artikel ilmiah pertama yang saya buat, masih banyak terjadi kesalahan, silahkan dibaca dan dikritisi, saran juga sangat diharapkan

1. PERAN PANCASILA SEBAGAI ETIKA BERPOLITIK MAHASISWA
Oleh :
Yulia Fauzi
13110241012
Kebijakan Pendidikan
e-mail : juliaffa@gmail.com
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta
ABSTRAK
Pancasila sebagai dasar negara, pedoman dan tolok ukur kehidupan
berbangsa dan bernegara di republik Indonesia. Sama halnya dengan kehidupan
berpolitik, etika politik bangsa Indonesia telah tertanam dalam jiwa Pancasila.
Pengambilan keputusan suatu kebijakan politik maupun yang lainnya haruslah
diawali oleh nilai-nilai pancasila. Pancasila memiliki definisi yang sangat
fundamental, yaitu dasar falsafah negara Indonesia sebagaimana tercantum
dalam pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara harus
mempelajari, mendalami,dan menghayatinilai-nilai pancasila secara utuh.
Pengenalannya pun dapat dilakukan melalui pengenalan sejarah,
pendidikan pancasila di kelas maupun lingkungan sekitar. Kampus adalah salah
satu tempat yang paling strategis untuk menanamkan nilai-nilaipancasila. Seperti
pada mestinya, mahasiswa tidak dapat dipisahkan dari entitas-entitas politik baik
di luar maupun di dalam kampusnya sendiri. Karna mahasiswa adalah lapisan
masyrakat terdidik dengan intelektual yang mampu berfikir kritis, rasional, dan
ilmiah. Mereka dituntut untuk mewujudkan negara demokratis serta mampu
mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
Oleh karena itu, tingkat kesadaran mahasiswa akan peran pancasila
sebagai etika berpolitiknya dikampus perlu untuk dikembangkan dengan belajar
secara serius dan bersungguh-sungguh. Mengembangkan potensi pribadi baik
melalui kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler di
lingkungan kampus. Selain itu melalui pembelajaran yang efektif khususnya pada
pendidikan pancasila di dalam kelas secara maksimal, agar mahasiswa tidak
salah arah dalam mengambil keputusan yang menyangkut politik.
Keywords : Pancasila, mahasiswa, poitik
1

2. PENDAHULUAN
Pancasila disebut sebagaiway of life bangsa Indonesia. Pancasila
dirancang oleh para pemimpin bangsa terdahulu dengan menyesuaikan
kebudayaan yang juga mendasari kehidupan mereka. Karena itulah, dapat
dikatakan bahwa Pancasila sesuai dengan budaya bangsa Indonesia sejak sebelum
menjadi Republik hingga setelah menjadi Repulik Indonesia.
Tak terkecuali di lingkungan akademik dan kemahasiswaan di kampus.
Kampus yang berisikan masyarakat berintelektual, memiliki keberagaman
pemikiran, gagasan dan ide-ide penuh kretif. Mahasiswa tidak hanya dituntut
pandai dan mampu dalam bidang akademik yang ditekuni, akan tetapi mahasiswa
harus menjadi The Agent of Change yaitu Mahasiswa yang mampu menjadi ujung
tombak pembangunan masadepan bangsa.
Kehidupan mahasiswa di kampus tidak dapat terpisahkan dengan
kegiatan politik baik didalam maupun di luar lingkungan kampus. Dalam
mengembangkan politik mahasiswa tentu membawa resiko pada masuknya
gagasan-gagasan politik entitas luar ke dalam kampus. Sehingga mahasiswa suatu
waktu dapat menyatakan dukungannya terhadap satu atau lebih entitas politik.
Banyak dari mahasiswa yang bersikap kritis terhadap problematika
politik bangsa, namun dalam penyampaiannya banyak yang terhalangi ketakutan
dan kurangnya pemahaman terhadap etika berpolitik yang baik di depan publik.
Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa dalam menyampaikan
aspirasinya. Sebab itulah diperlukan adanya Pancasila sebagai landasan yang
mendasari gerak-gerik mahasiswa dalam berpolitik baik di dalam maupun di luar
kampus.
PEMBAHASAN
A.
Pancasila sebagai Etika Politik
A.1.
Etika
Sebagai suatu usaha ilmiah, filsafat dibagimenjadi beberapa cabang
menurut lingkungan masing-masing.Cabang-cabang itu dibagi menjadi dua
2

3. kelompok bahasan pokok yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Filsafat
pertama berisi tentang segala sesuatu yang ada sedangkan kelompok kedua
membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada tersebut.
Misalnya hakikat manusia, alam, hakikat realitas sebagai suatu keseluruhan,
tentang pengetahuan, tentang apa yang kita ketahui dan tentang yang transenden.(Ayatullah Murtadha Muthahhari, 1919-1979).
Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi.dua kelompok
yaitu etika umum dan etika khusus. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan
mendasar
tentang
ajaran-ajaran
danpandangan-pandangan
moraldalam
hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Etika adalah suatu ilmu
yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran
moral tertentu, atau bagaimana kita harus menggambil sikap yang bertanggung
jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral (Suseno, 1987). Etika umum
merupakan prinsip- prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia sedangkan
etika
khusus
membahas
prinsip-prinsipEtika
khusus dibagi menjadi etika
individu yang membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan etika sosial
yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup
masyarakat, yang merupakan suatu bagian terbesar dari etika khusus. (Suseno,
1987).
Etika berkaitan dengan berbagai masalah nilai karena etika pada pada
umumnya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai
"susila" dan "tidak susila", "baik" dan "buruk". Kualitas-kualitas ini dinamakan
kebajikan yang dilawankan dengan kejahatan yang berarti sifat-sifat yang
menunjukan bahwa orang yang memilikinya dikatakan orang yang tidak susila.
Sebenarnya etika banyak bertangkutan dengan Prinsip-prinsip dasar pembenaran
dalam hubungan dengan, tingkah laku manusia (Kattsoff, 1986). Dapat juga
dikatakan bahwa etika berkaitan dengan dasar-dasar filosofis dalam hubungan
dengan tingkah laku manusia.
A.2.
Pengertian Politik
Politik berasal dari kosakata ‘politics’, yang memiliki makna bermacam –
macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau „ negara‟, yang menyangkut
3

4. proses penentuan tujuan – tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan
tujuan itu pula. Berdasarkan pengertian – pengertian pokok tentang politik maka
secara operasional bidang politik menyangkut konsep – konsep pokok yang
berkaitan dengan negara ( state), kekuasaan ( power), pengambilan keputusan
(decision making), kebijaksanaan ( policy), pembagian ( distribution), serta
alokasi ( allocation). (id.wikipedia.org)
Pengertian politik secara sempit, yaitu bidang politik lebih banyak
berkaitan dengan para pelaksana pemerintahan negara, lembaga – lembaga tinggi
negara, kalangan aktivis politik serta para pejabat serta birokrat dalam
pelaksanaan dan penyelengaraan negara. Pengertian politik yang lebih luas, yaitu
menyangkut seluruh unsur yang membentuk suatu persekutuan hidup yang
disebut masyarakat negara. (diary-mybustanoel.blogspot.com)
A.3.
Pengertian Etika Politik
Etika, atau filsafat moral mempunyai tujuan menerangkan kebaikan dan
kejahatan. Etika politik yang demikian, memiliki tujuan menjelaskan mana
tingkah laku politik yang baik dan mana yang jelek. Standar baik dalam konteks
politik adalah bagaimana politik diarahkan untuk memajukan kepentingan umum.
Jadi, saat politik mengarah pada kepentingan pribadi dan golongan tertentu, itu
etika politik yang buruk. (Lawrence M. Hinman: 1998)
Etika politik bangsa Indonesia dibangun melalui karakteristik masyarakat
yang berdasarkan Pancasila sehingga amat diperlukan untuk menampung
tindakan-tindakan yang tidak diatur dalam aturan secara legal formal. Karena itu,
etika politik lebih bersifat konvensi dan berupa aturan-aturan moral. Akibat
luasnya cakupan etika politik itulah maka seringkali keberadaannya bersifat
sangat longgar, dan mudah diabaikan tanpa rasa malu dan bersalah. Ditunjang
dengan alam kompetisi untuk meraih jabatan (kekuasaan) dan akses ekonomis
(uang) yang begitu kuat, rasa malu dan merasa bersalah bisa dengan mudah
diabaikan. (diary-mybustanoel.blogspot.com)
Akibatnya terjadi dua hal: (a) pudarnya nilai-nilai etis yang sudah ada, dan
(b) tidak berkembangnya nilai-nilai tersebut sesuai dengan moralitas publik.
4

5. Tanpa disadari, nilai etis politik bangsa Indonesia cenderung mengarah pada
kompetisi yang mengabaikan moral. Buktinya, semua harga jabatan politik setara
dengan sejumlah uang. (diary-mybustanoel.blogspot.com)
Jadi, Pancasila sebagai etika politik berarti bahwa politik harus
diselenggarakan dengan cara yang beretika. Artinya, politik juga harus memiliki
nilai-nilai moral dan hukum sesuai dengan nilai yang terdapat dalam Pancasila.
A.4.
Lima Prinsip Dasar Etika Politik Pancasila
Pancasila sebagai etika politik mempunai lima prinsip. Berikut ini disusun
bukan sekedar sebuah penyesuaian dengan situasi Indonesia, melainkan karena
Pancasila memiliki logika internal yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan dasar
etika politik modern.
1.
Pluralisme
Pluralisme adalah kesediaan untuk menerima pluralitas, artinya, untuk
hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa/normal bersama warga masyarakat
yang
berbeda
pandangan
hidup,
agama,
budaya,
adat.
Pluralisme
mengimplikasikan pengakuan terhadap kebebasan beragama, kebebasan berpikir,
kebebasan mencari informasi, toleransi. Pluralisme memerlukan kematangan
kepribadian seseorang dan sekelompok orang. (hizbut-tahrir.or.id)
2. Hak Asasi Manusia
Jaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti Kemanusia yang adil dan
beradab. Karena hak-hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia
seharusnya diperlakukan dan yang tidak diperlakukan. Jadi bagaimana manusia
harus diperlakukan agar sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Karena itu,
Hak-hak asasi manusia adalah baik mutlak maupun kontekstual dalam pengertian
sebagai berikut.
a.
Mutlak karena manusia memilikinya bukan karena pemberian
Negara, masyarakat, melainkan karena ia manusia, jadi dari tangan Sang
Pencipta.
5

6. b.
Kontekstual karena baru mempunyai fungsi dan karena itu mulai
disadari, di ambang modernitas di mana manusia tidak lagi dilindungi
oleh
adat/tradisi,
dan
sebaliknya
diancam
oleh
Negara
modern.(grelovejogja.wordpress.com)
Bila mengkaji hak asasi manusia secara umum, maka dapat dibedakan
dalam bentuk tiga generasi hak-hak asasi manusia:
1) Generasi pertama (abad ke 17 dan 18): hak-hak liberal, demokratis
dan perlakuan wajar di depan hokum.
2) Generasi kedua (abad ke 19/20): hak-hak sosial
3) Generasi ketiga (bagian kedua abad ke 20): hak-hak kolektif,
misalnya minoritas-minoritas etnik.(alkitab.sabda.org)
3. Solidaritas Bangsa
Solidaritas bermakna manusia tidak hanya hidup demi diri sendiri,
melainkan juga demi orang lain, bahwa kita bersatu senasib sepenanggungan.
Manusia hanya hidup menurut harkatnya apabila tidak hanya bagi dirinya sendiri,
melainkan menyumbang sesuatu pada hidup manusia-manusia lain. Sosialitas
manusia berkembang secara melingkar, yakni keluarga, masyarakat, kelompok
etnis, kelompok agama, kebangsaan, solidaritas sebagai manusia. Maka dalam hal
ini termasuk rasa kebangsaan. Manusia menjadi seimbang apabila semua
lingkaran kesosialan itu dihayati dalam kaitan dan keterbatasan masing-masing.
4. Demokrasi
Prinsip “kedaulatan rakyat” menyatakan bahwa tak ada manusia, atau
sebuah elit, atau sekelompok ideologi, atau sekelompok pemangku agama berhak
untuk menentukan dan memaksakan (menuntut dengan pakai ancaman)
bagaimana orang lain harus atau boleh hidup. Demokrasi berdasarkan kesadaran
bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin mereka
dan kemana mereka mau dipimpin. Demokrasi adalah “kedaulatan rakyat serta
prinsip keterwakilan”. (Aim Abdulkarim, 2007:107) . Jadi demokrasi memerlukan
sebuah system penerjemah kehendak masyarakat ke dalam tindakan politik.
6

7. Demokrasi hanya dapat berjalan baik atas dua dasar:
a. Pengakuan dan jaminan terhadap HAM; perlindungan terhadap
HAM menjadi prinsip mayoritas tidak menjadi kediktatoran
mayoritas.
b. Kekuasaan dijalankan atas dasar, dan dalam ketaatan terhadap
hukum (Negara hukum demokratis). Maka kepastian hukum
merupakan unsur hakiki dalam demokrasi (karena mencegah
pemerintah yang sewenang-wenang).(Aim Abdulkarim, 2007:107)
5. Keadilan Sosial
Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan
masyarakat. Saat ini moralitas masyarakat mulai adanya penolakan terhadap
ketidakadilan. Keadilan social mencegah bahwa masyarakat pecah ke dalam dua
bagian, yaitu bagian atas yang maju terus dan bagian bawah yang paling-paling
bisa survive di hari selanjutnya
Tuntutan keadilan social tidak boleh dipahami secara ideologis, sebagai
pelaksanaan ide-ide, ideologi-ideologi, agama-agama tertentu tentulah keadilan
sosial tidak sama dengan sosialisme. Keadilan social adalah keadilan yang
terlaksana. Dalam kenyataan, keadilan sosial diusahakan dengan membongkar
ketidakadilan-ketidakadilan yang ada dalam masyarakat. Di mana perlu
diperhatikan bahwa ketidakadilan-ketidakadilan itu bersifat struktural, bukan
individual. Artinya, ketidakadilan tidak terletak dalam sikap kurang adil orangorang tertentu (misalnya para pemimpin), melainkan dalam struktur-struktur
politik, ekonomi, social, budaya, dan ideologis. Struktur-struktur itu hanya dapat
dibongkar dengan tekanan dari bawah dan tidak hanya dengan kehendak baik dari
atas. Ketidakadilan struktural paling ditakutkan sekarang adalah sebagian besar
kemiskinan. Ketidakadilan struktur lain adalah diskriminasi di semua bidang
terhadap
perempuan,
semua
diskriminasi
budaya.(politik.kompasiana.com)
7
atas
dasar
ras,
suku
dan

8. Berdasarkan uaraian di atas, tantangan etika politik paling serius di
Indonesia sekarang adalah:
1. Kemiskinan, ketidakpedulian dan kekerasan sosial.
2. Ekstremisme
ideologis
yang
anti
pluralism,
pertama-tama
ekstremisme agama dimana mereka yang merasa tahu kehendak
Tuhan merasa berhak juga memaksakan pendapat mereka pada
masyarakat.
3. Korupsi.(politik.kompasiana.com)
B.
Mahasiswa dan Politik
Mahasiswa sebagai kaum intelektual yang berdasarkan keilmuannya itu
seharusnya dapat melihat segala kemungkinan yang terjadi dari penyelenggaraan
negara di semua bidang. Logis bila mahasiswa menawarkan solusi dan kritisasi
terhadap penyelenggaraan negara berdasarkan kompetensinya sebagai komunitas
intelektual atas dasar kepeduliannya terhadap kondisi.Sebab, dari komunitas ini
muncullahagent of control yang berkompeten dengan jumlah kuantitatif
mahasiswa Indonesia saat ini.
Sebagai Mahasiswa sudah seharusnya ikut serta membangun budaya
politik partisipan agar mampu mewujudkan masyarakat demokratis yang stabil.
Sebagai generasi penerus bangsa, generasi muda perlu memupuk kesadaran untuk
belajar dan berlatih sesuai dengan tingkat dan kemampuan dalam berbagai
kegiatan politik di lingkungan masing-masing, misalnya, peran serta di
lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan negara.
Peran serta dalam budaya politik partisipan, tidak dapat muncul secara
instan tetapi melalui proses yang panjang melalui sosialisasi sejak kanak-kanak,
sampai dewasa bahkan sampai tua di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara.
bangsa, dan negara. Dalam lingkungan keluarga, peran serta mahasiswa dalam
budaya politik partisipan dapat dilakukan dengan memahami dan menghormati
kedudukan semua anggota keluarga. Misalnya, menghormati peran ayah sebagai
kepala keluarga sesuai dengan kedudukan, kewenangan, fungsi dan tanggung
jawabnya.
8

9. Dalam Lingkungan kampus, dapat diwujudkan dengan partisipasi dalam
kegiatan Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Mahasiswa dapat
memberikan masukan, usul, saran atau kritik yang membangun untuk kemajuan
kegiatan BEM dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan program-program
BEM di kampus masing-masing. Dalam lingkungan masyarakat, mahasiswa atau
generasi muda dapat ikut aktif dalam kegiatan karang taruna, remaja masjid,
organisasi pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan organisasi
kemasyarakatan yang lain.
Dalam lingkungan pemerintahan Negara, dapat menerapkan budaya politik
partisipan melalui pengalaman-pengalaman politik dalam kegiatan-kegiatan
politik negara, misalnya menjadi anggota atau simpatisan partai politik,
menyaksikan atau mengikuti debat politik antar elite politik melalui berbagai
media, mengikuti kampanye pemilihan umum, memberikan suara dalam
pemilihan umum untuk pemilihan bupati/walikota, anggota DPRD, DPR RI, dan
presiden
C.
Peran Pancasila Terhadap Politik Mahasiswa
Di era globalisasi ini, masyarakat khususnya kalangan mahasiswa banyak
yang melupakan adanya pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Padahal
peran
mahasiswalah
yang
sangat
diperlukan
oleh
negeri
ini
untuk
mengembangkan bangsanya. Mahasiswa adalah aset, cadangan dan harapan masa
depan. Peran lingkungan organisasi dikampus sangatlah mempengaruhi kualitas
mahasiswa, dengan kaderisasi yang baik dan penanaman nilai yang baik.
Kehidupan mahasiswa di kampus yang telah mengenal politik, haruslah di
imbangi dengan pendidikan politik serta pendidikan yang menjadi pegangannya
dalam berpolitik di kampus. Dalam hal ini, pendidikan pancasila lah yang
dibutuhkan. Karena seperti yang kita tahu, bahwa pancasila mencakup semua
aspek kehidupan bangsa Indonesia.
Dengan berbagai corak masalah yang timbul ataupun warisan masalah dari
pendahulu, kekhawatiran, ketakutan akan problematika politik didalam dan luar
9

10. kampus tentunya dapat teratasi jika mahasiswa memahami Pancasila secara utuh
serta melaksanakannya secara nyata di kehidupan sehari-hari.
Pancasila berperan sebagai kontrol sosial, memberikan batasan-batasn
tertentu bagaimana seharusnya mahasiswa bertindak di depan publik. Hingga saat
mahasiswa terjun langsung dalam pengambilan keputusan terutama pada
pelaksanaannya tidak merugikan masyarakat dari kebijakan yang telah diambil.
Pada sila ke-1 “ Ketuhanan yang Maha Esa”, sebagai dasar dimana dalam
menjalankan politik kampus, mahasiswa hendaklah tetap mengingat akan agama
yang beragam di Indonesia, hingga saling hormat- menghormati dan bekerjasama
antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda
sehingga terbina kerukunan hidup.
Pada sila ke-2 “Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”, berdasar pada
sila ini mahasiswa dalam etika berpolitiknya hendaklah mengakui persamaan
derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
Berpolitik dengan tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi
nilai kemanusiaan serta berani membela kebenaran dan keadilan.
Pada sila ke-3 “ Persatuan Indonesia”, dalam berpolitik mahasiswa
hendaklah
menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan
bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Mahasiswa harus
mampu menempatkan dirinya sebaik mungkin agar tidak menciptakan perpecahan
antar sesama mahasiswa dan lingkungan kampus.
Pada Sila ke-4“Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan
Dalam Permusyawaratan / Perwakilan”, nantinya disaat mahasiswa harus
mengambil keputusan , mahasiswa seharusnya
tidak memaksakan kehendak
kepada orang lain haruslah mengutamakan musyawarah dalam mengambil
keputusan untuk kepentingan bersama dengan itikad baik dan rasa tanggung
jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah tersebut.
Terakhir pada sila ke-5 “ Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”,
sebagai pelaku politik di lingkungan kampus, mehasiswa harus mengembangkan
perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana
kekeluargaan dan gotong-royong sebagaimana mahasiswa yang semestinya.
10

11. Selalu bersikap adi serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai
mahasiwa tanpa melupakan tujuan utamanya kuliah dan bersama-sama berusaha
mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan social dimulai dari hal kecil
di dalam kampus masing-masing.
KESIMPULAN
Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri
dari dua kata dari Sanskerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas.
Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara
bagi seluruh rakyat Indonesia.Pancasila sebagai etika politik berarti bahwa politik
harus diselenggarakan dengan cara yang beretika. Artinya, politik juga harus
memiliki nilai-nilai moral dan hukum sesuai dengan nilai yang terdapat dalam
Pancasila.
Peran Pancasila sebagai etika berpolitik mahasiswa yakni memberikan
batasan-batasan tentang bagaimana gerak-gerik mahasiswa dalam melakasanakan
politiknya di dalam dan luar lingkungan kampus yang sesuai dengan tuntutan
norma-norma dalam pancasila. Mahasiswa mampu berpolitik dengan baik dan
mengaspirasikan pendapatnya tanpa melanggar aturan dasar negara yaitu
Pancasila, hingga nantinya mewujudkan hasil keputusan yang demokratis serta
berguna bagi masyarakat dilingkungan kampus dan masyrakat pada umumnya.
11

12. DAFTAR PUSTAKA
_______2012. Makalah Pancasila tentang Pancasila sebagai Etika Politik.
Diunduh dari http://diary-mybustanoel.blogspot.com/2012/02/makalahpancasila-tentang-pancasila.html pada hari Jum‟at tanggal 13 Desember
2013 Pukul 13:28 WIB.
_______2013. Politik. Diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/Politik pada hari
Selasa tanggal 9 Desember 2013 Pukul 12:08 WIB.
_______2012. Tiga Generasi Hak-hak Asasi Manusia.
Diunduh dari
http://alkitab.sabda.org/resource.php?topic=828&res=jpz pada hari Selasa
tanggal 9 Desember 2013 Pukul 13:15 WIB.
Aim Abdulkarim.2007:107. Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga
Negara yang Demokratis. Bandung :PT Grafindo Media Pratama.
Anggun Gunawan. 2008. Sekitar Etika Politik.
Diunduh dari
http://grelovejogja.wordpress.com/2007/09/19/sekitar-etika-politik/ pada
hari Jum‟at tanggal 13 Desember 2013 Pukul 12:56 WIB.
Ayatullah Murtadha Muhahhari.2010. Pengantar Filsafat Islam: Filsafat Teoritis
dan Filsafat Praktis. Yogyakarta: RausyanFikr.
Dr. Franz Magnis-Suseno. 1987. Etika Politik: Prinsip-prinsip Dasar Kenegaraan
Modern. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama (GPU).
Kattsoff, Louis O. Soemargono, Soejono. 1986. Pengantar Filsafat. Yogyakarta:
Tiara Wacana.
Lawrence M. Hinman.1998.Ethics: A Pluralistic Approach to Moral Theory, 2nd
ed. United States: Harcourt Brace College Publishers.
M. Shiddiq al-Jawi.2005. Menolak Pluralisme. Diunduh darihttp://hizbuttahrir.or.id/tag/pluralisme/pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2013
Pukul 12:36 WIB.
Valerian Timothy.2013.Mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia dengan
Melihat Pancasila sebagai Proses Terbalik. Diunduh dari
http://politik.kompasiana.com/2013/11/28/mewujudkan-keadilan-sosial-diindonesia-dengan-melihat-pancasila-sebagai-proses-terbalik-612203.html
pada hari Jum‟at tanggal 13 Desember 2013 Pukul 14:57 WIB.
12