2. Pengertian Kelembagaan Sosial
Menurut Koentjaraningrat (1994), lembaga
kemasyarakatan/lembaga sosial atau pranata
sosial adalah suatu sistim norma khusus yang
menata suatu rangkaian tindakan berpola
mantap guna memenuhi suatu kebutuhan
khusus dari manusia dalam kehidupan
masyarakat
Kesimpulan dari definisi di atas :
– Adanya sistem norma
– Sistem norma yang mengatur tindakan
berpola
– Tindakan berpola itu untuk memenuhi
kehidupan manusia dalam kehidupan
masyarakat
3. Soekanto (2003) mendefinisikan lembaga
kemasyarakatan sebagai himpunan dari
norma-norma segala tindakan berkisar pada
suatu kebutuhan pokok manusia di dalam
kehidupan masyarakat.
Ada dua hal penting didalamnya yaitu :
– himpunan norma - norma dalam segala
tingkatan
– norma-norma itu mengatur manusia
memenuhi kebutuhannya.
4. Rahardjo (1999) menyatakan bahwa
kelembagaan sosial (social institution) secara
ringkas dapat diartikan sebagai kompleks normanorma atau kebiasaan-kebiasaan untuk
mempertahankan nilai-nilai yang dipandang
sangat penting dalam masyarakat, merupakan
wadah dan perwujudan yang lebih konkret dari
kultur dan struktur.
Berdasarkan pada beberapa pengertian tadi
, dapat dipahami bahwa kelembagaan pertanian
adalah “norma atau kebiasaan yang terstruktur
dan terpola serta dipraktekkan terus menerus
untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat
yang terkait erat dengan penghidupan dari bidang
5. Kelembagaan pertanian pada masyarakat pedesaan
yang masih bersahaja terkait erat dengan kegiatan
ekonomi masyarakat tradional
Pada masyarakat desa yang kegiatan ekonominya
masih belum didominasi sistim ekonomi
uang, menyebabkan masih kuatnya kait-mengkait
antara kegiatan ekonomi dan sosial.
– Sistim gotong royong dalam proses produksi
pertanian
– sistim bagi hasil
– sistim tebasan
– sistim borongan pengolahan tanah dan
pemanenan
– sistim buruh tani
– sistim tradisional lainnya yang terkait dengan
6. Selain kelembagaan pertanian yang bersifat
tradisonal juga muncul kelembagaan pertanian
yang dikelola dengan cara lebih modern :
– kelompok tani,
– kelompok pemakai air,
– kelompok kredit usaha,
– koperasi desa,
– kelompok pemasaran,
– kelompok peternak dan lain sebagainya
7. Peran lembaga Pertanian
Kelembagaan pertanian baik formal maupun informal
belum memberikan peranan yang berarti khususnya di
daerah perdesaan, hal ini disebabkan :
– Peran antar lembaga pendidikan dan pelatihan, balai
–
–
–
–
penelitian, dan penyuluhan belum terkoordinasi dengan
baik
Fungsi dan keberadaan lembaga penyuluhan
cenderung terabaikan
Koordinasi dan kinerja lembaga-lembaga keuangan
perbankan perdesaan masih rendah
Koperasi perdesaan khususnya yang bergerak di sektor
pertanian masih belum berjalan optimum
Keberadaan lembaga-lembaga tradisi di perdesaan
belum dimanfaatkan secara optimum
8. Revitalisasi kelembagaan pertanian
1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia para
pelaku kelembagaan sehubungan dengan
perkembangan teknologi, permasalahan dan
kebutuhan para petani
2. Diperlukan restrukturisasi kelembagaan penyuluhan
pertanian yang mampu menyentuh langsung
kebutuhan petani dengan melibatkan petani secara
lebih aktif lagi
3. Meningkatkan kualitas manajemen koperasi yang
ada, khususnya dalam kualitas sumberdaya
manusia para pengurus dan manajer, dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan petani
9. 4.
5.
6.
7.
Meningkatkan koordinasi peran lembaga-lembaga
keuangan/perbankan dengan lembaga-lembaga
penyuluhan, sarana produksi, dan koperasi untuk
meningkatkan pelayanan kepada petani secara
optimum
Meningkatkan peran badan penerapan teknologi
dan informasi pertanian
Meningkatkan peran dari lembaga-lembaga
tradisional seperti organisasi lumbung desa dan
pengairan
Meningkatkan kemandirian organisasi petani
10. Lembaga Tradisional dan
Lembaga Modern di Pedesaan
Lembaga kemasyarakatan merupakan susunan tata
kelakuan dan hubungan yang terpusat pada
pemenuhan kompleks kebutuhan masyarakat
Secara ringkas lembaga kemasyarakatan bertujuan
memenuhi kebutuhan pokok manusia yang
bertujuan untuk:
– memberikan pedoman pada masyarakat
bagaimana harus berbuat dan menghadapi
permasalahan dalam masyarakat,
– menjaga keutuhan masyarakat,
– memberikan pegangan pada masyarakat untuk
mengadakan sistim pengendalian sosial (social
11. Lembaga-lembaga masyarakat yang
tradisonal telah tumbuh dan terlembagakan
untuk mengatur berbagai aspek kehidupan
kemasyarakatan
Cara – kebiasaan – tata kelakuan – adat
Lembaga modern umumnya mempunyai
struktur yang jelas, tata nilai yang jelas dan
telah diformalkan, adanya proses yang
pasti, adanya pemimpin yang resmi
12. Kelompok Sosial dan Organisasi Sosial
Ibrahim (2003) mendefinisikan
kelompok sosial sebagai “suatu sistim
sosial yang terdiri dari sejumlah orang
yang berinteraksi satu sama lain dan
terlibat dalam satu kegiatan bersama”.
Yang dimaksud interaksi di sini adalah
interaksi tatap muka, dimana mereka
terlibat dalam ruang dan waktu
13. Definisi yang lebih luas mengenai
kelompok sosial :
kelompok sosial adalah sejumlah orang yang
mengadakan hubungan tatap muka secara
berkala karena mempunyai tujuan dan sikap
bersama; hubungan-hubungan yang dilakukan
diatur oleh norma-norma; tindakan yang
dilakukan disesuaikan dengan kedudukan
(status) dan peran (role) masing-masing; dan
antara orang-orang itu terdapat rasa
ketergantungan satu sama lain
14. Organisasi Sosial (masyarakat)
Organisasi adalah unit sosial
(pengelompokan manusia) yang sengaja
dibentuk dan dibentuk kembali dengan penuh
pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan
tertentu, dengan ciri ciri sbb :
– adanya pembagian kerja, kekuasaan dan
tanggungjawab komunikasi
– adanya satu atau beberapa pusat kekuasaan yang
berfungsi untuk mengawasai usaha-usaha
organisasi serta mengarahkan organisasi dalam
mencapai tujuan,
– ada pergantian tenaga (kaderisasi) bila ada
individu yang tak mampu menjalankan tugas-tugas
organisasi.
15. Social Capital di Daerah Pedesaan
Social capital mencakup
institutions, relationships, attitudes dan values yang
mengarahkan dan menggerakan interaksi-interaksi
antar orang dan memberikan kontribusi terhadap
pembangunan sosial dan ekonomi
Menurut World Bank (1998) social capital tidaklah
sesederhana hanya sebagai penjumlahan dari
institusi-institusi yang dibentuk oleh
masyarakat, tetapi juga merupakan perekat dan
penguat yang menyatukan mereka secara bersamasama
Social capital terekspresikan dalam hubunganhubungan antar personal, trust dan common sense
tentang tanggung jawab terhadap masyarakat, semua
hal tersebut menjadikan masyarakat lebih dari
sekedar kumpulan individu-individu.
16.
Contoh bentuk social capital yang ada di Indonesia
adalah gotong royong :
¤ Tradisi gotong royong memiliki aturan main yang
disepakati bersama (norm)
¤ menghargai prinsip timbal-balik dimana masingmasing pihak memberikan kontribusi dan dalam
waktu tertentu akan menerima
kompensasi/reward
¤ ada saling kepercayaan antar pelaku bahwa
masing-masing akan mematuhi semua bentuk
aturan main yang telah disepakati (trust)
¤ serta kegiatan kerjasama tersebut diikat kuat oleh
hubungan-hubungan spesifik antara lain
mencakup kekerabatan--kinship, pertetanggan-neighborship dan pertemanan--friendship
sehingga semakin menguatkan jaringan antar
pelaku (network).
17.
Tradisi gotong royong secara nyata telah melembaga
dan mengakar kuat, ini diwujudkan dalam berbagai
aktivitas keseharian masyarakat Indonesia
Secara umum aktivitas gotong royong memiliki tema
sentral sebagai mutual help antar anggota
masyarakat yang mana masing-masing pihak terlibat
saling memberikan kontribusi dan sebagai reward-nya
mereka mendapatkan gain dari aktivitas yang
dikerjasamakan
Semangat timbal balik-- reciprocity melekat kuat
sebagai penunjuk bahwa proses kerjasama
berlangsung dengan fair
Aktivitas gotong royong dalam berbagai dimensinya
memberikan implikasi semangat dan value untuk
saling memberikan jaminan/self-guarantying atas hak
dan kelangsungan hidup antar sesama warga
masyarakat yang masih melekat cukup kuat di
pedesaan
18. Subejo dan Iwamoto (2003) memberikan terminologi
pada praktek gotong royong yang dilembagakan
sebagai tradisi oleh warga pedesaan sebagai
“institutionalized stabilizers”
– karena aktivitas tersebut memungkinkan proses
keberlanjutan (sustainability) dan menjamin
stabilitas secara ekonomi dan sosial pada
kehidupan rumah tangga di pedesaan.
19. Studi-studi yang terkait dengan social capital di
pedesaan Indonesia dan secara khusus di pedesaan
Jawa umumnya masih dilakukan secara parsial dari
setiap elemen sosial capital
– Elemen-elemen dasar tersebut antara lain
mencakup
– institusi lokal yang memiliki fungsi pelayanan
sosial,
– kelompok simpan pinjam berotasi/arisan,
– jaring pengaman sosial tradisional lainya,
– sistim pewarisan yang seimbang,
– sistim penyakapan dan bagi hasil serta pelayanan
pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat
20. Usaha pemerintah dalam menggiatkan
gotong royong :
1.
2.
3.
4.
Membantu dalam bidang organisasi
Menyediakan bahan dan alat-alat khusus
Bantuan teknis dan manajemen
Bantuan keuangan
21. Asosiasi perusahaan perkebunan
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO)
Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)
Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI)
Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI)
Asosiasi Eksportir Lada Indonesia (AELI)
Asosiasi Eksportir Pala Indonesia (AEPA)
Asosiasi Eksportir Panili Indonesia (AEPI)
Asosiasi Eksportir Cassiavera Indonesia (AECI)
Asosiasi Teh Indonesia (ATI)
Asosiasi Pala Indonesia (API)
Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO)
Asosiasi Gula Indonesia (AGI)
Indonesian Tobacco Association (ITA)
Asosiasi Industri Mete Indonesia (AIMI)
Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI)
22. Asosiasi petani perkebunan
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Asosiasi Petani Lada Indonesia (APLI)
Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI)
Asosiasi Petani Kelapa Indonesia (APKI)
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI)
Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKAI)
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO)
Asosiasi Petani Karet Indonesia (APKARINDO)
Asosiasi Petani Kapas Indonesia (ASPEKINDO)
Asosiasi Petani Jambu Mete Indonesia (APJMI)
Asosiasi Petani Kopi Indonesia (APKI)
Asosiasi Petani Teh Indonesia (APTEH)
Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI)
Badan Koordinasi Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia
(BKAPTRI)
Masyarakat Perkelapaan Indonesia (MAPI)
Gabungan Induk Koperasi Perkebunan Nusantara (GIKPN)
Gabungan asosiasi Petani Perkebunan Indonesia
(GAPERINDO)
Masyarakat Rempah Indonesia (MARI)