SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  9
Pengertian Peraturan Perundang-
Undang :
Peraturan Tertulis Yang Dibentuk Oleh Lembaga Negara
Atau Pejabat Yang Berwenang Dan Mempunyai Kekuatan
Mengikat.
    Peraturan adalah Petunjuk tentang tingkah
   laku yang harus dilakukan atau tidak boleh
   dilakukan.
   Pentingnya sebuah peraturan untuk :
PASAL 1 AYAT 3 UUD 1945 MENYEBUTKAN




     Maksudnya ,segala bidang kehidupan
     negara,termasuk penyelenggaraan
     negara,diatur berdasarkan aturan hukum dan
     harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku
     tersebut
   Perda tingkat Provinsi dan
    UUD 1945        peraturan Gubernur


  UU/Perpu       Perda tingkat Kabupaten
                 kota dan Peraturan
                 Bupati/wali kota
PP dan Perpres
                  Perdes atau
                 Pemerintah setingkat
                 Desa
PENGERTIAN PEMERINTAH PUSAT :   PENGERTIAN PEMERINTAH DAERAH


 Pemerintah yang                   Pemerintah yang
  mengatur keseluruhan               mengaturan wilayah dan
  wilayah dan warga                  warga Daerah tertentu.
  negara.                         Pemerintah Daerah
Pemerintah Pusat                 dibagi menjadi dua :
bertempat di Ibu Kota
negara ( Jakarta )               1. pemerintah Daerah
                                 tingkat Provinsi
 Pemerintah Pusat di
pimpin seorang Presiden          2. Pemerintah daerah
                                 tingkat Kabupaten/Kota
LEMBAGA YANG BERWENANG MEMBUAT
                                 LEMBAGA YANG BERWENANG MEMBUAT
 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN       DAN MENGAMANDEN UUD 1945
          TINGKAT PUSAT
UU No.24 Tahun 2007
         tentang penanggulangan
         bencana


         UU No.16 tahun 2000 tentang
         Perpajakan



Perda
CONTOH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
           TINGKAT DAERAH
 Perda DKI tentang larangan merokok di tempat
  umum no.75 tahun 2005
 Kewajiban memakai jilbab di NAD
 Hukum cambuk barang siapa yang berjudi di
  NAD.
 Perda kota Bandung No.03 tahun 2005 tentang
  ketertiban,kebersihan,dan ke Indahan
 Pergub Smbar no.9 tahun 2000 tentang
  ketentuan pemerintah negeri
 Perdes Cipayung no.1 tahun 2001 tentang
  pedoman pembuatan Perdes,Kepdes,dan BPD
PERBEDAAN ANTARA UNDANG-UNDANG TINGKAT PUSAT DAN
                  DAERAH,SEBAGAI BERIKUT
a.    UU tingkat pusat berlaku di seluruh wilayah Indonesia.




     a. UU tingkat Daerah berlaku hanya di Daerah
        setempat.
     b.UU tingkat Pusat dibuat oleh Pemerintah pusat.
     b. UU tingkat Daerah dibuat Pemerintah
         Daerah
CARA MENEGAKKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN :
1. Mengenali dan mengetahui peraturan perundang-
    undangan
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan
3. Mengajak orang lain untuk mematuhi
   peraturan perundang-undangan

 Warga yang melanggar Peraturan dan
 perundang-undangan :

Contenu connexe

Tendances

Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...
Rizky Pradnya
 
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan
HIMA KS FISIP UNPAD
 
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanBagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
Dhani Irawan
 
Uu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundangan
Uu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundanganUu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundangan
Uu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundangan
Mystic333
 
Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
Tata Urutan Peraturan Perundang-UndanganTata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
Maharani Asmara Putri
 
Presentasi tata urutan peraturan perundang undangan
Presentasi tata urutan peraturan perundang undanganPresentasi tata urutan peraturan perundang undangan
Presentasi tata urutan peraturan perundang undangan
darmanbewok
 
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIAJENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Intan Irawati
 
PKN-Peraturan perundang undangan nasional
PKN-Peraturan perundang undangan nasionalPKN-Peraturan perundang undangan nasional
PKN-Peraturan perundang undangan nasional
Rubianto Cure
 
Ketetapan dan Keputusan MPR RI
Ketetapan dan Keputusan MPR RIKetetapan dan Keputusan MPR RI
Ketetapan dan Keputusan MPR RI
Muhamad Yogi
 
Materi peraturan perundang undangan
Materi peraturan perundang undanganMateri peraturan perundang undangan
Materi peraturan perundang undangan
anik1985
 
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan PerdaPenjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
Ade Suerani
 

Tendances (20)

Power point p kn 5 sd 1
Power point p kn 5 sd 1Power point p kn 5 sd 1
Power point p kn 5 sd 1
 
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...
 
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan
 
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undanganMekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
 
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanBagan proses pembentukan_dan_perubahan
Bagan proses pembentukan_dan_perubahan
 
Peraturan perundang slide
Peraturan perundang slidePeraturan perundang slide
Peraturan perundang slide
 
Uu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundangan
Uu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundanganUu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundangan
Uu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundangan
 
Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
Tata Urutan Peraturan Perundang-UndanganTata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
 
Pembentukan per uu (nindya)
Pembentukan per uu (nindya)Pembentukan per uu (nindya)
Pembentukan per uu (nindya)
 
Presentasi tata urutan peraturan perundang undangan
Presentasi tata urutan peraturan perundang undanganPresentasi tata urutan peraturan perundang undangan
Presentasi tata urutan peraturan perundang undangan
 
proses pembuatan perundang-undangan Indonesia
proses pembuatan perundang-undangan Indonesiaproses pembuatan perundang-undangan Indonesia
proses pembuatan perundang-undangan Indonesia
 
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIAJENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
 
PKN-Peraturan perundang undangan nasional
PKN-Peraturan perundang undangan nasionalPKN-Peraturan perundang undangan nasional
PKN-Peraturan perundang undangan nasional
 
Ketetapan dan Keputusan MPR RI
Ketetapan dan Keputusan MPR RIKetetapan dan Keputusan MPR RI
Ketetapan dan Keputusan MPR RI
 
Legal drafting
Legal draftingLegal drafting
Legal drafting
 
Power point seminar ahluddin
Power point seminar ahluddinPower point seminar ahluddin
Power point seminar ahluddin
 
Tugas politik hukum
Tugas politik hukumTugas politik hukum
Tugas politik hukum
 
Materi peraturan perundang undangan
Materi peraturan perundang undanganMateri peraturan perundang undangan
Materi peraturan perundang undangan
 
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan PerdaPenjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
Penjelasan Raperda ttg Pembentukan Perda
 
Contoh kisi dan soal uas 1 pkn kelas 5 sd
Contoh kisi dan soal uas 1 pkn kelas 5 sdContoh kisi dan soal uas 1 pkn kelas 5 sd
Contoh kisi dan soal uas 1 pkn kelas 5 sd
 

En vedette

Kenampakan alam dan buatan
Kenampakan alam dan buatanKenampakan alam dan buatan
Kenampakan alam dan buatan
Muh Lianuddin
 
Kenampakan alam dan buatan serta pembagian waktu di
Kenampakan alam dan buatan serta pembagian waktu diKenampakan alam dan buatan serta pembagian waktu di
Kenampakan alam dan buatan serta pembagian waktu di
ghufrontaufiqismail
 
Gaya basa
Gaya basaGaya basa
Gaya basa
adejuve
 
34 provinsi di indonesia
34 provinsi di indonesia34 provinsi di indonesia
34 provinsi di indonesia
Ipunk Kampunk
 
Presentasi ips bab 1
Presentasi ips bab 1Presentasi ips bab 1
Presentasi ips bab 1
paimun
 
Penyusunan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Penyusunan Naskah Proklamasi Kemerdekaan IndonesiaPenyusunan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Penyusunan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Milla Rachmana
 
Sisindiran
SisindiranSisindiran
Sisindiran
adejuve
 
Kisi kisi us kelompok b p-kn_2015
Kisi kisi us kelompok b p-kn_2015Kisi kisi us kelompok b p-kn_2015
Kisi kisi us kelompok b p-kn_2015
Heru Chairul
 
Association Of South East Asian Nations
Association Of South East Asian NationsAssociation Of South East Asian Nations
Association Of South East Asian Nations
omcivics
 

En vedette (20)

Sejarah kerajaan majapahit
Sejarah kerajaan majapahitSejarah kerajaan majapahit
Sejarah kerajaan majapahit
 
Alat musik ritmis
Alat musik ritmisAlat musik ritmis
Alat musik ritmis
 
Kenampakan alam di indonesia
Kenampakan alam di indonesiaKenampakan alam di indonesia
Kenampakan alam di indonesia
 
Kenampakan alam dan buatan
Kenampakan alam dan buatanKenampakan alam dan buatan
Kenampakan alam dan buatan
 
Carta penjarian rekoder
Carta penjarian rekoderCarta penjarian rekoder
Carta penjarian rekoder
 
Kenampakan alam dan buatan serta pembagian waktu di
Kenampakan alam dan buatan serta pembagian waktu diKenampakan alam dan buatan serta pembagian waktu di
Kenampakan alam dan buatan serta pembagian waktu di
 
Gaya basa
Gaya basaGaya basa
Gaya basa
 
34 provinsi di indonesia
34 provinsi di indonesia34 provinsi di indonesia
34 provinsi di indonesia
 
Apec asean
Apec aseanApec asean
Apec asean
 
Presentasi ips bab 1
Presentasi ips bab 1Presentasi ips bab 1
Presentasi ips bab 1
 
Alat Musik Melodis Dan Ritmis
Alat Musik Melodis Dan RitmisAlat Musik Melodis Dan Ritmis
Alat Musik Melodis Dan Ritmis
 
Penyusunan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Penyusunan Naskah Proklamasi Kemerdekaan IndonesiaPenyusunan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Penyusunan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
 
Sisindiran
SisindiranSisindiran
Sisindiran
 
Kisi kisi us kelompok b p-kn_2015
Kisi kisi us kelompok b p-kn_2015Kisi kisi us kelompok b p-kn_2015
Kisi kisi us kelompok b p-kn_2015
 
Profil Negara Singapura
Profil Negara SingapuraProfil Negara Singapura
Profil Negara Singapura
 
Macam macam tarian di indonesia
Macam macam tarian di indonesiaMacam macam tarian di indonesia
Macam macam tarian di indonesia
 
Association Of South East Asian Nations
Association Of South East Asian NationsAssociation Of South East Asian Nations
Association Of South East Asian Nations
 
Soal ulangan harian pkn kelas VI
Soal ulangan harian pkn kelas VI Soal ulangan harian pkn kelas VI
Soal ulangan harian pkn kelas VI
 
Kerajaan demak
Kerajaan demakKerajaan demak
Kerajaan demak
 
Kenampakan alam dan buatan, serta pembagian waktu
Kenampakan alam dan buatan, serta pembagian waktuKenampakan alam dan buatan, serta pembagian waktu
Kenampakan alam dan buatan, serta pembagian waktu
 

Similaire à Peraturan per uu kls 5

Perubahan Politik Hukum
Perubahan Politik HukumPerubahan Politik Hukum
Perubahan Politik Hukum
zahraayu24
 
Peraturan daerah kabupaten kendal nomor 4 tahun 2009 cintayasir
Peraturan daerah kabupaten kendal nomor 4 tahun 2009 cintayasirPeraturan daerah kabupaten kendal nomor 4 tahun 2009 cintayasir
Peraturan daerah kabupaten kendal nomor 4 tahun 2009 cintayasir
Yasir Partomo
 
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerahUu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
Lamhot Sihotang
 
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerahUu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
Visal Real
 
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasir
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasirUndang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasir
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasir
Yasir Partomo
 
paparan Undang-undang 23.pptx
paparan Undang-undang 23.pptxpaparan Undang-undang 23.pptx
paparan Undang-undang 23.pptx
FazaNugroho
 
Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda
Ade Suerani
 
Perbandingan implementasi otonomi daerah orde lama
Perbandingan implementasi otonomi daerah orde lamaPerbandingan implementasi otonomi daerah orde lama
Perbandingan implementasi otonomi daerah orde lama
natal kristiono
 

Similaire à Peraturan per uu kls 5 (20)

138
138138
138
 
Perubahan Politik Hukum
Perubahan Politik HukumPerubahan Politik Hukum
Perubahan Politik Hukum
 
Uu 33 tahun 2004
Uu 33 tahun 2004Uu 33 tahun 2004
Uu 33 tahun 2004
 
Uu 33 tahun 2004 perimbangan keuangan
Uu 33 tahun 2004 perimbangan keuanganUu 33 tahun 2004 perimbangan keuangan
Uu 33 tahun 2004 perimbangan keuangan
 
Uu 33 tahun 2004 perimbangan keuangan
Uu 33 tahun 2004 perimbangan keuanganUu 33 tahun 2004 perimbangan keuangan
Uu 33 tahun 2004 perimbangan keuangan
 
Pp38
Pp38Pp38
Pp38
 
Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerah
 
Peraturan daerah kabupaten kendal nomor 4 tahun 2009 cintayasir
Peraturan daerah kabupaten kendal nomor 4 tahun 2009 cintayasirPeraturan daerah kabupaten kendal nomor 4 tahun 2009 cintayasir
Peraturan daerah kabupaten kendal nomor 4 tahun 2009 cintayasir
 
Uu 32 tahun 2004
Uu 32 tahun 2004Uu 32 tahun 2004
Uu 32 tahun 2004
 
Uu 32 tahun 2004
Uu 32 tahun 2004Uu 32 tahun 2004
Uu 32 tahun 2004
 
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerahUu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
 
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerahUu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
 
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerahUu 32 2004_pemerintahan daerah
Uu 32 2004_pemerintahan daerah
 
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasir
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasirUndang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasir
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasir
 
Materi Bagian Hukum
Materi Bagian HukumMateri Bagian Hukum
Materi Bagian Hukum
 
paparan Undang-undang 23.pptx
paparan Undang-undang 23.pptxpaparan Undang-undang 23.pptx
paparan Undang-undang 23.pptx
 
Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerah
 
Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda Raperda ttg Pembentukan Perda
Raperda ttg Pembentukan Perda
 
Perbandingan implementasi otonomi daerah orde lama
Perbandingan implementasi otonomi daerah orde lamaPerbandingan implementasi otonomi daerah orde lama
Perbandingan implementasi otonomi daerah orde lama
 
9. sarana tun
9. sarana tun9. sarana tun
9. sarana tun
 

Plus de Amran Jaya (6)

Sitem pemerintahan indonesia
Sitem pemerintahan indonesiaSitem pemerintahan indonesia
Sitem pemerintahan indonesia
 
Shalat tarawih kls 6
Shalat tarawih kls 6Shalat tarawih kls 6
Shalat tarawih kls 6
 
Sitem pemerintahan indonesia
Sitem pemerintahan indonesiaSitem pemerintahan indonesia
Sitem pemerintahan indonesia
 
Mengumandangkan azan dan iqamah
Mengumandangkan azan dan iqamahMengumandangkan azan dan iqamah
Mengumandangkan azan dan iqamah
 
Asean kls 6
Asean kls 6Asean kls 6
Asean kls 6
 
Asean kls 6
Asean kls 6Asean kls 6
Asean kls 6
 

Dernier

bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
AtiAnggiSupriyati
 
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.ppt
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.pptppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.ppt
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.ppt
AgusRahmat39
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
NurindahSetyawati1
 
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSLatsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
dheaprs
 
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajaraksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
HafidRanggasi
 

Dernier (20)

POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
POWER POINT MODUL 1 PEBI4223 (PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP)
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
aksi nyata sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
aksi nyata sosialisasi  Profil Pelajar Pancasila.pdfaksi nyata sosialisasi  Profil Pelajar Pancasila.pdf
aksi nyata sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITASMATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
 
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.ppt
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.pptppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.ppt
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad asli.ppt
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah DasarPPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
PPT Penjumlahan Bersusun Kelas 1 Sekolah Dasar
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
 
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSLatsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
 
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
(NEW) Template Presentasi UGM 2 (2).pptx
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
 
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajaraksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
aksi nyata penyebaran pemahaman merdeka belajar
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 

Peraturan per uu kls 5

  • 1. Pengertian Peraturan Perundang- Undang : Peraturan Tertulis Yang Dibentuk Oleh Lembaga Negara Atau Pejabat Yang Berwenang Dan Mempunyai Kekuatan Mengikat.  Peraturan adalah Petunjuk tentang tingkah laku yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan.  Pentingnya sebuah peraturan untuk :
  • 2. PASAL 1 AYAT 3 UUD 1945 MENYEBUTKAN Maksudnya ,segala bidang kehidupan negara,termasuk penyelenggaraan negara,diatur berdasarkan aturan hukum dan harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku tersebut
  • 3. Perda tingkat Provinsi dan  UUD 1945 peraturan Gubernur UU/Perpu Perda tingkat Kabupaten kota dan Peraturan Bupati/wali kota PP dan Perpres  Perdes atau Pemerintah setingkat Desa
  • 4. PENGERTIAN PEMERINTAH PUSAT : PENGERTIAN PEMERINTAH DAERAH  Pemerintah yang  Pemerintah yang mengatur keseluruhan mengaturan wilayah dan wilayah dan warga warga Daerah tertentu. negara. Pemerintah Daerah Pemerintah Pusat dibagi menjadi dua : bertempat di Ibu Kota negara ( Jakarta ) 1. pemerintah Daerah tingkat Provinsi  Pemerintah Pusat di pimpin seorang Presiden 2. Pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota
  • 5. LEMBAGA YANG BERWENANG MEMBUAT LEMBAGA YANG BERWENANG MEMBUAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN MENGAMANDEN UUD 1945 TINGKAT PUSAT
  • 6. UU No.24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana UU No.16 tahun 2000 tentang Perpajakan Perda
  • 7. CONTOH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINGKAT DAERAH  Perda DKI tentang larangan merokok di tempat umum no.75 tahun 2005  Kewajiban memakai jilbab di NAD  Hukum cambuk barang siapa yang berjudi di NAD.  Perda kota Bandung No.03 tahun 2005 tentang ketertiban,kebersihan,dan ke Indahan  Pergub Smbar no.9 tahun 2000 tentang ketentuan pemerintah negeri  Perdes Cipayung no.1 tahun 2001 tentang pedoman pembuatan Perdes,Kepdes,dan BPD
  • 8. PERBEDAAN ANTARA UNDANG-UNDANG TINGKAT PUSAT DAN DAERAH,SEBAGAI BERIKUT a. UU tingkat pusat berlaku di seluruh wilayah Indonesia. a. UU tingkat Daerah berlaku hanya di Daerah setempat. b.UU tingkat Pusat dibuat oleh Pemerintah pusat. b. UU tingkat Daerah dibuat Pemerintah Daerah
  • 9. CARA MENEGAKKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN : 1. Mengenali dan mengetahui peraturan perundang- undangan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan 3. Mengajak orang lain untuk mematuhi peraturan perundang-undangan Warga yang melanggar Peraturan dan perundang-undangan :