KPA(Psl.95) • Penyusunan dan pengesahan DIPA utk anggaran belanja subsidi dpt dilakukan pada tahun anggaran berjalan (Psl.96) • Subsidi yang belum dapat diperhitungkan sampai dgn akhir tahun anggaran pembayarannya dilakukan berdasarkan DIPA tahun anggaran berikutnya (Psl.97)
  • 24. PELAKSANAAN ANGGARAN PER JENIS BELANJA Bantuan Sosial • Belanja bantuan sosial utk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat (Psl.97) • Bentuk belanja bantuan sosial terdiri atas bantuan sosial yg bersifat konsumtif, bantuan sosial yg bersifat produktif, dan bantuan sosial melalui lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan lembaga tertentu (Psl.99) • Pembayaran belanja bantuan sosial melalui lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan lembaga tertentu dilakukan melalui transfer uang, transfer barang, dan/atau transfer jasa (Psl.99) • Pelaksanaan pembayaran dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat (Psl.101)
  • 25. PELAKSANAAN ANGGARAN PER JENIS BELANJA Belanja Hibah • Belanja hibah terdiri atas belanja hibah ke pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan ke pemeritah asing/lembaga asing (Psl.102) • Menkeu selaku PA atas anggaran belanja hibah menunjuk pejabat es.1 di lingkungan Kementerian Keuangan utk menjalankan fungsi PA (Psl.103) • Menkeu selaku PA atas anggaran belanja hibah menetapkan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan selaku KPA (Psl.103) • Penyusunan dan pengesahan DIPA utk anggaran belanja hibah dpt dilakukan pada tahun anggaran berjalan (Psl.104) • Pembayaran belanja hibah dilakukan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penerima tujuan hibah (Psl.105)
  • 26. PELAKSANAAN ANGGARAN PER JENIS BELANJA Belanja Lain-lain • Untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak, tidak terduga, strategis, serat diharapkan tidak berulang disediakan alokasi anggaran belanja lain-lain. (Psl 107) • Menkeu selaku PA atas anggaran belanja lain-lain menunjuk pejabat es.1 di lingkungan Kementerian Keuangan utk menjalankan fungsi PA (Psl.108) • Menkeu selaku PA atas anggaran belanja lain-lain menetapkan pejabat pada K/L yang menggunakan anggaran belanja lain-lain selaku KPA (Psl.108) • Penyusunan dan pengesahan DIPA utk anggaran belanja lain-lain dpt dilakukan pada tahun anggaran berjalan (Psl.109) • Untuk mengurangi resiko fiskal terhadap APBN, Menkeu dapat melakukan kontrak manajemen resiko untuk memberikan perlindungan terhadap resiko keuangan, ekonomi dan bencana alam dengan melibatkan penyesia jasa asuransi (Psl.111)
  • 27. PELAKSANAAN ANGGARAN PER JENIS BELANJA Belanja Transfer ke daerah • Menkeu bertindak selaku PA untuk mengelola anggaran transfer ke daerah (Psl. 113) • Menkeu selaku PA atas anggaran belanja transfer ke daerah menunjuk pejabat es.1 di lingkungan Kementerian Keuangan utk menjalankan fungsi PA (Psl.113) • Menkeu selaku PA atas anggaran belanja transfer ke daerah menetapkan pejabat pada kementerian keuangan yang menggunakan anggaran belanja transfer ke daerah selaku KPA (Psl.113) • KPA menerbitkan Surat Keputusan mengeni rincian alokasi anggaran ke daaerah untuk melaksanakan anggaran transfer ke daerah (Psl.115)
  • 28. PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA Belanja yang bersumbe r dari hibah Penggun aan PNBP untuk kegiatan tertentu Penyeles aian keterlanju ran pembayar an • Belanja untuk kebutuhan K/L dapat bersumber dari hibah (Psl. 117) • Hibah dapat diterima langsung oleh K/L dari pemberi hibah (Psl.117) • Sebagian dana PNBP dpt digunakan untk kegiatn tertentu(Psl 119). • Pencairan penggunaan dana PNBP kegiatan tertentu memperhatikan batas maksimum pencairan (Psl 120) • Setoran PNBP yang boleh digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tahun anggaran berikutnya (Psl.120) • Pembayaran kepada pihak yang tidak berhak dan atau dibayarkan melebihi haknya harus disetorkan kembali ke kas negara (Psl 122) • Peyetoran ke kas negara diperlakukan sebagai koreksi atas keterlanjuran pembayaran (Psl 122) • Setelah dilakukan koreksi dapat dilakukan pembayaran kembali atas beban rekening kas negara (Psl 122)
  • 29. PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA Pembaya ran pengemb alian penerima an • Setiap keterlanjuran setoran/kelebihan penerimaan negara dapat dimintakan kelebihannya (Psl 123) • Pembayaran pengembalian kelebihan peberimaan negara harus diperhitungka terlebih dahlu dengan utang kepada negara (Psl 123) • Saker dapat meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan untuk memberikan keyakinan adanya keterlanjuran setoran/kelebihan penerimaan negara (Psl 123) Anggaran belanja pada satker/ atase RI di luar negeri • Anggaran belanja pada satker/atase RI dalam negeri menggunakan mata uang asing (Psl 128) • Penyediaan DIPA dengan nilai ekuivalen valuta asing (Psl 128) • Ekuivalen valuta asing menjadi acuan dalam pembayaran pencairan dana (Psl 128) • Pencatatan transaksi atas pembayaran menggunakan nilai ekuivalen rupiah berdasarkan kurs BI (Psl 128)
  • 30. PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA Monev pelaksan aan anggaran belanja Likuidasi Kementeri an/Lemba ga/Satker • Menteri/pimpinan lembaga selaku PA melakukan monev pelaksanaan anggaran belanja pada K/L yang dipimpinnya (Psl 131) • Menkeu selaku BUN melakukan monev pelaksanaan anggaran belanja K/L (Psl 131) • Menteri/Pimpinan lembaga selaku PA menyampaikan laporan monev kepada Menkeu (Psl 131) • Menteri selaku PA anggaran transfer ke daerah melakukan monev terhadap penyerapan dan penggunaan dana (Psl 132) Setiap K/L/Satker yang dilikuidasi harus menyelesaikan seluruh hak dan kewajibannya meliputi piutang negara dan utang pada pihak ketiga, UP yang belum dipertanggungjawabkan serta hak dan kewajiban lainnya (Psl 133)
  • 32. PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA Tujuan Pembiayaan Sumber pembiayaan       menutup defisit; mengelola portofolio utang; investasi dan penyertaan modal negara; pemberian pinjaman dan/atau penjaminan; penerusan pinjaman; dan pembiayaan lain (Psl 134)  saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya;  pembiayaan utang melalui penarikan pinjaman dan/atau penerbitan surat berharga negara;  pembiayaan non-utang melalui penjualan aset pemerintah, privatisasi BUMN, dan pengembalian penerusan pinjaman dan pembiayaan non-utang lainnya; dan/atau  surplus anggaran (Psl 134)
  • 33. PELAKSANAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN Penyelesaian Piutang pada K/L Pengeloaan Portofolio utang  Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA/Pengguna BMN wajib melaksanakan penyelesaian Piutang Negara yang berada dalam pengelolaan dan/atau tanggung jawabnya secara tepat waktu (Psl 138)  Debitur perorangan maupun lembaga melakukan pembayaran atas Piutang Negara langsung ke rekening Kas Negara (Psl 139)  Pengelolaan portofolio utang dilaksanakan melalui restrukturisasi utang dan Transaksi lindung nilai.  Biaya yang timbul dalam pengelolaan portofolio utang disediakan dalam APBN. (Psl 140)
  • 34. PELAKSANAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN Pembayaran Kewajiban Utang Pelaksanaan Penjaminan  Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal berwenang mengelola anggaran utang.  Dalam rangka pengelolaan anggaran Menteri Keuangan bertindak selaku PA atas anggaran utang. (Psl 141)  Untuk menjaga kredibilitas negara, pembayaran utang dapat melampaui pagu DIPA, mendahului ditetapkannya revisi DIPA (Psl 143).  Menteri Keuangan selaku BUN berwenang memberikan jaminan atas nama Pemerintah.  Jaminan dilakukan terhadap pembayaran kewajiban pihak terjamin sesuai perjanjian pinjaman/kerja sama kepada penerima jaminan atau risiko penerima jaminan (Psl 144)
  • 35. PELAKSANAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN Penyaluran Pinjaman dan/atau Hibah yang Diteruspinj amkan Pelaksana an Anggaran Investasi Pemerintah  Menkeu selaku pengelola fiskal berwenang mengelola anggaran pinjaman dan/atau hibah yang diteruspinjamkan (Psl 149)  Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab atas penetapan, perhitungan biaya, dan penggunaan anggaran yang berasal dari pinjaman dan/atau hibah yang diteruspinjamkan ke daerah (Psl 150)  Pelaksanaan kewenangan pembuatan komitmen atas belanja pinjaman dan/atau hibah yang diteruspinjamkan diwujudkan dalam naskah perjanjian penerusan pinjaman (Psl 151)  Menteri Keuangan selaku BUN berwenang mengelola investasi Pemerintah (Psl 153)  Pelaksanaan kewenangan pembuatan komitmen atas belanja investasi Pemerintah diwujudkan dalam suatu naskah perjanjian investasi Pemerintah (Psl 155)
  • 37. PELAKSANAAN ANGGARAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN Pelaksanaan Penerimaan  Kewenangan Menkeu menetapkan kebijakan penerimaan negara terkait batas waktu Penerimaan Negara untuk mengendalikan saldo kas negara serta persiapan tutup buku pada akhir tahun anggaran (Psl 157)  Pada akhir tahun anggaran, bank sentral, bank umum, dan badan lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan wajib menerima setoran penerimaan negara selama jam buka pelayanan sesuai yang diatur dalam perjanjian kerja sama (Psl 158)  Ketentuan batasan waktu akhir tahun dalam penyampaian Pelaksanaan Pengeluaran SPM (Psl 159)  Penyelesaian Uang Persediaan pada akhir tahun anggaran (Psl 160)  Pengaturan sisa pagu DIPA yang tidak terealisasi sampai akhir tahun anggaran (Psl 162)  Pengaturan sisa pekerjaan sampai dengan akhir tahun anggaran (Psl 163)
  • 39. PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA Anggaran dan pelaksan aan Pertangg ungjawab an  Menteri Keuangan selaku BUN dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya untuk pelaksanaan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana (Psl 166)  PA yang membidangi tugas koordinasi penanggulangan bencana dapat menunjuk pejabat pada K/L Lainnya atau pejabat Pemda selaku KPA/PPK/PPSPM/BP/BPP(Ps166)  Dalam hal terdapat sisa pagu DIPA atas Kegiatan penanggulangan bencana dan yang tidak dapat diselesaikan sampai berakhirnya tahun anggaran, sisa pagu DIPA tersebut dapat ditampung dalam satu rekening penampung (Psl 168)  Pertanggungjawaban pnggulangan bencana saat tangggap darurat diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi (Psl 166)
  • 41. PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN Penatausaha an transaksi keuangan  Pejabat Perbendaharaan bertangungjawab menatausahakan setiap transaksi keuangan (Psl 173)  Penatausahaan transaksi keuangan dilakukan untuk menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran (Psl 174)  Pejabat Penatausaha an dokumen Perbendaharaan bertangungjawab atas penyelenggaraan penatausahaan dokumen transaksi keuangan (Psl 177)  Menteri Keuangan selaku BUN menetapkan standar dikumen transaksi keuangan (Psl 177)
  • 43. SISTEM INFORMASI KEUANGAN NEGARA Sistem Informasi Keuangan Negara  Menkeu selaku BUN menyelenggaran sistem informasi data mengenai pihak yang melakukan perjanjian dengan pemerintah (Psl179).  Sistem informasi data paling sedikit memuat informasi mengenai nama, NPWP, No Rek Bank, dan alamat dari pihak yang melakukan perjajian (Psl179).  Menkeu menyelenggarakan sistem informasi keuangan negara yang terintegrasi meliputi sistem informasi pada K/L dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan keuangan negara dan keuangan derah (Psl 180)