Dokumen tersebut membahas tentang administrasi obat di tingkat kabupaten/kota yang mencakup peran setiap tingkatan dalam pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, sumber dana, organisasi unit pengelola, serta tugas pokok dan fungsi unit pengelola obat publik dan perbekalan kesehatan di tingkat provinsi/kabupaten/kota."

1. ADMINISTRASI OBAT DI
SUKU DINAS/DINAS
KABUPATEN/KOTA
KELOMPOK 7 :
ANIS SOLIHAH
APEN HIDNI H
NOVI LISPRATINI
2011710070
WINDA FITRIANI
2011710046
2011710009
2011710053
FKK- KESAHATAN MASYARAKAT UMJ

2. Latar belakang



Obat publik untuk PKD dikendalikan oleh
Dinas Kesehatan Kota (DKK)
Di era Otonomi Daerah (OTDA) dimana
pembangunan kesehatan telah menjadi
tanggung jawab Pemerintah Daerah
(Kabupaten / Kota) dan daerah harus bisa
mengatur sendiri, termasuk memenuhi
kebutuhan obat.
Oleh karena vitalnya obat dalam pelayanan
kesehatan, maka pengelolaan yang benar,
efisien dan efektif sangat diperlukan oleh
petugas di Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.

3. Administrasi berasal dari bahasa Latin : Ad =
intensif
dan
ministrare
=
melayani, membantu, memenuhi. Administrasi
merujuk pada kegiatan atau usaha untuk
membantu,
melayani,
mengarahkan,
atau
mengatur semua kegiatan di dalam mencapai
suatu tujuan.
Obat merupakan sediaan atau paduan bahan-bahan
yang siap untuk digunakan untuk mempengaruhi
atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan
patologi
dalam
rangka
penetapan
diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, p
eningkatan, kesehatan dan kontrasepsi (Kebijakan
Obat Nasional, Departemen Kesehatan RI, 2005)

4. 
Administrasi obat adalah rangkaian
aktivitas pencatatan, pelaporan,
pengarsipan dalam rangka
penatalaksanaan pelayanan kefarmasian
yang tertib baik untuk sediaan farmasi dan
perbekalan kesehatan maupun pengelolaan
obat supaya lebih mudah dimonitor dan
dievaluasi.

5. PERAN SETIAP TINGKATAN DALAM PENGELOLAAN
OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
• Menyiapkan, mengirimkan dan
mensosialisasikan berbagai Keputusan
Menteri Kesehatan ke unit – unit terkait
• Melakukan Bimbingan Teknis, Monitoring
dan Evaluasi Ketersediaan Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan ke Kabupaten/Kota
KAB/KOTA
• Perencanaan kebutuhan obat untuk
pelayanan kesehatan dasar disusun oleh
tim perencanaan obat terpadu berdasarkan
system “bottom up”

6. Sumber Dana dalam pengelolaan Obat
Publik dan Perbekalan Kesehatan
APBN : Program Kesehatan,
Program Pelayanan Keluarga
Miskin b. APBD I
 Dana Alokasi Umum (DAU)/APBD II
 Sumber-sumber lain.


7. Organisasi Unit Pengelola Obat Publik
dan Perbekalan Kesehatan
No.
1
2
3
4
5
Uraian Tugas
Penanggung jawab Unit Pengelola
Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan
Pelaksana Pendistribusian dan
Penyimpanan
Pelaksana Pencatatan, Pelaporan dan
Evaluasi
Pelaksana penyedia informasi obat,
pelatihan dan monitoring penggunaan
obat rasional
Pelaksana Administrasi Umum
Pola Maksimal
Pola Minimal
UPT - Lain
• Subdin/ Bidang
Farmasi
• Subdin/ Bidang
Yankes
• Seksi Obat
• UPTD
Farmasi
• GFK
• Inst. Farmasi
• Seksi Obat
• Petugas
Pendistribusian
• Subsie
Pendistribusia
n
• Seksi Obat
• Seksi Evaluasi
• Petugas
Evaluasi
• Subsie
Evaluasi
• Seksi Obat
• Petugas
Pemantauan
• Subsie
Pemantauan
• Staf Sie Obat
• Petugas Seksi
Obat
• Subbag TU

8. Tujuan Keberadaan UPOPPK di
Provinsi/Kabupaten/Kota
a.
b.
c.
Efisiensi dan efektifitas
pemanfaatan alokasi dana.
Ketersediaan obat publik dan
perbekalan kesehatan di unit
pelayanan kesehatan dasar
Penggunaan obat secara rasional

9. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pengelola Obat
Publik dan Perbekalan Kesehatan
1. UPOPPK di Provinsi/ Kabupaten/ Kota mempunyai
a.
b.
c.
d.
e.
fungsi antara lain :
Melakukan seleksi obat publik dan perbekalan
kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar.
Melakukan perhitungan kebutuhan obat publik dan
perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan
dasar.
Pro-aktif membantu perencanaan dan pelaksanaan
pengadaan obat dan perbekalan kesehatan di
Kabupaten/ Kota.
Melakukan penerimaan obat publik dan perbekalan
kesehatan yang berasal dari berbagai sumber
anggaran
Melakukan penyimpanan obat publik dan
perbekalan kesehatan dari berbagai sumber
anggaran

10. Tenaga Untuk Melaksanakan
Fungsi Organisasi
a.
b.
c.
d.
e.
Adapun tenaga yang dibutuhkan untuk
memperlancar jalannya organisasi adalah
tenaga lulusan:
Apoteker
Sarjana Farmasi
D3 Farmasi
SAA/SMF
SMU

11. Pengelolaan Obat
A. PERENCANAAN
adalah salah satu fungsi yang menentukan
dalam proses pengadaan obat publik dan
perbekalan kesehatan.
Tujuan perencanaan kebutuhan obat publik
dan perbekalan kesehatan adalah untuk
menetapkan jenis dan jumlah obat sesuai
dengan pola penyakit dan kebutuhan
pelayanan kesehatan dasar termasuk
program kesehatan yang telah ditetapkan.

12. Tahap
Pemilihan
Obat
Tahap
Perhitunga
n
Kebutuhan
Obat
1. Metoda
Konsumsi
2. Metoda
Morbiditas

13. B.PENYIMPANAN
adalah suatu kegiatan menyimpan dan
memelihara dengan cara menempatkan obatobatan yang diterima pada tempat yang dinilai
aman dari pencurian serta gangguan fisik yang
dapat merusak mutu obat
Tujuan :
1)
Memelihara mutu obat
2)
Menghindari penggunaan yang tidak
bertanggung - jawab
3)
Menjaga kelangsungan persediaan
4)
Memudahkan pencarian dan pengawasan

14. Kegiatan penyimpanan obat
meliputi:
1. PENGATURAN TATA RUANG
2. PENYUSUNAN STOK OBAT
4. PENGAMATAN MUTU OBAT

15. Contoh Kartu STOK OBAT

16. C. DISTRIBUSI
adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka
pengeluaran dan pengiriman obat-obatan yang
bermutu, terjamin keabsahan serta tepat jenis dan
jumlah dari gudang obat secara merata dan
teratur untuk memenuhi kebutuhan unit-unit
pelayanan kesehatan.
Tujuan distribusi :
1)
Terlaksananya distrubusi obat secara merata dan
teratur sehingga dapat diperoleh pada saat
dibutuhkan.
2)
Terjaminnya kecukupan persediaan obat di unit
pelayanan kesehatan

17. 1)
2)
Kegiatan distribusi obat di UPOPPK
Kabupaten/Kota terdiri dari :
Kegiatan distribusi rutin yang mencakup
distribusi untuk kebutuhan pelayanan
umum di unit pelayanan kesehatan
Kegiatan distribusi khusus yang
mencakup distribusi obat program dan
obat pelayanan kesehatan dasar (PKD)
diluar jadwal distribusi rutin.

18. Kegiatan Distribusi Rutin
a) Perencanaan Distribusi
1) Perumusan stok optimum
2) Penetapan frekuensi pengiriman obatobatan ke unit pelayanan kesehatan
3) Penyusunan peta lokasi, jalur dan
jumlah pengiriman.


19. Pencatatan Pendistribusian
Obat
Pencatatan Harian Penerimaan
Obat
Pencatatan Harian Pengeluaran
Obat

20. laporan pemakaian dan lembar
permintaan obat (LP/LPO)
a.
1)
2)
3)
4)
Kegunaan LPLPO sebagai :
Bukti pengeluaran obat di UPOPPK
Bukti penerimaan obat di Puskesmas/
Rumah Sakit
Surat permintaan/pesanan obat dari
Puskesmas/ RS kepada Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota cq. UPOPPK.
Sebagai bukti penggunaan obat di Rumah
Sakit / Puskesmas

21. b. Isi LPLPO
1)
Nomor dan tanggal pelaporan dan atau
permintaan
2)
Nama Puskesmas yang bersangkutan
3)
Nama Kecamatan dari wilayah kerja
Puskesmas
4)
Nama Kabupaten/Kota dari wilayah
Kecamatan yang bersangkutan
5)
Nama Provinsi dari wilayah kerja
Kabupaten/Kota
6)
Tanggal pembuatan dokumen

23. c. Surat Pengiriman Obat
1)
Petugas penyimpanan dan pendistribusian
mempersiapkan Surat Pengiriman Obat (formulir
VI) dan mengisinya sesuai dengan yang
tercantum dalam LPLPO yang bersangkutan dan
dikirim bersama obat.
2)
Formulir ini merupakan surat pengantar obat
dimana didalamnya tercantum jumlah, nomor
koli dan berat obat serta alat pengangkutan yang
digunakan untuk mengangkut obat tersebut
(ekspedisi).
3)
Formulir Surat Kiriman Obat dibuat dalam
rangkap 4

24. D. PENCATATAN DAN
PELAPORAN
Pencatatan dan pelaporan data
obat di UPOPPK Kabupaten/Kota
merupakan rangkaian kegiatan
dalam rangka pengelolaan obat
secara tertib baik obat yang
diterima, disimpan, didistribusikan
maupun yang digunakan di unit
pelayanan kesehatan seperti
Puskesmas.

25. Tujuan pencatatan dan pelaporan
a.
Tersedianya data mengenai jenis dan jumlah
penerimaan, persediaan,
pengeluaran/penggunaan dan data mengenai
waktu dari seluruh rangkaian kegiatan mutasi
obat.
b.
Sebagian dari kegiatan pencatatan dan
pelaporan obat ini telah diuraikan pada
masing-masing aspek pengelolaan obat.
Berikut ini akan diuraikan secara ringkas
kegiatan pencatatan dan pelaporan obat yang
perlu dilakukan oleh UPOPPK.

26. Laporan Pengelolaan Obat
1)
2)
3)
4)
Sebagai unit kerja yang secara fungsional
berada di bawah dan langsung bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota, maka UPOPPK memiliki
kewajiban untuk melaporkan kegiatan
pengelolaan obat yang dilaksanakan.
Laporan yang perlu disusun UPOPPK terdiri
dari :
Laporan mutasi obat
Laporan kegiatan distribusi
Laporan pencacahan persediaan akhir tahun
anggaran
Laporan tahunan / profil pengelolaan obat di
Kabupaten/Kota.

27. TERIMAKASIH