SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  10
Télécharger pour lire hors ligne
Direktorat Peraturan Perpajakan I
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Tahun 2013
PMK 38/PMK.011/2013 tentang Nilai
Lain sebagai DPP:
Jasa Pengurusan Transportasi/
Freight Forwarding
(JPT/FF)
Kerangka Paparan
1.Latar Belakang Singkat
2.Nilai Lain untuk Penyerahan JPT/FF
3.Saat Mulai Berlaku
4.FP yang Terlanjur Diterbitkan dengan DPP
Penggantian
5.Pajak Masukan yang Terlanjur Dikreditkan
1. Latar Belakang Singkat
1. Kalangan pengusaha jasa pengurusan transportasi/freight
forwarding (JPT/FF) mempermasalahkan perlakuan PPN atas
komponen freight charges:
a. Apabila tagihan freight charges disampaikan oleh pengusaha
angkutan kepada/a.n. pengguna jasa (bukan kepada/a.n. pengusaha
JPT/FF), tidak dikenai PPN;
b. Apabila tagihan freight charges disampaikan oleh pengusaha
angkutan kepada/a.n. pengusaha JPT/FF, pada waktu pengusaha
JPT/FF menagihkannya kembali (me-reimburse) kepada pengguna
jasa dikenai PPN.
Freight charges umumnya merupakan komponen terbesar dari
tagihan oleh pengusaha JPT/FF kepada pengguna jasanya.
2. Hal tersebut dipermasalahkan karena antara lain pengusaha JPT/FF
menjadi sulit berkompetisi dengan pengusaha jasa pengiriman
paket yang pengenaan PPN atas penyerahan jasa pengiriman
paketnya telah menggunakan Nilai Lain sebesar 10% x tagihan.
3. DJP dan BKF mengusulkan kepada Menteri Keuangan penetapan
DPP Nilai Lain untuk lebih menyetarakan perlakuan PPN antara
kedua jenis kegiatan usaha tersebut.
2. Nilai Lain untuk Penyerahan JPT/FF
1. Untuk lebih menyetarakan perlakuan PPN antara kegiatan
usaha JPT/FF dan kegiatan usaha jasa pengiriman paket—
yang pengenaan PPN atas penyerahan jasa pengiriman
paketnya telah menggunakan Nilai Lain sebesar 10% x
tagihan—, dirancang RPMK yang menetapkan DPP Nilai Lain
untuk kegiatan usaha JPT/FF.
2. Menteri Keuangan menetapkan DPP untuk penyerahan
JPT/FF, yang di dalam tagihannya terdapat komponen freight
charges, sebesar 10% x tagihan.
2. Nilai Lain untuk Penyerahan JPT/FF (lanjutan)
3. Pasal 2 huruf m PMK Nomor 38/PMK.011/2013:
“Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan
sebagai berikut:
m. untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight
forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusan
transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight
charges) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang
ditagih atau seharusnya ditagih.”
tagih v menagih
menagih v 1. meminta (memperingatkan, mendesak) supaya
membayar (utang, pajak, iuran, dsb); 2. menuntut atau
menggugat supaya melaksanakan janji (pernyataan dsb); 3.
objek hukum yang harus diterima kreditur dari debitur;
tagihan n 1. hasil menagih; 2. uang dsb yang harus ditagih;
(Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat, halaman 1374)
3. Saat Mulai Berlaku
PMK 38/PMK.011/2013 mulai berlaku pada tanggal
1 Maret 2013.
4. FP yang Terlanjur Diterbitkan dengan DPP Penggantian
1. Tata cara penggantian Faktur Pajak sesuai dengan PER-13/PJ/2010
sebagaimana telah diubah dengan PER-65/PJ/2010:
a. Penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak Pengganti dilaksanakan seperti
penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak yang biasa.
b. Faktur Pajak Pengganti diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan
dilampiri dengan Faktur Pajak yang diganti.
c. Faktur Pajak Pengganti dibubuhi cap yang mencantumkan Kode dan Nomor
Seri serta tanggal Faktur Pajak yang diganti.
d. Penerbitan Faktur Pajak Pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk
membetulkan SPT Masa PPN pada Masa Pajak terjadinya kesalahan
pembuatan Faktur Pajak tersebut.
e. Faktur Pajak Pengganti dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada:
1) Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak
yang diganti, dengan mencantumkan nilai setelah penggantian; dan
2) Masa Pajak diterbitkannya Faktur Pajak Pengganti tersebut dengan
mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN dan PPn BM, untuk
menjaga urutan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena
Pajak.
f. Pelaporan Faktur Pajak Pengganti pada SPT Masa PPN Masa Pajak
sebagaimana dimaksud pada huruf e harus mencantumkan Kode dan Nomor
Seri Faktur Pajak yang diganti pada kolom yang telah ditentukan.
4. FP yang Terlanjur Diterbitkan dengan DPP Penggantian (lanjutan)
2. Tata cara penggantian Faktur Pajak sesuai dengan PER-24/PJ/2012:
a. Penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak Pengganti dilaksanakan
seperti penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak yang biasa.
b. Faktur Pajak Pengganti diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya
dan dilampiri dengan Faktur Pajak yang diganti.
c. Faktur Pajak Pengganti tetap menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak
yang sama dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti, sedangkan
tanggal Faktur Pajak Pengganti diisi dengan tanggal pada saat Faktur
Pajak Pengganti dibuat.
d. Faktur Pajak Pengganti dibubuhi cap yang mencantumkan Kode dan
Nomor Seri Faktur Pajak serta tanggal Faktur Pajak yang diganti.
e. Penerbitan Faktur Pajak Pengganti mengakibatkan adanya kewajiban
untuk membetulkan SPT Masa PPN pada Masa Pajak terjadinya kesalahan
pembuatan Faktur Pajak tersebut.
f. Faktur Pajak Pengganti dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada Masa Pajak
yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti
dengan mencantumkan nilai dan/atau keterangan yang sebenarnya atau
sesungguhnya setelah penggantian.
g. Pelaporan Faktur Pajak Pengganti pada SPT Masa PPN harus
mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti pada
kolom yang telah ditentukan.
5. Pajak Masukan yang Terlanjur Dikreditkan
1. Penetapan Nilai Lain untuk penyerahan jasa pengurusan
transportasi/freight forwarding yang di dalam tagihannya
terdapat komponen freight charges berkonsekuensi pada
tidak dapat dikreditkannya Pajak Masukan yang terkait
dengan penyerahan JPT/FF yang dikenai PPN dengan DPP
Nilai Lain
2. Oleh karena itu, dalam PKP JPT/FF terlanjur mengkreditkan
Pajak Masukan yang terkait dengan penyerahan JKP yang
dikenai PPN dengan DPP berupa Nilai Lain tersebut, PKP
JPT/FF harus membetulkan klaim Pajak Masukan yang terkait
dengan penyerahan JKP tersebut sejak 1 Maret 2013 yang
telah dikreditkannya.
Terima
Kasih

Contenu connexe

Tendances

Sekilas perpajakan bagi bendaharawan
Sekilas perpajakan bagi bendaharawanSekilas perpajakan bagi bendaharawan
Sekilas perpajakan bagi bendaharawanKppkp Bangil
 
Ketentuan perpajakan bagi bendahara
Ketentuan perpajakan bagi bendaharaKetentuan perpajakan bagi bendahara
Ketentuan perpajakan bagi bendaharaRusydin Arrazy
 
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satkerKedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satkerAhmad Abdul Haq
 
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPNMekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPNAhmad Abdul Haq
 
PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...
PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...
PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...Roko Subagya
 
Simulasi Ringkas perpajakan bagi Bendahara
Simulasi Ringkas perpajakan bagi BendaharaSimulasi Ringkas perpajakan bagi Bendahara
Simulasi Ringkas perpajakan bagi BendaharaDeny Zaenal Faizin
 
P ph pasal 21
P ph pasal 21P ph pasal 21
P ph pasal 21VeD VeD
 
SPT Masa PPh Pasal 21 per 14 tahun 2013
SPT Masa PPh Pasal 21 per 14 tahun 2013SPT Masa PPh Pasal 21 per 14 tahun 2013
SPT Masa PPh Pasal 21 per 14 tahun 2013Tobagus Makmun
 
:::KEP :49/2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda A...
:::KEP :49/2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda A...:::KEP :49/2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda A...
:::KEP :49/2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda A...Roko Subagya
 
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keudaTugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keudaInspektorat
 
Silmulasi pph ps.21 e-spt
Silmulasi pph ps.21 e-sptSilmulasi pph ps.21 e-spt
Silmulasi pph ps.21 e-sptYABES HULU
 
Contoh kasus-spt-pph-psl-21
Contoh kasus-spt-pph-psl-21Contoh kasus-spt-pph-psl-21
Contoh kasus-spt-pph-psl-21Vio Subagyo
 
011 simulasi contoh pph21
011 simulasi contoh pph21011 simulasi contoh pph21
011 simulasi contoh pph21Tobagus Makmun
 
Sekilas tugas bendahara pengeluaran pembantau
Sekilas tugas bendahara pengeluaran pembantauSekilas tugas bendahara pengeluaran pembantau
Sekilas tugas bendahara pengeluaran pembantauMng Tri Mulyono Prasetyo
 
RESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIO
RESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIORESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIO
RESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIONeea Niio
 

Tendances (20)

(2) pajak bendaharawan
(2) pajak bendaharawan (2) pajak bendaharawan
(2) pajak bendaharawan
 
Sekilas perpajakan bagi bendaharawan
Sekilas perpajakan bagi bendaharawanSekilas perpajakan bagi bendaharawan
Sekilas perpajakan bagi bendaharawan
 
Ketentuan perpajakan bagi bendahara
Ketentuan perpajakan bagi bendaharaKetentuan perpajakan bagi bendahara
Ketentuan perpajakan bagi bendahara
 
Pajak jasa konstruksi
Pajak jasa konstruksiPajak jasa konstruksi
Pajak jasa konstruksi
 
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satkerKedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
 
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPNMekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
Mekanisme pencairan reksus dan prosedur refund PHLN di KPPN
 
PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...
PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...
PER: 12/PJ/2016 :: Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka ...
 
Simulasi Ringkas perpajakan bagi Bendahara
Simulasi Ringkas perpajakan bagi BendaharaSimulasi Ringkas perpajakan bagi Bendahara
Simulasi Ringkas perpajakan bagi Bendahara
 
P ph pasal 21
P ph pasal 21P ph pasal 21
P ph pasal 21
 
SPT Masa PPh Pasal 21 per 14 tahun 2013
SPT Masa PPh Pasal 21 per 14 tahun 2013SPT Masa PPh Pasal 21 per 14 tahun 2013
SPT Masa PPh Pasal 21 per 14 tahun 2013
 
:::KEP :49/2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda A...
:::KEP :49/2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda A...:::KEP :49/2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda A...
:::KEP :49/2016 :::Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa FDenda A...
 
Lampiran se 33 2013
Lampiran se 33 2013Lampiran se 33 2013
Lampiran se 33 2013
 
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keudaTugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
 
Sosialisasi se 34 thn 2017
Sosialisasi se 34 thn 2017Sosialisasi se 34 thn 2017
Sosialisasi se 34 thn 2017
 
Silmulasi pph ps.21 e-spt
Silmulasi pph ps.21 e-sptSilmulasi pph ps.21 e-spt
Silmulasi pph ps.21 e-spt
 
Contoh kasus-spt-pph-psl-21
Contoh kasus-spt-pph-psl-21Contoh kasus-spt-pph-psl-21
Contoh kasus-spt-pph-psl-21
 
011 simulasi contoh pph21
011 simulasi contoh pph21011 simulasi contoh pph21
011 simulasi contoh pph21
 
Sekilas tugas bendahara pengeluaran pembantau
Sekilas tugas bendahara pengeluaran pembantauSekilas tugas bendahara pengeluaran pembantau
Sekilas tugas bendahara pengeluaran pembantau
 
RESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIO
RESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIORESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIO
RESUME MATERI PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN - 5 MEI 2015 BY NEEA NIIO
 
Percepatan dak
Percepatan dakPercepatan dak
Percepatan dak
 

En vedette

Bagan Akun Standar
Bagan Akun StandarBagan Akun Standar
Bagan Akun StandarKPDT
 
Gambaran umum akuntansi berbasis akrual
Gambaran umum akuntansi berbasis akrualGambaran umum akuntansi berbasis akrual
Gambaran umum akuntansi berbasis akrualTatang Suwandi
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Miftah Fadlilah
 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014santoni toni
 
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatKerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatDian N
 
Latihan Pembukuan Belanja Negara
Latihan Pembukuan Belanja NegaraLatihan Pembukuan Belanja Negara
Latihan Pembukuan Belanja NegaraMuhammad Amri
 
Psap 05 akuntansi pemerintahan akuntansi persediaan
Psap 05 akuntansi pemerintahan akuntansi persediaanPsap 05 akuntansi pemerintahan akuntansi persediaan
Psap 05 akuntansi pemerintahan akuntansi persediaanAmin Wastinah
 
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...KPDT
 
PSAP 05 Akuntansi Persediaan (Akrual) Lampiran 1 PP 71/2010
PSAP 05 Akuntansi Persediaan (Akrual) Lampiran 1 PP 71/2010PSAP 05 Akuntansi Persediaan (Akrual) Lampiran 1 PP 71/2010
PSAP 05 Akuntansi Persediaan (Akrual) Lampiran 1 PP 71/2010Mohammad Ramadhan
 
kebijakan akuntansi berbasis akrual
kebijakan akuntansi berbasis akrualkebijakan akuntansi berbasis akrual
kebijakan akuntansi berbasis akrualTatang Suwandi
 
Sosialisasi pengisian form teppa
Sosialisasi pengisian form teppaSosialisasi pengisian form teppa
Sosialisasi pengisian form teppaHerry Tro
 
Penghapusan dan pemusnahan BMD
Penghapusan dan pemusnahan BMDPenghapusan dan pemusnahan BMD
Penghapusan dan pemusnahan BMDMohammad Ramadhan
 
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPDProsedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPDFox Broadcasting
 
System Requirements SIMDA BMD ver 2.7.0.6
System Requirements SIMDA BMD ver 2.7.0.6System Requirements SIMDA BMD ver 2.7.0.6
System Requirements SIMDA BMD ver 2.7.0.6Mohammad Ramadhan
 
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatTatang Suwandi
 
Handout ppt pk blu
Handout ppt pk bluHandout ppt pk blu
Handout ppt pk bluanantasmiths
 

En vedette (20)

gambaran umum SAIBA
gambaran umum SAIBAgambaran umum SAIBA
gambaran umum SAIBA
 
Bagan Akun Standar
Bagan Akun StandarBagan Akun Standar
Bagan Akun Standar
 
10. bas ppakp 2011
10. bas ppakp 201110. bas ppakp 2011
10. bas ppakp 2011
 
Bagan Akun Standar
Bagan Akun StandarBagan Akun Standar
Bagan Akun Standar
 
Gambaran umum akuntansi berbasis akrual
Gambaran umum akuntansi berbasis akrualGambaran umum akuntansi berbasis akrual
Gambaran umum akuntansi berbasis akrual
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
 
Kode akun Akuntansi
Kode akun AkuntansiKode akun Akuntansi
Kode akun Akuntansi
 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
 
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatKerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
 
Latihan Pembukuan Belanja Negara
Latihan Pembukuan Belanja NegaraLatihan Pembukuan Belanja Negara
Latihan Pembukuan Belanja Negara
 
Psap 05 akuntansi pemerintahan akuntansi persediaan
Psap 05 akuntansi pemerintahan akuntansi persediaanPsap 05 akuntansi pemerintahan akuntansi persediaan
Psap 05 akuntansi pemerintahan akuntansi persediaan
 
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BE...
 
PSAP 05 Akuntansi Persediaan (Akrual) Lampiran 1 PP 71/2010
PSAP 05 Akuntansi Persediaan (Akrual) Lampiran 1 PP 71/2010PSAP 05 Akuntansi Persediaan (Akrual) Lampiran 1 PP 71/2010
PSAP 05 Akuntansi Persediaan (Akrual) Lampiran 1 PP 71/2010
 
kebijakan akuntansi berbasis akrual
kebijakan akuntansi berbasis akrualkebijakan akuntansi berbasis akrual
kebijakan akuntansi berbasis akrual
 
Sosialisasi pengisian form teppa
Sosialisasi pengisian form teppaSosialisasi pengisian form teppa
Sosialisasi pengisian form teppa
 
Penghapusan dan pemusnahan BMD
Penghapusan dan pemusnahan BMDPenghapusan dan pemusnahan BMD
Penghapusan dan pemusnahan BMD
 
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPDProsedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
 
System Requirements SIMDA BMD ver 2.7.0.6
System Requirements SIMDA BMD ver 2.7.0.6System Requirements SIMDA BMD ver 2.7.0.6
System Requirements SIMDA BMD ver 2.7.0.6
 
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
 
Handout ppt pk blu
Handout ppt pk bluHandout ppt pk blu
Handout ppt pk blu
 

Similaire à Sosialisasi PMK Nomor 38/PMK.011/2013

Petunjuk pengisian fp standar
Petunjuk pengisian fp standarPetunjuk pengisian fp standar
Petunjuk pengisian fp standarRoko Subagya
 
PER 03 2022 Faktur Pajak.pptx
PER 03 2022 Faktur Pajak.pptxPER 03 2022 Faktur Pajak.pptx
PER 03 2022 Faktur Pajak.pptxDjonyRosnipa1
 
PPN Pemungutan PPN
 PPN   Pemungutan PPN PPN   Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPNkaromah95
 
PPN Faktur Pajak
PPN   Faktur PajakPPN   Faktur Pajak
PPN Faktur Pajakkaromah95
 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK (BAHAN AJAR 2).pptx
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK (BAHAN AJAR 2).pptxPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK (BAHAN AJAR 2).pptx
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK (BAHAN AJAR 2).pptxauliaannisa44
 
Sosialisasi E Faktur
Sosialisasi E FakturSosialisasi E Faktur
Sosialisasi E Fakturkaromah95
 
tugas perpajakan
tugas perpajakan tugas perpajakan
tugas perpajakan DESTINA21
 
TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK;Lampiran ii per_24_pj_2012
TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK;Lampiran ii per_24_pj_2012TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK;Lampiran ii per_24_pj_2012
TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK;Lampiran ii per_24_pj_2012Roko Subagya
 
Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagiSpt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagiKPP Pratama Kepanjen
 
Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017
Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017
Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017Yulia Ramadiana
 
Paper PENGEMBALIAN PAJAK
Paper PENGEMBALIAN PAJAKPaper PENGEMBALIAN PAJAK
Paper PENGEMBALIAN PAJAKdevieaz
 
Paper PENGEMBALIAN PAJAK
Paper PENGEMBALIAN PAJAKPaper PENGEMBALIAN PAJAK
Paper PENGEMBALIAN PAJAKdevieaz
 
Paper Thomi Irvan
Paper Thomi IrvanPaper Thomi Irvan
Paper Thomi Irvandevieaz
 
Petunjuk pengisian fp
Petunjuk pengisian fpPetunjuk pengisian fp
Petunjuk pengisian fpRoko Subagya
 
Paper Thomi Irvan
Paper Thomi IrvanPaper Thomi Irvan
Paper Thomi IrvanThomi26
 
Alur Pembayaran melalui Pos Persepsi
Alur Pembayaran melalui Pos PersepsiAlur Pembayaran melalui Pos Persepsi
Alur Pembayaran melalui Pos PersepsiMuh Ikram
 
Materi setelah uts
Materi setelah utsMateri setelah uts
Materi setelah utszasunasu
 
9~pmk.03~2018 per
9~pmk.03~2018 per9~pmk.03~2018 per
9~pmk.03~2018 perCombro999
 

Similaire à Sosialisasi PMK Nomor 38/PMK.011/2013 (20)

Petunjuk pengisian fp standar
Petunjuk pengisian fp standarPetunjuk pengisian fp standar
Petunjuk pengisian fp standar
 
PER 03 2022 Faktur Pajak.pptx
PER 03 2022 Faktur Pajak.pptxPER 03 2022 Faktur Pajak.pptx
PER 03 2022 Faktur Pajak.pptx
 
PPN Pemungutan PPN
 PPN   Pemungutan PPN PPN   Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPN
 
PPN Faktur Pajak
PPN   Faktur PajakPPN   Faktur Pajak
PPN Faktur Pajak
 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK (BAHAN AJAR 2).pptx
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK (BAHAN AJAR 2).pptxPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK (BAHAN AJAR 2).pptx
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK (BAHAN AJAR 2).pptx
 
Sosialisasi E Faktur
Sosialisasi E FakturSosialisasi E Faktur
Sosialisasi E Faktur
 
tugas perpajakan
tugas perpajakan tugas perpajakan
tugas perpajakan
 
TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK;Lampiran ii per_24_pj_2012
TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK;Lampiran ii per_24_pj_2012TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK;Lampiran ii per_24_pj_2012
TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK;Lampiran ii per_24_pj_2012
 
Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagiSpt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
 
Tugas fhartika
Tugas fhartikaTugas fhartika
Tugas fhartika
 
Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017
Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017
Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017
 
Paper PENGEMBALIAN PAJAK
Paper PENGEMBALIAN PAJAKPaper PENGEMBALIAN PAJAK
Paper PENGEMBALIAN PAJAK
 
Paper PENGEMBALIAN PAJAK
Paper PENGEMBALIAN PAJAKPaper PENGEMBALIAN PAJAK
Paper PENGEMBALIAN PAJAK
 
Paper Thomi Irvan
Paper Thomi IrvanPaper Thomi Irvan
Paper Thomi Irvan
 
Petunjuk pengisian fp
Petunjuk pengisian fpPetunjuk pengisian fp
Petunjuk pengisian fp
 
Paper Thomi Irvan
Paper Thomi IrvanPaper Thomi Irvan
Paper Thomi Irvan
 
Alur Pembayaran melalui Pos Persepsi
Alur Pembayaran melalui Pos PersepsiAlur Pembayaran melalui Pos Persepsi
Alur Pembayaran melalui Pos Persepsi
 
Pengembalian Pajak
Pengembalian PajakPengembalian Pajak
Pengembalian Pajak
 
Materi setelah uts
Materi setelah utsMateri setelah uts
Materi setelah uts
 
9~pmk.03~2018 per
9~pmk.03~2018 per9~pmk.03~2018 per
9~pmk.03~2018 per
 

Plus de Ahmad Abdul Haq

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...Ahmad Abdul Haq
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...Ahmad Abdul Haq
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingAhmad Abdul Haq
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAhmad Abdul Haq
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO BaruAhmad Abdul Haq
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di AmwayAhmad Abdul Haq
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up IncomeAhmad Abdul Haq
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Ahmad Abdul Haq
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPANAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPNAhmad Abdul Haq
 

Plus de Ahmad Abdul Haq (20)

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador Training
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
 

Sosialisasi PMK Nomor 38/PMK.011/2013

  • 1. Direktorat Peraturan Perpajakan I Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2013 PMK 38/PMK.011/2013 tentang Nilai Lain sebagai DPP: Jasa Pengurusan Transportasi/ Freight Forwarding (JPT/FF)
  • 2. Kerangka Paparan 1.Latar Belakang Singkat 2.Nilai Lain untuk Penyerahan JPT/FF 3.Saat Mulai Berlaku 4.FP yang Terlanjur Diterbitkan dengan DPP Penggantian 5.Pajak Masukan yang Terlanjur Dikreditkan
  • 3. 1. Latar Belakang Singkat 1. Kalangan pengusaha jasa pengurusan transportasi/freight forwarding (JPT/FF) mempermasalahkan perlakuan PPN atas komponen freight charges: a. Apabila tagihan freight charges disampaikan oleh pengusaha angkutan kepada/a.n. pengguna jasa (bukan kepada/a.n. pengusaha JPT/FF), tidak dikenai PPN; b. Apabila tagihan freight charges disampaikan oleh pengusaha angkutan kepada/a.n. pengusaha JPT/FF, pada waktu pengusaha JPT/FF menagihkannya kembali (me-reimburse) kepada pengguna jasa dikenai PPN. Freight charges umumnya merupakan komponen terbesar dari tagihan oleh pengusaha JPT/FF kepada pengguna jasanya. 2. Hal tersebut dipermasalahkan karena antara lain pengusaha JPT/FF menjadi sulit berkompetisi dengan pengusaha jasa pengiriman paket yang pengenaan PPN atas penyerahan jasa pengiriman paketnya telah menggunakan Nilai Lain sebesar 10% x tagihan. 3. DJP dan BKF mengusulkan kepada Menteri Keuangan penetapan DPP Nilai Lain untuk lebih menyetarakan perlakuan PPN antara kedua jenis kegiatan usaha tersebut.
  • 4. 2. Nilai Lain untuk Penyerahan JPT/FF 1. Untuk lebih menyetarakan perlakuan PPN antara kegiatan usaha JPT/FF dan kegiatan usaha jasa pengiriman paket— yang pengenaan PPN atas penyerahan jasa pengiriman paketnya telah menggunakan Nilai Lain sebesar 10% x tagihan—, dirancang RPMK yang menetapkan DPP Nilai Lain untuk kegiatan usaha JPT/FF. 2. Menteri Keuangan menetapkan DPP untuk penyerahan JPT/FF, yang di dalam tagihannya terdapat komponen freight charges, sebesar 10% x tagihan.
  • 5. 2. Nilai Lain untuk Penyerahan JPT/FF (lanjutan) 3. Pasal 2 huruf m PMK Nomor 38/PMK.011/2013: “Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut: m. untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.” tagih v menagih menagih v 1. meminta (memperingatkan, mendesak) supaya membayar (utang, pajak, iuran, dsb); 2. menuntut atau menggugat supaya melaksanakan janji (pernyataan dsb); 3. objek hukum yang harus diterima kreditur dari debitur; tagihan n 1. hasil menagih; 2. uang dsb yang harus ditagih; (Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat, halaman 1374)
  • 6. 3. Saat Mulai Berlaku PMK 38/PMK.011/2013 mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2013.
  • 7. 4. FP yang Terlanjur Diterbitkan dengan DPP Penggantian 1. Tata cara penggantian Faktur Pajak sesuai dengan PER-13/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan PER-65/PJ/2010: a. Penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak Pengganti dilaksanakan seperti penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak yang biasa. b. Faktur Pajak Pengganti diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri dengan Faktur Pajak yang diganti. c. Faktur Pajak Pengganti dibubuhi cap yang mencantumkan Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak yang diganti. d. Penerbitan Faktur Pajak Pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk membetulkan SPT Masa PPN pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak tersebut. e. Faktur Pajak Pengganti dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada: 1) Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti, dengan mencantumkan nilai setelah penggantian; dan 2) Masa Pajak diterbitkannya Faktur Pajak Pengganti tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN dan PPn BM, untuk menjaga urutan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak. f. Pelaporan Faktur Pajak Pengganti pada SPT Masa PPN Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf e harus mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti pada kolom yang telah ditentukan.
  • 8. 4. FP yang Terlanjur Diterbitkan dengan DPP Penggantian (lanjutan) 2. Tata cara penggantian Faktur Pajak sesuai dengan PER-24/PJ/2012: a. Penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak Pengganti dilaksanakan seperti penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak yang biasa. b. Faktur Pajak Pengganti diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri dengan Faktur Pajak yang diganti. c. Faktur Pajak Pengganti tetap menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang sama dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti, sedangkan tanggal Faktur Pajak Pengganti diisi dengan tanggal pada saat Faktur Pajak Pengganti dibuat. d. Faktur Pajak Pengganti dibubuhi cap yang mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak serta tanggal Faktur Pajak yang diganti. e. Penerbitan Faktur Pajak Pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk membetulkan SPT Masa PPN pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak tersebut. f. Faktur Pajak Pengganti dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti dengan mencantumkan nilai dan/atau keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya setelah penggantian. g. Pelaporan Faktur Pajak Pengganti pada SPT Masa PPN harus mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti pada kolom yang telah ditentukan.
  • 9. 5. Pajak Masukan yang Terlanjur Dikreditkan 1. Penetapan Nilai Lain untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi/freight forwarding yang di dalam tagihannya terdapat komponen freight charges berkonsekuensi pada tidak dapat dikreditkannya Pajak Masukan yang terkait dengan penyerahan JPT/FF yang dikenai PPN dengan DPP Nilai Lain 2. Oleh karena itu, dalam PKP JPT/FF terlanjur mengkreditkan Pajak Masukan yang terkait dengan penyerahan JKP yang dikenai PPN dengan DPP berupa Nilai Lain tersebut, PKP JPT/FF harus membetulkan klaim Pajak Masukan yang terkait dengan penyerahan JKP tersebut sejak 1 Maret 2013 yang telah dikreditkannya.