1. Kelompok 4:
•Pipit Dyah
•Nurul Hasyim
• Ami P,
•M.Ikhsan
•Elok R
PENYIMPANGAN
TERHADAP
KONSTITUSI YANG
PERNAH BERLAKU DI
INDONESIA

2. Penyimpangan terhadap UUD 1945
• Maklumat Wakil Presiden Nomor X telah melanggar UUD 1945 pasal 4 aturan
peralihan yang berbunyi “Sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk, segala
kekuasaan dilaksanakan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite
nasional”.
• Maklumat Pemerintah telah melanggar pasal UUD 1945 4ayat (1) yang
berbunyi, “Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD”
Kejadian:
• Dengan keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X pada tanggal 16 Oktober
1945, maka KNIP (Komite nasional indonesia pusat) yang dulunya sebagai
lembaga pembantu presiden berubah fungsi sebagai badan yang diberi
kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan tugas dari
DPR dan MPR
• Pada tanggal 14 November 1945 presiden mengeluarkan maklumat
pemerintah yang menyatakan perubahan dari sistem kabinet presidensial
menjadi sistem kabinat parlementer. Tindakan presiden ini atas usulan dari
Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP)

3. Penyimpangan terhadap UUD RIS
• Negara Indonesia yang berbentuk kesatuan (NKRI) menjadi
berbentuk serikat/federasi (RIS)
• DPR dan Senat melaksanakan kekuasaan legislatif
Kejadian:
• Persatuan bangsa menjadi terpecah-pecah.
• Adanya Mukadimah Konstitusi RIS telah menghilangkan jiwa
semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
• Berubahnya susunan kata-kata dari kelima sila Pancasila sehingga
menimbulkan berbagai penafsiran

4. Penyimpangan terhadap UUD sementara 1950
• Perubahan konstitusi Republik Indonesia ke UUDS 1950 ini mencakup
perubahan mukadimah (pendahuluan) dan bentuk negara yang kembali
menjadi NKRI
• Presiden membubarkan konstituante, kemudian membentuk Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Hal ini menunjukkan
kekuasaan presiden sangat besar dengan berdasar bahwa dekrit tersebut
sebagai hukum daurat ketatanegaraan
• Kejadian: Perselisihan antarpartai menjadikan kabinet silih berganti
sehingga tidak dapat menentukan program pembanganan yang tetap.
Perselisihan antarpartai menjadikan Badan Konstituante (pembuat UUD)
tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Untuk mengatasi hal ini sistem
demokrasi dilaksanakan dengan sistem demokrasi terpimpin

5. Penyimpangan pada Era Orde Lama
(Periode berlakunya kembali UUD 1945)
• Demokrasi yang terpimpin yang seharusnya diarahkan oleh “
Hikmat kebijaksanaan dalam
permusyarawatan/perwakilan”, diwarnai kepentingan dan ambisi
politik sehingga arahnya menjadi melenceng dari konstitusi.
Kejadian:
• Munculnya penpres (penetapan presiden) oleh Presiden
Soekarno untuk mengatur hal-hal yang berada di luar wewenang
presiden. Penpres ini juga mempengaruhi lembaga tinggi negara
seperti MPRS, keputusan-keputusan yang dikeluarkan lembaga
itu juga banyak yang menyimpang UUD 1945
• Jalannya pemerintahan serta aktivitas berbangsa dan berbegara
tidak menunjukkan sifat-sifat demokrasi yang mempertahankan
aspirasi dan kepentingan rakyat

6. Penyimpangan Pada Era Orde Baru
• Sepeninggal Presiden Soekarno dan orde lama, pemerintahan baru
dipimpin oleh Presiden Soeharto. Tetapi selama mengendalikan bangsa
dan negara lebih dari 30 tahun, Presiden Soeharto dan orde barunya
juga melakukan penyelewengan.
• Kejadian : Orde baru menyelewengkan pemilu, memperalat ABRI untuk
kepentingan mereka, tidak mengakui hak asasi
manusia, menyalahgunakan pancasila untuk memanipulasi dan
mengarahkan pendapat masyarakat agar memberikan
dukungan, membelokkan fungsi hukum untuk berpihak kepada mereka
yang berkuasa dan sebaliknya jauh dari rakyat dari kaum yang
lemah, pembangunan bidang ekonomi dengan mengabaikan prinsip
keadilan dan pemerataan, dan melakukan KKN

7. Penyimpangan pada Masa Reformasi
• Bergulirnya reformasi telah menghempuskan angin
kebebasan dan demokrasi di segala aspek kehidupan.
Perubahan dalam ketatanegaraan pun terjadi. Hal ini
tercermin dengan adanya amandemen terhadap UUD 1945
• Kejadian: Penyamapaian pendapat baik di dalam forum
maupun di muka umum diberikan kebebasan seluas-luasnya.
Media massa juga diberikan kebebasan yang sama.

10. Bagaimana bentuk negara/pemerintahan pada
saat penyimpangan
• UUD 1945: Bentuk negara ialah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintah ialah
republik
• UUD RIS: Bentuk negara ialah federal, sedangkan bentuk pemerintah ialah
republik
• UUD Sementara: Bentuk negara ialah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintah
republik
• Masa orde lama: Bentuk negara ialah kesatuan, sedangan bentuk pemerintah ialah
republik
• Masa orde baru: Bentuk negara ialah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintah
ialah republik
• Masa reformasi: Bentuk negara ialah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintah
ialah republik