salah satu topik dalam SAPP

1. LOGO
Pengurangan Jumlah
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah
(UAPPA-W)
dan Pembentukan
& KOORDINATOR UAPPA-W
BIDANG (PEMBINAAN) AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU
APRIL 2013
DALAM PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT (SAPP)

2. POKOK BAHASAN
Dasar hukum dan definisi1
2
Analisis3
Permasalahan & hipotesis
4
5
Kesimpulan
Saran
UAPPA-W &
KOORDINATOR
UAPPA-W

3. DASAR HUKUM
 PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang
Sisten Akuntansi Pemerintah Pusat
(SAPP)
 Perdirjen Perbendaharaan Nomor
55/PB/2012 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Keuangan
Kementerian/Lembaga (LK K/L)

4. PENGERTIAN UAI dan UAKPA
UAI : Unit Akuntansi Instansi, organisasi K/L
yang bersifat fungsional, yang
melaksanakan fungsi akuntansi dan
pelaporan keuangan
UAKPA : Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran, adalah UAI yang melakukan
kegiatan akuntansi tingkat satuan kerja

5. DEFINISI UAPPA-W
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran Wilayah :
UAI yang melakukan penggabungan
laporan, baik keuangan maupun
barang seluruh UAKPA yang berada
dalam wilayah kerjanya.

6. JENIS UAPPA-W
UAPPAW
Berdasarkan
Karakteristik
Satker yang
mendapatkan dana
APBN dari K/L

7. POSISI UAPPA-W DALAM SAPP
Konsolidasi LK dr UAPPA E1
Konsolidasi LK dr UAPPA-W
UAKPA PUSAT/DK/TP/UB
Konsolidasi LK dr UAKPA
Penyusunan LK
LK tk K/L (UAPA)
LK tk Eselon 1 (UAPPA E1)
LK tk Wilayah (UAPPA-W)
LK tk Satker (UAKPA)

8. PENGERTIAN KOORDINATOR UAPPA-W
UAI yang melakukan
proses penggabungan LK
yang berasal dari UAPPA-W DK/TP/UB
Hanya ada dalam Pelaksanaan
Dana DK/TP/UB
Dilaksanakan oleh
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
(SKPKD) di Pemprov/Kota/Kabupaten
Definisi
Koordinator
UAPPA-W

9. UAKPA
dekon
UAKPA
dekon
UAKPA
dekon
UAKPA
dekon
UAKPA
dekon
UAPPA-W
dekon
UAPPA-W
dekon
UAPPA-W
dekon
Koordinator
UAPPA-W Dekon
Tk. Gubernur
Laporan
Satker APBN di Dinas B Satker APBN di Dinas C
Dinas A Dinas B Dinas C
UAKPA
dekon
Satker APBN di Dinas A
Rekonsiliasi &
Penyampaian LK
KANWIL DJPBN
KOORDINATOR UAPPA-W DEKONSENTRASI
ADK/Laporan ADK/Laporan ADK/Laporan

10. UAKPA
TP
UAKPA
TP
UAKPA
TP
UAKPA
TP
UAKPA
TP
UAPPA-W
TP
UAPPA-W
TP
UAPPA-W
TP
Koordinator
UAPPA-W TP
Tk. Gubernur/Waliko/Bupati
ADK/Laporan
Laporan
Dinas A Dinas B Dinas C
UAKPA
TP
Rekonsiliasi &
Penyampaian LK
KANWIL DJPBN
Satker APBN di Dinas A Satker APBN di Dinas B Satker APBN di Dinas C
KOORDINATOR UAPPA-W TP/UB
ADK/Laporan ADK/Laporan

11. PERMASALAHAN
1
Besarnya jumlah
UAPPA-W yang
menjadi mitra
kerja Kanwil
Ditjen
Perbendaharaan
Provinsi Riau
Tahun 2013
2
Perlunya dibentuk
koordinator
UAPPA-W
DK/TP/UB
KD/KP:117
DK/ TP/UB : 256

12. MENGAPA JUMLAH UAPPA-W PERLU
DIPERKECIL?
Dapat
memperlambat
proses
rekonsiliasi
/konfirmasi
tingkat wilayah
JUMLAH
UAPPA-W YG
BESAR
Dapat
memperlambat
proses
konsolidasi
LK K/L tingkat
wilayah

13. HIPOTESIS
 Jumlah UAPPA-W yang besar disebabkan
oleh UAPPA-W dibentuk berdasarkan
persamaan BA, Eselon 1 dan Kewenangan.
 Aturan yang ada tidak mewajibkan penentuan
UAPPA-W berdasarkan kreteria tersebut.
 Penyederhanaan dapat dilakukan dengan
membentuk UAPPA-W terutama di SKPD
Provinsi penerima dana Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan

14. ANALISIS ATAS DASAR HUKUM
UAPPA-W (1)
Jenis
UAPPA-W
PMK 171/PMK.05/2007 Perdirjen PBN 55/PB/2012
KANWIL
Ps 19 (2) : utk pelaksanaan
SAK, K/L membentuk UA :
a.l. UAPPA-W
pasal 4 (1) b : K/L wajib
membentuk ..UAPPA/B-W pada
tingkat kantor wilayah
KORWIL
pasal 4 (2) :K/L yang
mempunyai unit vertikal di
daerah tetapi tidak mempunyai
kantor wilayah wajib
membentuk UAPPA-W dan
UAPPB-W dengan menunjuk
salah satu satker sebagai
UAPPA-W dan UAPPB-W

15. ANALISIS ATAS DASAR HUKUM
UAPPA-W (2)
Jenis
UAPPA-W
PMK 171/PMK.05/2007 Perdirjen PBN 55/PB/2012
DK
Pasal 25 (3) & (4)
:....Gubernur dapat membentuk
UAPPA-W Dekonsentrasi pada
setiap Dinas Pemerintah
Provinsi; Penanggung jawab
Kadis Provinsi
Pasal 4 (3) :
K/L menetapkan Dinas
Provinsi/Kabupaten/Kota
sebagai UAPPA-W dan UAPPB-
W Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan/Urusan Bersama
atas usulan Kepala Daerah
TP
Pasal 29 ayat (3) &(4) :
...Kepala Daerah dapat
membentuk UAPPA-W/UAPPB-
W Tugas Pembantuan pada
setiap Dinas Pemerintah
Daerah
UB N/A

16. ANALISIS ATAS DASAR HUKUM
KOORDINATOR UAPPA-W
Jenis
Koordinator
UAPPA-W
PMK 171/PMK.05/2007 Perdirjen PBN 55/PB/2012
DK
Pasal 25 ayat (5)
:Pemerintah Provinsi
merupakan Koordinator
UAPPA-W/UAPPB-W
Dekonsentrasi
Pasal 4 ayat (4) :
Gubernur menugaskan dan
menetapkan kepala SKPKD provinsi
sebagai koordinator UAPPA-W DK
berdasarkan SK
TP
Pasal 29 ayat (5)
Pemerintah Daerah
merupakan Koordinator
UAPPA-W/UAPPB-W Tugas
Pembantuan
...kepala daerah menugaskan SKPKD
provinsi/kabupaten/kota sebagai
koordinator UAPPA-W TP
UB N/A
Koordinator UAPPA-W UB ditunjuk dan
ditetapkan bersama oleh Gubernur dan
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan

17. ANALISIS
 Tidak ada pasal dalam PMK
171/PMK.05/2007 dan Perdirjen PBN
55/PB/2012 yang mengharuskan
pembentukan UAPPA-W per BA dan per-
E1.
 Lampiran Perdirjen PBN 55/PB/2012
khususnya form/contoh CaLK untuk
UAPPA-W memungkinkan suatu UAPPA-W
membawahi UAKPA dengan jenis
kewenangan yang berbeda-beda
Contoh : BPTP Riau yang ditunjuk sebagai
UAPPA-W BA 018 di Provinsi Riau

18. ANALISIS
 Untuk instansi vertikal yang mendapatkan
dana dari beberapa eselon 1 yang
berbeda dapat dianggap satu UAPPA-W.
Karena kenyataannya petugas SAPPA-W-
nya hanya satu orang. Contoh: Kanwil
Kemenang dan Perwakilan BPK
 Pada setiap SKPD Provinsi yang
mendapatkan dana DK dan/atau TP dapat
dibentuk satu UAPPA-W dengan petugas
dari staf subbag umum SKPD (staf PPK-
SKPD)
 Pada setiap SKPD Kabupaten/Kota yang
mendapatkan dana TP dan/atau UB dapat
dibentuk satu UAPPA-W

19. ANALISIS : JUMLAH UAPPA-W 2013
Jenis
UAPPA-W
PER
BA/E1/KEWENANGAN
YG SAMA
SETELAH PENYESUAIAN
KD/KP*) 117 100
DK/TP/UB 256 149
*) tidak termasuk Dephan BA(012)

20. ANALISIS : JUMLAH UAPPA-W
DK/TP/UB
SKPD
PER
BA/E1/KEWENANGAN YG
SAMA
SETELAH PENYESUAIAN
Provinsi 166 62
KAB
/KOTA 90 87
JML 256 149

21. JUMLAH UAPPA-W DK/TP/UB SEBELUM DAN
SETELAH PENYESUAIAN
No BA SEBELUM SETELAH
SKPD PROV SKPD KAB/KOT SKPD PROV SKPD KAB/KOT
1 010 21 18 17 18
2 018 37 24 7 23
3 019 3 0 2 0
4 020 2 0 2 0
5 023 6 0 2 0
6 024 12 19 2 19
7 026 11 18 2 17
8 027 12 0 2 0
9 029 10 0 3 0
10 032 21 9 3 8
11 033 5 2 2 2
12 040 7 0 2 0
13 043 3 0 2 0
14 044 2 0 2 0
15 055 2 0 2 0
16 057 2 0 2 0
17 065 2 0 2 0
18 087 2 0 2 0
19 090 4 0 2 0
20 092 2 0 2 0
JUMLAH 166 90 62 87

22. KESIMPULAN
1 2 3 4
UAPPA-W
ditetapkan
Per-BA
oleh SK K/L
UAPPA-W
tidak wajib
dibentuk
untuk E1
dan/atau
Kewenangan
yg sama
Pembentukan
UAPPA-W
DK/TP di
SKPD
Pemprov, me
nurunkan jml
UAPPA-W scr
signifikan
Koordinator
UAPPA-W
DK/TP/UB
perlu
dibentuk di
setiap SKPKD
pemprov/kab/
kota

23. SARAN
Saran 1 Saran 2 Saran 3
Menyampaikan
pemberitahuan
kepada SKPD
Provinsi utk
Pembentukan
UAPPA-W
DK/TP
Menyampaikan
Pemberitahuan
Kepada SKPKD
di Provinsi/Kab
/Kota utk
Membentuk
Koordinator
UAPPA-W
DK/TP/UB

24. LOGO
Bidang (Pembinaan) Akuntansi dan Pelaporan
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau
ATAS PERHATIAN IBU DAN BAPAK, MOHON MASUKANNYA