2. Sistem HukumSistem Hukum
1. PengertianPengertian SSistemistem
SistemSistem adalah kesatuan yang utuh dari suatuadalah kesatuan yang utuh dari suatu
rangkaian, yang kait mengait satu sama lain. Bagianrangkaian, yang kait mengait satu sama lain. Bagian
atau anak cabang dari suatu sistem, menjadi indukatau anak cabang dari suatu sistem, menjadi induk
sistem dari rangkaian selanjutnya. Begitulahsistem dari rangkaian selanjutnya. Begitulah
seterusnya sampai pada bagian yang terkecilseterusnya sampai pada bagian yang terkecil
unsur-unsur dalam sistem mencakup antara lain:unsur-unsur dalam sistem mencakup antara lain:
○ Seperangkat komponen, elemen, bagian.Seperangkat komponen, elemen, bagian.
○ Saling berkaitan dan tergantung.Saling berkaitan dan tergantung.
○ Kesatuan yang terintegrasi.Kesatuan yang terintegrasi.
○ Memiliki peranan dan tujuan tertentu.Memiliki peranan dan tujuan tertentu.
○ Interaksi antar sistem membentuk sistem lainInteraksi antar sistem membentuk sistem lain
yang lebih besar.yang lebih besar.

3. 2.2. Pengertian HukumPengertian Hukum
Hukum sulit didefinisikan karena kompleks.Hukum sulit didefinisikan karena kompleks. Prof. VanProf. Van
ApeldoornApeldoorn mengatakan bahwa “definisi hukum sangat sulitmengatakan bahwa “definisi hukum sangat sulit
dibuat karena tidak mungkin mengadakan yang sesuaidibuat karena tidak mungkin mengadakan yang sesuai
dengan kenyataan. oleh karena itu kita lihat dulu pengertiandengan kenyataan. oleh karena itu kita lihat dulu pengertian
hukum menurut para ahli:hukum menurut para ahli:
 Prof. Mr. E.M. MeyersProf. Mr. E.M. Meyers
Hukum adalah semua aturan yang mengandungHukum adalah semua aturan yang mengandung
pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah lakupertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku
masyarakat, dan pedoman bagi penguasa negara dalammasyarakat, dan pedoman bagi penguasa negara dalam
melaksanakan tugasnya.melaksanakan tugasnya.
 Drs. E. Utrecht, S.H.Drs. E. Utrecht, S.H.
hukum adalah himpunan peraturan (perintah danhukum adalah himpunan peraturan (perintah dan
larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat danlarangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan
karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

4. S.M. Amin, S.H.S.M. Amin, S.H.
Hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dariHukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari
norma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertibannorma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban
dan pergaulan manusia.dan pergaulan manusia.
J.C.T. Simorangkir, S.H. dan WoerjonoJ.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono
Sastropranoto S.H.Sastropranoto S.H.
Hukum adalah peraturan-perturan yang bersifat memaksa,Hukum adalah peraturan-perturan yang bersifat memaksa,
yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkunganyang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan
masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yangmasyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang
berwajib dan yang pelanggaran terhadapnya mengakibatkanberwajib dan yang pelanggaran terhadapnya mengakibatkan
diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu.diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu.

5. Dari beberapa pengertian tentang hukum, makaDari beberapa pengertian tentang hukum, maka
dapat disimpulkan hukum mengandung 4dapat disimpulkan hukum mengandung 4
unsur :unsur :
– Peraturan yang mengatur tingkah laku manusiaPeraturan yang mengatur tingkah laku manusia
dalam masyarakatdalam masyarakat
– Bersifat memaksaBersifat memaksa
– Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hukumSanksi yang tegas terhadap pelanggaran hukum
– Dibuat oleh badan-badan resmi yang berwenangDibuat oleh badan-badan resmi yang berwenang
Dengan demikian hukum memiliki ciri-ciri:Dengan demikian hukum memiliki ciri-ciri:
– Adanya perintah dan/atau laranganAdanya perintah dan/atau larangan
– Perintah dan larangan tersebut harus ditaati setiapPerintah dan larangan tersebut harus ditaati setiap
orangorang

6. 3.3. Pengertian Sistem HukumPengertian Sistem Hukum
Dari pengertian sistem dan hukum makaDari pengertian sistem dan hukum maka
dapat diartikan bahwadapat diartikan bahwa ::
Sistem hukum adalah satu kesatuan hukumSistem hukum adalah satu kesatuan hukum
yang berlaku pada suatu negara tertentu yangyang berlaku pada suatu negara tertentu yang
di patuhi dan di taati oleh setiap warganya.di patuhi dan di taati oleh setiap warganya.

7. Asas dan Tujuan HukumAsas dan Tujuan Hukum
1.1. Asas HukumAsas Hukum
Asas hukum terdiri dari dua, yaitu :Asas hukum terdiri dari dua, yaitu :
 Asas Hukum UmumAsas Hukum Umum
adalah asas yang berhubungan denganadalah asas yang berhubungan dengan
keseluruhan bidang hukumkeseluruhan bidang hukum
ScholtenScholten mengemukakanmengemukakan adanya lima asas hukumadanya lima asas hukum
umum yang berlakuumum yang berlaku universal pada sistem hukum.universal pada sistem hukum.
Asas tersebutAsas tersebut adalah Asas Kepribadian, asasadalah Asas Kepribadian, asas
perekutuan, asas kesamaan, asas kewibaan, danperekutuan, asas kesamaan, asas kewibaan, dan
asas pemisahan antara baik dan buruk.asas pemisahan antara baik dan buruk.
 Asas Hukum KhususAsas Hukum Khusus
adalah asas yang berlaku dalam lapangan hukumadalah asas yang berlaku dalam lapangan hukum
tertentutertentu

8. 2.2. Tujuan HukumTujuan Hukum
Tujuan hukum adalah menjamin kepastian hukum dalamTujuan hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam
masyarakat. Hukum harus bersendikan pada rasamasyarakat. Hukum harus bersendikan pada rasa
keadilan masyarakat.keadilan masyarakat.
Tujuan hukum dalam suatu masyarakt adalah :Tujuan hukum dalam suatu masyarakt adalah :
 Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan padaMendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada
rakyatnyarakyatnya
 Untuk mencapai keadilan dan ketertibanUntuk mencapai keadilan dan ketertiban
 Mengatur pergaulan hidup manusia secara damaiMengatur pergaulan hidup manusia secara damai
 Memberikan petunjuk bagi orang-orang dalamMemberikan petunjuk bagi orang-orang dalam
pergaulan masyarakatpergaulan masyarakat
Fungsi Hukum adalah sebagai berikut :Fungsi Hukum adalah sebagai berikut :
• Hukum Sebagai pelindungHukum Sebagai pelindung
• Hukum sebagai keadilanHukum sebagai keadilan
• Hukum sebagai pembangunanHukum sebagai pembangunan

9. Sumber HukumSumber Hukum
Sumber hukumSumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturanadalah segala yang menimbulkan aturan
yang mempunyai kekuatan memaksa yakni aturan-aturanyang mempunyai kekuatan memaksa yakni aturan-aturan
yang pelanggarannya dikenai sanksi yang tegas dan nyata.yang pelanggarannya dikenai sanksi yang tegas dan nyata.
Sumber Hukum dibedakan menjadi :Sumber Hukum dibedakan menjadi :
Sumber Hukum Material (welborn)Sumber Hukum Material (welborn)
adalah keyakinan dan perasaan (kesadaran) hukumadalah keyakinan dan perasaan (kesadaran) hukum
individu dan pendapat umum yang menentukan isi suatuindividu dan pendapat umum yang menentukan isi suatu
materi (jiwa) hukummateri (jiwa) hukum
Sumber Hukum Formal (kenborn)Sumber Hukum Formal (kenborn)
adalah perwujudan bentuk dan isi hukum material yangadalah perwujudan bentuk dan isi hukum material yang
menentukan berlakunya hukum itu sendirimenentukan berlakunya hukum itu sendiri

10. Macam-macamMacam-macam SSumberumber HHukumukum FFormal :ormal :
 Undang-undangUndang-undang
undang-undang dibedakan menjadi 2 macam :undang-undang dibedakan menjadi 2 macam :
1.1. Undang-undang dalam arti materialUndang-undang dalam arti material
2.2. Undang-undang dalam arti formalUndang-undang dalam arti formal
 Kebiasaan (hukum tidak tertuli)Kebiasaan (hukum tidak tertuli)
 YuriprudensiYuriprudensi
 TraktatTraktat
Dalam pelaksanaannya, Traktat dibedakan menjadi dua :Dalam pelaksanaannya, Traktat dibedakan menjadi dua :
1.1. Traktat bilateralTraktat bilateral : Perjanjian yang dibuat oleh 2: Perjanjian yang dibuat oleh 2
negaranegara
2.2. Traktat multilateralTraktat multilateral : Perjanjian yang dibuat oleh lebih: Perjanjian yang dibuat oleh lebih
dari 2 negaradari 2 negara
 DoktrinDoktrin

11. Penggolongan HukumPenggolongan Hukum
• Berdasarkan wujudnyaBerdasarkan wujudnya
1.1. Hukum tertulisHukum tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui, yaitu hukum yang dapat kita temui
dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagaidalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai
peraturan negara.peraturan negara.
2.2. Hukum tidak tertulisHukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup, yaitu hukum yang masih hidup
dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentudan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu
(hukum adat).(hukum adat).
• Berdasarkan ruang atau wilayahBerdasarkan ruang atau wilayah
berlakunyaberlakunya
1.1. Hukum lokalHukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di, yaitu hukum yang hanya berlaku di
daerah tertentu.daerah tertentu.
2.2. Hukum nasionalHukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara, yaitu hukum yang berlaku di negara
tertentu.tertentu.
3.3. Hukum internasionalHukum internasional, yaituhukum yang mengatur, yaituhukum yang mengatur
hubungan antara dua negara atau lebih.hubungan antara dua negara atau lebih.

12.  Berdasarkan waktunyaBerdasarkan waktunya
1.1. Hukum yang berlaku saat iniHukum yang berlaku saat ini (ius constitutum).(ius constitutum).
2.2. Hukum yang berlakuHukum yang berlaku pada waktupada waktu yang akan datangyang akan datang
(ius constituendum).(ius constituendum).
3.3. Hukum antar waktuHukum antar waktu, yaitu hukum yang mengatur, yaitu hukum yang mengatur
suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang berlakusuatu peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku
saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu.saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu.
 Berdasarkan pribadi yang diaturnyaBerdasarkan pribadi yang diaturnya
1.1. Hukum satu golonganHukum satu golongan, yaitu hukum yang mengatur, yaitu hukum yang mengatur
dan berlaku bagi golongan tertentu saja.dan berlaku bagi golongan tertentu saja.
2.2. Hukum semua golonganHukum semua golongan, yaitu hukum yang mengatur, yaitu hukum yang mengatur
dan berlaku bagi semua golongan.dan berlaku bagi semua golongan.
3.3. Hukum antar golonganHukum antar golongan, yaitu hukum yang mengatur, yaitu hukum yang mengatur
dua orang atau lebih yang masing-masingnya tundukdua orang atau lebih yang masing-masingnya tunduk
pada hukum yang berbeda.pada hukum yang berbeda.

13. • Berdasarkan isinyaBerdasarkan isinya
1.1. Hukum publikHukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan, yaitu hukum yang mengatur hubungan
antara warga negara dan negara yang menyangkutantara warga negara dan negara yang menyangkut
kepentingan umum.kepentingan umum.
Dalam arti formal, hukum publik mencakup :Dalam arti formal, hukum publik mencakup :
Hukum tata negara, hukum administrasi negara,Hukum tata negara, hukum administrasi negara,
hukuim pidana, dan hukum acara.hukuim pidana, dan hukum acara.
1.1. Hukum privat (hukum perdata)Hukum privat (hukum perdata), yaitu hukum yang, yaitu hukum yang
mengatur kepentingan orang-perorangan.mengatur kepentingan orang-perorangan.
Dalam arti luas, hukum privat mencakup :Dalam arti luas, hukum privat mencakup :
Hukum dagang dan hukum adat.Hukum dagang dan hukum adat.
Hukum privat dapat dibagi sebagai berikut :Hukum privat dapat dibagi sebagai berikut :
• Hukum peroranganHukum perorangan
• Hukum keluargaHukum keluarga
• Hukum kekayaanHukum kekayaan
• Hukum warisHukum waris

14. • Berdasarkan tugas dan fungsinyaBerdasarkan tugas dan fungsinya
1.1. Hukum material,Hukum material,
yaitu hukum yang berisi perintah dan larangan.yaitu hukum yang berisi perintah dan larangan.
1.1. Hukum formal (acara),Hukum formal (acara),
yaitu hukum yang berisi tentang tata carayaitu hukum yang berisi tentang tata cara
melaksanakan dan mempertahankan hukum material.melaksanakan dan mempertahankan hukum material.
• Berdasarkan sifatnyaBerdasarkan sifatnya
1.1. Hukum yang memaksa,Hukum yang memaksa,
Yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapunYaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun
harus di taati.harus di taati.
1.1. Hukum yang mengatur,Hukum yang mengatur,
Yaitu hukum yang dapat dikesampingkan, bila pihakYaitu hukum yang dapat dikesampingkan, bila pihak
tertentu telah membuat sendiritertentu telah membuat sendiri

15. • Secara umum hukum dapat di bagi dalamSecara umum hukum dapat di bagi dalam
berbagai bidangberbagai bidang
1.1. Hukum perdataHukum perdata
2.2. Hukum publikHukum publik
3.3. Hukum pidanaHukum pidana
4.4. Hukum acaraHukum acara
1.1. Hukum PerdataHukum Perdata
Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-
hubungan antara individu-individu dalam masyarakathubungan antara individu-individu dalam masyarakat
dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut jugadengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga
hukum privat/hukum sipil. Contoh: jual belihukum privat/hukum sipil. Contoh: jual beli
rumah/kendaraanrumah/kendaraan

16. 2. Hukum Publik2. Hukum Publik
Hukum publik adalah hukum yang mengaturHukum publik adalah hukum yang mengatur
antara hubungan subjek hukum denganantara hubungan subjek hukum dengan
pemerintah atau hukum publik adalah hukumpemerintah atau hukum publik adalah hukum
yang mengatur kepentingan masyarakat.yang mengatur kepentingan masyarakat.
3. Hukum Pidana3. Hukum Pidana
Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatanHukum yang mengatur perbuatan-perbuatan
yang dilarang oleh undang-undang danyang dilarang oleh undang-undang dan
berakibat diterapkannya hukuman bagi yangberakibat diterapkannya hukuman bagi yang
melakukannya sesuai yang diterapkan undang-melakukannya sesuai yang diterapkan undang-
undang pidana.undang pidana.

17. • 4. Hukum acaraHukum acara
Hukum acara merupakan ketentuan yaangHukum acara merupakan ketentuan yaang
mengatur bagaimana cara agar hukummengatur bagaimana cara agar hukum
(materiil) itu terwujud atau dapat diterapkan(materiil) itu terwujud atau dapat diterapkan kepadakepada
subyek yang memenuhi perbuatannya. Untuksubyek yang memenuhi perbuatannya. Untuk
menegakkan ketentuan hukum pidana diperlukanmenegakkan ketentuan hukum pidana diperlukan
hukum acara pidana,hukum acara pidana, untukuntuk hukum perdata maka adahukum perdata maka ada
hukum acarahukum acara perdataperdata..
5.5.Hukum InternasionalHukum Internasional
Hukum yang mengatur tentang hubungan hukumHukum yang mengatur tentang hubungan hukum
antar negara satu dengan yang lain secaraantar negara satu dengan yang lain secara
internasional yang mengandung duainternasional yang mengandung dua

18. pengertian dalam arti sempit dan luas.
a. Dalam arti sempit meliputi: hukum
publik internasional saja.
b. Dalam arti luas meliputi: hukum
publik internasional dan hukum
perdata internasional.

19. Sanksi Hukum
Pada setiap negara yang menerapkan
Supremasi hukum harus memberi sanksi
pada pelanggar hukum baik hukum tertulis
maupun tidak tertulis.
Berikut ini adalah macam-macam sanksi
pidana sesuai pasal 10 KUHP:
a. Hukuman pokok yang terdiri dari :
1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara yang terdiri dari:

20. • Hukuman seumur hidupHukuman seumur hidup
• Hukuman sementara waktu (setingginya 20Hukuman sementara waktu (setingginya 20
tahun dan sekurangnya 1 tahun)tahun dan sekurangnya 1 tahun)
3. hukuman kurungan ( setingginya 13. hukuman kurungan ( setingginya 1
tahun dan sekurangnya 1 hari )tahun dan sekurangnya 1 hari )
b. Hukuman tambahanb. Hukuman tambahan
1. Pencabutan hak-hak tertentu.1. Pencabutan hak-hak tertentu.
2. Perampasan ( penyitaan ) Barang-2. Perampasan ( penyitaan ) Barang-
barang tertentu.barang tertentu.
3. Menunggu keputusan hakim.3. Menunggu keputusan hakim.

21. 6. Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum. Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum
PerdataPerdata
a. Hukum Pidanaa. Hukum Pidana
Pelanggaran terhadap norma hukum padaPelanggaran terhadap norma hukum pada
umumnya segera disikapi oleh pengadilanumumnya segera disikapi oleh pengadilan
setelah menerima berkas polisi.setelah menerima berkas polisi.
b. Hukum Perdatab. Hukum Perdata
Pelanggaran terhadap norma hukum perdataPelanggaran terhadap norma hukum perdata
baru dapat disikapi oleh pengadilan setelah adabaru dapat disikapi oleh pengadilan setelah ada
pengaduan dari orang yang merasa dirugikan.pengaduan dari orang yang merasa dirugikan.

22. 7.Peradilan Nasional7.Peradilan Nasional
Ketentuan umum UU No.4 Tahun 2004Ketentuan umum UU No.4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskantentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan
bahwa kekuasaan kehakiman adalahbahwa kekuasaan kehakiman adalah
kekuasaan negara yang merdeka untukkekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan guna menegakkanmenyelenggarakan guna menegakkan
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
 Berdasarkan pasal 1 UU No.4 TahunBerdasarkan pasal 1 UU No.4 Tahun
2004 kekuasaan kehakiman dan dilakukan2004 kekuasaan kehakiman dan dilakukan
oleh MA dan badan peradilan dibawahnyaoleh MA dan badan peradilan dibawahnya
sebagai berikut:sebagai berikut:

23.  Peradilan UmumPeradilan Umum
 Peradilan AgamaPeradilan Agama
 Peradilan MiliterPeradilan Militer
 Peradilan Tata Usaha NegaraPeradilan Tata Usaha Negara
 Oleh MKOleh MK

24. • Macam-macam Peradilan NasionalMacam-macam Peradilan Nasional
1.1. Pengadilan NegeriPengadilan Negeri
Pengadilan Negeri adalah sebuahPengadilan Negeri adalah sebuah
pengadilan umum yang sehari-haripengadilan umum yang sehari-hari
memeriksa dan memutuskan perkara dalammemeriksa dan memutuskan perkara dalam
tingkat pertama dari segala perkara perdatatingkat pertama dari segala perkara perdata
dan pidana sipil untuk semua golongandan pidana sipil untuk semua golongan
penduduk. Pengadilan Umum adalah salahpenduduk. Pengadilan Umum adalah salah
satu pelaku kekuasaan kehakiman bagisatu pelaku kekuasaan kehakiman bagi
rakya pencari keadilan pada umumnya.rakya pencari keadilan pada umumnya.

25. 2. Pengadilan Agama
Pengadilan yang memeriksa dan memutuskan
perkara-perkara yang timbul antara orang-orang
Islam seperti nikah, rujuk, talak (perceraian),
nafkah, waris, dan lain-lain.