Dokumen tersebut membahas perundang-undangan terkait keanekaragaman hayati di Indonesia dan Konvensi Keanekaragaman Hayati beserta dampak dari sistem Hak Kekayaan Intelektual terhadap keanekaragaman hayati.

1. Perundang-undangan keanekaragaman Hayati

2. KOMISI NASIONAL SUMBERDAYA GENETIK UU NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL CARTAGENA UU NOMOR 21 TAHUN 2005 TANTANG KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK UU NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG PERJANJIAN SUMBER DAYA GENETIK

3. Convention Biological Diversity Instrument yang paling komprehensif dan ekplisit berkaitan dengan perlindungan keanekaragaman hayati CBD ini dianggap sebagai inisiatif yang paling penting karena: Menempatkan dunia menuju arah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan Merupakan suatu instrument global yang merupakan komitmen bersama para anggotanya untuk bekerja dalam arah yang sama

4. 3. Mengakui kedaulatan nasional dan hak-hak negara untuk mengambil manfaat dari sumber daya - sumber daya hayati yang dimilikinya; 4. Mengakui pula hak-hak negara untuk mengakses tehnologi, termasuk biotehnologi baru, yang dapat membantu upaya perlindungan atau ekploitasi sumber daya - sumber daya hayati; 5. Merupakan langkah pertama dari suatu jalan panjang menuju program-program perlindungan keanekaragaman hayati baik pada level nasioal maupaun internasional.

5. CBD ditandatangani oleh 156 negara dan Uni Eropa. Adapun kewajiban-kewajiban negara peserta yang digariskan dalam CBD adalah sebagai berikut: Penggunaan strategi–strategi nasional, perencanaan–perencanaan serta program–program bagi konservasi dan penggunaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. Identifikasi dan monitoring keanekaragaman hayati. Konservasi keanekaragaman hayati secara in situ dan ex situ. Penelitian dan pelatihan serta pendidikan masyarakat. Evaluasi dampak proyek-proyek pembangunan terhadap keanekargaman hayati. Penghormatan terhadap hak-hak atas kekayaan intelektual,di negara manapun hak-hak tersebut didapatkan, yang sesuai dengan tujuan CBD. Pertukaran informasi tentang keanekaragaman hayati. Kerjasama teknis dan ilmu pengetahuan.

6. Tujuan CBD Pertama, untuk perlindungan keanekaragaman hayati; Kedua, agar penggunaan keanekaragaman hayati di dalam dan diantara spesies dan ekosistem dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan (sustainable use); Ketiga, agar tercipta pembagian yang adil terhadap keuntungan-keuntungan yang timbul dari pemanfaatan sumber daya - sumber daya hayati dan alih tehnologi yang relevan.

7. Kelemahan CBD Kendatipun CBD merupakan instrument hukum internasional yang komprehensif berkaitan dengan perlindungan keanekaragaman hayati, namun tidak luput dari beberapa kelemahan, baik yang hanya bersifat teknis maupun fundamental. Diantara kelemahan -kelemahan tersebut: kelemahan yang berkaitan dengan kandungan normatif dari ketentuan–ketentuan CBD. Jika dikaji lebih seksama,kandungan normatif dari kewajiban-kewajiban yang digariskan oleh CBD sangat lemah,bahkan tidak berlebihan jika ketentuan-ketentuan tersebut hanya bersifat himbauan, desakan atau peringatan saja yang ditujukan kepada para anggotanya dalam rangka perlindungan keanekaragaman hayati.

8. Dalam kondisi seperti ini, pengelolaan keanekaragaman hayati lebih diposisikan sebagai urusan masing-masing negara yang memiliki sumberdaya-sumberdaya hayati sebagai aset-aset negara berdaulat (sovereign assets) sendiri. Dengan demikian,efektivitas norma-norma CBD sangat tergantung dari iktikat baik negara-negara anggotanya.

9. HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Beberapa dampak positif dapat disebutkan diantaranya HAKI telah melahirkan invensi-invensi baru dalam bidang bioteknologi dan keanekaragaman hayati dengan kualitas dan kuantitas yang signifikan. Di US, The United Stated Patent and Trademark Office (USPTO) sampai bulan juli 2001 telah mengeluarkan sebanyak 15.956 paten untuk invensi bioteknologi secara umum, 49 paten khusus untukkeanekaragaman hayati dan 547 paten untuk obat-obatan dengan bahan dasar keanekaragaman hayati (biological medicine,biomedicine). The European Patent Office (EPO) pada tahun 1996 telah mengeluarkan 23 paten untuk invensi dalam bidang bioteknologi pertanian dan 22 paten untuk invensi bioteknologi

10. Rejim HAKI, dengan hak-hak monopoli dan ekonominya, telah memberikan insentif yang memadai kepada para inventor dan/atau pemegang paten untuk terus-menerus melakukan riset dan membuat invensi baru yang pada akhirnya akan memperkaya bioteknologi dan keanekaragaman hayati. Misalnya, the Agriculture Research Service di Amerika Serikat sekarang sedang mengembangkan serangkaian riset yang menghasilkan invensi-invensi yang disebut sebagai invansive species

11. Dari fakta-fakta sebagaimana dikemukakan di muka; dapat disimpulkan bahwa dampak rejim HAKI terhadap keanekaragaman hayati yang lebih dominan di antaranya adalah:Rijim HAKI telah menyebabkan terjadinya pembajakan “HAKI” atas keanekaragaman hayati para petani atau masyarakat tradisional, terutama para petani atau masyarakat tradisional negara-negara hayati, tetapi miskin akan ekonomi dan teknologi. Contoh-contoh pemberian peten terhadap invensi-invensi yang sebenarnya telah mejadi pengetahuan umum petani atau masyarakat tradisional sebagaimana dipaparkan di atas sebenarnya hanya gambaran kecil saja sebab fakta sesungguhnya yang belum diketahui atau di teliti sangat mungkin jauh lebih besar. Dengan demikian, HAKI yang diklaim para “inventor” rekayasa ganetik yang pada umumnya berasal dari negara-negar maju sesungguhnya hanya baju baru dengan isi lama, yau baju “paten”dengan isi teknologi para petani dan masyarakat tradisional. Hal ini berarti, dalam kasus-kasus seperti ini, sumbangan HAKI terhadap pertambahan kualitas dan kuantitas keanekaragaman hayati sangat kecil, sebab dengan HAKI hanya ada penamaan baru atau pemberian istilah baru yang dianggap lebih ilmiah dan modern, sehingga diangap merupakan invensi yang memenuhi syarat untuk diberi paten.

12. 2. Dengan diintroduksinya rejim HAKI baru oleh negara-negara Selatan menjadi tidak berlaku, seperti misalnya dalam kasus neem diatas. Hal ini berarti hak-hak hukum dan ekonomis yang eksklusif melekat pada para petani atau masyarakat tradisional negara-negara Selatan tidak diakui keberadaannya, dan oleh karenanya akan berakibat tiadanya insentif untuk melindungi keanekaragaman hayati. Tidak diakui “HAKI” lama karena dianggap tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam rejim HAKI baru. Paten, misalnya, hanya akan diberikan terhadap invensi dibidang teknologi yang mengandung kebaruan (novelty), mempunyai langkah-langkah inventif (inventive steps) dan berguna dalam industri (industrial applicility). Teknologi yang ditemukan oleh para petani atau masyarakat tradisional di negara-negara Selatan diangap tidak memenuhi syarat-syarat tersebut menurut rejim HAKI baru, karena dianggap merupakan produk alamiah, bukan hasil rekayasa manusia. Jelas ini merupakan kesalahan persepsi.