1. PKN
HAM(HAK ASASI MANUSIA)
ALI MAJID WARDANA
XTKJ2
©Ali_Majid_Wardana

2. Pengertian HAM
• Hak asasi manusia menurut John Locke adalah hak yang dibawa sejak lahir
yang secara kodrat melekat pada setiap diri manusia dan tidak dapat
diganggu gugat (bersifat mutlak Menurut Koentjoro adalah hak yang
bersifat asasi, artinya hak-hak yang di miliki manusia menurut kodrat yang
tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci.
• Secara garis besar, HAM dapat di artikan sebagai hak setiap manusia dari
sejak lahir dan tidak dapat diganggu ataupun di batasi oleh manusia lain.
• Dari pengertian di atas, dapat ditarik ciri-ciri HAM :
a.HAM tidak perlu diberikan, dibeli dan diwariskan
b.HAM berlaku untuk semua orang
c.HAM tidak bias dilanggar
©Ali_Majid_Wardana

3. Sejarah HAM
Hak Asasi Manusia di Indonesia
• Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada pancasila. Yang
artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni
Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi
manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam
ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia
bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup
bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak
ada hak yang dapat dilaksanakan secara multak tanpa memperhatikan hak orang lain.
• Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak
memperhatikan hak orang lain,maka yang terjadi adalah benturan hak atau
kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
• Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan
kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah
dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan
martabat kemanusisan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.
©Ali_Majid_Wardana

4. Jenis-jenis HAM
• 1. Hak asasi pribadi / personal Right
- Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat
- Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
- Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
- Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan
yang diyakini masing-masing
• 2. Hak asasi politik / Political Right
- Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
- hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
- Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya
- Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi
©Ali_Majid_Wardana

5. • 3. Hak azasi hukum / Legal Equality Right
- Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
- Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns
- Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum
• 4. Hak azasi Ekonomi / Property Rigths
- Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
- Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
- Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll
- Hak kebebasan untuk memiliki susuatu
- Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak
©Ali_Majid_Wardana

6. • 5. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights
- Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
- Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan
dan penyelidikan di mata hukum.
• 6. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right
- Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
- Hak mendapatkan pengajaran
- Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat
©Ali_Majid_Wardana

7. Instrumen dan Dasar hukum nasional dan
International
• Instrumen nasional:
• Undang Undang Dasar 1945;
• Tap MPR No. XVII/MPR/1998;
• UU No 5 Tahun 1998 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN
OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT (KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU
PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI, ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA);
• UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
• UU No 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM;
• UU No 11 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND
CULTURAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA;
• UU No 12 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS
(KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK);
• UU No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
• UU No 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH
DISABILITIES(KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS);
• Peraturan perundang-undangan nasional lain yang terkait;
• Keppres No. 50 tahun 1993 Tentang Komnas HAM;
• Keppres No. 181 tahun 1998 Tentang Komnas Anti kekerasan terhadap Perempuan;
©Ali_Majid_Wardana

8. Instrumen Internasional:
• Piagam PBB, 1945;
• Deklarasi Universal HAM 1948;
• Instrumen internasional lain mengenai HAM yang telah disahkan dan
diterima oleh Indonesia.
©Ali_Majid_Wardana

9. Kasus HAM atau Pelanggaran HAM
Kasus pelanggaran HAM ini dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu :
a. Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi :
1.Pembunuhan masal (genisida)
2.Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan
3.Penyiksaan
4.Penghilangan orang secara paksa
5.Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis
b. Kasus pelanggaran HAM yang biasa, meliputi :
1.Pemukulan
2.Penganiayaan
3.Pencemaran nama baik
4.Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya
5.Menghilangkan nyawa orang lain
©Ali_Majid_Wardana

10. Contoh Pelangaran HAM
1.Pemerintahan dan masyrakat luas
a. Kasus Tanjung Priok (1984)
Kasus tanjung Priok terjadi tahun 1984 antara aparat dengan warga sekitar yang berawal dari masalah
SARA dan unsur politis. Dalam peristiwa ini diduga terjadi pelanggaran HAM dimana terdapat rarusan
korban meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan.
b. Kasus terbunuhnya Marsinah, seorang pekerja wanita PT Catur Putera Surya Porong, Jatim (1994)
Marsinah adalah salah satu korban pekerja dan aktivitas yang hak-hak pekerja di PT Catur Putera
Surya, Porong Jawa Timur. Dia meninggal secara mengenaskan dan diduga menjadi korban
pelanggaran HAM berupa penculikan, penganiayaan dan pembunuhan.
c. Kasus terbunuhnya wartawan Udin dari harian umum bernas (1996)
Wartawan Udin (Fuad Muhammad Syafruddin) adalah seorang wartawan dari harian Bernas yang
diduga diculik, dianiaya oleh orang tak dikenal dan akhirnya ditemukan sudah tewas.
d. Peristiwa Aceh (1990)
Peristiwa yang terjadi di Aceh sejak tahun 1990 telah banyak memakan korban, baik dari pihak aparat
maupun penduduk sipil yang tidak berdosa. Peristiwa Aceh diduga dipicu oleh unsur politik dimana
terdapat pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh merdeka.
©Ali_Majid_Wardana

11. 2.Lingkungan Keluarga
a.Orang tua yang memaksakan keinginannya kepada anaknya (tentang
masuk sekolah, memilih pekerjaan, dipaksa untuk bekerja, memilih
jodoh).
b.Orang tua menyiksa/menganiaya/membunuh anaknya sendiri.
c.Anak melawan/menganiaya/membunuh saudaranya atau orang
tuanya sendiri.
d.Majikan dan atau anggota keluarga memperlakukan pembantunya
sewenang-wenang dirumah.
©Ali_Majid_Wardana

12. 3.Lingkungan sekolah
a.Guru membeda-bedakan siswanya di sekolah (berdasarkan
kepintaran, kekayaan, atau perilakunya).
b.Guru memberikan sanksi atau hukuman kepada siswanya secara fisik
(dijewer, dicubit, ditendang, disetrap di depan kelas atau dijemur di
tengah lapangan).
c.Siswa mengejek/menghina siswa yang lain.
d.Siswa memalak atau menganiaya siswa yang lain.
e.Siswa melakukan tawuran pelajar dengan teman sekolahnya ataupun
dengan siswa dari sekolah yang lain.
©Ali_Majid_Wardana

13. 4.Lingkungan Masyrakat
a.Pertikaian antarkelompok/antargeng, atau antarsuku(konflik sosial).
b.Perbuatan main hakim sendiri terhadap seorang pencuri atau
anggota masyarakat yang tertangkap basah melakukan perbuatan
asusila.
c.Merusak sarana/fasilitas umum karena kecewa atau tidak puas
dengan kebijakan yang ada.
©Ali_Majid_Wardana

14. Perilaku sesuai HAM
• Menghormati hak orang lain baik dalam keluarga, kelas, sekolah maupun masyarakat.
• Mematuhi peraturan dikeluarga, sekolah dan masyarakat
• Berbagai kegiatan untk mendorong agar Negara mencegah brbagai tindakan
antipluralisme kemajemukan etnis, budaya, daerah dan agama.
• Membantu dengan menjadi saksi dalam proses penegakan HAM.
• Mendukung para korban untuk memperoleh restitusi maupun kompensasi serta
rehabilitasi.
• Tidak mengganggu jalannya persidangan HAM di Pengadilan HAM.
• Memberikan informasi kepada aparat penegak hokum dan lembaga – lembaga HAM bila
terjadi pelanggaran HAM.
• Mendorong untuk dapat menerima cara rekonsiliasi melalui KKR kalau lewat jalan
Peradilan HAM mengalami jalan buntu, demi menghapus dendam yang berkepanjangan
yang dapat menghambat kehidupan yang damai dan harmonis dalam bermasyarakat.
©Ali_Majid_Wardana

15. TerimaKasih
©Ali_Majid_Wardana