Akuntansi skpd rtm ib

LOGO
Balai Diklat Keuangan
Pekanbaru - Kanwil DJPBN
Provinsi Riau
AKUNTANSI SKPD
Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan
RIAU ? Yakin Bisa....Yes YES Yes !
BAB 5

Click to edit Master text stylesLOGO
Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
Pembahasan
PendahuluanA
Akuntansi PendapatanB
Akuntansi BelanjaC
Akuntansi AsetD
RIAU ? Yakin Bisa....Yes YES Yeeees !
Akuntansi KewajibanE
Akuntansi Ekuitas DanaF

Pembahasan
Ayat Jurnal PembalikH
LatihanI
RIAU ? Yakin Bisa....Yes YES Yeeees !
KuisJ
Ayat Jurnal PenutupG

A1. Pendahuluan
 SKPD : perangkat daerah pada Pemda
sebagai pengguna anggaran/barang
 SKPKD : perangkat daerah pada Pemda
sebagai pengguna anggaran/barang,
yang juga melaksanakan pengelolaan
keuangan daerah
 Sebagai pengguna anggaran wajib
menyusun pertanggungjawaban
pelaksanaan Daftar Pelaksanaan
Anggaran (DPA) www.themegallery.com

A2. STRUKTUR ORGANISASI SKPD
KEPALA SKPD
PA/PB
Kasubbag TUK
PPK SKPD
Kabag TU
Ka UPT
KPA
Kabid
KPA
Kasubbid
PPTK
Kasubbid
PPTK

B1. Akuntansi Pendapatan
 Pengakuan pendapatan dilakukan dengan
basis kas, sesuai SAP
 “Pendapatan adalah semua penerimaan
Rekening Kas Umum Negara/Daerah
yang menambah ekuitas dana lancar
dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah dan tidak perlu dibayar
kembali”
www.themegallery.com

B2. Klasifikasi Pendapatan Daerah
Aturan acuan
klasifikasi
Permendagri
13/2006
Untuk
Penyusunan
APBD
SAP
Untuk
penyusunan
LRA PBD
 Klasifikasi Permendagri dan SAP untuk
pendapatan relatif sama
 Terdiri dari PAD, Dana
Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang

B3. Pihak yang terlibat dalam akuntansi pendapatan
1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
SKPD, yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan akuntansi dan penyusunan LK
SKPD
2. Bendahara Penerimaan SKPD
3. Bendahara Pembantu Penerimaan SKPD
4. PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah

B4. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
1. Diakui pada saat telah disetor ke rekening Kas
Umum Daerah (LPJ Adm BPn selesai diverifikasi
PPK SKPD)
2. Koreksi atas pengembalian pendapatan (tidak
berulang) tahun berjalan dicatat sebagai
pengurang pendapatan; Koreksi atas
pengembalian periode sebelumnya dicatat sebagai
belanja tidak terduga
3. Pengembalian yang bersifat normal dan berulang
atas penerimaan pendapatan semua periode
dicatat sebagai pengurang pendapatan
4. Akuntansi pendapatan dilaksanakan dengan azas
bruto

B5. Dokumen Sumber yang Digunakan
Transaksi Dokumen sumber
Penerimaan PAD
LPJ Administratif Bendahara
penerimaan, dilampiri :
- Surat Ketetapan Pajak Daerah
- Surat Ketetapan Retribusi
- Surat tanda bukti pembayaran
- Bukti penerimaan lainnya : bukti setor
- Surat Tanda Setoran (STS)

Tgl Akun Debet Kredit
Kas di Bendahara Penerimaan 15jt -
Pendapatan Retribusi - 15jt
Ilustrasi
Misalkan pada bulan Januari 2008 SKPD X menerima retribusi
sebesar Rp15 juta.
Asumsi 1 : Pendapatan diterima bendahara penerimaan SKPD dan
selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah
Rek Koran (RK)-PPKD 15jt -
Kas di Bendahara Penerimaan - 15jt
B6.JURNAL STANDAR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS

Ilustrasi
sebesar Rp15 juta.
Asumsi 2 : Pendapatan disetor pihak ketiga ke rek bendahara
penerimaan SKPD dan selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas
Umum Daerah

Ilustrasi
sebesar Rp15 juta.
Asumsi 3 : Pendapatan disetor pihak ketiga langsung ke Rekening
Kas Umum Daerah
Pendapatan retribusi - 15jt

Jurnal yang dibuat PPKD untuk ketiga asumsi adalah sama yaitu
Kas di Kas Daerah 15jt -
RK – SKPD X - 15jt

Ilustrasi 2 Pendapatan yang Ditangguhkan
Misalkan sampai dengan akhir tahun anggaran penerimaan belum
sempat disetorkan ke Kas Daerah. Tidak dilaporkan di LRA, tetapi di
Neraca. Misalkan terdapat pendapatan per 31 Desember 2008
sebesar Rp12 juta yang belum disetor sd akhir TA
Pendapatan Retribusi 12jt -
Pendapatan yang ditangguhkan - 12jt
Koreksi

Pendapatan yang ditangguhkan 12jt -
Ilustrasi 2 Pendapatan yang Ditangguhkan
Misalkan Pendapatan yang ditangguhkan tsb disetor tgl 3 januari
2010
R/K PPKD 12jt -

Pendapatan retribusi 180rb -
Kas di Bendahara Penerimaan - 180rb
Ilustrasi 3 Koreksi Penerimaan Pendapatan
Misalkan SKPD X menerima pendapatan sebesar Rp1.530.000,
sedangkan menurut Surat Ketetapan pajak dan Retribusi Daerah
hanya sebesar Rp1.350.000. Berarti terdapat kelebihan Rp180.000
Asumsi 1 : Pengembalian dilakukan tahun 2008 sebelum disetor ke
Kas Daerah, Jurnal di SKPD :

Pendapatan retribusi 180rb -
RK PPKD - 180rb
Ilustrasi 3 Koreksi Penerimaan Pendapatan
Asumsi 2: Pengembalian dilakukan tahun 2008 setelah disetor ke
Kas Daerah, Jurnal di SKPD :
Asumsi 3: Pengembalian dilakukan tahun 2009 setelah disetor ke
Kas Daerah, Jurnal di SKPD : tidak ada

C1. Akuntansi Belanja
 Pengakuan pendapatan dilakukan dengan
basis kas, sesuai SAP
 “Belanja adalah semua pengeluaran dari
Rekening kas Umum Negara/Daerah
yang mengurangi ekuitas dana lancar
dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah”

C2. Klasifikasi Belanja Daerah
Aturan acuan
klasifikasi
Permendagri
13/2006
Untuk
Penyusunan
APBD
SAP
Untuk
penyusunan
LRA PBD
 Klasifikasi Permendagri dan SAP berbeda
dalam pengelompokan, namun sama
dalam klasifikasi berdasarkan ekonomi
(jenis belanja)

C3. Klasifikasi Belanja Daerah
No. SAP
(PP No. 71 tahun 2010)
APBD
(Permendagri No. 13 tahun 2006)
1 Belanja Operasi Belanja Tidak Langsung
- Belanja pegawai - Belanja pegawai
- Belanja barang - Belanja bunga
- Bunga - Belanja subsidi
- Subsidi - Belanja hibah
- Hibah - Belanja bantuan sosial
- Bantuan sosial - Belanja bagi hasil kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan PemerintahDesa
- Belanja bantuan keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
Belanja tidak terduga
2 Belanja modal Belanja langsung
-Belanja pegawai
-Belanja barang dan jasa
- Belanja Modal
3 Belanja Tak Terduga

C4. Pihak yang terlibat dalam akuntansi pendapatan
1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
SKPD, yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan akuntansi dan penyusunan LK
SKPD
2. Bendahara Pengeluaran SKPD
3. Bendahara Pembantu Pengeluaran SKPD
4. PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah

C5. Kebijakan Akuntansi Belanja Pemerintah Daerah
1. Diakui pada saat kas telah dibayarkan dari
rekening Kas Umum Daerah. Khusus dana UP
diakui saat SPJ selesai diverifikasi PPK SKPD dan
disahkan PA
2. Koreksi atas penerimaan kembali belanja tahun
berjalan dicatat sebagai pengurang belanja;
Apabila Koreksi atas penerimaan kembali periode
sebelumnya dicatat sebagai pendapatan lain-lain.
3. Untuk Transaksi belanja modal pencatatan
dilakukan secara korolari, yaitu dicatat dengan 2
jurnal. 1 untuk realisasi, 1 untuk aset
4. Transaksi transitoris kas dari pihak ketiga diakui
sebgai utang

C6. Dokumen Sumber Pencatatan Belanja
No. Transaksi Belanja Dokumen Sumber Lampiran Dokumen
Sumber
1 Belanja dengan mekanisme
LS
- SP2D LS
- Kwitansi
- Daftar gaji dan
tunjangan
- bukti
pengeluaran
lainnya
- SPM
- SPD
- berita acara serah
terima barang / jasa
2 Belanja dengan mekanisme
UP/GU/TU
- SP2D UP/GU/TU
- SPJ dan LPJ
Bendahara
Pengeluaran
- Buku Kas Umum
- Bukti transaksi:
kwitansi, daftar
honor, sppd
- SPM
- SPD
- bukti transaksi lainnya
3 Penerimaan PFK - SP2D
- Kwitansi
- Daftar honor
- Faktur pajak
- Bukti potongan
-
4 Penyetoran PFK
- Surat Tanda
Setoran (STS)
- Bukti transfer
-

Kas di Bendahara Pengeluaran 150jt -
RK-PPKD - 150jt
Ilustrasi 1. Dinas Kesehatan menerima transfer untuk membentuk
UP sebesar Rp150 jt ; Terbitnya SP2D UP/TU ,Jurnal di SKPD
R/K SKPD Dinas Kesehatan 150jt -
Kas di Kas Daerah - 150jt
C7.JURNAL STANDAR AKUNTANSI BELANJA DGN UP
Jurnal di SKPKD-BUD

Belanja ATK 11jt -
Kas di Bendahara Pengeluaran - 11jt
Ilustrasi 2. Dinas Kesehatan membayar dengan UP belanja ATK
sebesar Rp11 jt dan SPJ belanja telah disahkan PPKD,Jurnal di
SKPD
Kas di Bendahara Pengeluaran 1.150rb -
Utang PPN dan PPh - 1.150rb
Dipungut PPN dan PPh masing-masing sebesar Rp1 jt dan Rp150rb

Ilustrasi 2. PPN dan PPh disetor ke kas negara
Utang PPN dan PPh 1.150rb -
Kas di Bendahara Pengeluaran - 1.150rb

Kas di Belanja Pengeluaran 90jt -
RK PPKD - 90jt
Ilustrasi 3. SKPD menerima penggantian UP (terbitnya SP2D GU isi)
Sebesar Rp90jt

RK PPKD 5,5jt -
Kas di Bendahara Pengeluaran - 5,5jt
Ilustrasi 3. SKD menyetor sisa UP sebesar Rp.5.500.000; Jurnal
SKPD
Kas di Kas Daerah 5,5jt -
RK SKPD Dinas Kesehatan - 5,5jt
Jurnal yang dibuat oleh SKPKD-BUD

Belanja Modal Komputer 33jt -
RK PPKD - 33jt
Ilustrasi 4. Dinas kesehatan menerima SP2D LS untuk modal
komputer sebesar Rp33 jt . PPN dan PPh untuk transaksi tsb adalah
masing masing Rp3jt dan Rp450rb. Jurnal yang dibuat SKPD
Komputer 33jt -
Diinvestasikan pada aset tetap - 33jt
C12.JURNAL STANDAR AKUNTANSI BELANJA LS
Jurnal korolari untuk melaporkan aset di neraca SKPD

RK- Dinas Kesehatan 33jt -
Kas di Kas Daerah - 33jt
Ilustrasi 4. Dinas kesehatan menerima SP2D LS untuk modal
komputer sebesar Rp33 jt . PPN dan PPh untuk transaksi tsb adalah
masing masing Rp3jt dan Rp450rb. Jurnal yang dibuat SKPKD-BUD
Kas di Kas Daerah 3,45jt -
Utang PPN - 3jt
Utang PPh - 450rb
Jurnal korolari untuk melaporkan aset di neraca SKPD

RK PPKD 405rb -
Belanja gaji - 405rb
Ilustrasi 5. Koreksi Kelebihan Belanja LS pada periode yang sama
SKPD membayar gaji pegawai A bulan Oktober 2008 lebih besar
Rp405 ribu. Telah dikembalikan bulan November 2008 ke Kas Daerah.
Jurnal di SKPD
RK PPKD 405rb -
Pendapatan lain-lain - 405rb
Pengembalian dilakukan tahun 2009; Jurnal di SKPD

Kas di Bendahara Pengeluaran 405rb -
Belanja honor - 405rb
Ilustrasi 6. Koreksi Kelebihan Belanja UP pada periode yang sama
SKPD membayar honor pegawai A bulan Oktober 2008 lebih besar
Rp405 ribu. Telah dikembalikan bulan November 2008 ke bendahara
pengeluaran. Jurnal di SKPD
Kas di Bendahara Pengeluaran 405jt -
Pendapatan lain-lain - 405jt
C15.JURNAL STANDAR AKUNTANSI BELANJA UP
Pengembalian dilaksanakan tahun 2009, Jurnal di SKPD

RK PPKD 405rb -
Kas di Bendahara Pengeluaran - 405rb
C16.JURNAL STANDAR AKUNTANSI BELANJA UP
Pengembalian dilaksanakan tahun 2009, disetor ke Kas Daerah

D1. Akuntansi Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang:
-dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah
-manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa
depan diharapkan dapat diperoleh
-dapat diukur dengan satuan uang
-termasuk sumber daya nonkeuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi
masyarakat umum
-sumber-sumber daya yang dipelihara
karena alasan sejarah dan budaya”

D2. Klasifikasi Aset
Aset
Lancar
Kas dan setara kas
Investasi jangka pendek
Piutang : TPA/TP.TGR *)
Persediaan
Nonlancar
Investasi jangka panjang
Aset tetap : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jaringan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya,
KDP
Dana cadangan
Aset lainnya : aset tak berwujud, TPA/TP/TGR**),
Kerjasama dengan pihak ketiga
*) realisasi sd 12 bulan sejak tanggal neraca akhir tahun
**) realisasi lebih dari 12 sejak taggal neraca akhir tahun

D3. Pengakuan Aset
1. Diakui pada saat potensi manfaat ekonomi
masa depan dapat diperoleh
2. Mempunyai nilai atau biaya yang dapat
diukur secara andal
3. Diakui pada saat diterima/ kepemilikannya
dan/atau pengurusannya berpindah

D4. Pengukuran Aset
1. Nilai nominal :Kas, piutang
2. Nilai/biaya perolehan termasuk seluruh biaya
yang relevan : investasi jk pendek, inves jk
panjang, persediaan, aset tetap, persediaan
3. Aset berupa mata uang asing,dilaporkan
dalam bentuk rupiah

D5. Jurnal Standar Aset (non kas)
1. Jurnal standar saldo awal neraca
2. Jurnal transaksi piutang
3. Jurnal transaksi persediaan
4. Jurnal transaksi aset tetap
5. Jurnal transaksi aset lainnya

D6. Jurnal Standar Saldo Awal Neraca
Tujuan dari jurnal ini adalah untuk memposting
saldo awal akun neraca (dari neraca per akhir
tahun lalu) ke buku besar (tahun berjalan)
Tgl Akun Debit Kredit
Piutang 111
Persediaan 222
Aset Tetap 333
Aset Lainnya 444
Cad piutang 111
Cad Persediaan 222
Diinvestasikan dalam Aset Tetap 333
Diinvestasikan dlm Aset lainnya 444

D7. Jurnal Transaksi Piutang
• Piutang merupakan hak tagih pemerintah kepada
pihak lain yang blm diterima pembayarannya
• Diakui pada akhir tahun, dengan membuat jurnal
penyesuaian, contoh
Piutang 111
Cad piutang 111

D8. Jurnal Transaksi Persediaan
• Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang
atau perlengkapan untuk mendukung operasional
pemerintah atau untuk dijual/diserahkan dalam
rangka pelayanan masyarakat
• Pembelian persediaan tidak dilakukan penjurnalan
terkait aset di neraca, hanya jurnal terkait belanja.
• Penjurnalan nilai sisa persediaan di neraca
dilakukan pada akhir periode pelaporan
• Dihitung sesuai volume sisa dan harga pembelian
terakhir
Persediaan 111
Cadangan persediaan 111

• Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang
atau perlengkapan untuk mendukung operasional
pemerintah atau untuk dijual/diserahkan dalam
rangka pelayanan masyarakat
• Pembelian persediaan tidak dilakukan penjurnalan
terkait aset di neraca, hanya jurnal terkait belanja.
• Penjurnalan nilai sisa persediaan di neraca
dilakukan pada akhir periode pelaporan
• Dihitung sesuai volume sisa dan harga pembelian
terakhir

Persediaan 600rb
Cad persediaan 600rb
Ilustrasi 1
Saldo awal persediaan Rp500rb (31/12/2013), Nilai
persediaan di akhir tahun (31/12/2013) sebesar
Rp600rb. Asumsi tidak dilakukan jurnal balik pada
(1/1/2013). Jurnalnya adalah sbb :

Cad Persediaan 50rb
Persediaan 50rb
Ilustrasi 2
Rp450rb. Asumsi tidak dilakukan jurnal balik pada
(1/1/2013). Jurnalnya adalah sbb :

Persediaan 450rb
Cadangan Persediaan 450rb
Ilustrasi 2
Saldo awal persediaan Nihil (31/12/2013), Nilai
Rp450rb. Jurnalnya adalah sbb :

Cad Persediaan 500rb
Persediaan 500rb
Ilustrasi 2
persediaan di akhir tahun (31/12/2013) nihil. Asumsi
tidak dilakukan jurnal balik pada (1/1/2013).
Jurnalnya adalah sbb :

D. Jurnal Transaksi Aset Tetap
Aset Tetap..... 1000
Diinvestasikan dalam aset tetap 1000
Jurnal korolari perolehan/pengadaan aset tetap,
disamping jurnal realisasi belanja modal :
Pengakuan penyusutan aset tetap :
Akumulasi Penyusutan Aset tetap 1000

D. Jurnal Transaksi Aset Tetap
Akumulasi penyusutan 1000
Aset Tetap.... 1000
Penghapusan Aset tetap yang keseluruhan nilainya
Telah disusutkan
Penghapusan Aset tetap yang baru sebagian nilainya
disusutkan :
Akumulasi penyusutan 500
Aset tetap......... 1000

D. Jurnal Transaksi Aset Lainnya
Tagihan TGR 1000
Diinvestasikan dalam aset lainnya 1000
Contoh aset lainnya: aset tak berwujud(hak cipta,
software), piutang penjualan cicilan, piutang TP/TGR

E1. Akuntansi Kewajiban
 Utang yang timbul dari peristiwa masa
lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya
ekonomi pemerintah
 Penyebab penggunaan pinjaman dari
masyarakat, lembaga keuangan, entitas
pemerintah lainnya atau lembaga
internasional

E2. Klasifikasi Pendapatan Daerah
Kewajiban
Jangka
pendek
Jangka
panjang
 Kewajiban di SKPD umumnya kewajiban jangka
pendek.
 Contoh : sisa UP/pendapatan yang belum
disetor ke rekening kasda sd akhir tahun,
potongan pajak pusat (PPN/Pph)

E3. Jurnal Standar Akuntansi
Kewajiban
Pengakuan dan pembayaran utang PPh dan
PPN. Pada saat bendahara pengeluaran
melakukan pembayaran dengan UP wajib
memotong PPh/PPN. Jurnalnya
Kas di Bendahara Pengeluaran 1000
Utang PPh 50
Utang PPN 950

Kewajiban
Setelah disetorkan ke Kas Negara. Jurnalnya
Utang PPh 50
Utang PPN 950

Kewajiban
Ilustrasi 1 : Terdapat tagihan listrik bulan
Desember 2009 yang belum dapat dibayar
sampai dengan akhir 2009, jurnalnya :
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran
utang jangka pendek
1000
Utang belanja 1000

Kewajiban
Ilustrasi 1 : utang tagihan telepon dibayar
pada januari 2010, jurnalnya :
Utang belanja 1000
Dana yang harus disediakan untuk
pembayaran utang jangka pendek
1000
Belanja barang... 1000
Realisasi belanja, jurnalnya:

F. Akuntansi ekuitas dana
Ekuitas dana menunjukkan kekayaan bersih
pemerintah, merupakan bagian dari neraca
Terdiri dari :
Ekuitas dana lancar : SILPA, Cad Piutang, Cad Persediaan,
Dana u pembayaran utang jk pendek
Ekuitas dana Investasi : diinvestasikan dalam investasi jk
panjang, diinvestasikan dalam aset tetap, diinvestasikan
dalam aset lainnya
Ekuitas dana Cadangan : hanya ada di neraca tingkat
pemda

G1. Ayat Jurnal Penutup
 Dibuat setelah tahap penyusunan laporan keuangan
 Tujuannya untuk menihilkan saldo akun kelompok
pendapatan dan belanja (akun sementara/nominal/LRA)
Langkah I : Menutup akun-akun pendapatan
31
Des
Pendapatan.....
Pendapatan....
Dst....
XXX
XXX
XXX
Surplus/defisit XXX

G2. Ayat Jurnal Penutup
Langkah II : Menutup akun-akun belanja
31
Des
Surplus/defisit XXX
Belanja.....
Belanja....
Dst....
XXX
XXX
XXX
Catatan : Langkah I dan II dapat digabungkan
Surplus/defisit setelah pembuatan jurnal penutup
dimasukkan di neraca SKPD akhir tahun di kelompok
ekuitas dana lancar
Dibuat neraca saldo setelah tutup buku, hanya berisi akun
neraca dan akan dibawa ke tahun berikutnya

G3. Ayat Jurnal Pembalik
 Bersifat opsional (tidak wajib)
 Tujuannya untuk menghindari kesalahan penjurnalan
pada transaksi tertentu
 Dibuat pada awal tahun, dengan membalik ayat jurnal
yang dibuat pada akhir tahun sebelumnya
 Contoh transaksi persediaan

G. Ayat Jurnal Pembalik
Pada 31 Desember 2012 terdapat saldo persediaan sebesar
Rp500.000. Pada 31 Desember 2013 terdapat saldo persediaan
sebesar Rp350.000 (dengan jurnal pembalik)
31/12 Persediaan 500rb
2012 Cadangan Persediaan 500rb
1/1 Cadangan Persediaan 500rb
2013 Persediaan 500rb

Pada 31 Desember 2012 terdapat saldo persediaan sebesar
Rp500.000. Dilakukan jurnal balik pada 1-1-2013. Pada tanggal 31
Desember 2013 terdapat saldo persediaan sebesar Rp350.000
(Lanjutan)
31/12 Persediaan 350rb
2013 Cadangan Persediaan 350rb

Pada 31 Desember 2012 terdapat tagihan retribusi yang belum diterima
pembayarannya sebesar Rp1.500.000. Piutang tersebut dapat ditagih
sebesar Rp1.200.000 pada tanggal 5 Januari 2013. Pada akhir tanggal
31 Desember 2013 terdapat saldo piutang sebesar Rp1.700.000.
(dengan jurnal pembalik)
31/12 Piutang Retribusi 1,5jt
2012 Cadangan Piutang 1,5jt
1/1 Cadangan Piutang 1,5 jt
2013 Piutang retribusi 1,5 jt
31/12 Piutang retribusi 1,7 jt
2013 Cadangan Piutang 1,7 jt

Pada 31 Desember 2012 terdapat tagihan retribusi yang belum diterima
pembayarannya sebesar Rp1.500.000. Piutang tersebut dapat ditagih
sebesar Rp1.200.000 pada tanggal 5 Januari 2013. Pada akhir tanggal
31 Desember 2013 terdapat saldo piutang sebesar Rp1.700.000.
(tanpa jurnal pembalik)
31/12 Piutang Retribusi 1,5jt
2012 Cadangan Piutang 1,5jt
5/1 Cadangan Piutang 1,2 jt
2013 Piutang retribusi 1,2 jt
31/12 Piutang retribusi 1,4 jt
2013 Cadangan Piutang 1,4 jt

H. KUIS
1. (Prosedur) akuntansi yang membentuk
sistem akuntansi SKPD adalah sbb,
Kecuali:
a. Akuntansi pendapatan
b. Akuntansi belanja
c. Akuntansi pembiayaan
d. Akuntansi non kas

H. KUIS
2. Berikut ini adalah dokumen sumber yang
digunakan dalam akuntansi pendapatan di
SKPD, kecuali:
a. Surat Ketetapan Retribusi (SKR)
b. Surat tanda bukti pembayaran atau bukti
transaksi penerimaan kas lainnya
c. Surat Tanda Setoran (STS)
d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

H. KUIS
3. Prosedur akuntansi pendapatan di SKPD pada
dasarnya dimulai ketika:
a. PPK SKPD menerima dan memverifikasi LPJ
administratif bendahara penerimaan
b. Bendahara Penerimaan menerima setoran
pendapatan dari wajib pajak/wajib retribusi
c. Bendahara Penerimaan menyetor uang yang
diterimanya ke RKUD
d. Bank RKUD membuat nota kredit atas setoran
yang diterimanya dari bendahara penerimaan

H. KUIS
4. Berikut ini adalah dokumen sumber yang
digunakan dalam akuntansi belanja di SKPD,
Kecuali:
a. Surat Penyediaan Dana (SPD)
b. Surat Perintah Membayar
c. Kuitansi pembayaran dan bukti pengeluaran kas
lainnya
d. Surat Tanda Setoran

H. KUIS
5. Pihak yang bertanggungjawab membuat jurnal
untuk transaksi belanja di SKPD adalah:
a. Pengguna anggaran
b. Bendahara Pengeluaran
c. Petugas SAI
d. PPK SKPD

H. KUIS
6. Berikut ini adalah langkah awal dalam prosedur
akuntansi belanja UP/GU dan/atau TU di SKPD:
a. Bendahara pengeluaran menyampaikan LPJ-
UP dan/atau LPJ-TU ke Pengguna Anggaran
melalui PPK SKPD
b. PPK SKPD membuat bukti memorial atas
transaksi belanja yang terjadi
c. PPK SKPD menerima SP2D UP/GU dan/atau
TU dari Kuasa BUD
d. PPK SKPD membuat jurnal belanja

H. KUIS
7. Menurut Permendagri 13 Tahun 2006, dokumen
sumber yang digunakan dalam prosedur
akuntansi aset tetap adalah:
a. Bukti memorial
b. Berita acara penerimaan barang
c. Berita acara serah terima barang
d. Berita acara penyelesaian pekerjaan

H. KUIS
8. Dalam akuntansi aset tetap di SKPD,pihak yang
bertugas membuat bukti memorial adalah:
a. Penyimpan barang
b. Pengurus barang SKPD
c. Bendahara Pengeluaran
d. PPK SKPD

H. KUIS
9. Prosedur akuntansi aset tetap dimaksudkan
untuk membukukan transaksi terkait aset tetap
di neraca, transaksi yang dimaksud adalah
sebagai berikut ini Kecuali:
a. Pengeluaran belanja modal untuk pembelian
aset tetap
b. Pengeluaran belanja operasional untuk
pemeliharaan aset tetap, misalnya untuk
mengecat gedung
c. Transaksi penghapusan aset tetap
d. Transaksi penerimaan/pemberian hibah aset

H. KUIS
10. Berikut ini adalah bagian dari aset lainnya,
kecuali:
a. Tagihan Penjualan Angsuran
b. Tagihan ganti Rugi
c. Bukubuku bacaan yang ada di Perpustakaan
Daerah
d. Software program komputer

H. KUIS
11. Saldo Kas di bendahara penerimaan yang pada
akhir tahun belum disetor ke RKUD seharusnya
diperlakukan sebagai berikut , KECUALi:
a.Dibukukan sebagai pendapatan yang
ditangguhkan
b. Dibukukan sebagai pendapatan
c. Dibukukan sebagai penambah akun kas di
bendahara penerimaan
d. Disajikan di neraca SKPD di sisi aktiva sebagai
kas di bendahara penerimaan dan di sisi pasiva
sebagai kewajiban jangka pendek, yaitu
pendapatan yang ditangguhkan

H. KUIS
12. Berikut ini adalah satu contoh pembukuan
transaksi yang bersifat akrual dalam SKPD,
kecuali:
a. Pencatatan piutang retribusi
b. Pencatatan bagian tagihan penjualan angsuran
yang akan diterima tahun depan
c. Pencatatan bagian TGR yang akan diterima
tahun depan
d. Pencatatan bagian kewajiban (utang) jangka
panjang yang akan dibayar tahun depan

H. KUIS
13. Berikut ini adalah salah satu prosedur yang
membentuk sistem akuntansi SKPD :
a. Prosedur akuntansi penerimaan pembiayaan
b. Prosedur akuntansi pengeluaran pembiayaan
c. Prosedur akuntansi pendapatan
d. Prosedur akuntansi investasi

H. KUIS
14. Prosedur akuntansi aset tetap dimaksudkan
untuk membukukan transaksi terkait dengan
aset tetap di neraca. Transaksi yang dimaksud
adalah sebagai berikut ;
a. Pembelian software komputer
b. Pengecatan gedung kantor
c. Pemeliharaan mobil dinas (ganti oli, tune up)
d. Penggantian atap gedung kantor yang sebagian
besar bocor

H. KUIS
15. Prosedur akuntansi jurnal penutup
dimaksudkan untuk :
a. Menutup saldo nominal menjadi nol pada akhir
periode akuntansi
b. Menutup saldo riil menjadi nol pada akhir
periode akuntansi
c. Menutup saldo nominal dan riil menjadi nol
pada akhir periode akuntansi
d. Menyusun laporan keuangan dengan
menggunakan basis akrual

I. Latihan Soal
Pengerjaan latihan pada halaman 79-83

LOGO
Balai Diklat Keuangan
Pekanbaru - Kanwil DJPBN
Provinsi Riau
Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan
RIAU ? Yakin Bisa....Yes YES Yes !

Akuntansi skpd rtm ib

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

En vedette

En vedette (20)

Similaire à Akuntansi skpd rtm ib

Similaire à Akuntansi skpd rtm ib (20)

Plus de Ambara Sugama

Plus de Ambara Sugama (13)

Akuntansi skpd rtm ib