Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Program Begawi Jejama Helau (PBJH) Sistem Pembangunan Partisipatif PNPM-MPd Integrasi SPP-SPPN Kabupaten Tanggamus ditetapkan untuk mengintegrasikan perencanaan partisipatif ke dalam sistem perencanaan reguler daerah dan menjadikan RPJM Pekon sebagai sumber pendanaan pembangunan.

1. . hviNc ku*Nr^wAN. ii
PEEATURA.N BUPATI TANqG{MUS
NOI{OR 08 TATITIN 2018
TEIYT{NC
PEDOMAXJ UMUM DAN F{TUI{JUK TUKI{IE OPERASION.&L
P8,Oq8.&M EEG.EWI JC,JA,MA ilgLAU (PBJ}I}
SISTIM PEMAANqUN.&.FI PARTISIP.&TIF
PNPM - INTfi,€$ASI5.PP -SFPN
KAAUPATENTANqqAi{US
B.&E.&-t{ FSMBARD.EYA.EIiI MITSY.EB.EK.&T
KASUPATEN T*,NCG.E.fi US
PROUNSILAMPUXG
c013

2. KATA PENGANTAR
Puji sykur kami panjatkan kehadirai Allah SWT, karena atas berkah dan
rahmalNya jualah Revisi Petunjuk Teknis operasional (PTo) Program
Begawi Jejama Helau (PBJH) Sistem Pembangunan Padisipatif Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPP-SPPN) Kabupaten Tanggamus
Tahun 2013 ini dapat diselesaikan.
Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi Program-Program
Penanggulangan Kemiskinan yang Berbasis Pemberdayaan l,4asyarakat di
Kabupaten Tanggamus untuk diintegrasikan ke dalam Sistem Perencanaan
Reguler (Daerah) dengan cara menjadikan Dokumen Rencana
Pernbangunan Jangka l,4enengah (RPJIV) Pekon sebagai sumber uiaman
keglatan masyarakat dan menjadikan l,4usrenbang Pekon sebagai saiu-satunya forum pengambilan
san perencanaan pembangunan tingkai pekon untuk pendanaan pembangunan dafi sumber manapun.
Pelaksanaan Program Begawi Jejama Helau (PBJH) Kabupaten Tanggamus - Program Nasional
rdayaan N.4asyarakat (PNPlvl) l.4andi Perdesaan lntegrasi SPP-SPPN merupakan salah satu jawaban
ap masjh lerjadlnya disharmoni antara perencanaan partisipatif yang diusulkan masyarakat dengan
canaan teknokratis dari pemerintah daerah dan perencanaan teknokratis dad legislatif. Pada akhirnya
i1i diharaokan mampu mendorong segera terwujudnya sin€rgisasi percncanaan pembangunan di
paien Tanggamus.
Cakupan Program Bejawi Jejama.Helau (PBJH) Sisiem Pembangunan Partisipatif diawali dengan
iewdokumen perencanaan pembangunan pekon (RPJ[4 Pekon)sehingga seluruh pekon di Kabupaten
us diharapkan memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang pa purna dan memjadi basis
n bagi semua kegiatan atau program yang dilaksanakan di tingkat pekon dan antar pekon.
an demikian cita-ciia untuk teMujudnya masyarakat yang tangguh, sejahtera dan agamis dalam suasana
tatanan daerah yang aman, tertib, lestaridan mandiri sesuaicita-cita masyarakat melalui Visi Kabupaten
mus dapat lebih cepat tercapai.
Kami mengucapkan teima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan
sunan Revisi Petunjuk Teknis operasional (PTo) Program Begawi Jejama Helau (PBJH) Sistem
bangunan Partsipatif SPP-SPPN Kabupaten Tanggamus Tahun 2013. Kami menyadari ini belum
rna sehingga kamjjuga tetap membuka diri untuk semua masukan-masukan yang bersifat membangun
perbaikan di masa mendatang.
Demikian yang dapat saya sampaikan, uniuk kesuksesan program ini dimohon agar semua pihak
instansi terkait dapat memberikan dukungannya.
k>w
Mei 2013
TANGGAMUS
G KURNIAWAN, ST

3. /",
BUPATI TANGGAMUS
PERATUPSN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : C8 TAHUl.l 2013
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKI.IIS OPERASIONAI,
PROGRAM BEGAWI JFJAMA HEI.AU (PBJH)
SISTEM PEMBANGUNAI.I PARTISIPATIF PNPM_INTEGRASI SPP SPPN
KABUPATEN TANGGAMUS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
.:lenirabang : a-
b.
BUPATI TANGGAN{US,
bahvra dalam rargka memberdayakan masyarakat
cialam pelaksanaan pernbalgunarr, Pemerintah
Kabupaten Tanggamus telah melaksar-rakan Program
Begawi Jejaraa lielau {PBJP;) 1'arlg ber<iasarkan pada
Peraiurarr Bupati Tanggamus Nomor 20 Tahrin 2O11;
bahwa dengan diterbitkannya Surat Direktur
Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kementerian Dalam Negeri Nomor | 41+.2/7735/PMD
tanggal 7 November 2C12, Perihal Penetapan Lokasi
PNPM-N'IPd Integra,si SPP-SPPN Tahun Anggaran
2013, periu menetapkan kembali Peraturan Bupati
tentang Pedoman Umum Program Begawi Jejama
Helau (PBJH) Sistem Pembangunan Partisipatif PNPM
MPd Integrasi SPP-SPPN Kabupaten ?arggamus;
Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahuu lq-a 5l
Undang-Undang Nomor Tahun 7997 tentang
Pembentukal Kabupaten Daerah Tingkat ll Tulang
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat iI
Targgamus (l,embaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun i997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Mengingat : 1.
2.

4. 3.
5.
6.
7.
8.
9.
Republik Indonesia Nonor 3667);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang
Komisi Pemberantasan Tinciak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7
Nomor 137, Tambahal Lembaral Negara Republik
Indonesia Nomor 4250);
Undang-Undang Ncmor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
inConesia Tahun 2O03 Nomor 47, Tamba1lal
kmbaral Negara Republik Indonesia Nornor 4286);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO4 tentang
Pembentukan Peraturan Perundalg-undalgarr
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembaigunal Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 2004
Nomor 104, Tambahan L€mbaran Negara Republil<
lndonesia Nomor.i421);
Undang-Undaig Nomcr 32 Tahun 2004 tentang
Penerintahan Da-erah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Taiun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengal Undalg-Undarg Nomor 12 Tahun 2008
{Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2O08
Nomor 59,. Tambahai Lembaran Negara Republik
lndonesia Nornor 4484);
Undarg-Undang Norllor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perirnbaigan Keuangan Antara Pemerintah Pdsat
dan Pemedntah Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O04 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Incionesia Ncmor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomcr 8 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbararr NegaJa
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1.fO,
Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

5. Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemedntah,
Pemerintahan Daeral Provinsi dar-t pemerintaian
Daerah Kabupaten/ Kota (Lernbaral Negara Republik
Indonesia Tahun 20O7 Nomor 82, Tambahan
l,embamn Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. PeraLrrar Meneteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun
20O7 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
12. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Departemen Dalan Negeri No/JLor : 414,2/
1408/PVD Talggal 31 Marer 20IO tenrang petrmjuL
Teknis Perencanaan Pembangunan Desa;
13. Surat Direktur Jenderal Pemb€rdayaan Masyaral<at
dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor : 414.21
2207 /PMD Tanggal 18 Mei 2O10 tentarg panduai
Teknis Integrasi Perenczrnaai.l Pembangunal;
14. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaal Masyarakat
ciai Desa Departemen Dalam Negeri Nomor :
414.2177351PMD Tanggal 7 No'/ember 2012 perihal
Penetapan lokasi PNPM IUPd tntegrasi Spp/SppN
Tahun Anggaran 20 13;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus NoIIlor 3
Tairun 2008 teniang Umsan pemerintaiar.r
Kabuparcn Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten
Tangganus Tahun 2008 Nomor 29, Tarnbahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus i.aitun
2O1O Nomor 48);
16. Peraturan Daerai Kabupaten Tarrggamus Nomor I
Tahun 2C1O tentang Pokok pokok pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanggamus Tahun 2010 Nomor 46);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Talggamus Nomor 19
Tahurl 2012 tentang Anggaian pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013
{Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun
2O 12 Nomor 95):
18. Peraturan Bupati Kabupaten Tar.rggamus Nomor 39
Tahun 2012 tentang Penjabara:r ApBD Tahun
Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten
Tanggamus Tahun 2012 Nomor 203);

6. MEMUTUSKAN I
lenetapkan : PEDOMAN UMUM DAI{ PETUNWK TEKNIS
OPERASIONAL PR,OGRAM BEGAWI JE.J.AMA HELAU
(PBJHI SISTEM PEMBANGUI{AN PARTISIPATIF PNPM-
MPd INTFGRASI SPP-SPPN KABUPATEN TANGGAMUS
Pasal 1
1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk:
1. Pedoman Umum Prograrn Begawi Jejama Helau Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Integrasi.
2. Petunjuk Teknis Operasional Prograrn Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Integrasi.
i2) Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional sebagaimana
dimaksud ayat {1) tercantum dalam larnpiran I dar Lampiran ll
Peratura-n ini darr merupakan satu kesatuan ya;rg tak terpisahkan dari
Peratural ini-
Fasal 2
Pedornan Umum dan Petunjul< Teknis Operasionai ini bertujuan agar
peiai<sanaan kegiatan pembangunan tepat sasaran dalam pencapaian target
kinerja di bidang pemberdayaan nasyarakat, pengurangan ting.kat
kemiskinan dan pengalgguran dalam iangka terwnjudoya Kabupaten
Talggamus ter-depan dan berkualitas.
Pasal 3
HaI * hal yalg belum cukup diatur dalarn Peraturan Bupati ini, sepanjang
rnengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.
Pasal 4
{1) Dengan berlakunya Peraturan Rupati ini mal<a Peraturan Bupati
Tanggamus Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Umu{i dan
Petunjuk Teknis Operasional Program Begawi Jejama Helau Sistem
Pembalgunan Partisipatil Kabupaten Tanggamus dicabut dai
dinyatakan tidak berlaku lagi.

7. : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
-{gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatainya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tanggamus.
Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 31 Mei 2013
Diundalgkan di Kota Agung
?ada tanggal 31 Mei 2013
AERAH KABUPATEN,
ARV/IN WIYATNA
ANGGAMUS,
BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2013 NOMOR 21 ]

8. BUPATI TANGGAMUS
-l-ioiran
| 414.2t41A1 t2A20i3
: 1 {Satu) Berkas
: Pedoman Umlrm Proqram BeqawiJe.iama
Koiaagung, 3l lrtei 20'13
Kepada Ylh.
Sdr. 1. Kepala Badan i Dinas/Kanio/Bagjan
2. Para Camai
3. Para Kepale Pekon
Se - Kabupaten Tanggamus
di-
Tempat
Sehubungan dengan pelaksanaan Pogram Nasional Pemberdayaan Masyarakal Mandid
Perdesaan (PNPM+,4P) Integrasi di Kabupalen Tanggamus, telah di buat pedoman umum
Progran Begawi Jejama Helau sebagai rujukan pelaksanaan pembangunan partisiialif di
Kabupaten Tanggamus, oieli karna itu di n-rinta perhatian saudara sebagai berikui:
1. Dalam rangka mengintegrasikan Sistem Perencanaan Pariisifatif yang dilaksanakan
Program-prcgram Penarggulangan Kemiskinan kedalam sistem perencanaan reguier akan
dilaksanakan Program Bega-'{i Jeiama Helau (PBiH).
2. Agar pelaksanaan p.ogram telsebut beijaian opirmai cian rnemberj dampak yang baik
iefiadap Terwirjldnya keselarasan kegiaian perencanaan padisifatil ieknoratis dan politis,
mak3 di keluarkanlah Pedoman Umum dan petunjuk Teknis Operasioral Program Begawi.
Jejama Helau (PBJH) Sistern Pembangunan Partisifatif PNPMlntegBsi SPP-SPPN.
3. Perencanaan yang lelah di buat oleh Program Begawi Jejama Helau di masing,rnasing
Pekon melalui Dokumen Rencana Pembangunana Jangka Menengah Pekon (RPJM,Pekon)
agar di gunakan sebagai acuan dalam musyawarah rencana Pembangunan Pekon,
Kecamatan dan Forum Satuan Keda Perangkai Daech (SKPD).
Demikian untuk maklum, kfanya sen]ua plhak dapal memberjan dukungannya dan dapal
bekedasama dengan baik dalam pelaksanaannya.
Tembusan Yh:
1 B+?k Menle Dahn Neldi
2 Bapak Didh PtulD Xenendaqd
3 l(+6rasad.nPehbedsyaar lrasylral,lD.ePrcyi.siLarphg
{ KeILE DPRo XabLpaten Tsngganrus
.7$_<q,/a*L-
r-s=g!r"/q
ATI TANGGAMUS
KURNIAWAN, ST