SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  23
 
DASAR HUKUM ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
RUMAH SAKIT ,[object Object],[object Object],RUMAH SAKIT
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Undang-Undang no 44 tahun 2009 ttg Rumah Sakit
RS yg memberikan pelayanan kesehatan pd semua bidang & jenis penyakit RS yg memberikan pelayanan utama  pd 1 bid atau jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, gol, umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya  BerdasarkanJENIS PELAYANAN RS RUMAH SAKIT (UU no 44/2009) RS UMUM RS KHUSUS
RS yg dikelola oleh Pemerintah, Pemda & Badan Hukum yg bersifat  Nirlaba  & tdk dpt dialihkan menjadi RS Privat RS yg dikelola oleh Badan Hukum dgn tujuan  Profit  yg berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero Berdasarkan PENGELOLAAN RS RS PUBLIK RS PRIVAT RUMAH SAKIT (UU no 44/2009)
Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang mendasari bidang perumahsakitan No RUMAH SAKIT PUBLIK RUMAH SAKIT PRIVAT 1 Tujuan : Non For Profit (Sisa hasil usaha untuk pengembangan pelayanan RS) Tujuan : For Profit 2 Mendapat insentif pajak baik sebagai RS pendidikan ataupun tidak Mendapat insentif pajak hanya bila telah ditetapkan sebagai RS Pendidikan
STUDI KELAYAKAN & TATA RUANG RS MEMENUHI STANDAR INPUT (blm dpt memenuhi semuanya) PENETAPAN KELAS (pengelompokan RS brdasarkan Fas & kmampuan yan - Kemkes) IZIN OPERASIONAL TETAP (5 thn – Pemda/Kab/Kota) REGISTRASI (Pencatatan resmi - Kemkes) AKREDITASI (Pelayanan bermutu - Kemkes) IZIN MENDIRIKAN  (2 thn – Pemda Prop/Kab/Kota) IZIN OPERASIONAL SEMENTARA (1 thn – Pemda Prop/Kab/Kota) MEMENUHI STANDAR INPUT,  PROSES, OUTPUT/OUTCOME PENINGKATAN  KELAS PERPANJANGAN  IZIN
PERIZINAN RS  Setiap penyelenggara RS wajib memiliki izin  (Pasal 25 Undang-Undang no 44 tahun 2009 ttg Rumah Sakit) Permohonan izin mendirikan & izin operasional RS diajukan menurut jenis & klasifikasi RS (Pasal 3 ayat 1 No 147/MENKES/PER/I/2010 tentang PERIZINAN RS) Pasal 26 Undang-Undang no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Kelas RS Pemberi IZIN Rekomendasi Kls A & RS PMA/PMDN Menteri Kesehatan Dinas Kesehatan Prop Kls B Pemda Prop Dinas Kes Kab/kota Kls C & D Pemda Kab/kota Dinas Kes Kab/kota
Untuk memperoleh izin mendirikan RS harus memenuhi persyaratan yang meliputi :   a. studi kelayakan b. master plan c. status kepemilikan d. rekomendasi izin mendirikan e. Izin undang-undang gangguan (HO) f.  persyaratan pengolahan limbah g. luas tanah dan sertifikatnya h. penamaan i.  IMB j.  izin Penggunaan Bangunan (IPB) k. surat izin tempat usaha (SITU) Izin mendirikan adalah izin yg diberikan utk mendirikan RS setelah memenuhi persyaratan utk mendirikan yg diberikan utk jangka waktu 2 (dua) tahun & dapat diperpanjang utk 1 (satu) tahun
IJIN OPERASIONAL Izin operasional sementara  diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Izin operasional tetap  berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Izin operasional adalah izin yg diberikan utk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan & standar
Klasifikasi Rumah Sakit (psl 24) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Sesuai UU RI no 44/2009  ttg RS ,[object Object],[object Object],[object Object]
adalah pengelompokan kelas RS berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan KLASIFIKASI RS PERMENKES NO 340/MENKES/PER/III/2010 TENTANG KLASIFIKASI RUMAH SAKIT ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Langkah Peningkatan & Penetapan Kelas RS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Isi Instrumen  Self Assesment  Klasifikasi RS Dikirim  ke Kementerian Kesehatan RI  c.Q Ditjen Bina Yanmedik SKORING VISITASI  TIM Kementerian Kesehatan RI Feed Back Hasil Tinjauan Tim Hasil diproses oleh Kementerian Kesehatan RI Lulus ? SK Peningkatan /  Penetapan Kelas oleh MENKES  Pembinaan oleh Dinkes Prop., Pemda & Kementerian Kesehatan RI Ya Tidak Pengajuan Kembali
Klasifikasi Rumah Sakit Umum Kelas A Mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik  paling sedikit : - 4 pelayanan spesialistik dasar,  - 5 pelayanan spesialis penunjang medik - 12 pelayanan medik spesialis lain,  - 13 pelayanan medik sub spesialis Jumlah tempat tidur :400 tt Perbandingan tt dan perawat, 1:1 Tenaga tetap : - 18 dr umum, 4 drg - 2  dari 6 dr sp masing2 yan spes das - 1 dari 3 dr sp masing2 yan penunjang medis - 1 dari 3 dr sp masing2 yan spesialis lain - 1 drg spesialis - 1 dari 2 dr sub spes masing2 yan sub spesialis
Lanjutan.. Kelas B Mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya : - 4 pelayanan medik spesialis dasar - 4 pelayanan spesialis penunjang medis  - 8 pelayanan medik spesialis lainnya - 2 pelayanan medik sub spesialis dasar Jumlah tempat tidur min 200 tt Perbandingan perawat dan tt, 1:1 Pegawai tetap : - 12 dr umum & 3 dr gigi - 1 dari 3 dr spes masing2 yan spesialis dasar - 1 dari 2 dr sp masing2 yan penunjang medis - 4 dr sp lainnya dari yan spes yang berbeda - 1 drg spesialis - 1 dari 2 dr sub spes
Lanjutan.. Kelas C Mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya : - 4 pelayanan medik spesialis dasar - 4 pelayanan spesialis penunjang medis  Jumlah tempat tidur min 100 tt Perbandingan perawat dan tt, 2:3 Pegawai tetap : - 9 dr umum & 2 dr gigi - 2 dr sp dari  yan spesialis dasar yang berbeda - 2 dr sp dari yan penunjang medis yang berbeda
Lanjutan.. ,[object Object],Kelas D Mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya : - 2 pelayanan medik spesialis dasar  Jumlah tempat tidur min 50 tt Perbandingan perawat dan tt, 2:3 Pegawai tetap : - 4 dr umum & 1 dr gigi - 1 dr spesialis dasar
RUMAH SAKIT KHUSUS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Lanjutan….. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
REGISTRASI RS adalah pencatatan resmi terhadap seluruh institusi pelayanan  kesehatan baik  pemerintah maupun swasta untuk mengetahui status dan keberadaannya yang di register oleh Kementrian Kesehatan RI ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],PERSYARATAN
PENUTUP ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
© 2010 Direktorat Bina Pelayanan Medik Spesialistik TERIMA KASIH

Contenu connexe

Tendances

Spo rekam medik
Spo rekam medikSpo rekam medik
Spo rekam medikkhusnuleza
 
#1. RS SOSIALISASI 22042022 pptx.pptx
#1. RS SOSIALISASI 22042022 pptx.pptx#1. RS SOSIALISASI 22042022 pptx.pptx
#1. RS SOSIALISASI 22042022 pptx.pptxityarsipanti
 
Program kerja-tahunan-rumah-sakit
Program kerja-tahunan-rumah-sakitProgram kerja-tahunan-rumah-sakit
Program kerja-tahunan-rumah-sakitYain Panggalo
 
PEDOMAN TEKNIS SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT KELAS B
PEDOMAN TEKNIS SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT KELAS BPEDOMAN TEKNIS SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT KELAS B
PEDOMAN TEKNIS SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT KELAS BTri Ananto
 
Sk penanggung jawab data pmkp
Sk penanggung jawab data pmkpSk penanggung jawab data pmkp
Sk penanggung jawab data pmkpistirizky1
 
6. pedoman teknis sarpras rs kelas b
6. pedoman teknis sarpras rs kelas b6. pedoman teknis sarpras rs kelas b
6. pedoman teknis sarpras rs kelas bHerii Junior
 
Administrasi rumah sakit
Administrasi rumah sakitAdministrasi rumah sakit
Administrasi rumah sakitraysa hasdi
 
Indikator kinerja rs
Indikator kinerja rsIndikator kinerja rs
Indikator kinerja rsResdi Budaya
 
Alur pendaftaran pasien rawat jalan
Alur  pendaftaran pasien rawat jalanAlur  pendaftaran pasien rawat jalan
Alur pendaftaran pasien rawat jalanNindra Ayu
 
Spo pendaftaran-pasien-rawat-inap
Spo pendaftaran-pasien-rawat-inapSpo pendaftaran-pasien-rawat-inap
Spo pendaftaran-pasien-rawat-inapIrawati90
 
Menyusun Panitia Akreditasi Rumah Sakit Versi Baru
Menyusun Panitia Akreditasi Rumah Sakit Versi Baru Menyusun Panitia Akreditasi Rumah Sakit Versi Baru
Menyusun Panitia Akreditasi Rumah Sakit Versi Baru Robertus Arian Datusanantyo
 
Pmk no. 147 ttg perizinan rumah sakit
Pmk no. 147 ttg perizinan rumah sakitPmk no. 147 ttg perizinan rumah sakit
Pmk no. 147 ttg perizinan rumah sakitBudiasa Gede
 
Daftar sk dan sop bab i sampai dengan bab iii
Daftar sk dan sop bab i sampai dengan bab iiiDaftar sk dan sop bab i sampai dengan bab iii
Daftar sk dan sop bab i sampai dengan bab iiiAddy Citoz
 
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakitPeraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakitratu ayu
 
SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012
SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012
SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012Zakiah dr
 
2. dr agus hadian rahim integrasi simrs gos - sirsak
2. dr agus hadian rahim  integrasi simrs gos - sirsak2. dr agus hadian rahim  integrasi simrs gos - sirsak
2. dr agus hadian rahim integrasi simrs gos - sirsakDokter Tekno
 
4. TATA CARA PENGINPUTAN DAN PENGENALAN FITUR ASPAK 2019.pdf
4. TATA CARA PENGINPUTAN DAN PENGENALAN FITUR ASPAK 2019.pdf4. TATA CARA PENGINPUTAN DAN PENGENALAN FITUR ASPAK 2019.pdf
4. TATA CARA PENGINPUTAN DAN PENGENALAN FITUR ASPAK 2019.pdfCandraWiaya1
 

Tendances (20)

Spo rekam medik
Spo rekam medikSpo rekam medik
Spo rekam medik
 
#1. RS SOSIALISASI 22042022 pptx.pptx
#1. RS SOSIALISASI 22042022 pptx.pptx#1. RS SOSIALISASI 22042022 pptx.pptx
#1. RS SOSIALISASI 22042022 pptx.pptx
 
Program kerja-tahunan-rumah-sakit
Program kerja-tahunan-rumah-sakitProgram kerja-tahunan-rumah-sakit
Program kerja-tahunan-rumah-sakit
 
PEDOMAN TEKNIS SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT KELAS B
PEDOMAN TEKNIS SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT KELAS BPEDOMAN TEKNIS SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT KELAS B
PEDOMAN TEKNIS SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT KELAS B
 
Sk penanggung jawab data pmkp
Sk penanggung jawab data pmkpSk penanggung jawab data pmkp
Sk penanggung jawab data pmkp
 
6. pedoman teknis sarpras rs kelas b
6. pedoman teknis sarpras rs kelas b6. pedoman teknis sarpras rs kelas b
6. pedoman teknis sarpras rs kelas b
 
Sop rujukan
Sop rujukanSop rujukan
Sop rujukan
 
Administrasi rumah sakit
Administrasi rumah sakitAdministrasi rumah sakit
Administrasi rumah sakit
 
Indikator kinerja rs
Indikator kinerja rsIndikator kinerja rs
Indikator kinerja rs
 
Alur pendaftaran pasien rawat jalan
Alur  pendaftaran pasien rawat jalanAlur  pendaftaran pasien rawat jalan
Alur pendaftaran pasien rawat jalan
 
Spo pendaftaran-pasien-rawat-inap
Spo pendaftaran-pasien-rawat-inapSpo pendaftaran-pasien-rawat-inap
Spo pendaftaran-pasien-rawat-inap
 
Menyusun Panitia Akreditasi Rumah Sakit Versi Baru
Menyusun Panitia Akreditasi Rumah Sakit Versi Baru Menyusun Panitia Akreditasi Rumah Sakit Versi Baru
Menyusun Panitia Akreditasi Rumah Sakit Versi Baru
 
Pmk no. 147 ttg perizinan rumah sakit
Pmk no. 147 ttg perizinan rumah sakitPmk no. 147 ttg perizinan rumah sakit
Pmk no. 147 ttg perizinan rumah sakit
 
Daftar sk dan sop bab i sampai dengan bab iii
Daftar sk dan sop bab i sampai dengan bab iiiDaftar sk dan sop bab i sampai dengan bab iii
Daftar sk dan sop bab i sampai dengan bab iii
 
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakitPeraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
 
4. URAIAN TUGAS PERAWAT UGD.doc
4. URAIAN TUGAS PERAWAT UGD.doc4. URAIAN TUGAS PERAWAT UGD.doc
4. URAIAN TUGAS PERAWAT UGD.doc
 
SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012
SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012
SISTEM KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2012
 
2. dr agus hadian rahim integrasi simrs gos - sirsak
2. dr agus hadian rahim  integrasi simrs gos - sirsak2. dr agus hadian rahim  integrasi simrs gos - sirsak
2. dr agus hadian rahim integrasi simrs gos - sirsak
 
4. TATA CARA PENGINPUTAN DAN PENGENALAN FITUR ASPAK 2019.pdf
4. TATA CARA PENGINPUTAN DAN PENGENALAN FITUR ASPAK 2019.pdf4. TATA CARA PENGINPUTAN DAN PENGENALAN FITUR ASPAK 2019.pdf
4. TATA CARA PENGINPUTAN DAN PENGENALAN FITUR ASPAK 2019.pdf
 
Standar akreditasi klinik modified
Standar akreditasi klinik   modifiedStandar akreditasi klinik   modified
Standar akreditasi klinik modified
 

Similaire à Perizinan rumah sakit

Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakitPeraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakitseptian57
 
ARAH KEBIJAKAN RS PERSI JATIM.ppt
ARAH KEBIJAKAN RS PERSI JATIM.pptARAH KEBIJAKAN RS PERSI JATIM.ppt
ARAH KEBIJAKAN RS PERSI JATIM.ppt1130221010ANNA
 
MANAJEMEN PELAYANAN.pptx
MANAJEMEN PELAYANAN.pptxMANAJEMEN PELAYANAN.pptx
MANAJEMEN PELAYANAN.pptxFaizAji1
 
analisa persi tntg pp472021.pdf
analisa persi tntg pp472021.pdfanalisa persi tntg pp472021.pdf
analisa persi tntg pp472021.pdfdrgShelyOktavia
 
PP NO 47 TH 21 BIDANG PERUMAH SAKITAN.pptx
PP NO 47 TH 21 BIDANG PERUMAH SAKITAN.pptxPP NO 47 TH 21 BIDANG PERUMAH SAKITAN.pptx
PP NO 47 TH 21 BIDANG PERUMAH SAKITAN.pptxAirinShabrina1
 
08 klasifikasi dan perizinan rs (kepala biro hukor)
08 klasifikasi dan perizinan rs (kepala biro hukor)08 klasifikasi dan perizinan rs (kepala biro hukor)
08 klasifikasi dan perizinan rs (kepala biro hukor)wijayanti1974
 
pasal 14 sampai 26 membahas tentang tenaga kesehatan asing.pptx
pasal 14 sampai 26 membahas tentang tenaga kesehatan asing.pptxpasal 14 sampai 26 membahas tentang tenaga kesehatan asing.pptx
pasal 14 sampai 26 membahas tentang tenaga kesehatan asing.pptxDONNYTANNU1
 
paparan-sundoyo-sospp.pdf
paparan-sundoyo-sospp.pdfpaparan-sundoyo-sospp.pdf
paparan-sundoyo-sospp.pdfbarozi1
 
MANAJEMEN_RUMAH_SAKIT-tm4.pptx
MANAJEMEN_RUMAH_SAKIT-tm4.pptxMANAJEMEN_RUMAH_SAKIT-tm4.pptx
MANAJEMEN_RUMAH_SAKIT-tm4.pptxMuhammadsadad7
 
KLINIK-AKREDITASI.pptx
KLINIK-AKREDITASI.pptxKLINIK-AKREDITASI.pptx
KLINIK-AKREDITASI.pptxmursal sigli
 
7. Kebijakan_Praktik_Keperawatan_2024_ok.pptx
7. Kebijakan_Praktik_Keperawatan_2024_ok.pptx7. Kebijakan_Praktik_Keperawatan_2024_ok.pptx
7. Kebijakan_Praktik_Keperawatan_2024_ok.pptxMulyonoKengkeng
 
Permenkes 9 2014 klinik
Permenkes 9 2014 klinikPermenkes 9 2014 klinik
Permenkes 9 2014 klinikfalkenmadara
 
Peraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang klinik
Peraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang  klinikPeraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang  klinik
Peraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang klinikUlfah Hanum
 
Permenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit
Permenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah SakitPermenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit
Permenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah SakitGafar Hartatiyanto
 
Etika dan Hukum Kesehatan.ppt
Etika dan Hukum Kesehatan.pptEtika dan Hukum Kesehatan.ppt
Etika dan Hukum Kesehatan.pptFahtiaNurRosyida1
 
permenkes no 5 thn 2014 panduan praktek klinis
permenkes no 5 thn 2014 panduan praktek klinis permenkes no 5 thn 2014 panduan praktek klinis
permenkes no 5 thn 2014 panduan praktek klinis Ira Muchaji
 
DR-ISTRI-YULIANI-MHKES.pptx
DR-ISTRI-YULIANI-MHKES.pptxDR-ISTRI-YULIANI-MHKES.pptx
DR-ISTRI-YULIANI-MHKES.pptxNikmal6
 
Permenkes 56-tahun-2014
Permenkes 56-tahun-2014Permenkes 56-tahun-2014
Permenkes 56-tahun-2014karisfa
 

Similaire à Perizinan rumah sakit (20)

Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakitPeraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
 
ARAH KEBIJAKAN RS PERSI JATIM.ppt
ARAH KEBIJAKAN RS PERSI JATIM.pptARAH KEBIJAKAN RS PERSI JATIM.ppt
ARAH KEBIJAKAN RS PERSI JATIM.ppt
 
MANAJEMEN PELAYANAN.pptx
MANAJEMEN PELAYANAN.pptxMANAJEMEN PELAYANAN.pptx
MANAJEMEN PELAYANAN.pptx
 
analisa persi tntg pp472021.pdf
analisa persi tntg pp472021.pdfanalisa persi tntg pp472021.pdf
analisa persi tntg pp472021.pdf
 
PP NO 47 TH 21 BIDANG PERUMAH SAKITAN.pptx
PP NO 47 TH 21 BIDANG PERUMAH SAKITAN.pptxPP NO 47 TH 21 BIDANG PERUMAH SAKITAN.pptx
PP NO 47 TH 21 BIDANG PERUMAH SAKITAN.pptx
 
08 klasifikasi dan perizinan rs (kepala biro hukor)
08 klasifikasi dan perizinan rs (kepala biro hukor)08 klasifikasi dan perizinan rs (kepala biro hukor)
08 klasifikasi dan perizinan rs (kepala biro hukor)
 
Nspk yanmed permenkes_klasifikasi_rs.khusus_
Nspk yanmed permenkes_klasifikasi_rs.khusus_Nspk yanmed permenkes_klasifikasi_rs.khusus_
Nspk yanmed permenkes_klasifikasi_rs.khusus_
 
Permenkes 56
Permenkes 56Permenkes 56
Permenkes 56
 
pasal 14 sampai 26 membahas tentang tenaga kesehatan asing.pptx
pasal 14 sampai 26 membahas tentang tenaga kesehatan asing.pptxpasal 14 sampai 26 membahas tentang tenaga kesehatan asing.pptx
pasal 14 sampai 26 membahas tentang tenaga kesehatan asing.pptx
 
paparan-sundoyo-sospp.pdf
paparan-sundoyo-sospp.pdfpaparan-sundoyo-sospp.pdf
paparan-sundoyo-sospp.pdf
 
MANAJEMEN_RUMAH_SAKIT-tm4.pptx
MANAJEMEN_RUMAH_SAKIT-tm4.pptxMANAJEMEN_RUMAH_SAKIT-tm4.pptx
MANAJEMEN_RUMAH_SAKIT-tm4.pptx
 
KLINIK-AKREDITASI.pptx
KLINIK-AKREDITASI.pptxKLINIK-AKREDITASI.pptx
KLINIK-AKREDITASI.pptx
 
7. Kebijakan_Praktik_Keperawatan_2024_ok.pptx
7. Kebijakan_Praktik_Keperawatan_2024_ok.pptx7. Kebijakan_Praktik_Keperawatan_2024_ok.pptx
7. Kebijakan_Praktik_Keperawatan_2024_ok.pptx
 
Permenkes 9 2014 klinik
Permenkes 9 2014 klinikPermenkes 9 2014 klinik
Permenkes 9 2014 klinik
 
Peraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang klinik
Peraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang  klinikPeraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang  klinik
Peraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang klinik
 
Permenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit
Permenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah SakitPermenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit
Permenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit
 
Etika dan Hukum Kesehatan.ppt
Etika dan Hukum Kesehatan.pptEtika dan Hukum Kesehatan.ppt
Etika dan Hukum Kesehatan.ppt
 
permenkes no 5 thn 2014 panduan praktek klinis
permenkes no 5 thn 2014 panduan praktek klinis permenkes no 5 thn 2014 panduan praktek klinis
permenkes no 5 thn 2014 panduan praktek klinis
 
DR-ISTRI-YULIANI-MHKES.pptx
DR-ISTRI-YULIANI-MHKES.pptxDR-ISTRI-YULIANI-MHKES.pptx
DR-ISTRI-YULIANI-MHKES.pptx
 
Permenkes 56-tahun-2014
Permenkes 56-tahun-2014Permenkes 56-tahun-2014
Permenkes 56-tahun-2014
 

Plus de Joni Iswanto

Protap penanggulangan bencana
Protap penanggulangan bencanaProtap penanggulangan bencana
Protap penanggulangan bencanaJoni Iswanto
 
Modul 4 analisis resiko
Modul 4 analisis resikoModul 4 analisis resiko
Modul 4 analisis resikoJoni Iswanto
 
Modul 3 konsepsi bencana dan kedaruratan
Modul 3 konsepsi bencana dan kedaruratanModul 3 konsepsi bencana dan kedaruratan
Modul 3 konsepsi bencana dan kedaruratanJoni Iswanto
 
Modul 1 pengantar rencana kontijensi.
Modul 1 pengantar rencana kontijensi.Modul 1 pengantar rencana kontijensi.
Modul 1 pengantar rencana kontijensi.Joni Iswanto
 
Manajemen bencana bidang kesehatan
Manajemen bencana bidang kesehatanManajemen bencana bidang kesehatan
Manajemen bencana bidang kesehatanJoni Iswanto
 
Pemberantasan Sarang Nyamuk
Pemberantasan Sarang NyamukPemberantasan Sarang Nyamuk
Pemberantasan Sarang NyamukJoni Iswanto
 
Prosedur penyuntikan imunisasi
Prosedur penyuntikan imunisasiProsedur penyuntikan imunisasi
Prosedur penyuntikan imunisasiJoni Iswanto
 
Manajemen logistik imunisasi
Manajemen logistik imunisasiManajemen logistik imunisasi
Manajemen logistik imunisasiJoni Iswanto
 
Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (pd3 i
Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (pd3 iPenyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (pd3 i
Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (pd3 iJoni Iswanto
 
Pelayanan imunisasi
Pelayanan  imunisasiPelayanan  imunisasi
Pelayanan imunisasiJoni Iswanto
 
Rencana kontinjensi
Rencana kontinjensiRencana kontinjensi
Rencana kontinjensiJoni Iswanto
 
Nutrisi anak balita
Nutrisi anak balitaNutrisi anak balita
Nutrisi anak balitaJoni Iswanto
 
Standard kompetensi bidan
Standard kompetensi bidanStandard kompetensi bidan
Standard kompetensi bidanJoni Iswanto
 
Dasar perilaku individual
Dasar perilaku individualDasar perilaku individual
Dasar perilaku individualJoni Iswanto
 
Pengembangan program uks
Pengembangan program uksPengembangan program uks
Pengembangan program uksJoni Iswanto
 
Masalah kesehatan remaja
Masalah kesehatan remajaMasalah kesehatan remaja
Masalah kesehatan remajaJoni Iswanto
 

Plus de Joni Iswanto (20)

Protap penanggulangan bencana
Protap penanggulangan bencanaProtap penanggulangan bencana
Protap penanggulangan bencana
 
Modul 4 analisis resiko
Modul 4 analisis resikoModul 4 analisis resiko
Modul 4 analisis resiko
 
Modul 3 konsepsi bencana dan kedaruratan
Modul 3 konsepsi bencana dan kedaruratanModul 3 konsepsi bencana dan kedaruratan
Modul 3 konsepsi bencana dan kedaruratan
 
Modul 1 pengantar rencana kontijensi.
Modul 1 pengantar rencana kontijensi.Modul 1 pengantar rencana kontijensi.
Modul 1 pengantar rencana kontijensi.
 
Manajemen bencana bidang kesehatan
Manajemen bencana bidang kesehatanManajemen bencana bidang kesehatan
Manajemen bencana bidang kesehatan
 
Pemberantasan Sarang Nyamuk
Pemberantasan Sarang NyamukPemberantasan Sarang Nyamuk
Pemberantasan Sarang Nyamuk
 
Prosedur penyuntikan imunisasi
Prosedur penyuntikan imunisasiProsedur penyuntikan imunisasi
Prosedur penyuntikan imunisasi
 
Manajemen logistik imunisasi
Manajemen logistik imunisasiManajemen logistik imunisasi
Manajemen logistik imunisasi
 
Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (pd3 i
Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (pd3 iPenyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (pd3 i
Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (pd3 i
 
Pelayanan imunisasi
Pelayanan  imunisasiPelayanan  imunisasi
Pelayanan imunisasi
 
Napza
NapzaNapza
Napza
 
Mtbs
MtbsMtbs
Mtbs
 
Rencana kontinjensi
Rencana kontinjensiRencana kontinjensi
Rencana kontinjensi
 
Nutrisi anak balita
Nutrisi anak balitaNutrisi anak balita
Nutrisi anak balita
 
Standard kompetensi bidan
Standard kompetensi bidanStandard kompetensi bidan
Standard kompetensi bidan
 
Dasar perilaku individual
Dasar perilaku individualDasar perilaku individual
Dasar perilaku individual
 
Pengembangan program uks
Pengembangan program uksPengembangan program uks
Pengembangan program uks
 
Masalah kesehatan remaja
Masalah kesehatan remajaMasalah kesehatan remaja
Masalah kesehatan remaja
 
Higiene industri
Higiene industriHigiene industri
Higiene industri
 
Info gender
Info genderInfo gender
Info gender
 

Perizinan rumah sakit

  • 1.  
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5. RS yg memberikan pelayanan kesehatan pd semua bidang & jenis penyakit RS yg memberikan pelayanan utama pd 1 bid atau jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, gol, umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya BerdasarkanJENIS PELAYANAN RS RUMAH SAKIT (UU no 44/2009) RS UMUM RS KHUSUS
  • 6. RS yg dikelola oleh Pemerintah, Pemda & Badan Hukum yg bersifat Nirlaba & tdk dpt dialihkan menjadi RS Privat RS yg dikelola oleh Badan Hukum dgn tujuan Profit yg berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero Berdasarkan PENGELOLAAN RS RS PUBLIK RS PRIVAT RUMAH SAKIT (UU no 44/2009)
  • 7. Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang mendasari bidang perumahsakitan No RUMAH SAKIT PUBLIK RUMAH SAKIT PRIVAT 1 Tujuan : Non For Profit (Sisa hasil usaha untuk pengembangan pelayanan RS) Tujuan : For Profit 2 Mendapat insentif pajak baik sebagai RS pendidikan ataupun tidak Mendapat insentif pajak hanya bila telah ditetapkan sebagai RS Pendidikan
  • 8. STUDI KELAYAKAN & TATA RUANG RS MEMENUHI STANDAR INPUT (blm dpt memenuhi semuanya) PENETAPAN KELAS (pengelompokan RS brdasarkan Fas & kmampuan yan - Kemkes) IZIN OPERASIONAL TETAP (5 thn – Pemda/Kab/Kota) REGISTRASI (Pencatatan resmi - Kemkes) AKREDITASI (Pelayanan bermutu - Kemkes) IZIN MENDIRIKAN (2 thn – Pemda Prop/Kab/Kota) IZIN OPERASIONAL SEMENTARA (1 thn – Pemda Prop/Kab/Kota) MEMENUHI STANDAR INPUT, PROSES, OUTPUT/OUTCOME PENINGKATAN KELAS PERPANJANGAN IZIN
  • 9. PERIZINAN RS Setiap penyelenggara RS wajib memiliki izin (Pasal 25 Undang-Undang no 44 tahun 2009 ttg Rumah Sakit) Permohonan izin mendirikan & izin operasional RS diajukan menurut jenis & klasifikasi RS (Pasal 3 ayat 1 No 147/MENKES/PER/I/2010 tentang PERIZINAN RS) Pasal 26 Undang-Undang no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Kelas RS Pemberi IZIN Rekomendasi Kls A & RS PMA/PMDN Menteri Kesehatan Dinas Kesehatan Prop Kls B Pemda Prop Dinas Kes Kab/kota Kls C & D Pemda Kab/kota Dinas Kes Kab/kota
  • 10. Untuk memperoleh izin mendirikan RS harus memenuhi persyaratan yang meliputi : a. studi kelayakan b. master plan c. status kepemilikan d. rekomendasi izin mendirikan e. Izin undang-undang gangguan (HO) f. persyaratan pengolahan limbah g. luas tanah dan sertifikatnya h. penamaan i. IMB j. izin Penggunaan Bangunan (IPB) k. surat izin tempat usaha (SITU) Izin mendirikan adalah izin yg diberikan utk mendirikan RS setelah memenuhi persyaratan utk mendirikan yg diberikan utk jangka waktu 2 (dua) tahun & dapat diperpanjang utk 1 (satu) tahun
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15. Klasifikasi Rumah Sakit Umum Kelas A Mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit : - 4 pelayanan spesialistik dasar, - 5 pelayanan spesialis penunjang medik - 12 pelayanan medik spesialis lain, - 13 pelayanan medik sub spesialis Jumlah tempat tidur :400 tt Perbandingan tt dan perawat, 1:1 Tenaga tetap : - 18 dr umum, 4 drg - 2 dari 6 dr sp masing2 yan spes das - 1 dari 3 dr sp masing2 yan penunjang medis - 1 dari 3 dr sp masing2 yan spesialis lain - 1 drg spesialis - 1 dari 2 dr sub spes masing2 yan sub spesialis
  • 16. Lanjutan.. Kelas B Mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya : - 4 pelayanan medik spesialis dasar - 4 pelayanan spesialis penunjang medis - 8 pelayanan medik spesialis lainnya - 2 pelayanan medik sub spesialis dasar Jumlah tempat tidur min 200 tt Perbandingan perawat dan tt, 1:1 Pegawai tetap : - 12 dr umum & 3 dr gigi - 1 dari 3 dr spes masing2 yan spesialis dasar - 1 dari 2 dr sp masing2 yan penunjang medis - 4 dr sp lainnya dari yan spes yang berbeda - 1 drg spesialis - 1 dari 2 dr sub spes
  • 17. Lanjutan.. Kelas C Mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya : - 4 pelayanan medik spesialis dasar - 4 pelayanan spesialis penunjang medis Jumlah tempat tidur min 100 tt Perbandingan perawat dan tt, 2:3 Pegawai tetap : - 9 dr umum & 2 dr gigi - 2 dr sp dari yan spesialis dasar yang berbeda - 2 dr sp dari yan penunjang medis yang berbeda
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23. © 2010 Direktorat Bina Pelayanan Medik Spesialistik TERIMA KASIH