2. Our Menu ,Bon Appetit !
• Pengertian & Sejarah Hukum Internasional
• Obyek Hukum Internasional
• Sumber Hukum Internasional
• Subyek Hukum Internasional
• Asas Hukum Internasional
• Jenis dan Klasifikasi Hukum Internasional
3. Pengertian & Sejarah Hukum
Internasional :3
oleh Fahma Dia Ayum (XI IPA 1 /16) |@diayum_fahma
4. Pengertian Sistem Hukum Internasional
• Sistem Hukum Internasional adalah ketentuan
hukum dan perangkat aturan yang dibentuk
oleh masyarakat Internasional dan
dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa
dalam skala Internasional
5. Sejarah Lahirnya Hukum Internasional
• Istilah HI sudah dikenal sejak 89 SM, (ius gentium = hukum
antar bangsa)
• Pada saat itu, ius gentium mengatur hubungan antara
orang-orang Romawi dan luar Romawi
• Pada saat itu, ius gentium bersama dengan ius naturale
(hukum alam) menjadi pembentuk hukum internasional
• Orang yang berjasa dalam mengembangkan dasar Hukum
Internasional adalah Grotius ,Ia menulis buku De Jure Belli
ac Pacis (The Law of War and Peace),ia mengemukakan
bahwa Hukum & Hubungan Internasional didasarkan pada
keamanan bebas dan persetujuan semua negara yang
menatakan diri didalamnya
6. Hukum Internasional Menurut Hugo Grotius ( 1583 – 1645)
• Hukum Internasional adalah hukum yang membahas
kebiasaan-kebiasaan yang diikuti negara-negara
pada zamannya
7. Hukum Internasional Menurut Mochtar Kusumaatmadja (Menlu RI ke XII )
• Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah
dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan
melintasi batas-batas negara, yaitu :
• Negara dan negara ( antar negara )
• Negara dengan lembaga / organisasi
internasional
8. Hukum Internasional Menurut Francisco Suárez (1548-1617)
• Sistem Hukum Internasional adalah ketentuan hukum dan perangkat
aturan yang dibentuk oleh masyarakat Internasional
• Sistem Hukum Internasional dipergunakan untuk menyelesaikan
sengketa dalam skala Internasional
11. Objek Hukum Internasional ! #1
Wilayah Suatu Negara (Defined Teritory)
• Wilayah suatu Negara merupakan objek hukum
internasional.
• Hal ini karena sering terjadi sengketa wilayah antara dua
Negara atau lebih.
• Sengketa wilayah dapat muncul akibat adanya aneksasi
(pencaplokan) wilayah suatu negara oleh Negara lain
atau adanya klaim sepihak negara tersebut.
#Contoh : Pulau Sipadan dan Ligitan yang dahulu milik
Indonesia kini diputuskan oleh Mahkamah Internasional
sebagai hak milik negara Malaysia (berkenaan dengan
kawasan geografis)
12. Objek Hukum Internasional ! #2
Hak Asasi Manusia (Human Right)
• Hak asasi manusia merupakan salah satu objek hukum internasional.
• HAM menjadi objek hukum internasional dengan disahkannya Deklarasi Hak Asasi
Manusia oleh PBB dan dibentuknya Mahkamah Pidana Internasional.
13. Objek Hukum Internasional ! #3
Hak dalam Peperangan (War Right)
• Hak dalam peperangan diatur dalam hukum humaniter internasional.
• Hukum ini dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum pada saat terjadi konflik
bersenjata.
• Hukum humaniter ditujukan kepada orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran
dan kepada anggota pasukan yang tidak bisa lagi menjalankan tugas
14. Objek Hukum Internasional ! #4
Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Massal)
• Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah bentuk kejahatan terhadap HAM yang terjadi
secara massal dan meluas dengan cara tidak berperikemanusiaan.
#Contoh : Genosida. Yaitu pembunuhan massal dilatarbelakangi kebencian terhadap etnis
atau suku tertentu.
17. Sumber Hukum Internasional
Sumber-sumber hukum internasional menurut Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional
terdiri atas :
• Perjanjian Internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus yang mengandung
ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa.
• Kebiasaan Internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima
sebagai hukum.
• Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.
• Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai
negara sebagai sumber tambahan bagi menetapkan kaidah hukum.
18. #1 Perjanjian Internasional
• Ialah perjanjian yang diadakan anggota
masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan
untuk mengakibatkan akibat tertentu.
• Perjanjian ini harus diadakan oleh subjek
hukum internasional yang menjadi anggota
masyarakat internasional.
• Istilah lain untuk perjanjian internasional
antara lain : traktat (treaty), pakta
(pact), konvensi (convention), piagam
(statute), charter, declaration, protocol, arrang
ement, accord, modus vivendi, covenant dsb.
19. #2 Kebiasaan Internasional
Hukum kebiasaan internasional ialah kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan
umum yang diterima sebagai hukum.
• Perlu diketahui bahwasannya tidak semua kebiasaan internasional dapat menjadi
sumber hukum.
• Untuk dapat dikatakan bahwa kebiasaan internasional itu merupakan sumber hukum
perlu terdapat unsur-unsur sebagai berikut :
• 1. harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum (material)
• 2. kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum (psikologis)
• Kebiasaan internasional erat hubungannya dengan perjanjian internasional dimana
hubungan ini adalah hubungan timbal balik.
20. #3 Prinsip Hukum Umum
• Asas hukum umum ialah asas hukum yang
mendasari sistem hukum modern yaitu sistem
hukum positif yang didasarkan atas asas dan
lembaga hukum negara barat yang untuk
sebagian besar didasarkan atas asas dan
lembaga hukum Romawi.
• Adanya asas hukum umum sebagai sumber
hukum primer tersendiri sangat penting bagi
pertumbuhan dan perkembangan hukum
internasional sebagai sistem hukum positif.
• Dengan adanya sumber hukum ini mahkamah
tidak dapat menyatakan “non liquet” yakni
menolak mengadili perkara karena tiadanya
hukum yang mengatur persoalan yang diajukan.
21. #4 Sumber Hukum Tambahan
• Keputusan pengadilan dan pendapat
para sarjana hanya merupakan sumber
subsider atau sumber tambahan.
• Artinya keputusan pengadilan dan
pendapat para sarjana dapat
dikemukakan untuk membuktikan
adanya kaidah hukum internasional
mengenai suatu persoalan yang
didasarkan atas sumber hukum primer.
24. Subyek ?
Pada dasarnya,para subyek Hukum
Internasional adalah para pelaku dalam
komunitas internasional itu sendiri ,yang
mencakup :
• A. Negara
• B. Organisasi Internasional
• C. Individu
• D. Organisasi Nasional
25. Negara .
• Negara telah diakui sebagai subyek hukum
internasional sejak kelahiran hukum internasional itu
sendiri.
• Hal ini dapat terlihat dari fakta bahwa nama
sebenarnya Hukum Internasional adalah Hukum
Antar Negara
• Dalam hal ini,para negara yang dapat menjadi subyek
Hukum Internasional adalah para negara yang telah
secara legal diakui oleh negara lain dan memenuhi
kriteria sebuah negara berdasarkan pada Konvensi
Montevideo (1933),akan tetapi dengan pengecualian
untuk Tahta Suci Vatikan
26. Konvensi Montevideo 1933 & Vatican ?
Konvensi ini mendefinisikan keempat kriteria sebuah negara,yaitu :
• A ) Memiliki rakyatnya sendiri
• B ) Memiliki daerahnya sendiri
• C ) Memiliki pemerintahannya sendiri yang diakui oleh negara lain
• D ) Memiliki kemampuan untuk berhubungan / kontak dengan negara lain
Akan tetapi dengan catatan untuk Tahta Suci Vatican , Vatican adalah sebuah negara didalam kota
Roma,Italia ,dan berperan sebagai subyek Hukum Internasional berdasarkan Traktat Lateran yang
ditandatangani pada 11 Februari 1929 oleh pemerintah Italia dan Tahta Suci Vatican itu sendiri
Traktat itu sendiri merupakan pengakuan keberadaan Vatican sebagai negara independen dan
memulai hubungan Vatican dengan negara lain di seluruh belahan bumi .
27. Organisasi Internasional .
Macam pertama , organisasi internasional yang hak dan tanggungjawabnya berdasarkan perjanjian
internasional atau sebuah konvensi ,dan terdiri dari 3 jenis :
• A ) Memiliki anggota global dan bertujuan untuk kepentingan masyarakat umum di seluruh dunia
,contohnya : PBB
• B ) Memiliki anggota global namun memiliki tujuan spesifik ,contohnya : UNESCO , IMF ,WHO ,dsb
• C ) Memiliki anggota regional dengan tujuan global ,contohnya : ASEAN ,UAE ,dsb
Macam kedua ,organisasi internasional independen,yang memiliki tujuan spesifik ,contohnya : Palang Merah
,Green Peace ,dsb
28. Individu !
• Individu dapat berperan sebagai subyek hukum Internasional berdasarkan Deklarasi Hak
Asasi Manusia pada 10 Desember 1948, yang menghadirkan kesetaraan individu dengan
negara dan subyek lain dalam Hukum Internasional
• Contoh kesetaraan ini adalah seseorang dapat menggugat sebuah negara apabila Hak
Asasinya dilanggar dan akan diproses oleh Mahkamah Internasional berdasarkan Hukum
Internasional .
29. Organisasi Nasional & Pemberontak
• Organisasi berskala nasional dapat menjadi subyek Hukum Internasional ,meskipun
organisasi tersebut belum diakui secara legal ,contohnya : PSSI ,PBI ,dsb
• Organisasi – organisasi berskala nasional yang tidak diakui secara legal disebut
pemberontak ,dan bisa menjadi subyek Hukum Internasional apabila berkembang
menjadi ancaman untuk sebuah negara .
32. Menurut Resolusi Majelis Umum PBB No 2625 tahun 1970 (pasal 2 piagam PBB)
• Setiap negara mempunyai persamaan hak dan penentuan nasib sendiri, kemerdekaan,
dan perwujudan suatu negara ditentukan oleh rakyat
• Setiap negara harus dapat dipercaya dalam memenuhi kewajibannya. Adapun
pemenuhan kewajiban itu harus sesuai dengan ketentuan hukum internasional
• Setiap negara tidak melakukan ancaman agresi terhadap keutuhan wilayah dan
kemerdekaan negara lain
• Setiap negara harus menyelesaikan masalah internasional dengan cara damai
• Setiap negara wajib menjalin kerja sama dengan cara damai
• Setiap negara tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara orang
lain
33. Macam Asas Hukum Internasional #1
Asas teritorial
• Didasarkan pada kekuasaan negara atas wilayahnya. Hal ini berarti bahwa negara
melaksanakan hukum dan peraturannya bagi semuanya yang ada di negaranya
Asas kebangsaan
• Didasarkan pada kekuasaan negara pada warga negaranya. Hal ini berarti bahwa setiap
warga negara dimanapun ia berada, ia tetap mendapatkan perlindungan hukum dari
negaranya
Asas kepentingan hukum
• Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur
kepentingan dalan kehidupan masyarakat, dalam hal ini negara dapat menyesuaikan diri
dengan semua keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum, jadi
hukum tidak terikat pada batas batas wilayah suatu negara
34. Macam Asas Hukum Internasional #2
Asas persamaan derajat
• Menyatakan bahwa semua negara adalah sama derajatnya baik negara besar maupun
negara kecil serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hubungan internasional
Asas keterbukaan
• Asas keterbukaan diperlukan agar tiap-tiap pihak untuk memberikan informasi secara
jujur dan dilandasi dengan rasa keadilan
35. Macam Asas Dalam Pelaksanaan Hukum Internasional
• Asas kehormatan (antar negara yang mengadakan hubungan harus saling menghormati)
• Asas timbal balik (adanya hubungan timbal balik dan saling menguntungkan antar negara
yang mengadakan hubungan)
• Asas pacta sunt servanda (negara yang mengadakan hubungan internasional harus menaati
peraturan yang telah disepakati)
• Asas rebuc sic stantibus (asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang medasar dalam
keadaan yang bertalian dengan perjanjian itu)
• Asas nebis in idem, yakni tidak seorang pun dapat diadili karena suatu kejahatan yang untuk
itu telah diputuskan bahwa orang tersebut bersalah atau tidak.
• Asas jus cogents, yakni bahwa suatu perjanjian internasional dapat batal demi hukum jika
pembuatan perjanjian internasional tersebut bertentangan dengan kaidah dasar yang diatur
dalam hukum internasional umum.
• Asas inviolability dan immunity. Inviolabilitiy merupakan terjemahan dari istilah inviolable
yang berarti bahwa seorang pejabat diplomatic tidak dapat ditangkap atau ditahan oleh alat
kelengkapan Negara penerima.
36. Asas Dalam Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Perdata Internasional #1
• Lex Rei Sitae : hukum yang berlaku atas suatu benda adalah hukum dari tempat benda itu
berada
• Lex Loci Contractus : hukum yang berlaku terhadap perjanjian yang bersifat hukum
perdata internasional adalah kaidah hukum dari tempat pembuatan perjanjian atau
tempat perjanjian ditandatangani
• Lex Loci Solutionis : hukum yang berlaku adalah tempat isi perjanjian dilaksanakan
• Lex Loci Celebrationis : hukum yang berlaku bagi sebuah perkawinan adalah sesuai
dengan hukum tempat perkawinan itu dilangsungkan
• Lex Domicile : hukum yang berlaku adalah tempat seseorang berkediaman tetap (
permanent home)
37. Asas Dalam Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Perdata Internasional #2
• Lex Patriae : hukum yang berlaku adalah dari tempat seseorang berkewarganegaraan
• Lex Loci Forum : hukum yang berlaku adalah tempat perbuatan resmi dilakukan
• Lex Loci Delicti Commisi Tator : hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat
perbuatan melanggar hukum dilakukan
• Choice of Law (pilihan hukum) : hukum yang berlaku adalah hukum yang dipilih
berdasarkan para pihak
38. Prinsip Dalam Asas Hukum Internasional !
• Prinsip kesepakatan bersama
• Prinsip timbal balik atau saling menguntungkan
• Prinsip Komunikasi
• Prinsip tidak diganggu gugat
• Prinsip layak dan umum
• Prinsip eksteritorial atau di luar hukum kekuasaan negara lain
40. • Hukum internasional berdasarkan isinya :
Hukum Perdata Internasional (international civil law) adalah hukum yang
mengatur hubungan antarwarga negara suatu negara dengan warga negara
lain dalam hubungan internasional.
Hukum Publik Internasional (international public law) adalah hukum yang
mengatur hubungan antar negara satu dengan negara lain dalam hubungan
internasional.
41. • Hukum internasional berdasarkan bentuknya :
Hukum Tertulis, merupakan hasil Konfrensi Wina yang menetapkan bahwa
hukum yang resmi berlaku dalam sebuah kesepakatan antara negara adalah
perjanjian internasional tertulis(hukum tertulis)
Hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan internasional. Konfrensi Wina
tahun 1969 menegaskan bahwa hukum ini ruang lingkupnya
terbatas, hanya berlaku pada perjanjian antarnegara
42. • Perjanjian hukum internasional menurut Prof. J. C. Van Apeldoorn :
Hukum Damai. Hukum yang mengatur warga negara di waktu damai.
Hukum Perang adalah hukum yang memuat peraturan tentang keadaan
perang dan meliputi peperangan dan kenetralan.
