PENGGABUNGAN

Suria Nataadmadja & Associates

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN
Pendidikan Khusus Profesi Advokat
Imran Ganie Education bekerjasama dengan 74 Law Institute

Oleh:
Suria Nataadmadja, S.H., LL.M.
Adi Febrianto Sudrajat, S.H.

I. PENGGABUNGAN
“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan
atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada
yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan
diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan
dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri
berakhir karena hukum” Pasal 1 butir 9 UU PT dikenal juga dengan istilah
Merger

II. PELEBURAN
“Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau
lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang
karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan
diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena
hukum.” Pasal 1 butir 10 UU PT dikenal juga dengan istilah Konsolidasi


III. PENGAMBILALIHAN
“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan
hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham
Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas
Perseroan tersebut” Pasal 1 butir 11 UU PT, dikenal juga dengan istilah
Akuisisi

IV. PEMISAHAN
“Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan
untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan
pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau
lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum
kepada satu Perseroan atau lebih.” Pasal 1 butir 12 UU PT, dikenal juga
dengan istilah spin off

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU
PT) pada Pasal 1, 21, 29, 30, 62, 66, 87, 89, 122 s.d. 137
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998
Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan
Terbatas
Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank
Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan
Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan
Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-
52/PM/1997 Tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha
Perusahaan Publik atau Emiten

Berdasarkan Pasal 126 ayat (1) UU PT perbuatan hukum
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan wajib
memperhatikan kepentingan:
1.Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan

2.Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan

3.Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha

Berdasarkan Pasal 126 ayat (2) UU PT pemegang saham yang tidak
setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan,
Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan boleh menggunakan
haknya untuk meminta Perseroan agar sahamnya dibeli dengan
harga wajar sebagaiman dimaksud dalam Pasal 62 UU PT


Akibat dari perbuatan hukum penggabungan sebagai berikut:
1. Penggabungan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan berakhir
karena hukum, Pasal 122 ayat (1)
2. Berakhirnya Perseroan terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu,
Pasal 122 ayat (2)
3. Dalam hal berakhirnya Perseroan, menurut Pasal 122 ayat (3):

a. aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena
hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan;
b. pemegang saham Perseroan yang menggabungkan diri karena hukum
menjadi pemegang saham Perseroan yang menerima Penggabungan;
dan
c. Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum
terhitung sejak tanggal Penggabungan mulai berlaku.


A+B=B
A+B=B, perseroan A bubar demi hukum tanpa diikuti proses
likuidasi. Semua aktiva dan pasiva yang dimiliki oleh perseroan
A beralih kepada perseroan B. Pemegang saham perseroan A
menjadi pemegang saham perseroan B. Segala izin-izin usaha
dan operasional perseroan A beralih pada perseroan B,
walaupun demikian perlu ada penyesuaian berdasarkan
peraturan perundang-undangan. B adalah Perseroan yang
menerima Penggabungan/ surviving company

Pasal 123 ayat (2) mengenai Rancangan Penggabungan memuat
sekurang-kurangnya:
1.nama dan tempat kedudukan dari setiap Perseroan yang akan
melakukan Penggabungan;
2.alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan melakukan
Penggabungan dan persyaratan Penggabungan;
3.tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan yang
menggabungkan diri terhadap saham Perseroan yang menerima
Penggabungan;
4.rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan yang menerima
Penggabungan apabila ada;
5.laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari
setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;


6. rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perseroan
yang akan melakukan Penggabungan
7. neraca proforma Perseroan yang menerima Penggabungan sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
8. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan
Komisaris, dan karyawan Perseroan yang akan melakukan
Penggabungan diri;
9. cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan
menggabungkan diri terhadap pihak ketiga;
10. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap
Penggabungan Perseroan;
11. nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium
dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
yang menerima Penggabungan;


12. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan;
13. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang
dicapai dari setiap Perseroan yang akan melakukan;
14. kegiatan utama setiap Perseroan yang melakukan
Penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun
buku yang sedang berjalan; dan
15. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang
berjalan yang mempengaruhi kegiatan Perseroan yang akan
melakukan Penggabungan.


1. Direksi Perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima Penggabungan
menyusun rancangan Penggabungan, Pasal 123 ayat (1)
2. Rancangan Penggabungan, Pasal 123 ayat (2)
3. Rancangan Penggabungan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dari
setiap Perseroan diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapat
persetujuan, Pasal 123 ayat (3)
4. RUPS di masing-masing Perseroan yang akan Merger sesuai dengan Pasal 127
ayat (1), memperhatikan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 terkait sahnya
RUPS
5. Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan wajib mengumumkan
ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan
mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan
melakukan Penggabungan, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sebelum pemanggilan RUPS. Pasal 127 ayat (2). Pengumuman memuat juga
pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan
Penggabungan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai
tanggal RUPS diselenggarakan. Pasal 127 ayat (3)

6. Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman
mengenai Penggabungan sesuai dengan rancangan tersebut, Pasal 127
ayat (4). Apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak mengajukan
keberatan, kreditor dianggap menyetujui Penggabungan Pasal 127 ayat
(5)
7. Dalam hal keberatan kreditor sampai dengan tanggal diselenggarakan
RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus
disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Pasal 127 ayat (6)
8. Selama penyelesaian belum tercapai, Penggabungan tidak dapat
dilaksanakan Pasal 127 ayat (7)
9. Rancangan Penggabungan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam
akta Penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa
Indonesia. Pasal 128 ayat (1)


10. Berdasarkan Pasal 129 ayat (1) dan (2), Salinan akta Penggabungan
Perseroan dilampirkan pada:
a. pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); atau
b. penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran
dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3)
10. Dalam hal Penggabungan Perseroan tidak disertai perubahan anggaran
dasar, salinan akta Penggabungan harus disampaikan kepada Menteri untuk
dicatat dalam daftar Perseroan.
11. Berdasarkan Pasal 132, Ketentuan Pasal 29 (mengenai daftar perseroan,)
dan Pasal 30 (mengenai Pengumuman di Tambahan Berita Negara, 14 hari
setelah diterimanya Pemberitahuan) berlaku juga bagi Penggabungan
Perseroan.
12. Direksi Perseroan yang menerima Penggabungan wajib mengumumkan
hasil Penggabungan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih dalam jangka
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya
Penggabungan, Pasal 133 ayat (1)

CONTOH ILUSTRASI JADWAL WAKTU PENGGABUNGAN

Persetujuan
Kemenhukham:
Nota •Perubahan AD surviving
•Penandatangan Akta company
Kesepahaman
Merger
Direksi Merging •Pendaftaran AD surviving
•Penyampaian
dan Surviving company pada Daftar
Company Perubahan AD Ke
Kemenhukham Perseroan
membuat draft
•Batas akhir Pengesahan •Merger berlaku efektif
rencana merger
AD oleh Kemenhukham
Pengumuman
hasil merger +- 1
Dewan Pemanggila hari dalam surat
Komisaris n RUPS kabar harian (Psl.
menyetujui Psl. 82 (1) 133 (1) UUPT)
Rencana
Merger

30 hari
Maksimum 60 hari Maksimum 30 hari
14-30 hari

14 hari 14 hari 14 hari

Pengumuman
Pengumuman AD pada
rencana Tambahan
merger +- 1 Batas Akhir
Kreditur Berita Negara
31 hari di surat Keputusan Aplikasi Izin Usaha
menyampai (Psl 30 (2)
Desember kabar harian & RUPS Merger ke BKPM dan
kan UUPT)
Pengumuman •Eksekusi mendapatkan Izin Usaha
pada karyawan keberatan Merger; atau Izin Prinsip Merger
Tutup
(Psl. 127 (2) atas •Perubahan dari BKPM tidak lebih dari
Buku
UUPT) rencana Anggaran Dasar 14 hari
Laporan
merger tentang Merger
Keuangan
(Psl 127 (4)
utk
UUPT)
Laporan
Merger


Akibat dari perbuatan hukum Peleburan sebagai berikut:
1. Peleburan mengakibatkan Perseroan yang meleburkan diri berakhir
karena hukum, Pasal 122 ayat (1)
2. Berakhirnya Perseroan terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu,
Pasal 122 ayat (2)
3. Dalam hal berakhirnya Perseroan, menurut Pasal 122 ayat (3):

a. aktiva dan pasiva Perseroan yang meleburkan diri beralih karena
hukum kepada Perseroan hasil Peleburan;
b. pemegang saham Perseroan yang menggabungkan diri karena hukum
menjadi pemegang saham Perseroan hasil Peleburan; dan
c. Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung
sejak tanggal Peleburan mulai berlaku.


Pasal 123 ayat (2) mengenai Rancangan Peleburan memuat
sekurang-kurangnya:
1.nama dan tempat kedudukan dari setiap Perseroan yang akan
melakukan Peleburan;
2.alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan melakukan
Peleburan dan persyaratan Peleburan;
3.tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan yang
melakukan Peleburan terhadap saham Perseroan hasil Peleburan;
4.Rancangan anggaran dasar perseroan hasil peleburan apabila
ada;
5.laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir
dari setiap Perseroan yang akan melakukan Peleburan;


6. rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perseroan
yang akan melakukan Peleburan
7. neraca proforma Perseroan hasil Peleburan sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
8. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi,
Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang akan melakukan
Peleburan;
9. cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan
melakukan Peleburan terhadap pihak ketiga;
10. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap
Peleburan Perseroan;
11. nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium
dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
yang menerima Peleburan;

12. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Peleburan;
13. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang
dicapai dari setiap Perseroan yang akan melakukan
Peleburan;
14. kegiatan utama setiap Perseroan yang melakukan Peleburan
dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang
berjalan; dan
15. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang
berjalan yang mempengaruhi kegiatan Perseroan yang akan
melakukan Peleburan.


Pasal 124 UU PT menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123
mutatis mutandis berlaku bagi Perseroan yang meleburkan diri maka proses peleburan
perseroan sebagai berikut:
1.Direksi Perseroan yang akan meleburkan diri menyusun rancangan Peleburan, Pasal 123
ayat (1)
2.Rancangan Peleburan, Pasal 123 ayat (2)

3.Rancangan Peleburan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dari setiap
Perseroan diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapat persetujuan, Pasal 123
ayat (3)
4.RUPS di masing-masing Perseroan yang akan melebur sesuai dengan Pasal 127 ayat (1),
memperhatikan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 terkait sahnya RUPS
5.Direksi Perseroan yang akan melakukan Peleburan wajib mengumumkan ringkasan
rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis
kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Peleburan, dalam jangka waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, Pasal 127 ayat (2).
Pengumuman memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat
memperoleh rancangan Peleburan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal
pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan, Pasal 127 ayat (3)


mengenai Peleburan sesuai dengan rancangan tersebut, Pasal 127 ayat
(4). Apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak mengajukan
keberatan, kreditor dianggap menyetujui Peleburan Pasal 127 ayat (5)
8. Selama penyelesaian belum tercapai, Peleburan tidak dapat dilaksanakan
Pasal 127 ayat (7)
9. Rancangan Peleburan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta
Peleburan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Pasal
128 ayat (1), dimana akta Peleburan tersebut menjadi dasar pembuatan
akta pendirian Perseroan hasil Peleburan Pasal 128 ayat (3)


10. Berdasarkan Pasal 130, salinan akta Peleburan dilampirkan pada
pengajuan permohonan untuk mendapatkan Keputusan Menteri
mengenai pengesahan badan hukum Perseroan hasil Peleburan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
11. Berdasarkan Pasal 132, Ketentuan Pasal 29 (mengenai daftar perseroan,)
dan Pasal 30 (mengenai Pengumuman di Tambahan Berita Negara, 14 hari
setelah diterimanya Akta Pendirian Perseroan) berlaku juga bagi
Penggabungan Perseroan.
12. Direksi Perseroan hasil Peleburan wajib mengumumkan hasil Peleburan
dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Peleburan, Pasal
133 ayat (1)


A+B=C
A+B=C, perseroan A dan B bubar demi hukum tanpa diikuti
proses likuidasi dan diikuti membentuk perseroan hasil
Peleburan, perseroan C. Semua aktiva dan pasiva yang dimiliki
oleh perseroan A dan B beralih kepada perseroan C.
Pemegang saham perseroan A dan B menjadi pemegang
saham pendiri perseroan C.


 Pengambilalihan dilakukan dengan cara Pasal 125 ayat (1):
 pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan
dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau;
 langsung dari pemegang saham.
 Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang
perseorangan, Pasal 125 ayat (2)
 Pengambilalihan saham mengakibatkan beralihnya pengendalian
terhadap Perseroan tersebut, Pasal 125 ayat (3)
 Berdasarkan Pasal 125 ayat (4), dalam hal Pengambilalihan dilakukan
oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan
perbuatan hukum Pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS
yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan
pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.


Pasal 125 ayat (6) mengenai Rancangan Pengambilalihan memuat
sekurang-kurangnya:
1.nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil
alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
2.alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih
dan Direksi Perseroan yang akan diambil alih;
3.laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2)
huruf a UU PT untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan
mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
4.tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan
diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran
Pengambilalihan dilakukan dengan saham;
5.jumlah saham yang akan diambil alih;

6.kesiapan pendanaan;

7. neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan mengambil alih
setelah Pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
8. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju
terhadap Pengambilalihan;
9. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi,
Dewan Komisaris, dan karyawan dari Perseroan yang akan diambil
alih;
10. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan, termasuk
jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang
saham kepada Direksi Perseroan;
11. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil
Pengambilalihan apabila ada.


Prosedur pengalihan saham mengikuti Anggaran Dasar dengan
memperhatikan Pasal 57 UU PT yang berbunyi sebagai berikut:
1)Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak
atas saham, yaitu:
a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham
dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ
Perseroan; dan/atau
c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal
pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali
keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan
kewarisan

A. Jika Proses Pengambilalihan dilakukan melalui Direksi Perseroan:
1. Pihak yang akan mengambilalih menyampaikan maksudnya untuk melakukan
Pengambilalihan, ditujukan dan disampaikan pada Direksi, Pasal 125 ayat (5)
2. Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil
alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun
rancangan Pengambilalihan, Pasal 126 ayat (6)
3. Berdasarkan Pasal 127 ayat (1), pengambilalihan harus mendapatkan
Keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89
4. Direksi Perseroan yang akan melakukan Pengambilalihan dan yang akan
diambilalih wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1
(satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari
Perseroan yang akan mengambilalih dan diambilalih, dalam jangka waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, Pasal 127 ayat (2).
5. Pengumuman memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan
dapat memperoleh rancangan Peleburan di kantor Perseroan terhitung sejak
tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan, Pasal 127 ayat (3)


mengenai Pengambilalihan sesuai dengan rancangan tersebut, Pasal 127
ayat (4). Apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak mengajukan
keberatan, kreditor dianggap menyetujui Pengambilalihan pada Pasal 127
ayat (5)
8. Selama penyelesaian belum tercapai, Pengambilalihan tidak dapat
9. Rancangan Pengambilalihan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke
dalam akta Pengambilalihan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa
Indonesia. Pasal 128 ayat (1)


10. Berdasarkan Pasal 131 ayat (1), salinan akta Pengambilalihan
dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri
tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (3).
11. Pasal 133 ayat (2), mewajibkan Direksi Perseroan yang sahamnya
diambil alih mengumumkan hasil Pengambilalihan dalam 1 (satu) surat
kabar atau lebih, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal berlakunya Pengambilalihan.


B. Jika Proses Pengambilalihan secara Langsung dari Pemegang Saham:
1. Pengambilalihan saham Perseroan lain langsung dari pemegang saham tidak
perlu didahului dengan membuat rancangan Pengambilalihan, tetapi dilakukan
langsung melalui perundingan dan kesepakatan oleh pihak yang akan
mengambil alih dengan pemegang saham dengan tetap memperhatikan
anggaran dasar Perseroan yang diambil alih, Penjelasan Pasal 125 ayat (7) juga
wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih
tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh
Perseroan dengan pihak lain, Pasal 125 ayat (8)
2. Berdasarkan Pasal 127 ayat (8) yang menyatakan bahwa Ketentuan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan
ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pengumuman dalam rangka
Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham, maka:


3. Direksi Perseroan yang akan melakukan Pengambilalihan atau yang akan diambilalih
wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan
mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan
mengambilalih dan diambilalih, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sebelum pemanggilan RUPS, Pasal 127 ayat (2).
4. Pengumuman memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat
memperoleh rancangan Peleburan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal
pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan, Pasal 127 ayat (3)
5. Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling
lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman mengenai Pengambilalihan sesuai
dengan rancangan tersebut, Pasal 127 ayat (4). Apabila dalam jangka waktu tersebut
kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui Pengambilalihan
pada Pasal 127 ayat (5)
6. Dalam hal keberatan kreditor sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat
diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna
mendapat penyelesaian. Pasal 127 ayat (6)
7. Selama penyelesaian belum tercapai, Pengambilalihan tidak dapat dilaksanakan Pasal
127 ayat (7)

8. Kesepakatan pengambilalihan dituangkan dalam akta pengambilalihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2), berdasarkan
Pasal 131 ayat (2), Dalam hal pengambilalihan saham dilakukan secara
langsung dari pemegang saham, salinan akta pemindahan hak atas saham
wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri
tentang perubahan susunan pemegang saham
9. Sesuai dengan Pasal 133 ayat (2) yang menyatakan Pasal 133 ayat (2) berlaku
juga bagi pengambilalihan saham dilakukan secara langsung dari pemegang
saham, maka Direksi Perseroan yang diambilalih sahamnya wajib
mengumumkan hasil pangambilalihan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
berlakunya Pengambilalihan.


1. Pemisahan berdasarkan Pasal 135 ayat (1) dapat dilakukan dengan
cara:
a. Pemisahan murni; atau
b. Pemisahan tidak murni.
2. Pemisahan murni mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva
Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain
atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang
melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum Pasal 135
ayat (2).
3. Pemisahan tidak murni mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva
Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain
atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang
melakukan Pemisahan tersebut tetap ada Pasal 135 ayat (3).


Pemisahan Murni
A B A B A B

X Y Z

Penjelasan:
Perseroan X mempunyai dua usaha yang dipisah menjadi milik perseroan Y dan perseroan Z. Selanjutnya
perseroan X berakhir

Pemisahan Tidak Murni
A B A B A B

X Y X Y

Penjelasan:
Perseroan X mempunyai dua usaha yang dipisah sehingga selanjutnya satu usaha tetap milik perseroan X dan
usaha lainnya menjadi milik perseroan Y. Dengan demikian perseroan X tetap ada dan tidak berakhir


1. Pemisahan dilakukan berdasarkan Keputusan RUPS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1).
2. Direksi Perseroan yang akan melakukan Pemisahan wajib
mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1
(satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada
karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Pemisahan,
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sebelum pemanggilan RUPS, Pasal 127 ayat (2).
Pengumuman memuat juga pemberitahuan bahwa pihak
yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan
Pemisahan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal
pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan, Pasal
127 ayat (3)

mengenai Pemisahan sesuai dengan rancangan tersebut, Pasal 127 ayat
(4). Apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak mengajukan
keberatan, kreditor dianggap menyetujui Pemisahan Pasal 127 ayat (5)
disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Pasal 127 ayat
(6)
5. Selama penyelesaian belum tercapai, Pemisahan tidak dapat
6. Rancangan Pemisahan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam
akta Pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan diatur dengan Peraturan
Pemerintah berdasarkan Pasal 136.  PP belum ada


Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun
2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan
Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP 57/ 2010)

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat Penggabungan, Peleburan dan
Pengambilalihan sebagai berikut:
1.Pelaku Usaha dilarang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan
Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat
mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak
Sehat, pasal 2 ayat (1) PP 57/ 2010, dalam hal ini diduga (pasal 2 ayat (2) PP
57/ 2010:
a. perjanjian yang dilarang;
b. kegiatan yang dilarang; dan/atau
c. penyalahgunaan posisi dominan.

2. Komisi memberikan penilaian terhadap Penggabungan
Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan
saham perusahaan yang telah berlaku efektif secara yuridis
dan diduga mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli
dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat , Pasal 3 ayat (1) PP
57/ 2010
3. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan
administratif terhadap Pelaku Usaha yang melakukan
pelanggaran Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan
Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang
dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau
Persaingan Usaha Tidak Sehat sesuai dengan ketentuan
dalam Undang- Undang, Pasal 4 ayat (1) PP 57/ 2010
4. Penjatuhan sanksi tersebut dilakukan setelah melalui
prosedur penanganan perkara oleh Komisi sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-Undang, Pasal 4 ayat (2) PP 57/
2010

5. Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau
Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset
dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib
diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan
Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham
perusahaan. (Pasal 5 ayat (1) PP 57/ 2010)
6. Apabila Jumlah tertentu tersebut di atas (Pasal 5 ayat (2) dan (3)
PP 57/2010) :
a. nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus
miliar rupiah); dan/atau
b. nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah.
c. Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan berlaku jika nilai aset
melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).
Sanksi apabila tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis berupa denda
administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk
setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara
keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima
miliar rupiah) sebagaimana diatur pada (Pasal 6 PP 57/ 2010),
Pengecualian bagi perusahaan yang terafiliasi (Pasal 7 PP 57/ 2010)

Tata cara penyampaian pemberitahuan sebagai berikut:
1.Mengisi formulir pemberitahuan yang telah ditetapkan oleh Komisi. (Pasal 8 ayat (1)
PP 57/ 2010)
2.Formulir tersebut paling sedikit memuat (Pasal 8 ayat (2) PP 57/ 2010) :
a. nama, alamat, nama pimpinan atau pengurus Badan Usaha yang melakukan
Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan
saham perusahaan lain;
b. ringkasan rencana Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau
Pengambilalihan saham perusahaan; dan
c. nilai aset atau nilai hasil penjualan Badan Usaha.
3.Formulir tersebut wajib (Pasal 8 ayat (3) PP 57/ 2010) :
a. ditandatangani oleh pimpinan atau pengurus Badan Usaha yang melakukan
Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan
saham perusahaan lain; dan
b. dilampiri dokumen pendukung yang berkaitan dengan Penggabungan Badan
Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.
4.Komisi memberikan Penilaian dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh)
hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen pemberitahuan tertulis diterima Komisi
secara lengkap. (Pasal 9 ayat (2) PP 57/ 2010)
5.Dalam hal pendapat Komisi menyatakan adanya dugaan Praktik Monopoli dan/atau
Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi akan melakukan tindakan sesuai dengan
kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. (Pasal 8 ayat (4) PP 57/
2010)

Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (PP 28/ 1999)
Bank adalah Bank dan Bank Perkreditan Rakyat Umum (Pasal 1 ayat (1)PP 28/ 1999)
1.Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dapat dilakukan atas (Pasal 3 PP28/ 1999) :

a. inisiatif Bank yang bersangkutan; atau

b. permintaan Bank Indonesia; atau

c. inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan
perbankan.
2.Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank yang dilakukan atas inisiatif Bank yang
bersangkutan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia,
(Pasal 4 ayat (1) PP 28/ 1999)
3.Kewajiban untuk terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia,
berlaku pula untuk Merger dan Konsolidasi yang dilakukan atas inisiatif badan khusus
yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan. (Pasal 4 ayat (2) PP 28/
1999)


4. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi hanya dapat dilakukan dengan
persetujuan RUPS bagi Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas
atau rapat sejenis bagi Bank yang berbentuk hukum lainnya (Pasal
7 ayat (1) PP 28/ 1999) berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri
oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 3/4
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga
per empat) bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir
(Pasal 7 ayat (2) PP 28/ 1999).
5. Apabila Bank berbentuk Perseroan Terbuka, dalam hal persyaratan
keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang
mewakili sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui
oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah
suara pemegang saham yang hadir tidak tercapai, maka syarat
kehadiran dan pengambilan keputusan keputusan ditetapkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang Pasar Modal. (Pasal 7 ayat (3) PP 28/ 1999)

MERGER dan KONSOLIDASI
1. Untuk dapat memperoleh izin Merger atau Konsolidasi, wajib
dipenuhi persyaratan sebagai berikut (Pasal 8 ayat (2) PP 28/
1999):
a. Telah memperoleh persetujuan dari RUPS bagi Bank yang
berbentuk Perseroan Terbatas atau rapat sejenis bagi Bank
yang berbentuk hukum lainnya.
b. Pada saat terjadinya Merger atau Konsolidasi, jumlah aktiva
Bank hasil Merger atau Konsolidasi tidak melebihi 20% (dua
puluh per seratus) dari jumlah aktiva seluruh Bank di
Indonesia;
c. Permodalan Bank hasil Merger atau Konsolidasi harus
memenuhi ketentuan rasio kecukupan modal yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia.
d. Calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ditunjuk
tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan
perbuatan tercela di bidang perbankan.


TATA CARA MERGER

Tata cara Merger Bank hampir sama dengan Penggabungan berdasarkan UU
PT dengan penambahan sebagai berikut:

1. Dalam hal Bank akan melakukan Merger tergabung dalam 1 (satu) grup
atau antar grup, usulan rencana Merger memuat neraca konsolidasi dan
neraca proforma dari Bank hasil Merger, (Pasal 12 PP 28/ 1999)
2. Sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing
Bank, Direksi berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan Rancangan
Merger selambat-lambatnya (Pasal 14 PP 28/ 1999):
a. 30 (tiga puluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dalam 2
(dua) surat kabar harian yang berperedaran luas;
b. 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham
kepada karyawan Bank secara tertulis.
c. Khusus untuk Bank Perkreditan Rakyat yang asetnya kurang dari Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), pengumuman
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara
lain.


3. Permohonan Izin Merger kepada Bank Indonesia (Pasal 16 PP 28/ 1999)
a. Setelah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk
melakukan Merger, Direksi masing-masing Bank secara bersama-sama
mengajukan permohonan izin Merger kepada Bank Indonesia dengan tembusan
kepada Menteri Kehakiman.
b. Permohonan izin Merger diajukan dengan melampirkan Akta Perubahan
Anggaran Dasar beserta Akta Merger.
c. Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Merger diberikan oleh Bank
Indonesia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan
diterima secara lengkap.
d. Apabila dalam batas waktu Bank Indonesia tidak diberikan tanggapan atas
permohonan izin Merger, maka Bank Indonesia dianggap telah menyetujui
permohonan izin Merger.
e. Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan
kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya.
f. Tembusan persetujuan atau penolakan disampaikan kepada Menteri Hukum dan
HAM.
3. Direksi Bank hasil Merger wajib mengumumkan hasil Merger dalam 2 (dua) surat
kabar harian yang berperedaran luas paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal berlakunya Merger (Pasal 22 ayat (1) PP 28/ 1999)
4. Khusus untuk Bank Perkreditan Rakyat yang asetnya kurang dari Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), pengumuman sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara lain (Pasal 22 ayat (2) PP 28/ 1999)

TATA CARA KONSOLIDASI
Tata cara Konsolidasi Bank hampir sama dengan Merger berdasarkan PP 28/ 1999 dengan
penambahan sebagai berikut:
1. Dalam waktu yang bersamaan dengan pengajuan izin Konsolidasi kepada Bank
Indonesia, Direksi Bank hasil Konsolidasi wajib mengajukan permohonan persetujuan
Akta Pendirian Bank hasil Konsolidasi kepada Menteri Hukum dan HAM dengan
tembusan kepada Bank Indonesia (Pasal 24 ayat (1) PP 28/ 1999)
2. Permohonan izin Konsolidasi, diajukan dengan melampirkan Akta Pendirian Bank hasil
Konsolidasi dan Akta Konsolidasi (Pasal 24 ayat (2) PP 28/ 1999)
3. Menteri Hukum dan HAM hanya dapat memberikan persetujuan atas permohonan
Akta Pengesahan Pendirian Bank hasil Konsolidasi setelah terlebih dahulu
memperoleh izin Konsolidasi dari Bank Indonesia (Pasal 25 ayat (1) PP 28/ 1999)
4. Persetujuan atau penolakan Menteri Hukum dan HAM atas permohonan pengesahan
diberikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah diperolehnya
izin Konsolidasi dari Bank Indonesia (Pasal 25 ayat (2) PP 28/ 1999)
5. Apabila dalam batas waktu Menteri Hukum dan HAM tidak memberikan tanggapan
atas permohonan pengesahan, maka dianggap telah menyetujui permohonan
pengesahan (Pasal 25 ayat (3) PP 28/ 1999)
6. Dalam hal permohonan pengesahan ditolak, maka penolakan tersebut harus
diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya (Pasal 25 ayat (4) PP
28/ 1999)


AKUISISI
1. Akuisisi Bank dilakukan dengan cara mengambil alih seluruh atau
sebagian saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian Bank
kepada pihak yang mengakuisisi. (Pasal 9 ayat (1) PP 28/ 1999)
2. Pengambilalihan saham Bank baik secara langsung maupun melalui
Bursa Efek, yang mengakibatkan kepemilikan saham oleh pemegang
saham perorangan atau badan hukum menjadi lebih dari 25% (dua
puluh lima per seratus) dari saham Bank yang telah dikeluarkan dan
mempunyai hak suara, dianggap mengakibatkan beralihnya
pengendalian Bank, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan
sebaliknya. (Pasal 9 ayat (2) PP 28/ 1999)
3. Pengambilalihan saham Bank yang mengakibatkan kepemilikan
saham oleh pihak yang mengambil alih menjadi 25% (dua puluh lima
per seratus) atau kurang dari saham Bank yang telah dikeluarkan dan
mempunyai hak suara dianggap tidak mengakibatkan beralihnya
pengendalian Bank, kecuali yang bersangkutan menyatakan
kehendaknya untuk mengendalikan atau dapat dibuktikan bahwa
yang bersangkutan secara langsung atau tidak langsung
mengendalikan Bank tersebut. (Pasal 9 ayat (3) PP 28/ 1999)

4. Untuk memperoleh izin Akuisisi wajib dipenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang
Saham dari Bank yang akan diakuisisi atau rapat sejenis dari
Bank yang berbadan hukum bukan Perseroan Terbatas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
b. Pihak yang melakukan akuisisi tidak tercantum dalam daftar
orang yang melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.
c. Dalam hal akuisisi dilakukan oleh Bank, maka Bank wajib
memenuhi ketentuan mengenai penyertaan modal oleh Bank
yang diatur oleh Bank Indonesia.
4. Tata cara Akuisisi Bank hampir sama dengan Merger dan
Konsolidasi berdasarkan PP 28/ 1999 dengan pembeda sebagai
berikut:
a. Akuisisi Bank mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan
Akta Akuisisi (Pasal 36 ayat (1) PP 28/ 1999)
b. Akta Akuisisi dibuat dan ditandatangani setelah adanya izin
Akuisisi dari Bank Indonesia (Pasal 36 ayat (2) PP 28/ 1999)

KEBERATAN ATAS MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI BANK
(Pasal 57 PP 28/ 1999)

1.Kreditor dan para pemegang saham minoritas dapat mengajukan keberatan
kepada Bank paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum
Pemegang Saham yang akan memutus mengenai rencana Merger,
Konsolidasi dan Akuisisi yang telah dituangkan dalam Rancangan.
2.Apabila dalam jangka waktu kreditor dan para pemegang saham minoritas
tidak mengajukan keberatan, maka kreditor dan pemegang saham minoritas
dianggap menyetujui Merger, Konsolidasi dan Akuisisi.
3.Keberatan kreditor dan pemegang saham minoritas disampaikan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapat penyelesaian.
4.Selama penyelesaian belum tercapai, maka Merger, Konsolidasi dan Akuisisi
tidak dapat dilaksanakan.


1. KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR KEP-52/PM/1997
TENTANG PENGGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA PERUSAHAAN PUBLIK
ATAU EMITEN (PERATURAN NOMOR IX.G.1)
2. KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP-412/BL/2009 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN
KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU (PERATURAN NOMOR IX.E.1)
NOMOR: KEP-614/BL/2011 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN
KEGIATAN USAHA UTAMA (PERATURAN NOMOR IX.E.2)
NOMOR: KEP-264/BL/2011 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA
(PERATURAN NOMOR IX.H.1)
NOMOR: KEP-263/BL/2011 TENTANG PENAWARAN TENDER SUKARELA (PERATURAN
NOMOR IX.F.1)
6. KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR KEP-86/PM/1996
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI YANG HARUS SEGERA DIUMUMKAN KEPADA
PUBLIK (PERATURAN NOMOR X.K.1)


disusun dan dipersiapkan oleh:
Suria Nataadmadja S.H., LL.M.

Adi Febrianto Sudrajat, S.H.

PENGGABUNGAN

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à PENGGABUNGAN

Similaire à PENGGABUNGAN (20)

Plus de Adi Sudradjat

Plus de Adi Sudradjat (6)

PENGGABUNGAN