Pembangunan Berbasis Hak
•
4 j'aime•2,264 vues
Rights-based Approach to Development atau Pembangunan Berbasis Hak mengubah paradigma pembangunan dari yang berbasis kebutuhan menjadi berbasis hak-hak rakyat
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
Similaire à Pembangunan Berbasis Hak
Similaire à Pembangunan Berbasis Hak (20)
Dernier
Dernier (20)
Pembangunan Berbasis Hak
- 1. PENDEKATAN BERBASIS HAK Rights-based Approach to Development Khaerul Anam
- 2. Sekilas Sejarah • 1986, Sidang Umum PBB, Deklarasi Right to Development • 1993, Konferensi Dunia tentang HAM, Wina • 1997, Pernyataan Sekjen PBB untuk integrasi HAM dan pembangunan • 1998, UNDP, integrasi HAM dan pembangunan berkelanjutan • Laporan pembangunan dunia 2000 &2002
- 3. Definisi Pembangunan Berbasis Hak • Meletakkan achievement hak asasi manusia sebagai tujuan pembangunan. • Kerangka kerja yang mengintegrasikan norma2, prinsip2, standard2 dan tujuan2 dari sistem HAM ke dalam perencanaan dan proses pembangunan. • Karakternya pada metodologi2, pendekatan2, kegiatan2 di mana pembangunan dijiwai oleh atau berusaha merealisasikan sistem HAM
- 4. Prinsip-prinsip RBA • Partisipasi • Pemberdayaan • Non-diskriminasi & Kesetaraan • Accountability • Kesalingterkaitan dan saling ketergantungan • Indivisibility of rights
- 5. Sistem HAM (Internasional) DUHAM Kovenan Ekosob & Sipol Konvensi-konvensi Protokol & Instrumen internasional lainnya Tanda- tangan - Ratifikasi - Pengesa- han UU
- 6. Pengantar: Apa itu RBA ? • RBA mampu mengenali kemiskinan disebabkan oleh ketidakadilan, termasuk peminggiran, diskriminasi dan eksploitasi • Dalam kerangka RBA, kemiskinan tidak semata2 karena kesalahan individu (seperti kurang motivasi, tidak adanya jiwa entrepreneurship, kurang pendidikan, dll); maka penyelesaiannya juga tidak bisa secara individual • Penerapan HAM sangat terkait dengan peran negara/state dalam realisasinya
- 7. Cara Kerja RBA • Identifikasi akar masalah kemiskinan, • Pemberdayaan pemegang hak (rights-holders) untuk meng-klaim hak-haknya, dan • Mendorong agar pengemban tugas (duty- bearers) mampu memenuhi kewajibannya.
- 8. Gambaran Kemiskinan & Pembangunan • Hubungan antara negara dan rakyat adalah hubungan tugas dan hak. Maka kewajiban pokok negara adalah mengurus rakyatnya yang paling rentan, termasuk mereka yang tidak mampu mengklaim hak-haknya. • Kemiskinan adalah pelanggaran HAM. Kemiskinan adalah akar persoalan pelanggaran HAM. Kemiskinan adalah akibat tindakan aktif diskriminasi dan peminggiran. Kemiskinan juga soal “tidak melakukan apa-apa” Kadang pelanggaran paling kasar dilakukan melalui tindakan penghilangan/ pembiaran (by omission). • Kemiskinan lebih dari sekedar kebutuhan ekonomi. Pembangunan yang berbasis pertumbuhan harus berhadapan dengan persoalan kemiskinan dan ketidaksetaraan yang makin kompleks dan mendasar seperti diskriminasi, eksploitasi dan dan pelecehan. Kemiskinan bukan sekedar ketidakmampuan individu, namun berkaitan dengan struktur kekuasaan dan ketidakseimbangan dalam konteks lokal, nasional dan global.
- 9. Konsekuensinya • Meningkatnya kebutuhan untuk bergeser dari pendekatan pembangunan berbasis kebutuhan, dan increasing demand to shift away from a simple • Meningkatnya pengakuan atas kerumitan kemiskinan.
- 10. Dari Kebutuhan ke Hak • RBA adalah upaya untuk memperbaiki situasi manusia yang fokus pada kebutuhan, masalah dan potensi mereka. • RBA mempunyai isu yang sama dengan upaya pembangunan lainnya seperti pangan, air, shelter, kesehatan, pendidikan, keamanan dan kemerdekaan untuk mencapai tujuan hidup. • NAMUN premis pokok RBA adalah kehidupan manusia tak bisa dipisahkan dari hak-haknya. Penelantaran kebutuhan dianggap sebagai penghancuran hak. – JADI: air minum yang bersih bukan sekedar kebutuhan, namun juga hak yang dipunyai sebagai manusia. • KEBUTUHAN DASAR MANUSIA ADALAH DASAR HAK AZASI
- 11. Kebutuhan vs Hak • HAK melampaui persoalan kebutuhan fisik, tetapi perspektif yang lebih menyeluruh tentang kemanusiaan dalam hal peran sipil, politik, sosial, ekonomi dan budaya. • HAK selalu memicu KEWAJIBAN dan TANGGUNG JAWAB. Sedangkan KEBUTUHAN tidak. HAK tak bisa diselesaikan tanpa menanyakan siapa yang mempunyai kewajiban berkaitan dengan hak-hak ini. Menimbulkan pertanyaan tentang TINDAKAN dan AKUNTABILITAS dari penyandang tugas (duty bearer) • Orang diharapkan untuk berterimakasih ketika kebutuhannya dipenuhi, namun ini tidak berlaku untuk kasus ketika hak terpenuhi. Bukan kampanye soal “siapa yang butuh”, namun dukungan agar masyarakat marginal sebagai manusia yang setara dalam upaya mengklaim hak-haknya dan melawan kemiskinan, penderitaan dan ketidakadilan dalam kehidupannya.
- 12. Pendekatan Karitatif (Charity-based) Pendekatan Kebutuhan (Needs-based) Pendekatan Hak (Rights- based) Fokus pada input bukan outcome Fokus pada input dan outcome Fokus pada proses dan outcome Output: Berapa besar bantuan yang diberikan? Output: Apakah kebutuhan terpenuhi? Output: Apakah hak terpenuhi? Kewajiban yang kaya (berkelebihan) kepada yang miskin (berkekurangan) Dikenali bahwa kebutuhan adalah klaim yang absah Hak-hak individu dan kelompok sebagai klaim (legal & moral) kpd penyandang kewajiban Beneficiary: korban, penerima/obyek Beneficiary: obyek pembangunan dan sasaran intervensi Beneficiary: berdaya untuk mengklaim hak Beneficiary: layak disantuni Beneficiary: layak difasilitasi Beneficiary: harus difasilitasi Fokus penyelesaian pada manifestasi masalah Fokus penyelesaian pada penyebab masalah yang tampak Fokus penyelesaian secara struktural serta manifestasi/ dampaknya
- 13. Kompleksitas Kemiskinan Masalah vs Penyelesaian • Solusi dibuat berdasarkan bagaimana kita melihat dan mengidentifikasi dunia di sekitar kita. – Seseorang kelaparan karena tak punya makanan, solusinya berikan makanan – Seseorang kelaparan karena dia tak bisa mempunyai pangan yang cukup dari sebidang lahannya yang sempit, solusinya perluas lahannya, atau tingkatkan outputnya. – Jika lahannya terlalu sempit karena sebagaian besar lahan di desa diambil alih perkebunan pemerintah, solusinya berbeda lagi – Jika seseorang itu adalah perempuan, dan karena dia perempuan maka tidak mendapatkan jatah redistribusi lahan dari pemerintah, maka persoalannya makin kompleks. • Solusi yang sederhana , barangkali hanya merupakan “solusi permukaan “ saja dari penyebab kemiskinan • Ketika kita menyadari bahwa penyebab kemiskinan begitu kompleks, maka kita membutuhkan cara penyelesaian yang mampu mengatasi kompleksitas tersebut.
- 14. Kompleksitas Kemiskinan • Kemiskinan bukan sekedar kurang cukupnya sumberdaya • Meskipun sumberdaya tersedia , namun akses bagi kaum miskin dirusak, karena – Siapa mereka – Dimana mereka tinggal – Ketidakpedulian, kurangnya perhatian • Diskriminasi tersebut barangkali hasil dari norma-norma dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat atau rumah tangga, diskriminasi kebijakan, ketidakadilan hukum, ketidakadilan status atau hak (entitlement) • Dalam perspektif ini kemiskinan adalah SESUATU YANG DIPERBUAT UNTUK ORANG-ORANG. • Atau ORANG TIDAK MISKIN tetapi DIMISKINKAN. • Menurut RBA, orang yang dimiskinkan harus dilindungi dari diskriminasi ketidakadilan, dipreteli kepemilikannya, dihancurkan dan disingkirkan
- 15. Right Holder & Duty Bearer • Hak Azasi Manusia: – Jaminan legal universal yang melindungi individu dan kelompok melawan tindakan dan pembiaran yang mempengaruhi kemerdekaan dan martabat manusia. – Standard minimum dasar yang didasarkan pada kebutuhan manusia. – Universal dan tak terpisahkan, contoh: manusia dilahirkan dengan hak yang sama di manapun, kapanpun dan tidak bisa dicabut atau dihentikan. – Tak terbagi dan saling tergantung, contoh semua hak adalah sama pentingnya bagi kehidupan dan martabat manusia.
- 16. Right Holder & Duty Bearer • HAM adalah isu pokok dari kovenan, konvensi, dan deklarasi internasional yang menentukan hak, standard dan mekanisme perlindungan, dimana NEGARA harus berkomitmen • Legitimasi negara didasarkan pada bagaimana negara menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak masing-masing dan setiap individu. • Konsekuensi RBA adalah Setiap manusia adalah pemegang hak (rights-holder) dan setiap hak azasi manusia berhubungan dengan pengemban tugas (duty-bearer).
- 17. Pemegang Hak • Mempunyai hak • Bisa melakukan klaim/tuntutan atas hak-hak • Bisa meminta pengemban tugas untuk akuntabel • Mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak-hak pihak lain
- 18. Interplay Duty Bearer fulfil right • Designated responsibility and authority to perform their functions • Data to plan and monitor the realization of the rigths • Resources at their disposal or the capacity to secure the necessary resources from higher authorities Right Holder exercise right • Access information • Organize • Advocate for policy change • Obtain redress
- 19. Karakteristik pelanggaran HAM • Kekerasan langsung • Kekerasan tidak langsung – By commission – By ommission (pembiaran) • Kekerasan termediasi • Kekerasan alienatif
- 20. Pergeseran Paradigma dalam Pembangunan LAMA • Victims/Object • Needs • Power/Resources Owners • Charity BARU • Right Holders • Claims • Duty Bearers • Justice
- 21. Rights-based Programming • Integrasi prinsip-prinsip RBA dalam program • Partisipasi, Kesetaraan & Non diskriminasi, Akuntabilitas • Perencanaan, Pelaksanaan, Monev, Perencanaan Ulang • Membangun kapasitas • Right holder & Duty bearer; • Awareness-raising; campaign; social mobilization; institutional building; advocacy; partnerships;
- 22. Isu strategis realisasi hak • Respect; aturan, kebijakan, praktek- praktek, struktur, anggaran sesuai dengan HAM • Protect; ada aturan/kebijakan yang mencegah aktor nonnegara melakukan pelanggaran HAM • Fulfill; menetapkan aturan, kebijakan, menerapkan dan memonitor/evaluasi untuk memenuhi hak-hak
- 23. Tanggung Jawab Pemenuhan Hak • Tanggung jawab secara umum pemenuhan hak ada pada negara yang meliputi semua organ negara: – Parlemen (Legislatif) – Kementerian/Departemen (Eksekutif) – Otoritas pengadilan, kepolisian (Yudikatif) – Otoritas lokal (lembaga negara di tingkat daerah) – Pendidik, Petugas penyuluh, dll (civil servant/PNS) – Dll.
- 24. Organisasi berbasis hak Memperkuat akuntabilitas negara Negara: memenuhi kewajiban asasi Mendukung pemegang hak untuk meminta hak Pemeg ang hak mengk laim hak Perubahan: 1. Institusional 2. Lingkungan 3. Ekonomi 4. Teknis 5. Sosial dan budaya
- 25. Proses • Melakukan analisis konteks: apakah isunya, bagaimana persepsi rakyat akan hak, aktor2, masalah2 dan solusi2 • Desain program • Mengimplementasikan dan mengevaluasi
- 27. Prinsip realisasi hak • Tidak bisa diabaikan, tidak bisa ditiadakan, tidak bisa ditidaktampakkan dan saling keterkaitan • Pemberdayaan dan partisipasi • Kesetaraan dan nondiskriminasi • Akuntabilitas
- 28. Empat Fokus Area • Fokus pada kelompok paling rentan • Fokus pada inti sumber masalah • Fokus pada hubungan antara pemegang hak (rakyat) dan pengampu kewajiban (negara) • Fokus pada pemberdayaan dan proses
- 29. Fokus pada Kelompok Paling Rentan (gender dan diskriminasi) • Upaya pembangunan harus mentargetkan/memasukkan kelompok rentan, kurang beruntung, dan tersingkir. • Kerja-kerja pembangunan harus memperhatikan bentuk- bentuk kerentanan dan diskriminasi struktural dan tidak langsung yang berkaitan dengan kebijakan publik, struktur kekuasaan lokal atau praktek-praktek budaya. • Strategi pembangunan harus menggarisbawahi tak hanya hal-hal yang sudah dicapai dan siapa yang mencapai, namun juga apa yang tidak terlaksana dan siapa yang terlupakan.
- 30. Fokus pada Inti Masalah kemiskinan, deprivatisasi, pelanggaran hak • Program pembangunan harus menjelaskan tak hanya hak secara sederhana, namun juga kewajiban masyarakat untuk menanggapi hak-hak individu • Pendekatan pembangunan harus menyeluruh dan mempertimbangkan rentang luas hak-hak. Ini sebagai dasar menentukan prioritas • Pembangunan tak hanya mentargetkan perbaikan ekonomi, namun juga mengembangkan pilihan-pilihan orang- orang dan kemampuan memperjuangkan hak-hak dan kebebasannya. • Upaya pembangunan harus mengatasi problem yang dilacak pada tingkat lokal, nasional dan internasional.
- 31. Fokus pada hubungan antara pemegang hak (rakyat) dan pengampu kewajiban (negara) • Program pembangunan harus mengacu pada rekomendasi dari lembaga-lembaga hak azasi internasional • Pembangunan harus mengakui beneficiaries sebagai pemegang hak dan mengatasi kemampuan mereka untuk meng klaim hak-hak mereka. • Pembangunan harus mengupayakan kemampuan pengampu kewajiban untuk memenuhi kewajibannya terhadap pemegang hak. • Pelaku pembangunan harus menggunakan atau membidik hukum dan kebijakan untuk meminta akuntabilitas pengampu kewajiban. • Upaya pembangunan harus membuat prosedur administrasi dan hukum yang memperkuat akuntabilitas dan memungkinkan rakyat biasa mengklaim hak-haknya.
- 32. Fokus pada pemberdayaan & proses • Pembangunan harus melibatkan beneficiaries, stakeholders danmitra-mitra ketika memutuskan strategi dan tujuan pembangunan. • Pembangunan tak hanya menganggap partisipasi sebagai alat, namun juga tujuan pembangunan. • Akuntabilitas tak hanya mengenai hasil-hasil pembangunan namun juga proses bagaimana mencapai dan menjalankannya. • Pembangunan harus mendorong platform dan jaringan untuk mobilisasi dan mendukung kemampuan rakyat mengambil bagian dalam pemerintahan dan mengklaim hak-haknya secara individu maupun berkelompok.