Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
En vedette
En vedette (20)
Similaire à Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa (p2)
Similaire à Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa (p2) (20)
Plus de ahmad sururi
Plus de ahmad sururi (10)
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa (p2)
- 1. (JAS MERAH) Jangan sekali-sekali melupakan sejarah
- 3. Garuda pancasila Akulah pendukungmu Patriot proklamasi Sedia berkorban untukmu Pancasila dasar negara Rakyat adil makmur sentosa Pribadi bangsaku Ayo maju maju Ayo maju maju Ayo maju maju
- 4. SEJARAH PANCASILA 1. MASA KERAJAAN Sejarah Indonesia selalu menyebut ada dua kerajaan yang melambangkan kemegahan dan kejayaan Indonesia masa purba yaitu Sriwijaya dan Majapahit selain kerajaan Kutai yang pertama di Indonesia dan kerajaan2 sebelum Majapahit di tanah jawa. 2. MASA PENJAJAHAN DAN PERLAWANAN TERHADAP PENJAJAHAN Pada mulanya para imperialis hanya ingin mencari bahan mentah untuk industri, namun, imperialisme ini akhirnya menimbulkan “Politik Penghisapan” daerah jajahan sehingga menimbulkan pemberontakan penduduk pribumi.
- 5. 3. KEBANGKITAN NASIONAL Perkembangan pendidikan di Indonesia akibat dari politik etis telah menyebabkan perubahan besar bagi bangsa Indonesia dan mengarah kepada kesadaran nasional dan di tandai dengan berdirinya Budi Utomo dan PNI. 4. SUMPAH PEMUDA Kongres pemuda 28 Oktober 1928, Satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa 5. PENJAJAHAN JEANG Jepang mengambil alih kedudukan Belanda (KNIL), dan memulai propaganda 3A
- 6. SIDANG BPUPKI - SIDANG PERTAMA TANGGAL 28 MEI – 01 JUNI 1945 (PIDATO SOEKARNO, M. YAMIN DAN SOEPOMO TENTANG DASAR NEGARA) - SIDANG KEDUA TANGGAL 10 – 16 JULI 1945 1. 10 Juli 1945 Panitia Kecil BPUPKI berhasil merumuskan dasar negara dan membahas perumusan UUD 45 2. 11 Juli 1945 Panitia perancang UUD sepakat menjadikan PIagam Jakarta sebagai Pembukaan UUD 45. 3. 14 Juli 1945, Panitia Kecil BPUPKI, dipimpin Supomo melaporkan hasil Panitia Perancang UUD yang terdiri dari pernyataan kemerdekaan, pembukaan UUD, dan batang tubuh.
- 7. 6. PEMBENTUKAN PPKI DAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN DIBENTUK PADA C. Sidang kedua PPKI (19 TANGGAL 9 AGUSTUS 1945 Agustus 1945) A. Proklamasi Kemerdekaan menetapkan : tentang B. Sidang pertama PPKI (18 agustus 1945) dengan daerah propinsi yaitu agenda melakukan jawa barat, jawa tengah, perubahan piagam jawa timur, sulawesi, jakarta, mengesahkan UUD 1945, pengangkatan sumatera, borneo, presiden dan wakil maluku dan sunda kecil presiden dan KNIP serta dibentuknya 12 sebagai Badan musyawarah darurat. kementrian departemen
- 8. D. Sidang ketiga (20 agustus D. Sidang keempat (22 1945) membahas tentang agustus 1945) membahas Badan penolong keluarga tentang Komite Nasional korban perang yang terdiri dan Partai Nasional dari 8 pasal. Dan salah satu pasalnya dibentuklah Badan Keamanan Rakyat (BKR)
- 9. MASA SETELAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN Point-point penting : a. maklumat wakil presiden no X tanggal 16 Okober 1945 yang 1. Indonesia harus menghentikan kekuasaan luar menghadapi sekutu biasa presiden sebelum masa (NICA) yang berupaya waktunya (seharusnya berlaku selama 6bulan). Kemudian menanamkan kembali maklumat tersebut di pegang kekuasaan belanda presiden kepada KNIP 2. Untuk melawan b. maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945, tentang propaganda pembentukan partai politik tersebut, pemerintah RI sebanyak-banyaknya oleh mengeluarkan maklumat rakyat maklumat pemerintah tanggal yaitu : c. 14 November 194, yang intinya mengubah system Presidensial ke Pralementer.
- 10. A. PEMBENTUKAN NEGARA RIS (REPUBLIK INDONESIA SERIKAT) hasil dari KMB ditandatangani persetujuan oleh Ratu Belanda Yuliana dan Wakil Pemerintah RI di Den hag pada tanggal 27 Desember 1949 dengan isi: Konstitusi RIS menentukan bentuk Negara serikat (federalis) yaitu 16 negara bagian Konstituse RIS menentukan sifat pemerintah berdasarkan atas demokrasi liberal dimana menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah kepada palemen Mukadimah konstitusi RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa semangat maupun isi pembukaan UUD 1945
- 11. B. TERBENTUKNYA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1950 Berdirinya RIS merupakan suatu taktik politis untuk tetap konsisiten terhadap deklarasi proklamasi maka terjadilah gerakan unitaris secara spontan untuk membentuk Negara kesatuan yaitu penggabungan diri negara proklamasi RI yang berpusat di Yogyakarta. Kemudian Negara bagian RIS tinggal 3buah Negara bagian yaitu : - Negara bagian RI proklamasi - Negara Indonesia Timur (NIT) - Negara Sumatera Timur (NST) Kemudian tanggal 19 Mei 1950 seluruh Negara bersatu dalam Negara kesatuan dengan kontitusi sementara yang berlaku sejak 17 Agustus 1950. Tetapi UUDS 1950 masih berorientasi kepada pemerintahan yang berasaskan liberal dan terjadi penyimpangan pancasila.
- 12. C. DEKRIT PRESIDEN 05 JULI 1959 Pemilu pada tahun 1955 kenyataanya tidak dapat memenuhi harapan dan keinginan rakyat, bahkan menimbulkan ketidak stabilan politik,ekonomi,social maupun hankam. Pada akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 keluarlah Dekrit: - Membubarkan Konstitusi - Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 - Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
- 13. LATAR BELAKANG DEKRIT PRESIDEN tidak berhasilnya Sidang Konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar. Penyelenggaraan Pemilu I tanggal 29 September 1955 (untuk memilih anggota DPR) dan tanggal 15 Desember 1955 (untuk memilih anggota konstituante) tidak dapat mengatasi kondisi Negara yang labil akibat pergolakan di daerah-daerah. Pemilu ini dilaksanakan berdasarkan Konstitusi RIS dan UUD 1945 yang dirancang dan disusun oleh pemimpin- pemimpin bangsa Indonesia waktu itu. Anggota DPR yang terdiri dari puluhan wakil partai terpecah-pecah dalam berbgai ideologi yang sukar disatukan. Sementara itu, di kalangan masyarakat, sangat kuat gerakan dalam demontrasi dan petisi untuk menuntut diberlakukannya kembali UUD 1945.
- 14. MASA ORDE BARU Tatanan masyarakat orde baru merupakan tatana masyarakan dan pemerintah yang menuntut dilaksanakanya Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Maka munculah “Tritura” (tiga tuntutan rakyat) yang berisi sebagai berikut: - pembubaran PKI dan ormas-ormasnya - pembersihan cabinet dari unsur PKI - penuntutan penurunan harga
- 15. kerena orde lama tidak mampu lagi menguasai pimpinan Negara, maka Presiden memberikan kekuasaan penuh kepada Panglima Angkatan Darat Letnan Jendral Soeharto dalam surat perintah 11 maret 1966 (supersemar) untuk menindak pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. Sidang MPRS IV/1066 menerima dan memperkuat super semar dengan di tuangkannya Tap no. IX/MPRS/1966. hal ini berarti menyebabkan supersemar tidak lagi bersumber hukum tatanegara darurat akan tetapi bersumber pada kedaulatan rakyat (pasal 1 ayat 2 UUD 1945). Pemerintah orde baru kemudian melaksanakan pemilu pada tahun 1973. adapun tugas yang harus di embank berdasarkan Tap. No X/MPRS/1973 meliputi:
- 16. melanjutkan pelita dan menyusun repelita dalam rangka GBHN membina kehidupan masyarakat agar sesuai dengan kehidupan pancasila melaksanakan Politik luar negeri bebas aktif dengan orientasi kepentingan nasional Demikianlah orde baru secara berangsur-angsur melaksanakan program dalam upaya untuk merealisasikan pembangunan pancasila dan UUD 1945 secaea murni dan konsekuen.
- 17. HUBUNGAN PEMBUKAAN - POKOK – POKOK PIKIRIAN UUD 1945 DENGAN PEMBUKAAN UUD 1945 UNDANG – UNDANG meliputi suasana kebatinan dari UUD DASAR Negara Indonesia dan mewujudkan cita- 1. Bagian pertama, kedua cita hukum (tertulis dan tidak tertulis dan ketiga merupakan serangkaian pernyataan - MAKSUD / TUJUAN PEMBUKAAN UUD tentang 1945 keadaan dan peristiwa a. Mempertanggungjawabkan bahwa yang mendahului pernyataan kemerdekaan sudah terbentuknya Negara selayaknya. Indonesia b. Menetapkan cita-cita bangsa yang 2. Bagian keempat ingin dicapai dengan kemerdekaannya. merupakan pernyataan c. Menegaskan bahwa proklamasi mengenai keadaan setelah kemerdekaan menjadi permulaan dan dasar hidup kebangsaan dan hidup Negara seluruh rakyat Indonesia. Indonesia ada, dan d. Melaksanakan segala sesuatu itu mempunyai hubungan dalam perwujudan dasar-dasar tertentu. kausalitas organis dengan batang tubuh UUD 1945