Panduan keselamatan

Panduan Keselamatan dan
Kode Perilaku bagi Petugas PMI

KATA PENGANTAR
Assalamulaikum Wr. Wb

Dengan rahmat Tuhan YME kami panjatkan kehadirat-Nya,
karena pada akhirnya PMI dapat menyusun buku saku yang
berisi serangkaian Panduan Keselamatan bagi petugas PMI.
Panduan ini merupakan aplikasi dari konsep Safer Access
yang dibuat oleh ICRC. Tujuannya adalah agar pada saat
melakukan tugasnya, seluruh petugas kemanusiaan yang
berada dibawah koordinasi Gerakan Palang Merah dan
Bulan Sabit Merah Internasional dapat bekerja dengan
Judul buku
Panduan Keselamatan dan Kode Perilaku aman dan selamat.
Pedoman bagi Petugas PMI dalam Operasi Bantuan

Penyusun Ada tujuh konsep Safer Access yang sudah diaplikasikan
Palang Merah Indonesia dalam rangkaian Panduan Keselamatan yang harus
Penerbit dilaksanakan oleh seluruh anggota PMI. Ketujuh panduan
Palang Merah Indonesia
ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam
Didukung pengaplikasiannya.
International Committe of the Red Cross (ICRC)

Ilustrasi/desain grafis Selain Panduan Keselamatan, disertakan pula Kode
Perilaku yang merupakan pedoman pada saat melakukan
Indrayuki

Percetakan: operasi bantuan bencana. Pedoman ini tidak hanya berlaku
CV. Amisindo Pranawa, Bandung
bagi anggota komponen Gerakan Palang Merah dan Bulan
Allright Reserved
Copyright@PMI-2008
Sabit Merah Internasional namun juga telah disepakati
bersama NGO internasional lainnya.
Cetakan Pertama: November 2008

ISBN: 978-979-3575-50-6

i

Panduan Keselamatan dan Panduan Keselamatan dan
Keamanan bagi Petugas PMI Keamanan bagi Petugas PMI

Demikian buku saku ini dibuat, diharapkan dengan DAFTAR ISI
diaplikasikannya Panduan Keselamatan dan penerapan
Kode Perilaku sesuai dengan Prinsip Dasar Gerakan, Kata Pengantar i
keamanan dan keselamatan petugas PMI dalam melakukan Daftar Isi iii
operasi bantuan dapat semakin terjaga.
A. Pendahuluan 1
Jakarta, November 2008 B. Pengertian Umum 2
C. Tujuan 4
D. Sasaran 4
E. Rujukan 4

II. Panduan Keselamatan dalam Penanggula-ngan
Iyang D. Sukandar 5
Bencana
Sekretaris Jenderal 1. Penerimaan Terhadap Organisasi 7
2. Penerimaan Terhadap Individu 9
3. Identifikasi 13
4. Komunikasi Internal 15
5. Komunikasi Eksternal 19
6. Aturan Keselamatan dan Keamanan 21
7. Tindakan Perlindungan 25

Kode Perilaku 27
I. Tujuan 28
II. Definisi 29
III. Pedoman Tingkah Laku 30
1. Kemanusiaan adalah prioritas utama 30
2. Bantuan diberikan tanpa memper-
timbangkan ras, kepercayaan ataupun
kebangsaan penerima bantuan dan tanpa
pembeda-bedaan yang merugikan dalam
bentuk apapun. Prioritas bantuan ditentukan
semata-mata berdasarkan kebutuhan. 32

ii iii


A. PENDAHULUAN

P
3. Bantuan tidak boleh digunakan untuk
kepentingan politik ataupun agama 33
4. Kita hendaknya berusaha untuk tidak menjadi
alat kebijakan luar negeri pemerintah 34
5. Kita harus menghormati budaya dan adat istiadat alang Merah Indonesia (PMI) adalah organisasi
setempat 36
perhimpunan nasional yang disahkan oleh
6. Kita harus berusaha meningkatkan respons
bencana dengan kapasitas setempat 37 pemerintah melalui keputusan presiden, untuk
7. Perlu dicari cara untuk melibatkan para menjalankan tugas-tugas kepalangmerahan di Indonesia.
penerima bantuan dalam proses manajemen Sebagai perhimpunan nasional, PMI menjalankan tugas
bantuan 38 dengan semangat kenetralan dan tidak memihak
8. Pemberian bantuan harus bertujuan untuk
berdasarkan Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah
mengurangi kerentanan terhadap bencana di
kemudian hari, selain untuk memenuhi dan Bulan Sabit Merah Internasional, yaitu Kemanusiaan,
kebutuhan pokok 38 Kesamaan, Kenetralan, Kemandirian, Kesukarelaan,
9. Kita bertanggung jawab kepada pihak yang Kesatuan dan Kesemestaan.
kita bantu maupun kepada pihak yang memberi
kita sumber daya 40 Banyaknya bencana dan potensi konflik di beberapa wilayah
10. Dalam kegiatan informasi, publisitas, dan di Indonesia, membuat PMI dituntut untuk berperan aktif
promosi yang kita lakukan, kita harus
memandang korban bencana sebagai manusia memberikan bantuan kemanusiaan. Bertugas di daerah
yang bermartabat, bukan sebagai objek belas bencana dan rawan konflik menuntut semua anggota PMI
kasihan 41 diharuskan mengetahui bagaimana caranya mendapatkan
akses yang lebih aman dalam memberikan bantuan
IV. Lingkungan Kerja 43 kemanusiaan kepada para penerima bantuan.
Lampiran I : Rekomendasi bagi pemerintah negara
yang terkena bencana 44
48
Berdasarkan hal tersebut, maka Markas Pusat PMI telah
Lampiran II : Rekomendasi bagi pemerintah donor
Lampiran III : R e k o m e n d a s i b a g i o r g a n i s a s i
mengadopsi serangkaian Panduan Keselamatan sebagai
antarpemerintah 50 pedoman anggota PMI dalam melaksanakan tugas agar
memiliki akses yang lebih baik

2 1


B. PENGERTIAN UMUM * Bencana Konflik (bencana sosial) adalah peristiwa atau

P
rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh konflik sosial
antar kelompok atau komunitas masyarakat yang
menimbulkan penderitaan, gangguan hubungan sosial,
anduan Keselamatan adalah elemen-elemen penting tidak berfungsinya pranata sosial, kerugian harta benda
untuk Perhimpunan Nasional dalam melakukan dan korban jiwa manusia.
tindakan dimana mereka bisa meningkatkan
keselamatan dan membuka akses untuk bekerja guna Penanggulangan Bencana adalah keseluruhan aspek
memberi bantuan kemanusiaan kepada penerima bantuan perencanaan kebijakan pembangunan yang beresiko
sesuai dengan mandat yang telah diberikan. bencana, kegiatan pada sebelum, saat dan sesudah terjadi
bencana yang mencakup pencegahan bencana, mitigasi,
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan kondisi
disebabkan oleh alam (faktor alam) dan non alam (faktor akibat dampak bencana.
manusia) yang mengakibatkan korban manusia, kerugian
harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan Kegiatan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian
prasarana serta fasilitas umum. upaya yang mencakup penetapan kebijakan pembangunan
yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan
Bencana Alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
yang disebabkan oleh alam yang meliputi bencana gempa
bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor dan Tanggap Darurat Bencana adalah rangkaian kegiatan yang
lain lain, yang mengakibatkan timbulnya korban manusia, dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk
harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, lingkungan menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi
hidup dan fasilitas umum. kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda
serta pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan,
Konflik Sosial adalah pertentangan fisik antar dua pihak pengurusan pengungsi, pemulihan sarana dan prasarana.
atau lebih yang mengakibatkan hilangnya hak dan aset
kelompok masyarakat, timbulnya rasa takut, terancamnya
keamanan, ketentraman, keselamatan dan atau
terganggunya martabat dan keseimbangan kehidupan * Dikutip dari Prosedur Tetap Tanggap Darurat Bencana,
Markas Pusat Palang Merah Indonesia, Jakarta, 2007
sosial masyarakat.

2 3

Keamanan bagi Petugas PMI

C. TUJUAN
Tujuan dari panduan ini adalah untuk mengurangi
kemungkinan terjadinya peristiwa yang mengancam
keselamatan anggota PMI, khususnya ketika bertugas
di lapangan. Namun, apabila peristiwa tersebut telah
terjadi, diharapkan panduan ini akan membantu
untuk mengurangi dampak yang lebih buruk.

D. SASARAN
Semua anggota PMI yang terlibat secara langsung maupun
tidak langsung, dalam operasi tanggap darurat bencana..

D. RUJUKAN
a. UU No.59 tahun 1958 tentang keikutsertaan Negara
Republik Indonesia dalam konvensi-konvensi Jenewa
tanggal 12 Agustus 1949
b. UU Penanggulangan Bencana No.24 Tahun 2007
c. Keppres RI no.25 tahun 1950 tentang pengesahan dan

PANDUAN KESELAMATAN
pengakuan Perhimpunan Nasional Palang Merah
Indonesia
d. Keppres RI no.246 tahun 1963 tentang tugas pokok dan
DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA*
kegiatan PMI
e. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No 1 tahun 1962
tentang Pemakaian/penggunaan Tanda dan Kata-Kata
Palang Merah
f. AD/ART Palang Merah Indonesia
g. Pokok-Pokok Kebijakan dan Rencana Strategis PMI * Mengacu pada 7 pilar keamanan dalam safer access ICRC

4


1. PENERIMAAN TERHADAP

P
ORGANISASI
enerimaan terhadap organisasi adalah situasi awal
yang paling menentukan. Tujuannya adalah agar PMI
memiliki akses yang terbuka luas, sehingga PMI dapat
bekerja di seluruh wilayah dalam berbagai situasi dan
kondisi. Agar PMI dapat dikenal dan diterima
keberadaannya, maka segenap anggota PMI, baik secara
individu maupun organisasi, perlu melakukan hal-hal
sebagai berikut :
< Sosialisasi & diseminasi tentang Gerakan Palang Merah
& Bulan Sabit Merah Internasional. Sosialisasi &
diseminasi harus dilakukan secara terus menerus secara
simultan pada saat 'sebelum', 'saat terjadi' dan 'setelah'
kegiatan penanggulangan bencana dilakukan.
Sosialisasi dan diseminasi dilakukan secara mandiri atau
terintegrasi dengan kegiatan PMI lainnya. Semua
anggota PMI harus bisa memberikan diseminasi tentang
PMI dan Gerakan.
< Koordinasi dengan pihak terkait (Pemerintah, Badan
Nasional Penanggulangan Bencana, TNI/POLRI, media
massa, LSM lokal maupun internasional dan lain-lain).
PMI dapat bekerja sama dengan unsur lainnya yang
terkait dengan penanggulangan bencana.
< Menjaga Prinsip Dasar Gerakan. PMI berpedoman pada
Ketujuh Prinsip Dasar Gerakan dalam melakukan setiap
kegiatan.

6 7


2. PENERIMAAN TERHADAP

T
INDIVIDU
elah dikenalnya organisasi PMI di kalangan
masyarakat luas, membuat PMI memiliki akses yang
mudah dalam memberikan bantuan kemanusiaan.
Namun demikian, anggota PMI tidak boleh mengabaikan
perilaku pribadinya. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat
tidak hanya menerima PMI sebagai sebuah organisasi
kemanusiaan namun juga menerima keberadaan anggota
PMI sebagai seorang individu. Penerimaan terhadap
anggota PMI juga mempengaruhi keberhasilan organisasi
dalam melakukan tugas-tugas kemanusiaan. Beberapa hal
yang perlu dipahami oleh setiap anggota PMI antara lain
yaitu:
< Setiap anggota PMI harus mampu mengenali
kemampuan diri sendiri. Jangan memaksakan diri,
sabar dan tidak ceroboh dalam mengambil tindakan.
Berlatihlah untuk meningkatkan kemampuan diri agar
dapat meminimalkan kesalahan yang dapat berakibat
fatal pada saat memberikan bantuan kemanusiaan.
< Setiap anggota PMI mampu beradaptasi terhadap
lingkungan, adat istiadat dan budaya yang ada
dimanapun dia bertugas.
< Setiap anggota PMI mematuhi aturan hukum setempat.
Misalnya hukum adat atau peraturan pemerintah
daerah setempat.

8 9


< Setiap anggota PMI selalu menerapkan 7 Prinsip Dasar
Gerakan dalam tingkah laku pribadinya.
< Setiap anggota PMI selalu menerapkan 7 Prinsip Dasar
Gerakan dalam tingkah laku pribadinya.
< Setiap anggota PMI mengedepankan etika dan moral,
menjaga gaya hidup sehat. Tidak meminum minuman
keras, narkoba, asusila dan dapat mengendalikan
stress.
< Setiap anggota PMI memiliki tanggung-jawab dan
solidaritas sosial.

10 11


3. IDENTIFIKASI

Logo atau lambang identik dengan organisasi. Identitas
organisasi tercermin melalui logo atau lambang yang
digunakan. Demikian juga dengan sarana dan prasarana,
dapat diidentifikasikan sebagai sesuatu yang terkait
dengan organisasi, jika terdapat logo atau lambang yang
digunakan tersebut. Sama halnya dengan PMI. Orang,
sarana dan prasarana dapat dikenali sebagai milik atau
terkait dengan PMI jika terdapat logo PMI. Untuk itu agar
penyertaan sarana dan prasarana organisasi juga dapat
diterima keberadaannya, maka logo atau lambang yang
digunakan pun harus dikenal luas. Untuk itu:
< Setiap anggota PMI harus memahami dan harus dapat
melakukan sosialisasi atau diseminasi mengenai
penggunaan lambang yang benar.
< Semua barang bantuan, kendaraan dan kantor PMI harus
mempunyai identitas PMI.
< Setiap anggota PMI yang bertugas harus menggunakan
atribut PMI dan membawa kartu identitas
(KTA/KTP/SIM) serta surat tugas.
< Setelah bertugas, atribut PMI yang digunakan pada saat
memberikan bantuan kemanusiaan, harus
dikembalikan ke markas/penanggung jawab operasi
(kecuali jika milik pribadi maka harus dapat
menggunakannya secara tepat dan benar).
12 13


4. KOMUNIKASI INTERNAL

C
epat dan tepatnya sebuah operasi bantuan
dilaksanakan, antara lain ditentukan dari cepat dan
tepatnya sebuah keputusan diambil. Keputusan itu
ditentukan berdasarkan pada informasi yang didapat. Oleh
sebab itu, arus informasi antar anggota PMI yang sedang
bertugas harus berjalan lancar. Terutama pada kondisi
darurat, komunikasi antar anggota harus simultan
dilakukan timbal balik secara vertikal (dari anggota ke
pengurus/pimpinan operasi dan sebaliknya) maupun
horizontal (antar anggota) melalui :
< Pengarahan mengenai situasi lokasi kejadian untuk
menjamin keselamatan dan keamanan anggota PMI
yang akan bertugas oleh penanggung jawab operasi.
< Penyelenggaraan rapat koordinasi rutin sesuai dengan
kebutuhan oleh penanggung jawab operasi.
< Pelaporan setiap insiden bencana yang dinilai dapat
mempengaruhi keselamatan dan keamanan yang
terjadi saat bertugas kepada penanggung jawab
operasi. Laporan diberikan secara akurat dengan
melakukan cek ulang dan penilaian (assessment),
bukan berdasarkan informasi semata (untuk mencegah
beredarnya isu).
< Menjaga komunikasi timbal balik antar tim dan posko.

14 15


< Menjaga kerahasiaan informasi ('siapa perlu tahu
tentang apa' untuk mencegah kepanikan)
< Membuat laporan sesuai dengan lingkup dan jenjang
penugasan.
< Menggunakan alat komunikasi sesuai dengan standar
komunikasi PMI, sesuai dengan kebutuhan tugas dan
menjaga alat komunikasi yang digunakan dengan baik.
< Setelah bertugas, alat komunikasi PMI harus
dikembalikan ke markas/penanggung jawab operasi.

16 17


5. KOMUNIKASI EKSTERNAL

M
asyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi
tentang perkembangan kejadian atau bencana yang
ada. Mereka pun berhak untuk tahu apa yang telah
dilakukan pihak-pihak yang telah membantu terhadap
pihak yang dibantu (korban bencana). Pemberian informasi
ini merupakan salah satu bentuk tanggung-jawab moral
terhadap korban sehingga mereka tidak dijadikan objek
semata. Namun demikian, pemberian informasi juga
memiliki aturan agar informasi yang tersebar tidak justru
menjadi alat provokasi pihak tertentu dan menimbulkan
kepanikan. Untuk itu yang perlu diperhatikan adalah :
< Informasi yang dapat disampaikan kepada
media/publik hanya fakta yang bersifat umum (apa
yang kita kerjakan dan bukan yang disaksikan,
didengar atau dirasakan).
< Pembagian informasi yang bersifat kebijakan
dilakukan oleh pengurus. Sedangkan pembagian
informasi yang bersifat operasional dapat dilakukan
oleh humas atau unit pelaksana yang ditunjuk oleh
pengurus. Untuk itu perlu disepakati sebelumnya,
siapakah pihak yang ditunjuk menjadi juru bicara di
lapangan. (Detail mengenai ketentuan akan dicakup
dalam Pedoman Komunikasi).
< Rapat koordinasi antar lintas sektoral dilakukan atas
sepengetahuan pengurus/penanggung-jawab operasi
yang ditunjuk.
18 19


6. ATURAN KESELAMATAN

P
DAN KEAMANAN
MI memiliki mandat untuk memberikan bantuan pada
korban bencana alam maupun konflik bersenjata.
Untuk itu resiko yang dihadapi oleh anggota PMI
terdapat pada kedua kondisi tersebut. Resiko terhadap
keselamatan tugas di lapangan tentunya menjadi resiko
yang dihadapi oleh masing-masing anggota PMI secara
individu. Agar setiap anggota PMI dapat bekerja dengan
selamat dan aman dalam setiap kondisi, maka setiap
anggota harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Pelaksanaan operasi
< Pengurus/penanggung-jawab operasional memastikan
situasi keselamatan & keamanan di lapangan
< Buatlah rencana keamanan dalam beberapa alternatif
resiko sesuai dengan kondisi lapangan (jika ... maka ...)
< Pembatasan waktu kerja di lapangan dibuat sesuai
dengan kondisi lapangan (misalnya jam malam,
pembatasan aktifitas malam hari, dsb)
< Apabila melalui Pos Pemeriksaan kurangi kecepatan.
Lampu dalam mobil dinyalakan dan kontrol emosi.
< Dilarang menggunakan pengawalan bersenjata, kecuali
pada situasi khusus tertentu dan harus mendapatkan
izin dari Pengurus PMI.
20 21


< Apabila terjadi pemberhentian paksa/ancaman c. Sarana dan prasarana
bersenjata, maka patuhilah instruksi dari pihak yang < Kendaraan yang digunakan harus dilengkapi dengan
memberhentikan/mengancam, bersikap tenang dan dokumen kendaraan (STNK, BPKB), Lambang PMI dan
berusaha untuk bernegosiasi. Tekankan sikap dan perlengkapan Pertolongan Pertama serta Peralatan
posisi anda pada netralitas. emergensi kendaraan). Pengemudi harus memiliki SIM
< Apabila terjadi penculikan, maka ikuti instruksi dari dan mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku.
pihak yang memberhentikan/mengancam, bersikap < Sebelum menggunakan kendaraan PMI pastikan
tenang dan berusaha untuk bernegosiasi, serta tidak
melakukan tindakan yang mengancam keselamatan
pemeriksaan penting seperti kondisi bahan bakar, oli,

diri. Mengamankan pelepasan seorang tawanan adalah
kondisi dan tekanan ban telah dilakukan. Pastikan
tanggung jawab pihak luar, bukan tawanan. penyimpanan kunci kendaraan yang mudah diakses.
< Kendaraan PMI hanya dapat digunakan oleh Anggota

b. Personil
PMI dan hanya untuk kepentingan PMI.

< Anggota PMI harus mengetahui standar pelaksanaan < Tim yang bertugas harus membawa kebutuhan
operasi tanggap darurat bencana dan prosedur operasi operasional dan logistik tim (makanan, minuman,
lainnya terkait dengan bidang penugasan masing- peralatan pendukung lain) sesuai dengan yang
masing. dibutuhkan.
< Anggota PMI harus mengetahui dan mengikuti aturan- < Apabila terjadi perampokan barang, jangan pernah
aturan yang dibuat oleh otoritas setempat (satkorlak
atau penguasa perang pada saat konflik bersenjata).
mengambil resiko untuk membela barang atau uang,
nyawa Anda lebih penting dibandingkan barang atau
< Anggota PMI dilarang membawa senjata tajam/api.
Senjata tajam dikecualikan untuk mendukung
uang. Berusahalah untuk bernegosiasi dan tekankan

penugasan (sebagai pelengkap peralatan tanggap
bahwa barang yang anda bawa adalah untuk

darurat).
kepentingan kemanusiaan. Setelah terjadi perampokan

< Anggota PMI dilarang mengangkut siapapun yang
barang, tim melaporkan secara resmi kepada petugas

bersenjata termasuk personil keamanan.
keamanan (membuat Berita Acara).

22 23


7. TINDAKAN PERLINDUNGAN

S
ituasi darurat sangat mungkin dihadapi oleh setiap
anggota PMI saat bertugas di lapangan. Untuk itu
setiap anggota harus selalu mempersiapkan diri
menghadapi segala resiko yang mungkin terjadi. Apabila
menghadapi situasi darurat tersebut, maka :
< Anggota PMI wajib mengenakan perlengkapan
keamanan standar sesuai dengan kebutuhan.
< Setiap Anggota PMI memiliki rencana perlindungan diri
pribadi atau tim (misalnya rencana A, B, C... ).
< Anggota PMI selalu menjaga keamanan barang-barang
pribadi dan barang-barang operasional.
< Anggota PMI wajib diberikan jaminan asuransi saat
bertugas. Premi asuransi dibayarkan oleh PMI.
< Pada keadaan darurat bencana alam, Anggota PMI
memilih tempat berlindung yang tidak beresiko.
< Pada keadaan darurat konflik (misalnya konflik sosial
atau bencana konflik lainnya), Anggota PMI memilih
tempat berlindung yang bersifat netral (tidak memilih
tempat yang identik dengan salah satu pihak)..

Perlu dipahami bahwa ketujuh panduan keselamatan ini
hanyalah merupakan pedoman agar setiap anggota PMI
20 25


dapat selamat dan aman pada saat melakukan tugasnya.
Namun demikian, resiko tidak dapat dihindari namun jika
terjadi, setidaknya dapat diminimalisir terjadinya dampak
yang lebih buruk.

Kode Perilaku
Bagi GERAKAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT
MERAH INTERNASIONAL dan LEMBAGA-LEMBAGA
SWADAYA MASYARAKAT (LSM) Dalam
Operasi Bantuan Bencana

26

Pedoman Prilaku Gerakan Palang Merah dan Pedoman Prilaku Gerakan Palang Merah dan
Bulan Sabit Merah Internasional dan Lembaga-lembaga Swadaya Bulan Sabit Merah Internasional dan Lembaga-lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) dalam Operasi Bantuan Bencana Masyarakat (LSM) dalam Operasi Bantuan Bencana

PEDOMAN PERILAKU dan oleh Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah
Internasional. Pedoman ini adalah pedoman suka rela, yang
bagi berarti bahwa pedoman ini dijalankan atas dasar keinginan
GERAKAN PALANG MERAH DAN organisasi yang menerimanya dengan maksud
mempertahankan standar-standar yang tercantum dalam
BULAN SABIT MERAH INTERNASIONAL pedoman ini. Dalam kasus konflik bersenjata, Pedoman
dan Perilaku ini perlu ditafsirkan dan diterapkan sesuai dengan
LEMBAGA-LEMBAGA SWADAYA Hukum Humaniter Internasional.

MASYARAKAT (LSM) Pedoman Perilaku ini akan disajikan terlebih dulu. Setelah
dalam itu ada tiga lampiran yang menggambarkan lingkungan
kerja yang kita inginkan akan diciptakan oleh Pemerintah
Operasi Bantuan Bencana Tuan Rumah, Pemerintah Donor, dan organisasi
antarpemerintah dalam rangka memfasilitasi penyaluran
Disponsori oleh Caritas Internasionalis, Catholic Relief Services, Federasi Internasional
Perhimpunan-perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, Aliansi Save the
bantuan kemanusiaan secara efektif.
Children Internasional, Federasi Dunia Lutheran, Oxfam, dan Dewan Gereja Sedunia

II. Definisi
(yang kesemuanya merupakan anggota the Steering Committee for Humanitarian
Response/Panitia Pengarah Respons Kemanusiaan), bersama dengan Komite
Internasional Palang Merah (ICRC)

Ornop atau LSM : Ornop atau LSM (Organisasi Non-
I. Tujuan pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat) di sini
mengacu pada organisasi, baik nasional maupun
internasional, yang dibentuk terpisah dari pemerintah
Pedoman Perilaku ini bermaksud menjaga standar perilaku negara tempat organisasi itu didirikan.
kita. Pedoman ini bukan menyangkut teknis operasi,
misalnya bagaimana cara menghitung persediaan makanan NGHA (Non-Governmental Humanitarian Agencies):
atau cara mendirikan kamp pengungsi. Namun, pedoman Dalam teks ini, istilah Non-Governmental Humanitarian
ini berusaha mempertahankan standar yang tinggi Agencies (Organisasi Kemanusiaan Non-pemerintah)
menyangkut kemandirian, efektififitas, dan hasil yang ingin mengacu pada komponen-komponen Gerakan Palang
dicapai oleh LSM yang bergerak di bidang respons bencana Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yaitu: Komite

28 29


Internasional Palang Merah (ICRC), Federasi Internasional
Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC), dan
Perhimpunan-perhimpunan Nasional serta LSM-LSM
seperti dimaksud di atas. Pedoman Perilaku ini mengacu
khusus pada NGHA yang bergerak di bidang respons
bencana.

IGO : IGO (Inter-Governmental Organization/Organisasi
Antarpemerintah) ialah organisasi yang terdiri dari dua
pemerintah atau lebih. Dengan demikian, termasuk di
dalamnya adalah badan-badan PBB dan organisasi-
organisasi regional. Hak untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan dan untuk
memberikan bantuan semacam itu merupakan prinsip
Bencana : Bencana adalah kejadian buruk yang kemanusiaan dasar yang dimiliki semua warga negara di
menyebabkan kematian, penderitaan manusia yang berat, semua negara. Sebagai bagian dari masyarakat
dan kerugian materi dalam skala besar. internasional, kita mengakui kewajiban kita untuk
memberikan bantuan kemanusiaan di manapun diperlukan.
Karena itulah kita memerlukan akses tanpa hambatan
III. Pedoman Tingkah Laku terhadap populasi yang terkena bencana, yang merupakan
hal yang sangat penting bagi kita untuk dapat
Prinsip-prinsip Perilaku bagi Gerakan Palang Merah dan melaksanakan kewajiban tersebut.
Bulan Sabit Merah Internasional dan LSM-LSM dalam
Program Respons Bencana Motivasi utama dari tindakan kita memberikan respons
terhadap bencana adalah untuk mengurangi penderitaan
yang dialami oleh kelompok-kelompok yang paling tidak
1. Kewajiban kemanusiaan adalah mampu mengatasi dampak bencana.
Bilamana kita memberikan bantuan kemanusiaan, hal itu
prioritas utama bukanlah suatu tindakan partisan atau tindakan politis
sehingga tidak boleh dipandang sebagai tindakan semacam
itu.
30 31


Keseluruhan program kita perlu mencerminkan
2.Bantuan diberikan tanpa pertimbangan asas proporsionalitas. Penderitaan manusia
mempertimbangkan ras, kepercayaan di manapun juga harus dikurangi; jiwa adalah hal yang
ataupun kebangsaan penerima sangat berharga di manapun juga. Oleh karenanya,
bantuan yang kita berikan perlu mencerminkan tingkat
bantuan dan tanpa pembeda-bedaan penderitaan yang akan diatasi.
yang merugikan dalam bentuk
Dalam melaksanakan pendekatan tersebut, kita mengakui
apapun. Prioritas bantuan sangat pentingnya peran kaum perempuan di masyarakat-
ditentukan semata-mata berdasarkan masyarakat yang rawan bencana, dan kita perlu
kebutuhan. memastikan agar peran ini didukung, tidak dihilangkan,
oleh program bantuan kita.

Pelaksanaan kebijakan yang bersifat semesta (universal),
tidak memihak (impartial), dan mandiri (independent)
seperti itu hanya dapat berjalan efektif apabila kita dan
mitra kita mempunyai akses terhadap sumber-sumber daya
yang dibutuhkan untuk memberikan bantuan yang pantas
serta mempunyai akses yang sama terhadap semua korban
bencana.

3. Bantuan tidak boleh digunakan untuk
kepentingan politik maupun agama.
Bilamana mungkin, bentuk bantuan perlu kita tentukan
berdasarkan hasil asesmen yang komprehensif atas Bantuan kemanusiaan harus diberikan berdasarkan
kebutuhan yang dihadapi korban bencana dan atas kebutuhan individu, keluarga, dan masyarakat. Walaupun
kemampuan yang sudah ada pada masyarakat setempat NGHA mempunyai hak untuk memegang suatu opini
untuk memenuhi kebutuhan tersebut. keagamaan atau politik tertentu, kita menegaskan bahwa

32 33


Bantuan
Korban Gempa
Bantuan
Korban Gempa

pemberian bantuan sama sekali tidak boleh tergantung
menjalankan kebijakan pemerintah manapun juga, kecuali
pada apakah si penerima bantuan juga memegang opini
sejauh kebijakan pemerintah yang bersangkutan sejalan
keagamaan atau politik yang sama.
dengan kebijakan kita sendiri.
Kita tidak boleh mengaitkan janji, penyerahan, ataupun
distribusi bantuan kita dengan apakah si penerima bantuan
Kita sekali-kali tidak boleh dengan sengaja ataupun karena
menganut atau menerima suatu keyakinan politik atau
kelalaian membiarkan diri kita atau staf kita dimanfaatkan
keagamaan tertentu.
sebagai alat untuk mengumpulkan informasi yang sensitif
dari segi politik, militer ataupun ekonomi bagi pemerintah
4. Kita hendaknya berusaha untuk tidak ataupun lembaga lain yang mungkin mempunyai tujuan di
menjadi alat kebijakan luar negeri luar kepentingan kemanusiaan. Demikian pula, kita tidak
boleh bertindak sebagai alat kebijakan luar negeri dari
pemerintah. pemerintah donor.

NGHA adalah lembaga yang bekerja secara mandiri dari Bantuan yang kita terima harus kita pergunakan untuk
pemerintah. Karena itulah kita merumuskan kebijakan kita menanggapi kebutuhan korban, dan bantuan yang kita
sendiri beserta strategi pelaksanaannya, dan kita tidak terima itu tidak boleh diberikan kepada kita karena pihak
donor perlu membuang kelebihan komoditasnya atau

34 35


karena pihak donor mempunyai kepentingan politik 6. Kita harus berusaha meningkatkan
tertentu.
respons bencana dengan kapasitas
Kita menghargai dan mendorong pemberian bantuan tenaga setempat
dan keuangan secara sukarela oleh perorangan demi
mendukung kerja kita, dan kita mengakui kemandirian
tindakan yang didorong oleh motivasi suka rela semacam
itu. Demi menjaga kemandirian kita, kita harus
menghindari ketergantungan terhadap satu sumber dana
saja.

5. Kita harus menghormati budaya dan
adat istiadat setempat

Semua orang dan masyarakat memiliki kemampuan maupun
Kita harus berusaha menghargai budaya, tatanan, dan adat
kerentanan, pun pada saat bencana. Bilamana mungkin,
istiadat yang berlaku di masyarakat dan negara tempat kita
kita harus memperkuat kemampuan ini dengan cara
bekerja.
mempekerjakan staf lokal, membeli barang lokal, dan
berhubungan bisnis dengan perusahaan setempat.
Bilamana mungkin, kita harus bekerja melalui NGHA lokal
sebagai mitra dalam perencanaan dan pelaksanaan, dan
bekerja sama dengan badan-badan pemerintah lokal
bilamana sesuai.

Koordinasi yang tepat atas respons bencana perlu kita beri
prioritas yang tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan sebaik-
baiknya di negara yang bersangkutan oleh pihak-pihak yang
paling terlibat dalam operasi bantuan itu, dan seyogyanya
wakil dari badan-badan PBB yang relevan perlu dilibatkan.
36 37


7. Perlu dicari cara untuk melibatkan 8. Pemberian bantuan harus bertujuan
para penerima bantuan dalam proses untuk mengurangi kerentanan
manajemen bantuan terhadap bencana di kemudian hari,
selain untuk memenuhi kebutuhan
pokok

PMI

Semua kegiatan bantuan berpengaruh terhadap prospek
Bantuan bencana jangan sekali-kali dipaksakan pada pembangunan jangka panjang, dan pengaruh ini bisa positif
penerima bantuan. Pemberian bantuan secara efektif dan atau negatif. Karena itu, kita perlu berusaha untuk
proses rehabilitasi yang berkesinambungan dapat dicapai menjalankan program bantuan yang dapat secara aktif
dengan sebaik-baiknya apabila penerima bantuan turut mengurangi kerentanan para penerima bantuan terhadap
dilibatkan dalam perancangan, manajemen, dan bencana di kemudian hari sehingga membantu
pelaksanaan program bantuan yang bersangkutan. Kita menciptakan gaya hidup yang sifatnya berkelanjutan.
harus berusaha agar masyarakat berpartisipasi sepenuhnya Perlu kita berikan perhatian secara khusus terhadap
dalam program-program bantuan dan rehabilitasi yang kita masalah-masalah lingkungan dalam proses perencanaan
jalankan. dan manajemen program bantuan. Kita juga harus

38 39


berusaha untuk memperkecil dampak negatif dari bantuan Kita mengakui perlunya membuat laporan kegiatan, baik
kemanusiaan yang kita berikan, yaitu dengan berupaya dari segi keuangan maupun dari segi keefektifan.
menghindari terciptanya ketergantungan jangka panjang
para penerima bantuan pada bantuan dari luar. Kita mengakui kewajiban untuk melakukan pemantauan
secara semestinya atas pelaksanaan distribusi bantuan dan
untuk melakukan asesmen secara reguler atas dampak
9. Kita bertanggung jawab kepada pihak bantuan bencana.
yang kita bantu maupun kepada pihak
yang memberi kita sumber daya Kita juga harus berusaha melaporkan, secara terbuka,
dampak dari kegiatan kita dan faktor-faktor apa yang
memperkecil ataupun yang memperbesar dampak
tersebut.

Program-program kita perlu didasarkan pada standar
profesionalisme dan keahlian yang tinggi, dengan tujuan
memperkecil kemungkinan terbuangnya sumber daya yang
berharga secara sia-sia.

10. Dalam kegiatan informasi, publisitas,
dan promosi yang kita lakukan, kita
Kita sering bertindak sebagai institusi penghubung dalam harus memandang korban bencana
kemitraan antara pihak yang ingin membantu dan pihak sebagai manusia yang bermartabat,
yang membutuhkan bantuan di kala bencana. Karena
itulah kita harus bertanggung jawab kepada kedua belah
bukan sebagai objek belas kasihan
pihak.
Respek terhadap korban bencana sebagai mitra sejajar
Semua transaksi kita dengan donor dan penerima bantuan dalam bekerja tidak boleh hilang dari diri kita. Dalam
harus mencerminkan sikap keterbukaan dan transparansi.
40 41


pada situasi di mana liputan media bisa merugikan
pelayanan yang kita berikan kepada penerima bantuan atau
merugikan keamanan staf kita sendiri atau merugikan
keamanan para penerima bantuan.

IV. Lingkungan Kerja

Setelah secara unilateral setuju untuk berusaha mematuhi
Pedoman Perilaku sebagaimana diuraikan di atas, di bawah
ini kami sajikan sejumlah petunjuk umum (rekomendasi)
mengenai lingkungan kerja seperti apa yang kita inginkan
agar diciptakan oleh pemerintah donor, pemerintah tuan
rumah, dan organisasi-organisasi antarpemerintah
memberikan informasi kepada publik, kita harus
khususnya badan-badan PBB dalam rangka memfasilitasi
menyajikan gambaran yang objektif tentang situasi
partisipasi yang efektif dari NGHA dalam kegiatan respons
bencana yang bersangkutan, yaitu dengan menjelaskan
bencana.
pula kemampuan dan aspirasi yang dimiliki para korban,
bukan hanya kerentanan dan kekhawatiran yang ada pada
mereka. Petunjuk-petunjuk umum ini disajikan di sini sebagai
pedoman. Petunjuk-petunjuk ini tidaklah mengikat secara
hukum, dan kami juga tidak mengharapkan agar
Walaupun kita perlu bekerja sama dengan media demi
pemerintah dan lembaga antarpemerintah menyatakan
meningkatkan respons masyarakat, kita tidak boleh
persetujuan mereka atas pedoman ini dengan
membiarkan keinginan pihak-pihak luar ataupun pihak-
menandatangani suatu dokumen tertentu, meskipun
pihak dalam akan publisitas menjadi hal yang lebih penting
penandatanganan dokumen semacam itu mungkin bisa
daripada prinsip 'memaksimalkan keseluruhan bantuan
diupayakan di masa mendatang. Petunjuk-petunjuk ini
bencana' itu sendiri.
disajikan di sini dalam semangat keterbukaan dan kerja
sama, dengan tujuan agar para mitra kita mengetahui
Kita perlu menghindari kompetisi memperoleh liputan hubungan ideal seperti apakah yang ingin kita jalin dengan
media dengan lembaga-lembaga bantuan bencana lainnya mereka.
42 43

Lampiran I: Lampiran I:
Rekomendasi bagi pemerintah Rekomendasi bagi pemerintah
negara yang terkena bencana negara yang terkena bencana

Lampiran I: rumah, sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung

Rekomendasi bagi pemerintah
jawabnya secara berdaulat, untuk tidak menghalangi
pemberian bantuan kemanusiaan dan untuk
negara yang terkena bencana menyetujui tindakan tidak memihak serta tidak
bersifat politis yang dilakukan oleh NGHA.
Pemerintah tuan rumah perlu memfasilitasi agar staf
1. P e m e r i n t a h - p e m e r i n t a h p e r l u bantuan dapat masuk secara cepat, terutama dengan
mengakui dan menghormati kegiatan- mengecualikan mereka dari keharusan memperoleh
visa jalan, visa masuk, dan visa keluar atau dengan
kegiatan kemanusiaan yang mandiri memberikan visa-visa tersebut secara cepat.
dan tidak memihak yang dilakukan Pemerintah-pemerintah perlu memberikan izin lintas
oleh NGHA udara dan izin mendarat bagi pesawat terbang yang
mengangkut pasokan dan personil bantuan
internasional selama tahap darurat bencana.
NGHA adalah organisasi yang mandiri (independen).
Kemandirian dan ketidakmemihakan ini perlu
dihormati oleh pemerintah tuan rumah.
3. P e m e r i n t a h - p e m e r i n t a h p e r l u
memfasilitasi agar barang-barang dan
2. Pemerintah tuan rumah perlu informasi bantuan dapat masuk
memfasilitasi akses cepat terhadap secara tepat waktu pada masa
korban bencana bagi NGHA bencana
Supaya organisasi-organisasi kemanusiaan non- Pasokan dan perlengkapan bantuan dibawa masuk ke
pemerintah (NGHA) dapat bertindak secara sebuah negara semata-mata untuk tujuan
sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip meringankan penderitaan manusia, bukan untuk
kemanusiaan mereka, mereka perlu memperoleh memperoleh keuntungan komersial. Pasokan
akses yang cepat dan tidak memihak terhadap korban semacam itu lazimnya perlu diberi izin untuk
bencana dengan tujuan memberikan bantuan melakukan perjalanan secara bebas dan tanpa
kemanusiaan. Adalah kewajiban pemerintah tuan
44 45

Lampiran I: Lampiran I:
Rekomendasi bagi pemerintah Rekomendasi bagi pemerintah
negara yang terkena bencana negara yang terkena bencana

hambatan dan tidak boleh dikenai persyaratan
mengenai dokumen asal-usul atau faktur dari 4. P e m e r i n t a h - p e m e r i n t a h p e r l u
konsulat, persyaratan mengenai izin impor dan/atau berupaya menyediakan pelayanan
ekspor, atau persyaratan-persyaratan lainnya ataupun
dikenai pajak impor, biaya mendarat, atau biaya informasi dan perencanaan bencana
pelabuhan. (disaster information and planning
Masuknya untuk sementara waktu perlengkapan- service) secara terkoordinasi
perlengkapan yang diperlukan bagi pemberian
Pada akhirnya, tanggung jawab atas keseluruhan
bantuan, termasuk kendaraan, pesawat terbang
perencanaan dan koordinasi terhadap kegiatan
ringan, dan peralatan telekomunikasi, perlu
bantuan terletak di tangan pemerintah tuan rumah.
difasilitasi oleh pemerintah tuan rumah yang
Perencanaan dan koordinasi tersebut akan berjalan
menerima bantuan tersebut, yaitu dengan cara untuk
dengan jauh lebih baik jika NGHA diberi informasi
sementara waktu tidak memberlakukan persyaratan
mengenai bantuan yang dibutuhkan, mengenai
menyangkut perijinan ataupun pendaftaran terhadap
instansi-instansi yang melakukan perencanaan dan
perlengkapan-perlengkapan tersebut. Demikian
pelaksanaan kegiatan bantuan, dan mengenai risiko
pula, pemerintah-pemerintah hendaknya tidak
keamanan yang mungkin dihadapi oleh NGHA.
memberlakukan pembatasan mengenai pengeluaran
Pemerintah-pemerintah didorong untuk memberikan
(re-ekspor) perlengkapan-perlengkapan bantuan
informasi semacam itu kepada NGHA.
tersebut ketika operasi pemberian bantuan telah
selesai. Agar kegiatan bantuan dapat terkoordinasi secara
efektif dan terlaksana secara efisien, pemerintah tuan
Untuk memfasilitasi komunikasi di masa bencana, rumah didorong untuk menunjuk sebuah pihak
pemerintah tuan rumah perlu mengalokasikan tertentu sebagai penghubung tunggal antara NGHA-
frekuensi radio tertentu yang boleh digunakan oleh NGHA yang datang dan pihak berwenang nasional.
organisasi-organisasi bantuan untuk melakukan
komunikasi di dalam wilayah negaranya maupun 5. Bantuan bencana di masa konflik
komunikasi internasional dalam rangka komuniksi bersenjata
bencana dan perlu mengumumkan frekuensi radio
tersebut kepada komunitas respons bencana sebelum Di masa konflik bersenjata, kegiatan bantuan diatur
terjadinya bencana. oleh ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter
Internasional yang relevan.
46 47

Lampiran II : Lampiran II :
Rekomendasi bagi Rekomendasi bagi
pemerintah donor pemerintah donor

Lampiran II : yaitu semangat kemanusiaan dan semangat
kemandirian bertindak. Pelaksanaan kegiatan
Rekomendasi bagi bantuan pada akhirnya merupakan tanggung jawab
pemerintah donor NGHA sehingga perlu berjalan sesuai dengan kebijakan
NGHA.

1. P e m e r i n t a h - p e m e r i n t a h p e r l u 3. Pemerintah donor perlu mengguna-
mengakui dan menghormati kegiatan- kan jasa baiknya untuk membantu
kegiatan kemanusiaan yang mandiri NGHA memperoleh akses terhadap
dan tidak memihak yang dilakukan korban bencana
oleh NGHA
Pemerintah donor perlu mengakui pentingnya
NGHA adalah organisasi mandiri yang kemandirian menerima tanggung jawab sampai tingkat tertentu
serta ketidakmemihakannya perlu dihormati oleh untuk mengupayakan agar staf NGHA memperoleh
pemerintah donor. Pemerintah donor tidak boleh akses yang aman dan bebas ke lokasi bencana.
memanfaatkan NGHA untuk mencapai tujuan politis Pemerintah donor hendaknya siap untuk melakukan
atau ideologis apapun. diplomasi dengan pemerintah tuan rumah mengenai
permasalahan akses tersebut bilamana diperlukan.
2. Pemerintah donor perlu memberikan
bantuan dengan jaminan kemandirian
operasi

NGHA menerima bantuan dana dan materi dari
pemerintah donor dengan semangat yang sama seperti
ketika memberikan bantuan kepada korban bencana:

48 49

Lampiran III : Lampiran III :
Rekomendasi bagi organisasi Rekomendasi bagi organisasi
antarpemerintah antarpemerintah

Lampiran III : NGHA pada umumnya tidak mempunyai mandat untuk

Rekomendasi bagi organisasi
menyediakan kerangka koordinasi yang menyeluruh
bagi bencana yang memerlukan respons internasional.
antarpemerintah Tanggung jawab tersebut jatuh ke tangan pemerintah
tuan rumah dan badan-badan PBB yang relevan.
Karena itu, pemerintah tuan rumah dan badan-badan
1. Organisasi antarpemerintah perlu PBB yang relevan didorong untuk menyediakan
kerangka koordinasi semacam itu secara tepat waktu
mengakui NGHA, baik yang nasional dan efektif dalam rangka melayani negara yang
maupun yang internasional, sebagai terkena bencana dan masyarakat respons bencana
nasional maupun internasional. Akan tetapi, NGHA
mitra yang berharga bagaimanapun juga perlu melakukan segala upaya
untuk memastikan koordinasi yang efektif atas
NGHA bersedia bekerja dengan badan-badan PBB dan kegiatan-kegiatan mereka sendiri.
organisasi-organisasi antarpemerintah lainnya demi
meningkatkan respons bencana. NGHA melakukan hal 3. Organisasi antarpemerintah perlu
itu dengan semangat kemitraan yang menghormati
integritas serta kemandirian semua mitra. Organisasi
memberikan perlindungan keamanan
antarpemerintah harus menghormati kemandirian dan kepada NGHA sesuai dengan
ketidakmemihakan NGHA. NGHA perlu diajak bicara ketentuan yang telah ditetapkan bagi
oleh badan-badan PBB dalam penyusunan rencana
bantuan. badan-badan PBB.
2. Organisasi antarpemerintah perlu Bilamana pelayanan keamanan perlu disediakan oleh
membantu pemerintah tuan rumah organisasi antarpemerintah sesuai ketentuan yang
ada, maka pelayanan tersebut perlu diberikan kepada
dalam menyediakan sebuah kerangka NGHA sebagai mitra operasional mereka bilamana
koordinasi yang menyeluruh bagi NGHA memintanya

operasi bantuan bencana 4. Organisasi antarpemerintah perlu
internasional maupun nasional memberi NGHA akses yang sama
50 51

Lampiran III :
Rekomendasi bagi organisasi Formulir Registrasi
antarpemerintah

terhadap informasi yang relevan Formulir Registrasi
seperti yang diberikan kepada badan-
Organisasi-organisasi antarpemerintah yang ingin mendaftarkan
badan PBB dukungan atas Pedoman Perilaku ini serta kesediaan untuk
mengintegrasikan prinsip-prinsip dari Pedoman Perilaku ini ke
Organisasi antarpemerintah didorong untuk dalam kegiatan mereka perlu mengisi formulir di bawah ini dan
memberikan kepada NGHA yang menjadi mitra mengirimkannya kepada:
operasional mereka seluruh informasi yang ada
kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan bantuan Disaster Policy Management,
bencana yang efektif. International Federation of Red Cross
and Red Crescent Societies,

PO. Box 372
1211 Geneva 19
Switzerland.
Tel +41 (022) 7304222
Fax +41 (022) 7330395

Kami ingin mendaftarkan dukungan atas Pedoman Perilaku ini
dan akan berusaha mengintegrasikan prinsip-prinsip dari
Pedoman Perilaku ini ke dalam kegiatan kami.

Nama
organisasi
Alamat

Telepon
Fax
Tanda tangan

Posisi dalam
organisasi
Tanggal

52 53

Panduan keselamatan

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Plus de Arnas Pamungkas

Plus de Arnas Pamungkas (9)

Panduan keselamatan