1. Dokumen tersebut merangkum kebijakan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang sistem penilaian yang mencakup sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja yang dinilai untuk meningkatkan kinerja PNS.

1. 4/4/2013
1
KEBIJAKAN PENILAIAN PRESTASI
KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011)
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
2013
Created by aba subagja
1. Penataan Struktur Birokrasi;
2. Penataan Jumlah dan
distribusi PNS;
9 PROGRAM PERCEPATAN RB
MENUJU BIROKRASI YANG
BERSIH DAN MELAYANI
• Melakukan Evaluasi jabatan
• Memanfaatkan assessment center untuk
pengukuran kompetensi jabatan,
penempatan dalam jabatan dan
• Melakukan Evaluasi jabatan
• Memanfaatkan assessment center untuk
pengukuran kompetensi jabatan,
penempatan dalam jabatan dan
Penataan Sistem Manajemen dalam
rangka Reformasi Birokrasi
3. Sistem Seleksi CPNS dan
Promosi PNS secaraTerbuka;
4. Profesionalisasi PNS;
5. Pengembangan Sistem
Elektronik Pemerintah (E-
Government);
6. Penyederhanaan Perizinan
Usaha;
penempatan dalam jabatan, dan
pengembangan pegawai
• Menyusun uraian jabatan
• Menyusun profil kompetensi pegawai
• Menyusun standar kompetensi jabatan
• Menyusun job grading dan job pricing
• Menerapkan sistem penilaian kinerja,
• Menata sistem pemberian tunjangan
kinerja/remunerasi
penempatan dalam jabatan, dan
pengembangan pegawai
• Menyusun uraian jabatan
• Menyusun profil kompetensi pegawai
• Menyusun standar kompetensi jabatan
• Menyusun job grading dan job pricing
• Menerapkan sistem penilaian kinerja,
• Menata sistem pemberian tunjangan
kinerja/remunerasi
7. Peningkatan transparansi dan
akuntabilitas aparatur;
8. Peningkatan Kesejahteraan
Pegawai Negeri;
9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas,
Sarana dan Prasarana Kerja
Pegawai Negeri.
j
• Mengembangkan sistem pengadaan dan
seleksi
• Membangun/mengembangkan database
pegawai
• Mengembangkan pola karir berdasarkan
kompetensi: penempatan, rotasi, mutasi
dan promosi
j
• Mengembangkan sistem pengadaan dan
seleksi
• Membangun/mengembangkan database
pegawai
• Mengembangkan pola karir berdasarkan
kompetensi: penempatan, rotasi, mutasi
dan promosi

2. 4/4/2013
2
9 PROGRAM PERCEPATAN RB
MENUJU BIROKRASI YANG
BERSIH DAN MELAYANI
1) PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI
JABATAN;
2) PENINGKATAN KEMAMPUAN PNS
BERBASIS KOMPETENSI;
3) SISTEM NASIONAL DIKLAT BERBASIS
KOMPETENSI;
4) PENEGAKKAN ETIKA DAN DISIPLIN
1) PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI
JABATAN;
2) PENINGKATAN KEMAMPUAN PNS
BERBASIS KOMPETENSI;
3) SISTEM NASIONAL DIKLAT BERBASIS
KOMPETENSI;
4) PENEGAKKAN ETIKA DAN DISIPLIN4) PENEGAKKAN ETIKA DAN DISIPLIN
PNS;
5) SERTIFIKASI KOMPETENSI PNS;
6) MUTASI DAN ROTASI SESUAI
KOMPETENSI SECARA PERIODIK;
7) PENGUKURAN KINERJA
INDIVIDU;
8) PENGUTAN JABATAN FUNGSIONAL :
PENAMBAHAN JUMLAH JABATAN
4) PENEGAKKAN ETIKA DAN DISIPLIN
PNS;
5) SERTIFIKASI KOMPETENSI PNS;
6) MUTASI DAN ROTASI SESUAI
KOMPETENSI SECARA PERIODIK;
7) PENGUKURAN KINERJA
INDIVIDU;
8) PENGUTAN JABATAN FUNGSIONAL :
PENAMBAHAN JUMLAH JABATAN
PROFESIONALISME PEGAWAI
NEGERI SIPIL
PENAMBAHAN JUMLAH JABATAN
FUNGSIONAL;
PENETAPAN POLA KARIER JABATAN
FUNGSIONAL;
PENINGKATAN KEMAMPUAN
JABATAN FUNGSIONAL;
PENINGKATANTUNJANGAN
JABATAN FUNGSIONAL
PENAMBAHAN JUMLAH JABATAN
FUNGSIONAL;
PENETAPAN POLA KARIER JABATAN
FUNGSIONAL;
PENINGKATAN KEMAMPUAN
JABATAN FUNGSIONAL;
PENINGKATANTUNJANGAN
JABATAN FUNGSIONAL
1.Untuk mewujudkan pembinaan PNS
berdasar sistem penilaian prestasi
1.Untuk mewujudkan pembinaan PNS
berdasar sistem penilaian prestasiberdasar sistem penilaian prestasi
kerja dan sistem karier yang lebih
baik
2.Sistem penilaian pekerjaan
berdasar sistem penilaian prestasi
kerja dan sistem karier yang lebih
baik
2.Sistem penilaian pekerjaan
4
sebagaimana diatur dalam PP Nomor
10 tahun 1979 memiliki kelemahan,
yaitu mengutamakan penilaian prilaku
sebagaimana diatur dalam PP Nomor
10 tahun 1979 memiliki kelemahan,
yaitu mengutamakan penilaian prilaku

3. 4/4/2013
3
Proses penilaianProses penilaian
Penilaian
Prestasi
Kerja
secara sistematis yang
dilakukan oleh
Pejabat Penilai
terhadap Sasaran
K j P i d
secara sistematis yang
dilakukan oleh
Pejabat Penilai
terhadap Sasaran
K j P i dKerja Pegawai dan
Prilaku Kerja PNS.
Kerja Pegawai dan
Prilaku Kerja PNS.
untuk menjamin objektivitas dalam pembinaan
TUJUAN
untuk menjamin objektivitas dalam pembinaan
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi
kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada
sistem prestasi kerja
objektif;
PRINSIP
6
objektif;
terukur;
akuntabel;
partisipasi;
transparan.

4. 4/4/2013
4
1. SKP (Sasaran Kerja Pegawai)
dengan bobot 60 %
2. Perilaku kerja PNS, denganj , g
bobot 40 %
7
1. Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan Rencana Kerja
Tahunan.
2 SKP disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai
1. Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan Rencana Kerja
Tahunan.
2 SKP disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai2. SKP disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai.
3. SKP memuat:
• kegiatan tugas pokok jabatan,
• target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian
4. SKP bersifat nyata dan dapat diukur.
5 Nilai bobot kegiatan didasarkan pada tingkat kesulitan dan
2. SKP disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai.
3. SKP memuat:
• kegiatan tugas pokok jabatan,
• target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian
4. SKP bersifat nyata dan dapat diukur.
5 Nilai bobot kegiatan didasarkan pada tingkat kesulitan dan
8
5. Nilai bobot kegiatan didasarkan pada tingkat kesulitan dan
prioritas
6. Jumlah bobot keseluruhan 100.
7. SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari.
5. Nilai bobot kegiatan didasarkan pada tingkat kesulitan dan
prioritas
6. Jumlah bobot keseluruhan 100.
7. SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari.

5. 4/4/2013
5
Aspek yang dinilai dalam SKP denganp y g g
bobot 60 % :
9
Setiap tingkah laku,Setiap tingkah laku,
Perilaku
kerja
Setiap tingkah laku,
sikap atau tindakan
yang dilakukan atau
tidak melakukan
sesuatu yang seharusnya
dil k k i d
Setiap tingkah laku,
sikap atau tindakan
yang dilakukan atau
tidak melakukan
sesuatu yang seharusnya
dil k k i ddilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan

6. 4/4/2013
6
PERILAKU KERJA PNS DENGAN
BOBOT 40 % :
1.ORIENTASI PELAYANAN.
2.INTEGRITAS.
3.KOMITMEN.
4.DISIPLIN.
5.KERJASAMA.
6.KEPEMIMPINAN.
11
il i i k jNilai prestasi kerja :
(1)91 – ke atas : sangat baik
(2)76 – 90 : baik
(3)61 – 75 : cukup
12
(3)61 75 : cukup
(4)51 – 60 : kurang
(5)50 ke bawah : buruk

7. 4/4/2013
7
1.tugas tambahan yang berkaitan1.tugas tambahan yang berkaitan1.tugas tambahan yang berkaitan
dengan tugas pokok jabatan, hasilnya
dinilai sebagai bagian dari capaian
SKP.
2 kreativitas yang bermanfaat bagi
1.tugas tambahan yang berkaitan
dengan tugas pokok jabatan, hasilnya
dinilai sebagai bagian dari capaian
SKP.
2 kreativitas yang bermanfaat bagi
13
2.kreativitas yang bermanfaat bagi
organisasi hasilnya dinilai sebagai
bagian dari capaian SKP.
2.kreativitas yang bermanfaat bagi
organisasi hasilnya dinilai sebagai
bagian dari capaian SKP.
1. Penilaian SKP dilakukan dengan
membandingkan realisasi kerja denganmembandingkan realisasi kerja dengan
target dari aspek kuantitas, kualitas,
waktu dan/atau biaya, dikalikan dengan
bobot kegiatan
2. Penilaian perilaku kerja dilakukan
pengamatan sesuai kriteria yang telah
14
ditetapkan
3. Penilaian prestasi kerja dilakukan
dengan cara menggabungkan penilaian
SKP dengan penilaian perilaku kerja.

8. 4/4/2013
8
XII. SANGSI
APABILA TIDAK MENCAPAI SASARAN KERJA
PEGAWAI YANG DITETAPKAN (PP NO. 53 THN
2010
XII. SANGSI
APABILA TIDAK MENCAPAI SASARAN KERJA
PEGAWAI YANG DITETAPKAN (PP NO. 53 THN
2010
(1) Hukuman Disiplin Sedang : apabila pencapaian
sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai
25% s.d. 50%.
15
(2) Hukuman Disiplin Berat : apabila pencapaian
sasaran kerja pegawai pada akhir tahun
kurang dari 25%.
1. Penilaian Prestasi Kerja PNS dimaksudkan untuk
mewujudkan PNS yang profesional dan berkinerja dalam
rangka mendukung reformasi birokrasi.
2. Penerapan Penilaian Prestasi Kerja PNS akan
di k /dii l ik l i l 1 J i
1. Penilaian Prestasi Kerja PNS dimaksudkan untuk
mewujudkan PNS yang profesional dan berkinerja dalam
rangka mendukung reformasi birokrasi.
2. Penerapan Penilaian Prestasi Kerja PNS akan
di k /dii l ik l i l 1 J iditerapkan/diimplementasikan mulai tanggal 1 Januari
2014.
3. Agar alam pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif
dilingkungan instansi masing-masing, diharapkan kepada
pimpinan instansi mempersiapkan langkah-langkah yang
diperlukan untuk menerapkan sistem penilaian prestasi
kerja sesuai dengan PP No. 46 tahun 2011.
diterapkan/diimplementasikan mulai tanggal 1 Januari
2014.
3. Agar alam pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif
dilingkungan instansi masing-masing, diharapkan kepada
pimpinan instansi mempersiapkan langkah-langkah yang
diperlukan untuk menerapkan sistem penilaian prestasi
kerja sesuai dengan PP No. 46 tahun 2011.
4. Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara
menggabungkan penilaian SKP dengan penilaian perilaku
kerja.
5. Sebelum diberlakukan maka pada saat ini setiap instansi
sudah mulai melakukan simulasi dan mewajibkan PNS di
lingkungannya mengisi Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
4. Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara
menggabungkan penilaian SKP dengan penilaian perilaku
kerja.
5. Sebelum diberlakukan maka pada saat ini setiap instansi
sudah mulai melakukan simulasi dan mewajibkan PNS di
lingkungannya mengisi Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

9. 4/4/2013
9
Selamat dan Sukses
Created by aba subagja
17