1. Bank garansi adalah jaminan tertulis dari bank atas permintaan nasabah untuk menjamin resiko tertentu apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya.
2. Bank garansi diperlukan oleh kontraktor untuk ikut tender, mengerjakan proyek, dan mendapat uang muka.
3. Bank garansi mencakup pihak penjamin, terjamin, dan penerima jaminan serta dasar hukum dan ketentuan klaim.
2. OLEH :
AZZA AUNILLAH (04)
BRYAN SURYA P. (05)
HANI KHAIRUNISA (10)
MUHAMMAD FAIZUDDIN (13)
NURUL FATIMA (16)
RAKA MALIK R. (18)
3. PENGERTIAN
Adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh bank
atas permintaan nasabah (pihak terjamin)
untuk menjamin resiko tertentu (penggantian
kerugian) yang timbul apabila pihak terjamin
tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan
baik (wan prestasi) kepada pihak yang
menerima jaminan.
Istilah garansi berasal dari bahasa Inggris
guarantee atau guaranty yang berarti menjamin
Atau jaminan.
4. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM BANK
GARANSI
1. Pihak penjamin : pihak yang
memberikan jaminan (pihak bank)
2. Pihak terjamin : pihak yang dijamin
(nasabah)
3. Pihak penerima jaminan : pihak yang
menerima jaminan
5. Jadi, garansi bank merupakan suatu
perjanjian tertulis yang isinya bank
menyetujui untuk mengikatkan diri kepada
penerima jaminan guna memenuhi kewajiban
terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu
dan dengan syarat – syarat tertentu berupa
pembayaran sejumlah uang tertentu apabila
terjamin di kemudian hari ternyata tidak
memenuhi kewajibannya kepada penerima
jaminan.
6. DASAR HUKUM BANK GARANSI
Dasar hukum Bank Garansi, adalah perjanjian
penanggungan (borgtocht) yang diatur dalam KUH Perdata
pasal 1820 s/d 1850.Untuk menjamin kelangsungan
Bank Garansi, maka penanggung mempunyai “Hak
istimewa “ yang diberikan undang-undang, yaitu untuk
memilih salah satu, menggunakan pasal 1831 KUH
Perdata atau pasal 1832 KUH Perdata.
Pasal 1831 KUH Perdata: Si penanggung tidaklah
diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si
berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini
harus lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi
utangnya.
7. Sedangkan pasal 1832 KUH Perdata berbunyi: Si
penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-
benda si berutang lebih dulu disita dan dijual untuk
melunasi utangnya.
Perbedaan kedua pasal tersebut menjelaskan, bahwa
jika Bank menggunakan pasal 1831 KUH Perdata,
apabila timbul cidra janji, si penjamin dapat meminta
benda-benda si berhutang disita dan dijual terlebih
dahulu. Sedangkan jika menggunakan pasal 1832
KUH Perdata, Bank wajib membayar Garansi Bank
yang bersangkutan segera setelah timbul cidra janji
dan menerima tuntutan pemenuhan kewajiban
(klaim).
8. 1. Jumlah tertinggi garansi bank
2. Tanggal mulai berlaku serta jangka waktu garansi bank
3. Tempat kedudukan (domisili) terjamin dan bank
4. Macam jaminan lawan yang diserahkan oleh jaminan kepada bank serta nilainya
5. Terjamin tunduk kepada ketentuan – ketentuan dan peraturan – peraturan tentang
pemberian garansi bank yang ditetapkan oleh bank
6. Terjamin tunduk kepada intruksi – intruksi dan peraturan – peraturan yang dikeluarkan
oleh pemerintah dan bank indonesia serta kelaziman perbankan
7. Biaya garansi bank yang harus dibayar oleh terjamin
8. Terjamin memberi kuasa yang tak dapat dicabut kembali kepada bank untuk sewaktu –
waktu mencairkan jaminan lawan guna melunasi hutang terjamin sebagai akibat
dilaksanakannya pembayaran garansi bank maupun hutang lainnya yang timbul
sehubungan dengan pemberian garansi bank tersebut.
9. 1. Judul “Garansi Bank” atau “Bank Garansi”
2. Nama dan alamat Bank pemberi Bank Garansi
3. Tanggal penerbitan Bank Garansi
4. Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima
garansi
5. Jumlah uang yang dijamin dengan Bank Garansi
6. Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya Bank Garansi
7. Penegasan batas waktu penagihan klaim
8. Pilihan berlakunya pasal 1831 atau 1832
10. 1. Diberikan
kepada pemborong atau kontraktor
untuk mengerjakan proyek
2. Diberikan
untuk menjamin kredit (dapat berupa
Standby L/C)
3. Lainnya , seperti :
BG untuk penangguhan bea cukai (misal: cukai tembakau,
cukai alkohol, cukai pita kaset/DVD/VCD).
BG untuk penebusan barang impor.
Shipping Guarantee, untuk mengeluarkan barang dari
pelabuhan.
BG untuk pengadaan barang.
BG untuk pembebasan bea masuk dan penangguhan PPN.
11. Waktu berlaku dan berakhirnya perjanjian pokok.
Waktu berlaku dan berakhirnya Garansi Bank.
Waktu terjadinya cidra janji yang secara sah masih
dapat ditanggung oleh Garansi Bank.
Waktu selambat-lambatnya untuk pengajuan klaim
oleh tertanggung.
12. Pastikan keaslian dan keabsahan Bank Garansi
dengan cara menghubungi bank penerbit.
Periksa masa berlaku Bank Garansi sesuai dengan
jangka waktu proyek Anda.
Periksa dan pahami syarat-syarat klaim untuk
memudahkan Anda melakukan klaim apabila
diperlukan.
13. Perhatikan biaya-biaya yang harus dibayar dalam
rangka penerbitan Bank Garansi.
Laksanakan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan
dengan pihak penerima jaminan sehingga tidak terjadi
klaim atas Bank Garansi yang diterbitkan.
Proses penerbitan Bank Garansi sama halnya dengan
proses pemberian kredit, sehingga Anda perlu
menjelaskan usaha Anda secara terbuka kepada Bank.
15. Kapan anda memerlukan Bank Garansi? Apabila
anda seorang kontraktor, pada awal ikut tender,
anda harus menyerahkan Bank Garansi tender
sebagai persyaratan untuk ikut tender. Karena
jumlahnya relatif kecil, biasanya kontra garansi
dapat menggunakan uang tunai atau tabungan
terbeku. Bilamana anda menang proyek yang
diikuti, anda harus menyerahkan Jaminan
pelaksanaan, untuk meyakinkan pada pemilik
proyek bahwa anda mampu menyelesaikan proyek
tersebut.
16. Biasanya dalam SPP/SPK (Surat Perjanjian
Pemborongan/Surat Perjanjian Kontrak) telah
ditentukan, bahwa anda berhak mendapat uang muka
sebesar 20% (misalnya), dengan syarat anda
menyerahkan jaminan uang muka atau Advance
Payment Bond. Dengan uang muka tersebut, anda
sudah mulai bisa mengerjakan proyek. Apabila usaha
anda dinilai layak oleh Bank, maka Bank dapat
memberikan kredit konstruksi, yang diperhitungkan
dengan Bank Garansi uang muka, untuk
menyelesaikan proyek.