2. Seuramoe Publik
Saleum
Hak untuk Tahu
28 September merupakan hari besar bagi aktifis pembela hak akses atas informasi publik. 11 tahun lalu, melalui
pertemuan di Sofia, Bulgaria, lahirlah kesepakatan bersama untuk mendedikasikan tanggal 28 September setiap tahun, sebagai ‘Hari Hak untuk Tahu Internasional’.
Apa itu Hari Hak untuk Tahu?
Tujuan dari ‘Hari Hak untuk Tahu’ ini adalah untuk memunculkan kesadaran global akan hak individu dalam
mengakses informasi pemerintahan dan mekampanyekan bahwa akses terhadap informasi adalah hak asasi
manusia.
Ada sembilan point prinsip-prinsip dasar dari ‘Hak
untuk Tahu’, sebagaimana diungkapkan Open Society
Justice Initiative. Yakni akses terhadap informasi adalah
hak setiap orang, akses adalah aturan dasar, kerahasiaan adalah pengecualian. Permohonan informasi dibuat
sederhana, cepat dan gratis. Pejabat bertugas membantu pemohon informasi.
Penolakan atas permohonan informasi harus berda
sarkan alasan yang benar, kepentingan publik bisa men
jadi preseden untuk membuka informasi rahasia, setiap
orang memiliki hak untuk me ngajukan keberatan atas pu
tusan penolakan, badan publik harus mempublikasikan
secara proaktif informasi tentang tugas pokok mereka ser
ta kesembilan, hak atas akses informasi ini harus dijamin
oleh sebuah badan independen (Komisi Informasi).
Indonesia termasuk negara yang ikut merayakan Hari
Hak untuk Tahu. Indonesia merupakan negara ke-lima di
Asia dan ke-76 di dunia yang mengadopsi Right to Know
Day dan dijamin dalam UU No 14 tahun 2008, tentang
Keterbukaan Informasi Publik. “Tidak seperti masa lalu,
informasi publik tidak perlu ditutup-tutupi agar mencipta
kan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel ,” kata Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Abdulhamid
Dipopramono.
Lalu bagaimana dengan Aceh?
Tak harus berdemo, Komisi Informasi Aceh (KIA) ber
sama Dishubkomintel Aceh, Senin (30/9) menggelar se
minar ‘Hari Hak Untuk Tahu’ di Aula Seuramoe Aceh.
“Tujuan dari peringatan right to know day ini adalah un
tuk menumbuhkan kesadaran bahwa setiap individu me
miliki hak untuk mengakses informasi yang dimiliki oleh
pe merintah,” ungkap Kadishub komintel Aceh dalam sambu tan tertulisnya yang dibacakan Pelaksana Harian
PPID Aceh, Ir. Sanasi.
Ya, apapun kegiatannya, yang terpenting bahwa peringatan Hari Hak Untuk Tahu sebenarnya adalah ingin
mengingatkan masyarakat untuk tahu bagaimana para
pimpinan badan publik yang terpilih menjalankan kekuasaan dan bagaimana pengelolaan dana program dijalankan apa sesuai dengan perencanaan. Dan tentunya,
masyarakat juga harus proaktif untuk mengakses semua
informasi yang diperlukan.
redaksi
PENGARAH: Dr. Zaini Abdullah
(Gubernur Aceh)
PENANGGUNG JAWAB: Drs Said Rasul
(Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi
dan Telematika Aceh)
DEWAN PENYUNTING:
Drs. A. Aziz. (Kabid Manajemen Data Base)
Dr. Rahmawati, M. Si. (Kasubbag TU Seuramoe)
PEMIMPIN UMUM: Ir. Sanasi, MM.
(Kepala UPTD Seuramoe Informasi Aceh)
2
Kutbah Idul Adha:
Obsesi Apapun Wajib Ada
Pengorbanan
SEURMOE: Setiap obsesi
dan cita-cita apapun dari manusia, jika ingin meraihnya wajib
ada pengorbanan. Ini merupakan iktibar yang didapat dari
suatu peristiwa yang dialami
oleh Nabi Ibrahim as dan keluarganya, yakni setiap manusia
wajib melalui pengorbanan
dalam mencapai apapun obsesinya.
Hal ini disampaikan Dr.
Armiadi, MA dalam khutbah
Shalat Idul Adha 1434 Hijriah di
Lapangan Blang Padang, Selasa (15/10).
Tidak ada suatu kejayaan
dan kesuksesan tanpa suatu
pengorbanan. Demikian pula
untuk menjejakkan kaki ke
dalam surga harus melewati
pengorbanan demi pengorbanan untuk obsesi tinggi manusia yakni hayatan mardhatillah,
seperti yang dilakukan nabi
Allah Ibrahim as berserta keluarganya, jelas khatib.
“Inilah suri tauladan yang
tertulis di dalam Al Qur’an dari
kisah Nabi Ibrahim atas ketaa-
tan kepada sang Pencipta.
Kisah Ibrahim harus berjalan
ribuan kilometer bersama istri
dan bayinya yang masih merah di padang pasir tandus tanpa penghuni, berjalan tanpa
kompas, melainkan dengan
petunjuk Allah semata. Termasuk pengorbanan mematuhi
perintah Allah untuk menyembelih anaknya, Ismail as.”
Tidak hanya itu, kisah Nabi
Ibrahim as telah menjadikan
Ka’bah setiap tahunnya ditawaf
oleh jutaan manusia dari seluruh penjuru dunia, sementara
pada masanya hanya dilakukan oleh mereka bertiga, yaitu
Nabi Ibrahim as, istrinya Siti
Hawa dan anaknya Nabi Ismail as.
“Islam akan terus
berkembang dan
jaya meskipun
banyak yang menghalangi karena
pencarian manusia untuk memenuhi dahaga cinta ke-
pada Allah SWT,” kata khatib.
Dalam salat Idul Adha ini
ikut berjamaah Gubernur Aceh,
Pangdam IM, Kapolda Aceh
dan Muspida Plus lainnya. Sementara itu jumlah hewan qurban yang disembelih di Masjid
Raya Baiturrahman, di kampung-kampung dan sekolahsekolah, dari data PHBI, berjumlah 330 ekor sapi dan 109
ekor kambing. Panitia berharap untuk ke depannya, masyarakat dapat fokus melaporkan kepada PHBI untuk diumumkan bagi desa atau tempat penyembelihan hewan kurban yang belum terdata.
ira/andinova/gito/dedi/mc-aceh
Reporter/Kontributor:
Pemimpin Redaksi:
Fahmi, ST - Muslem, A. Md Asriani, S.Sos
Dedi Irawan - Gito Rolis - Rahmat
Redaktur Pelaksana:
Irwanda, ST, M.Si
Keuangan: Sri Trisna Fitri, SE
Koordinator Liputan:
Tata Usaha: Azhar - Syamsuarni
Nining Khairani, S.Sos
Distribusi: Syaukani - Razali
Redaktur:
Logistik Umum: Syarwan - Amri, A. Md
Imran Joni
Penyunting/Editor:
Iranda Novandi, S.Sos
Alamat Redaksi: Gedung Seuramoe Informasi Aceh
Design/Layout
Jl. Slt. Alaidin Mahmudsyah, Banda Aceh No. 14. Telp . 0651- 33615
Aditya AR
Email: redaksi.seuramoe@gmail.com.
Konsultan Media:
website: http://seuramoe.acehprov.go.id
Arief Rahman
Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai
Fotografer:
dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan
Amiruddin
tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut.
Dharwanda, A. Md
Tulisan harus dilampiri tanda pengenal.
No. 9 Tahun I / Oktober 2013
3. Utama
pengelolaan dana program
dijalankan apa sesuai
dengan perencanaan.
Indonesia merupakan
negara kelima di Asia dan ke76 di dunia yang secara resmi
mengadopsi prinsip-prinsip
keterbukaan informasi, sejak
30 April 2008, saat disahkannya UU No.14 tahun 2008
tentang Keterbukaaan
Informasi Publik (KIP).
Seminar dengan tema
“Mewujudkan Badan Publik
yang Transparan dan
Akuntabel dengan Keterbukaan Informasi Publik”,
menurut Ketua KIA, Afrizal
Tjoetra, dilaksanakan
berdasarkan rekomendasi
rapat koordinasi nasional
komisi informasi pada 17-19
september 2013 di Solo,
Jawa Tengah.
“Disepakati agar setiap
Komisi Informasi Provinsi
dapat melaksanakan
kegiatan bulan keterbukaan
Hari Hak untuk Tahu
Informasi adalah Hak Asasi Manusia
ERTEMUAN
internasional sejum
lah aktifis pembela
hak akses atas
informasi publik di
Sofia, Bulgaria, 28 Septem
ber 2002, melahirkan kesepa
katan untuk mendedikasikan
28 September setiap tahun
sebagai ‘Hari Hak untuk Tahu
Internasional’.
Apa itu Hari Hak untuk
Tahu?
Tujuan dari ‘Hari Hak
untuk Tahu’ ini adalah untuk
memunculkan kesadaran
global akan hak individu
dalam mengakses informasi
pemerintahan dan mekampanyekan bahwa akses
terhadap informasi adalah
hak asasi manusia.
Ada sembilan point
prinsip-prinsip dasar dari ‘Hak
untuk Tahu’, sebagaimana
diungkapkan Open Society
Justice Initiative. Yakni akses
terhadap informasi adalah
hak setiap orang, akses
adalah aturan dasar, kerahasiaan adalah pengecualian.
Permohonan informasi dibuat
sederhana, cepat dan gratis.
Pejabat bertugas membantu
pemohon informasi.
Penolakan atas permohonan informasi harus berda
sarkan alasan yang benar,
kepentingan publik bisa men
jadi preseden untuk membuka informasi rahasia, setiap
orang memiliki hak untuk me
ngajukan keberatan atas pu
tusan penolakan, badan pub
lik harus mempublikasikan
“Tujuan dari pering
atan right to know
day ini adalah
untuk menumbuhkan kesadaran
bahwa setiap
individu memiliki
hak untuk mengakses informasi yang
dimiliki oleh pemerintah.”
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
P
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
No. 9 Tahun I / Oktober 2013
secara proaktif informasi ten
tang tugas pokok mereka ser
ta kesembilan, hak atas ak
ses informasi ini harus dijamin
oleh sebuah badan independen (Komisi Informasi).
Sejak tahun 2002 peringatan Hari Hak untuk Tahu terus
berkembang dan meluas.
Hingga kini lebih dari 60 LSM
dan Komisi Informasi di lebih
dari 40 negara di dunia mera
yakannya. Perayaan Hari
‘Hak untuk Tahu’ biasanya
diramaikan dengan konferensi, diskusi publik dan debat
yang melibatkan para peja
bat pemerintah, LSM, dan
komisioner Komisi Informasi.
Selain itu peringatan Right
to Know Day juga dimeriahkan dengan pemberian peng
hargaan bagi pihak-pihak ya
ng berjasa terhadap praktik
akses atas informasi publik,
juga release laporan tentang
pelaksanaan akses informa
si di badan publik, atau lapo
ran berbagai studi atau peneli
tian dengan tema kebebasan
memperoleh informasi atau
pemenuhan hak untuk tahu.
(http://tasikmalayakota.go.id
Indonesia
Indonesia termasuk nega
ra yang ikut merayakan Hari
Hak untuk Tahu. Tahun ini, Ha
ri Hak untuk Tahu Internasional (International Right to Know
Day) dilaksanakan di Lapang
an Monumen Nasional (Mo
nas), Jakarta, Sabtu (28/9).
“Selain kesadaran dari
para elite pejabat, yang perlu
ditingkatkan adalah kesada-
ran masyarakat,” ujar Ketua
Komisi Informasi Pusat (KIP),
Abdulhamid Dipopramono, di
Jakarta, usai acara, seperti
dikutip kompas.com.
Ditambahkannya,
keterbukaan informasi publik
di Indonesia juga dijamin da
lam UU No 14 Tahun 2008,
tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Tidak seperti masa
lalu, informasi publik tidak per
lu ditutup-tutupi agar mencipta
kan pemerintahan yang ber
sih, transparan, dan akuntabel
,” katanya, dalam acara yang
juga dihadiri Wakil Ketua DP
R-RI, Priyo Budi Santoso.
Lalu bagaimana dengan
Aceh?
Tak harus berdemo, Ko
misi Informasi Aceh (KIA) ber
sama Dishubkomintel Aceh,
Senin (30/9) menggelar se
minar ‘Hari Hak Untuk Tahu’
di Aula Seuramoe Aceh.
“Tujuan dari peringatan
right to know day ini adalah un
tuk menumbuhkan kesadaran bahwa setiap individu me
miliki hak untuk mengakses
informasi yang dimiliki oleh pe
merintah,” ungkap Kadishub
komintel Aceh dalam sambu
tan tertulisnya yang dibacakan Pelaksana Harian
PPID Aceh, Ir. Sanasi.
Sanasi mengatakan, bah
wa peringatan Hari Hak Untuk
Tahu sebenarnya adalah
ingin mengingatkan masya
rakat untuk tahu bagaimana
para pimpinan badan publik
yang terpilih menjalankan
kekuasaan dan bagaimana
informasi publik yang
diperingati setiap 28 September,” katanya.
Ditambahkannya, perwu
judan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dan penguatan peran
serta masyarakat dalam se
tiap bidang pembangunan na
sional, menyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai
salah satu fondasinya dan
keterbukaan informasi (public
access to information) meru
pakan salah satu prasyarat
menciptakan pemerintahan
yang terbuka (open government), pemerintahan yang
transparan dan partisipatoris.
Pada kesempatan itu,
Rudi Ismawan, Ombudsman
RI Aceh yang ikut jadi nara
sumber mengatakan, ombud
sman juga berperan aktif
dalam pengawasan terha
dap pelayanan publik, dian
taranya dengan menerima la
poran atas dugaan Mal-admi
nistrasi, melakukan pemeriksaan substansi atas laporan,
menindaklanjuti laporan yang
tercakup dalam ruang lingkup
kewenangannya, melakukan
investigasi atas prakarsa
sendiri terhadap dugaan maladministrasi, melakukan
koordinasi dan kerja sama
dengan lembaga negara
atau lembaga pemerintahan
lainnya, serta lembaga
kemasyarakatan dan
perseorangan.
asri/mus/nd/mc-aceh
3
4. Utama
Harhubnas Menumbuhkan PRESTASI
dan PENGABDIAN
Dishubkomintel Aceh Kumpulkan 24 Kantong Darah
HARHUBNAS: Peserta Harhubnas di halaman kantor gubernur Aceh, pekan lalu. (Inzet: Donor darah
pegawai Dishubkomintel Aceh).
Foto: mc-aceh
SEURAMOE: “Hari Perhubungan adalah wahana menumbuhkan prestasi dan pengabdian guna meningkatkan kinerja Kementerian Perhubungan
di masa yang akan datang.”
Demikian antara lain sambutan
tertulis Menteri Perhubungan,
EE Mangindaan yang dibacakan Sekda Aceh, T Setia Budi
paca upaara Harhubnas 2013
di halaman Kantor Gubernur
Aceh, Senin (7/10).
Pemenuhan kebutuhan pe
layanan transportasi merupa-
kan salah satu hak dasar setiap warga negara yang harus
dipenuhi oleh pemerintah. Kebutuhan tersebut selalu meni
ngkat setiap tahunnya baik dari
kualitas maupun kuantitas. Mes
ki begitu, Menhub mengung
kapkan, perlu kebersamaan,
baik seluruh pemangku kepen
tingan maupun operator, guna
menanggapi persoalan yang
berkembang dengan menge
depankan keselamatan, keam
anan dan kenyamanan pengguna jasa perhubungan.
“Meningkatnya kebutuhan,
maka tidak sedikit menimbulkan persoalan,” lanjutnya.
Oleh karena itu, Menhub
mengajak seluruh insan perhu
bungan untuk merapatkan bari
san dalam menangani seluruh
permasalahan, termasuk terka
it reformasi birokrasi, dengan
melakukan terobosan baru terh
adap pelayanan transportasi
kepada masyarakat secara
bertahap, konkrit, realistis dan
sungguh-sungguh, serta mampu berpikir di luar rutinitas.
Ombudsman Aceh:
31 Mobil Dinas Dibawa Mudik
SEURAMOE: Ketua Ombud
sman Republik Indonesia
(ORI) Aceh, Taqwaddin Husin
mengatakan, pihaknya mene
mukan ada 31 mobil dinas
yang dibawa pulang untuk mu
dik ke kampung halaman ma
sing-masing, padahal mobil
tersebut adalah milik publik.
“Data ini sudah ada di ka
mi dan dalam bentuk foto. Ke31 mobil tersebut baru kami
dapatkan di wilayah Pidie, Bir
euen dan Aceh Utara,” kata
Taqwaddin dalam diskusi pu
blik tentang ‘Peran Masyarak
at dalam Perbaikan Layanan
Publik Melalui Pengawasan
dan Keterbukaan Informasi’,
di Hermes Palace Hotel,
Rabu pekan lalu.
Tak hanya itu, Taqwadin
juga mengingatkan, sudah
saatnya perubahan dilakukan
dalam pelayanan publik ke
arah yang lebih baik dan tran
sparan. Kita semua, katanya,
harus mulai dari diri kita sen
diri, agar ke depan masyarakat Aceh lebih sejahtera.
Ombudsman adalah lem
baga negara yang berfungsi
4
mengawasi penyelenggara
an pelayanan publik, baik
yang diselenggarakan oleh
penyelenggara negara dan
pemerintahan, termasuk yang
diselenggarakan oleh BUMN
BUMD, dan BHMN serta ba
dan swasta atau perseorang
an yang diberi tugas menyele
nggarakan pelayanan publik
tertentu yang sebagian atau
seluruh dananya bersumber
dari APBN dan/atau APBD.
Diskusi publik ini juga me
nghadirkan Ketua Komisi Infor
masi Aceh (KIA) Afrizal Tjoet
ra, Pejabat Pengelola Informa
si dan Dokumentasi (PPID)
Aceh, Asriani dan Fuad Mar
dhatillah dari kalangan
akademisi
Dalam paparannya, Ketu
a KIA, Afrizal Tjoetra mengatakan, masyarakat berhak
mendapatkan informasi, teru
tama berkaitan dengan info
pelayanan publik. “KIA bertu
gas untuk memastikan peme
nuhan hak publik atas informa
si sesuai ketentuan. Informasi
publik tidak boleh disembunyikan. Itu hak rakyat, jika
disem bunyikan, masyarakat
bisa melapor ke KIA,” ujarnya.
Hal senada juga diung
kapkan Asriani yang mewakili
unsur pemerintahan terkait in
formasi publik. “PPID Aceh ju
ga sudah melakukan berbag
ai persiapan terkait pelayanan in formasi publik. Jika ada
pejabat di lingkungan Peme
rintah Aceh yang tidak mau
melayani atau memberi infor
masi, silahkan sengketakan,”
tegas Asriani.
“Relasi pemerintah dan
masyarakat akan semakin
produktif di sektor-sektor da
sar yang amat menentukan
derajat kualitas dan kapasitas anak-anak bangsa, seper
ti pendidikan dan kesehatan,”
ujar Fuad Mardhatillah dalam
persentasinya terkait konteks
pelayanan publik.
Puluhan peserta hadir
dalam diskusi publik yang
diselenggarakan oleh KINER
JA, sebuah lembaga bantuan
dari USAID ini. Diantaranya
seluruh kepala desa di Ban
da Aceh, LSM terkait, guru
dan mahasiswa. m rd/mus
“Seluruh persoalan pelaya
nan transportasi dengan meng
edepankan kepetingan nasio
nal, perubahan paradigma ya
ng berkualitas, mandiri, berke
lanjutan dan berdaya saing gu
na mempercepat pembangu
nan sarana dan prasarana tran
sportasi secara adil dan merata bisa terselesaikan,” ujarnya.
Menhub berharap rasa kebersamaan dapat ditingkatkan
sekaligus memperkokoh rasa
persatuan dan kesatuan diantara keluarga besar Perhubungan. “Kendati jasa perhubung
an darat dan udara dapat dikatakan sudah maksimal, namun
pertumbuhan transportasi laut
masih sangat kurang, oleh kare
na itu dinas terkait perlu segera
mencari solusi mengapa per
kembangan jasa tranportasi
laut masih belum maksimal.
24 Kantong Darah
Memperingati Harhubnas,
Dishubkomintel Aceh menga
dakan donor darah di halaman
kantor Dishubkomintel Aceh,
Ahad, 6/10. Koordinator kegiatan, Samsul Bahri mengatakan,
sebany ak 24 kantong darah
berhasil dikumpulkan dari pegawai Dishubkomintel Aceh
dan beberapa mitra kerja, dian
taranya Organda, ASDP, Jasa
Marga dan Dishub Kota Banda Aceh.
“Pengumpulan darah tahun
ini lebih sedikit dari pada tahun
lalu. Pada peringatan Harhubnas 2012, kita mengumpulkan
kurang lebih 40 kantong. Hal ini
disebabkan karena pada Agus
tus sampai September sebagi
an pegawai telah mendonork
an darahnya kepada keluarga
besar Dishubkomintel Aceh ya
ng dilanda sakit dan membutuhkan darah, sehinngga ti dak
di bolehkan untuk mendonorkan darahnya lagi, karena belum tiga bulan,” jelas Samsul.
Walaupun tidak sebanyak
tahun yang lalu, tujuan dari donor darah ini adalah membantu orang-orang yang sedang
membutuhkan darah, “Setetes
darah kita menolong jiwa manusia yang membutuhkan,” ung
kap Samsul.
Selain doroh darah, Dishub
komintel Aceh juga mengadakan gerak jalan santai yang diikuti oleh ribuan peserta dari
keluarga besar Dishub komintel Aceh dan masyarakat serta
ditutup dengan pembagian
doorprize.
sk/jf/asri/rd/amir/mc-aceh
3.650 KOPERASI
di ACEH
TIDAK AKTIF
SEURAMOE: Dinas
Koperasi dan UKM Aceh
mencatat, hingga akhir
tahun 2012, 3.650 dari 7.461
atau 49 persen koperasi di
Aceh tidak aktif. Hal ini
disebabkan minimnya
tenaga pendamping untuk
membantu mengatasi
masalah yang dihadapi.
“Pemerintah Aceh akan
mencoba kembali mendorong agar peran koperasi
bisa lebih dimaksimalkan.”
Demikian dikatakan
Gubernur Aceh, Zaini
Abdullah, yang dibacakan
Asisten II Setda Aceh, T.
Said Mustafa saat membuka Workshop Teknis
Pendamping Koperasi SeAceh, Senin (7/10) di Oasis
Hotel, Banda Aceh.
Menurut gubernur, yang
terpenting, melakukan
monitoring dan evaluasi
terhadap kondisi di lapangan, baik kondisi koperasi
dan UMKM. Dengan peran
tenaga pendamping ini, maka
usaha koperasi di Aceh lebih
hidup dan berkembang. “Jika
memang masih ada koperasi
yang tidak memungkinkan
untuk diaktifkan lagi, sebaiknya dibubarkan saja sesuai
mekanisme yang berlaku,”
jelas Mustafa.
Pembangunan ekonomi
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh
merupakan salah satu
program Pemerintah Aceh
sebagaimana tercantum
dalam RPJM Aceh 20122017.
Selain dengan menyediakan pendamping, Pemerintah
Aceh juga menempuh
langkah-langkah lain,
diantaranya memperkuat
struktur ekonomi dengan
kualitas sumber daya
manusia. Mewujudkan
peningkatan nilai tambah
produksi masyarakat dengan
No. 9 Tahun I / Oktober 2013
5. Utama
Gubernur Aceh:
SEKDA HARUS AMANAH
Sertijab Sekda: Gubernur Aceh Zaini Abdullah bersama Dermawan MM, sekda baru dan T Setia Budi,
Sekda lama, usai acara serahterima jabatan Sekda Aceh.
Foto: mc-aceh
Gubernur
SEURAMOE:
Aceh, Zaini Abdullah, Rabu (9/
10), melantik Dermawan sebagai Sekda Aceh yang baru,
menggantikan Setia Budi yang
telah pensiun. Pelantikan siang
kemarin berlangsung di Anjong
Mon Mata, Banda Aceh.
Dermawan sebelumnya
Kepala Pusat Kajian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
(PKP2A) di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Aceh. “Saya
ucapkan selamat bertugas kepada Sekda baru dan terima
kasih kepada Setia Budi,” ujar
Zaini dalam sambutannya.
Gubernur menegaskan, jabatan Sekda merupakan jabatan srategis, karena itu harus
amanah, jujur dan menjadi pedoman bagi jajaran PNS di Pemerintah Aceh. “Jabatan Sekda sebagai operator teknis
dalam sistem pemerintah daerah mendampingi Gubernur.
Karena itu, tak salah jika ada
yang menyebutkan, keberhasi-
lan sistem tak lepas dari leadership Sekda nya.”
Untuk mengukurnya, tambah Zaini, terlepas dari popularitas pemimpinnya, melainkan dari apa yang dikerjakan
dan hasil yang dicapai. “Membangun pencitraan saat ini sudah tidak zamannya lagi, rakyat sekarang membutuhkan
hasil kerja nyata,” kata Zaini.
Dilantiknya Sekda Aceh
yang baru Dermawan, merupakan bagian dari rotasi dalam
menjaga perimbangan daerah
pesisir barat-selatan. “Betul, jadi
orang lain tidak mengatakan,
bahwa yang duduk atau menjabat Sekda merupakan dari
daerah Aceh Besar dan Pidie,”
ujar Gubernur.
Pelantikan Dermawan berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI nomor 115/M/2013 tanggal 31 Agustus 2013 tentang
pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon I Aceh.
Zaini berharap agar Sekda
yang baru dilantik dapat melanjutkan program-program yang
telah dilaksanakan sebelumnya oleh Sekda lama, T. Setia
Budi. Apabila terdapat yang
kurang jelas dan tidak dipahami, kiranya dapat berkonsultasi dengan Sekda yang lama,
sehingga jalannya administrasi pemerintahan tidak terputus.
Gubernur juga memberikan
apresiasi kepada T. Setia Budi
yang menambah masa kerja
satu tahun dari batas pensiun
normal. “Saya mengucapkan
terima kasih yang sebesarbesarnya kepada saudara T.
Setia Budi yang telah membantu saya secara tulus dan ikhlas
dalam menjalankan administrasi Pemerintah Aceh. Kerelaan saudara untuk menambah
masa kerja satu tahun dari batas pensiun normal merupakan
suatu pengorbanan dan pengabdian kepada Pemerintah Aceh yang selalu kami ingat dan
kenang sepanjang masa.”
optimalisasi pemanfaatan
sumber daya alam, serta
melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan.
Pemerintah Aceh, tambah
Mustafa, saat ini sedang
menggodok qanun pendirian
perusahan penjaminan kredit
Aceh atau disingkat PPKA.
Tujuan dari penggodokan
qanun ini adalah untuk
mengatasi persoalan
permodalan bagi koperasi
dan UMKM di Aceh, sehingga
nantinya bisa memberikan
penjaminan kredit bagi
koperasi dan UMKM yang
mempunyai keterbatasan
agunan.
“Kita percaya, jika dikelola
dengan baik koperasi
merupakan salah satu
aktivitas yang mampu
memberi ruang ekonomi
kepada masyarakat secara
berkeadilan dan merata,”
katanya.
Sementara itu Kepala Biro
Perekonomian Setda Aceh,
Muhammad Raudhi, M.Si,
mengatakan, kegiatan
workshop yang berlangsung
7–8 Oktober ini merupakan
bagian dari salah satu upaya
Pemerintah Aceh dalam
mewujudkan perkoperasian
yang lebih baik, kuat dan
mandiri.
“Kiranya workshop ini
dapat memberi kontribusi
berarti bagi tenaga pendamping koperasi dalam
rangka meningkatkan
kapasitasnya,” ujar Muhammad Raudhi seraya menambahkan, “Khusus kepada
tenaga pendamping, agar
dapat mengikuti workshop
dengan tuntas, saling
berbagi pengetahuan dan
terus menggali ilmu dari
para narasumber. Mudahmudahan pengetahuan
yang diperoleh dari
wokshop ini menjadi modal
penting untuk melakukan
pendampingan di lapangan nanti.”
Pembukaan Workshop
Teknis Pendampingan
Koperasi bagi Pendamping Koperasi Se-Aceh
tahun 2013 ini turut dihadiri
Dirjen Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam
Kementerian Negara
Koperasi dan UKM RI,
Ketua Dewan Koperasi
Indonesia Wilayah Aceh,
M. Hanafiah, dan tenaga
pendamping koperasi dan
UMKM se-Aceh.
No. 9 Tahun I / Oktober 2013
jf/mus/mc-aceh
Ditambahkannya, dalam
menyelenggarakan tugasnya,
Sekda mempunyai fungsi antara lain sebagai koordinator
perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi, sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan, sebagai pengelola
sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana
Pemerintah Provinsi dan sebagai pelaksana tugas lain
yang diberikan oleh Gubernur
sesuai fungsinya.
Gubernur, menurut Zaini,
tidak akan mampu berbuat
maksimal manakala Sekda
tidak mampu menjalankan
program dengan baik, sebaliknya Gubernur akan berhasil
dengan baik dalam pelaksanaan tugasnya manakala
dibantu oleh Sekda yang
berkualitas, memiliki integritas
yang baik, jujur dan amanah.
Enam Pesan
Gubernur Aceh memberikan enam pesan yang harus
disikapi Sekretaris Daerah
Aceh yang baru, Drs. T. Dermawan, MM. Pertama, teruslah berupaya meningkatkan semangat untuk senantiasa menjaga
dan mempertahankan integritas, loyalis dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab. Tetaplah menunjukkan
perilaku sebagai seorang pemimpin yang konsisten menjaga dan memelihara dinamisasi jalannya roda pemerintahan.
Kedua, bangun dan perkuat
komitmen bersama dengan
seluruh jajaran Satuan Kerja
Pemerintah Aceh (SKPA) agar
mampu bekerja dengan semangat pengabdian dan disiplin
yang tinggi disertai tanggung
jawab sebagai pelayan ma-
syarakat. Dorong motivasi jajaran SKPA untuk meningkatkan
kapasitasnya, sehingga setiap
tugas yang dipercayakan dapat dilaksanakan secara tuntas, berkualitas dan akuntabel
Ketiga, berdayakan semua
staf mulai eselon tinggi sampai
terendah, sehingga tidak ada
pegawai yang tidak mendapat tugas sesuai tupoksinya.
Keempat, dalam melaksanakan tugas, agar selalu melakukan indentifikasi masalah dengan tepat, koordinasi dan
melakukan
pemecahan
masalah berdasarkan asumsi-asumsi yang logis sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kelima, selalu meningkatkan kinerja secara team work
(tim kerja), termasuk dalam
menjalankan tugas-tugas
suatu cara kerja baru yang inovatif, berfikirlah dengan tajam
dalam menjabarkan kebijakan
Pemerintah Aceh, sehingga kita dapat memacu pencapaian
visi dan misi Pemerintah Aceh
sebagaimana yang kita canangkan. Pembangunan harus
dapat kita persembahkan kepada seluruh rakyat Aceh
“Yang keenam, lakukan pe
ngawasan secara kontinyu da
lam menjaga netralitas PNS se
bagai aparatur untuk menjamin
terselengaranya pelayanan ke
pada masyarakat dan berikan
laporan kepada kami setiap
perkembangan dalam menja
lankan roda pemerintahan dan
hasil-hasil yang dicapai,” kata
Zaini diakhir acara yang dihadiri unsur DPRA, Forkompimda dan para SKPA di jajaran
Pemerintah Aceh.
jon/jf/wn/amri
Dishub dan Pos Indonesia
Gelar Sosialisasi Filateli
SEURAMOE:
SEURAMOE: Ahad (6/10) me
njadi hari penting bagi filatelis
Aceh. 76 peserta dari kalangan
pelajar SLTP, SLTA dan guru
pendamping menghadiri sosi
alisasi filateli sehari penuh,
yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika Aceh bekerjasama dengan Kantor Pos
Banda Aceh, di Taman Budaya Banda Aceh.
“Tujuan dilaksanakannya
sosialisai pembinaan filateli ini,
selain untuk memberi pengetahuan tentang filateli/bendabenda pos kepada pelajar/
siswa serta guru pendamping,
juga membekali dan memotivasi guru pendamping untuk
dapat meneruskan pembeka
lan dan pengetahuan filateli
kepada anak didik. Sehingga
anak didik memperoleh penge
tahuan dan kelak menjadi pe
nggemar filateli.” Demikian disampaikan Sekretaris Panitia
Pelaksana, Ir. Mahyus Syafrial, lewat siaran persnya.
Tak hanya itu, dalam kegiatan itu juga dilaksanakan
lomba mendesain perangko
Aceh yang diikuti 35 pelajar
SLTP dan 41 pelajar SLTA seKota Banda Aceh, dengan total hadiah Rp4,5 juta.
Usai acara, dilantik pengurus Persatuan Filateli Indonesia Daerah Aceh oleh Pengurus Pusat Persatuan Filateli Indonesia. Sosialisasi pembinaan filateli ini diakhiri dengan
pembagian sertifikat, souvenir
dan uang transport kepada
semua peserta. Khusus kepada guru pendamping, juga
diberikan buku panduan tennining
tang Filateli.
5
6. Wawancara
Ketua KIA Aceh, Afrizal Tjoetra:
Masyarakat harus Aktif
Mengakses Informasi
ANGGAL 28 September
tahun 2013 adalah tahun
kesebelas Hari Hak untuk
Tahu Internasional (International Right to Know Day) dilaksanakan di seluruh dunia, termasuk di
Indonesia, yang secara resmi
mengadopsi prinsip-prinsip keterbukaan informasi, sejak 30 April 2008,
saat disahkannya UU No.14 tahun
2008 tentang Keterbukaaan Informasi
Publik (KIP).
Dan Aceh, sebagai salah satu
bagian dari Indonesia, tentu tak mau
dikatakan tidak peduli. Bahkan Aceh
bisa dikatakan lebih baik dari daerah
lain. Sebab, daerah ini telah meiliki
Komisi Informasi Aceh (KIA).
Lalu sudah sejauh mana keterbukaan informasi di Aceh dan bagaimana peran serta masyarakat dalam
memanfaatkan informasi ini? Berikut
petikan wawancara Seuramoe
Informasi dengan Ketua KIA, Afrizal
Tjoetra, yang disarikan dari Seminar
KIA dan Dishubkomintel di aula
Seuramoe Aceh, serta dari dialog
interaktif di Radio Rumoh PMI awal
bulan lalu.
T
Apakah No.14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi
Publik (KIP) sudah efektif?
Sejauh ini belum.
Kok bisa?
Masyarakat masih enggan untuk
memanfaatkan peluang ini. Bisa jadi
karena takut atau kurang sosialisasi.
Padahal, dalam UU ini, publik
dilindungi untuk bertanya dan badan
publik berkewajiban untuk menjawab.
Bagaimana agar UU KIP ini
bisa efektif?
Harus dimanfaatkan benar.
Undang-undang ini tidak akan bisa
menjadi obat mujarab jika masya
rakat tidak aktif mengakses informasi,
agar rendahnya akuntabilitas, keter
bukaan dan partisipasi bisa teratasi.
Bagaimana dengan potensi
sengketa?
Jika ada sengketa, maka Komisi
Informasi akan melakukan mediasi
antara para pihak. Jika para pihak
menugundurkan diri dari mediasi,
maka lanjut ke sidang ajudikasi.
Seberapa penting informasi
publik ini?
Bila masyarakat tidak memiliki
informasi bagaimana mungkin rakyat
aktif dalam perumusan kebijakan,
aktif dalam penyusunan anggaran.
Jika dokumen tidak dimiliki, bagaimana rakyat tahu akan aktif di mana dan
bagian mana dari kebijakan yang
dilahirkan badan publik. Di level
6
nasional, kementerian dan lembaga
sudah mulai mengikuti ketentuan
yang ada dalam Undang-undang
yang berlaku. Di level provinsi, kita
akan publikasi SKPA yang paling
baik dan paling buruk memberikan
pelayanan informasi pada 28 Oktober
mendatang.
Badan Publik sehingga masyarakat
bisa mengakses informasi yang ingin
diketahui.
Lalu apa Peran Komisi
Informasi Aceh?
Komisi Informasi Aceh memastikan hak orang, badan hukum untuk
memperoleh informasi. Kedua, bersa
ma dengan PPID Utama melakukan
Apa poin penting dari Undang-Undang No.14 Tahun 2008 sosialisasi, publikasi, agar masyara
tentang Keterbuikaan Informasi
kat lebih proaktif untuk mengakses in
formasi. KIA dan PPID menjadi pintu te
Publik ini?
Ada tiga poin penting. Pertama, ba rakhir untuk memastikan agar masya
rakat mendapat hak atas informasi
gaimana badan publik bisa melakuk
an upaya, baik pribadi maupun kelom me lalui penyelesaian sengketa
informasi.
pok dan badan hukum bisa mengak
ses informasi. Kedua tentang publik
dan yang ketiga tentang Komisi Infor
Apa saja informasi yang
tidak boleh diakses?
masi. Jika di pusat, Komisi Informasi
Hal-hal yang masih dalam pena
Pusat, sedangkan di Aceh, Komisi
nganan hukum, maka informasinya
Informasi Aceh.
belum boleh untuk diakses, kecuali
Apa perbedaan antara masa proses penanganan hukum telah sele
sai. Agenda yang mengganggu Hak
lalu dengan saat ini, sehubunKekayaan Intelektual, data diri bukan
gan dengan keterbukaan
pejabat publik, riwayat kesehatan bu
informasi?
kan pejabat publik, isi wasiat, informaPada masa lalu rendah tingkat
keterbukaan, akuntabilitas dan tingkat si strategi pertahanan, kondisi keuang
an seseorang yang bukan pejabat pu
partisipasi. Jika dibanding antara
blik serta rancangan agenda pereko
informasi yang dapat diakses dan
nomian secara nasional.
yang tidak dapat diakses, dapat
dilihat bahwa lebih besar yang bisa
diakses. Sementara pada masa
Apa tantangan KIA dalam
Orde Baru, lebih banyak rahasia
memberikan kemudahan bagi
akses informasi publik ini?
daripada yang dibuka, sementara
KIA baru terbentuk Juni 2012.
saat ini lebih banyak terbuka.
Kinerja KIA belum optimal karena
terbatasnya dukungan staf dan
Lalu apa yang dimaksud
dengan informasi publik?
anggaran, sementara KIA harus
Informasi publik yaitu informasi
yang terbuka dan yang dikecualikan.
Nah, informasi yang dikecualikan bisa
saja menurut Undang-undang
dikecualikan tapi dalam proses
persidangan akhirnya diputuskan
menjadi informasi publik.
menjamah seluruh Aceh. Kedua, di
publik, di mana masih memerlukan
sosialisasi yang luas, sehingga
masyarakat tahu bahwa hak-haknya
atas informasi dilindungi Undangundang dan ketiga, badan publik
belum menjalankan Undang-undang
KIP secara maksimal.
Contohnya?
Misalnya website dinas tertentu
yang belum mepublikasikan apa
yang dilakukan. Demikian juga
dengan LSM yang mendapat
dukungan dana dari masyarakat.
***
Sejak tahun 2008, saat UU. No.14/
2008 disahkan, Indonesia menjadi
negara kelima di Asia dan ke-76 di
dunia yang secara resmi mengadopsi prinsip-prinsip keterbukaan
informasi. Dan KIA, lalu menggelar
seminar dengan tema “Mewujudkan
Badan Publik yang Transparan dan
Akuntabel dengan Keterbukaan
Informasi Publik”.
Dari seminar ini, diharapkan
perwujudan tatakelola pemerintahan
yang baik (good governance) dan
penguatan peran serta masyarakat
dalam setiap bidang pembangunan
nasional, menyaratkan pemerintahan
yang terbuka sebagai salah satu
fondasinya dan keterbukaan informasi (public access to information) meru
pakan salah satu prasyarat mencip
takan pemerintahan yang terbuka
(open government), pemerintahan
yang transparan dan partisipatoris.*
Apa saja badan publik yang
dimaksud?
Badan publik negara adalah lem
baga apa saja yang menerima dana
APBN, APBD, APBK, dana sumbangan masyarakat dan bantuan asing
Bagaimana kerja KIA saat ini?
KIA baru masuk ke badan publik
negara, SKPA dan Pemerintah
kabupaten/kota dan belum kemasuk
badan publik lain seperti partai politik
dan badan publik lain non negara,
seperti BUMD.
Bagaimana keterbukaan
informasi dari SKPA saat ini?
Di setiap SKPA ada Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan ada PPID pembantu di
Seuramo informasi Aceh. Salah
satunya dengan adanya website dari
No. 9 Tahun I / Oktober 2013
7. Lensamerdeka
Idul Adha 1434 H
Diawali Zikir, Pawai, Shalat Ied dan Pemotongan Kurban
SEURAMOE: Sabtu malam
(12/10), arena PKA, Taman
Ratu Safiatuddin berubah
menjadi lautan manusia.
Ribuan ummat muslim dari
Banda Aceh dan Aceh Besarlarut dalam zikir akbar
yang dipimpin Tgk. Samunzir bin Husein, pimpinan Majelis Zikrullah Aceh.
Kegiatan zikir ini bukan
baru sekali ini dilakukan majelis tersebut. Menurut Tgk.
Samunzir, secara rutin zikir ini
dilaksanakan setiap malam
Senin, Kamis dan Jum’at, di
komplek makam Syiah Kuala, Banda Aceh.
“Dengan adanya salawat
dan zikir, maka Allah akan me
mberikan kedamaian, bersih
hati dalam memulai setiap pe
kerjaannya,’ kata Tgk. Samunzir sebelum acara dimulai.
Idul Adha
Kepala Baitul Mal Aceh,
Dr Armiadi MA menjadi katib
salat Idul Adha 1434 Hijriah di
Lapangan Blangpadang,
Banda Aceh, Selasa (15/10)
pagi. Sementara Tgk Jamhuri Ramli SQ (imam rawatib
Masjid Raya Baiturrahman
Banda Aceh) bertindak sebagai imam.
Sebelumnya, Senin (14/
10) malam, pemerintah Aceh
menggelar pawai takbir yang
diikuti 63 kafilah yang terdiri dari
remaja masjid/meunasah,
SKPA, dan masyarakat umum
se-Banda Aceh dan Aceh besar dengan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan
hias.
Salat Idul Adha di Aceh
Singkil berlangsung di Masjid
Agung Nurul Makmur, Pulo Sarok, Singkil. Bertindak sebagai
khatib Ketua MPU Aceh Singkil,
Rasiduddin, SH. Malam sebelumnya, dilaksanakan takbiran
keliling kampung yang digelar
ribuan warga dengan berjalan
kaki mengitari kampung.
Sementara khatib salat Idul
Adha di Masjid As-Silmi Kota
Subulussalam, Ustaz Sabaruddin mengajak masyarakat
setempat pada Pilkada 29 Oktober mendatang untuk memilih pemimpin yang dapat mempersatukan umat, menjaga perdamain, mewujudkan kesejahteraan secara merata dan tidak
menimbulkan perpecahan.
“Pemimpin terpilih harus bisa menyatukan masyarakat,
merangkul yang kalah, jangan
ada dendam, jangan membuat masyarakat semakin terpecah berkeping-keping dan
terkotak-kota. Karena siapa
pun yang menang itu adalah
pilihan masyarakat Subulussalam,” kata Sabaruddin.
No. 9 Tahun I / Oktober 2013
Di Pidie, salat Idul Adha dilaksanakan di Masjid Agung AlFalah, Kota Sigli. Drs. H. Ibnu
Sa’dan M.Pd dalam khutbahnya menekankan upaya membangun Aceh menuju kejayaan
sangat dibutuhkan semangat
rela berkorban dan sikap teladan yang bisa dijadikan contoh dalam diri pemimpin dan
rakyat di provinsi itu.
“Kita sadar, bahwa Aceh
hanya akan menjadi lebih baik
seandainya semua kita menjadi teladan dalam berbagai
bidang kehidupan serta mem-
butuhkan semangat rela berkorban dan keikhlasan,” kata
Kakanwil Kementerian Agama
(Kemenag) Provinsi Aceh itu.
di Tapaktuan, Ibukota Kabupaten Aceh Selatan, salat Idul Adha dilangsungkan di Masjid Agung Istiqamah, Tapaktu
an, diikuti ribuan jemaah. Kare
na terbatasnya kapasitas mas
jid, para jemaah salat Ied meng
ambil shaf di pelataran masjid.
Bertindak sebagai khatib Ustaz
Khairuddin, S. Ag dan imam Us
taz H. Syamsuri Nazir, imam
Masjid Agung Tapaktuan).
Sementara itu Tgk. H. Husni Hasbi yang bertindak sebagai khatib di Masjid Agung
Baiturrahim, Lhoksukon, Aceh
Utara mengatakan, ibadah kurban bagi umat Islam akan dijadikan sebagai alat transportasi di akhirat nanti. Oleh karena itu, ujarnya, bagi masyarakat yang telah diberikan kemampuan ekonomi oleh Allah
SWT agar melaksanakan pemotongan hewan kurban pada
Hari Raya Idul Adha.
andinova/gito/dedy
7
8. Warisan
Kolom
Hak Anda untuk Tahu,
KENAPA TIDAK TAHU?
Oleh: Ir. H. Sanasi, MM
AAT reformasi bergulir pada Mei 1998 ada
3 (tiga) tuntutan rakyat
yang mendasar saat
itu, yakni Demokratisasi, Tansparansi dan adanya
penegakkan hukum. Ketiga aspek tuntutan rakyat yang mendasar tersebut diyakini bahwa
akan merubah tata kelola Pemerintahan yang baik (Good
Governance) dan menciptakan pemerintahan yang terbuka (Open Governance) serta
terciptanya penegakkan hukum yang seadil-adilnya demi
kesejahteraan rakyat.
Terwujudnya demokrasi
dimaksudkan adalah dengan
tercipta pemerintahan demi
kepentingan rakyat, datang
dari rakyat, untuk rakyat dan
oleh rakyat, kekuasaan tertinggi ditangan rakyat. Dan dalam
persoalan ini tidak lepas dari
keterlibatan rakyat atau keterlibatan publik. Selanjutnya terciptanya transparansi adalah
dimaksudkan akan tercipta
pemerintahan yang terbuka,
pemerintahan yang tidak tertutup, akses informasi makin mudah dan terbuka kecuali hanya informasi yang di kecualikan
Dengan era keterbukaan informasi seperti ini, maka peran
publik dalam ikut serta keterlibatan di berbagai aspek pembangunan, baik pembangunan pisik maupun pembangunan mental spiritual dapat diawasi dan terprogram dengan
sempurna. Yang tak kalah pentingnya juga adalah adanya
penegakkan hukum, yang merupakan pencerahan bagi publik yang mencari keadilan dan
memberi efek jera bagi yang
melakukan pelanggaran, harapan ke depan tidak melakukan
pelanggaran lagi.
Berbagai tuntutan tersebut
diatas saat gerbong reformasi
dibuka akan mendorong terciptanya keterbukaan publik
dan secara otomatis juga akan
mendorong adanya Pelayanan publik.
Kita masih ingat di Orde
Baru, Pemerintah tak kalah
mengedepankan atas nama
Pelayanan publik dengan
sebutan Pelayanan Prima. Disentra-sentra Pelayanan publik
sangat membutuhkan akan
S
8
pelayanan, disitulah Pelayanan Prima sangat dominan dan
difokuskan, misalnya di sentra
Transportasi, Kesehatan, Logistik dan lain-lain. Namun herannya program tersebut tidak
langgeng, tidak merata dan
perlahan larut sirna. Permasalahan Pelayanan Prima
yang diharapkan tidak berbekas, tidak bertahan lama karena didalam pelaksanaannya
tidak disentuh keterlibatan
sepenuhnya publik. Informasi
sangat tertutup, pengawasan
publik dan masukan juga saran-saran publik yang positif
tidak ada, maka dalam mendorong untuk terciptanya pelayanan publik yang baik tidak
terlepas adanya keterbukaan
informasi publik dan keterlibatan publik secara utuh.
Hak Untuk Tahu
INDONESIA merupakan
Negara yang mempunyai penduduk heterogen, dan sebagai
bagian masyarakat dunia, penduduk Indonesia pun tidak lepas dari kebutuhan akan keterbukaan informasi. Karena informasi merupakan kebutuhan
pokok, memperoleh informasi
merupakan Hak Asasi Manusia dan Keterbukaan Informasi
Publik merupakan salah satu
ciri penting Negara Demokratis yang menjunjung tinggi
kedaulatan rakyat untuk mewujudkan
penyelenggaraan
Negara yang baik, disamping
keterbukaan informasi publik
merupakan sarana dalam
mengoptimalkan pengawasan
publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.
Era Informasi telah bergulir
dan merupakan tonggak yang
penting juga telah menjadi pendorong yang kuat untuk membuka kesadaran penyelenggaraan pemerintahan, bahwa
Keterbukaan Informasi Publik
merupakan suatu keniscayaan. Reformasi telah berjasa
mengubah paradigma dari aparatur yang dilayani menjadi
aparatur yang melayani masyarakat. Hal ini termaktub dalam undang-undang 1945 pasal 28 f, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk
berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengem-
bangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah
dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
Selanjutnya tanggal 30 April
2008 telah disahkan Undangundang nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dengan lahirnya undang-undang ini, menjadikan Indonesia sebagai negara ke-76 di dunia dan ke-5 di
Asia serta negara yang pertama di Asia Tenggara yang secara resmi mengadopsi prinsip-prinsip Keterbukaan Informasi. Tentu lahirnya Undangundang nomor 14 Tahun 2008
tentang KIP ini membawa angin segar bagi proses demokrasi di Indonesia, terlebih dengan
proses mewujudkan Otonomi
Daerah dengan mendorong
keterlibatan secara aktif komponen masyarakat dalam informasi publik. Jadi lebih tegasnya bahwa dengan lahirnya
UU No.14/2008 tentang KIP ini,
menjamin publik dalam artian
saya, anda, mereka, dia, dan
kita semua sebagai publik untuk mudah mendapatkan akses informasi, undang-undang
ini menjamin hak anda untuk tahu. Tahu untuk mendapatkan
Informasi kecuali informasi
yang di kecualikan yang termaktub pada Pasal 17 undangundang nomor 14 Tahun 2008
Tentang KIP yakni informasi
yang sebagai berikut:
1. Dapat menghambat
proses penegakan hukum.
2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak
atas kekayaan intelektual dan
perlindungan dari persaingan
usaha tidak sehat.
3. Dapat membahayakan
pertahanan dan keamanan
Negara.
4. Dapat mengungkapkan
kekayaan Alam Indonesia.
5. Dapat merugikan ketahanan ekonomi Indonesia.
6. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar Negeri .
7. Dapat mengungkapkan
isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir
atau wasiat seseorang.
8. Dapat mengungkap rahasia pribadi.
9. Memorandum atau suratsurat antar Badan Publikatau
intra Badan Publikyang menurut sifatnya dihasilkan kecuali
atas keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
10. Informasi yang tidakboleh diungkap berdasarkan
undang-undang.
Selain dari Informasi yang
di kecualikan seperti tersebut
diatas, publik berhak untuk
tahu, yakni informasi yang sesuai dengan Pasal 9,10 dan 11
pada undang-undang nomor
14 Tahun 2008 Tentang KIPyakni Informasi yang wajib disediakan oleh Badan Publikdan
diumumkan secara berkala,
informasi yang diumumkan
oleh Badan Publik secara serta merta dan informasi yang
wajib tersedia setiap saat pada
Badan Publik.
Dalam rangka gegapgempita merayakan hari “Hak Anda
untuk Tahu” setiap tanggal 28
September, sembari mengenang perjuangan para pembe
la kebebasan informasi yang
berkumpul di Sofia Bulgaria 28
September 2002 untuk mewujudkan gerakan global mempromosikan hak atas informasi (Right to Information), sebaiknya kita merenung dan melihat kondisi saat ini yang publik
akhirnya mempunyai hak untuk
tahu, dijamin oleh undang-undang. Kenapa masih banyak
publik yang tidak tahu?
Kenapa Tidak Tahu
FORMULA untuk mengembangkan dan memastikan
bahwa publik banyak tahu,
publik mudah menerima informasi, maka tidak lepas selalu
berkaitan erat dengan adanya
3 (tiga) unsur yaitu Publik, Badan Publik dan Komisi Informasi. Kalau korelasi ketiga unsur
ini masih pincang dan belum
terjalin, maka outputnya adalah
publik banyak yang tidak tahu
informasi, Publik akan sangat
sulit mendapatkan Informasi.
Oleh karena itu, publik harus cerdas, publik harus berani
dan publik harus mudah medapatkan akses informasi. Untuk
menciptakan hasil seperti itu
memang tidak mudah, setidaknya lembaga yang kompeten
baik Badan Publik maupun pihak yang berkaitan langsung
harus malakukan terobosanterobosan dengan kegiatankegiatan seperti Pembinaan,
Penyuluhan, dan Sosialisasi
serta kegiatan-kegiatan lainnya. Sehingga publik/masyarakat yang awam akan cerdas,
tahu, berani dan banyak inspirasi. Program Penyebar luasan
informasi di segala bidang
baik melalui media cetak, elektronik dan konvensional terus
ditingkatkan di semua penjuru.
Sehingga hasilnya dapat diyakini, Publik tidak awam lagi dan
Publik pun akan lebih cerdas.
Selanjutnya unsur yang pen
ting juga adalah keberadaan
Badan Publik. Badan Publik
menurut Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP
adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan Badan lain
yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN. APBD atau
Organisasi Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari ABPN,
APBD, sumbangan masyarakat atau Luar Negeri.
Jadi melihat definisi Badan
Publik tersebut jelas bahwa
yang termasuk Badan Publik
itu bukan hanya kantor-kantor
Pemerintah, tapi LSM-LSM dan
Partai pun kalau sumber dananya dari APBN, APBD atau
bantuan dari Luar Negeri juga
dari sumbangan masyarakat.
Badan Publik pun merupakan
lumbung Informasi, yang informasi tersebut agar dapat diakses oleh publik kecuali informasi yang di kecuaikan, oleh
karena itu sesuai dengan pasal
13 pada undang-undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang
KIP disebutkan bahwa untuk
m,ewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana maka Badan Publik menunjuk Pejabat pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID), dengan
dibentuknya PPID oleh setiap
Badan Publik, maka bagi publik akan lebih mudah mendapatkan akses informasi yang
diperlukan. Dalam rangka untuk memberdayakan fungsi
dan peran PPID lebih maksimal, tentu terus diupayakan penyiapan SDM, Fasilitas dan sarana pendukungnya.
Unsur yang penting lainnya
adalah keberadaan Komisi Informasi, kalau di Provinsi Aceh
namanya Komisi Informasi
Aceh (KIA). Komisi Informasi ini
menurut undang-undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang
KIP pada Pasal 23, menyebutkan bahwa Komisi Informasi
adalah Lembaga mandiri yang
berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan
pelaksanaannya menetapkan
petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi
Publik melalui Mediasi dan/
atau Ajudikasi non litigasi.
Dengan adanya lembaga
KIA ini, publik sebagai pemohon informasi tidak perlu takut
dan sungkan dalam mendapatkan informasi dan dapat minta langsung di PPID pada
Badan Publik yang di inginkan,
bila masih merasa keberatan
dan terjadi Sengketa Informasi, maka KIA akan melaksanakan tugas sebagai lembaga
yangmenyelesaikan Sengketa Informasi tersebut.
Jadi selanjutnya, sesuai
dengan thema tulisan ini Hak
anda untuk tahu, kenapa tidak
Tahu?, maka jawabannya terfokus kepada 3 (tiga) unsur tadi
yakni Publik, Badan Publik dan
Komisi Informasi. Apabila ketiga unsur ini sudah permanen
saling berinteraksi dan terjalin
erat telah mengkeristal, maka
publik pasti tahu, namun sebaliknya apabila ketiga unsur
tersebut belum menyatu, belum berinteraksi dan belum terjalin, maka publik akan sulit
tahu, dan tidak tahu.
Banda Aceh, Oktober 2013
Penulis adalah Kepala
UPTD Seuramo Informasi
Aceh Dan Ketua Pelaksana
Harian PPID Utama
Provinsi Aceh
No. 9 Tahun I / Oktober 2013
9. Seputar UPTD
Gubernur Lantik
Komisioner KPID Aceh
nyiaran bagi kalangan masya
rakat; meningkatkan akuntabilitas responsif terhadap kepentingan dan urusan penyiaran lo
kal; memperluas akses informasi kepada kelompok yang
selama ini terpinggirkan dalam
penyiaran dan memeringkatkan keterwakilan; mendorong
kekuatan alternatif penyiaran
daerah untuk mendapatkan
hak yang berimbang dan mem
beri ruang bagi check and balance terhadap kekuasaan
lembaga penyiaran.
Selain menyarankan agar Tari Likok Pulo: Prajurit TNI dari Kodam IM melakukan atraksi Tari Likok Pulo secara massal pada upacara
KPI Aceh membangun simpul- HUT TNI di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, 5/10.
Foto: mc-aceh
simpul di masyarakat untuk me
mbantu aktivitas pemantauan
penyiaran di daerah, Zaini juga
mengingatkan Pemerintah dan
DPR Aceh memiliki tugas untuk menuntaskan Rancangan
Qanun Penyiaran. “Saya berharap KPI Aceh dapat berperan aktif menyelesaikan rancangan qanun tersebut sehingga
terciptanya penyiaran cerdas
dan islami di Aceh,” katanya.
SEURAMOE: Peringatan Ul- Kodam IM. Pertama, TNI dap- ankan sehingga semua aktivird/amir-mcaceh ang Tahun TNI ke-68, Sabtu 5 at menyukseskan Pemban- tas pembangunan berjalan de
Oktober 2013 di Lapangan gunan ekonomi dan stabilitas ngan lancar. “Kita lihat Aceh
Blang Padang, Banda Aceh politik guna meningkatkaan ke Aceh hari ini sangat kondusif
berlangsung khidmat. Tak se sejahteraan masyarakat. Ked- dan hendaknya dapat mengekadar upacara bendera dan at ua TNI dapat menjaga dan me jar ketertinggalan pembangu
raksi ketangkasan prajurit, na- nyukseskan jalannya pemerin- nan,' ujarnya usai HUT 68 TNI
mun dimeriahkan dengan Tari tahan saat ini. Ketiga TNI diha di Blang Pa dang, Banda Aceh,
Likok Pulo, yang dibawakan se rapkan dapat menyukseskan Sabtu (5/10).
cara massal oleh 350 penari da pelaksanaan pemilu tahun
Pangdam menyebutkan,
SEURAMOE: Komisi Informasi Aceh (KIA) telah
ri prajurit Yonif Raider 112 IM.
2014 dan yang keempat, TNI untuk keamanan dalam negeri,
menetapkan 11 kabupaten/kota terbaik dari 23 kabupatUpacara bertema ‘Profe- dapat mempertahankan keu- TNI tetap membackup Polri, be
en/kota dan 23 dari 54 Satuan Kerja Perangkat Aceh
sional, Militan dan Bersama tuhan Negara Kesatuan Re- gitu juga ikut bersama kompo
(SKPA) yang ada di Aceh, berdasarkan hasil evaluasi
Rakyat TNI Kuat’ ini dipimpin publik Idonesia.
nen masyarakat lain sehingga
atas kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan UU
Pangdam Iskandar Muda,
“Pameran alutsista ini di- tercipta suasana saling mendu
No.14 tahun 2008 terkait dengan Standar Pelayanan
Mayjen TNI Pandu Wibowo se maksudkan agar masyarakat kung semuanya. Kemudian, un
Informasi Publik (PERKI No.1 Tahun 2010).
laku inspektur upacara dengan dapat mengetahui apa saja tuk menghadapi Pemilu, Pang
Jumlah SKPA dan kab/kota yang dievaluasi itu
Komandan Upacara Letkol Czi alat yang digunakan oleh TNI dam menegaskan tidak ada
merupakan kunjungan visitasi awal melalui website.
Lin Noprianto, Danyon Zipur.
dalam setiap tugas, kususnya penambahan pasukan di Aceh
Menindaklanjuti hasil tersebut, KIA telah melakukan
Tak hanya Likok Pulo, para di wilayah Kodam Iskandar Mu
Kata Pangdam, agenda ke
kunjungan ke SKPA pada 3-4 Oktober 2013. Sementara prajurit juga menunjukkan ket- da. Ia juga mengatakan kegia- depan berupa Pemilu Legislauntuk pemerintah kabupaten/kota dilakukan tanggal 9-11 rampilannya bermain barong- tan bazzar rakyat menawarkan tif dan Pilpres. Ia menekankan
Oktober 2013.
sai, hingga Gangnam Style. produk bermutu dan tetap di- kepada prajurit bahwa TNI
Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas kepatuhan Selain itu, juga dipamerkan jual dengan harga yang relatif tetap netral. 'Kita sudah jelas
Badan Publik dalam melaksanakan pasal 11 UU KIP jo
beragam Alutsista (Alat Utama lebih murah dibandingkan di tidak kemana-mana pada
pasal 13 Perki No.1 tahun 2010.
Sistem Senjata) yang dimiliki pasaran dan diharapkan dap- Pemilu,' demikian Pangdam.
jajaran Kodam IM.
at dimanfaatkan oleh masyara
Hadir dalam upacara miBerikut jadwal kunjungan KIA ke SKPA:
1. Badan Investasi dan Promosi
Panglima TNI dalam sam- kat,” kata Pangdam.
liter tersebut antara lain Ketua
2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Aceh Aman
butan tertulis yang dibacakan
DPRA, Kajari, Kapolda, Asisten
3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pangdam Iskandar Muda
Pangdam menegaskan, III Setda dan sejumlah pejabat.
4. Badan Pelaksana Perizinan Terpadu
menyampaikan empat pesan kondisi Aceh yang semakin
jon/rd/amir/feri/mus/
5. Badan Pemberdayaan masyarakat
wan/mc-aceh
6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada prajurit TNI di jajaran kondusif dapat terus dipertahSEURAMOE:Gubernur Aceh
SEURAMOE:
Zaini Abdullah, Selasa akhir
bulan lalu melantik tujuh Komisi
oner Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Aceh periode 20132016, di Gedung Serbaguna
Sekretariat Daerah Provinsi
Aceh. Ketujuh komisioner KPID
Aceh tersebut dilantik berdasarkan Surat Keputusan (SK)
Gubernur Aceh nomor:482/647/
2013. Mereka adalah Rahmad
Saleh, Muhammad Hamzah,
Maimun Habsyah Husein, Said
Firdaus, Nurlaily Idrus, Munandar dan Irsal Ambia.
Menurut Zaini, keberadaan
KPID merupakan penjabaran
dari UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. KPI dibutuhkan
sebagai wujud peran serta pub
lik dalam penyiaran, baik seba
gai wadah aspirasi maupun
mewakili kepentingan masya
rakat. Dalam sambutannya, Za
ini menyampaikan manfaat da
ri kebijakan desentralisasi penyiaran yaitu membantu peng
embangan nilai-nilai dan ketera
mpilan demokrasi di ranah pe-
HUT TNI DI ACEH
Diwarnai Likok Pulo, Barongsai dan
Gangnam Style
KIA Evaluasi SKPA dan
Kabupaten/Kota
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Biro Administrasi Pembangunan
Biro Hubungan Masyarakat
Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Dinas Pengairan
Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dinas pertanian Tanaman Pangan
Dinas Sosial
Dinas Tenaga Kerja dan Mobilisasi penduduk
Inspektorat Aceh
RSUD dr. ZainoelAbidin
Sekretariat Baitul Mal Aceh
Sekretariat DPRA
Berikut jadwal kunjungan KIA ke kab/kota:
1. Kota Sabang
3. Kota Banda Aceh
5. Kabupaten Nagan Raya
7. Kabupaten Aceh Utara
9. Kabupaten Singkil
11. Kabupaten Aceh Timur
2. Kota Subulussalam
4. Kabupaten Pidie Jaya
6. Kabupaten Aceh Jaya
8. Kabupaten Aceh Tenggara
10. Kabupaten Aceh Selatan
mus/rd/yana
No. 9 Tahun I / Oktober 2013
Kunjungan Sosial DW Dishubkomintel
SEURAMOE: “Jangan putus
asa menjadi anak panti, karena banyak pula dari panti ini telah menghasilkan pemimpinpemimpin yang sukses sekarang ini,” ujar Saifuddin, Guru Pengajian pada Panti Asuhan Nurul Islam, Setui, Banda Aceh,
Rabu (2/10).
Hal itu dikatakannya saat
menyambut kunjungan sosial
Dharma Wanita (DW) Dinas
Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh,
ke Panti Asuhan tersebut.
Dikatakannya, meskipun
anak yang tinggal di panti asuhan sebagian besar adalah
yatim dan fakir miskin, tetapi
tidak lantas membuat anakanak berputus asa. Karena suksesnya seseorang tidak melulu ditentukan karena memiliki
tempat tinggal dan keluarga
yang utuh serta berkecukupan.
“Kepedulian ini mudah-mudahan menjadi pemacu semangat anak-anak untuk meraih
cita-cita mereka,” katanya. Hal
senada juga disampaikan Ket-
ua DW Dishubkomintel Aceh,
Nyonya Said Rasul mengatakan, tidak sedikit orang sukses
dan hebat menjadi terkenal,
dulunya pernah tinggal di panti
asuhan. Oleh karenanya, dia
berharap anak-anak ini tetap
rajin belajar dan semangat.
“Karena di mana ada kemauan
pasti ada jalan.” Kunjungan sosial ke Panti Asuhan Nurul Islam ini merupakan rangkaian
kegiatan dalam rangka Hari
Perhubungan Nasional Tahun
2013.
ira/ai/amir
9
10. Sosialita
Perlu Regulasi Pembangunan TIK
SEURAMOE: Regulasi (Pergub) yang mengatur pelaksanaan dan pengelolaan serta pemanfaatan teknologi telematika, hingga saat ini belum ada.
Akibatnya menjadi kendala
bagi upaya menjadikan Aceh
sebagai Digital Province dan
E-Government.
“Peraturan Gubernur (Perg
ub) yang bersifat mengatur ini
sangat penting dalam pelaksa
naan dan pengelolaan serta pe
manfaatan teknologi telemati
ka di lingkungan Pemerintah A
ceh,” bunyi siaran pers Dishub
komintel Aceh yang disampaikan ke Newsroom, Rabu (2/10)
Akibat tidak adanya regulasi tersebut, Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) tidak bisa
dilibatkan secara utuh oleh Dis
hubkomintel, seperti penganggaran untuk pemeliharaan jaringan LAN yang diusulkan oleh
SKPA bersangkutan, sering ti
dak dapat dipenuhi apalagi
anggaran untuk melakukan
kegiatan pengembangan IT di
SKPA tersebut.
Alasan lainnya adalah TIK
bukan menjadi tugas dan fungsi dari SKPA yang bersangkut
an, melainkan tugas dan fungsi dari Dishubkomintel. Hal ini
memang sudah lama dirasak
an, sejak beberapa tahun lalu
ketika Badan Pengelola Data
dan elektronik (BPDE) masih
ada, sebelum terjadi perampi
ngan Dinas.
BPDE saat itu adalah instan
si yang bertanggungjawab da
lam melaksanakan pembang
unan dan pengembangan Tek
nologi Informasi dan Komunika
si (TIK) di Aceh, terus menemukan beberapa kendala yang
menjadi dasar terhambatnya
pembangunan dan pengembangan TIK di Aceh.
“Untuk membangun suatu
daerah yang berbasiskan TIK,
harus dimulai dari pemerintahnya sendiri. Pembangunan
dan pengembangannya harus
dilakukan secara bersamasama dengan kepedulian semua unsur pemerintahan. Artinya, Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika Aceh harus melibatkan semua SKPA membangun dan
mengembangkan TIK di Aceh.”
Menjawab permasalahan
tersebut UPTD Telematika Dis
hubkomintel Aceh merumuskan suatu program yang dinamakan ABIT (Aceh Birokrasi
IT). Melalui rapat kerja network
client ini diharapkan terjadinya
suatu pemahaman dan kesepakatan bersama seluruh SKPA
dalam pengelolaan dan peng
embangan IT pada masingmasing SKPA.
Pemahaman dan kesepahaman itu akan dituangkan da
lam bentuk kesepakatan bersama yang akan ditandatangani kepala-kepala SKPA dan
akan diserahkan pada guber-
MenPAN-RB: IMPAS Perlu Gagas
Pustaka Berkhasanah Aceh
SEURAMOE: Sebagai
kaum intelektual asal Aceh di
Jakarta, maka perlu memikirkan adanya sebuah lembaga yang menggagas
perpustakaaan yang khusus
menghimpun buku-buku dan
bahan bacaan terkait dengan
khasanah Aceh.
“IMPAS dapat mengga
gas perpustakaan mini, yang
isinya adalah buku-buku khas
tentang khazanah Aceh, nanti
untuk buku-bukunya dapat be
kerja sama dengan penerbit,
buku tentang hal ikhwal keAceh-an masih sangat ter
batas, apalagi di Jakarta.”
nur di akhir kegiatan rapat kerja network client.
Rapat Network Client Pemerintah Aceh yang digelar
Kamis awal bulan lalu di Hermes Palace Hotel, Banda
Aceh, menghadirkan narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, dilanjutkan
Kepala Wilayah Telkom Aceh,
Kepala Biro Hukum Setdaprov.
Aceh, Kepala Bappeda Aceh,
dan Kepala Dishubkomintel
Aceh.
asri/fj/amri/mc-aceh
Penghargaan ADC 2013
-Liza Aulia Aktris Video Klip Terbaik
-Mableuen Film Dokumenter Pavorit
SEURAMOE: Penyanyi Aceh, Liza
Aulia yang dikenal dengan lagu Kuthidieng, dinobatkan sebagai aktris video klip terbaik versi Aceh Documentary Competition (ADC) 2013. Namun Liza
mereaih penghargaan tersebut bukan
dari lagu Kuthidieng, melainkan dari video klip album barunya, yang berjudul
Rihon Melambong, yang diluncurkan
akhir bulan lalu.
Selain Liza Aulia, malam penganugerahan ADC di Balai Kota Banda
Aceh, Senin (20/9) juga memberi penghargaan kepada lima film dokumenter
terbaik beserta 10 sutradaranya. Film
dokumenter berjudul ‘Mableuen’ garapan sutradara Samsul Qamar dan Faisal Ilyas asal Aceh Besar, keluar sebagai film favorit penonton dan terbaik
hasil rekomendasi dewan juri.
Film tersebut mengungguli empat
film lainnya. Keempat film dokumenter
tersebut yakni ‘Aku Hidup dari Biji Kafein’ karya Iwan Bahagia SP dan Edi
Santosa, asal Aceh Tengah.
Kemudian film berjudul ‘Pakaianku
Tinggal Kenangan’ karya sutradara
Maria Ulva dan Muhammad Rizki asal
Pidie. ‘Meretas Mimpi di Kaki Gunong
10
Goh’ karya Novianti Maulida Rahmah
dan Rizki Fajar asal Bireuen serta ‘Kabar Baik di Dhapu Adee’ yang disutradarai Nuzul Fajri dan Rifki Saputra, asal
Pidie Jaya.
Program Manajer ADC, Azhari mengatakan, penghargaan ini diberikan
kepada Liza Aulia karena talentanya
dalam video klip lagu Aceh yang dinyanyikannya tersebut. “Penghargaan
ini merupakan apresiasi ADC terhadap
mereka-mereka yang telah berkarya
bagi Aceh dalam bentuk seni maupun
film dokumenter,” kata Azhari.
Ditambahkannya, ADC digelar sebagai wadah menaungi ide-ide kreatif
para seniman dan sineas muda. Dengan ide-ide kreatif ini banyak yang bisa
digali tentang Aceh. “ADC bukanlah
kompetisi yang sebenarnya, tetapi
merupakan tangga awal bagi seniman
dan sineas muda melangkah ke
prestasi berikutnya, terutama film dokumenter. Kusus kepada mereka yang
terbaik dalam membuat film dokumenter, kami berharap mereka terus
berkarya. Banyak sisi kehidupan di
Aceh yang belum terangkat,” kata
Azhari.
ril
Sebut Menteri Pemberdaya
an Aparatur Negara dan Re
formasi Birokrasi, Azwar Abu
bakar ketika menerima audi
ensi Pengurus Ikatan Mahasiswa Pascasarjana (IMPAS)
Aceh-Jakarta (30/9) di ruang
kerjanya.
Azwar juga menambahkan, sekarang ini, banyak pe
neliti dari berbagai perguruan
tinggi dalam negeri maupun
luar negeri, merasa kewalahan untuk menulis tentang
Aceh, apa lagi buku-buku
tentang fenomena masya
rakat Aceh, tidak hanya refe
rence yang terbatas, penulisnya juga terbatas, seharusnya kaum intelektual muda
dapat memprakarsai adanya
tradisi menulis dilangan
mahasiswa, apalagi mahasiswa pascasarjana.
“Cukup banyak orang
Aceh yang cerdas, namun
sedikit yang melahirkan buku,
oleh karena itu IMPAS perlu
memotivasi anggotanya
untuk gemar menulis, tentang
apa saja, pengurus IMPAS
silakan menulis, kita akan
fasilitasi untuk publikasi” kata
Azwar dengan nada optimis.
Audiensi yang dihadiri
oleh 12 orang pengurus
IMPAS, dipandu oleh wakil
ketua IMPAS, Zulfikar berjalan
dalam suasana santai dan
sesekali diwarnai dengan
gelak tawa kerena Azwar
menyampaikan nasehatnya
sangat humoris.
Terkait dengan tawaran
itu, ketua IMPAS AcehJakarta, Yusra Jamali
menyatakan siap menghimpun para pengurus dan me
BADAN Koordinasi Penanaman
Modal Republik Indonesia,
Menghimbau kepada Perusahaan Penanaman Modal untuk
menyampaikan laporan Kegiatan
Penanaman Modal Triwulan III
untuk yang tahap Pembangunan.
1. Bagi perusahan penanaman
modal yang telah memenuhi
kewajiban penyampaian laporan
kewajiban penanaman modal
(LKPM) atas realisasi dan produksi secara berkala dan tepat waktu,
kami menyampaikan apresiasi/
penghargaan atas pemenuhan
kewajiban tersebut.
2. Perusahaan penanaman
modal yang telah dan yang belum
menyampaikan kewajiban
penyampaian LKPM sesuai
mohon dukungan dari semua
pihak terutama kementerian
terkait untuk mendukung prog
ram menghimpun 1000 judul
buku tentang Aceh di Jakarta.
Sekarang ini kami sudah me
mulai dengan setiap alumni
dapat menyumbang 2 buku
untuk pustaka IMPAS.
“Alhamdulillah Menpan
(Menteri PAN & RB), sudah
menyatakan akan mendukung untuk lahirnya perpustaka
an, kita akan memperkuat
tradisi menulis dengan mem
pertajam metodologi, logika
dan bahasa yang benar”
sebut Yusra.
Yusra juga menambahkan, semoga dengan ada
nya pustaka ini, maka diharap
kan kebutuhan buku tentang
Aceh dapat sedikit terpenuhi.
Disamping itu teman-teman
IMPAS juga lebih bergairah
untuk membaca dan menulis
tentang Aceh. “Daerah lain,
kadang-kadang dongeng
menjadi sejarah, sementara
di kita (Aceh) sejarah malah
jadi jadi dongeng, semua
perlu ditulis, jangat takut salah,
ada generasi berikutnya
yang menilai” pinta Yusra.
Dalam kesempatan itu
juga menteri PAN & RB
meminta pengurus IMPAS
untuk menginventaris alumni
S2 dan S3 yang di Aceh dan
Jakarta, agar masa yang
akan datang dapat dipertimbangkan untuk membuka
formasi yang sesuai. “siapkan
data base, kita akan buka
formasi di tahun depan” sebut
Yusra yang kandidat Doktor
Manajemen Pendidikan di
UNJ.
ara/ril
HIMBAUA
ketentuan Undang-undang No.25
Tahun 2007, tentang Penanaman
Modal pada pasal 15 diantaranya
adalah menyampaikan LKPM atas
realisasi investasi dan produksi
dengan tatacara penyampaian LKPM
tersebuat sesuai dengan peraturan
Kepala Badan Koordinasi penanaman Modal No. 3 Tahun 2012 tentang
Pedoman dan Tata cara Pengendalian Pelaksanaan Pennanaman
Modal, dengan ini diberitahukan :
a. Kewajiban perusahan menyampaikan LKPM Triwulan III (Juli s/d
September) 2013 untuk proyek yang
Tahap Pembangunan, disampaikan
pada minggu pertama Oktober 2013
No. 9 Tahun I / Oktober 2013
11. Budaya
Aceh Besar Juara Umum
Gubernur Tutup PKA-6
SEURAMOE:
SEURAMOE: Ahad (29/9)
gelaran akbar Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) 6 resmi ditutup Gubernur Aceh, Zaini Abdullah. Dan Kabupaten Aceh
Besar, dinobatkan sebagai juara umum, disusul Aceh Utara
dan Kota Banda Aceh.
Gubernur Aceh, Zaini Abdullah dalam sambutannya
mengatakan PKA adalah sebuah momen pagelaran kasanah budaya rakyat yang bertujuan untuk mempersatukan semuanya. Sebagaimana diketahui, Aceh sangat kaya dengan
ragam seni dan budaya.
“Sedikitnya kita memiliki 13
bahasa daerah dengan berbagai tradisi masing-masing.
Semua itu adalah aset yang
harus dijaga, sehingga tetap
lestari, meski globalisasi terus
menyerang di semua lini,” kata
Zaini saat menutup PKA yang
berlangsung sejak 20 September sampai 29 September
2013 di Taman Sulthanah Safiatuddin Banda Aceh.
Menurut Zaini, PKA merupakan ajang untuk membangun
kesadaran kita dalam menjaga dan melestarikan seni budaya. PKA bukan pula ajang
untuk mengklaim bahwa budaya satu daerah lebih unggul
dibanding daerah lain. “Sama
sekali tidak ada maksud untuk
membanding-bandingkan budaya itu, sebab budaya bukanlah untuk dibanding-bandingkan.” Yang terpenting, tambahnya, bagaimana upaya kita
untuk melestarikan budaya itu,
sehingga identitas ke-Aceh-an
kita tetap dipertahankan.
Setelah mengikuti PKA selama 10 hari, masyarakat Aceh
bisa merasakan betapa semangat berkebudayaan mulai terlihat semarak. Namun semangat ini hendaknya jangan hanya muncul selama PKA saja,
tapi terus meningkat. “Untuk itu,
saya mendorong agar kegiatan seperti ini juga berlangsung
di daerah sehingga ruang seni
budaya kian terbuka dan gen-
Gubernur Aceh, Zaini Abdullah menyerahkan piala juara umum PKA-6 kepada Bupati Aceh Besar, Mukhlis
Basyah, pada penutupan PKA-6.
Foto: mc-aceh
melestarikan budaya Aceh,
siapa lagi,” ujarnya.
Setia Budi berharap, melalui PKA ke-6 ini bisa menjadi
pemersatu seluruh keberagaman yang ada di Aceh.
Apakah itu dari tanah Gayo,
Juara II
Harapan III
No.
Jenis Perlombaan
Juara I
Juara III
Harapan I
Harapan II
dari Aceh Singkil, dari pesisir timur, dari pesisir barAceh Utara
Aceh Selatan
Bireuen
1 Anjungan Rumoh Aceh
at, Simeulue dan sebagaiAceh Tamiang
Aceh Utara
Banda Aceh
Langsa
Lhokseumawe
Pidie
2 Pawai Budaya – Karnaval Jalan kaki
Gayo Lues
Sabang
Aceh Selatan
Banda Aceh Aceh Barat Daya Aceh Singkil
3 Pawai Budaya – Karnaval Mobil Hias
nya. Semua adalah bagiBireuen
Nagan Raya Aceh Selatan
4 Permainan Rakyat – Geunteut Trieng Aceh Selatan Aceh Simeulue Aceh Selatan
an dari Aceh. KeberagamPidie Jaya
Aceh Tamiang Aceh Barat
Simeulue
Langsa
Bireuen
5 Permainan Rakyat – Meuen Galah
an ini harus dijaga sebagai
6 Permainan Rakyat –
bagian dari kekayaan adat
Aceh Selatan
Festival Geulayang Tunang
Sabang
Aceh Singkil
Aceh Selatan
Bireuen
Sabang
dan budaya di Negara KeLangsa
Banda Aceh Aceh Tamiang
Aceh Singkil
Aceh Barat
Pidie
7 Gebyar Seni - Festival Rebana
satuan Republik Indonesia
Sabang
Aceh Singkil Aceh Barat Daya Lhokseumawe
8 Gebyar Seni – Teater Rakyat
Aceh Besar Aceh Tenggara
“Untuk itu, mulai hari ini
Banda Aceh
Aceh Jaya
Aceh Barat Daya
Aceh Singkil
Aceh Barat
Nagan Raya
9 Gebyar Seni – Rapa’i Geleng
jangan lagi kita melihat
Gayo Lues
Aceh Timur
Aceh Tenggara Aceh Besar Banda Aceh Subulussalam
1 0 Gebyar Seni – Tari Saman
Aceh sebagai bagian yang
Pidie
Aceh Tamiang Aceh Barat
Aceh Timur
Banda Aceh
1 1 Gebyar Seni – Tari Ranup Lampuan Lhokseumawe
terpisah-pisah. KeberagaBanda Aceh
Aceh Barat
Aceh Utara
Nagan Raya
1 2 Suson Ranup
Aceh Besar Aceh Tamiang
Subulussalam Lhokseumawe Aceh Tamiang man ini harus kita jadikan
Banda Aceh
Aceh Barat
1 3 Peragaan Busana Adat
Aceh Besar
Banda Aceh
Aceh Timur
Simeulue
Aceh Utara
Bireuen
1 4 Dalail Khairat
Aceh Besar
sebagai modal memperAceh Barat
Bireuen
Aceh Utara
Nagan Raya
1 5 Kaligrafi
Aceh Besar Subulussalam
kuat persatuan.” SelanjutBanda Aceh Subulussalam Lhokseumawe nya, Setia Budi mengataAceh Barat
Aceh Tamiang
1 6 Seni Ukir/Pahat
Aceh Besar
Lhokseumawe Aceh Selatan Nagan Raya
Bireuen
Aceh Utara
Aceh Timur
1 7 Seudati
kan, “Kita juga akan menAceh Utara
Gayo Lues Lhokseumawe
Aceh Barat
Aceh Barat Daya Aceh Selatan
1 8 Upacara Adat Perkawinan
gevaluasi pelaksanaan
Pidie Jaya
Lhokseumawe Banda Aceh
Aceh Timur
Aceh Selatan
1 9 Zikir Maulid
Aceh Besar
kegiatan PKA-6 ini, untuk
Langsa
Aceh Tamiang
Sabang
Banda Aceh
Lhokseumawe
Aceh Utara
2 0 Paduan Suara
menjadi pedoman pelaksanaan PKA–7 yang direnbudaya serta peradaban Aceh canakan pada tahun 2017,”
dengan mengusung tema katanya.
Aceh Satu Bersama, Satu
Pada PKA-6 ini, Kabupaten
Modal, kantor BKPM-RI
dalam Sejarah, dan Satu Aceh Besar meraih juara umum
Gedung Ismail Saleh, Jln.
dalam Budaya.
dengan mengungguli Aceh UtJenderal Gatot Subroto
b. Apabila Perusahaan
melalui system Pelayanan
“Itu sebabnya, di ajang PKA ara sebagai, Kota Banda
Kav. 44 Jakarta 12190, atau
tidak memenuhi kewajiaban
Informasi dan Perizinan
ini kita menampilkan berbagai Aceh, Kabupaten Aceh Selamelalui Telp/Fax. (021)
Penyampaian LKPM, maka
Investasi Secara Elektronik
seni budaya daerah yang ada tan, Bireuen dan Aceh Barat. Pi5225839, 5202046, 5225838
sesuai ketentuan Undang(SPIPISE) pada web-site http:/
di seluruh Aceh. Kita mengajak ala bergilir PKA diserahkan
dan 52752268 atau e-mail
undang No. 25 Tahun 2007
/www.nswi.bkpm.go.id atau
seluruh masyarakat Aceh agar oleh Gubernur Aceh Zaini Ablkpm@bkpm.go.id atau
dapat dikenakan sanksi
langsung kepada Badan
peduli dan aktif dalam berb- dullah yang diterima Bupati
Badan Penanaman Modal
administratif diantaranya
Koordinasi penanaman
agai kegiatan pelestarian bu- Aceh Besar, Mukhlis Basyah.
adalah pencabutan kegiatan Modal (BKPM-RI) dan kepad Provinsi di kabupaten/kota
daya. Kalau bukan kita yang
seuramoe
lokasi penanaman Modal.
usaha dan/atau fasilitas
Badan penanaman modal
Demikian pengumupenanaman modal.
Provinsi serta Kabupaten/
c. Formulir LKPM dan tata Kota dimana Proyak penana- man ini, untuk diketahui
Hasil Lengkap Perlombaan Pada PKA-IV 2013
seluas-luasnya.
cara pengisiannya dapat
man modal berlokasi.
Juara 1
: Aceh Besar, dengan nilai 480
diunduh (download) pada
Apabila diperlukan
: Aceh Utara, dengan nilai 440
Juara 2
Jakarta,September 2013
menu application form
informasi lebih lanjut perusaJuara 3
: Banda Aceh, dengan nilai 420
Deputi Bidang Pengendawebsite www.bkpm.go.id
haan dapat menghubungi unit
Juara 4
: Aceh Selatan, dengan nilai 400
lian Pelaksanaan Penanad. LKPM tersebut dapat
Deputi Bidang Pengendalian
Juara 5
: Bireuen, dengan nilai 350
man Modal, BKPM-RI
disampaikan secara on-line
Pelaksanaan Penanaman
Juara 6
: Aceh Barat, dengan nilai 320
erasi kita tertarik untuk mempelajarinya”, harap Zaini.
Aceh Satu Bersama
Sekretaris Daerah Aceh
sekaligus Ketua Panitia PKA, T.
Setia Budi dalam laporannya
mengatakan penyelenggaraan PKA ditujukan dalam rangka mendorong pelestarian,
pengembangan dan promosi
AN BKPM-RI
No. 9 Tahun I / Oktober 2013
11
12. Lensa
Upacara Harhubnas 2013.
Pelepasan Jemaah Haji Aceh 2013
Foto: mc-aceh
Foto: mc-aceh
Kunjungan ke Panti Asuhan.
Bingkisan untuk Jemaah Haji Aceh
No. 9 Tahun I
Oktober 2013
Foto: mc-aceh
Foto: mc-aceh
Pelantikan KPID.
Foto: mc-aceh
