Best practice dalam PNPM Mandiri Perdesaan dengan konsep perencanaan pembangunan partisipatif secara utuh. Butuh bimbingan dengan orientasi pada mengarahkan dan bukan memaksakan apa yang birokrasi inginkan needed more information Contact me on 085377385454 or email ardnov@yahoo.com

1. MATERI SEMILOKA DPRD KABUPATEN BATANGHARI, RABU 9 JANUARI 2013

2. PROGRAM
Serangkaian kegiatan yang merupakan
implementasi suatu sistem perencanaan
ASIONAL
Ruang lingkup wilayah pelaksanaan
EMBERDAYAAN
“BERDAYA” kata kerja: penguatan kapasitas
sasaran
ASYARAKAT
Objek atau sasaran dari suatu program atau
kegiatan
ANDIRI
Fokus kegiatan atau program ditujukan untuk
kemandirian masyarakat desa
ERDESAAN

3. Konsep PEMBERDAYAAN dalam wacana pembangunan masyarakat
selalu berkaitan dengan pendekatan KEMANDIRIAN, PARTISIPATIF
dan JARINGAN KERJA.
PEMBERDAYAAN
•
tidak hanya mengembangkan potensi
ekonomi,
tetapi
juga
harkat,
martabat, rasa percaya diri dan
harga diri serta terpeliharanya
tatanan nilai dan budaya setempat.
•
sebagai konsep sosial budaya yang
impelementatif dalam pembangunan
yang berpusat pada rakyat, tidak saja
menumbuh-kembangkan added value
ekonomi, tetapi juga nilai-nilai sosial
budaya.

4. PNPM-MP;
Ruang
Bagi
Pembangunan
Partisipatif
POSISI PEMERINTAHAN DESA
Secara historis desa adalah komunitas lokal yang mempunyai pemerintahan sendiri (selfgoverning community), berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Dalam kontek ini seharusnya desa diatur dalam ketentuan UU tersendiri sebagai satuan
pemerintah otonom yang hidup dan berkembang berdasarkan asal-usulnya jauh
sebelum republik ini lahir.
Pasang surut perundang-undangan yang mengatur
mengenai desa
 UU. No. 5/1974 dan UU No. 5/1979 meneguhkan
sentralisasi,
otoritarianisme,
regimentasi
(penyeragaman), birokratisasi, depolitisasi dan
korporatisasi.
 UU No 32/2004 (revisi UU No 22/1999) memberi
kontribusi luar biasa dan pengalaman berharga
bagi desentralisasi, demokratisasi, keragaman,
partisipasi dan pemberdayaan.

5. TONGGAK SEJARAH PERUBAHAN POSISI
PEMERINTAHAN DESA
Sejak UU No. 22/1999 diberlakukan
1. Masyarakat desa mulai kritis, transparan dan ada keberanian untuk menyampaikan
aspirasinya.
2. Partisipasi dalam program-program pemerintah seperti pelestarian lingkungan,
pengairan, pertanian dan forum-forum mulai dari skala RT sampai Nasional mulai
meningkat, termasuk desa-desa yang dikenal umum sangat tertutup, militan dan
didiskreditkan sebagai komunitas yang sulit menerima perubahan.
SEBELUMNYA
1. Pola pengaturan desa diskriminatif membawa
konskuensi keberadaan desa yang kurang
terhormat dan sekedar Jadi bagian (sub-sistem)
pemerintahan daerah.
2. Eksistensi desa tidak ditempatkan sebagai
entitas otonom dan dihormati, melainkan berada
di wilayah yurisdiksi atau merupakan substansi
pemerintah kabupaten.

6. POSISI DESA DALAM SISTEM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
(UU NO. 25 TAHUN 2004)
Amanat : Pemda hendaknya menciptakan bottom-up planning
TUJUAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
1. Mendukung
koordinasai
pembangunan,
antar
pelaku
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan
sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu,
antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan
daerah,
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan,
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan
5. Menjamin penggunaan sumberdaya alam efisien,
efektif, berkeadilan dan berkelanjutan
PERMENDAGRI No. 66 Tahun 2007 tentang PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA,
Prosedur kerja operasional Surat MENDAGRI No. 414.2/1408/PMD tgl 31 Maret 2010 perihal
PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.

7. ARAH PEMBANGUNAN PERDESAAN
(UU No. 26 Tahun 2007)
UU No. 26 Tahun 2007 Pasal 48 (1) tentang Penataan Ruang khususnya kawasan
perdesaan diarahkan untuk
1. Pemberdayaan masyarakat perdesaan,
2. Pertahanan kualitas lingkungan setempat
dan wilayah yang didukungnya,
3. Konservasi sumber daya alam,
4. Pelestarian warisan budaya lokal,
5. Pertahanan kawasan lahan abadi
pertanian pangan untuk ketahanan
pangan, dan
6. Penjagaan keseimbangan pembangunan
perdesaan-perkotaan.

8. HAKEKAT PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
Model pembangunan partisipatif yaitu pola pembangunan yang melibatkan semua pihak (pelaku)
dalam proses pengambilan keputusan yang langsung mempengaruhi mereka yang terkena
pembangunan.
Artinya pembangunan melibatkan semua pemainnya dalam posisi setara untuk rumusan kebutuhan,
tujuan dan sasaran, langkah-langkah dan peran serta tanggung jawab masing-masing dalam
pembangunan.
Pelibatan masyarakat, merupakan wujud dari
1) Penghargaan terhadap keberadaan manusia merdeka yang berhak untuk menetapkan sendiri nasibnya tanpa
ditentukan oleh pihak lain
2) Kesempatan untuk menjalankan tanggung jawab sosial sesuai fitrahnya sebagai manusia
3) Kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi yang sama.

9. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PARTISIPATIF
Pembangunan partisipatif diawali dengan apa yang biasa disebut dengan PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF.
Perencanaan adalah suatu proses yang bersifat sistematis, terkoordinir dan
berkesinambungan, sangat terkait dengan kegiatan pengalokasian sumberdaya, usaha
pencapaian tujuan dan tindakan-tindakan di masa depan.
Pembangunan adalah proses perubahan struktural dalam masyarakat yang terjadi dalam
masyarakat dan tidak hanya menyangkut pada pertumbuhan ekonomi tetapi mencakup 3 nilai
pokok yaitu:
1. Berkembangnya kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup pokok (basic needs).
2. Meningkatnya rasa harga diri (self esteem) masyarakat sebagai manusia dan
3. Meningkatnya kemampuan memilih (freedom from servitude) sebagai bagian dari HAM
Perencanaan pembangunan partisipatif adalah perencanaan yang bertujuan melibatkan
kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik langsung maupun tidak
langsung).

10. KENAPA PERLU PARTISIPASI
MASYARAKAT
Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, artinya
sehebat apapun hasil pembangunan tetapi mengabaikan aspirasi dan peran serta
masyarakat maka tetap dinyatakan sebagai pembangunan yang gagal.
Sedikitnya terdapat 3 alasan mengapa dalam pembangunan harus melibatkan partisipasi
masyarakat (Conyer, 1991);
1. Partisipasi merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan
sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program/proyek pembangunan akan
gagal.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program/proyek pembangunan jika dilibatkan dalam proses
persiapan dan perencanaannya karena mereka lebih mengetahui keberadaan proyek
3. Adalah suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri

11. ALASAN PERLUNYA PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, artinya
sehebat apapun pembangunan tetapi mengabaikan aspirasi dan peran serta masyarakat maka
tetap dinyatakan sebagai suatu kegagalan pembangunan.
Sedikitnya terdapat 3 alasan mengapa dalam pembangunan harus melibatkan partisipasi
masyarakat (Conyer, 1991);
1. Partisipasi merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan
dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program atau proyek pembangunan
akan gagal.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program atau proyek pembangunan jika dilibatkan dalam
proses persiapan dan perencanaannya karena mereka lebih mengetahui keberadaan proyek
3. Adalah suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat
sendiri

12. PRINSIP DASAR PEMBANGUNAN
PARTISIPATIF
1.
SALING PERCAYA: semua pihak terlibat dalam penyusunan perencanaan harus saling percaya, saling
mengenal dan bekerjasama SEHINGGA dituntut kejujuran dan keterbukaan.
2.
KESETARAAN: semua pihak terlibat dalam penyusunan perencanaan dapat berbicara dan mengemukakan
pendapatnya, tanpa adanya perasaan tertekan (rikuh atau ewuh-pekewuh).
3.
DEMOKRATIS: menuntut adanya proses pengambilan keputusan yang merupakan kesepakatan bersama,
bukan rekayasa kelompok tertentu.
4.
NYATA: didasarkan pada segala sesuatu masalah atau kebutuhan yang nyata, bukan berdasarkan sesuatu
yang belum jelas keberadaanya atau kepalsuan (fiktif).
5.
TAAT ASAS DALAM BERPIKIR: menghendaki dalam penyusunan perencanaan harus menggunakan cara
berpikir obyektif, runtut dan mantap.
6.
TERFOKUS PADA KEPENTINGAN WARGA MASYARAKAT: disusun berdasarkan permasalahan dan
kebutuhan yang dekat dengan kehidupan masyarakat (masalah dan kebutuhan nyata masyarakat).

13. LEVEL PARTISIPATIF
Partisipasi Teknis (technical participation) adalah keterlibatan masyarakat
dalam pengidentifikasian masalah, pengumpulan dan analisis data, dan
pelaksanaan kegiatan.
Pengembangan partisipasi dalam hal ini adalah sebuah taktik untuk
melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan praktis dalam konteks
pengembangan.
Partisipasi Sesungguhnya (genuine participation) adalah keterlibatan
masyarakat di dalam proses perubahan dengan melakukan refleksi kritis
dan aksi yang meliputi dimensi politis, ekonomis, ilmiah, dan ideologis,
secara bersamaan.
Pengembangan partisipasi dalam ini adalah pengembangan kekuasaan dan
kontrol lebih besar terhadap suatu situasi melalui peningkatan kemampuan
masyarakat dalam melakukan pilihan kegiatan dan berotonomi.
Partisipasi Semu (pseudo participation) yaitu partisipasi politis yang
digunakan orang luar atau kelompok dominan (elite masyarakat) untuk
kepentingannya sendiri, sedangkan masyarakat hanya sekedar obyek.

14. SEMU (pseudo ) VS SESUNGUHNYA
(genuine )
GENUINE
PSEUDO
Pola hubungan kekuasaan antara pihak luar dengan masyarakat
Perlakuan terhadap masyarakat
Penindasan (domestikasi)
• Manipulasi
Kontrol sepenuhnya oleh „orang luar‟ dan kelompok dominan (elite
• Pemberian terapi
masyarakat) untuk kepentingan mereka, bisa saja prosesnya
• Pemberian informasi
partisipatif atau menggunakan partisipasi teknis
Asistensi (paternalisme)
Esensi sama dengan di atas
• Konsultasi
• Menenangkan
Kerjasama
• Kemitraan
Masyarakat terlibat dalam keseluruhan proses program yang • Kekuasaan (kontrol) diwakilkan
bersifat bottom-up; kontrol dibagi antara pihak eksternal dengan
(partisipasi belum menjadi
masyarakat; manfaat program untuk masyarakat.
budaya tingkat komunitas)
Pemberdayaan
Masyarakat sebagai pengelola program sepenuhnya; muncul • Kontrol diberikan kepada
kesadaran kritis; demokratisasi; solidaritas dan kepemimpinan
masyarakat
masyarakat; partisipasi komunitas berkembang

15. PROSES PEMBANGUNAN PARTISIPATIF YANG
UTUH?
PERENCANAAN (PRA-IMPLEMENTASI)
PENGGALIAAN GAGASAN
PENYUSUNAN RENCANA
PENGANGGARAN
Kendala utama dan menjadi faktor penting yang perlu
diperjuangkan saat ini oleh desa
PELAKSANAAN (IMPLEMENTASI)
PROSES
PEMBANGUNAN
KEGIATAN
PENGAWASAN
PEMBANGUNAN
PASCA IMPLEMENTASI
PERTANGGUNG
JAWABAN ANGGARAN
OPERASIONAL DAN
PEMELIHARAAN

16. Rankin
g
USULA
N
PRIORI
TAS
1
2
3
RT/DUS
UN
KELOMP
OK
MMD
D
MUSRENBAN
GDES
MKP
INFORM
AL
PEREMP
UAN
POKTAN
YASINA
N
Macet SPP dan tidak ada
RPJMDes
Tidak lolos verifikasi
Ranking di bawah
P2SPP
Ranking di bawah 10
besar APBD
TPU
Desa
4
Verifikasi
Usulan
MUSRENBANG
KECAMATAN (MAD)
2
1
PNPM/P2SPP
5 usulan P2SPP
Kecamatan
Tim 6
Kecamatan
INTEGRASI MUSRENBANG
MUSRENBANG
FORUM
P2SPP
SKPD
Usulan yang Tidak
Terdanai P2SPP
Usulan Tidak Masuk
Renja SKPD
Usulan Tidak
Masuk Tidak
Usulan RKPD
Masuk APBD
Usulan APBD Tidak
Terealisasi
ADD
Tim 6 Desa
APBD
Usulan Ranking yang
Terdanai PNPM
Usulan Kecamatan
yang Terdanai
P2SPP
5
MK CAMPU
P
RAN
SPP
kecamatan
Tahapan
Keputusan
Pembiayaa
n Usulan
Partisipatif
RPJMD
es
10 Usulan ranking
teratas APBD
Usulan Masuk
Renja SKPD
Tahun
Berikutnya
MUSRENBANG
KABUPATEN (RKPD)
Tahun Anggaran
Berikutnya
Usulan
Masuk RKPD
RAPAT ANGGARAN
(APBD)
REALISASI
ANGGARAN (LKPD)

17. SEKILAS PNPMP2SPP BATANGHARI
N
o
Bidang kegiatan
1
Prasarana dan
Prasarana
2
Operasional
Kegiatan
Jumlah
TPK
OPK
35.71
1.13
0.75
37.59
Pendidikan
30.35
0.96
0.64
31.95
3
Kesehatan
11.73
0.37
0.25
12.35
4
Ekonomi
17.30
0.54
0.36
18.21
Jumlah
95.10
3.00
2.00
100.10
Mersam
14.99%
Pemayung
222.82
Maro Sebo Ilir
Maro Sebo Ulu
12.35%
25.39
30.80
Bajubang
Muara Bulian
23.41
Muara Tembesi
23.46
Batin XXIV
14.92
Maro Sebo Ulu
97.17
Mersam
100.00
Muara Tembesi
13.22%
50.00
Muara Bulian
8.99%
Batin XXIV
14.40%
74.93
0.00
Bajubang
11.47%
200.00
Maro Sebo Ilir
9.88%
150.00
Pemayung
14.70%
Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Fisik
250.00
Alokasi Pembiayaan untuk Setiap Kecamatan

18. Pengarahan dan Lobby Khusus Menjelang Voting Musrenbang
Kecamatan
Bentuk Tanggung Jawab dan Kepedulaian Pada Pembangunan
Desa
“Kepekan” Khusus, Merancang Pilihan agar Tak Khilaf
Saat Voting
Berharap Usulan Desa Menang Bertanding

20. KEUNGGULAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
“REALITAS”
KASUS SURVEY PSF-SPS BATANGHARI
 Kualitas proyek pembangunan lebih baik dengan anggaran yang sama dengan proyek lain dan
bahkan dana proyek lain yang lebih besar.
BLOCK GRAND
PARTISIPATIF
Contoh kasus:
Pembangunan 3 gedung kelas MADIN di Desa Teluk
Kecamatan Pemayung, Batanghari yang dibangun dengan
pendekatan berbeda.
Gedung kelas yang dibangun dengan dana Block Grand
Depag tahun 2006 menghabiskan dana sekitar Rp 350 juta
saat observasi kondisinya sudah mulai rusak sehingga jarang
digunakan. Pada lokasi yang sama (sebelah) pada tahun
yang sama dan bahkan lebih dulu 6 bulan masih berdiri
kokoh gedung kelas yang dibangun secara partisipatif melalui
dana P2SPP sebesar Rp. 170 juta, serta ada tambahan
pagar dan kamar kecil lengap dengan sumur.

21.  Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengawasan selalu akan terjadi
surplus dana yang dapat digunakan untuk tambahan fasilitas.
Contoh kasus:
• Pembangunan jalan baru di Desa Teluk Ketapang yang direncanakan 2800 meter maka dengan
partisipasi masyarakat (gotong royong dan tanah) maka tanpa tambahan dana panjang jalan berhasil
dibangun mencapai 3.500 meter atau lebih panjang 700 meter.
• Pembangunan gedung kelas Madin di Dusun Sungai Anak Desa Selat dimana awalnya direncanakan
atap gedung adalah seng maka dengan kelebihan dana maka disamping atap dapat diganti dengan
Genteng Seng juga ada tambahan pembatas kelas yang bisa di buka tutup (untuk kegiatan pertemuan
atau perayaan). Kelebihan dana karena ada partisipasi gotong royong dan sumbangan pengadaan pasir
oleh kelompok ibu-ibu.
 Penggunaan anggaran pembangunan lebih efisien dan transparan karena diumumkan secara
terbuka dan masyarakat dapat melakukan komplain jika terjadi penyimpangan.
 Membuka ruang partisipasi bagi masyarakat baik dalam perencanaan, proses dan
pemeliharaan hasil pembangunan
 Pelaksanaan langsung oleh kelompok masyarakat setempat berdasarkan hasil musyawarah
mendorong peningkatan peredaran uang di desa dan akan menjadi penggerak ekonomi desa.
 Partisipasi masyarakat menyebabkan rasa memiliki hasil pembangunan yang lebih besar dan
akan mendorong pemeliharaan secara partisipatif.

22.  Perencanaan
secara partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat, maka dampak
pembangunan lebih dirasakan manfaatnya dan mampu memecahkan masalah utama
masyarakat desa
Contoh kasus:
•
Pembangunan pagar humo di Desa Sungai Baung guna
menghindari masuknya Ternak Kerbau ke lahan sawah
masyarakat. Pasca pembangunan pagar produksi padi
masyarakat desa dapat meningkat.
•
Program Pompanisasi Kelompok Tani Desa Senaning
guna menjaga kontinuitas supplai air sawah. Pasca
pengadaan pompanisasi lahan sawah payo sudah dapat
ditanami 5 kali dalam 2 tahun yang jauh meningkat dari
sebelumnya yang hanya sekali dalam 1 tahun. Desa
Senaning yang dulunya kekurangan pangan (beras) dan
termasuk desa IDT sekarang menjadi wilayah surplus
produksi Padi dan bahkan sentra penangkaran benih.
Jenis padi Impari mampu mencapai produktivitas 8
ton/Ha/Tahun

23.  Perencanaan secara partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat juga mampu meningkatkan
kepedulian masyarakat desa terhadap kelompok masyarakat miskin.
Contoh kasus:
•
Pencetakan 21 Ha lahan sawah milik
masyarakat di Desa Pasar Terusan. Spesifik
program pada wilayah desa ini adalah dari
21 Ha lahan sawah sebesar 60% menjadi
hak pemilik lahan awal dan sisanya 40%
diserahkan kepada masyarakat miskin di
desa tersebut melalui PTK.
•
Pencetakan lahan milik desa untuk
diserahkan atau dibagikan kepada kelompok
rumah tangga miskin desa tersebut. Sawah
yang dicetak dan dibagikan ini diintegrasikan
dengan pengembangan usaha ikan budidaya
oleh masyarakat miskin dengan modal awal
berasal dari dana SPP (melalui pinjaman
isteri).

24. KENDALA IMPLEMENTASI SISTEM
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
Keterbatasan anggaran selalu menjadi alasan klasik bagi pemerintah daerah (sebagian besar
Kabupaten/Kota masih terbebani biaya tidak langsung guna membiayai gaji, perjalanan dinas dan lainlain sehingga biaya langsung untuk pembangunan terbatas).
 Pelimpahan wewenang kepada desa masih rendah dan bahkan bisa disebut setengah hati (kurang rela)
akibat dipeliharanya paradigma lama dengan persepsi bahwa orang desa “belum mampu”.
 Belum adanya pemisahan antara pembangunan yang dapat diserahkan pengelolaanya kepada desa atau
level pemerintahan lebih tinggi.
 Pembangunan partisipatif secara penuh oleh masyarakat desa bagi sebagian kelompok masyarakat
dianggap sebagai gangguan kelangsungan usaha.

Pada sisi lain, desa belum mampu melakukan lobby-lobby
anggaran meskipun secara legal formal dan politis memiliki
potensi.
 Sebagian besar desa masih belum memiliki dokumen
perencanaa (RPJMDes dan RKT) yang terstruktur dengan baik
(PERDES)
 Aparat dan masyarakat desa masih belum memiliki persepsi
yang sama sehingga perjuangan memperoleh alokasi
anggaran desa (APBDes) lebih besar belum dapat diwujudkan


25. APA YANG DAPAT KITA LAKUKAN
BERJUANG BERSAMA UNTUK IMPLEMENTASI SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
YANG SESUNGGUHNYA DALAM KERANGKA OTONOMI DESA
LANGKAH STRATEGIS
 Samakan persepsi dan perkuat koordinasi antar desa dengan lebih
mengoptimalkan fungsi BKAD
 Belajar dari Kabupaten Sumedang Jawa Barat dibawah koordinasi BKAD
dapat dibentuk FORUM PEMANTAU ANGGARAN
 Tingkatkan kesadaran sosio politis dalam berdemokrasi pada masyarakat
desa untuk memilih pemimpin yang punya komitmen pada sistem
pembangunan partisipatif.
 Lengkapi dokumen perencanaan pembangunan desa (RPJMDes dan
RKT) sebagai materi untuk alokasi dana desa (ADD) yang mengarah
pada terbentuknya APBDes.
 Optimalkan fungsi aspirasi angota dewan wilayah pemilihan untuk
perjuangkan alokasi anggaran pembangunan partispatif sesungguhnya
dan terbentuknya PERDA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PARTISIPATIF