Presentasi AEC 2015 dan IKM

1. ASEAN Economic Community dan
Pemberdayaan Industri Kecil dan
Menengah
Disampaikan oleh :
Tim Presentasi Ditjen IKM Wilayah I

2. • Kriteria Usaha Kecil yaitu :
a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima
ratus juta rupiah).
Pasal 6 ayat (2)
• Kriteria Usaha Menengah yaitu :
a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima
puluh milyar rupiah).
Pasal 6 ayat (3)
Definisi Industri Kecil dan Menengah
UU no. 20 tahun 2008
tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah
• Kriteria Usaha Kecil memiliki 5 – 19 orang tenaga kerja
• Kriteria Usaha Menengah memiliki 20 – 99 orang tenaga kerja
Badan Pusat Statistik
Berdasarkan jumlah
tenaga kerja

3. Kondisi Industri Kecil dan Menengah Indonesia
Penyebaran Unit Usaha
Jawa Luar Jawa
70%
30%
Perkembangan dari tahun 2010-2012
2010 2011 2012
2,758,222
3,003,995
3,234,769
Unit Usaha (unit)
6,833,456 6,906,177
8,043,645
Tenaga Kerja (orang)
295,515 313,236
443,304
Nilai Produksi (Milyar Rupiah)
(963,383)
(2,271,386)
Sumber : Badan Pusat Statistik

4. Ekspor Industri Kecil dan Menengah
Kontribusi ekspor IKM terhadap ekspor industri nasional pada tahun 2010 – 2013
98,015
122,188
116,145 113,030
15,511 16,577 17,590 18,602
2010 2011 2012 2013
Ekspor IKM Ekspor Industri Nasional
*) dalam juta US$
15.83 % 13.57 %
15.14 % 16.46%
Persentase terhadap ekspor industri nasional
Sumber : Badan Pusat Statistik

5. Produk Domestik Bruto Industri Kecil dan Menengah
Kontribusi PDB IKM terhadap PDB industri pada tahun 2010 – 2013
549.8
576.0
598.6
186.5 193.8 203.4 212.9
621.2
2010 2011 2012 2013
PDB IKM PDB Industri
*) dalam triliun rupiah
33.91 % 33.65%
33.97 %
34.27%
Persentase terhadap PDB industri
Sumber : Badan Pusat Statistik

6. ASEAN Economic Community 2015
Pada KTT ASEAN ke-9 di Bali, Indonesia
tahun 2003, menyepakati pembentukan
komunitas ASEAN, salah satunya dalam
bidang Ekonomi (ASEAN Economic
Community). Untuk pembentukan AEC
pada tahun 2015, ASEAN menyepakati
perwujudannya diarahkan pada integrasi
ekonomi kawasan yang implementasinya
mengacu pada AEC Blueprint.
4 pilar utama AEC :
1. Menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal
2. Kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi
3. Kawasan dengan pngembangan ekonomi yang merata
4. Kawasan yang terintegrasi penuh dengan perekonomian global
Tentang kesiapan menghadapi
AEC 2015, Indonesia berada di
urutan 5 dari 10 negara ASEAN
menurut World Economic Forum
diukur dari 12 pilar pendukung
perekonomian negara.
Sumber : The Global Competitives Index 2013-2014

7. Peluang ASEAN Economic Community 2015
1. Manfaat Integrasi Ekonomi
Pembukaan dan pembentukan pasar yang lebih besar, dorongan peningkatan
efisiensi dan daya saing, pembukaan penyerapan tenaga kerja di kawasan ASEAN
akan meningkatkan kesejahteraan seluruh negara di kawasan.
2. Pasar Potensial Dunia
Kawasan ASEAN merupakan kawasan dengan jumlah penduduk terbesar no. 3 di
dunia setelah Cina dan India
3. Negara Pengekspor
Negara-negara di ASEAN merupakan negara pengekspor komoditas baik berbasis
SDA maupun SDM
4. Negara Tujuan Investor
Pasar yang cukup besar dan posisi sebagai basis produksi merupakan faktor
pendukung ASEAN sebagai kawasan yang menarik bagi investor.
Sumber: Menuju ASEAN Economic Community 2015, Kementerian Perdagangan

8. Peluang ASEAN Economic Community 2015 (2)
4. Daya Saing
Liberalisasi perdagangan akan menjamin kelancaran arus bahan
baku dan bahan jadi di kawasan ASEAN, dan akan mendorong
produsen memproduksi dan mendistribusikan barang yang
berkualitas secara efisien.
5. Sektor Jasa yang Terbuka
Pengembangan sektor jasa dapat dibuka seluas-luasnya terutama
Pariwisata, Kesehatan, Penerbangan, e-ASEAN, logistik. Jumlah
tenaga kerja yang besar juga faktor potensial bagi Indonesia
sebagai basis produksi.
6. Aliran Modal
Prospek perekonomian yang baik, kawasan yang menjanjikan
untuk menjadi tujuan penanaman modal global.
Sumber: Menuju ASEAN Economic Community 2015, Kementerian Perdagangan

9. Tantangan ASEAN Economic Community
1. Laju Peningkatan Ekspor dan Impor
Kinerja ekspor 2004-2008, Indonesia merupakan negera pengekspor ke-4
setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand serta pengimpor terbesar ke tiga
setelah Singapura dan Malaysia.
2. Laju Inflasi
Laju inflasi Indonesia masih tergolong tinggi di ASEAN
3. Dampak Negatif Arus Modal yang lebih bebas
Pembalikan arus modal secara tiba-tiba (hot money) memberikan
ketidakpastian dalam perekonomian, selain itu aliran modal yang lebih
bebas memungkinkan modal terkonsentrasi di negara yang secara investasi
paling menarik.
4. Kesamaan Produk
Kesamaan keunggulan komparatif kawasan ASEAN khususnya di sektor
pertanian, produk karet, produk berbasis kayu, dan elektronik.
Sumber: Menuju ASEAN Economic Community 2015, Kementerian Perdagangan

10. Tantangan ASEAN Economic Community (2)
5. Daya Saing Sektor Prioritas Terintegrasi
Indonesia memiliki keunggulan terbatas di sektor tekstil,
elektronik, mineral, mesin-mesin, produk kimia, karet, dan
kertas.
6. Daya Saing SDM
Kemampuan bersaing SDM Indonesia harus ditingkatkan
secara formal maupun informal. Pada Global
Competitiveness Index, Indonesia menduduki peringkat
paling buncit di ASEAN dalam hal efisiensi pasar tenaga
kerja, dan merupakan ancaman nyata akan membanjirnya
tenaga kerja dari luar ke Indonesia pada saat AEC
diberlakukan.
Sumber: Menuju ASEAN Economic Community 2015, Kementerian Perdagangan

11. Dampak AEC 2015 bagi IKM
• Membanjirnya produk-produk dari luar
Indonesia yang mengancam produk-produk
IKM Indonesia.
• IKM akan menjadi solusi mengatasi
pengangguran yang terjadi akibat diterapkannya
AEC 2015.
• Terbukanya pasar baru bagi produk-produk
IKM dari Indonesia.

12. Industri Kecil dan Menengah dalam UU no. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
Tujuan Pemberdayaan IKM
(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dan pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah untuk mewujudkan Industri kecil dan Industri
menengah yang
a. berdaya saing;
b. berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri nasional;
c. berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja; dan menghasilkan barang dan/atau Jasa Industri untuk diekspor. Pasal 72 ayat (1)
(2) Untuk mewujudkan
Industri kecil dan
Industri menengah
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) dilakukan:
a. perumusan
kebijakan;
b. penguatan
kapasitas
kelembagaan; dan
c. pemberian fasilitas.
Pasal 72 ayat (2)
Dalam rangka merumuskan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a, Menteri
menetapkan prioritas pengembangan Industri kecil dan Industri menengah dengan mengacu paling sedikit
kepada:
a. sumber daya Industri daerah;
b. penguatan dan pendalaman struktur Industri nasional;
c. perkembangan ekonomi nasional dan global. Pasal 73
(1) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b paling
sedikit dilakukan melalui:
a. peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis,
tenaga penyuluh lapangan, serta konsultan Industri kecil dan Industri menengah; dan
b. kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi
Industri dan asosiasi profesi terkait.
Pasal 74 ayat (1)
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan penguatan
kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 74 ayat (2)
(1) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk:
a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
b. bantuan dan bimbingan teknis;;
c. bantuan Bahan Baku dan bahan penolong;
d. bantuan mesin atau peralatan;
e. pengembangan produk;
f. bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau;
g. bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran;
h. akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru;
i. penyediaan Kawasan Industri untuk Industri kecil dan Industri menengah yang berpotensi
mencemari lingkungan; dan/atau
j. pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara Industri kecil dengan
Industri menengah, Industri kecil dengan Industri besar, dan Industri menengah dengan Industri
besar, serta Industri kecil dan Industri menengah dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip
saling menguntungkan.
Pasal 75 ayat (1)
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pemberian fasilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 75 ayat (2)
Ketentuan lebih lanjut
mengenai pelaksanaan
penguatan kapasitas
kelembagaan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 74 dan
pemberian fasilitas
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 75 diatur
dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 76

13. Penguatan IKM menghadapi AEC 2015
• Secara keseluruhan, seluruh ide dan program pengembangan IKM yang
telah dimulai semenjak penetapan Perpres 28 tahun 2008 tentang
kebijakan Industri nasional sudah cukup baik, namun belum optimal.
• Belum optimalnya program ini disebabkan belum adanya peta panduan
jangka panjang mengenai arah dan kebijakan industri nasional, terutama
IKM.
• Pengesahan UU Perindustrian yang baru diharapkan dapat memberikan
solusi melalui perancangan Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional (Bab III, pasal 8-11), yang akan membuat pengembangan Industri
nasional menjadi lebih terarah.
• Selain itu, Prioritas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah yang
ditetapkan oleh menteri dapat dijadikan pedoman mengenai fokus
dukungan dan pembinaan untuk pelaku Industri Kecil dan Menengah.

14. Penguatan IKM menghadapi AEC 2015 (2)
• Perlu diperkuat koordinasi antara lembaga pemerintah, institusi
akademis, lembaga penelitian, dunia usaha.
▫ Ketiga lembaga ini bekerja sama untuk menentukan peta panduan
jangka panjang pengembangan IKM di Indonesia, selain itu dapat
dilakukan pembagian tugas antara lain:
Ditjen IKM, Kemenkop UKM memperkuat pelaku IKM dari sisi teknis
SDM, kebijakan, dan pembiayaan. Kementerian Perdagangan dari sisi
pemasaran produk.
Dunia usaha (industri besar) menjadi konsumen produk IKM, bapak
angkat, dan memberi masukan mengenai dukungan apa yang perlu
diberikan dalam setiap fase usaha, mulai dari kecil, menengah, hingga
sedang.
Lembaga akademis dan atau lembaga penelitian melakukan penelitian
dan pengembangan komoditas tertentu dan mendiseminasikan hasil
pengetahuan tersebut kepada para pelaku industri kecil dan menengah.
• Perkuatan Kapasitas Kelembagaan Bagi IKM ini telah diakomodir
dalam UU Perindustrian pasal 74 ayat 1 dan 2.

15. Kesimpulan
• ASEAN Economic Community tahun 2015
memberikan peluang dan tantangan nyata kepada
pelaku IKM di Indonesia.
• UU Perindustrian yang baru pada dasarnya telah
memberikan fondasi yang kuat mengenai apa yang
harus dilakukan dan bagaimana cara untuk
memperkuat sektor perindustrian di dalam negeri.
• Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UU
Perindustrian perlu segera disahkan untuk segera
mengantisipasi pelaksanaan AEC 2015.