Dokumen tersebut merupakan ringkasan singkat tentang pengertian hukum pidana menurut beberapa ahli, asas-asas hukum pidana, tujuan hukum pidana, teori tentang tujuan penjatuhkan pidana, sistematika KUHP beserta kekuasaan berlakunya, dan pembagian hukum pidana menjadi hukum pidana materiil dan formil serta hukum pidana umum dan khusus."

1. Disusun Oleh:
Nama ANDI HERMAWAN & harwoto
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2013

2. HUKUM PIDANA

PENGERTIAN HUKUM PIDANA
Hukum Pidana adalah keseluruhan
dari peraturan-peraturan yang
menentukan perbuatan apa yang
dilarang dan termasuk ke dalam
tindak pidana, serta menentukan
hukuman apa yang dapat dijatuhkan
terhadap yang melakukannya.[1]
(1”.ikhtisar ilmu hukum “ Prof Dr. H.Muchin SH hal 84)

3. Pengertian hukum pidana
menurut beberapa ahli
·Menurut Moeljanto(sarjana hukum pidana Indonesia)
Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara,
yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk [2]

a.
b.
c.
Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh
dilakukan
dan yang dilarang, dengan disertai ancaman
atau sanksi yang
berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar
larangan
tersebut
Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada
mereka yang
telah melanggar larangan-larangan itu dapat
dikenakan atau
dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana
itu dapat
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka
telah melanggar
larangan tersebut.
(2. Moelyanto “Azas azas hukum pidana (1982 .2)

4. Pengertian hukum pidana
menurut beberapa ahli
Menurut Simons
Hukum pidana di bagi menjadi hukum pidana objektif atau strafrecht in
zin dan hukum pidana dalam arti subjektif atau strafrecht in
subjectieve zin.

a.
objectieve
Hukum pidana dalam arti objektif
adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau
ius poenale. Simons merumuskan hukum pidana dalam arti objektif
sebagai
1. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh Negara
diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
2.Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan
pidana,
3.Keseluruhan ketentuan yang memberi kan dasar untuk penjatuhan dan
penerapan pidana

5. b. Hukum pidana dalam arti subjektif atau iuspuniendi
bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:
i.
Dalam arti luas:
Hak dari negara atau alat-alat perlengkapannegara
untuk mengenakan atau mengancam pidanaterhadap
Perbuatan tertentu
ii.
Dalam arti sempit
Hak untuk menuntut perkara-perkara
pidana, menjatuhkan dan melaksanakan
pidana terhadap orang yang melakukan
perbuatan yang dilarang( hak ini di
lakukan oleh badan peradilan

6. ·Menurut Dr. Abdullah Mabruk an-Najar
dalam diktat “Pengantar Ilmu Hukum”-nya
mengetengahkan defenisi Hukum Pidana sebagai
“Kumpulan kaidah-kaidah Hukum yang menentukan
perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang oleh
Undang-Undang, hukuman-hukuman bagi yang
melakukannya, prosedur yang harus dilalui oleh
terdakwa dan pengadilannya, serta hukuman yang
ditetapkan atas terdakwa.”[3]
(3.DR.abdullah mabrut an najar pengantar ilmu hukum)

7. PERBUATAN PIDANA
PERTANGGUNG
JAWABAN PIDANA
Perbuatan pidana
>> Perbuatan ini melanggar hukum
SANKSI
PIDANA
Pertanggung jawaban pidana
>>Orang yang melanggar hukum
Sanksi pidana
>> Ancaman hukum ( upaya terakhir dalam penegakan hukum)

8. JADI………………..
“Hukum pidana adalah seluruh aturan aturan
yang berlaku yang mengandung
larangan,kebolehan, serta mengandung sanksi
yang nyata tentang perbuatan apa yang di
larang ,siapa yang mem pertanggung jawabkan
dan sanksi apa yang dapat di berikan .dengan
ancaman hukuman terhadap mereka yang
melanggar larangan larangan tersebut”

9. TUJUAN HUKUM PIDANA
Wirjono Projodikoro menyatakan tujuan hukum pidana adalah untuk
memenuhi rasa keadilan
dengan cara :[4]

Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik
secara menakut-nakuti orang banyak (geneale preventie) maupun
menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar
dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie).

Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah
menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik
tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
(4.Hukum pidana ,syiah kuala, University press 2004. Muklis dkk)

10. TEORI TENTANG TUJUAN
PENJATUHAN PIDANA
 1)
Teori absolut teori
pembalasan (Vergeldings theorien).
 2)
Teori relatif atau
tujuan (doeltheorien)
 3)
Teori
gabungan (verenigingstheorien)

11. 1) Teori absolut teori pembalasan
(Vergeldings theorien).
Teori ini muncul sekitar akhir abad ke-18, dianut antara
lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo
Polak, dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya
pada ajaran Qishas dalam al-Quran.
 Teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan
untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat.
Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur
untuk dijatuhkannya pidana.Atau pidana merupakan
tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu
dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.Hakikat suatu pidana
ialahpembalasan.
EX >>
 apabila kejahatan tidak dibalas dengan pidana maka
timbullah perasaan tidak puas.(menurut herbart )


12. 2)
Teori relatif atau
tujuan (doeltheorien)
Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu
tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan.wujud pidana ini berbeda beda, yaitu :
Menakutkan , memprbaiki,membinasakan, Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus.
Prevensi umum menakutkan orang lain dengan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan. Oleh sebab itu
terkenallah adogium latin: nemo prudens punit, quia peccatum, sed net peccetur (supaya khalayak ramai
betul-betul takut melakukan kejahatan, maka perlu pidana yang ganas dan pelaksanaannya di depan
umum).
Von feurbach (1775-1833) memperkenalkan teori baru yang disebut teori paksaan psikologi.Pelaksanaan
pidana menurut teori ini hanya penting untuk menyatakan (merealisasi) ancaman itu. Keberatan nya
terhadap teori ini karena ancaman pidana yang bersifat abstrak
Untuk memperbaiki teori di atas, maka muncullah teori Muller dalam tulisannya de straf in het
strafrecht yang menyatakan bahwa akibat preventif pidana tidaklah terletak pada eksekusi pidana maupun
dalam ancaman pidana, tetapi pada penentuan pidana oleh hakimsecara konkrit (de concrete straf pleging
door de rechter).
Prevensi khusus yang dianut oleh Van Hamel (Belanda) dan Von Liszt (Jerman) mengatakan bahwa tujuan
prevensi khusus adalah mencegah niat buruk pelaku (dader) bertujuan mencegahpelanggar mengulangi
perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakan.
Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusussuatu pidana ialah:
1) pidana harus memuat suatu unsur mnakutkan.
2) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana
3) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki

13. Jadi tujuan hukum pidana itu
Untuk melindungi kepentingan orang – per
orang,kepntingan masyarakat dan Negara
dengan tujuan keadilan yang berimbang yang
serasi dari tindak kejahatan yang di lakukan
seseorang dengan sewenang wenang.
Dengan memberikan penderitaan jasmani
juga psikologi dan terpenting adalah
memberikan pemidanaan dan pendidikan.

14. ASAS ASAS HUKUM PIDANA
Asas
Legalitas
Asas
Universal
Asas
nasional
pasif
Asas
hukum
pidana
Asas
teritorial
Asas
nasionalit
as aktf

15. Asas Legalitas
pasal 1 ayat (1) KUHP)
Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali yang artnya tdak ada delik, tdak ada pidana
tanpa pidana yang mendahuluinya.
Asas teritorial
•pasal 2 KUHP)
“Aturan pidana dalam perundang-undangan pidana Indonesia berlaku bagi setap orangyang melakukan
perbuatan pidana dalam wilayah Indonesia
Asas nasionalitas aktf
pasal 5 KUHP) berpatokan pada status kewarganegaraan si pelaku yang mengandung sistem atau
pandangan bahwa hukum pidana Indonesia mengikut warga negaranya yang berada diluarnegeri. Hal
ini juga bermaksud menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat.
Asas nasional pasif
pasal 4 KUHP),
mengikut perbuatannya sepanjang mengancam dan merugikan kepentngan nasionalmaka aturan pidana
Indonesia dapat diterapkan kepadanya
Asas Universal
Berlakunya pasal 2-5 dan 8
KUHP dibatasi oleh pengecualianpengecualian dalam hukum internasional. Bahwa asas melindungi kepentngan internasional (asas
universal) adalah dilandasi pemikiran bahwa setap Negara di dunia wajib turut melaksanakan tata
hukum seduia

16. KITAB UNDANG –UNDANG
HUKUM PIDANA(KUHP)
Apa itu KUHP?Apa sih KUHP?

KUHP merupakan singkatan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang nama
aslinya adalah Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI)

KUHP dibentuk sebagai suatu aturan yang digunakan oleh Negara untuk
menyelenggarakan ketertiban umum.KUHP berlaku di Indonesia saat ini terbentuk
sejak tahun 1915 (dalam bentuk kodifikasi) melalui Staatsblad 1915 No. 732.
KUHP ini mulai berlaku sejak 1 Januari 1918 ketika Indonesia masih dalam
penjajahan Belanda,Kodifikasi KUHP sendiri selaras dengan Wetboek van
Strafrecht (WVS) negeri Belanda. WVS bersumber dari Code Penal Perancis,
dan Code Penal Perancis bersumber dari Hukum Romawi. Jadi, sumber KUHP
sebenarnya dari Hukum Romawi[6].karena tidak terlepas dari adanya asas
konkordasi (penyesuaian) dimana Negara jajahan akan mengikuti hukum yang
berlaku di Negara penjajah. Prancis merupakan Negara jajahan Romawi, Belanda
bekas jajahan Prancis dan Indonesia merupakan jajahan Belanda.
(6.HTTP:// pakar hukum.site.go.net/KUHP.php)

17. Sistematika KUHP
KUHP terdiri atas tiga buku, yaitu :

Buku I : Mengatur tentang Ketentuan Umum, terdiri atas 9 Bab, tiap
Bab terdiri atas berbagai pasal yang jumlahnya 103 pasal (Pasal 1103).

Buku II : Mengatur tentang Kejahatan, terdiri dari atas 31 Bab dan 385
pasal (Pasal 104 488).

Buku III : Mengatur tentang Pelanggaran, terdiri atas 10 Bab yang
memuat 81 pasal (Pasal 489-569).

18. Kekuasaan Berlakunya
KUHP
berlakunya KUHP dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi negatif dan segi
positif.
Segi negatif berkaitan dengan berlakunya KUHP dengan waktu terjadinya
perbuatan pidana.
Artinya,
bahwa KUHP tidak berlaku surut. dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (1)
KUHP yang berbunyi :

"Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali
berdasarkan
kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada"

Kekuasaan berlakunya KUHP ditinjau dari segi positif,
artinya bahwa kekuatan berlakunya KUHP tersebut dikaitkan dengan
tempat terjadinya perbuatan pidana.

19. PEMBAGIAN HUKUM PIDANA
A.Hukum Pidana Materiil dan Formil
Hukum Pidana Materiil
adalah hukum pidana yang memuat :



Aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatanperbuatan yang dapat dipidana
Aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan
pidana
Ketentuan mengenai pidana
Contohnya : KUHP
Hukum Pidana Formil
adalah hukum pidana yang mengatur kewenangan negara
(melalui aparat penegak hukum) melaksanakan haknya untuk
menjatuhkan pidana.
•
Contohnya : KUHAP

20. PEMBAGIAN HUKUM PIDANA

B. Hukum pidana umum dan khusus

Hukum pidana umum (algemene strafrecht)
Berisikan aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang
dan tidak membeda-bedakan kualitas pribadi subjek
hukum
tertentu. Setiap warga negara harus tunduk dan
patuh
terhadap hukum pidana umum.( KUHP, UULLAJ)

Hukum pidana khusus (bijzonder strafrecht)
memuat aturan-aturan hukum pidana umum yang
menyangkut :
Golongan-golongan tertentu
Berkaitan dengan jenis-jenis perbutan tertentu (Hukum Pidana
Ekonomi)

21. PEMBAGIAN HUKUM PIDANA

C. Hukum pidana yang dikodifikasi (KUHP dan
KUHPT)
dan yang tidak dikodifikasi
(tersebar di luar KUHP)

Hukum pidana yang dikodifikasikan (codificatie, belanda) adalah
hukum pidana tersebut telah disusun secara sistematis dan lengkap
dalam kitab undang-undang, misalnya Kitab undang-undang Hukum
Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer
(KUHPM).

Sedangkan yang termasuk dalam hukum pidana tidak terkodifikasi
adalah peraturan-peraturan pidana yang terdapat di dalam undangundang atau peraturan-peraturan yang bersifat khusus(van HATTUM)

22. PEMBAGIAN HUKUM PIDANA

D.Hukum pidana tertulis dan tidak tertulis (hukum
adat)

Hukum pidana tertulis adalah hukum pidana undang-undang, yang bersumber
dari hukum yang terkodifikasi yaitu Kitab Undang-udang Hukum Pidana
(KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan
bersumber dari hukum yang diluar kodifikasi yang tersebar disemua peraturan
perundang-undangan.
Hukum pidana yang berlaku dan dijalankan oleh negara adalah hukum
tertulis saja, karena dalam hal berlakunya hukum pidana tunduk pada a
sas legalitas sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 (1) KUHP berbunyi
“tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan
ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan
itu dilakukan”.

Sementara itu hukum pidana tidak tertulis tidak dapat dijalankan.Namun
demikian ada satu dasar hukum yang dapat memberi kemungkinan untuk
memberlakukan hukum pidana adat (tidak tertulis) dalam arti yang sangat
terbatas berdasarkan Pasal 5 (3b) UU No. 1/Drt/1951.

23. PEMBAGIAN HUKUM PIDANA
 E.
Hukum pidana nasional dan
hukum pidana internasional

Hukum pidana merupakan hukum publik
Karena mengatur hubungan antar negara dan
warga negara dalam rangka menciptakan
keamanan, ketertiban masyarakat oleh
karena itu negara berwajiban melindungi
kepentingan dan kemanan (harta benda dan
nyawa) negara dan masyarakat.

24. TINDAK PIDANA DAN MACAMNYA
Tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang
melanggar UU, dan bertentangan dengan
UU yang dilakukan dengan sengaja oleh
orang yang dapat di pertanggungjawabkan.
 Tindak pidana dapat terjadi dengan
melakukan suatu perbuatan yang dilarang
oleh undang-undang, seperti dalam hal
pencurian, penipuan, penggelapan, dan
pembunuhan.Korupsi.


25. unsur-unsur tindak pidana
menurut(Simons)
Perbuatan manusia (positif atau negatif,
berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
 diancam dengan pidana
 melawan hukum
 dilakukan dengan kesalahan
 orang yang mampu bertanggungjawab.


26. macam - macam Delik /tindak
pidana dalam Hukum Pidana








Delik kejahatan adalah rumusan delik yang biasanya disebut delik hukuman, ancaman
hukumannya lebih berat.
Delik pelanggaranadalah biasanya disebut delik undang-undang yang ancaman hukumannya
memberi alternatif bagi setiap pelanggarnya.
Delik formilyaitu delik yang selesai, jika perbuatan yang dirumuskan dalam peraturan pidana
itu telah dilakukan tanpa melihat akibatnya. Contoh: delik pencurian pasal 362 KUHP.
Delik materiladalah jika yang dilarang itu selalu justru akibatnya yang menjadi tujuan si
pembuat delik. Contoh: delik pembunuhan pasal 338, Undang-undang hukum pidana, tidak
menjelaskan bagaimana cara melakukan pembunuhan, tetapi yang disyaratkan adalah akibatnya
yakni adanya orang mati terbunuh, sebagai tujuan si pembuat/pelaku delik.
Delik umumadalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan diberlakukan secara
umum. Contoh: penerapan delik kejahatan dalam buku II KUHP, misalnya delik pembunuhan
pasal 338 KUHP.
Delik khusus atau tindak pidana khusus hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu dalam
kualitas tertentu, misalnya tindak pidana korupsi, ekonomi, subversi dan lain-lain.
Delik biasa adalah terjadinya suatu perbuatan yang tidak perlu ada pengaduan, tetapi justru
laporan atau karena kewajiban aparat negara untuk melakukan tindakan.
Delik dolus adalah suatu delik yang dirumuskan dilakukan dengan sengaja. Contoh: pasal-pasal
pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.

27. macam - macam Delik /tindak
pidana dalam Hukum Pidana





Delik kulpa yakni perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaiannya, kealpaannya atau kurang hati-hatinya atau
karena salahnya seseorang yang mengakibatkan orang lain menjadi korban. Contoh: seorang sopir yang
menabrak pejalan kaki, karena kurang hati-hati menjalankan kendaraannya.
Delik berkualifikasi adalah penerapan delik yang diperberat karena suatu keadaan tertentu yang menyertai
perbuatan itu. Contoh: pasal 363 KUHP, pencurian yang dilakukan pada waktu malam, atau mencuri hewan
atau dilakukan pada saat terjadi bencana alam dan lain-lain, keadaan yang menyertainya itulah yang
memberiatkan sebagai delik pencurian yang berkualifikasi.
Delik sederhana adalah suatu delik yang berbentuk biasa tanpa unsur dan keadaan yang memberatkan. Contoh:
pasal 362 KUHP tentang delik pencurian biasa.
Delik berlanjut (Voortgezettelijke Handeling) adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berlanjut, sehingga
harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan.
Delik komisionis adalah delik yang karena rumusan Undang-undang bersifat larangan untuk dilakukan.
Contoh: perbuatan mencuri, yang dilarang adalah mencuri atau mengambil barang orang lain secara tidak sah
diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Delik omisionis adalah delik yang mengetahui ada komplotan jahat tetapi orang itu tidak melaporkan kepada
yang berwajib, maka dikenakan Pasal 164 KUHP, jadi sama dengan mengabaikan suatu keharusan.

Delik aduan adalah delik yang dapat dilakukan penuntutan delik sebagai syarat penyidikan dan penuntutan
apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan/korban. Contoh: pencurian keluarga pasal 367 KUHP,
delik penghinaan pasal 310 KUHP,
delik perzinahan pasal 284 KUHP.



28. MACAM –MACAM PIDANA
Bentuk-bentuk pidana pada dasarnya telah diatur dalam buku 1 KUHP bab ke-2
dimulai dari pasal 10 sampai dengan pasal 43. .”[7]KUHP sebagai induk atau
sumber utama hukum pidana telah merinci dan merumuskan tentang bentuk-bentuk
pidana yang berlaku di Indonesia. Bentuk-bentuk pidana dalam KUHP disebutkan
dalam pasal 10 KUHP. Dalam KUHP pidana dibedakan menjadi dua kelompok,
yaitu: pertama, pidana pokok dan kedua, pidana tambahan.
Pidana pokok terdiri dari (Hoofd Straffen):
 A.Pidana mati
 B. Pidana penjara
 C. Pidanan kurungan
 D. Pidana denda
Adapun pidana tambahan terdiri dari (Bijkomende Straffen):



v .Pidana pencabutan hak-hak tertentu
v . Pidana perampasan barang-barang tertentu
v . Pidana pengumuman keputusan hakim.

29. perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan yaitu:
• Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan
pidana tambahan sifatnya fakultatif.
Panjatuhan jenis pidana bersifat keharusan berarti apabila seseorang telah terbukti bersalah
secara sah dan meyakinkan, maka seorang hakim harus menjatuhkan satu jenis pidana pokok,
sesuai dengan jenis dan batas maksimum khusus yang diancamkan pada tindak pidana yang
bersangkutan.Sedangkan penjatuhan tindak pidana tambahan bersifat fakultatif maksudnya
adalah hukuman tambahan ini hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok,
dan penjatuhan hukuman tambahan bersifat fakultatif, artinya hakim tidak diharuskan untuk
menjatuhkan hukuman tambahan (hakim boleh memilih).
• Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus bersamaan dengan menjatuhkan pidana tambahan
(berdiri sendiri), sedangkan menjatuhkan pidana tambahan tidak diperbolehkan tanpa dengan
menjatuhkan pidana pokok.
Dalam hal ini telah jelas bahwa pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan kecuali setelah adanya
penjatuhan pidana pokok, artinya pidana pokok dapat berdiri sendiri sedangkan pidana tambahan
tidak dapat berdiri sendiri.
Pidana Mati

30. HUKUM ACARA PIDANA
Menurut Para Ahli Hukum

Simon
Hukum acara pidana bertugas mengatur cara-cara negara dengan alat perlengkapanya mempergunakan
wewenangnya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.





Sudarto:
hukum acara pidana adalah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan pleh pada
penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terlibat didalamnya apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana
dilanggar.
Prof. Van hamel.
HAP/hukum pidana formil adalah menunjukkan bentuk-bentuk dan jangka-jangka waktu yang mengikat
pemberlakuan hukum pidana material.
Dr. A. Hamzah. SH.
Hukum acara pidana merupakan bagian drai hukum pidanadalam arti yang luas.Hukm pidana dalam arti yang luas
meliputi baik hukum pidanasubstantive (materiil) maupun hukm pidana formal atau hukum acara pidana.
Mochtar Kusuma Atmadja
Hukum Acara Pidana adalah peraturan hukum pidanayang mengatur bagaimana cara mempertahankan
berlakunya hukum pidana materil.Hukum Pidana Formil memproses bagaimana menghukum atau tidak
menghukum seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana (makanya disebut sebagai HukumAcara Pidana)
Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.
Hukum Acara Pidana adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang
berkuasa, yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan
mengadakan hukum pidana

31. Jadi hukum acara pidana merupakan hukum
yang bertujuan untuk mempertahankan
hukum materil pidana. Dengan kata lain acara
pidana merupakan proses untuk menegakkan
hukum materil, proses atau tata cara untuk
mengetahui apakah seseorang telah
melakukan tindak pidana. Acara pidana lebih
dikenal dengan proses peradilan pidana.

32. TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM
ACARA PIDANA
Didalam pedoman pelaksanaan KUHAP
dijelaskan bahwa tujuan hukum acara pidana
adalah “untuk mencari dan mendapatkan
kebenaran materil yaitu kebenaran yang
selengkap-lengkapnya dari suatu perkara
pidana
 Tujuan Hukum Acara Pidana sangat erat
hubungannya dengan tujuan Hukum Pidana,
yaitu menciptakan ketertiban, ketentraman,
kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan
masyarakat


33. Fungsi dari Hukum Acara
Pidana
adalah mendapatkan kebenaran materiil,putusan hakim, dan pelaksanaan
keputusan hakim
Menurut Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana
yaitu [8]
1. Mencari dan mengemukakan kebenaran.
 2. Pemberian keputusan oleh hakim.
 3. Pelaksanaan keputusan

(8.Van bemmelen,dalam andi hamzah hal 8-9)

34. Menurut Andi Hamzah, tujuan acara pidana
mencari kebenaran itu hanyalah merupakan
tujuan antara. Tujuan akhir sebenarnya ialah
mencapai suatu ketertiban, ketentraman,
kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam
masyarakat. [9]
(9.Andi hamzah,ibid,hal 9)

35. Adapun Fungsi Hukum Acara
Pidana yang sebenarnya



Cara bagaimana Negara dengan alat –alat kekuasaannya menentukan kebenaran tentang terjadinya suatu
pelanggaran hukum pidana.
Untuk mencari si pelanggar hukum.
Tindakan-tindakan yang dijalankan untuk menangkap si pelanggar hukum dan jika perlu untuk menahannya.

Usaha-usaha menyerahkan alat-alat bukti yang dikumpulkan dalam hal mencari kebenaran kepada hakim dan
selanjutnya mengajukan si pelanggar hukum ke pengadilan.

· Cara bagaimana hakim menjalankan pemerikasaan terhadap terdakwa didepan muka sidang dan menjatuhkan
putusan tentang salah tidaknya terdakwa tersebut.

· Upaya-upaya hukum yang dapat dijalankan terhadap putusan hakim

Cara bagaimana putusan hakim itu harus dilaksanakan.

36. Adapun Orang yang dapat
terlibat dalam hukum acara
pidana:
• setiap orang atau warga
• para pejabat penyelidik atau penyidik
tindak pidana, ex: polisi, bea dan cukai dll
• para pejabat penuntut umum ( kejaksaan
atau jaksa)
• para pejabat eksekusi pidana( para pejabat
di lemabaga kemasyarakatan)
• penasehat hukum (yang membela atau
memberikan bantuan hukum)ex: advokat
• para pejabat di pengadilan (hakim)

37. ASAS ASAS HUKUM ACARA
PIDANA

1. asas isonamia/ equality beforethe law yaitu: perlakuan yang sama atas atas
diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak membedakan perlakuan.

2. asas penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya hanya
dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh UU dan hanya dalam hal dan
dengan cara yang diatur dalam UU

3. asas presumpition of innosece (asas praduga tak bersalah).

4. kepada seorang yang di tangkap, di tahan, dituntut atau pun diadili tanpa
alasan berdasarkan undang-undang dan atau kekeliruan mengenai orang nya
atau hukum yang ditetapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabiitasi sejak
tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau
karena kelalainnya menyebabkan asas hukum ini dilanggar dituntut, dipidana
dikenakan sangsi administrasi.

5. asas contente justitie serta fairtrial, peradilan yang harus dilakukan dengan
cepat, sederhana dan biaya yang ringan serta bebas jujur tidak mimihak harus
diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat pengadilan.

38. ASAS ASAS HUKUM ACARA
PIDANA

6. setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan
memperoleh bantuan hokum yang semata-mata diberikan untuk
kepentingan pembelaan atas dirinya.

7. kepada seorang tersangka sejak saat penangkapan wajib diberi tahu
dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan pada dirinya juga
wajib diberi tahu haknya.

8. pengadilan memeriksa perkara dengan hadirnya terdakwa.

9. sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum
terkecuali hal yang diatur dalam UU.

10. pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana
dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.


39. PIHAK PIHAK DALAM HUKUM
ACARA PIDANA

Pihak pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana :
a)
Penyelidik dan penyidik
Penyidik dan penyidik menurut pasal1 angka 4 KUHAP penyelidik adalah pejabat kepolisian
Negara Republik Indonesia yang di beri wewenang oleh UU untuk melakukan penyelidikan,
menurut pasal 1 angka 1 KUHaP penyidik adalah Pejabat polisi negara republik Indonesia atau
pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh UU untuk melakukan
penyidikan.

b)


Jaksa dan penuntut umum
KUHAP pasal 1 angka 6 huruf A KUHAP Jaksa adalah pejabat yang di beri wewenang oleh
undang undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap .
KUHAP pasal 1 angka 6 huruf b Penuntut umum adalah jaksa yang di beri wewenang oleh
undang undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penaetatapan hakim

40. PIHAK PIHAK DALAM HUKUM
ACARA PIDANA


d)



e)

c)
Hakim
KUHAP pasal 1 angka 8
Hakim adalah pejabat peradilan negara yang di beri wewenang oleh undang undang untuk
mengadili
Tersangka dan terdakwa dan terpidana
KUHAP pasal 1 angka 13
Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannnya atau keadaanya .berdasarkan bukti
permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana
KUHAP pasal 1 angka 14
Terdakwa dalah seorang tersangka yang di tuntut ,di periksa dan di adili di sidang pengadilan
KUHAP pasal 1 angka 32
Terpidana adalah seorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh keputusan hukum tetap
Saksi
KUHAP pasal 1 angka 26
Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentinganpenyidikana,
penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri ,ia lihat sendiri
dan alami sendiri.

41. Jadi pada intinya
Semua pihak yang ada dalam hukum acara
pidana dan semuanya memiliki hak hak
masing-masing yang berbeda serta peran
yang bebeda.dalam persidangan dan
bertujuan untuk menjalankan persidangan
sampai akhir putusan .,

42. Alat alat bukti dalam
hukum acara pidana






Alat –alat yang sah menurut pasal 184 ayat (1)
KUHP [10]yang di formulasikan oleh undang undng
nomor 8 tahun 1981
Adalah:
1.
Keterangan sanksi (Pasal 1 butir 27 KUHAP &Pasal 1 butir 26 KUHAP)
2. Keterangan ahli(Pasal 1 butir 28 KUHAP&Pasal 186 KUHAP)
3.
Surat surat (Pasal 187 ayat 1)
4.
Petunjuk(pasal 188 ayat 1 KUHAp)
5.
Keterangan terdakwa(Pasal 189 ayat 1 KUHAP)
(10.”pengantar ilmu hukum dan tata hukum pidana” Kansil dan cristine“jakarta rineta cipta)

43. Proses pelaksanaan
acara pidana

44. Proses pelaksanaan
acara pidana
a.



Penyelidikan dan penyidikan
Penyelidikan : dilakukan paling awal untuk menentukan adanya
tindakan pidana atau tidak
Penyidikan : dilakukan lebih lanjut setelah penyelidikan
Penyidik dan penyidikan terdiri dari
1.pihak pihak dalam acara pidana
 a)
Penyelidik dan penyidik
 b)
Jaksa dan penuntut umum
 c)
Hakim
 d)
Tersangka dan terdakwa dan terpidana
 e)
Saksi

45. Proses pelaksanaan
acara pidana

b.Penahanan dan bentuk penahanan

·













Lamanya penahanan yang dilakukan oleh
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Penyidik/penyidik pembantu >>>>20 hari
Perpanjangan Oleh P.U
>>>>60 hari
Penuntut umum
>>>20 hari
Ketua PN
>>>30 hari
Perpanjangan ketua P.N
>>>60 hari
Hakim P.T
>>>30hari
Perpanjangan ketua P.T
>>>60 hri
MA
>>>50 hari
Perpanjangan ketua MA
>>>60 hari
·
Bentuk penahanan nya
Ø Di runmah tahanan negara/penjara
Ø Penahanan rumah
Ø Penahanan kota

46. Proses pelaksanaan
acara pidana
3.penggeledahan dan penyitaan
 Ø Penggeledahan rumah /tempat tertutup
lainya
 Ø Penggeledahan badan
 Ø Penyitaan

47. Proses pelaksanaan
acara pidana
B.Penuntutan
Terdiri dari





· prapenuntutan dan penuntutan
· Dakwaan
Isi dakwaan terdiri dari
Ø Identitas lengkap terdakwa
Ø Uraian secara cermat tentang delik yang di dakwaan
C.Pemeriksaan di sidang peradilan
Terdiri dari


Ø Sistem pembuktian
Ø Alat bukti(keterangan saksi .keterangan ahli,surat petunjuk keterangan terdakwa)
D.penetapan keputusan
Terdiri dari :




Ø Pengambilan keputusan
Dilakukan oleh hakim tunggal ( hakim majelis) yang isinya memutuskan pemidanaan,putusan bebas, ,putusan lepas dari segala
tuntutan hukum
Ø Upaya hukum
Ada dua biasa (banding,kasasi,) dan dan upaya hukum luar biasa
E .pelaksanaan keputusan
Di lakukan oleh hakim dan jaksa

48. PERBENDAAN MASING MASING HUKUM
MELALUI CONTOH KASUS
Hukum pidana : hukum yang mengatur tentang apa siapa dan bagaimana orang dapat di hukum
Hukum acara pidana : hukum yang mengaturr cara cara menghukum seseorang yang melanggar hukum
Contoh kasus
Pembunuhan
Pembunuhan merupakan kasus kriminalisasi
Menurut Pasal 340 KUHP ancaman pidana dari perbuatan dengan sengaja dan direncanakan menghilangkan nyawa orang yaitu dengan
pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Pasal 338 KUHP diancam pidana penjara paling
lama 15 tahun karena dengan sengaja menghilangkan nyawa orang. Pasal 365 ayat (3) KUHP diancam pidana penjara selama – lamanya 15
tahun jika melakukan perbuatan pencurian yang berakibat kematian, Pasal 285 KUHP diancam pidana penjara selama – lamanya 12 tahun
karena dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.
Jadi di sini sudah jelas kalo orang yang melakukan tindakan pembunuhan itu adalah murni tindakan kriminal dan dinyatakan bersalah yang
perlu dan wajib d hukum..seseuai pasal pasal tersebut
Tetapi dalam hukum acara pidana
Seorang tersangka pembunuhan belum tentu seorang yang benar benar murni melakukan pembunuhan dikarena kan...seorang hakim akan
memutuskan orang itu bersalah atau tidak setelah melihat adanya alat bukti
1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa
Alat bukti yang dapat diperiksa oleh hakim mengenai perkara pembunuhan tersebut yaitu keterangan saksi
Alat bukti kedua yang dapat diperiksa oleh hakim mengenai perkara pembunuhan tersebut yaitu keterangan ahli yang diatur dalam Pasal 186
KUHAP.. Dalam perkara pembunuhan tersebut, yang dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan ahli yaitu ahli kedokteran kehakiman
seperti dokter forensik. Hakim meminta kepada dokter forensik untuk memberikan keterangan mengenai hasil visum korban. Dengan adanya
keterangan dari dokter forensik akan sangat membantu hakim dalam menentukan tindak pidana apa yang dilakukan terdakwa kepada korban
dengan melakukan visum terhadap korban
Alat bukti ketiga yang dapat diperiksa oleh hakim mengenai perkara pembunuhan tersebut yaitu keterangan terdakwa yang diatur dalam Pasal
189 KUHAP. Keterangan terdakwa dapat berupa pengakuan maupun pengingkaran, apabila terdakwa mengakui perbuatannya maka
pengakuan tersebut tidak cukup, melainkan harus disertai alat bukti yang lain.
Disini sudah jelas seorang terdakwa ataupun tersangka pembunuhan akan dinytakan atau di kenakan sanksi atau di dakwa dan di jatuhkan
hukuman apa yang akan di berikan oleh hakim ,setelah seorang hakim tersebut melakukan dan melihat alat alat bukti tersebut....

49. KESIMPULAN.

Hukum pidana dan hukum acara pidana akan tetap berhadapan
dengan hak asasi manusia. Sarjana Perancis mengatakan : Cest
eternal conflict entre des liberte et de authorite (ada
pertentangan abadi antara kebebasan dan kekuasaan). Ada
adagium presumption of innocence (Inggris), presumption
dinnocence (Perancis), presumptie van ontschuldig (Belanda),
praduga tak bersalah (Indonesia), yang artinya semua orang
dianggap tak bersalah sampai ada putusan tetap bahwa dia
bersalah. Akan tetapi bagaimana penyidik dapat menangkap
seseorang tanpa diduga keras telah melakukan delik ? Orang
yang ditangkap, ditahan dan disidik adalah orang yang diduga
keras telah melakukan (tindak pidana).
Jadi, semua orang dianggap tak bersalah artinya bukan benarbenar dianggap tak bersalah, akan tetapi semua hak-haknya
masih tetap ada sebagai orang tak bersalah.