Teks tersebut membahas latar belakang pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan dapat membangun semangat persatuan dan kesadaran hak serta kewajiban warga negara sesuai konstitusi."

1. BAB I
PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
I. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan
Kita sebagai warga indonesia harus menyadari betapa pentingnnya mempelajari
pendidikan kewarganegaraan, karena melalui pendidikan kewarganegaraan ini kita dapat
menyadari semangat perjuangan bangsa yang telah memerdekakaan bangsa Indonesia ini
sampai titik pendarahan. Selain itu juga kita dapat mengatasi masalah-masalah yang
dihadapi oleh bangsa ini dan akan menimbulkan cinta tanah air, persatuan dan kesatuan
demi tetap utuhnya NKRI.
Mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan tidak sampai di waktu sekolah saja,
tetapi di perguruan tinggi pun kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan kembali.
Maka saat ini pendidikan kewarganegaraan menjadi pelajaran yang bermuatan softskill,
maka dari itu kita harus mengutamakan persatuan dan kesatuan dan mampu
berintelektual dalam bidang politik,hukum dan kemasyarakatan. Mempelajari pendidikan
kewarganegaraan juga terdapat di dalam pasal 39 ayat 2 yaitu bahwa di setiap Jenis,jalur
dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan kewarganegaraan agar kita dapat
memahami hak dan kewajiban seorang warga Negara.
Begitu banyak manfaat yang bisa kita pelajari dari pendidikan kewarganegaraan
ini,seperti kita dapat belajar etika,moral,norma dan masih banyak lagi yang bisa dapat
dari pelajaran ini. Banyak masyarakat yang tidak memahami pentingnya mempelajari
pendidikan kewarganegaraan, contohnya yaitu mahasiswa yang bentrok dan tawuran
sesama mahasiswa, demonstrasi yang melanggar hukum, maka dari kejadian itu sudah
jelas bahwa mereka menyalahgunakan dan tidak memahami dari pelajaran pendidikan
kewarganegaraan ini. Maka dari itu pendidikan kewarganegaraan harus di mulai dari usia
dini, supaya kita dapat memahami pentingnya keadaan lingkungan di sekitar kita.

2. II. PEMBAHASAN
A. Kompetensi Yang di Harapkan
• Kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab
yang harus dimiliki oleh seseorang afar ia mampu melaksanakan tugas-tugas dalam
bidang pekerjaan tertentu.
• Kompetensi lulusan Pendidikan Kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas,
penuh rasa tanggung jawab dari seorang warga negara dalam hubungan dengan negara,
dan memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
dengan menerapkan konsepsi flasasah bangsa, wawasan Nusantara, dan Ketahanan
Nasional.
• Sifat cerdas yang dimaksud tersebut tampak pada kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan
bertindak, sedangkan sifat bertanggung jawab tampak pada kebenaran tindakan, ditilik
dari nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, etika maupun kepatutan ajaran agama dan
budaya.
• Pendidikan Kewarganegaraan yang berhasil akan menumbuhkan sikap mental yang
cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. Sikap ini disertai dengan perilaku
yang :
1.) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2.) Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermsyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3.) Rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
4.) Besifat profesional, yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.
5.) Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan
kemanusiaan, bangsa, dan negara.

3. B. Pengertian dan Pemahaman Tentang Bangsa dan Negara
• Pengertian Bangsa
Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan
bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi (Kamus besar bahasa indonesia edisi
kedua, Depdikbud, halaman 89). Dengan demikian, bangsa indonesia adalah
sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan
dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah nusantara atau
Indonesia atau sekumpulan manusia yang memberntuk kesatuan berlandaskan
kesamaan identitas dan cita-cita serta persamaan nasib dalam sejarah Indonesia.
Sedangkan pengertian bangsa menurut para ahli adalah :
1. Menurut Rawink, bangsa adalah sekumpulan manusia yang bersatu pada satu
wilayah dan memunyai keterikatan dengan wilayah tersebut. Dengan batas teritori
tertentu dan terletak dalam geografis tertentu.
2. Menurut Otto Bauer bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai kesamaan
karakteristik (nasib).
3. Ki Bagoes Hadikoesoemo lebih menekankan pengertian bangsa pada persatuan
antara orang dan tempat.
4. Menurut Jalobsen dan Libman, bangsa adalah suatu kesatuan budaya (cultural unity)
dan kesatuan (Politic unity).
5. Menurut Hans Kohn, pengertian bangsa adalah buah hasil tenaga hidup manusia
dalam sejarah.
6. Menurut F. Ratzel, bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu. Hasrat itu timbul
karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggal (geolitik)
7. Menurut Ernest Renan, bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup
bersama (Sejarah & cita-cita). Pengertian Bangsa Menurut Para Ahli

4. 8. Menurut Guibernau, bangsa adalah negara kebangsaan memiliki unsur-unsur penting
pengikat, yaitu: psikologi (sekelompok manusia yang memiliki kesadaran bersama
untuk membentuk satu kesatuan masyarakat – adanya kehendak untuk hidup
bersama), kebudayaan (merasa menjadi satu bagian dari suatu kebudayaan bersama),
teritorial (batas wilayah atau tanah air), sejarah dan masa depan (merasa memiliki
sejarah dan perjuangan masa depan yang sama), dan politik (memiliki hak untuk
menjalankan pemerintahan sendiri).
9. Rudolf Kjellen membuat suatu analogi/membandingkan bangsa dengan suatu
organisme biotis dan menyamakan jiwa bangsa dengan nafsu hidup dari organisme
termaksud. Suatu bangsa mempunyai dorongan kehendak untuk hidup,
mempertahankan dirinya dan kehendak untuk berkuasa.
10. Benedict Anderson mengatakan bahwa bangsa lebih mengacu kepada pemahaman
atas suatu masyarakat yang mempunyai akar sejarah yang sama dimana praxis
pengalaman atas penjajahan begitu kental dirasakan oleh masyarakat terjajah dan
semakin lama akan semakin mengkristalkan pengalaman atas rasa solidaritas
kebersamaan yang tinggi diantara mereka.
• Pengertian Negara
Negara adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah
yang permanen, dan pemerintahan yang sah. Dalam arti luas negara merupakan
sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional (berdasarkan undang – undang)
untuk mewujudkan kepentingan bersama.
Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbentang dari Sabang
sampai Merauke dengan luas wilayah kurang lebih km2, terdiri dari ribuan pulau
besar dan kecil (sehingga disebut negara kepulauan) dan UUD’45 sebagai
konstitusinya.
Banyak pakar yang memberikan pandangan berbeda-beda tergantung sudut pandangnya, antara
lain:
• 1. Roger H Soltau “Negara adalah alat (agency) atau wewenang (Autority) yang
mengatur dan mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat”.

5. • H.J. Laski “Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karenamempunyai
wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebihagung dari pada individu atau
kelompok yang merupakan bagiandari masyarakat itu".
• Max Weber “Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli
dalammenggunakan’kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah”.
• Goege Jelinek “Negara adalah organisasi kekuasaan dan sekelompok manusia
yangtelah berkediaman di wilayah tertentu”.
• Robert Mac Iver “Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban
terhadap suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang
diselenggarakan oleh suatu pemerintahan, oleh karenanya diberikan kekuasaan
memaksa”.
• J. H. A Logeman “Negara adalah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan
mengatur dan menyelenggarakan suatu masyarakat”.
• Miriam Budihardjo “Negara adalah suatu daerah tenitorial yang rakyatnya diperintah
oleh pejabat dan berhasil menuntut dari warganya ketaatan pada perundangan-
undangan melalui penguasaan kontrol dan kekuasaan yang sah”.
C. Negara Dan Warga Negara Dalam Sistem Kenegaraan Di Indonesia
Kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara yang pada dasarnya
mensyaratkan ada nya wialayah, pemerintahan, penduduk sebagai warga negara, dan
pengakuan dari negara-negara lain sudah dipenuhi oleh Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). NKRI adalah negara kedaulatan yang mendapatkan pengakuan
dariu dunia internasional dan menjadi anggota PBB. NKRI mempunyai kedudukan dan
kewajiban yang sama dengan negara-negara lain di dunia, yaitu ikut serta memelihara
dan menjaga perdamaian dunia karena kehidupan di NKRI tidak dapat terlepas dari
pengaruh kehidupan dunia internasional (global). NKRI didirikan berdasarkan UUD
1945 yang mengatur tentang kewajiban negara terhadap warganya dan hak

6. sertanegaraan. Kewajiban negara terhadap warganya pada dasarnya adalah memberikan
kesejahteraan hidup dan keamaan lahir batin sesuai dengan sistem demokrasi yang
dianutnya. Negara juga wajib melindungi hak asasi warganya sebagai manusia secara
individual (HAM) berdasarkan ketentuan internasional, yang di batasi oleh ketentuan
agama, etika moral, dan budaya yang berlaku di negara Indonesia dan oleh sistem
kenegaraan yang digunakan.
D. Pemahaman Tentang Demokrasi
1. Pengertian Demokrasi
Secara etimologis, demokrasi berasal bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat
atau penduduk dan cratein yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Dengan demikian,
secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara di mana kedaulatan atau kekuasaan
tertingginya berada di tangan rakyat. Konsep demokrasi diterima oleh hampir seluruh
negara di dunia. Diterimanya konsep demokrasi disebabkan oleh keyakinan mereka
bahwa konsep ini merupakan tata pemerintahan yang paling unggul dibandingkan
dengan tata pemerintahan lainnya. Demokrasi telah ada sejak zaman Yunani Kuno.
Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln mengatakan demokrasi adalah
government of the people, by the people and for the people.
2. Macam-Macam Demokrasi
Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan atas :
• Demokrasi Langsung
• Demokrasi Tidak Langsung
Menurut dasar prinsip ideologi, demokrasi dibedakan atas :
• Demokrasi Konstitusional (Demokrasi Liberal)
• Demokrasi Rakyat (Demokrasi Proletar)
Menurut dasar yang menjadi titik perhatian atau prioritasnya, demokrasi dibedakan atas
:
• Demokrasi Formal

7. • Demokrasi Material
• Demokrasi Campuran
Menurut dasar wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan negara, demokrasi
dibedakan atas :
• Demokrasi Sistem Parlementer
• Demokrasi Sistem Presidensial
3. Prinsip-Prinsip Demokrasi yang Berlaku Universal
Inu Kencana Syafiie merinci prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut, yaitu ; adanya
pembagian kekuasaan, pemilihan umum yang bebas, manajemen yang terbuka,
kebebasan individu, peradilan yang bebas, pengakuan hak minoritas, pemerintahan
yang berdasarkan hukum, pers yang bebas, beberapa partai politik, konsensus,
persetujuan, pemerintahan yang konstitusional, ketentuan tentang pendemokrasian,
pengawasan terhadap administrasi negara, perlindungan hak asasi, pemerintah yang
mayoritas, persaingan keahlian, adanya mekanisme politik, kebebasan kebijaksanaan
negara, dan adanya pemerintah yang mengutamakan musyawarah.
Prinsip-prinsip negara demokrasi yang telah disebutkan di atas kemudian dituangkan ke
dalam konsep yang lebih praktis sehingga dapat diukur dan dicirikan. Ciri-ciri ini yang
kemudian dijadikan parameter untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang
berjalan di suatu negara. Parameter tersebut meliputi empat aspek.Pertama, masalah
pembentukan negara. Proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan
bagaimana kualitas, watak, dan pola hubungan yang akan terbangun. Pemilihan umum
dipercaya sebagai salah satu instrumen penting yang dapat mendukung proses
pembentukan pemerintahan yang baik. Kedua, dasar kekuasaan negara. Masalah ini
menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggungjawabannya langsung
kepada rakyat. Ketiga, susunan kekuasaan negara. Kekuasaan negara hendaknya
dijalankan secara distributif. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemusatan
kekuasaan dalam satu tangan..Keempat, masalah kontrol rakyat. Kontrol masyarakat

8. dilakukan agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau negara sesuai dengan
keinginan rakyat.

9. E. Prinsip Dasar Pemerintahan Republik Indonesia
Prinsip Dasar Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia
Bagi bangsa Indonesia Pancasila sebagai landasan idiil memiliki arti sebagai pandangan
hidup dan jiwa bangsa, kepribadian bangsa, tujuan dan cita-cita bangsa, cita-cita hukum
bangsa dan negara, serta cita-cita moral bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan yang pasti dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara Indonesia. Ada dua hal yang mendasar yang
digariskan secara sistematis, yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum,
dan tata urut peraturan perundangan Republik Indonesia adalah UUD 1945, Tap MPR,
UU dan Perpu, PP, Keputusan presiden (Keppres), dan peraturan pelaksanaan lainnya.
Beberapa prinsip dasar sistem pemerintahan Indonesia yang terdapat dalam UUD
1945 (setelah diamandemen) adalah : Indonesia adalah negara hukum, sistem
konstitusi, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR, Presiden adalah
penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah majelis, presiden tidak
bertanggungjawab kepada DPR, menteri negara adalah pembantu presiden, menteri
negara tidak bertanggungjawab kepada DPR, dan kekuasaan kepala negara tidak tak
terbatas.
Sistem Pemerintahan Republik Indonesia dijelaskan Undang-Undang Dasar 1945,
terdiri atas 7 kunci pokok, yaitu :
1) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum Negara hukum Indonesia
adalah negara hukum material, yaitu disamping memenuhi syarat sebagai negara
hukum formal ditambah dengan pemerintah bertanggung jawan atas kesejahteraan
rakyatnya. Adapun syarat negara hukum formal adalah :
a. Adanya pemisahan kekuasaan (schending van machten)
b. Pemerintah berdasarkan Undang-Undang
c. Adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia
d. Adanya peradilan tata usaha negara
Negara Indonesia tidak menganut Pemisahan Kekuasaan, melainkan menganut
Pembagian Kekuasaan yang membagi kekuasan menjadi 6, yaitu :
a. Kekuasaan Konstitutif (MPR)

10. b. Kekuasaan Legislatif (Presiden dan DPR)
c. Kekuasaan Eksekutif (Presiden)
d. Kekuasaan Konsultatif (DPA)
e. Kekuasaan Yudikatif (MA)
f. Kekuasaan Inspektif (BPK)
Pemerintah Indonesia selalu melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang
sehingga tindakannya selalu berdasarkan hukum Sampai Era reformasi sebelum adanya
amandemen
2) Sistem Konstitusional: Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusional (hukum
dasar), tidak bersifat absolutisme (kekusaan yang tidak terbatas). Sistem ini
menegaskan bahwa cara pengendalian pemerintah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan
konstitusi.
3) Kekuasaan negara yang tertinggi ditangan MPR Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-
Undang Dasar –45 dinyatakan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan
sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian MPR adalah mendatarisnya rakyat yang
mempunyai kekuasaan tertinggi di Indonesia. Sesudah diadakan amandemen terhadap
Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 ayat (2) berbunyi : Kedaulatan berada ditangan
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
4) Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi di bawah MPR. Menurut
penjelasan UUD-45 dinyatakan bahwa dibawah majelis permusyawaratan rakyat
Presiden ialah penyelenggara pemerintah tertinggi. Hal ini wajar karena Presiden
adalah mandataris MPR.
5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR Dalam penjelasan UUD-45
dinyatakan bahwa disamping Presiden ialah Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden harus
bekerja sama dengan DPR dalam membuat Undang-Undang. Kedudukan Presiden
adalah sejajar dengan DPR. Sesudah diadakan amandemen terhadap UUD-45 pembuat
Undang-Undang bisa saja diusulkan oleh Presiden tetapi keputusan tetap di tangan
DPR.
6) Menteri negara ialah pembantu Presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab
kepada DPR Dalam penjelasan UUD-45 dinyatakan bahwa Presiden mengangkat dan

11. memberhentikan Menteri Negara, sehingga kedudukan Menteri Negara tergantung
kepada Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
7) Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas Penjelasan UUD-45 menyatakan bahwa
meskipun Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR ia bukan diktator
artinya kekuasaannya tidak tak terbatas. Ia harus tunduk kepada Undang-Undang
Dasar, tap-tap MPR dan peraturan lain, serta dibatasi juga oleh Menteri Negara
Kekuasaannya. Sehingga ia bukan dictator. Sesudah diadakan amandemen terhadap
UUD-45 penjelasan UUD-45 dihapuskan.
F. Pemahaman Tentang Hak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,
hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No.
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).
Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human
Rights, United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa
HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia
mustahil dapat hidup sebagai manusia.
John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh
Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. (Mansyur Effendi, 1994). •
Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa
“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-
Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum,
pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat
manusia”

12. MACAM-MACAM DEFINISI HAM
Definisi hak asasi manusia menurut para ahli, antara lain :
1. John Locke menyatakan macam-macam Hak Asasi Manusia yang pokok
adalah:
a. Hak hidup (the rights to life);
b. Hak kemerdekaan (the rights of liberty);
c. Hak milik (the rights to property).
2. Thomas Hobbes menyatakan bahwa satu-satunya Hak Asasi Manusia adalah
hak hidup.
3. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 berisi 30 pasal memuat
macam-macam HAM sebagai berikut:
a. Hak atas kewarganegaraan (Pasal 15).
b. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga (Pasal 16).
c. Hak atas kekayaan (Pasal 17).
d. Hak kebebasan berkeyakinan agama (Pasal 18).
e. Hak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat (Pasal 19).
f. Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat (Pasal 20).
g. Hak ikut serta dalam pemerintahan (Pasal 21).
h. Hak atas jaminan sosial (Pasal 22 dan Pasal 25).
i. Hak atas bidang pekerjaan (Pasal 23 dan Pasal 24).
j. Hak atas bidang pendidikan (Pasal 26).
Landasan Hukum penegakkan HAM (instrumen penegakkan HAM):
1. Piagam PBB tentang HAM → Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal
Declaration of Human Rights)
2. 5 sila Pancasila
3. Pembukaan UUD 1945 (alinea 1, 2, 3, dan 4)
4. Peraturan pelaksanaan: UU No. 39 thn 1999, UU no. 26 thn 2000, UU No. 5 tahun
1998, Keppres RI No. 181, dll
5. UUD 1945:

13. - pasal 27 ayat 2 → hak memperoleh pekerjaan yang layak
- pasal 28 → hak untuk berserikat dan berkumpul (berorganisasi)
- pasal 29 ayat 2 → hak beribadah menurut agama yang dianut
- pasal 30 ayat 1 → hak dan kewajiban bela negara
- pasal 31 → hak memperoleh pendidikan
- pasal 32 → hak mengembangkan kebudayaan
- pasal 33 ayat 1-3→ hak bidang ekonomi
- pasal 34 ayat 1 → pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar oleh negara
Jenis/bidang HAM:
1. Hak asasi PRIBADI (personal right); Contoh:
- Hak mengemukakan pendapat
- Hak memeluk agama
- Hak beribadah
- Hak kebebasan berorganisasi/berserikat
2. Hak asasi EKONOMI (property right), Contoh:
- Hak memiliki sesuatu
- Hak membeli dan menjual
- Hak mengadakn suatu perjanjian/kontrak
- Hak memilih pekerjaan
3. Hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan
HUKUM
DAN PEMERINTAHAN (right of legal equality) Contoh:
- Hak persamaan hukum
- Hak asas praduga tak bersalah
- Hak untuk diakui sebagai WNI
- Hak ikut serta dalam pemerintahan
- Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu
- Hak mendirikan partai politik
4. Hak asasi POLITIK (political right)
- Hak untuk diakui sebagai WNI

14. - Hak ikut serta dalam pemerintahan
- Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu
- Hak mendirikan partai politik
5. Hak asasi SOSIAL DAN BUDAYA (social and cultural right)
- Hak untuk memilih pendidikan
- Hak mendapat pelayana kesehatan
- Hak mengembangkan kebudayaan
6. Hak asasi untuk mendapat perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum
(procedural right)
- Hak mendapatkan perlakuan yang wajar dan adil dalam
penggeledahan,penangkapan,peradilan dan pembelaan hukum
LEMBAGA perlindungan dan penegakkan HAM:
1. Komnas (Komisi Nasional) HAM
2. Komda (Komisi Daerah) HAM
3. Kepolisian (POLRI)
4. Kejaksaan
5. Peradilan
6. Lembaga Permasyarakatan (LP)
7. Lembaga Bantuan Hukum – (LBH)
8. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), contoh: KONTRAS (Komisi untuk Orang
Hilang dan Korban Tindak Kekerasn), ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi
Masyarakat)
9. Komnas Perlindungan Anak
10. MPR/DPR
Langkah PENEGAKKAN HAM di Indonesia:
1. Upaya pemerintah (dan lembaga terkait)

15. 2. Upaya Komnas HAM
3. Partisipasi Masyarakat
4. Keterlibatan masyarakat internasional
ALUR KERJA KOMNAS HAM:
1. Pengaduan diterima
2. Mencari penjelasan
3. Penilaian: – kasus HAM (dengan pembuktian, dst)
G. Kerangka Dasar Kehidupan Nasional Meliputi Keterkaitan antara Falsafah
Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional
Bangsa Indonesia dalam hidup bernegara telah memiliki suatu pandangan yang
bersumber pada akar budaya dan nilai-nilai religiusnya yang terkristalisasi dalam
Pancasila.
Pancasila sebagai pandangan hidup bagi bangsa Indonesia merupakan asas pemersatu
masyarakat Indonesia yang bhinneka. Sebagai intisari dari nilai budaya masyarakat
Indonesia, maka Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan
pedoman dan kekuatan rohani oleh bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia terkandung di dalamnya konsepsi
dasar megenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung dasar pikiran terdalam dan
gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik.
Pancasila tidak hanya sebagai pandangan hidup bangsa, tetapi juga sebagai dasar
negara RI. Pancasila dalam kedudukan ini sering disebut sebagai Dasar Filsafat atau
Dasar Falsafah Negara (Philosofiche Gronslag). Dalam pengertian ini Pancasila
merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau
dengan kata lain Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan
negara.

16. Konsekuensinya, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama segala
peraturan perundang-undangan dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila juga
merupakan sumber dari segala sumber hukum, yaitu sumber kaidah hukum negara yang
secara konstitusional mengatur negara RI beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat,
wilayah, serta pemerintahan negara.
Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat
secara hukum.
Pancasila sebagai dasar filsafat negara RI secara resmi disahkan oleh PPKI pada sidang
tanggal 18 Agustus 1945, tecantum dalam pembukaan UUD 1945 dan diundangkan
dalam “Berita Republik Indonesia” tahun II no. 7 tanggal 15 Februari 1946. Penegasan
sebagai dasar negara termuat dalam ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998.
Pancasila juga merupakan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Dalam kedudukan dan
fungsi ini, pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil pemikiran
seseorang atau sekelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia.
Pancasila diangkat dari nila-nilai adat istiadat, kebudayaan, dan nilai religius yang
terdapat pada padangan hidup masyarakat Indonesia.
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai dasar negara dan ideologi nasional
secara konsepsional megandung nilai-nilai demokrasi, HAM, persatuan dan kesatuan
dalam semangat kekeluargaan dan kebersamaan yang harmonis, serta ingin
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Perpaduan nilai-nilai tersebut mampu mewadahi kebhinnekhaan seluruh aspirasi bangsa
Indonesia. Pancasila merupakan sumber motivasi bagi perjuangan seluruh bangsa
Indonesia dalam tekadnya untuk secara berdaulat dan mandiri menata kehidupan di
dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa,
dan dasar negara mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi setiap warga negara
Indonesia, para penyelenggara, lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan.
b. UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional

17. UUD 1945 adalah hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum, maka UUD 1945
bersifat mengikat bagi pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, setiap
warga negara Indonesia di mana saja dan setiap penduduk yang berada di wilayah
negara Indonesia. Sebagai hukum, UUD 1945 berisi norma-norma, aturan-aturan atau
ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati.
Undang Undang Dasar bukanlah hukum biasa. Setiap produk hukum seperti undang-
undang, peraturan atau keputusan pemerintah, dan juga setiap tindakan kebijakan
pemerintah haruslah berdasarkan dan bersumberkan pada peraturan yang lebih tinggi
yang pada akhirnya dipertanggungjawabkan pada ketentuan-ketentuan UUD 1945.
Dalam kedudukan yang demikian, UUD 1945 dalam kerangka tata urutan atau tata
tingkatan norma hukum yang berlaku, merupakan hukum yang menempati kedudukan
tertinggi.
UUD 1945 dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu (1) Pembukaan UUD 1945 (2)
Pasal-pasal UUD 1945.
1. Pembukaan UUD 1945
Pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari empat alenia, pada alenia terakhir memuat
dasar negara Pancasila.
Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan
dijelmakan dalam UUD yaitu dalam pasal-pasalnya. Ada empat pokok pikiran yang
sifat dan maknanya sangat dalam, yaitu :
a. Negara Persatuan
b. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
c. Negara berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan /
perwakilan.

18. d. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan
yang adil dan beradap.
Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan sebagai pokok kaidah fundamental
negara RI. Terbawa oleh kedudukan nya sebagai pokok kaidah fundamental,
pembukaan mengandung pokok-pokok pikiran yang oleh UUD harus diciptakan /
dituangkan dalam pasal-pasalnya.
Dalam kedudukannya sebagai pokok kaidah fundamental negara RI, maka
pembukaan UUD 1945 bersifat tetap artinya tidak dapat diubah, apalagi diganti oleh
siapapun termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Pancasila sebagai substansi esensial pembukaan UUD 194 adalah sumber dari hukum
RI. Oleh karena itu, yang penting bagi bangsa Indonesia bahwa dalam mewujudkan
cita-cita / tujuan harus sesuai dengan Pancasila, artinya cara dan hasilnya tidak boleh
bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sedangkan cita-cita
/ tujuan bangsa Indonesia tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. Karena Pancasila
dan Pembukaan mempunyai hubungan yang erat, maka harus dilaksanakan secara
selaras, serasi, dan seimbang.
2. Pasal-pasal UUD 1945
UUD 1945 terdiri dari 20 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan
tambahan. Pasal-pasal UUD 1945 mengandung semangat dan merupakan perwujudan
dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan, juga merupakan
rangkaian kesatuan pasal-pasal yang bulat dan terpadu. Pasal-pasal UUD 145 berisi
materi dasar yang terbagi dalam 2 bagian, yaitu :
1. Pasal-pasal yang berisi materi pengaturan sistem pemerintahan negara, didalamnya
termasuk pengaturan tentang kedudukan tugas, wewenang dan saling hubungan
antara kelembagaan negara.
2. Pasal-pasal yang berisi materi hubungan negara dengan warga negara dan
penduduknya, mengatur berbagai kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, hankam,

19. dan lain-lain, ke arah mana negara bangsa / rakyat Indonesia akan bergerak mencapai
cita-cita / tujuan nasionalnya.
H. Landasan Hubungan UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
1. Dasar Negara
1. Pengertian Dasar Negara
Dasar negara berasal dari kata dasar dan negara. Arti kata dasar adalah
landasan atau foundamental. Arti kata negara adalah suatu organisasi kekuasaan
yang didalamnya harus ada rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Arti
kata dasar negara bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila seperti yang terdapat
dalam Pembukaan UUD 1945.
2. Fungsi dan Kedudukan Dasar Negara
Dalam tinjauan yuridis konstitusional, Pancasila sebagai dasar negara
mempunyai kedudukan sebagai norma obyektif dan norma tertinggi di dalam negara
serta sebagai sumber dari segala sumber hukum dan sumber tertib hukum negara RI
hal ini sesuai dengan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 jo Tap MPR No. V/MPR/1973 jo
Tap MPR No. IX/MPR/1978, selanjutnya dipertegas lagi mengenai kedudukan
Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan Tap. MPR No. XVII/MPR/1998 yang
kemudian dicabut dengan Tap. MPR RI No. II/MPR/2000.
Dalam Tap. MPR RI No. II/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum disebutkan bahwa
Pancasila dan Batang Tubuh UUD 1945 (setelah diamandemen dibaca pasal-pasal)
menjadi Sumber Hukum Dasar Nasional, dan dengan ditetapkannya ketetapan ini
maka Pancasila tidak lagi sebagai Sumber dari segala sumber hukum melainkan
menjadi Sumber Hukum Dasar Nasional.
Fungsi Pancasila sebagai dasar negara dalam tinjauan sosiologis berarti sebagai
pengatur hidup kemasyarakatan, sedangkan tinjauan yang bersifat etis filosofis
berarti sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cara-cara mencari kebenaran.
2. Konstitusi
1. Pengertian Konstitusi

20. Konstitusi negara atau Undang-Undang Dasar adalah peraturan negara yang
memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber dari peraturan
perundangan lainnya yang berada di bawahnya.
Istilah konstitusi sebenarnya telah dikenal sejak zaman Yunani kuno dengan
istilah politeia yang memiliki arti sama dengan konstitusi dan terdapat juga
istilah nomia yang diartikan sama dengan undang-undang. Kedua istilah ini
dikemukakan oleh Aristoteles.
Istilah Konstitusi berasal dari bahasa latin Constitutio atau Constituere, kemudian
berkembang di Prancis dengan istilah constituer, dalam bahasa Inggrisnya dengan
istilah constitution.
2. Macam-Macam Konstitusi
Menurut C. F. Strong membedakan konstitusi menjadi dua macam yaitu konstitusi
tertulis (bila dibuat oleh yang berwenang dalam bentuk naskah) dan konstitusi tidak
tertulis (tradisi).
3. Sifat dan Fungsi Konstitusi Negara
Sifat pokok konstitusi negara adalah fleksibel (luwes) dan juga rigid (kaku). Konstitusi
dikatakan fleksibel apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-
waktu sesuai dengan perkembangan masyarakat. Konstitusi dikatakan kaku apabila
konstitusi itu sulit diubah kapanpun kecuali melalui amandemen.
Fungsi pokok konstitusi negara adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintahan
negara sedemikian rupa agar penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara
tidak bersifat sewenang-wenang, sehingga hak-hak warga negara terlindungi atau
terjamin. Gagasan ini selanjutnya dinamakan konstitusionalisme.
4. Kedudukan Konstitusi
Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang-
undangan, karena setiap perundangan yang berada dibawahnya tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada di atasnya dan apabila ada
peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar harus

21. dicabut. Undang-Undang Dasar juga dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan
peraturan perundangan yang ada di bawahnya.
UUD yang memiliki kedudukan tertinggi sebagai fundamental law (hukum dasar).
Sebagai hukum dasar yang tertulis, konstitusi mengatur tiga masalah pokok:
1. Jaminan terhadap hak asasi manusia
2. Ditetapkan susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar
3. Adanya pembagian atau pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga
bersifat mendasar
3. Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi
Hubungan atau keterkaitan dasar negara dengan konstitusi suatu negara nampak
pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan
atau Mukadimah Undang-Undang Dasar suatu negara. Dari dasar negara inilah
kehidupan negara yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan
diatur dan diwujudkan. Salah satu perwujudan dalam mengatur dan
menyelenggarakan kehidupan ketatanegaraan suatu negara adalah dalam bentuk
konstitusi atau Undang-Undang Dasar.
1. Dasar Negara dan Pembukaan UUD 1945
Hubungan dasar negara dengan Pembukaan UUD 1945 dapat digambarkan sebagai
berikut:
1. Falsafah dasar negara Pancasila yang abstrak tercermin dalam Pembukaan UUD
1945 yang merupakan uraian terperinci dari Proklamasi 17 Agustus 1945.
2. Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu
kebulatan yang utuh dan tersusun secara teratur (sistematis) dan bertingkat
(hierarkis). Sila yang satu menjiwai dan meliputi sila yang lain secara bertingkat.
3. Jiwa Pancasila yang abstrak, setelah tercetus menjadi Proklamasi Kemerdekaan
RI 17 Agustus 1945 tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam
Pembukaan UUD 1945.
4. Kesatuan tafsir sila-sila Pancasila harus bersumber dan berdasarkan Pembukaan
dan pasal-pasal UUD 1945
2. Dasar Negara dan Pasal-Pasal UUD 1945

22. Sila-sila Pancasila dalam kaitannya dengan pasal-pasal UUD 1945 sebagai berikut:
1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa berhubungan erat dengan pasal 29 (1,2) UUD 1945
2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab berhubungan erat dengan pasal 27, 28, 28
a. A-28 J, 29, 30, 31, 32, 33, 34 UUD 1945
3. Sila Persatuan Indonesia berhubungan erat dengan pasal 1 (1), 32, 35, 36 UUD 1945
4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan berhubungan erat dengan pasal 1 (2), 2, 3, 22 E, 28, 37 UUD 1945
5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berhubungan erat dengan pasal 23,
27 (2), 31, 33, 34 UUD 1945
I. Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
Pendidikan. Di Indonesia pendidikan sudah berkembang sesuai dengan zaman.
Walaupun masih belum merata setidaknya pendidikan di Indonesia sudah bagus. Mari
kita Flshback ke Zaman dahulu saat pendidikan masih sangat sulit untuk didapatkan.
Pada akhir abad ke-19 sistem pendidikan yang berkembang di Indonesia semakin pesat
dan banyak, oleh beberapa kelompok berikut:
1. Kelompok keagamaan
Pendidikan Agama Islam melalui Pesantren
Pendidikan Agama yang lain sesuai penanaman agama masing-masing
2. Pemerintah kolonial Belanda
Sudah memiliki kurikulum yang jelas
Ditujukan untuk memenuhi tenaga kerja yang bisa baca tulis
Sejak dilaksanakannya Politik Etis, pemerintah Belanda mendirikan banyak
sekolah. Mulai dari sekolah yang setingkat SD sampai perguruan tinggi. Sedangkan,
yang dimaksud dengan pendidikan kolonial adalah pendidikan yang diorganisasikan
oleh pemerintah colonial belanda. Penyelenggaraan pendidikan itu dilaksanakan sejalan
dengan kepentingan pemerintah itu sendiri. Misalnya saja berupa kebutuhan akan
pegawai terdidik dan terampil, baik di kantor pemerintah atau perkebunan. Karena

23. kepentingan tersebut, pendidikan tidak merata untuk semua orang. Hanya beberapa
orang saja yang dapat menikmati pendidikan.
III. PENUTUP
A. KESIMPULAN
Secara umum penyusunan makalah Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan adalah
mengajak kepada mahasiswa untuk memahami betapa pentingnya Pendidikan
Kewarganegaraan perlu dipelajari oleh setiap generasi bangsa indonesia.
Pendidikan Kewarganegaraan menjadi sumber nilai dan pedoman penyelenggaraan
program studi dalam mengantarkan mahasiswa untuk mengembangjkan kepribadian
menjadi warga negara Indonesia yang baik.
Selain itu dapat membantu mahasiswa selaku warga negara agar mampu
mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia, kesadaran berbangsa dan
bernegara dalam menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan
yang adil dan beradab. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyusunan makalah
ini adalah untuk membangkitkan kesadaran nasional dan membentuk kepribadian
mahasiswa agar memiliki :
1. Kemampuan berpikir,bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai
intelektual.
2. Memiliki wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang
dilandasi oleh rasa cinta tanah air.
3. Memiliki wawasan kebangsaan demi Ketahanan Nasional ( national resellience )
untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara ( national survival ).
4. Memiliki pola pikir dan pola sikap yang komprehensif integral dalam memecahkan
masalah dan implementasi pembangunan nasional pada seluruh aspek kehidupan
nasional.
B. REFERENSI

24. a. BUKU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN, Buku Teks Mata Kuliah
Pendidikan Kewarganegaraan Pada Universitas Gunadarma, Jakarta 2007
b. BUKU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MAHASISWA,
BENNY KURNIAWAN, PENERBIT: JELAJAH NUSA