Pengantar Hukum Dagang

MK. HUKUM DAGANG SEMESTER III
Amethyst

PENGANTAR HUKUM DAGANG

Sejarah Hukum Dagang

Perkembangan hukum dagang sebenarnya telah di muali sejak abad pertengahan
eropa (1000/1500) yang terjadi di Negara dan kota-kota di Eropa dan pada zaman itu di
Italia dan perancis selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan
(Genoa,Florence, vennetia, Marseille,Barcelona dan Negara-negara lainnya ).
Perkembangan dimulai sejak kurang lebih tahun 1500.di Italia dan Perancis selatan lahir
kota-kota pesat perdagangan seperti Florence, Vennetia, Marseille, Barcelona, dan lain-
lain.Pada hukum Romawi (corpus loris civilis) dapat memberikan penyelesaian yang ada
pada waktu itu, sehingga para pedagang (gilda) memberikan sebuah peraturan sendiri
yang bersifat kedaerahan.

tetapi pada saat itu hokum Romawi (corpus lurus civilis ) tidak dapat
menyelsaikan perkara-perkara dalam perdagangan , maka dibuatlah hokum baru di
samping hokum Romawi yang berdiri sendiri pada abad ke-16 & ke- 17 yang berlaku
bagi golongan yang disebut hokum pedagang (koopmansrecht) khususnya mengatur
perkara di bidang perdagangan (peradilan perdagangan ) dan hokum pedagang ini bersifat
unifikasi

Karena bertambah pesatnya hubungan dagang maka pada abad ke-17 diadakan
kodifikasi dalam hokum dagang oleh mentri keuangan dari raja Louis XIV (1613-1715)
yaitu Corbert dengan peraturan (ORDONNANCE DU COMMERCE) 1673. Dan pada
tahun 1681 disusun ORDONNANCE DE LA MARINE yang mengatur tenteng
kedaulatan

Dan pada tahun 1807 di Perancis di buat hokum dagang tersendiri dari hokum
sipil yang ada yaitu (CODE DE COMMERCE ) yang tersusun dari ordonnance du
commerce (1673) dan ordonnance du la marine(1838) . Pada saat itu Nederlands
menginginkan adanya hokum dagang tersendiri yaitu KUHD belanda , dan pada tahun
1819 drencanakan dalam KUHD ini ada 3 kitab dan tidak mengenal peradilan khusus .
lalu pada tahun 1838 akhirnya di sahkan . KUHD Belanda berdasarkan azas konkordansi
KUHD belanda 1838 menjadi contoh bagi pemmbuatan KUHD di Indonesia pada tahun
1848 . dan pada akhir abad ke-19 Prof. molengraaff merancang UU kepailitan sebagai
buku III di KUHD Nederlands menjadi UU yang berdiri sendiri (1893 berlaku 1896).Dan
sampai sekarang KUHD Indonesia memiliki 2 kitab yaitu , tentang dagang umumnya dan
tentang hak-hak dan kewajiban yang tertib dari pelayaran

MANUNGGAL.B, SH | Perpustakaan Pribadi
FAK. HUKUM UNSAT MAKASSAR ©2002™

Amethyst

Pengertian hukum Dagang

Hukum dagang ialah hokum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut
melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan.atau hukum yang mengatur
hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam
lapangan perdagangan. sistem hukum dagang menurut arti luas adalah hukum dibagi 2
yaitu yang tertulis dan tidak tertulis tentang aturan perdagangan.

Menurut Soesilo Prajogo yang dimaksud Hukum Dagang adalah “Pada
hakekatnya sama dengan hukum perdata hanya saja dalam hukum dagang yang menjadi
objek adalah perusahaan dengan latar belakang dagang pada umumnya termask wesel,
cek, pengangkutan,basuransi dan kepalitan. Jadi, perdagangan atau perniagaan pada
umumnya adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan
menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud
memperoleh keuntungan.

Sumber-sumber hukum Dagang Indonesia

KUHD mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848 berdasarkan asas
konkordansi.Menurut Prof. Subekti SH, adanya KUHD disamping KUHS sekrang ini
tidak pada tempatnya, karena KUHD tidak lain adalah KUHPerdata. Dan perkataan
“dagang” bukan suatu pengertian hukum melainkan suatu pengertian
perekonomian.Dinegeri Belnda sudah ada aliran yang bertujuan menghapuskan
pemisahan antara hukum perdata dengan hukum dagang.
1. Pokok : KUHS, Buku III tentang Perikatan.
2. Kebiasaan
a. Ps 1339 KUHS : Suatu perjanjian tidak saja mengikat untuk apa yang semata-mata
telah diperjanjikan tetapi untuk apa yang sudah menjadi kebiasaan
b. Ps 1347 KUHS : hal-hal yang sudah lazim diperjanjikan dalam suatu perjanjian,
meskipun tidak secara tegas diperjanjikan harus dianggap juga tercantum
dalam setiap perjanjian semacam itu.
3. Yurisprudensi
4. Traktat
5. Doktrin

Sistematika Hukum dagang

1. Pengaturan Hukum di Dalam Kodifikasi
a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Ketentuan KUHPerdata yang secara nyata menjadi sumber hukum dagang adalah
Buku III tentang perikatan.Hal itu dapat dimengerti, karena sebagaimana
dikatakan H.M.N Purwosutjipto bahwa hukum dagang adalah hukum yang timbul

Amethyst

dalam lingkup perusahaan.Selain Buku III tersebut, beberapa bagian dari Buku II
KUHPerdata tentang Benda juga merupakan sumber hukum dagang, misalnya
Titel XXI mengenai Hipotik.
b. Pengaturan di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)
KUHD yang mulai berlaku di Indoneia pada 1 Mei 1848 terbagi atas dua kitab
dan 23 bab. Di dalam KUHD jelas tercantum bahwa implementasi dan
pengkhususan dari cabang-cabang hukum dagang bersumber pada Kitab Undang-
undang Hukum Dagang Isi pokok daripada KUHD Indonesia adalah:
a. Kitab pertama berjudul Tentang Dagang Umumnya, yang memuat 10 bab.
b. Kitab kedua berjudul Tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban yang Terbit
dari Pelayaran, terdiri dari 13 bab.
2. Pengaturan di Luar Kodifikasi
Sumber-sumber hukum dagang yang terdapat di luar kodifikasi diantaranya adalah
sebagai berikut;
UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas
UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
3. Hukum Kebiasaan
Hukum kebiasaan adalah kebiasaan yang sering dilakukan oleh subyek hukum dan
sudah menjadi opini umum dan menimbulkan sanksi apabila tidak dilakukan
kebiasaan tersebut.

Asas-Asas Hukum Dagang

Pengertian Dagang (dalam arti ekonomi), yaitu segala perbuatan perantara antara
produsen dan konsumen.Pengertian Perusahaan, yaitu seorang yang bertindak keluar
untuk mencari keuntungan dengan suatu cara dimana yang bersangkutan menurut
imbangannya lebih banyak menggunakan modal dari pada menggunakan tenaganya
sendiri.

Pentingnya pengertian perusahaan :
1. Kewajiban “memegang buku” tentang perusahaan yang bersangkutan.
2. Perseroan Firma selalu melakukan Perusahaan.
3. Pada umumnya suatu akte dibawah tangan yang berisi pengakuan dari suatu pihak,
hanya mempunyai kekuatan pembuktian jika ditulis sendiri oleh si berhutang atau
dibubuhi tanda persetujuan yang menyebutkan jumlah uang pinjaman, tapi peraturan
ini tidak berlaku terhadap hutang-hutang perusahaan.
4. Barang siapa melakukan suatu Perusahaan adalah seorang “pedagang” dalam
pengertian KUHD
5. Siapa saja yang melakukan suatu Perusahaan diwajibkan, apabila diminta,
memperlihatkan buku-bukunya kepada pegawai jawatan pajak.


Amethyst

6. Suatu putusan hakim dapat dijalankan dengan paksaan badan terhadap tiap orang
yang telah menanda tangani surat wesel/ cek, tapi terhadap seorang yang
menandatangani surat order atau surat dagang lainnya, paksaan badan hanya
diperbolehkan jika suart-surat itu mengenai perusahaannya.

Pentingan suatu Perusahaan memegang buku (Ps 6 KUHD)
1. Sebagai catatan mengenai :
a. Keadaan kekayaan perusahaan itu sendiri – berkaitan dengan keharusan
menanggung hutang piutang
b. Segala hal ihwal mengenai perusahaan itu.
2. Dari sudut hukum pembuktian (Ps 7 KUHD Jo Ps 1881 KUHS), misalnya dengan
adanya pembukuan yang rapi, hakim dapat mengambil keputusan yang tepat jika ada
persengketaan antara 2 orang pedagang mengenai kwalitas barang yang diperjanjikan.

Orang-orang Perantara
1. Golongan I : buruh/ pekerja dalam perusahaan: pelayan, pemegang buku, kasir, orang
yang diberi kuasa untuk menjalankan usaha dagang dalam suatu Firma (Procuratie –
Houder)
2. Golongan II :
a. Makelar : seorang penaksir dan perantara dagang yang telah disumpah yang menutup
perjanjian-perjanjian atas perintah dan atas nama orang lain dan untuk pekerjaannya
itu meminta upah (Provisi)
b. Komisioner : seorang perantara yang berbuat atas perintah dan menerima upah, tetapi
ia bertindak atas namanya sendiri – seorang komisioner memikul tanggung jawab
lebih berat dibanding dengan perantara lainnya.

Perkumpulan-perkumpulan Dagang
Persekutuan (Maatschap) : suatu bentuk kerjasama dan siatur dalam KUHS tiap
anggota persekutuan hanya dapat mengikatkan dirinya sendiri kepada orang-
oranglain. Dengan lain perkataan ia tidak dapat bertindak dengan mengatas namakan
persekutuan kecuali jika ia diberi kuasa. Karena itu persekutuan bukan suatu pribadi
hukum atau badan hukum.
Perseraoan Firma : suatu bentuk perkumpulan dagang yang peraturannya terdapat
dalam KUHD (Ps 16) yang merupakan suatu perusahaan dengan memakai nama
bersama. Dalam perseroan firma tiap persero (firma) berhak melakukan pengurusan
dan bertindak keluar atas nama perseroan.
Perseroan Komanditer (Ps 19 KUHD) : suatu bentuk perusahaan dimana ada sebagian
persero yang duduk dalam pimpinan selaku pengurus dan ada sebagian persero yang
tidak turut campur dalam kepengurusan (komanditaris/ berdiri dibelakang layar)


Amethyst

Perseroan Terbatas (Ps 36 KUHD) : perusahaan yang modalnya terbagi atas suatu
jumlah surat saham atau sero yang lazimnya disediakan untuk orang yang hendak
turut.
Arti kata Terbatas, ditujukan pada tanggung jawab/ resiko para pesero/ pemegang
saham, yang hanya terbatas pada harga surat sero yang mereka ambil.
PT harus didirikan dngan suatu akte notaris
PT bertindak keluar dengan perantaraan pengurusnya, yang terdiri dari seorang
atau beberapa orang direktur yang diangkat oleh rapat pemegang saham.
PT adalah suatu badan hukum yang mempunyai kekayaan tersendiri, terlepas dari
kekayaan pada pesero atau pengurusnya.
Suatu PT oleh undang-undang dinyatakan dalam keadaan likwidasi jika para
pemegang saham setuju untuk tidak memperpanjang waktu pendiriannya dan
dinyatakan hapus jika PT tesebutmenderita rugi melebihi 75% dari jumlah
modalnya.
Koperasi : suatu bentuk kerjasama yang dapat dipakai dalam lapangan perdagangan
Diatur diluar KUHD dalam berbagai peraturan :
Dalam Stb 1933/ 108 yang berlaku untuk semua golongan penduduk.
Dalam stb 1927/91 yang berlaku khusus untuk bangsa Indonesia
Dalam UU no. 79 tahun 1958
Keanggotaannya bersifat sangat pribadi, jadi tidak dapat diganti/ diambil alih
oleh orang lain.
Berasaskan gotong royong
Merupakan badan hukum
Didirikan dengan suatu akte dan harus mendapat izin dari menteri Koperasi.
Badan-badan Usaha Milik Negara (UU no 9/ 1969)
Berbentuk Persero : tunduk pada KUHD (stb 1847/ 237 Jo PP No. 12/ 1969)
Berbentuk Perjan : tunduk pada KUHS/ BW (stb 1927/ 419)
Berbentuk Perum : tunduk pada UU no. 19 (Perpu tahun 1960)

Pada pokoknya Perdagangan mempunyai tugas untuk :
1. Membawa/ memindahkan barang-barang dari tempat yang berlebihan (surplus) ke
tempat yang berkekurangan (minus).
2. Memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen.
3. Menimbun dan menyimpan barang-barang itu dalam masa yang berkelebihan sampai
mengancam bahaya kekurangan.

Dalam zaman modern ini perdagangan adalah pemberian perantaraan kepada produsen
dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang memudahkan dan
memajukan pembelian dan penjualan. Jenis-jenis perdagangan dibagi menjadi tiga, yaitu;

Amethyst

Jenis-jenis perdagangan dibagi menjadi tiga, yaitu:
1. Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang
a. Perdagangan mengumpulkan (produsen – tengkulak – pedagang besar – eksportir)
b. Perdagangan menyebutkan (importir – pedagang besar – pedagang menengah –
konsumen).
2. Menurut jenis barang yang diperdagangkan
a. Perdagangan barang yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani
manusia. Contoh: (hasil pertanian, pertambangan, pabrik)
b. Perdagangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rohani manuia. Contoh
(kesenian, musik)
c. Perdagangan uang dan kertas-kertas berharga (bursa efek)
3. Menurut daerah, tempat perdagangan itu dilakukan
a. Perdagangan dalam negeri
b. Perdagangan internasional perdagangan ekspor, perdagangan impor
c. Perdagangan meneruskan (perdagangan transito). Menurut Soesilo Prajogo yang
dimaksud Hukum Dagang adalah “Pada hakekatnya sama dengan hukum perdata
hanya saja dalam hukum dagang yang menjadi objek adalah perusahaan dengan
latar belakang dagang pada umumnya termask wesel, cek,
pengangkutan,basuransi dan kepalitan’.

Pembagian jenis perdagangan, yaitu :
1. Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang.
a. Perdagangan mengumpulkan (Produsen – tengkulak – pedagang besar – eksportir)
b. Perdagangan menyebutkan (Importir – pedagang besar – pedagang menengah –
konsumen).
a. Perdagangan barang, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani manusia
(hasil pertanian, pertambangan, pabrik)
b. Perdagangan buku, musik dan kesenian.
c. Perdagangan uang dan kertas-kertas berharga (bursa efek)
3. Menurut daerah, tempat perdagangan dilakukan
a. Perdagangan dalam negeri.
b. Perdagangan luar negeri (perdagangan internasional), meliputi :
- Perdagangan Ekspor
- Perdagangan Impor
c. Perdagangan meneruskan (perdagangan transito)

Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang, perdagangan dibagi dalam;
1. Perdagangan mengumpulkan (produsen – tengkulak – pedagang besar – eksportir)
2. Perdagangan menyebutkan (importir – pedagang besar – pedagang menengah –
konsumen)


Amethyst

4. Perdagangan barang à yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani
manusia. Contoh: (hasil pertanian, pertambangan, pabrik)
5. Perdagangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rohani manuia. Contoh
(kesenian, musik)
6. Perdagangan uang dan kertas-kertas berharga (bursa efek)
7. Menurut daerah, tempat perdagangan itu dilakukan
8. Perdagangan dalam negeri
9. Perdagangan internasional à perdagangan ekspor, perdagangan impor
10. Perdagangan meneruskan (perdagangan transito)

Beberapa macam pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen :
1. Pekerjaan orang-orang perantara sebagai makelar, komisioner, pedagang keliling dan
sebagainya.
2. Pembentukan badan-badan usaha (asosiasi), seperti perseroan terbatas (PT), perseroan
firma (VOF=Fa) Perseroan Komanditer, dsb yang tujuannya guna memajukan
perdagangan.
3. Pengangkutan untuk kepentingan lalu lintas niaga baik didarat, laut maupun udara.
4. Pertanggungan (asuransi)yang berhubungan dengan pengangkutan, supaya si
pedagang dapat menutup resiko pengangkutan dengan asuransi.
5. Perantaraan Bankir untuk membelanjakan perdagangan.
6. Mempergunakan surat perniagaan (Wesel/ Cek) untuk melakukan pembayaran
dengan cara yang mudah dan untuk memperoleh kredit.

Usaha Perniagaan
Usaha Perniagaan adalah usaha kegiatan baik yang aktif maupun pasif, termasuk
juga segala sesuatu yang menjadi perlengkapan perusahaan tertentu, yang kesemuanya
dimaksudkan untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan.

Usaha perniagaan itu meliputi :
1. Benda-benda yang dapat diraba, dilihat serta hak-hak seperti :
a. Gedung/ kantor perusahaan.
b. Perlengkapan kantor : mesin hitung/ ATK dan alat-alat lainnya.
c. Gudang beserta barang-barang yang disimpan didalamnya.
d. Penagihan-penagihan
e. Hutang-hutang
2. Para pelanggan
3. Rahasia-rahasia perusahaan.

Kedudukan antara kekayaan pribadi (prive) dan kekayaan usaha perniagaan :
1. Menurut Polak dan Molengraaff, kekayaan usaha perniagaan tidak terpisah dari
kekayaan prive pengusaha. Pendapat Polak berdasarkan Ps 1131 dan 1132 KUHS

Amethyst

Ps 1131 : Seluruh harta kekayaan baik harta bergerak dan harta tetap dari seorang
debitur, merupakan tanggungan bagi perikatan-perikatan pribadi.
Ps 1132 : Barang-barang itu merupakan tanggungan bersama bagi semua kreditur.
2. Menurut Prof. Sukardono, sesuai Ps 6 ayat 1 KUHD tentang keharusan pembukuan
yang dibebankan kepada setiap pengusaha yakni keharusan mngadakan catatan
mengenai keadaan kekayaan pengusaha, baik kekayaan perusahaannya maupun
kekayaan pribadinya.Dengan demikian sistem atau perusahaan-perusahaan
perdagangan yang berlaku pada umumnya tidak mempertahankan memisah-misahkan
kekayaan perusahaan dari kekayaan prive perusahaan, berhubung dengan
pertanggungan jawab pihak pengusaha terhadap pihak-pihak ketiga. (para kreditor).

Hubungan KUHD dan KUH Perdata
Dengan dikatakan oleh Prof sudirman kartohadiprojo dimana KHUD merupakan suatu
Lex sepecialis dari KUHS sebagai Lex generalis . Andai kata dalam KUHD dan KUHS
terdapat peraturan yang sama maka peraturan dalam KUHD yang berlaku .seperti telah di
tentukan pada pasal I KUHD.Hukum dagang merupakan keseluruhan dari aturan-aturan
hukum yang mengatur dengan disertai sanksi perbuatan-perbuatan manusia di dalam
usaha mereka untuk menjalankan usaha atau perdagangan.
Menurut Prof. Subekti, S.H berpendapat bahwa : Terdapatnya KUHD dan KUHS
sekarang tidak dianggap pada tempatnya, oleh karena “Hukum Dagang” tidak lain adalah
“hukum perdata” itu sendiri melainkan pengertian perekonomian.

Hukum dagang dan hukum perdata bersifat asasi terbukti di dalam :
1.Pasal 1 KUHD
2.Perjanjian jual beli
3.Asuransi yang diterapkan dalam KUHD dagang

Dalam hubungan hukum dagang dan hukum perdata dibandingkan pada sistem
hukum yang bersangkutan pada negara itu sendiri.Hal ini berarti bahwa yang di atur
dalam KUHD sepanjang tidak terdapat peraturan-peraturan khusus yang berlainan, juga
berlaku peraturan-peraturan dalam KUHS, bahwa kedudukan KUHD terdapat KUHS
adalah sebagai hukum khusus terhadap hukum umum.

Secara umum dapat dikatakan bahwa KUH Perdata dan KUHD adalah merupakan
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi kalau kita lihat ketentuan :
Psl 1 KUHD : adalah KUH Perdata seberapa jauh dari padanya dalam Kitab ini
tidak khusus diadakan penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal
yangg dibicarakan dalam kitab ini.
Psl 15 KUHD : menyebutkan segala perseroan tersebut dalam bab ini dikuasai oleh
persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, oleh kitab ini dan oleh
hukum perdata.


Amethyst

Dari kedua ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa, ketentuan yang diatur dalam
KUH Perdata berlaku juga terhadap masalah yang tidak diatur secara khusus dalam
KUHD, dan sebaliknya apabila KUHD mengatur secara khusus, maka ketentuan-
ketentuan umum yang diatur dalam KUH Perdata tidak berlaku, dalam bahasa Latin “
Leu specialis derogat legi generali ” (hukum khusus dapat mengeyampingkan
hukum umum).
Contoh : 1. Nilai kekuatan pembuktian surat Psl. 1881 KUH Perdata.
2. Psl. 7 KUHD khususnya.

Sebagai perbandingan tentang hubungan KUH Perdata dan KUHD di negara Swiss
adalah :
 Schweizerieches Zivilgesets bueh (SZ)
 Schweizerieches Obligatimen recht (SO)

SZ dapat dikatakan sama dengan KUH Perdata dikurangi Buku III (Perikatan),
sedang SO mengenai perikatan dan Hukum Dagang.
Contoh : Asas Hukum perjanjian dari SO dapat dipakai untuk SZ dalam bidang
hukum keluarga dan hukum waris.

Beberapa pendapat sarjana tentang hubungan KUH Perdata dan KUHD, yakni :
 I. Kant : Hukum Dagang adalah suatu tambahan hukum perdata, yaitu
yang mengatur hal-hal khusus.
 Prof. Soebandono : Bahwa pada Psl. 1 KUHD memelihara antara hukum
perdata umum dan hukum dagang. Sedangkan KUHD itu tidak
khusus menyimpang dari KUH Perdata.
 Van Apeldoorn : Bahwa hukum dagang suatu bagian istimewa dari lapangan
hukum perikatan yang ditetapkan dalam Buku III KUH
Perdata.

Perantara dalam Hukum Dagang

Pada zaman modern ini perdagangan dapat diartikan sebagai pemberian
perantaraan dari produsen kepada konsumen dalam hal pembelian dan penjualan.
Pemberian perantaraan produsen kepada konsumen dapat meliputi aneka macam
pekerjaan seperti misalnya :

a. Perkerjaan perantaraan sebagai makelar, komisioner, perdagangan dan
sebagainya.
b. Pengangkutan untuk kepentingan lalu lintas baik di darat, laut dan udara
c. Pertanggungan (asuransi) yang berhubungan dengan pengangkutan, supaya
pedagang dapat menutup resiko pengangkutan dengan asuransi.

1. Pengangkutan


Amethyst

Pengangkutan adalah perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk
dengan aman membawa orang/barang dari satu tempat ke lain tempat, sedang pihak
lainnya menyanggupi akan membayar ongkos. Menurut undang-undang, seorang
pengangkut hanya menyanggupi untuk melaksanakan pengakutan saja, tidak perlu ia
sendiri yang mengusahakan alat pengangkutan.

Di dalam hukum dagang di samping conossement masih di kenal surat-surat
berharga yang lain, misalnya, cheque, wesel yang sama-sama merupakan perintah
membayar dan keduanya memiliki perbedaan.

Cheque sebagai alat pembayaran, sedangkan wesel di samping sebagai alat
pembayaran keduanya memiliki fungsi lain yaitu sebagai barang dagangan, suatu alat
penagihan, ataupun sebagai pemberian kredit.

2. Asuransi
Asuransi adalah suatu perjanjian yang dengan sengaja digantungkan pada
suatu kejadian yang belum tentu, kejadian mana akan menentukan untung ruginya
salah satu pihak. Asuransi merupakan perjanjian di mana seorang penanggung,
dengan menerima suatu premi menyanggupi kepada yang tertanggung, untuk
memberikan penggantian dari suatu kerugian atau kehilangan keuntungan yang
mungkin di derita oleh orang yang ditanggung sebagai akibat dari suatu kejadian yang
tidak tentu

Perkumpulan-perkumpulan Dagang

Persekutuan (Maatschap) : suatu bentuk kerjasama dan siatur dalam KUHS tiap
anggota persekutuan hanya dapat mengikatkan dirinya sendiri kepada orang-
oranglain. Dengan lain perkataan ia tidak dapat bertindak dengan mengatas namakan
persekutuan kecuali jika ia diberi kuasa. Karena itu persekutuan bukan suatu pribadi
hukum atau badan hukum.
Perseraoan Firma : suatu bentuk perkumpulan dagang yang peraturannya terdapat
dalam KUHD (Ps 16) yang merupakan suatu perusahaan dengan memakai nama
bersama. Dalam perseroan firma tiap persero (firma) berhak melakukan pengurusan
dan bertindak keluar atas nama perseroan.
Perseroan Komanditer (Ps 19 KUHD) : suatu bentuk perusahaan dimana ada sebagian
persero yang duduk dalam pimpinan selaku pengurus dan ada sebagian persero yang
tidak turut campur dalam kepengurusan (komanditaris/ berdiri dibelakang layar)
Perseroan Terbatas (Ps 36 KUHD) : perusahaan yang modalnya terbagi atas suatu
jumlah surat saham atau sero yang lazimnya disediakan untuk orang yang hendak
turut.
Arti kata Terbatas, ditujukan pada tanggung jawab/ resiko para pesero/ pemegang
saham, yang hanya terbatas pada harga surat sero yang mereka ambil.
PT harus didirikan dngan suatu akte notaris
PT bertindak keluar dengan perantaraan pengurusnya, yang terdiri dari seorang
atau beberapa orang direktur yang diangkat oleh rapat pemegang saham.

Amethyst

PT adalah suatu badan hukum yang mempunyai kekayaan tersendiri, terlepas dari
kekayaan pada pesero atau pengurusnya.
Suatu PT oleh undang-undang dinyatakan dalam keadaan likwidasi jika para
pemegang saham setuju untuk tidak memperpanjang waktu pendiriannya dan
dinyatakan hapus jika PT tesebutmenderita rugi melebihi 75% dari jumlah
modalnya.
Koperasi : suatu bentuk kerjasama yang dapat dipakai dalam lapangan perdagangan
Diatur diluar KUHD dalam berbagai peraturan :
Dalam Stb 1933/ 108 yang berlaku untuk semua golongan penduduk.
Dalam stb 1927/91 yang berlaku khusus untuk bangsa Indonesia
Dalam UU no. 79 tahun 1958
a. Keanggotaannya bersifat sangat pribadi, jadi tidak dapat diganti/ diambil alih
oleh orang lain.
b. Berasaskan gotong royong
c. Merupakan badan hukum
d. Didirikan dengan suatu akte dan harus mendapat izin dari menteri Koperasi.
Badan-badan Usaha Milik Negara (UU no 9/ 1969)
Berbentuk Persero : tunduk pada KUHD (stb 1847/ 237 Jo PP No. 12/ 1969)
Berbentuk Perjan : tunduk pada KUHS/ BW (stb 1927/ 419)
Berbentuk Perum : tunduk pada UU no. 19 (Perpu tahun 1960)

Perbedaan antara Perusahaan dengan pekerjaan

Penting dibedakan kedua pengertian ini, karena ada akibat hukum tertentu apabila
suatu kegiatan dikategorikan menjalankan perusahaan atau pekerjaan.
Pasal 6 KUHD : Pada pokoknya bahwa wajib bagi mereka menjalankan perusahaan
untuk membuat pembukuan. Jadi tidak wajib bagi yang melakukan
pekerjaan.
Pasal 16 KUHD : Pada pokoknya setiap perseroan Firma, harus menjalankan
perusahaan tidak dapat disebut Firma kalau hanya menjalankan
pekerjaan.

Stb. 1930 No. 276 sebagai landasan penggunaan istilah perusahaan (Bedrijt) sebagai
pengganti pengertian pedagang dan perbuatan perniagaan terdapat Psl. 2-5 KUHD
(lama).Karena sampai saat ini belum ada Jurisprudensi tentang perbuatan yang dapat
disebut perusahaan. Dikemukakan pendapat para sarjana (Doktrin), antara lain :
a. Perumusan dari Pemerintah Belanda.
Dikatakan adanya perusahaan, apabila pihak yang berkepentingan bertindak
secara tidak terputus dan terang-terangan serta di dalam kedudukan tertentu untuk
memperoleh laba bagi dirinya sendiri.
b. Molengraaf berpendapat :
Barulah dikatakan ada perusahaan jika secara terus menerus bertindak keluar
untuk memperoleh penghasilan dengan mempergunakan atau menyerahkan
barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.

Amethyst

c. Polak berpendapat :
Yang diberikan oleh Molengraaf harus ditambah unsur dengan keharusan
melakukan pembukuan.

Dapat disimpulkan bahwa seseorang baru dapat dikatakan menjalankan suatu
perusahaan apabila ada unsur – unsur :
1. Terang-terangan bertindak keluar.
2. Teratur bertindak keluar.
3. Bertujuan untuk memperoleh keuntungan materi.

Dalam UU Pajak Perseorangan Tahun 1925 Pasal 1 Ayat (3) bahwa, yang dimaksud
dengan perusahaan juga melakukan perbuatan pekerjaan atau juga berupa apapun dari
pemungutan pajak dalam perseroan. Perusahaan dapat dikatakan lawan dari beroep
(pekerjaan tetap).Pengertian beroep menurut Tirtaamijaya lebih luas dari pengertian
perusahaan. Oleh karena perusahaan adalah pekerjaan tetap, sedangkan tidak setiap
pekerjaan tetap adalah perusahaan dalam arti mengejar keuntungan pribadi, sehingga
dapat dikatakan seorang dokter, dosen, pengacara dsb, dapat disebut menjalankan
pekerjaan tetap, sedangkan pemilik toko, pengangkutan, pabrik dsb, mereka disebut
menjalankan perusahaan.
Perbedaan antara perusahaan dan pekerjaan adalah :

Perusahaan Pekerjaaan
1. Tujuannya mencari keuntungan 1. Tujuannya memenuhi kebutuhan
materi. hidup.
2. Lebih banyak menggunakan modal 2. Lebih banyak menggunakan tenaga.
3. Izin khusus. 3. Bisa/tidak.

Pembukuan (Book keeping) dalam Perusahaan Niaga

Dalam Buku I Bab II diatur tentang pemegangan buku, sedangkan tentang
pembukuan itu diatur dalam pasal 6-13 KUHD Bab II. Yang berlaku sekarang ini
mengalami 2 kali perubahan, yaitu :
1. Pada tanggal 9 Juni 1927 Stb. 1927 No. 146 yaitu :
Dihapuskan keharusan pedagang untuk mengadakan dan memlihara buku
tertentu, diganti dengan kegarusan untuk mengadakan catatan – catatan mengetai
keadaan kekayaan dan tentang susunannya.
2. Perubahan II adalah mengenai perkataan pedagang dalam pasal 6 KUHD (lama)
sehingga dengan Stb. 1972 No. 146 diganti dengan perkataan “Setiap orang yang
menjalankan perusahaan” Stb. 1938 No. 276.

Dua kali perubahan ini,maka dapat dirumuskan tentang tujuan dan gunanya daru
pembukuan, yaitu :


Amethyst

 Melaksanakan ketentuan UU, maksudnya agar setiap suatu dapat diketahui, baik
oleh pengusaha sendiri maupun oleh pihak ketiga tentang berapa kekayaannya
yang seharusnya, tentang hak dan kewajibannya yang harus dikerjakan dengan
pihak lain (Pasal 6 Ayat 1)

Kewajiban ini erat hubungannya dengan :
Pasal 1131 dan 1132 BW : Yang pada pokoknya : harta debitur baik yang
bergerak dan tetap, baik yang telah ada maupun masih akan
diperoleh, kesemuanya itu menjadi tanggungan bagi
hutang-hutangnya.

Pasal 19 UU Kepailitan : Kepailitan meliputi seluruh kekayaan siberhutang pada saat
pernyataan pailit, beserta segala apa yang diperoleh selama
kepailitan.

Dalam KUHD sendiri, pasal 6 istilah pembukuan tidak dipergunakan, tetapi memakai
istilah Catatan, bagaimana cara membuat dan isi, bentuk dari catatan - catatan ini.
KUHD tidak mengaturnya, yang penting dari catatan ini dapat diketahui kekayaan,
hak dan kewajibannya, disamping kewajiban membuat catatan selanjutnya disebut
kewajiban membuat pembukuan.

Dalam Pasal 6 Ayat (2) KUHD, pengusaha diwajibkan 2 kali dari tahun ke tahun
dalam waktu 6 bulan yang pertama, dari tiap-tiap tahunnya membuat dan
menandatangani dengan tangan sendiri akan neraca tersusun sesuai dengan kebutuhan
perusahaan itu.

Menurut Polak, neraca ialah daftar yang berisi, antara lain :
 Seluruh harta kekayaan beserta harganya dari masing-masing benda.
 Segala hutang-hutang dan saldonya.

Kewajiban lainnya ialah yang ditentukan dalam pasal 6 ayat (3) berbunyi : “ia pun
diharuskan menyimpan selama 70 tahun akan segala buku-buku dan surat-surat yang
bersangkutan”. Menurut ayat (1), catatan tadi dibuatnya beserta neracanya dan selama
1o tahun akan surat-surat, dan surat kawat yang diterimanya beserta segala tembusan
dari surat-surat dan surat-surat kawat yang dikirimnya.

Ketentuan ini ada hubungan dengan pasal 1967 KUH Perdata yang menyebutkan
“segala tuntutan hukum, baik bersifat kebendaan maupun bersifat perseorangan,
hapus karena kadaluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun”.

Kedaluwarsa dibedakan atas 2 (dua), yakni :
 Kadaluwarsa Eutinctief : mengakibatkan seseorang dibebaskan dari suatu
perikatan.


Amethyst

 Kadaluwarsa Acqnisitief : hak milik suatu kebendaan diperoleh karena
kadaluwarsa.

Kewajiban penyimpanan buku-buku atau surat-surat ini, erat pula hubungannya
dengan fungsi pembukuan, yaitu segala alat pembuktian kalau ada sengketa
dipengadilan (pasal 7).

Ketentuan Pasal 1881 KUH Perdata yang pada pokoknya bahwa alat bukti surat yang
ditulisnya sendiri tidak memberikan pembuktian bagi keuntungan si-pembuatnya.

Dalam pembentukan Hukum Dagang Nasional, nanti perlu ditinjau kembali ketentuan
Pasal 6 Ayat (3) KUHD, dengan pertimbangan adalah :
 Dengan lamanya penyimpanan, diberartikan buku-buku atau surat-surat rusak.
 Memerlukan biaya untuk karena harus disediakan tempat penyimpanan yang luas
serta pemeliharaan, agar tidak rusak.


Pengantar Hukum Dagang

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Pengantar Hukum Dagang

Similar to Pengantar Hukum Dagang (20)

More from Manunggal Amethyst

More from Manunggal Amethyst (18)

Pengantar Hukum Dagang