SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  32
Disampaikan Sosialisasi Pedoman Audit Program BOK Tahun 2012
Hotel Golden Flower, Bandung, Tanggal 28 September 2012
KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN UMUM PROGRAM BOK
KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2011 & 2012
DIREKTUR JENDERAL BINA GIZI DAN KIA
OUTLINE
1. LATAR BELAKANG
2. ARAH KEBIJAKAN
3. RINGKASAN JUKNIS BOK
4. RUANG LINGKUP KEGIATAN
5. KOMPONEN BIAYA
6. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEUANGAN
2
LATAR BELAKANG
1. Perbaikan status kesehatan masyarakat yang tidak
signifikan dibandingkan dg kondisi sebelum terjadinya krisis
ekonomi tahun 1997.
2. Proporsi anggaran kesehatan APBD yang sangat kecil.
3. Pembiayaan untuk upaya promotif & preventif, utama-nya
untuk operasional lapangan Puskesmas, sangat kecil.
4. Peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehat-an
melemah dan p’gerakkannya kurang sistematis.
5. Target-target MDGs perlu dipastikan tercapai di 2015.
6. Tantangan dari kutub PTM semakin meningkat
3
ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan yang bersifat
promotif dan preventif yang dilakukan oleh Puskesmas dan
jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu
2. Meningkatkan kualitas manajemen Puskesmas, terutama
dalam perencanaan tingkat Puskesmas dan lokakarya mini
Puskesmas
3. Mendorong upaya untuk menggerakkan potensi masyarakat
dalam meningkatkan derajat kesehatannya
4. Meningkatkan kualitas manajemen Dinas Kesehatan
Kab/Kota, terutama dalam analisis situasi kesmas,
perencanaan terpadu, terarah, penggerakan dan
pelaksanaan operasional kesehatan di Puskesmas dan
masyarakat, serta Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
4
KEBIJAKAN (1)
1. BOK merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk pencapaian MDGs Bidang Kesehatan tahun 2015
melalui peningkatan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta
Poskesdes dan Posyandu dalam menyelenggarakan pelayanan
kesehatan yang bersifat promotif dan preventif
2. Dana BOK adalah dana APBN Kementerian Kesehatan yang
disalurkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui
mekanisme Tugas Pembantuan.
3. Dana BOK bukan merupakan penerimaan fungsional
pemerintah daerah sehingga tidak disetorkan ke kas daerah.
5
KEBIJAKAN (2)
4. Dengan adanya dana BOK pemerintah daerah diharapkan tidak
mengurangi anggaran yang sudah dialokasikan untuk
operasional Puskesmas dan tetap berkewajiban menyedia-kan
dana operasional yang tidak terbiayai melalui BOK.
5. Pemanfaatan dana BOK harus berdasarkan hasil Lokakarya
Mini Puskesmas yang diselenggarakan secara rutin/periodik
sesuai kondisi wilayah kerja Puskesmas.
6. Pelaksanaan kegiatan di Puskesmas berpedoman pada prinsip
keterpaduan, kewilayahan, efisien dan efektif, yang diujudkan
dalam Rencana aksi Puskesmas, sesuai tuntunan prioritas
masalah kesehatan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.
6
PERUBAHAN JUKNIS BOK 2011 & 2012
Uraian 2011 2012
Mekanisme
Penyaluran
Tugas Pembantuan Tugas Pembantuan
Ruang lingkup 6 upaya 6 upaya + upaya kesehatan
lain
Sasaran Dinkes Kab/kota, Puskesmas,
Pustu, Pusling, Poskesdes,
Posyandu
Ditambah Dinkes Provinsi
Latar Belakang SPM, MDGs SPM, MDGs
Ruang Lingkup 1. Upaya kesehatan
2. Penunjang Yankes
3. Penyelenggaraan Manaj
Puskesmas
4. Pemeliharaan ringan (max
5%)
1. Upaya kesehatan
2. Kegiatan Penunjang
Upaya Kesehatan
3. Manajemen Puskesmas
4. Barang Penunjang Upaya
Kes (max 10%)
7
Uraian 2011 2012
Kegiatan
 Konsumsi penyuluhan Tidak boleh Boleh
 Transport rujukan Boleh Tidak Boleh
 PMT Bumil KEK Tidak boleh boleh
 ATK, Foto copi
pengelolaan BOK
Tidak Boleh Boleh
 Pencetakan media KIE Tidak Boleh Boleh
 Bea konsul ke
Provinsi/Kab/Kota Tidak Boleh Boleh
Pengorganisasian Terpadu, sekretariat
Jamkesmas dan BOK,
dengan 1 SK Kadinkes
Terpisah antara Sekretariat
Jamkesmas – BOK, dengan
1 SK Kadinkes
PERUBAHAN JUKNIS BOK 2011 & 2012
8
2011 2012
Indikator input
% Pusk yg menerima dana BOK dr SKPD
Indikator Monitoring
% penyerapan dana BOK tiap kabupaten/kota
Indikator Evaluasi
Indikator Proses
% Pusk yang melaks lokmin
1. 100% defisit anggaran POA dipenuhi oleh BOK.
2. 100% dana BOK yang dicairkan Dinkes Kab/Kota
disalurkan kepada Puskesmas yang mengajukan
surat permintaan uang.
100% dana BOK tersalurkan tepat waktu sesuai POA
Indikator Output
% pencapaian target SPM bidang
kesehatan
100% dana BOK digunakan untuk upaya promotif
dan preventif sesuai Lokmin
100% dana BOK di Dinkes Kab/Kota dimanfaatkan
untuk pengelolaan BOK
PERUBAHAN JUKNIS BOK 2011 & 2012
9
KEGIATAN DI PUSKESMAS
1. Upaya Kesehatan di Puskesmas
2. Kegiatan Penunjang Upaya Kesehatan
3. Manajemen Puskesmas
4. Barang Penunjang Upaya Kesehatan
KEGIATAN DI DINKES KAB/KOTA
1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Monitoring dan Evaluasi
RUANG LINGKUP KEGIATAN
10
1. Upaya kesehatan :
a. Kesehatan Ibu dan Anak termasuk
Keluarga Berencana
b. Imunisasi
c. Perbaikan Gizi Masyarakat
d. Promosi Kesehatan
e. Kesehatan Lingkungan
f. Pengendalian Penyakit
Selain 6 (enam) upaya prioritas di atas, Puskesmas
dapat melaksanakan upaya kesehatan lainnya sesuai
dengan risiko dan masalah utama di wilayah setempat.
Kearifan Lokal/Penanggung Jawab Program
KEGIATAN DI PUSKESMAS
11
2. Penunjang Pelayanan Kesehatan meliputi:
a. Kegiatan di Poskesdes dan Posyandu
b. Survei Mawas Diri (SMD) dan pendampingan
Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)
c. Rapat koordinasi dengan lintas sektor, tokoh
masyarakat, tokoh agama, dan/atau kader
kesehatan
d. Orientasi kader kesehatan dan/atau tokoh
masyarakat
e. Penyuluhan kesehatan pada kelompok
masyarakat
f. Studi banding antar Puskesmas
KEGIATAN DI PUSKESMAS
12
3. Dukungan Manajemen Puskesmas
a) Biaya pembelian ATK dan penggandaan bahan.
b) Biaya transportasi dan konsumsi untuk peserta rapat
dalam rangka P1-P2-P3 sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
c) Biaya petugas Puskesmas untuk mengikuti orientasi
manajemen BOK di kabupaten/kota (biaya transportasi,
biaya akomodasi, dan uang saku) sesuai ketentuan
yang berlaku.
d) Biaya transportasi dan/atau biaya pos untuk
pengiriman laporan ke Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.
e) Biaya transportasi dalam rangka konsultasi kegiatan
BOK di lingkup/wilayah Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
KEGIATAN DI PUSKESMAS
13
4. Barang Penunjang Upaya Kesehatan
a) Maks 10% dari dana alokasi BOK di Puskesmas
dapat dimanfaatkan untuk penyediaan Barang
Penunjang Upaya Kesehatan di Puskesmas dan
jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu.
b) Pemeliharaan ringan Puskesmas dan
jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu
termasuk ongkos tukang.
c) Barang penunjang untuk tujuan penyuluhan:
 Pencetakan/penggandaan media KIE
 Bahan untuk interaksi penyuluh kepada
masyarakat
d) Barang fisik yang tidak menimbulkan aset tetap
KEGIATAN DI PUSKESMAS
14
1. Perencanaan
a) Pertemuan sosialisasi BOK tk kab/kota
b) Pertemuan koordinasi perencanaan BOK tk kab/kota
2. Pelaksanaan
a) Perjadin petugas TP BOK tk kab/kota dlm rangka
koordinasi dengan Kanwil DJPB dan KPPN setempat
b) Pertemuan pembinaan dan penggerakan manajemen
BOK
3. Monitoring dan Evaluasi
a) Perjalanan petugas Dinkes Kab/Kota ke PKM dan
jaringannya
b) Penyusunan dan pengiriman laporan ke Dinkes
Propinsi
KEGIATAN DI DINAS KESEHATAN
15
KOMPONEN BIAYA BOK
1. Penggantian transport
2. Penginapan
3. Uang saku
4. Penyediaan Konsumsi
5. Pembelian barang non aset
6. Pembelian bahan habis pakai
7. Pemeliharaan ringan
8. Pembelian PMT Penyuluhan/Pemulihan
16
PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEUANGAN
1. FUND CHANNELING
2. PERSIAPAN PELAKSANAAN
3. MEKANISME PERMINTAAN DANA
4. MEKANISME PEMBAYARAN
5. PERTANGGUNG JAWABAN
6. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN
7. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
17
FUND CHANNELING 2011 & 2012
Uraian 2011 2012
MEKANISME 1. Tugas Pembantuan dengan
akun 521411 (belanja barang
lainnya Tugas Pembantuan)
Tugas pembantuan dengan
akun 526115 (belanja
barang fisik lainnya yang
diserahkan kepada
masyarakat/daerah),
Akun 521411 tidak ada lagi
18
ADMINISTRASI KEUANGAN 2011 & 2012
Uraian 2011 2012
Persiapan
Pelaksanaan
1. Penetapan SK Tim Pengelola
BOK
2. Penelaahan DIPA
3. Buka Rekening Pemerintah
4. POA & Renkas
Sama
Mekanisme
Permintaan Dana
1. Kepala Pusk menyampaikan
POA TAHUNAN hasil
LOKMIN diawal tahun
anggaran kepada KPA/PPK
2. Membuat Surat Permintaan
Uang (SPU) kepada KPA
Dinkes Kab/Kota dengan
melampirkan POA hasil
lokmin bulanan/tribulanan
Sama
Sama
19
ADMINISTRASI KEUANGAN 2011 & 2012
Uraian 2011 2012
Mekanisme
Permintaan Dana
3. KPA memberikan rekomendasi
usulan dana Pusk sebagai
bahan PPK mengusulkan SPP-
UP; TUP; LS; GU;GUP; & GUP
Nihil kepada PPSPM
4. Dana diberikan ke pengelola
BOK Pusk melalui mekanisme
UP/TUP paling lambat 2-4 hari
sebelum pelaksanaan kegiatan
Catatan: Kecuali LS
Sama
Sama
Mekanisme
Pembayaran
1. Uang Persediaan (UP)
2. Tambahan Uang Persediaan
(TUP)
3. Pembayaran Langsung (LS)
dengan bukti
pertanggungjawaban
sama
20
ADMINISTRASI KEUANGAN 2011 & 2012
Uraian 2011 2012
Mekanisme Pembayaran
Surat Edaran Dirjen
Perbendaharaan
No. S-4625/PB/2012
30 Mei 2012
LS berikut bukti
pertanggung
jawaban
Pembayaran Langsung (LS) berupa
transfer dana dari Rekening Kas
Umum negara ke Rekening
Puskesmas dengan daftar nominatif
(belum ada bukti
pertanggungjawaban)dan surat
pernyataan tanggungjawab belanja
(SPTB)
Surat Edaran Dirjen Bina
Gizi & KIA. Nomor
HK.02.02/B1.I/2819/2012
8 Juni 2012
LS dilengkapi dengan SK Kepala
Dinas yg mencantumkan: Nama
Penerima Dana, Jumlah, Nama &
Nomor Rekening Puskesmas
Perjanian Kerja Sama (PKS) antara
KPA dengan kepala Puskesmas
PKS: memuat hak dan kewajban kedua belah pihak, Tata cara dan persyaratan
penyaluran, pernyataan kesanggupan untuk menyalurkan, kesediaan menyetor
sisa dana ke kas negara, mekanisme pertanggungjawaban dan ketentuan
mengenai sanksi atas pelanggaran perjanjian.
21
ADMINISTRASI KEUANGAN 2011 & 2012
Uraian 2011 2012
MEKANISME
Pertanggung Jawaban
1. Satker Kab/Kota
2. Puskesmas
Perdirjen Bina Gizi & KIA No
HK.03.05/BI.3/607/2011
Tanggal 28 Februari 2011
tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan BOK
Perdirjen Bina Gizi & KIA
No. HK.02.03/BI.3/66/2012
Tanggal 6 Januari 2012,
tentang Tata Cara
Penyelenggaraan
Administrasi Keuangan
Bunga bank /giro disetor ke
kas negara
Pajak-pajak disetor ke kas
negara
22
PEMANTAUAN DAN PELAPORAN
INDIKATOR MANAJERIAL BOK
INPUT PROSES OUPUT
% Puskesmas
Yang Menerima
Dana BOK diawal
Tahun
% Puskesmas
Yang
Melaksanakan
Lokmin/Bulan
• % Puskesmas
Yang Mencapai
Seluruh Target
Kerja
• % Alokasi Dana
BOK Yang
Terserap
MENINGKATNYA CAKUPAN UPAYA
KESEHATAN (INDIKATOR SPM)OUTCOME
23
MEKANISME PELAPORAN
PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN
KAB/KOTA
DINAS KESEHATAN
PROVINSI
PUSAT
Meliputi:
1. Pelaporan pelaksanaan
pelayanan kesehatan secara
menyeluruh
• Merupakan satu kesatuan
yang terintegrasi dengan
sistem pelaporan kegiatan
yang berlaku
• Dgn format SP2TP/SP3 dan
www.siknasonline.depkes.go
.id
2. Pelaporan keuangan BOK
3. Laporan tahunan (oleh Dinkes
Kab/Kota dan Dinkes Prov)
24
Mekanisme Pelaporan SAI
(SAK dan SIMAK-BMN)
TINGKAT KEMENTERIAN
UNIT AKUNTANSI PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG( UAPA / B )
REKONSILIASI
DENGAN KPPN
TINGKAT SATKER
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG WILAYAH (UAKPA/B)
TINGKAT WILAYAH
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG
WILAYAH (UAPPA/B-W)
TINGKAT ESELON-I
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG
ESELON-I (UAPPA/B-E1)ADK & Laporan
T
e
m
b
u
s
a
n
REKONSILIASI
DENGAN KANWIL
DJPB
25
PENGENDALIAN & PENGAWASAN
Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan BOK dilakukan
melalui Pembinaan dalam Penataan dan Pengeloaan
Administrasi Keuangan oleh Atasan Langsung masing-
masing (setiap bulan/berkala) mencakup:
1. Penutupan Buku Kas Umum setiap bulan
2. Penyetoran Bunga Bank setiap bulan
3. Penyetoran Pajak secara berkala tidak ditumpuk di
akhir tahun
4. Penutupan Buku Kas Umum Akhir Tahun dan GU
Nihil sebelum tanggal 31 Desember 2012.
26
Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan
Program BOK dilakukan oleh Aparat Pengawasan
Fungsional (APF) :
1. Pengawasan melekat (Waskat)  oleh pimpinan
masing-masing
2. Pengawasan fungsional internal  oleh Inspektorat
Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Pengawasan eksternal  oleh BPK
PENGENDALIAN & PENGAWASAN
27
% TREND REALISASI DANA TP BOK
TA. 2011 & 2012
0 0 0.02 0.27 2.05
6.85
13.28
21.58
30.76
41.36
56.46
87.38
0.14 1.15
4.2
9.95
18.12
26.47
36.56
46.05
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
2011 2012
28
488
284
62
6
315
43
100
100
200
300
400
500
600
TW-1 TW-2 TW-3 TW-4
2011
2012
DATA JUMLAH KAB/KOTA
DENGAN REALISASI DANA BOK NOL TA 2011 -2012
29
DATA JUMLAH PUSK DI KAB/KOTA
DENGAN REALISASI DANA BOK NOL TA 2011 -2012
8815
4690
830
72
5762
959
1070
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
TW-1 TW-2 TW-3 TW-4
2011
2012
30
NO
KAB REALISASI NOL
TA.2011
NO
KAB REALISASI NOL TA.2012
(Cut-off 3 Sept 2012)
1 KEPULAUAN MENTAWAI 1 KEPULAUAN MENTAWAI
2 PENAJAM PASER UTARA 2 BENGKALIS
3 KUTAI KERTANEGARA 3 P A S I R
4 LANNY JAYA 4 KUTAI TIMUR
5 LINGGA 5 KEPULAUAN SANGIHE
6 KEPULAUAN ANAMBAS 6 KEPULAUAN ANAMBAS
7 SABU RAIJUA
8 JAYAWIJAYA
9 MAMBERAMO TENGAH
10 NDUGA
DAFTAR KABUPATEN/KOTA
DENGAN REALISASI NOL
31
32

Contenu connexe

Tendances

POA 2013 PKM LUMBANG
POA 2013 PKM LUMBANGPOA 2013 PKM LUMBANG
POA 2013 PKM LUMBANGtaufans32
 
Buku saku-bok-edit-15-feb1
Buku saku-bok-edit-15-feb1Buku saku-bok-edit-15-feb1
Buku saku-bok-edit-15-feb1DR Irene
 
Draft standar pelayanan minimal kesehatan 2015
Draft standar pelayanan minimal kesehatan 2015Draft standar pelayanan minimal kesehatan 2015
Draft standar pelayanan minimal kesehatan 2015Muh Saleh
 
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS  SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS Zakiah dr
 
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Marsusilanata Wawan
 
Handout ppt pk blu
Handout ppt pk bluHandout ppt pk blu
Handout ppt pk bluanantasmiths
 
Seminar blu aset 6mar2014
Seminar blu aset 6mar2014Seminar blu aset 6mar2014
Seminar blu aset 6mar2014Ambara Sugama
 
Rancangan Akhir RKPD 2013
Rancangan Akhir RKPD 2013Rancangan Akhir RKPD 2013
Rancangan Akhir RKPD 2013Brhu Corp
 
Presentasi badan layanan umum (blu) dan blu rumah sakit
Presentasi badan layanan umum (blu) dan blu rumah sakitPresentasi badan layanan umum (blu) dan blu rumah sakit
Presentasi badan layanan umum (blu) dan blu rumah sakitanantasmiths
 
Teknis pembentukan rsud blud
Teknis pembentukan rsud bludTeknis pembentukan rsud blud
Teknis pembentukan rsud bludapotek agam farma
 
Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)
Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)
Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)fadli jovial
 
Puskesmas sebagai-badan-layanan-umum-daerah-blud
Puskesmas sebagai-badan-layanan-umum-daerah-bludPuskesmas sebagai-badan-layanan-umum-daerah-blud
Puskesmas sebagai-badan-layanan-umum-daerah-bludGilar Bagja
 
Modul MPI 1. Perencanaan Perkesmas.pdf
Modul MPI 1. Perencanaan Perkesmas.pdfModul MPI 1. Perencanaan Perkesmas.pdf
Modul MPI 1. Perencanaan Perkesmas.pdfrena rasyidah
 
Permenkes Nomor 44 Tahun 2016.pdf
Permenkes Nomor 44 Tahun 2016.pdfPermenkes Nomor 44 Tahun 2016.pdf
Permenkes Nomor 44 Tahun 2016.pdfrena rasyidah
 
Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan Keluarga
Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan KeluargaPedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan Keluarga
Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan KeluargaMuh Saleh
 
BADAN LAYANAN UMUM-AKNT SEKTOR PUBLIK
BADAN LAYANAN UMUM-AKNT SEKTOR PUBLIKBADAN LAYANAN UMUM-AKNT SEKTOR PUBLIK
BADAN LAYANAN UMUM-AKNT SEKTOR PUBLIKrohima _yesung
 

Tendances (20)

POA 2013 PKM LUMBANG
POA 2013 PKM LUMBANGPOA 2013 PKM LUMBANG
POA 2013 PKM LUMBANG
 
Badan layanan umum
Badan layanan umumBadan layanan umum
Badan layanan umum
 
Buku saku-bok-edit-15-feb1
Buku saku-bok-edit-15-feb1Buku saku-bok-edit-15-feb1
Buku saku-bok-edit-15-feb1
 
Draft standar pelayanan minimal kesehatan 2015
Draft standar pelayanan minimal kesehatan 2015Draft standar pelayanan minimal kesehatan 2015
Draft standar pelayanan minimal kesehatan 2015
 
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS  SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
 
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
 
Handout ppt pk blu
Handout ppt pk bluHandout ppt pk blu
Handout ppt pk blu
 
Seminar blu aset 6mar2014
Seminar blu aset 6mar2014Seminar blu aset 6mar2014
Seminar blu aset 6mar2014
 
Rancangan Akhir RKPD 2013
Rancangan Akhir RKPD 2013Rancangan Akhir RKPD 2013
Rancangan Akhir RKPD 2013
 
Presentasi badan layanan umum (blu) dan blu rumah sakit
Presentasi badan layanan umum (blu) dan blu rumah sakitPresentasi badan layanan umum (blu) dan blu rumah sakit
Presentasi badan layanan umum (blu) dan blu rumah sakit
 
Teknis pembentukan rsud blud
Teknis pembentukan rsud bludTeknis pembentukan rsud blud
Teknis pembentukan rsud blud
 
Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)
Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)
Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Kepesertaan Mandiri)
 
Kepmenkes puskesmas
Kepmenkes puskesmasKepmenkes puskesmas
Kepmenkes puskesmas
 
Puskesmas sebagai-badan-layanan-umum-daerah-blud
Puskesmas sebagai-badan-layanan-umum-daerah-bludPuskesmas sebagai-badan-layanan-umum-daerah-blud
Puskesmas sebagai-badan-layanan-umum-daerah-blud
 
Renja rumah sakit tahun 2019
Renja rumah sakit tahun 2019Renja rumah sakit tahun 2019
Renja rumah sakit tahun 2019
 
Modul MPI 1. Perencanaan Perkesmas.pdf
Modul MPI 1. Perencanaan Perkesmas.pdfModul MPI 1. Perencanaan Perkesmas.pdf
Modul MPI 1. Perencanaan Perkesmas.pdf
 
Permenkes Nomor 44 Tahun 2016.pdf
Permenkes Nomor 44 Tahun 2016.pdfPermenkes Nomor 44 Tahun 2016.pdf
Permenkes Nomor 44 Tahun 2016.pdf
 
Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan Keluarga
Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan KeluargaPedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan Keluarga
Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan pendekatan Keluarga
 
Tor krisna prasarana dak 2020
Tor krisna prasarana dak 2020Tor krisna prasarana dak 2020
Tor krisna prasarana dak 2020
 
BADAN LAYANAN UMUM-AKNT SEKTOR PUBLIK
BADAN LAYANAN UMUM-AKNT SEKTOR PUBLIKBADAN LAYANAN UMUM-AKNT SEKTOR PUBLIK
BADAN LAYANAN UMUM-AKNT SEKTOR PUBLIK
 

Similaire à UNTUK PEDOMAN AUDIT PROGRAM BOK

Kebijakan bok sulbar 2013
Kebijakan bok sulbar 2013Kebijakan bok sulbar 2013
Kebijakan bok sulbar 2013Muh Saleh
 
1.PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN ok.docx
1.PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN ok.docx1.PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN ok.docx
1.PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN ok.docxshotgun blues
 
Pemanfaatan dana bok puskesmas pasir panjang tahun 2012
Pemanfaatan dana bok puskesmas pasir panjang tahun 2012Pemanfaatan dana bok puskesmas pasir panjang tahun 2012
Pemanfaatan dana bok puskesmas pasir panjang tahun 2012puskesmaspasirpanjang
 
3. Hubungan PBE, ASPAK & EMONEV update.pdf
3. Hubungan PBE, ASPAK & EMONEV update.pdf3. Hubungan PBE, ASPAK & EMONEV update.pdf
3. Hubungan PBE, ASPAK & EMONEV update.pdfCandraWiaya1
 
Kmk no. 128 th 2004 ttg kebijakan dasar puskesmas
Kmk no. 128 th 2004 ttg kebijakan dasar puskesmasKmk no. 128 th 2004 ttg kebijakan dasar puskesmas
Kmk no. 128 th 2004 ttg kebijakan dasar puskesmashumanisme
 
PMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdf
PMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdfPMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdf
PMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdfirmanurfitroh
 
MATERI KADIS STUNTING 3 Agustus 2022 - Copy.pptx
MATERI KADIS STUNTING  3 Agustus  2022 - Copy.pptxMATERI KADIS STUNTING  3 Agustus  2022 - Copy.pptx
MATERI KADIS STUNTING 3 Agustus 2022 - Copy.pptxKesgaGiziPayakumbuh
 
Permendagri No.12 Tahun 2023.pdf
Permendagri No.12 Tahun 2023.pdfPermendagri No.12 Tahun 2023.pdf
Permendagri No.12 Tahun 2023.pdfAstiSulistiawati1
 
Paparan menteri kesehatan pada rakerkesda sulawesi barat tahun 2012
Paparan menteri kesehatan pada rakerkesda sulawesi barat tahun 2012Paparan menteri kesehatan pada rakerkesda sulawesi barat tahun 2012
Paparan menteri kesehatan pada rakerkesda sulawesi barat tahun 2012Muh Saleh
 
1-029017-2tahunan-336.pdf
1-029017-2tahunan-336.pdf1-029017-2tahunan-336.pdf
1-029017-2tahunan-336.pdftentangdwi
 
Brief Report-Analisa Gap Pembiayaan Sektor Sanitasi di Papua Barat
Brief Report-Analisa Gap Pembiayaan Sektor Sanitasi di Papua BaratBrief Report-Analisa Gap Pembiayaan Sektor Sanitasi di Papua Barat
Brief Report-Analisa Gap Pembiayaan Sektor Sanitasi di Papua BaratFebriansyah Soebagio
 
Juklak Pamsimas 2012 edit 7 mrt 2012 cetak
Juklak Pamsimas 2012 edit 7 mrt 2012 cetakJuklak Pamsimas 2012 edit 7 mrt 2012 cetak
Juklak Pamsimas 2012 edit 7 mrt 2012 cetakDR Irene
 
Pendanaan Sanitasi melalui APBN, DAK dan CSR
Pendanaan Sanitasi melalui APBN, DAK dan CSR Pendanaan Sanitasi melalui APBN, DAK dan CSR
Pendanaan Sanitasi melalui APBN, DAK dan CSR infosanitasi
 
Puskesmas - Pusat Kesehatan Masyarakat atau Pusat Kesehatan Perorangan?
Puskesmas - Pusat Kesehatan Masyarakat atau Pusat Kesehatan Perorangan?Puskesmas - Pusat Kesehatan Masyarakat atau Pusat Kesehatan Perorangan?
Puskesmas - Pusat Kesehatan Masyarakat atau Pusat Kesehatan Perorangan?Suprijanto Rijadi
 
Manstrapem bina upaya kesehatan final
Manstrapem bina upaya kesehatan finalManstrapem bina upaya kesehatan final
Manstrapem bina upaya kesehatan finalMulyadi Yusuf
 
Penyusunan RKAKL dan Kebijakan Belanja KL TA 2022 - 28 sept 2021---.pptx
Penyusunan RKAKL dan Kebijakan Belanja KL TA 2022 - 28 sept 2021---.pptxPenyusunan RKAKL dan Kebijakan Belanja KL TA 2022 - 28 sept 2021---.pptx
Penyusunan RKAKL dan Kebijakan Belanja KL TA 2022 - 28 sept 2021---.pptxKrisEkwanda
 
PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS MELATA FIX TAHUN 2022_100723.pdf
PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS MELATA FIX TAHUN 2022_100723.pdfPENILAIAN KINERJA PUSKESMAS MELATA FIX TAHUN 2022_100723.pdf
PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS MELATA FIX TAHUN 2022_100723.pdfELande
 
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan KeluargaProgram Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan KeluargaMuh Saleh
 

Similaire à UNTUK PEDOMAN AUDIT PROGRAM BOK (20)

Kebijakan bok sulbar 2013
Kebijakan bok sulbar 2013Kebijakan bok sulbar 2013
Kebijakan bok sulbar 2013
 
1.PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN ok.docx
1.PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN ok.docx1.PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN ok.docx
1.PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN ok.docx
 
Pemanfaatan dana bok puskesmas pasir panjang tahun 2012
Pemanfaatan dana bok puskesmas pasir panjang tahun 2012Pemanfaatan dana bok puskesmas pasir panjang tahun 2012
Pemanfaatan dana bok puskesmas pasir panjang tahun 2012
 
3. Hubungan PBE, ASPAK & EMONEV update.pdf
3. Hubungan PBE, ASPAK & EMONEV update.pdf3. Hubungan PBE, ASPAK & EMONEV update.pdf
3. Hubungan PBE, ASPAK & EMONEV update.pdf
 
Kmk no. 128 th 2004 ttg kebijakan dasar puskesmas
Kmk no. 128 th 2004 ttg kebijakan dasar puskesmasKmk no. 128 th 2004 ttg kebijakan dasar puskesmas
Kmk no. 128 th 2004 ttg kebijakan dasar puskesmas
 
PMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdf
PMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdfPMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdf
PMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdf
 
MATERI KADIS STUNTING 3 Agustus 2022 - Copy.pptx
MATERI KADIS STUNTING  3 Agustus  2022 - Copy.pptxMATERI KADIS STUNTING  3 Agustus  2022 - Copy.pptx
MATERI KADIS STUNTING 3 Agustus 2022 - Copy.pptx
 
Permendagri No.12 Tahun 2023.pdf
Permendagri No.12 Tahun 2023.pdfPermendagri No.12 Tahun 2023.pdf
Permendagri No.12 Tahun 2023.pdf
 
Paparan menteri kesehatan pada rakerkesda sulawesi barat tahun 2012
Paparan menteri kesehatan pada rakerkesda sulawesi barat tahun 2012Paparan menteri kesehatan pada rakerkesda sulawesi barat tahun 2012
Paparan menteri kesehatan pada rakerkesda sulawesi barat tahun 2012
 
1-029017-2tahunan-336.pdf
1-029017-2tahunan-336.pdf1-029017-2tahunan-336.pdf
1-029017-2tahunan-336.pdf
 
Brief Report-Analisa Gap Pembiayaan Sektor Sanitasi di Papua Barat
Brief Report-Analisa Gap Pembiayaan Sektor Sanitasi di Papua BaratBrief Report-Analisa Gap Pembiayaan Sektor Sanitasi di Papua Barat
Brief Report-Analisa Gap Pembiayaan Sektor Sanitasi di Papua Barat
 
Juklak Pamsimas 2012 edit 7 mrt 2012 cetak
Juklak Pamsimas 2012 edit 7 mrt 2012 cetakJuklak Pamsimas 2012 edit 7 mrt 2012 cetak
Juklak Pamsimas 2012 edit 7 mrt 2012 cetak
 
Pendanaan Sanitasi melalui APBN, DAK dan CSR
Pendanaan Sanitasi melalui APBN, DAK dan CSR Pendanaan Sanitasi melalui APBN, DAK dan CSR
Pendanaan Sanitasi melalui APBN, DAK dan CSR
 
Puskesmas - Pusat Kesehatan Masyarakat atau Pusat Kesehatan Perorangan?
Puskesmas - Pusat Kesehatan Masyarakat atau Pusat Kesehatan Perorangan?Puskesmas - Pusat Kesehatan Masyarakat atau Pusat Kesehatan Perorangan?
Puskesmas - Pusat Kesehatan Masyarakat atau Pusat Kesehatan Perorangan?
 
Manstrapem bina upaya kesehatan final
Manstrapem bina upaya kesehatan finalManstrapem bina upaya kesehatan final
Manstrapem bina upaya kesehatan final
 
Penyusunan RKAKL dan Kebijakan Belanja KL TA 2022 - 28 sept 2021---.pptx
Penyusunan RKAKL dan Kebijakan Belanja KL TA 2022 - 28 sept 2021---.pptxPenyusunan RKAKL dan Kebijakan Belanja KL TA 2022 - 28 sept 2021---.pptx
Penyusunan RKAKL dan Kebijakan Belanja KL TA 2022 - 28 sept 2021---.pptx
 
PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS MELATA FIX TAHUN 2022_100723.pdf
PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS MELATA FIX TAHUN 2022_100723.pdfPENILAIAN KINERJA PUSKESMAS MELATA FIX TAHUN 2022_100723.pdf
PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS MELATA FIX TAHUN 2022_100723.pdf
 
tugas manajemanpuskesmas.docx
tugas manajemanpuskesmas.docxtugas manajemanpuskesmas.docx
tugas manajemanpuskesmas.docx
 
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan KeluargaProgram Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
 
Juknis bok-2013
Juknis bok-2013Juknis bok-2013
Juknis bok-2013
 

UNTUK PEDOMAN AUDIT PROGRAM BOK

  • 1. Disampaikan Sosialisasi Pedoman Audit Program BOK Tahun 2012 Hotel Golden Flower, Bandung, Tanggal 28 September 2012 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA KEBIJAKAN UMUM PROGRAM BOK KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2011 & 2012 DIREKTUR JENDERAL BINA GIZI DAN KIA
  • 2. OUTLINE 1. LATAR BELAKANG 2. ARAH KEBIJAKAN 3. RINGKASAN JUKNIS BOK 4. RUANG LINGKUP KEGIATAN 5. KOMPONEN BIAYA 6. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN 2
  • 3. LATAR BELAKANG 1. Perbaikan status kesehatan masyarakat yang tidak signifikan dibandingkan dg kondisi sebelum terjadinya krisis ekonomi tahun 1997. 2. Proporsi anggaran kesehatan APBD yang sangat kecil. 3. Pembiayaan untuk upaya promotif & preventif, utama-nya untuk operasional lapangan Puskesmas, sangat kecil. 4. Peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehat-an melemah dan p’gerakkannya kurang sistematis. 5. Target-target MDGs perlu dipastikan tercapai di 2015. 6. Tantangan dari kutub PTM semakin meningkat 3
  • 4. ARAH KEBIJAKAN 1. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif yang dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu 2. Meningkatkan kualitas manajemen Puskesmas, terutama dalam perencanaan tingkat Puskesmas dan lokakarya mini Puskesmas 3. Mendorong upaya untuk menggerakkan potensi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya 4. Meningkatkan kualitas manajemen Dinas Kesehatan Kab/Kota, terutama dalam analisis situasi kesmas, perencanaan terpadu, terarah, penggerakan dan pelaksanaan operasional kesehatan di Puskesmas dan masyarakat, serta Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 4
  • 5. KEBIJAKAN (1) 1. BOK merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk pencapaian MDGs Bidang Kesehatan tahun 2015 melalui peningkatan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif 2. Dana BOK adalah dana APBN Kementerian Kesehatan yang disalurkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme Tugas Pembantuan. 3. Dana BOK bukan merupakan penerimaan fungsional pemerintah daerah sehingga tidak disetorkan ke kas daerah. 5
  • 6. KEBIJAKAN (2) 4. Dengan adanya dana BOK pemerintah daerah diharapkan tidak mengurangi anggaran yang sudah dialokasikan untuk operasional Puskesmas dan tetap berkewajiban menyedia-kan dana operasional yang tidak terbiayai melalui BOK. 5. Pemanfaatan dana BOK harus berdasarkan hasil Lokakarya Mini Puskesmas yang diselenggarakan secara rutin/periodik sesuai kondisi wilayah kerja Puskesmas. 6. Pelaksanaan kegiatan di Puskesmas berpedoman pada prinsip keterpaduan, kewilayahan, efisien dan efektif, yang diujudkan dalam Rencana aksi Puskesmas, sesuai tuntunan prioritas masalah kesehatan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 6
  • 7. PERUBAHAN JUKNIS BOK 2011 & 2012 Uraian 2011 2012 Mekanisme Penyaluran Tugas Pembantuan Tugas Pembantuan Ruang lingkup 6 upaya 6 upaya + upaya kesehatan lain Sasaran Dinkes Kab/kota, Puskesmas, Pustu, Pusling, Poskesdes, Posyandu Ditambah Dinkes Provinsi Latar Belakang SPM, MDGs SPM, MDGs Ruang Lingkup 1. Upaya kesehatan 2. Penunjang Yankes 3. Penyelenggaraan Manaj Puskesmas 4. Pemeliharaan ringan (max 5%) 1. Upaya kesehatan 2. Kegiatan Penunjang Upaya Kesehatan 3. Manajemen Puskesmas 4. Barang Penunjang Upaya Kes (max 10%) 7
  • 8. Uraian 2011 2012 Kegiatan  Konsumsi penyuluhan Tidak boleh Boleh  Transport rujukan Boleh Tidak Boleh  PMT Bumil KEK Tidak boleh boleh  ATK, Foto copi pengelolaan BOK Tidak Boleh Boleh  Pencetakan media KIE Tidak Boleh Boleh  Bea konsul ke Provinsi/Kab/Kota Tidak Boleh Boleh Pengorganisasian Terpadu, sekretariat Jamkesmas dan BOK, dengan 1 SK Kadinkes Terpisah antara Sekretariat Jamkesmas – BOK, dengan 1 SK Kadinkes PERUBAHAN JUKNIS BOK 2011 & 2012 8
  • 9. 2011 2012 Indikator input % Pusk yg menerima dana BOK dr SKPD Indikator Monitoring % penyerapan dana BOK tiap kabupaten/kota Indikator Evaluasi Indikator Proses % Pusk yang melaks lokmin 1. 100% defisit anggaran POA dipenuhi oleh BOK. 2. 100% dana BOK yang dicairkan Dinkes Kab/Kota disalurkan kepada Puskesmas yang mengajukan surat permintaan uang. 100% dana BOK tersalurkan tepat waktu sesuai POA Indikator Output % pencapaian target SPM bidang kesehatan 100% dana BOK digunakan untuk upaya promotif dan preventif sesuai Lokmin 100% dana BOK di Dinkes Kab/Kota dimanfaatkan untuk pengelolaan BOK PERUBAHAN JUKNIS BOK 2011 & 2012 9
  • 10. KEGIATAN DI PUSKESMAS 1. Upaya Kesehatan di Puskesmas 2. Kegiatan Penunjang Upaya Kesehatan 3. Manajemen Puskesmas 4. Barang Penunjang Upaya Kesehatan KEGIATAN DI DINKES KAB/KOTA 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Monitoring dan Evaluasi RUANG LINGKUP KEGIATAN 10
  • 11. 1. Upaya kesehatan : a. Kesehatan Ibu dan Anak termasuk Keluarga Berencana b. Imunisasi c. Perbaikan Gizi Masyarakat d. Promosi Kesehatan e. Kesehatan Lingkungan f. Pengendalian Penyakit Selain 6 (enam) upaya prioritas di atas, Puskesmas dapat melaksanakan upaya kesehatan lainnya sesuai dengan risiko dan masalah utama di wilayah setempat. Kearifan Lokal/Penanggung Jawab Program KEGIATAN DI PUSKESMAS 11
  • 12. 2. Penunjang Pelayanan Kesehatan meliputi: a. Kegiatan di Poskesdes dan Posyandu b. Survei Mawas Diri (SMD) dan pendampingan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) c. Rapat koordinasi dengan lintas sektor, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau kader kesehatan d. Orientasi kader kesehatan dan/atau tokoh masyarakat e. Penyuluhan kesehatan pada kelompok masyarakat f. Studi banding antar Puskesmas KEGIATAN DI PUSKESMAS 12
  • 13. 3. Dukungan Manajemen Puskesmas a) Biaya pembelian ATK dan penggandaan bahan. b) Biaya transportasi dan konsumsi untuk peserta rapat dalam rangka P1-P2-P3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c) Biaya petugas Puskesmas untuk mengikuti orientasi manajemen BOK di kabupaten/kota (biaya transportasi, biaya akomodasi, dan uang saku) sesuai ketentuan yang berlaku. d) Biaya transportasi dan/atau biaya pos untuk pengiriman laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. e) Biaya transportasi dalam rangka konsultasi kegiatan BOK di lingkup/wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota KEGIATAN DI PUSKESMAS 13
  • 14. 4. Barang Penunjang Upaya Kesehatan a) Maks 10% dari dana alokasi BOK di Puskesmas dapat dimanfaatkan untuk penyediaan Barang Penunjang Upaya Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu. b) Pemeliharaan ringan Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu termasuk ongkos tukang. c) Barang penunjang untuk tujuan penyuluhan:  Pencetakan/penggandaan media KIE  Bahan untuk interaksi penyuluh kepada masyarakat d) Barang fisik yang tidak menimbulkan aset tetap KEGIATAN DI PUSKESMAS 14
  • 15. 1. Perencanaan a) Pertemuan sosialisasi BOK tk kab/kota b) Pertemuan koordinasi perencanaan BOK tk kab/kota 2. Pelaksanaan a) Perjadin petugas TP BOK tk kab/kota dlm rangka koordinasi dengan Kanwil DJPB dan KPPN setempat b) Pertemuan pembinaan dan penggerakan manajemen BOK 3. Monitoring dan Evaluasi a) Perjalanan petugas Dinkes Kab/Kota ke PKM dan jaringannya b) Penyusunan dan pengiriman laporan ke Dinkes Propinsi KEGIATAN DI DINAS KESEHATAN 15
  • 16. KOMPONEN BIAYA BOK 1. Penggantian transport 2. Penginapan 3. Uang saku 4. Penyediaan Konsumsi 5. Pembelian barang non aset 6. Pembelian bahan habis pakai 7. Pemeliharaan ringan 8. Pembelian PMT Penyuluhan/Pemulihan 16
  • 17. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN 1. FUND CHANNELING 2. PERSIAPAN PELAKSANAAN 3. MEKANISME PERMINTAAN DANA 4. MEKANISME PEMBAYARAN 5. PERTANGGUNG JAWABAN 6. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN 7. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 17
  • 18. FUND CHANNELING 2011 & 2012 Uraian 2011 2012 MEKANISME 1. Tugas Pembantuan dengan akun 521411 (belanja barang lainnya Tugas Pembantuan) Tugas pembantuan dengan akun 526115 (belanja barang fisik lainnya yang diserahkan kepada masyarakat/daerah), Akun 521411 tidak ada lagi 18
  • 19. ADMINISTRASI KEUANGAN 2011 & 2012 Uraian 2011 2012 Persiapan Pelaksanaan 1. Penetapan SK Tim Pengelola BOK 2. Penelaahan DIPA 3. Buka Rekening Pemerintah 4. POA & Renkas Sama Mekanisme Permintaan Dana 1. Kepala Pusk menyampaikan POA TAHUNAN hasil LOKMIN diawal tahun anggaran kepada KPA/PPK 2. Membuat Surat Permintaan Uang (SPU) kepada KPA Dinkes Kab/Kota dengan melampirkan POA hasil lokmin bulanan/tribulanan Sama Sama 19
  • 20. ADMINISTRASI KEUANGAN 2011 & 2012 Uraian 2011 2012 Mekanisme Permintaan Dana 3. KPA memberikan rekomendasi usulan dana Pusk sebagai bahan PPK mengusulkan SPP- UP; TUP; LS; GU;GUP; & GUP Nihil kepada PPSPM 4. Dana diberikan ke pengelola BOK Pusk melalui mekanisme UP/TUP paling lambat 2-4 hari sebelum pelaksanaan kegiatan Catatan: Kecuali LS Sama Sama Mekanisme Pembayaran 1. Uang Persediaan (UP) 2. Tambahan Uang Persediaan (TUP) 3. Pembayaran Langsung (LS) dengan bukti pertanggungjawaban sama 20
  • 21. ADMINISTRASI KEUANGAN 2011 & 2012 Uraian 2011 2012 Mekanisme Pembayaran Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No. S-4625/PB/2012 30 Mei 2012 LS berikut bukti pertanggung jawaban Pembayaran Langsung (LS) berupa transfer dana dari Rekening Kas Umum negara ke Rekening Puskesmas dengan daftar nominatif (belum ada bukti pertanggungjawaban)dan surat pernyataan tanggungjawab belanja (SPTB) Surat Edaran Dirjen Bina Gizi & KIA. Nomor HK.02.02/B1.I/2819/2012 8 Juni 2012 LS dilengkapi dengan SK Kepala Dinas yg mencantumkan: Nama Penerima Dana, Jumlah, Nama & Nomor Rekening Puskesmas Perjanian Kerja Sama (PKS) antara KPA dengan kepala Puskesmas PKS: memuat hak dan kewajban kedua belah pihak, Tata cara dan persyaratan penyaluran, pernyataan kesanggupan untuk menyalurkan, kesediaan menyetor sisa dana ke kas negara, mekanisme pertanggungjawaban dan ketentuan mengenai sanksi atas pelanggaran perjanjian. 21
  • 22. ADMINISTRASI KEUANGAN 2011 & 2012 Uraian 2011 2012 MEKANISME Pertanggung Jawaban 1. Satker Kab/Kota 2. Puskesmas Perdirjen Bina Gizi & KIA No HK.03.05/BI.3/607/2011 Tanggal 28 Februari 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan BOK Perdirjen Bina Gizi & KIA No. HK.02.03/BI.3/66/2012 Tanggal 6 Januari 2012, tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Bunga bank /giro disetor ke kas negara Pajak-pajak disetor ke kas negara 22
  • 23. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN INDIKATOR MANAJERIAL BOK INPUT PROSES OUPUT % Puskesmas Yang Menerima Dana BOK diawal Tahun % Puskesmas Yang Melaksanakan Lokmin/Bulan • % Puskesmas Yang Mencapai Seluruh Target Kerja • % Alokasi Dana BOK Yang Terserap MENINGKATNYA CAKUPAN UPAYA KESEHATAN (INDIKATOR SPM)OUTCOME 23
  • 24. MEKANISME PELAPORAN PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KAB/KOTA DINAS KESEHATAN PROVINSI PUSAT Meliputi: 1. Pelaporan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh • Merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan sistem pelaporan kegiatan yang berlaku • Dgn format SP2TP/SP3 dan www.siknasonline.depkes.go .id 2. Pelaporan keuangan BOK 3. Laporan tahunan (oleh Dinkes Kab/Kota dan Dinkes Prov) 24
  • 25. Mekanisme Pelaporan SAI (SAK dan SIMAK-BMN) TINGKAT KEMENTERIAN UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG( UAPA / B ) REKONSILIASI DENGAN KPPN TINGKAT SATKER UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG WILAYAH (UAKPA/B) TINGKAT WILAYAH UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG WILAYAH (UAPPA/B-W) TINGKAT ESELON-I UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG ESELON-I (UAPPA/B-E1)ADK & Laporan T e m b u s a n REKONSILIASI DENGAN KANWIL DJPB 25
  • 26. PENGENDALIAN & PENGAWASAN Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan BOK dilakukan melalui Pembinaan dalam Penataan dan Pengeloaan Administrasi Keuangan oleh Atasan Langsung masing- masing (setiap bulan/berkala) mencakup: 1. Penutupan Buku Kas Umum setiap bulan 2. Penyetoran Bunga Bank setiap bulan 3. Penyetoran Pajak secara berkala tidak ditumpuk di akhir tahun 4. Penutupan Buku Kas Umum Akhir Tahun dan GU Nihil sebelum tanggal 31 Desember 2012. 26
  • 27. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Program BOK dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional (APF) : 1. Pengawasan melekat (Waskat)  oleh pimpinan masing-masing 2. Pengawasan fungsional internal  oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan 3. Pengawasan eksternal  oleh BPK PENGENDALIAN & PENGAWASAN 27
  • 28. % TREND REALISASI DANA TP BOK TA. 2011 & 2012 0 0 0.02 0.27 2.05 6.85 13.28 21.58 30.76 41.36 56.46 87.38 0.14 1.15 4.2 9.95 18.12 26.47 36.56 46.05 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES 2011 2012 28
  • 29. 488 284 62 6 315 43 100 100 200 300 400 500 600 TW-1 TW-2 TW-3 TW-4 2011 2012 DATA JUMLAH KAB/KOTA DENGAN REALISASI DANA BOK NOL TA 2011 -2012 29
  • 30. DATA JUMLAH PUSK DI KAB/KOTA DENGAN REALISASI DANA BOK NOL TA 2011 -2012 8815 4690 830 72 5762 959 1070 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 TW-1 TW-2 TW-3 TW-4 2011 2012 30
  • 31. NO KAB REALISASI NOL TA.2011 NO KAB REALISASI NOL TA.2012 (Cut-off 3 Sept 2012) 1 KEPULAUAN MENTAWAI 1 KEPULAUAN MENTAWAI 2 PENAJAM PASER UTARA 2 BENGKALIS 3 KUTAI KERTANEGARA 3 P A S I R 4 LANNY JAYA 4 KUTAI TIMUR 5 LINGGA 5 KEPULAUAN SANGIHE 6 KEPULAUAN ANAMBAS 6 KEPULAUAN ANAMBAS 7 SABU RAIJUA 8 JAYAWIJAYA 9 MAMBERAMO TENGAH 10 NDUGA DAFTAR KABUPATEN/KOTA DENGAN REALISASI NOL 31
  • 32. 32

Notes de l'éditeur

  1. Di
  2. Di
  3. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA
  4. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA