1. MENGATASI FENOMENA KORUPSI MELALUI
PENDIDIKAN KARAKTER
Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Problematika PLS
yang di bimbing oleh Dr. Muhadjir Efendi, M,AP
Andika Bagus Afril Sandi
109141415299
Off: B
The Learning University
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
November 2012

2. Daftar Isi
Daftar Isi .......................................................................................................... 2
Bab I : Pendahuluan
1. Latar Belakang ...................................................................................... 3
2. Rumusan Masalah ................................................................................. 6
3. Tujuan Penulisan ................................................................................... 6
Bab II : Pembahasan
A. Pengertian Korupsi ................................................................................ 7
B. Latar Belakang Korupsi ......................................................................... 9
C. Macam-Macam Korupsi ......................................................................... 11
D. Dampak Korupsi .................................................................................... 13
E. Cara Mengatasi Korupsi Melalui Pendidikan Karakter ........................... 15
BAB III DISKUSI & KESIMPULAN
A. Kesimpulan ............................................................................................. 20
Daftar Pustaka ............................................................................................................ 21
2

3. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Seringkali kita mendengarkan kata “korupsi” di negara Indonesia ini. Secara
harfiah kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Selanjutnya
disebutkan bahwa corruptio itu berasal pula dari kata asal corrumpere, suatu kata
latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun kebanyak bahasa eropa seperti
Inggris : Corruption, Corrupt; Perancis: Corruption dan Belanda: Corruptie. Dapat
kita beranikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa
Indonesia: ”korupsi”1. Kemudian arti kata korupsi telah diterima dalam
perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia: “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti
penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya” 2. Dan yang terpenting,
kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dankeberhasilannya
dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagaisuatu proses perubahan
yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupanmasyarakat. Efektifitas dan
keberhasilan pembangunan terutama ditentukanoleh dua faktor, yaitu sumberdaya
manusia, yakni (orang-orang yang terlibatsejak dari perencanaan samapai pada
pelaksanaan) dan pembiayaan. Diantaradua faktor tersebut yang paling dominan
adalah faktor manusianya.Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia
dilihat darikeanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi ironisnya,
negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia
bukanlahmerupakan sebuah negara yang kaya malahan termasuk negara yang
miskin. Mengapa demikian? Salah satu penyebabnya adalah rendahnya
kualitassumber daya manusianya. Kualitas tersebut bukan hanya dari
segipengetahuan atau intelektualnya tetapi juga menyangkut kualitas moral
dankepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari
aparatpenyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi.
1
Hamzah, Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya (Jakarta:PT.Gramedia, 1986), hal. 9
2
Ibid., hal. 10
3

4. Grafik 1.1 Kecenderungan Korupsi di Indonesia
(Sumber : PERC, Corruption in Asia, 2006)
Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa korupsi di Indonesia merupakan
ancaman utama terhadap cita-cita menuju masyarakat adil makmur. Untuk
tercapainya tahap lepas landas ekonomi diperlukan pertumbuhan ekonomi lebih
cepat dari pertambahan penduduk3. Di dalam pasal 1 Peraturan Penguasa Perang
Pusat AD tersebut perbuatan korupsi dibedakan menjadi dua, yakni (1) perbuatan
korupsi pidana dan (2) perbuatan korupsi lainnya. Menurut pasal 2, perbuatan
korupsi pidana ada tiga macam yakni sebagai berikut.
a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau
pelanggaran memperkaya diri diri sendiri atau oranglain atau suatu badan yang
secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan suatu badan yang
menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang
mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat
b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau
pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang
dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
c. Kejahatan-kejahatan tercantum dalam pasal 41 sampai 50 Peraturan Penguasa
Perang Pusat ini dan dalam pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 KUHP.
Dari tiga macam perbuatan korupsi pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa
perbuatan pidana terjadi dalam hal apabila si pembuat melakukan kejahatan atau
pelanggaran yang merugikan negara, penyalahgunaan kekuasaan atau tindak
pindana 41 sampai 50 peraturan Penguasa Perang Pusat ini4.
3
Ibid., hal. 2
4
Chazawi. Adami, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, (Malang:Bayumedia, 2005), hal. 4
4

5. Dari hal-hal diatas dapat disimpulkan bahwa hukum mengenai tindakan korupsi
mempunyai berbagai tindakan pencegahan dan hukuman bagi koruptor. Namun
yang terjadi di Indonesia, hukum-hukum tersebut seakan-akan tidak berfungsi
bahkan seperti tidak ada. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih banyaknya
kasus-kasus korupsi yang ada di media massa saat ini, tidak hanya itu saja kita
dapat menemui tindakan korupsi dilingkungan sekitar kita, baik di kecamatan,
kelurahan, bahkan tingkat RW sekalipun. Memang masih ada orang-orang yang jujur
dilingkungan sekitar kita namun hal tersebut seakan-akan hanya ditemukan ditengah
lautan yang luas, apalagi orang-orang yang mempunyai jabatan. Tindakan korupsi di
Indonesia tidak dapat hanya menyalahkan lemahnya hukum saja, namun budaya
bangsa ini yang mempunyai pengaruh lebih besar dalam pencegahan ataupun
terlaksananya tindakan korupsi tersebut. Korupsi sendiri merupakan sebuah penyakit
yang dimiliki oleh kebanyakan pejabat-pejabat di Indonesia pada saat ini. Tindakan
korupsi sudah bukan lagi mengenai masalah hukum, namun lebih cenderung
terhadap masalah karakter atau moral seseorang. Dan untuk menghadapi masalah
karakter ataupun moral individu tidak dapat hanya dengan menggunakan sebuah
alat “hukum” namun lebih cenderung terhadap sebuah terapi psikologis ataupun
dengan menggunakan sikap pencegahaan. Oleh sebab itu perlunya tindakan
pencegahan sejak dini dan mulai menghilangkan budaya bangsa yang dianggap
buruk atau merugikan tersebut. Salah satu caranya adalah dengan cara mendidik
atau membentuk karakter generasi penerus bangsa sejak usia dini, memang
membutuhkan waktu yang relatif lama. Namun dengan merubah budaya, tindakan
korupsi sendiri juga akan ikut berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Dan
model pendidikan karakter yang tepat digunakan adalah menggunakan model aksi
sosial Fred Newmann, dimana model ini mendepankan tantangan pendidikan untuk
tindakan moral5.
5
Cheppy, Pendidikan Moral dalam Beberapa Pendekatan,(Jakarta: Depdikbud, 1989), hal. 31
5

6. B. Rumusan Masalah
1. Apakah pengertian dari korupsi?
2. Apa yang melatarbelakangi terjadinya korupsi?
3. Apakah macam-macam korupsi?
4. Apakah dampak korupsi?
5. Bagaimana menangani korupsi melalui pendidikan karakter?
C. Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui pengertian korupsi
2. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya korupsi
3. Untuk mengetahui macam-macam korupsi
4. Untuk mengetahui dampak dari korupsi
5. Untuk mengetahui cara penanganan korupsi melalui pendidikan karakter
6

7. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Korupsi
Secara harfiah kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus.
Selanjutnya disebutkan bahwa corruptio itu berasal pula dari kata asal corrumpere,
suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun kebanyak bahasa eropa
seperti Inggris : Corruption, Corrupt; Perancis: Corruption dan Belanda: Corruptie.
Dapat kita beranikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa
Indonesia: ”korupsi”6. Kemudian arti kata korupsi telah diterima dalam
perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia: “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti
penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”. Pada dasarnya
korupsi dapat digolongkan atau dikelompokkan sebagai berikut7 :
1. Kerugian keuangan negara
2. Suap menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi
Terdapat sebuah pendapat yang berfokus terhadap kenyataan bahwa korupsi
menimbulkan efisiensi dan pemborosan ekonomi, karena dampaknya pada alokasi
dana, pada produksi, pada konsumsi. Keuntungan yang diperoleh melalui korupsi
kemungkinan besar tidak digunakan pada sektor investasi karena uang haram
biasanya digunakan untuk bermewah-mewahan atau disimpan dalam rekening
pribadi diluar negeri itu adalah dana investasi yang bocor dari ekonomi dalam negeri.
Selain itu, korupsi menimbulkan inefisiensi dalam alokasi, karena memungkinkan
kontraktor yang paling ridak efisiensi tetapi pandai menyuap memperoleh kontrak
dari pemerintah. Selain itu, karena uang suap dimasukkan kedalam harga barang
yang dihasilkan, permintaan akan barang cenderung menurun, struktur produksi
6
Hamzah., op.cit., h. 10
7
Komisi. Pemberantasan. Korupsi, Memahami untuk Membasmi:Buku Panduan untuk Memahami Tindak
pidana korupsi, (Jakarta:Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), hh. 16-17
7

8. menjadi bias, dan konsumsi turun ketingkat dibawah efisien. Jadi korupsi
menurunkan kesejahteraan penduduk.8 Namun ada pula orang yang berpendapat
bahwa korupsi bermanfaat : misalnya, orang dapat tanpa kekerasan memperoleh
inforamasi yang diperlukannya mengenai pemerintahan dan administrasi
pemerintahan. Bila saluran-saluran politik tertutup atau korupsi berguna sebagai alat
untuk meredakan ketegangan yang melumpuhkan antara birokrasi dan politisi,
karena dapat membawa kedua belah pihak ini kedalam jaringan kepentingan pribadi
masing-masing.9 Dan adapula yang mengatakan korupsi itu tidak selalu berakibat
negatif, kadang-kadang berakibat positif, manakala korupsi itu berfungsi sebagai
uang pelicin bagaikan fungsi minyak pelumas pada mesin. Pendapat pertama ini
banyak dianut oleh peneliti barat (Schoorl, 1980:184).10 Namun pada dasarnya dari
berbagai macam pendapat diatas sebagaian besar korupsi memiliki dampak yang
buruk bagi ekonomi, sosial, serta moral lingkungannya ataupun pemerintahan.
Orang yang melalukan tindakan korupsi biasa disebut dengan koruptor,
sedangkan kebanyakan koruptor selalu indentik dengan “mafia”. Istilah mafia dapat
diartikan sebagai “kekuatan terselubung”. Kekuatan terselubung sendiri dimaksudkan
relasi antar aktor “ilegal” yang bersifat sistematis , konspiratif dan kolektif hingga
mendorong terjadinya pelanggaran HAM.11 Mafia dalam tindakan korupsi terdapat
beberapa jenis / tempat, yaitu: Mafia Peradilan, Mafia di Kepolisian, Mafia di
Kejaksaan. Pernyataan-pernyataan normatif mengenai korupsi harus berdasarkan
titik pandang, standar “baik”, dan model cara kerja korupsi dalam situasi tertentu. 12
Korupsi mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun
pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar
hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka, dengan menyalah gunakan
kekuasaan yang dipercayakan pada mereka. Dan jika korupsi tidak dapat
dikendalikan, korupsi dapat mengancam lembaga-lembaga demokrasi dan ekonomi
pasar. Dalam lingkungan yang korup, sumber daya akan disalurkan ke bidang-
bidang tidak produktif – kepolisian, tentara, dan lembaga-lembaga kontrol sosial, dan
8
David J. Gould dan Jos A. Amaro- Reyes, The Effects of Corruption on Administratif Performance: Illustration
from Developing Countries. Word Bank Staff Working Papers Number 580, Management dan Development
Series Number 7 (1983)
9
David Bayley, “The Effect of Corruption in a Developing Nation”, The Western Political Quarterly, hlm. 272
et seq. Kita harus tidak berat sebelah. Penulis mengemukakan tesisnya dengan banyak contoh: ia
mengetengahkan pertanyaan-pertanyaan sampai ke akar-akarnya; ia menyajikan sejumlah faktor, positif dan
negatif.
10
Hamzah, op.cit., hal. 25
11
Adami, op.cit., hal. 4
12
Susan Rose-Ackerman, Corruption: A Study in Political Economy (Newyork: Academic Press, 1978) hal. 9
8

9. kelompok penindas lainnya – karena kelompok elite akan selalu berusaha
melindungi diri mereka, kedudukan, dan harta kekayaan mereka.
B. Latar Belakang Terjadinya Korupsi
Kata sebagaian orang tindakan korupsi di Indonesia atau bahkan didunia
kebanyakan disebabkan oleh oleh kemiskinan. Tanpa kemiskinan tidak akan ada
tindakan korupsi atau kriminal lainnya. Tetapi kalaupun merupakan penyabab
korupsi, kemiskinan bukan satu-satunya penyebab. Jika kemiskinan yang
menyebabkan korupsi maka sulit menjelaskan mengapa negara-negara kaya dan
makmur penuh dengan skandal --- yang sedikit sekali melibatkan orang yang dapat
digolongkan kedalam kelompok “miskin” atau “kekurangan”. Pendapat ini
menyamakan kemiskinan dengan ketidak jujuran – konsep ini ditentang keras oleh
sejumlah pengamat, yang melihat bahwa mengaitkan kemiskinan dengan
ketidakjujuran tidak lain dari upaya menyudutkan kelompok miskin. Juga tidak dapat
dikatakan bahwa orang-orang yang memanipulasi sistim perbankan, memberikan
uang pinjaman uang yang ridak dikembalikan dan melakukan perdahangan orang
dalam dengan deposito nasabah yang lugu, adala orang-orang melarat. Korupsi itu
pisau bermata dua --- korupsi dapat muncul dari harta dan kemakmuran.
Korupsi dapat terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku korupsi
itu sendiri atau yang biasa kita sebut koruptor. Adapun sebab-sebabnya, antara
lain13:
1. Klasik
a) Ketiadaan dan kelemahan pemimpin. Ketidakmampuan pemimpinuntuk
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, merupakan peluangbawahan
melakukan korupsi. Pemimpin yang bodoh tidak mungkinmampu melakukan
kontrol manajemen lembaganya.kelemahanpemimpin ini juga termasuk ke-
leadership-an, artinya, seorangpemimpin yang tidak memiliki karisma, akan
mudah dipermainkananak buahnya. Leadership dibutuhkan untuk
menumbuhkan rasa takut, ewuh pakewuh di kalangan staf untuk melakukan
penyimpangan.
b) Kelemahan pengajaran dan etika. Hal ini terkait dengan sistempendidikan dan
substansi pengajaran yang diberikan. Pola pengajaranetika dan moral lebih
ditekankan pada pemahaman teoritis, tanpadisertai dengan bentuk-bentuk
pengimplementasiannya.
13
Sofwah. Nur, Korupsi, http://www.scribd.com/doc/29350976/KORUPSI-MAKALAH, 04/03/2010
9

10. c) Kolonialisme dan penjajahan. Penjajah telah menjadikan bangsa inimenjadi
bangsa yang tergantung, lebih memilih pasrah daripadaberusaha dan
senantiasa menempatkan diri sebagai bawahan.Sementara, dalam
pengembangan usaha, mereka lebih cenderungberlindung di balik kekuasaan
(penjajah) dengan melakukan kolusidan nepotisme. Sifat dan kepribadian
inilah yang menyebabkanmunculnya kecenderungan sebagian orang
melakukan korupsi.
d) Rendahnya pendidikan. Masalah ini sering pula sebagai penyebabtimbulnya
korupsi. Minimnya ketrampilan, skill, dan kemampuanmembuka peluang
usaha adalah wujud rendahnya pendidikan. Denganberbagai keterbatasan
itulah mereka berupaya mencsri peluang denganmenggunakan kedudukannya
untuk memperoleh keuntungan yangbesar. Yang dimaksud rendahnya
pendidikan di sini adalah komitmenterhadap pendidikan yang dimiliki. Karena
pada kenyataannya, para koruptor rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang
memadai,kemampuan, dan skill.
e) Kemiskinan. Keinginan yang berlebihan tanpa disertai instropeksi diriatas
kemampuan dan modal yang dimiliki mengantarkan seseorangcenderung
melakukan apa saja yang dapat mengangkat derajatnya.Atas keinginannya
yang berlebihan ini, orang akan menggunakankesempatan untuk mengeruk
keuntungan yang sebesar-besarnya.
f) Tidak adanya hukuman yang keras, seperti hukuman mati, seumurhidup atau
di buang ke Pulau Nusakambangan. Hukuman sepertiitulah yang diperlukan
untuk menuntaskan tindak korupsi.
g) Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi.
2. Modern
a) Rendahnya Sumber Daya Manusia.Penyebab korupsi yang tergolong modern
itu sebagai akibat rendahnya sumber daya manusia. Kelemahan SDM ada
empat komponen, sebagai berikut:
1) Bagian kepala, yakni menyangkut kemampuan seseorang menguasai
permasalahan yang berkaitan dengan sains dan knowledge.
2) Bagian hati, menyangkut komitmen moral masing-masing komponen
bangsa, baik dirinya maupun untuk kepentingan bangsa dan negara,
kepentingan dunia usaha, dan kepentinganseluruh umat manusia. Komitmen
mengandung tanggung jawab untuk melakukan sesuatu hanya yang terbaik
dan menguntungkansemua pihak.
10

11. 3) Aspek skill atau keterampilan, yakni kemampuan seseorang dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
4) Fisik atau kesehatan. Ini menyangkut kemanpuan seseorangmengemban
tanggung jawab yang diberikan. Betapa punmemiliki kemampuan dan
komitmen tinggi, tetapi bila tidak ditunjang dengan kesehatan yang prima,
tidak mungkin standardalam mencapai tujuan.
b) Struktur Ekonomi Pada masa lalu. Struktur ekonomi yang terkait dengan
kebijakan ekonomi dan pengembangannya dilakukan secara bertahap.
Sekarang tidak ada konsep itu lagi. Dihapus tanpa ada penggantinya,
sehingga semuanya tidak karuan, tidak dijamin. Jadi, kita terlalu memporak-
porandakan produk lama yang bagus
C. Macam-macam Korupsi
Sebagai langkah awal dalam pencegahan masalah korupsi, ada baiknya kita
mengetahui dan memahami mengenai hal-hal, baik macam/ motif maupun
pengelompokan tentang korupsi. Tindakan pencegahan ini diharapkan nantinya
dapat menjaga dan menghindarkan kita agar “lebih sedikit” untuk melanggar hukum
yang dapat merugikan diri kita sendiri, terutama orang lain. Jika dilihat berdasarkan
motif perbuatannya, korupsi itu terdiri dari empat macam, yaitu:
1. Corruption by Greed, motif ini terkait dengan keserakahan dan kerakusan para
pelaku korupsi.
2. Corruption by Opportunities, motif ini terkait dengan sistem yang memberi
lubang terjadinya korupsi.
3. Corruption by Need, motif ini Berhubungan dengan sikap mental yg tdk pernah
cukup, penuh sikap konsumerisme dan selalu sarat kebutuhan yg tidak pernah
usai.
4. Corruption by Exposures, motif ini berkaitan dengan hukuman para pelaku
korupsi yg rendah.
Macam-macam korupsi :
1. Korupsi transaktif
2. Korupsi investif
3. Korupsi ekstroktif
4. Korupsi nepotistik
5. Korupsi autogenetik
6. Korupsi suportif
11

12. Namun Korupsi dapat digolongkan menjadi lima macam, yaitu14:
1. Korupsi transaktif
Korupsi jenis ini ditandai adanya kesepakatan timbal balik antara pihak yang
memberi dan menerima demi keuntungan bersama, dan kedua pihak sama-
sama aktif menjalankan perbuatan tersebut.
Contohnya :
a.Penunjukan langsung proyek yang seharusnya melalui tender
b.Penjualan aset pemerintah dengan harga murah
2. Korupsi Investif
Korupsi investif adalah korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang
atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuangan tertentubagi
pemberi, selain keuntungan yang diharapkan akan diperoleh di masa datang
Contohnya :
Pejabat meminta balas budi pengusaha yang mendapatkan proyek .
Kebiasaaan ini membuat pengusaha selalu menyisihkan sebagian dana proyek
dengan mengurangi kualitas proyek untuk biaya “entertainment (hiburan)” ini.
3. Korupsi Ekstroktif
Korupsi kategori ini menyatakan bentuk-bentuk koersi (paksaan) tertentu di
mana pihak pemberi dipaksa untuk guna mencegah kerugian yang mengancam
dirinya, kepentingan, kelompok , atau hal-hal berharga miliknya :
Contohnya :
Seorang pemimpin proyek secara langsung maupun tidak mendapat tekanan
untuk menyetor sejumlah uang kepada pejabat di atasnya. Jika tidak , ia bisa
kehilangan kesempatan untuk menjadi pimpinan pada proyek-proyek berikutnya
4. Korupsi Nepotistik
Korupsi nepotistik berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau
mereka yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangkamenduduki jabatan
republik.
Contohnya :
14
Uut. Mega, Pengertian Korupsi dan Macam-macamnya
http://megauuttech.blogspot.com/2012/06/definisi-korupsi-dan-macam-macamnya.html,
05.09
12

13. Anak atau keluarga pejabat mendapat jatah proyek paling banyak , juga
memiliki peran besar dalam mengatur siapa yang layak melaksanakan proyek-
proyek pemerintah.
5. Korupsi Autogenetik
Korupsi autogenetik adalah korupsi yang di lakukan individu karena memiliki
kesempatan untuk mendapat keuntungan dari pengetahuan dan pemahamnya
atas sesuatu yang hanya diketahui seorang diri.
Contohnya :
Seorang penjabat penting melakukan klaim biaya perjalanan dinas tahunan
dengan jumlah hari melebihi jumlah hari dalam setahun.
D. Dampak Korupsi
Seperti yang telah diketahui korupsi telah menghasilkan pilihan-pilihan yang
keliru. Korupsi mendorong seseorang untuk bersaing dalam segi penyuapan, bukan
persaingan mutu dan harga barang dan jasa. Korupsi menghambat perkembangan
pasar yang sehat. Diatas semua ini, korupsi mengacaukan pembangunan ekonomi
dan sosial, yang merusak di negara ini, negara Indonesia. Korupsi dapat diartikan
sebagai kelompok masyarakat paling miskin di dunia, kelompok yang paling tidak
mampu menanggung beban biaya apapun, tidak saja harus membayar biaya yang
ditimbulkan korupsi yang dilakukan para pejabat, tetapi juga biaya yang ditimbulkan
tindak korupsi oleh perusahaan-perusahaan dari negara-negara maju. Dan yang
lebih penting lagi, biaya yang paling besar yang bukanah dalam bentuk besarnya
uang suap atau uang korupsi tersebut tetapi dalam bentuk kekacauan ekonomi yang
timbul, dan dalam hilangnya rasa hormat kepada lembaga-lembaga administrasi dan
tata kelola pemerintahan. Dampak Masif Korupsi yaitu15:
1. Lesunya Perekonomian
a. Investasi dan pertumbuhan ekonomi lemah
b. Penurunan produktivitas
c. Kualitas barang dan jasa untuk publik rendah
d. Utang negara meningkat
e. Pendapatan dari pajak menurun
2. Meningkatnya Kemiskinan
a. Harga jasa dan pelayanan publik mahal
b. Pengentasan kemiskinan tidak berjalan
15
Paramadina. Universitas, Dampak Korupsi bagi Eksistensi dan Negara. Jakarta:2010. Hal . 5-11
13

14. c. Akses masyarakat miskin semakin terbatas
Banyak proyek pemerintah ataupun bantuan asing untuk rakyat miskin tidak
efektif, karena disunat oleh oknum pejabat pemerintah yang tidak bertanggung
jawab. Dalam banyak kasus korupsi, masyarakat miskin sering menjadi korban
karena ketidak berdayaan mereka yang disebabkan oleh diantaranya: (1) tingkat
pendidikan yang rendah dan kurangnya pemahaman tentang korupsi &
penanggulangannya, (2) tidak adanya akses terhadap pelayanan hukum yang
appropriate bagi mereka, (3) perhatian yang rendah dari aparat penegak hukum
terhadap mereka-mereka yang berasal dari ekonomi tidak mampu.
3. Tingginya Kriminalitas
a. Sindikat kejahatan atau penjahat leluasa melanggar hukum
b. Proteksi terhadap kelompok kejahatan
c. Desakan pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin sempit
d. Solidaritas sosial semakin langka
Di banyak negara, polisi dan pengadilan merupakan salah satu institusi yang
paling korup. Tidak jarang oknum yang bekerja pada kedua institusi tersebut
berkolaborasi dengan kelompok-kelompok kriminal tertentu, seperti bisnis
prostitusi, bisnis judi dan bisnis obat terlarang. Kolaborasi, yang nyata-nyata
merupakan tindakan korupsi ini, membuat pemberantasan aktifitas kriminal
tersebut menjadi sulit
4. Demoralisasi
a. Runtuhnya otoritas pemerintah
b. Matinya etika sosial-politik
c. Tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan
d. Menghalalkan segala cara
Korupsi yang merajalela yang berlarut-larut membuat masyarakat pesimis akan
keberhasilan upaya pemberantasan korupsi, padahal optimisme masyarakat
merupakan modal utama sukses perang melawan korupsi. Pesimisme ini
membuat masyarakat melakukan pembiaran terhadap aktifitas korupsi, walaupun
mereka jelas-jelas menjadi korban. Contoh paling kasat mata adalah uang sogok
kepada polisi lalu lintas untuk menghindari surat tilang, hal yang jelas2
melanggar hukum ini seolah-olah merupakan hal yang wajar-wajar saja. Dalam
dataran yang lebih besar misalnya sogok-menyogok untuk mempengaruhi
penyusunan kebijakan pemerintah, money politic dll.
14

15. 5. Kehancuran Birokrasi
a. Birokrasi tidak efisien (boros)
b. Fungsi pelayanan tidak berjalan
c. Komersialisasi birokrasi
d. Birokrasi menjadi loket tiket
e. Menguatnya birokratisasi
Pada mulanya birokrasi mempunyai konotasi positif yaitu efisien, rapi & teratur,
tetapi saat ini birokrasi mempunyai konotasi sangat negatif yaitu tidak efisien,
korup dan lamban. Perubahan makna ini terjadi akibat kinerja lembaga
pemerintah yang tidak menggembirakan. Bureaucracy is driven by rule not by
goal, sehingga sangat sulit ditemukan sosok-sosok kreatif yang bisa bertahan
dijajaran birokrasi kita. Kondisi ini diperburuk dengan korupsi yang terjadi,
sehingga sesuatu yang sudah tidak efisien dan lamban ini menjadi semakin
buruk lagi. Akibatnya posisi sebagai pegawai negeri tidak menarik lagi bagi
sosok-sosok muda yang cerdas dan kreatif, mayoritas mereka lebih tertarik
berkarir di perusahaan swasta
6. Terganggunya Sistim Politik & Pemerintah
a. Munculnya kepemimpinan koruptor
b. Sistem politik mandul
c. Fungsi pemerintahan tidak berjalan
d. Hilangkah ekspektasi dan kepercayaan rakyat terhadap lembaga pemerintah
7. Buyarnya Masa Depan Demokrasi
a. Hilangnya kepercayaan publik terhadap demokrasi
b. Hancurnya kedaulatan rakyat
8. Runtuhnya Penegakan Hukum
E. Cara Mengatasi Korupsi Melalui Pendidikan Karakter
Korupsi adalah sebuah karakter manusia yang sangat meresahkan kehidupan
masyarakat. Karena korupsilah hak – hak masyarakat terbelenggu dan terinjak.
Definisi korupsi beragam. Dalam arti luas, korupsi berarti menggunakan jabatan
untuk keuntungan pribadi16. Jabatan adalah kedudukan kepercayaan seseorang
yang diberi wewenang atau kekuasaan untuk bertindak atas nama lembaga.
16
Robert Klitgard, Ronald Maclean dan Lindsey Parris.2002.Penuntut Pemberantasan Korupsi Dalam
Pemerintahan Derah.Jakarta: Yayasan Obor Indonesia and Partnership for Governance Reform in Indonesi,
hlm.2
15

16. Lembaga swasta, lembaga pemerintah, atau lembaga nirlaba. Korupsi berarti
memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan
wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi terdiri dari berbagai jenis:
suap, pemerasan,uang pelicin, menjajakan pengaruh, nepotisme, pemalsuan,
penggelapan, dan sebagainya17.
Korupsi dijumpai di berbagai negara di dunia. Tetapi dampak korupsi di negara-
negara miskin lebih merusak karena korupsi cenderung menyebabkan hak milik tidak
dihormati, terjadi kekebalan hukum, menimbulkan kerugian ekonomi karena
mengacaukan insentif; kerugian politik, karena meremehkan lembaga – lembaga
pemerintahan; kerugian sosial, karena kekayaan dan kekuasaan jatuh kepada orang
yang tidak berhak18. Kita terhenyak ketika mendengar berita bahwa kerusakan
dahsyat yang timbul setelah gempa bumi di Turki adalah akibat korupsi yang
merajalela di dalam sektor industri konstruksi dan dalam kalangan pejabat
pemerintahan Turki19.
Terkuaknya perilaku-perilaku korupsi yang dilakukan oleh para pejabat
Indonesia dari berbagai departemen, tidak terkecuali Departemen Agama,
membantah bahwa korupsi merupakan sebab dari kemiskinan, rendahnya
pendidikan seseorang dan ketiadaan prinsip-prinsip kaidah agama yang
membimbing kehidupannya sehari – hari20. Pejabat bukanlah orang yang
berpendidikan rendah bukanlah merupakan suatu tudingan yang tidak mendasar, hal
ini merupakan kenyataan yang ada di Indonesia, misalnya dapat dipresentasikan dari
sederet gelar yang menghiasi di depan dan di belakang nama mereka. Haji., Drs.,
Prof., SH., S.Sos., dan lain sebagainya. Pejabat bukanlah seorang yang ateis atau
tidak beragama, pejabat yang dipilih oleh rakyat salah satu syaratnya adalah harus
bersumpah untuk taat kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan roh pancasila.
Yang semakin membuat kita terperangah adalah pejabat yang bergelar haji dan
gelar keagamaan lainnya dari jajaran Departemen Agama ternyata juga tidak lepas
dari perilaku korupsi. Korupsi bukan merupakan sebab dari kemiskinan, pendidikan
rendah atau seberapa jauh mereka memahami kaidah-kaidah beragama, namun
korupsi berakarkan kepada kesadaran manusia secara menyeluruh. Kesadaran
manusia dibentuk oleh lingkungan sosial, status sosial, dan pengalaman dalam
17
Ibid, hal.4
18
Ibid, hal.4
19
Ibid , hal. xiii
20
Dwi, Ismantoro. 2008.Para Pencuri Uang Rakyat: Daftar 59 Koruptor Versi KPK 2003-2008.Yogyakarta:
Pustaka Timur, hal. 1
16

17. perjalanan hidup seseorang. Ketiga faktor itu adalah arsitektur dari kesadaran
manusia. Ketiga faktor itu yang menyejarah dalam perkembangan masyarakat yang
bersangkut. Dinamika faktor -faktor tersebut ditentukan oleh bangunan sosial yang
terbangun dalam kehidupan masyarakat secara kontinu. Apabila bangunan sosial itu
mengarahkan manusia terhadap pendewaan materi, maka kepribadian seseorang
akan selalu berorientasi pada perolehan materi dan penimbunan materi. Sedangkan
apabila bangunan sosial yang terbangun dalam kehidupan masyarakat mengarahkan
kepada penyampingan materi dan memprioritaskan cinta, maka kepribadian orang
akan selalu dikaitkan dengan system-sistem dan nilai-nilai kemanusiaan. Pendewaan
terhadap materi telah menggiring seseorang untuk melakukan tindakan apa saja
demi kepentingan materi. Korupsi merupakan bentuk nyata dari pendewaan
terhadap materi. Apabila materi telah diadopsi sebagai dewa oleh manusia, maka
tidak ayal lagi manusia akan terperangkap dalam gaya hidup hedonistik. Apabila
orang sudah terperangkap dalam pendewaan materi dengan kitab sucinya yang
berupa prinsip – prinsip hedonisme, maka orang akan bertendensi memiliki penyakit
yang selalu haus akan materi, penyakit ini adalah penyakit rakus. Orang yang rakus
adalah orang yang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah dimilikinya.
Mencegah korupsi dapat membantu meningkatkan pendapatan pemerintah,
memperbaiki layanan masyarakat, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah. Upaya penanggulangan korupsi dapat dilakukan dengan dua
tahap, yaitu pengobatan dan pencegahan :
1. Pengobatan, menghukum secara tegas para pelaku korupsi. Khususnya pada
koruptor kelas “kakap”. Koruptor besar harus diumumkan namanya, dihukum
secara tegas sesuai tindak pidana yang dilakukan, dan dicopot dari jabatannya.
Hal ini menunjukkan bahwa pelaku tindak korupsi akan diadili secara tegas, bukan
sekedar hiasan bibir belaka. Ketika korupsi merajalela, yang pertama harus
dibasmi adalah persepsi salah bahwa kebal hukum itu ada. Siapapun pelaku
tindak korupsi akan mendapatkan perlakuan yang sama.
2. Pencegahan, setelah dilakukan pengobatan maka tahap selanjutnya adalah
pencegahan yang meliputi :
a. Seleksi para pejabat dan staf pemerintahan sehingga mencapai tingkat
efisiensi. Artinya, mengurangi pegawai pemerintah yang tidak memiliki
standard. Sehingga mengurangi kemungkinan untuk memperoleh gaji buta.
17

18. b. Peningkatan kehidupan beragama, yaitu dengan memperbaiki akhlak dan
selalu mengingat bahwa yang dilakukan di dunia akan dimintai pertanggung
jawabannya di akhirat.
c. Adakan perubahan sistem yang baik, misalnya pembayaran pajak yang
dialihkan kepada bank sehingga memperkecil aksi suap-menyuap,
menyederhanakan peraturan dan prosedur surat-menyurat, perijinan dan
membayar pajak.
d. Pendidikan karakter di sekolah maupun di luar sekolah.
Seseorang dikatakan berkarakter jika telah berhasil menyerap nilai dan
keyakinan yang dikehendaki masyarakat serta digunakan sebagai kekuatan moral
dalam hidupnya. Pendidikan sering disamakan dengan pendidikan budi pekerti.
Sementara itu, pengertian pendidikan budi pekerti menurut draft kurikulum
berbasis kompetensi21 dapat ditinjau secara konsepsional dan operasional.
a. Pengertian Pendidikan Budi Pekerti secara Konsepsional
Usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia seutuhnya
yang berbudi pekerti luhur dalam segenap peranannya sekarang dan masa
yang akan datang.
Upaya pembentukan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan
perilaku peserta didik agar mereka mau dan mampu melaksanakan tugas –
tugas hidupnya secara selaras, serasi dan seimbang.
Upaya pendidikan untuk membentuk peserta didik menjadi pribadi seutuhnya
yang berbudi pekerti luhur melalui kegiatan bimbingan, pembiasaan,
pengajaran dan latihan serta keteladanan.
b. Pengertian Pendidikan Budi Pekerti secara Operasional
Upaya untuk membekali pesertadidik melalui bimbingan, pengajaran dan
latihan selama pertumbuhan dan perkembangan dirinya sebagai bekal masa
depannya, agar nemiliki hati nuranu yang bersih, berperangai baik, serta
menjaga kesusilaan dalam menjalankan kewajiban terhadap Tuhan dan
sesama makhluk.
Dengan demikian, terbentuklah pribadi seutuhnya yang tercermin pada
perilaku berupa ucapan, perbuatan, sikap, pikiran, perasaan, kerja dan hasil
karya berdasarkan nilai – nilai agama serta norma dan moral luhur bangsa.
21
Balitbang-Puskur.2001. Kurikulum Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Budi Pekerti untuk Sekolah
Menengah Atas, Buram ke-6 Juli 2001. Jakarta : Depdiknas, di dalam Zuriah, Nurul.2007. Pendidikan Moral dan
Budi Pekerti Dalam Prespektif Perubahan: Menggagas Platform Pendidikan Budi Pekerti Secara Kontekstual
dan Futuristik.Jakarta: Bumi Aksara, hal.20
18

19. BAB III
Diskusi dan Kesimpulan
Korupsi merajalela karena ada sebab yaitu fenomena kerakusan manusia, sistem
yang kurang efisien, hukum yang sering diremehkan, dan karakter bangsa yang tidak
bagus. Pendidikan karakter merupakan salah satu solusi menanggulangi korupsi
sejak dini. Lingkungan harus meningkatkan mutu pendidikan agar membentuk
karakter siswa yang baik serta menciptakan lingkungan yang berakhlak mulia.
19

20. Daftar Pustaka
Buku :
Hamzah, Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya, Jakarta:PT.Gramedia, 1986
Chazawi. Adami, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia,
Malang:Bayumedia, 2005
Cheppy, Pendidikan Moral dalam Beberapa Pendekatan, Jakarta: Depdikbud, 1989
Komisi. Pemberantasan. Korupsi, Memahami untuk Membasmi:Buku Panduan untuk
Memahami Tindak pidana korupsi,Jakarta:Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006
David J. Gould dan Jos A. Amaro- Reyes, The Effects of Corruption on Administratif
Performance: Illustration from Developing Countries. Word Bank Staff Working
Papers Number 580, Management dan Development Series Number 7, 1983
Susan Rose-Ackerman, Corruption: A Study in Political Economy, Newyork: Academic
Press, 1978
Robert Klitgard, Ronald Maclean dan Lindsey Parris. Penuntut Pemberantasan Korupsi
Dalam Pemerintahan Derah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia and Partnership for
Governance Reform in Indonesia, 2002
Balitbang-Puskur, Kurikulum Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Budi Pekerti untuk
Sekolah Menengah Atas, Buram ke-6 Juli 2001, Jakarta : Depdiknas, 2001
Zuriah, Nurul. Pendidikan Moral dan Budi Pekerti Dalam Prespektif Perubahan: Menggagas
Platform Pendidikan Budi Pekerti Secara Kontekstual dan Futuristik. Jakarta: Bumi
Aksara, 2007
Tilaar, H.A.R. Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Prespektif Abad 21.
Magelang: Tera Indonesia, 1999
Internet :
Sofwah. Nur, Korupsi, http://www.scribd.com/doc/29350976/KORUPSI-MAKALAH,
04/03/2010
Uut. Mega, Pengertian Korupsi dan Macam-macamnya
http://megauuttech.blogspot.com/2012/06/definisi-korupsi-dan-macam-macamnya.html,
05.09
20