Hukum Menurut Sumbernya
•Télécharger en tant que PPTX, PDF•
2 j'aime•8,108 vues
Dokumen tersebut merangkum berbagai aspek hukum, mulai dari definisi hukum, subyek hukum, sumber hukum, kaedah hukum, dan pembagian hukum menurut berbagai kriteria.
Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
Similaire à Hukum Menurut Sumbernya
Similaire à Hukum Menurut Sumbernya (20)
Dernier
Dernier (20)
Hukum Menurut Sumbernya
- 1. Oleh: MUHAMAD ARIFUDIN Advokat at Law Office Batubara & Bels
- 2. 1. DEFINISI Hukum 2. SUBYEK HUKUM 3. SUMBER HUKUM 4. KAIDAH HUKUM 5. PEMBAGIAN HUKUM HUKUM
- 3. DEFINISI HUKUM Menurut L.J. van Apeldoorn : Tidak mungkin memberikan definisi kepada hukum karena hukum itu banyak seginya dan demikian luasnya sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam satu rumusan secara memuaskan. E. UTRECH: Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu. E. MEYERS: hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya. MOCHTAR KUSUMAATMADJA: hukum tidak saja terdiri atas perintah-perintah dan larangan- larangan saja, tetapi juga meliputi lembaga-lembaga dan proses untuk mewujudkannya dalam kenyataan.
- 5. Aliran Etis Aliran Utilitas Aliran Normatif- Dogmatif menganggap bahwa pada asasnya tujuan hukum itu adalah semata- mata untuk mencapai keadilan menganggap bahwa pada asanya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat. menganggap bahwa pada asasnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.
- 6. Sarana social control, bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu. A tool of social engineering (sarana perekayasa masyarakat) adalah untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana. Simbol, fungsi ini dimaksudkan untuk menyederhanakan rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu, sehingga mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum. Alat politik, adalah untuk memperoleh kekuasaan politik atau mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara. Sarana penyelesaian sengketa, hukum bertujuan untuk menyelesaikan setiap konflik atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat, sehingga tercipta keteraturan dan ketenteraman hidup warga masyarakat. Sarana pengendalian sosial, hukum dimaksudkan untuk mengendalikan masyarakat secara terencana, agar kehidupan social masyarakat dapat terkendali sesuai peraturan hukum yang berlaku. Sarana pengintegrasi sosial, adalah untuk mengurangi konflik yang terjadi dan memperlancar proses interaksi pergaulan social.
- 7. SUBYEK HUKUM MANUSIA (NATUURLIJK PERSOON) BADAN HUKUM (RECHTS PERSOON) Definisi: Adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki) hak dan kewajiban. Pembagian Subyek Hukum
- 9. KAEDAH HUKUM Definisi: peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara,sehingga berlakunya kaedah hukum dapat dipertahankan Isi Kaedah Hukum Sifat Kaedah Hukum Perintah (Gebod) Larangan (Verbod) Kebolehan (Mogen) Imperatif : bersifat memaksa Fakultatif Tidak harus dipatuhi
- 11. Menurut Sumbernya 1. Hukum Undang-Undang: Tercantum dalam hak perundang undangan 2. Hukum Adat: Hukum yang berasal dari kebiasaan dari daerah daerah tertentu yang dilakukan secara berulang ulang. 3. Hukum Traktat: Hukum yang ditetapkan oleh suatu Negara dengan Negara lain yang merupakan suatu perjanjian. 4. Hukum Jurisprudensi: Hukum terbentuk karena putusan hakim terdahulu.
- 12. Menurut Bentuknya 1. Hukum Tertulis a. Hukum yang dikodifikasikan : Hukum tersebut tersusun rapi, jelas, dibukukan sebagai kitab undang- undang, cth: kitab UU hukum dagang, pidana, perdata. b. Hukum yang tidak dikodifikasikan Hukum yang tidak tersusun rinci dan tidak dikukuhkan, cth: UU Perseroan Terbatas, dll 2. Hukum tidak terulis cth: hukum adat.
- 13. Menurut Waktu Berlakunya Ius Constitutum Hukum yang berlaku pada saat sekarang dalam suatu masyarakat dan daerah tertentu, cth: UU, Perda, dll. Ius Constituendum Hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang. Hukum alam atau azasi Hukum yang berlaku dimana dalam segala waktu dan segala bangsa, cth: hak hidup.
- 14. Menurut Isinya Ius Constitutum Hukum yang berlaku pada saat sekarang dalam suatu masyarakat dan daerah tertentu, cth: UU, Perda, dll. Ius Constituendum Hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang. Hukum alam atau azasi Hukum yang berlaku dimana dalam segala waktu dan segala bangsa, cth: hak hidup.
- 15. Menurut Waktu Berlakunya Hukum Privat Hukum yang mengatur hubungan antar seseorang dengan orang lain, cth: hukum perkawinan, hukum bisnis. Hukum publik Hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan Negara, cth: Hukum Pidana, Hukum Tata Negara.
- 16. Menurut Cara Mempertahan kannya Hukum Materiil segala kaidah yang menjadi patokan manusia untuk bersikap tindak yang berwujud perintah atau larangan (isi dari ketentuan hukum). Contoh: Hukum Pidana, Hukum Perdata Hukum Formil hukum yang mengatur cara-cara mempertahankan dan melaksanakan hukum materiil. Contoh: Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata.