Peraturan ini mengatur tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, dan 26 untuk berbagai jenis penghasilan seperti gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya. Jenis-jenis penghasilan tersebut dikenai pajak penghasilan final atau non-final, dengan tarif berbeda sesuai dengan asal penghasilannya.

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 dan PER-57/PJ/2009

2. Sesuai Prinsip Pemungutan Pajak Withholding Tax Untuk KEMUDAHAN dan PENYEDERHANAAN Bersifat TIDAK FINAL Bersifat FINAL Merupakan Pembayaran Pajak Dimuka ( dapat dikreditkan ) Merupakan Pelunasan Pajak ( tidak dapat dikreditkan )

5. PEMOTONG BENDAHARA atau Pemegang Kas Pemerintah Dana Pensiun, badan penyelenggara JAMSOSTEK Orang Pribadi yang melakukan KEGIATAN USAHA atau PEKERJAAN BEBAS serta badan yang membayar Penyelenggara Kegiatan PEMBERI KERJA ORANG PRIBADI BADAN

6. Penerima Penghasilan -> ORANG PRIBADI PEGAWAI Penerima uang pesangon , pensiun atau uang manfaat pensiun , THT , atau JHT , termasuk ahli warisnya BUKAN PEGAWAI yang menerima / memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan PESERTA KEGIATAN yang menerima / memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan

11. ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN yang sifatnya wajib sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan BEASISWA -> Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh

13. PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) Per 1 Januari 2009 Rp 15.840.000,00 UNTUK DIRI WP OP Rp 1.320.000,00 TAMBAHAN UNTUK WP KAWIN Rp 15.840.000,00 TAMBAHAN UNTUK SEORANG ISTRI YG PENGHASILANNYA DIGABUNG DENGAN PENGHASILAN SUAMI Rp 1.320.000,00 TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KELUARGA SEDARAH/SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SERTA ANAK ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG

14. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) Per 1 Januari 2009

16. TARIF PASAL 17 UU PPh (UU PPh Baru) UU PPh 36/2008 Pasal 21 ayat (5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP .

17. DASAR PERHITUNGAN PPh PASAL 21 TAHUNAN KEWAJIAN PAJAK SUBJEKTIF PEGAWAI TETAP WP DALAM NEGERI JUMLAH PENGHASILAN yang SEBENARNYA DITERIMA/DIPEROLEH dalam TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN KALENDER TIDAK DISETAHUNKAN DISETAHUNKAN DISETAHUNKAN SEJAK AWAL TAHUN PAJAK SETELAH PERMULAAN TAHUN PAJAK BERAKHIR DALAM TAHUN PAJAK MULAI / BERHENTI BEKERJA DALAM TAHUN BERJALAN MULAI BEKERJA DALAM TAHUN BERJALAN MENINGGAL/ MENINGGALKAN INDONESIA UNTUK SELAMA-LAMANYA DALAM TAHUN BERJALAN

18. Penghitungan PPh Pasal 21 DISETAHUNKAN Kewajiban pajak subjektif sbg WPDN DIMULAI atau BERAKHIR dalam bagian tahun pajak ( WPLN niat menetap atau tinggal lebih dr 183 hari , WPDN meninggal dunia , meninggalkan Ind. selamanya ) Pegawai dipindahkan ke Kantor Cabang dari Kantor Pusat atau sebaliknya atau antar cabang pada Pemberi Kerja yang sama (disetahunkan oleh Kantor Asal)

19. Upah Sehari Tidak lebih dari 150.000 Dikurangi 150.000 Dikurangi PTKP harian sebenarnya Lebih dari 150.000 Dipotong PPh 5% Tidak Dipotong PPh Pada saat telah melebihi 1.320.000 dalam 1 bulan Tarif 5% PhKP PMK No. 254/PMK.03/2008 Mulai 1 Januari 2009

20. Tenaga Ahli yang melakukan PEKERJAAN BEBAS Terdiri dari Pengacara Konsultan Akuntan Notaris Arsitek Penilai Dokter Aktuaris Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh 50 % dari Penghasilan Bruto

21. Penghasilan Bruto Peserta Program Pensiun Penarikan dana pada Dana Pensiun Tarif PPh Pasal 17 UU PPh X Penghasilan Bruto Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, dan Bonus Mantan Pegawai Pemberi Jasa atau kegiatan yang jumlah imbalannya tidak dihitung atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan dimaksud Honorarium, uang saku, hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun Diterapkan Dewan Komisaris Yang tidak merangkap Sebagai pegawai tetap Honorarium

22. Orang Pribadi status Wajib Pajak Luar Negeri Penghasilan yang diterima/diperoleh dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan Dipotong PPh Ps. 26 Tarif : 20% (sesuai Tax Treaty – SKD) dari Penghasilan Bruto Jika berubah status menjadi WPDN Bersifat FINAL Tidak Final ( DAPAT DIKREDITKAN)