Dokumen tersebut membahas tentang praktek pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Tana Toraja. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan pembatalan perkawinan seperti tidak adanya izin untuk poligami atau pernikahan baru tanpa sepengetahuan pasangan yang sah. Pengadilan Agama Tana Toraja berupaya menerapkan undang-undang tersebut dalam menye
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
Pembatalan perkawinan menurut undang
1. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di
Pengadilan Agama Tana Toraja)
A. Latar Belakang
Hampir semua mahluk ciptaan Allah swt, di atas dunia ini bila hendak mengembangbiakkan
keturunannya dilalui dengan proses perkawinan. Demikian halnya dengan manusia sebagai salah satu
diantara mahluk ciptaanNya dalam melangsungkan keturunannya melalui suatu wadah perkawinan. Hal
ini dapat dilihat pada firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa (4) :1
Terjemahan :
‘Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri
dan daripadanya Allah menciptakan istri dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki
dan perempuan yang banyak. [1]
Perbedaan antara proses perkawinan manusia dengan mahluk lainnya terletak pada nilai sebuah
perkawinan. Manusia sebagai mahluk yang termulia. Memandang perkawinan itu mengandung nilai
spiritual yang datangnya dari Allah yang terdapat dalam ajaran agama. Contoh Proposal Skripsi Hukum
Sedang mahluk selain manusia hanya menggunakan perkawinan sebagai alat untuk berkembang biak
saja. Hal ini dikarenakan manusia dikarunia oleh Allah Swt berupa akal pikiran sedang mahluk lainnya
tidak dikaruniai.
Sebagai Negara yang berdasarkan pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhan Yang Maha Esa,
makanya perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian, sehingga
perkawinan bukan hanya sekedar mempunyai unsur jasmani saja akan tetapi unsur kerohanian juga
mempunyai peranan penting. Hal ini mempunyai hubungan erat dengan tujuan dari sebuah perkawinan
yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera serta kekal berdasarkan
Ketuhahan Yang Maha Esa.
2. Namun perkawinan tidak semuanya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, terkadang harus
putus ditengah jalan apakah sebab perceraian itu karena cerai talak, cerai gugat, fasid nikah, fasakh
nikah, atau pembatalan sebuah perkawinan. Berbicara tentang pembatalan perkawinan yang diatur
dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia maka dalam skripsi ini
penulis mencoba melihat praktek pembatalan perkawinan pada Pengadilan Agama Tana Toraja.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka timbul satu masalah pokok yaitu bagaimana Praktek
Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang di Indonesia.
Dengan adanya masalah pokok diatas maka dapat pula dikemukakan dua sub masalah, yaitu :
Faktor-faktor apakah yang menyebabkan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Tana Toraja
Bagaimana upaya Pengadilan Agama Tana Toraja menerapkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia
dalam Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan. Contoh Proposal Skripsi Hukum
C. Hipotesis
adalah tidak adanya izin untuk berpolygami atau izin untuk beristeri lebih dari satu orang, dalam hal ini
pihak suami telah melakukan suatu perkawinan baru dengan seorang wanita tanpa sepengetahuan dari
isterinya yang sah. Untuk memberikan gambaran permasalahan di atas, maka dapatlah dirumuskan
hipotesis sebagai berikut :
Faktor-faktor menyebabkan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Tana Toraja yaitu adalah
tidak adanya izin untuk berpolygami atau izin untuk beristeri lebih dari satu orang, dalam hal ini pihak
suami telah melakukan suatu perkawinan baru dengan seorang wanita tanpa sepengetahuan dari
isterinya yang sah.
2. Dalam hal penerapan Undang-Undang no.1 tahun 1974 terhadap pembatalan perkawinan di
Pengadilan Agama di Tana Toraja ternyata tidak sepenuhnya melaksanakan prosedur sebagaimana yang
telah diatur dalam UU no.1 Thn 1974.
3. D. Pengertian Judul
Untuk memproleh pemahaman yang lebih jelas dari judul praktek pembatalan perkawinan menurut
undang-undang no.1 tahun 1974 pada Pengadilan Agama Tana Toraja. Maka terlebih dahulu akan
dijelaskan bebepara kata yang digunakan dalam judul tersebut.
Kata Pembatalan diambil dari kata batal yang berarti tidak jadi, atau tidak sah.[2] “Perkawinan dapat
dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.
Contoh Proposal Skripsi Hukum
Jadi pembatalan yang dimaksud adalah membatalkan sebuah ikatan perkawinan setelah adanya ijab
kabul dan aqad nikah.
Perkawinan yang dimaksud dalam hal ini adalah :
Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[3]
Setelah kita mengenal pengertian dari kata yang digunakan dalam judul, maka dikaitkanlah dengan
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia.
Ruang lingkup pembahasan dalam skripsi ini, terlebih dahulu melihat praktek pembatalan perkawinan di
Pengadilan Agama Tana Toraja, kemudian diketengahkan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 dan segala faktor penyebab timbulnya serta faktor pendukung dan penghambatnya.
Dari pengertian judul serta ruang lingkup pembahasan yang dikemukan diatas, maka defenisi
operasionalnya adalah meneliti pelaksanaan Pembatalan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor
1 tahun 1974 pada Pengadilan Agama Tana Toraja serta faktor penyebab timbulnya dan faktor
pendukung dan penghambatnya. Contoh Proposal Skripsi Hukum
4. E. Tinjauan Pustaka
Drs. Ahmad Rafiq, M.A. dalam karyanya membahas tentang batalnya perkawinan serta usaha-usaha
pencegahan dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, dan langkah-langkah pembatalan setelah
perkawinan selesai dilangsungkan, dan diketahui terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi.
Drs. H.A. Mukti Arto, SH. Mengemukakan bahwa pasal 22 UU No.1/1974 menyatakan bahwa
perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan
perkawinan. Namun perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak sendirinya menjadi batal, melainkan
harus diputuskan oleh Pengadilan.
Selain dari buku di atas, penulis juga mempersiapkan rujukan lain. Undang-Undang Perkawinan Di
Indonesia, serta Komplasi Hukum Islam Di Indonesia. Dan buku-buku yang lain yang berkaitan dengan
pembahasan ini. Sehingga penulis berharap mampu memaparkan Praktek Pembatalan perkawinan di
Pengadilan Agama Tana Toraja, serta faktor-faktor penyebab pembatalan Perkawinan di Tana Toraja,
mengingat judul ini belum pernah ada yang membahasnya dalam bentuk karya ilmiah, sehingga
memotifasi penulis untuk meneliti sejauh mana upayah yang dilakukan Pengadilan Agama Tana Toraja
Menerapkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pembatalan Perkawinan. Dan bagaimana
eksistensi Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam hal penyelesaian perkara perkawinan pada Pengadilan
Agama secara keseluruhan. Contoh Proposal Skripsi Hukum
F. Metode Penelitian
Untuk memudahkan penulis dalam memperoleh data yang konkrit sebagai pedoman dalam penulisan
skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:
1. Metode Pelaksanaan Penelitian
Dalam pelaksanaan ini, penulis menggunakan bentuk studi khusus yang membahas kenyataan atau
kejadian yang pernah dialami oleh Pengadilan Agama Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja
5. 2. Metode Pengumpulan Data
Dalam usaha pengumpulan data-data yang relevan dengan judul ini, penulis menggunakan metode:
a. Library Research, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan membaca dan menelusuri
literatur-literatur yang berkaitan dengan judul yang kebanyakan terdapat di perpustakaan-perpustakaan
kemudian mengambil hal-hal yang dibutuhkan baik secara langsung maupun saduran.
b. Field research, yaitu suatu metode pengumpulan data yang menggunakan dengan melakukan
langsung kelapangan penelitian yang telah ditentukan dalam judul skripsi. Kemudian metode ini dapat
digunakan tekhnik sebagai berikut:
Observasi yakni suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan
pengamatan yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi obyek atau sekarang menjadi
penelitian.
Intrview yakni proses pengumpulan data dengan jalan mengadakan dialog atau tanya jawab secara
langsung antara dua orang bertahap-tahap secara fisik. Dalam ini melalui orang-orang tertentu yang
dianggap dapat memberikan data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
Dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan jalan melihat dokumen atau catatan
yang ada pada Pengadilan Agama Tana Toraja, yang berhubungan dengan penelitian yang
dilakukan dengan tujuan agar dokumen-dokumen tersebut dapat membantu dalam memecahkan
masalah-masalah dalam penelitian.
3. Metode pengolahan dan analisis data
Dalam proses penulisan, penulis menggunakan beberapa metode pengolahan data dan analisis data:
Metode Deduktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan
yang khusus.
Metode Induktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan
yang bersifat umum.
Metode Komparatif, yaitu perbandingan antara data yang satu dengan data yang lainnya guna
memperoleh suatu kesimpulan yang jelas terhadap kajian ini.
6. G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penulisan
Secara umum skripsi ini adalah merupakan suatu persyaratan penyelesaian studi pada perguruan tinggi.
Oleh karena itu penulis mempunyai suatu kewajiban secara formal terikat pada aturan-aturan
perguruan tinggi tersebut. Namun secara khusus penelitian ini bertujuan :
Untuk mengetahui langkah-langkah Pengadilan Agama dalam Pembatalan Perkawinan di Kabupaten
Tana Toraja.
2. Kegunaan Penulisan
Untuk mengetahui sejauhmana penerapan Undang-Undang No.1 1974 tentang perkawinan di
Pengadilan Agama Tana Toraja. Contoh Proposal Skripsi Hukum
Selanjutnya kegunaan yang dapat diperoleh dari penulisan ini sebagai berikut :
Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang mengadakan penelitian lebih jauh terhadap masalah ini
dan sekaligus merupakan bahan pertimbangan bagi Pengadilan Agama Tana Toraja.
Sebagai salah satu persyaratan dalam proses penyelesaian studi pada Fakultas Syari’ah UIN Alauddin
Makassar.
DAFTAR PUSTAKA
Ali, Moh. Daud. Hukum Islam Dan Peradilan Agama. Cet I ; Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
7. Anwar Sitompul S.H. Kewenangan Dan Tata Cara Berperkara Di pengadilan Agama, Bandung, Armico,
1984
Anwar Hardjono DR., SH. Hukum Islam “Keluasan Dan Keadilannya”, Cet.II, PT. Bulan Bintang, jakarta.
1968
Chuzaimah T. Yanggo DR. H. Dan Drs. Drs. H. A. Hafiz Anshary. A. Z. MA. Problematika Hukum Islam
Kontemporer. Cet. II, LSIK, Jakarta. 1996.
Cik Hasan Bisry, Drs. MS. Peradilan Agama Di Indonesia. Cet II, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1998
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta : PT. Inter Masa. 1986)
Hadikusumah, Prof. H. Hilman, SH, Hukum Perkawinan Indonesia, Cet II, Mandar Maju Bandung 2003.
Hasbi Ash Siddieqy M. Hukum-Hukum Fiqih Islam, Cet. II, PT. Bulan Bintang, jakarta. 1965.
Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negri Sipil, Jakarta, Ghalia Indonesia, Cet, II, 1985
Kompilasi Hukum Islam, Arkola.
Latief, H.M. Djamil, S.H. Kedudukan Dan Kekuasaan Peradilan Agama Di Indonesia, Jakarta, Bulan
Bintang, 1983.
Majid, Nurcholish. Masyarakat Religius. Cet, I; Jakarta: Paramadina, 1997
Nasution, Harun. Islam Rasional, Cet, IV; Bandung: Mizan, 1996.
8. Nur, Djamaan. Fikhi Munakahat. Cet. I; Semarang: Toha Putra 1993
Ny, Sumiati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan .Cet, II; Yogyakarta: Liberty,
1986.
Rofiq, Drs. Ahmad, M.A. Hukum Islam Di Indonesia, Cet I, Raja Grafindo Persada Jakarta 1995.
Sayyid Sabik, Fikhu Sunnah, jilid 8, Bandung, Al- Ma`a rif , 1990.
Soerbekti, R. dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Perdata, Djambata, 1981.
Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, Arkola..
W.J.S. Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet.X, Balai Pustaka, Jakarta. 1987.
Yunus, Mahmud. Hukum Perkawinan Dalam Islam, Cet. X; Jakarta: Hidakarya Agung,1983.
(OUT LINE)
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang
Rumusan dan Batasan Masalah
Hipotesis
Pengertian Judul, Ruang Lingkup Pembahsan, dan Defenisi Opersional
Metode Penelitian
9. Tinjauan Pustaka
Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Kepustakaan
BAB II PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1974
Pengertian Pembatalan
Syarat Terjadinya Pembatalan
Alasan-Alasan Pembatalan
Peranan Pengadilan Agama Tana Toraja terhadap Pembatalan Perkawinan
BAB III ANALISA KASUS
Kasus I
Kasus II
Kasus III
BAB IV PEMBATALAN PERKAWINAN PADA PAENGADILAN AGAMA TANA TORAJA
Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Pembatalan Perkawinan
Proses Penyelesaiaan
Faktor Pendukung dan Penghambat Pembatalan Perkawinan
BAB V P E N U T U P
Kesimpulan
Saran-Saran
[1] Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta : PT. Inter Masa. 1986) h. 114.
10. [2]W.J.S. Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia ( Cet: X; Jakarta, Balai Pustaka, Jakarta. 1987),
hal.
[3]Lihat Undang-Undang Perkawinan No.1 Thn 1974, ( Arkola), h. 5.
Draft oleh Abdul Thayyib, W R, Mahasiswa Syariah/ Akhwal Syakhsyiah UIN Alauddin Makassar ’06.
Contoh Proposal Skripsi Hukum