1. Dokumen tersebut membahas tentang leasing dan sewa guna usaha sebagai metode pembiayaan aktiva tetap perusahaan, termasuk definisi, jenis-jenis, dan perbedaan antara leasing dengan sewa menyewa menurut KUH Perdata.

1. 1. Latar belakang
Leasing adalah salah satu jenis lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan merupakan
badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau
barang modal. Leasing merupakan pranata hukum yang baru. Di satu pihak leasing mirip
sewa menyewa, tetapi di lain pihak leasing juga mengandung unsur-unsur jual beli. Dalam
perusahaan konstruksi, aktiva tetap merupakan bagian penting dari kekayaan yang dimiliki
oleh perusahaan, karena aktiva memiliki proporsi yang terbesar dari kekayaan tersebut.
Aktiva tetap adalah aktiva yang jangka waktu pemakaiannya lama digunakan dalam kegiatan
perusahaan, dimiliki tetapi tidak untuk dijual lagi dalam kegiatan operaional perusahaan,
serta nilainya cukup besar. Aktiva tetap tersebut dapat berupa tanah, bangunan, perlengkapan,
dan lain sebaginya.
Dalam rangka pengembangan perusahaan, biasanya perusahaan akan selalu berusaha untuk
mengganti aktiva yang lama dengan aktiva yang baru. Penggantian atas aktiva yang lama ini
mungkin disebabkan karena aktiva tersebut telah habis masa umur ekonomisnya atau karena
rusak dan tidak dapat lagi digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan
disisi lain, kegiatan operasional perusahaan menuntut adanya pengadaan aktiva tetap yang
baru terutama tanah, gedung dan peralatan. Pengadaan aktiva tetap ini dapat dipenuhi oleh
perusahaan dalam bentuk sewa guna usaha atau leasing.
Penggunaan sewa guna usaha sebagai sarana mengalihkan hak untuk menggunakan suatu
harta kepada pihak lain telah mengalami pertumbuhan yang pesat, hal ini disebabkan semakin
menyebarnya jenis aktiva yang dapat disewa guna mulai dari kendaraan, mesin-mesin, alat-
alat berat sampai aset dengan tehnologi canggih. Hadirnya perusahaan sewa guna usaha ini
semakin mempopulerkan dan menambah kiprah kegiatan bisnis sewa guna usaha sebagai
sumber pembiayaan lain disamping cara-cara pembiayaan konvensional yang lazim
dilakukan melalui perbankan.
Melihat semakin berkembangnya kegiatan sewa guna usaha, maka dirasakan adanya
kebutuhan untuk menyediakan suatu standar akuntansi keuangan yang dapat dijadikan
sebagai pedoman untuk mencatat dan melaporkan transaksi sewa guna usaha dalam laporan
keuangan, sehingga akan dihasilkan suatu laporan keuangan yang wajar dan informasi yang
berguna bagi para pemakai laporan keuangan.
Kegiatan sewa menyewa ini sangat bervariasi menurut kontraknya, variabelvariabel itu
misalnya lama masa persewaan, persyaratan pembayaran dan pembelian, ayat-ayat mengenai
pembatalan dan sanksi-sanksi, jaminan oleh penyewa mengenai nilai sisa, jumlah dan waktu
pembayaran sewa, tigkat bunga yang terkandung dalam perjanjian sewa menyewa, dan
pembayaran biaya-biaya tertentu seperti pemeliharan, asuransi, dan pajak. Hal-hal tersebut
harus dipertimbangkan dalam menentukan perlakuan akuntansi yang tepat dalam sewa guna
usaha.
Kegiatan sewa guna usaha dikategorikan ke dalam klasifikasi dari segi lessee dan lessor.
Klasifikasi sewa guna usaha dari segi lessee terdiri dari Capital Lease (Finance Lease) dan
Operating Lease. Sedangkan klasifikasi sewa guna usaha dari segi lessor terdiri dari Sales
Type Lease, Direct Financing Lease, Leverage Lease dan Operating Lease.
Bagi lessee kedua metode yaitu capital lease dan operating lease mempunyai akibat yang
berbeda terhadap penyajian neraca dan laporan laba rugi. Metode capital lease akan

2. menghasilkan jumlah laba yang lebih rendah dibandingkan dengan metode operating lease,
hal ini disebabkan metode capital lease mencatat beban yang lebih besar yang ditimbulkan
dari beban bunga dan penyusutan atau amortisasi aktiva yang disewa guna usaha. Sedangkan
dalam metode operating lease hanya mencatat beban sewa guna usaha yang jumlahnya
merata sepanjang periode sewa.
Ditinjau dari segi kewajiban, metode capital lease dapat memperbesar kewajiban yang ada di
neraca. Hal ini dikarenakan metode capital lease menghendaki aktiva yang disewa guna
usaha dicatat disisi debet sebagai aktiva sewa guna usaha dan kewajiban sewa guna usaha
dicatat disisi kredit. Dengan sendirinya perhitungan risiko keuangan yang berhubungan
dengan kewajiban akan tidak sesuai lagi jika dibandingkan dengan metode operating lease.
Oleh sebab itu, metode pembiayaan dengan capital lease tidak dapat disamakan dengan
perjanjian sewa menyewa biasa seperti halnya pada operating lease, sehingga perlakuan
akuntansi untuk transaksi sewa guna usaha perlu diterapkan secara konsisten sesuai dengan
PSAK No.30 dalam rangka penyusunan laporan keuangan perusahaan. Untuk itu guna
menjawab berbagai pertentangan dan menjelaskan praktek sewa guna usaha perlu pengkajian
dari sisi konsepkonsep akuntansi yang mendasar, sehingga dapat ditentukan perlakuan setiap
transaksi sewa guna usaha secara tepat, dapat dimengerti, dapat diperbandingkan dan sesuai
dengan tujuan laporan keuangan.
Laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi tersebut harus dapat
memberikan suatu rangkaian historis dari sumber-sumber ekonomi, kewajiban kewajiban
perusahaan serta kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan perubahan-perubahan terhadap
sumber-sumber ekonomi dan kewajiban-kewajiban tersebut. Sehingga informasi yang
dihasilkan dari laporan keuangan tersebut akan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan
keputusan perusahaan untuk periode akuntansi berikutnya.
Beberapa peraturan di tahun 1974 tersebut merupakan tonggak sejarah perkembangan hukum
tentang leasing di negeri ini. Peraturanperaturan tersebut adalah :
1. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia No. KEP-122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974,
No. 30/Kpb/l/1974, tertangal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing.
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP.
649/MK/IV/5/1974, tanggal 6 Mei 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing.
3. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.
650/MK/IV/5/1974, tanggal 6 Mei 1974 tentang Penegasan Ketentuan Pajak
Penjualan dan Besarnya Bea Meterai Terhadap Usaha Leasing.
4. d. Pengumuman Direktur Jenderal Moneter Nomor: Peng-307/DJM/ 111.1/7/1974,
tanggal 8 Juli 1974 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Leasing. Setelah
berbagai peraturan yang dikeluarkan di tahun 1974, ada beberapa peraturan lagi yang
terbit di tahun-tahun kemudiannya. Perkembangan sejarah bisnis leasing di Indonesia
sangat erat kaitannya dengan policy pemerintah yang tertuang dalam peraturan-
peraturan tersebut.
1. DASAR HUKUM LEASING

3. Dasar hukum untuk leasing yang utama adalah asas kebebasan berkontrak, seperti yang
terdapat dalam 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sepanjang memenuhi syarat
seperti yang diatur oleh perundang-undangan, maka leasing berlaku dan ketentuan tentang
perikatan seperti yang terdapat dalam buku ketiga BW, berlaku juga untuk leasing. Namun
demikian, di samping alas hukum mengenai asas kebebasan berkontrak, terdapat beberapa
alas hukum lain. Di antaranya adalah:
1. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-38/MK/IV/1/1972, tentang Lembaga
Keuangan, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
562/KMK/011/1982.
2. Keputusan Presiden Rl, No. 61 Tahun 1988, tentang Lembaga Pembiayaan.
3. Keputusan Menteri Keuangan Rl No. 448/KMK.17/2000 tentang Pembiayaan
Perusahaan.
4. Keputusan Menteri Keuangan Rl, No. 634/KMK.013/1990, tentang Pengadaan
Barang Modal Berfasilitas Melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha (Perusahaan
Leasing). Keputusan Menteri Keuangan Rl No. 1169/KMK,01/1991, tentang Kegiatan
Sewa Guna Usaha (Leasing).
1. PENGERTIAN, PERMODALAN, DAN JENIS-JENIS LEASING
2. PENGERTIAN LEASING
Sewa guna usaha (leasing) mennurut perpres No.9 th 2009 tentang lembaga pembiayaan
adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna
usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating
lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lesse) selama jangka waktu tertentu
berdasarkan pembayaran secara angsuran. Dilihat dari segi pandangan hukum kegiatan
leasing ada 4 tahap yang utama yaitu :
1. Perjanjian antara pihak lessor dan pihak lesse
2. Berdaasarkan perjanjian sewa guna usaha, pihak lessor mengalihkan hak penggunaan
barang pada pihak lesse.
3. Lesse membayar kepada lessor atas sewa penggunaan barang.
4. Lesse mengembalikan barang tersebut kepada lessor pada akhir periode yang
ditetapkan lebih dahulu dangjangka waktunya kurang dari umur ekonomi barang
tersebut.
5. PERMODALAN LEASING
Sesuai dengan PMK No 84/PMK.012/2006 tanggal 26 september 2009 tentang perusahaan
pembiayaan, jumlah modal disetor dan simpanan pokok atau simpanan wajib dalam rangka
pendirian perusahaan pembiayaan adalah :
1. Perusahaan swasta nasioanal atau perusahaan patungan sekurang-kurangnya sebesar
Rp.100 Milyar.
2. Koperasi sekkurang-kkurangnya sebesar Rp.50 Milyar
1. JENIS-JENIS LEASING

4. Dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan leasing dapat digolongkan menjadi 3
kelompok leasing yaitu :
1. Independent leasing company
Adalah jenis pembiayaan leasing dimana lessor bebas menentukan pembelian barang dari
berbagai supplier yang kemudian di lease kepada pemakai.
1. Captive lessor
Adalah jenis pembiayaan leasing dimana lessor mempunyai supplier tersendiri yang berperan
sebagai perusahaan induk. Pihak pertama terdiri dari perusahaan induk dan anak perusahaan
dan pihak keduanya lesse sebagai pemakai barang.
1. Lessee broker atau packager
Adalah pembiayaan leasing dimana broker yang biasanya tidak memiliki barang atau
peralatan fungsi hanya mempertemukan calon lease dengan lessor.
Jenis-jenis Leasing
Menurut Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal20 jenis-jenis leasing yang sudah
dikenal secara umum antara lain:
1. a. Finance Lease (Sewa Guna Usaha Pembiayaan. Dalam sewa guna usaha ini,
perusahaan sewa guna usaha (lessor) adalah pihak yang membiayai penyediaan
barang modal. Selama masa sewa guna usaha, penyewa guna usaha melakukan
pembayaran sewa guna usaha secara berkala dimana jumlah seluruhnya ditambah
dengan pembayaran nilai sisa (residual value), kalau ada, akan mencakup
pengembalian harga barang modal yang dibiayai serta bunganya, yang merupakan
pendapatan perusahaan sewa guna usaha.
2. b. Operating Lease (Sewa Menyewa Biasa) Dalam sewa guna usaha ini,
perusahaan sewa guna usaha (lessor) membeli barang modal dan selanjutnya
disewagunausahakan kepada penyewa guna usaha. Dalam operating lease, jumlah
seluruh pembayaran sewa guna berkala tidak mencakup jumlah biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya.
Perusahaan sewa guna usaha dalam operating lease biasanya bertanggung jawab atas
biaya-biaya pelaksanaan sewa guna usaha seperti asuransi, pajak maupun
pemeliharaan barang modal yang bersangkutan.
3. c. Sales-Type Lease (Sewa Guna Usaha Penjualan) Sewa guna usaha jenis ini
merupakan transaksi pembiayaan sewa guna usaha secara berkala (direct finance
lease) dimana dalam jumlah transaksi termasuk laba yang diperhitungkan oleh pabrik
atau penyalur yang juga merupakan perusahaan sewa guna usaha. Sewa guna usaha
jenis ini seringkali merupakan suatu jalur pemasaran bagi produk perusahaan tertentu.
Leveraged Lease Transaksi sewa guna usaha jenis ini melibatkan setidaknya tiga
pihak, yakni penyewa guna usaha, perusahaan sewa guna usaha, dan kreditor jangka
panjang yang membiayai bagian terbesar dari transaksi sewa guna usaha.

5. 1. PERBEDAAN ANTARA LEASING DAN SEWA MENYEWA
Adapun perbedaan pokok antara leasing dengan sewa menyewa menurut KUH Perdata
adalah
1. Leasing merupakan bentuk metode pembiayaan, sedangkan sewa menyewa belum
tentu merupakan bentuk pembiayaan.
2. Obyek perjanjian leasing adalah barang-barang modal atau alat-alat produksi.
3. sedangkan dalam perjanjian sewa menyewa obyeknya juga dapat meliputi barang-
barang untuk dapat digunakan di luar perusahaan.
4. Subyek dalam leasing ditentukan, yaitu perusahaan yang telah memperoleh izin,
sedang dalam sewa menyewa tidak.
5. Jangka waktu leasing merupakan jangka waktu yang tertentu, sedangkan dalam
perjanjian sewa menyewa jangka waktunya mungkin bisa tidak terbatas.
6. Jaminan yang harus diberikan oleh seorang yang menyewakan dalam pejanjian sewa
menyewa, tidak berlaku sepenuhnya dalam leasing.
7. Imbalan jasa yang dibayar pada perjanjian sewa menyewa adalah uang sewa,
sedangkan dalam leasing, lessor berkepentingan memperoleh imbalan uang sewa yang
pokoknya merupakan tebusan berkala harga perolehan barang ditambah ongkos
pembiayaan, serta lessee tetap berkewajiban membaya seluruh jumlah imbalan jasa
tersebut dan harus mengembalikan barang yang di-lease.
8. Dalam sewa menyewa, penyewa ikut memikul resiko obyek sewa menyewa,
sedangkan dalam leasing seluruh resiko obyek dan pemeliharaan menjadi tanggung
jawab lessee tanpa melibatkan pihak lessor.
9. Dalam perjanjian sewa menyewa, pihak yang menyewakan telah memiliki atau
menguasai barang-barang yang hendak dipergunakan oleh pihak yang lain dengan
membayar uang sewa sebagai imbalan, sedangkan dalam leasing, lessor adalah
instansi penyedia dana (finaciers) dan bukan pemilik barang yang biasa disewakan.
Selain itu ada perbedaan pokok antara leasing, sewa beli, sewa menyewa dan kredit bank
No Pokok PerbedaanLeasing Sewa Beli Sewa Menyewa Kredit Bank
1 Jenis barang Bergerak dan
tidak bergerak
Bergerak Bergerak dengan
pemeliharaan
Semua jenis
investasi
2 Penyewa Perusahaan
perorangan
Perusahaan
peorangan
Perusahaan
perorangan
Perusahaan
perorangan
3 Bentuk
perusahaan
Badan hukum Supplier Supplier Bank
4 Jangka waktu Menengah Pendek Pendek-tengah Bebas
5 Biaya 100% 80% Lebih rendah 80%
6 Biaya bunga Bunga+margin Tinggi Bunga = margin Spread + inter
bank rate
7 Akhir kontrak Hak opsi untuk Barang menjadi Barang kembali Kredit lunas

6. membeli,
memperpanjang,
mengembalikan
milik penyewa kepemilik jaminan kembali
1. KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN LEASING
Seperti halnya aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan lainnya, perjanjian leasing juga
mempunyai keunggulan maupun kelemahan bagi kedua belah pihak yang bersangkutan, baik
untuk lessee maupun lessor. Menurut Dahlan Siamat keuntungan yang akan didapatkan oleh
lessee apabila melakukan leasing antara lain adalah sebagai berikut:
1. Lessee akan terhindar dari kebutuhan dana besar dan biaya bunga yang tinggi.
2. Lessee mengurangi resiko keusangan, karena ia dapat mengoperkan barang yang
dilease kepada pihak lessor setelah pemakaiannya. Perjanjian lease lebih flexible
karena lebih bebas dibandingkan perjanjian utang lainnnya. Lessor yang pintar akan
dapat menyesuaikan perjanjian lease terhadap kebutuhan perusahaan. Dana
pembiayaannya jauh lebih murah dibandingkan pembiayaan sekaligus.
3. Lease tidak menambah pos utang di neraca dan tidak mempengaruhi ratio leverage.
Sedangkan kerugian apabila melakukan leasing bagi lessee adalah sebagai berikut:
1. Lessee wajib memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan lessor untuk
melindungi peralatannya, misalnya: dalam bentuk pembatasan pengoperasian barang,
perlindungan asuransi, dan lain-lain.
2. Lessee bisa saja kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan barang pada
saat akhir lease untuk beberapa jenis barang.
3. Lease khususnya financial lease mungkin kurang tepat apabila lessee hanya
membutuhkan aktiva dalam jangka pendek, karena jika dibatalkan sebelum perjanjian
selesai, akan menimbulkan biaya yang cukup besar. Karena barang yang dilease tidak
dapat dicatat sebagai asset, maka tidak dapat dijadikan sebagai jaminan kredit di
Bank.
4. Hak menggunakan barang lease merupakan intangiable asset yang tidak dapat
disajikan dalam neraca sebagai aktiva tetap.
Keunggulan sewa guna usaha sebagai sumber alternatif pembiayaan modal bagi perusahaan
penyewa guna usaha adalah sebagai berikut (Nasution, 2003:14) :
1. Penghematan modal yaitu tidak perlu menyediakan dana yang besar, hal ini
merupakan penghematan dana bagi lessee, karena leasing umumnya membiayai 100%
barang modal yang dibutuhkan.
2. Fleksibel, yang bersifat sangat luas yang merupakan ciri utama bagi kelebihan leasing
dibanding dengan kredit bank. Fleksibilitas meliputi struktur kontraknya, besarnya
pembayaran sewa, jangka waktu pembayaran serta nilai sisanya.
3. Sebagai sumber dana, mekanisme untuk memperoleh dana yaitu dengan melalui sales
dan leaseback atas aset yang sudah dimiliki oleh lessee.
4. Menguntungkan cash flow. Untuk suatu investasi dimana pendapatan penjualan
diperoleh secara musiman atau dimana keuntungan baru bisa diperoleh pada masa

7. akhir investasi maka besarnya sewa juga bisa disesuaikan dengan kemampuan cash
flow yang ada. Pengaturan seperti ini bisa mencegah timbulnya gejolak kekosongan
dana dalam kas perusahaan.
5. Leasing dapat memberikan keuntungan pajak penghasilan yang disebabkan oleh
penyusutan dipercepat dan beban bunga.
6. Menahan pengaruh inflasi, dalam keadaan inflasi, lessee mengeluarkan biaya sewa
yang sama. Dengan demikian nilai riil dari sewa tersebut telah berkurang atau bisa
dikatakan bahwa lessee membeyar hari ini dengan perhitungan nilai mata uang
kemarin.
7. Leasing aktiva untuk periode lease yang relatif singkat dan bukan memiliki aktiva
memberikan perlindungan bagi lessee dari keusangan peralatan.
8. Secara umum jadwal pembayaran lease dapat diatur agar sesuai dengan arus kas
masuk lessee yang diharapkan dari operasi.
Disamping keunggulan-keunggulan di atas, maka sewa guna usaha juga mempunyai segi
kelemahan sebagai berikut (Nasution, 2003:14) :
1. Pembiayaan 100% atas aktiva yang disewa guna usaha juga berarti total pengeluaran
jumlah dollar yang lebih tinggi untuk bunga.
2. Pembiayaan secara leasing merupakan sumber pembiayaan yang relatif mahal bila
dibandingkan dengan kredit investasi dari bank.
3. Pembiayaan di luar neraca hanya menutupi fakta bahwa lapisan hutang baru sedang
ditanggung. Leasing peralatan siap pakai (jika dibandingkan dengan yang dibuat
sesuai pesanan) mungkin menghasilkan produk yang mutunya lebih rendah dan pada
akhirnya mengakibatkan hilangnya penjualan bagi lessee.
4. Lease musiman mengandung ketidakpastian bahwa peralatan akan tersedia saat
dibutuhkan selain itu suku bunga leasing mungkin didasarkan pada situasi
perdagangan saat itu.
5. Lease jangka panjang dapat memberikan perlindungan dari keusangan produk.
6. Keuntungan pajak mungkin bersifat sementara. Ketentuan pajak baru bisa
diberlakukan kapan saja dan bisa membatalkan ketentuan dalam peraturan lama. Ini
merupakan bahaya bagi semua lease jangka panjang yang mengutamakan keuntungan
pajak.
7. Lease jangka panjang dengan suku bunga tetap akan membebankan lessor pemberi
pinjaman atas resiko hilangnya kesempatan jika suku bunga naik.
1. 6. PARA PIHAK DAN HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM
LEASING
Pada prinsipnya para pihak dalam leasing meliputi ( Munir Fuady, 2006, Op. Cit., hal. 8.)
1. Lessor. yakni pihak yang memberikan pembiayaan dengan cara leasing kepada pihak
yang membutuhkannya. Dalam hal ini lessor bisa merupakan perusahaan pembiayaan

8. yang bersifat “multi finance,” tetapi dapat juga perusahaan yang khusus bergerak di
bidang leasing.
2. Lessee. Ini merupakan pihak yang memerlukan barang modal, barang modal mana
dibiayai oleh lessor dan diperuntukkan kepada lessee.
3. Supplier. Merupakan pihak yang menyediakan barang modal yang menjadi objek
leasing, barang modal mana dibayar oleh lessor kepada supplier untuk kepentingan
lessee. Dapat juga supplier ini merupakan penjual biasa. Tetapi ada juga jenis leasing
yang tidak melibatkan supplier, melainkan hubungan bilateral antara pihak lessor
dengan pihak lessee. Misalnya dalam bentuk Sale and Lease Back.
Hubungan hukum antara lessor, supplier dan lessee adalah : Lessor memberikan biaya
pembelian barang secara tunai kepada supplier. Supplier memberikan barang kepada lessee.
Setelah lessee memperoleh barang, maka ia melakukan pembayaran lease kepada lessor.
Sementara mengenai mekanisme sehingga terjadinya hubungan hukum antar para pihak,
yaitu lessor, lessee, dan juga supplier, terdapat berbagai alternatif sebagai berikut:
1. Lessor membeli barang atas permintaan lessee, selanjutnya memberikan kepada
lessee secara leasing.
2. Lessee membeli barang sebagai agennya lessor, dan mengambil barang tersebut
secara leasing dari lessor.
3. Lessee membeli barang atas namanya sendiri, tetapi dalam kenyataannya sebagai agen
dari lessor, dan mengambil barang tersebut secara leasing dari lessor. Setelah lessee
membeli barang atas namanya sendiri, kemudian melakukan novasi, sehingga lessor
kemudian menghaki barang tersebut dan membayarnya.
4. lessee membeli barang untuk dan atas namanya sendiri, kemudian menjualnya kepada
lessor, dan mengambil kembali barang tersebut secara leasing. Ini adalah contoh Sale
and Lease Back.
5. Lessor sendiri yang mendapatkan barang secara leasing dengan hak untuk melakukan
subleasing, dan memberikan subleasing kepada lessee subleasing kepada lessee.
1. AKUTANSI SEWA GUNA USAHA
2. Menurut FASB
Akuntansi Untuk Sewa Guna Operasi Lessee :
1. Melibatkan pengakuan biaya sewa selama periode lease.
2. Harta yang dilease tidak dilaporkan sebagai aktiva dalam neraca lease.
3. Tidak ada hutang yang diakui dari kewajiban untuk melakukan pembayaran
dikemudian hari atas penggunaan harta tersebut.
Akuntansi Untuk Lease Modal :

9. 1. Mengharuskan lesse untuk melaporkan nilai sekarang (Present Value) dari
pembayaran lease dikemudian hari pada Balance Sheet, baik sebagi aktiva maupun
sebagai kewajiban.
2. Aktiva disusutkan seakan-akan telah dibeli oleh lessee
Akuntani Untuk Sewa Guna Operasi – Lessor
Akuntani untuk lease operasi bagi lessor sama dengan lessee. Lessor mengaku pembayaran
sebagai pendapatan ketika pembayaran diterima. Jika ada variasi penting dalam persyaratan
pembayaran, maka dipelurkan ayat jurnak untuk m,ncerminkan pola garis lirus atas
pengakuan pandapatan. Biaya langsung pertama yang dikeluarkan akan ditangguhkan dan
kemudian diamortisasi selama periode lease, sehingga ditandingkan dengan pendapatan sewa.
Akuntansi Untuk Sewa Guna Modal – Lessor
Akuntansi untuk lease pembiayaan langsung bagi lessor sangat mirip dengan akuntansi untuk
lease modal oleh lessee. Dalam praktikk piutang biasnya oleh lessor akan dicatat sebesar
jumlah kotor pembayaran lease minimum disertai dengan perkiraan pengimbang untuk
pendapatann bunga yang diterima dimuka, dan bukan sebesar jumlah yang berlaku untuk
lessee.
1. Menurut IAI
Akuntansi Untuk Opperating Lease – Lessee
Pembayaran sewa guna usaha selama tahun berjalan merupakan biaya sewa yang diakui dan
dicatat berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa guna usaha, meskipun pembayaran
sewa guna usaha dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode.
Akuntansi Untuk Finance Lease – Lessee
1. Transaksi sewa guna usaha diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva tetap dan
keweajiban pada masa awal sewa guna usaha sebesar nilai tunai dari seluruh
pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa yang harus dibayar oleh penyewa
guna usaha pada skhir masa sewa guna usaha setiap pembayaan sewa guna usaha
dilokasikan dan dicatat sebagai angsuran pokok kewajiban sewa guna usaha dan
beban bunga berdsarkan tingkat bunga yang diperhitungkan terhadap sisa kewajiban
penyewa guna usaha.
2. Tjngkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai tunai dari pembayaran sewa
guna usaha adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh perusahaan sewa guna usaha
atau tingkat bunga yang berlaku pada awal sewa guna usaha.
3. Aktiva yang disewaguna usaha harus diamortisasi dalam jumlah yang wajar
berdasarkan taksiran masa manfaatnya.
4. Kalau aktiva yang disewagunausaha dibeli sebelum berakhirnya masa sewa guna
usaha, maka perbedaan pembayaran yang dilakukan dengan sisa kewajiban
dibebankan atau dikreditkanpada tahun berjalan.
5. Kewajiban sewa guna usaha harus disajikan sebagai kewajiban lancar dan jangka
panjang sesuai dengan praktik yang lazim untuk jenis usaha penyewa guna usaha.

10. 6. Penyusutan aktiva yang disewagunausahakan harus dalam jumlah yang layak
berdasarkan taksiran masa manfaatnya.
7. Kalau aktiva yang disewagunausahakan dijual maka perbedaan antara nilai buku dan
harga jual harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian tahun berjalan.
Akuntansi Untuk Operating Lease – Lessor
1. Barang modal yang disewagunausahakan harus diperlakukan dan dicatat sebagai
aktiva sewaguna usaha berdasarkan harga perolehan.
2. Pembayaran sewa guna usaha selam tahun berjalan yang diperoleh dari penyewa guna
usaha diakui dan dicatat sebagi pendapatan sewa.
Akutansi untuk finance – lessor
1. Penanaman neto pada aktiva yang disewa guna usahakan harus diperlakukan dan
dicatat sebagai penanaman neto sewa guna. Jumlah penanaman neto tersebut terdiri
dari jumlah piutang sewa guna usaha ditambha nilai sisa yang akan diterima oleh
perusahaan sewa guna pada masa akhir sewa guna usaha dikurangi dengan
pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui dan simpanan jaminan.
2. Selisih antara piutang sewa guna usaha ditambah nilai sisa dengan harga perolehan
aktiva yang disewa guna usahakan diperlakukan sebagai pendapatan sewa guna usaha
yang belum diakui.
3. Pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui harus dialokasikan secara konsisten
sebagai pendapatan tahun berjalan berdasarkan suatu tingkat pengembalian berkala
atas penanaman perusahaan sewa guna usaha.
4. Apabila perusahaan sewa guna usaha menjual barang modal kepada penyewa guna
usaha sebelum berakhirnya masa sewa guna usaha, maka perbedaan harga jual dengan
penanaman neto dalam sewa guna usaha pada saat penjualan dilakukan harus diakui
dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian periode berjalan.
5. Pendapatan lain yang diterima sehubungan dengan transaksi sewa guna usaha harus
diakui dan dicatat sebagai pendapatan periode berjalan.
1. Menurut IFRS
Akuntansi untuk operating lease
Dalam sewa operasi kedua belah pihak memperlakukan sewa sebagai executory contract. Di
akhir masa sewa tidak ada pengakuan aset oleh lessee dan lessee mengakui beban un tuk
pembayaran sewa selama masa sewa.
Akuntansi untuk finance lease
Dalam sewa pembiayaan, lessor mengakui finance lease receivable dan lessee mengakui
leased asset dan liability for future lease payment. Finance income dan beban diakui untuk
mencerminkan constant rate of return on the unpaid balance.
1. PELAPORAN DAN PENGUNGKAPAN

11. 2. Menurut FASB
FASB menetapkan persyaratan pengungkapan untuk semua lease, tanpa memperhatikan
apakah lease itu digolongkan sebagai lease operasi atau lease modal. Informasi berikut wajib
untuk dicantumkan untuk semua lease yang mengandung periode lease awal atau periode sisa
yang tidak dapat dibatalkan diataas satu tahun :
Lesse :
Jumlah kotor yang dicatat sebagai lease modal dan akumulasi penyusutannya pada setiap
tanggal neraca yang disajikan menurut kelompok pertama berdasarkan fungsinya.
1. Pembyaransewa minimum mendatang yang diwajibkan per tanggal neraca terakhir
yang disajikan secara agregat dan untuk lima tahun fiskal berikutnya. Pembayaran ini
harus dipisahkan antara lease operasi dan lease modal. Untuk lease modal biaya
eksekutori harus dikeluarkan.
2. Beban sewa untuk setiap periode untukperhitungan rugi laba disiapkan. Informasi
tambahan mengenai sewa minimum, sewa kontinjen, dan sewa sublease harus
disajikan untuk pereiode yang sama.
3. Penjelasan umum tentang kontrak lease termasuk informasi tentnag pembatasan hal-
hal seperti deviden, hutang tambahan dan leasing tambahan.
4. Untukl leasse modal jumlah bunga yang diperlukan untuk mengurangi pembayaran
lease agar vsama drngan nilai sekarang.
Lessor
1. Unsur-unsur berikut dari dari investasi bersih dalam lease jenis penjualan dan
pembiayaan langsung pada setiap tanggal neraca :
1. Piutang pembayaran lease minimum pada periode mendatang dengan
menyajikan pengurangan tersendiri untuk biaya eksekutori dan akumulasi
penyisihan utnuk piutang pembayaran leasee minimum yang tidak tertagih
2. Nilai residual tidak dijamin yang memberi keuntungan bagi lessor.
3. Pendapatan diterima dimuka
4. Biaya langsung awal. Untuk lease biaya langsung saja
5. Pembayaran lease minimum mendatang yang akan diterima setiap tahun
selama lima tahun berturut-turut per tanggal neraca terakhir yang disajikan
termasuk informasi mengenai sewa kontinjen.
6. Jumlah pendapatan yang diterima dimuka yang termasuk di dalam laba guna
meng-offset biaya langsung awal untuk setiap tahun penyajian perhitungan
rugi laba.
7. Unutk lease operasi harga pokok aktiva lease kepada pihak lain dan akumulasi
penyusutannya
8. Penjelasan umum tentang perjanjian leasing bagi lessor

12. 1. Menurut IAI
Finance leasse – lessor
1. Aktiva dilaporkan berdasarkan urutan likuiditasnya, kewajiban diurutkan berdasarkan
jatuh temponya tanpa mengelompokkan kedalam unsur lancar dan tidak lancar.
2. Penanamn neto dalam aktiva yang disewagunausahakan harus dilaporkan dalam
neraca dengan rincian sebagai berikut :
Piutang sewa guna usaha xxx
Nilai sisa yang terjamin xxx
Pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui xxx
Simpanan jaminan xxx
Penanaman neto sewa guna usaha xxx
Penyisihan piutang sewa guna usaha yang diragukan xxx
Jumlah penanaman neto xxx
1. Laporan laba rugi disajikan sedemikian rupa sehingga seluruh pendapatan silaporkan
dalam kelompok yang terpisah darikelompok biaya.
2. Jumlah penanaman netodan pendapatan sewa guna usaha dalam sewa guna usaha
sindikasi dan leveraged leasees harus dilaporkan oleh masing-masing pihak secara
proporsional sesuaii dengan penyertaanya
3. Pengungkapan yang layak harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan
mengenai hal-hal sebagai berikut :
1) Kebijakan penting akuntansi yang diugnakan sehubungan transaksi sewa guna usaha
2) Jumlah pembayarann sewa guna usaha paling tidak untuk 2 tahun berikutnya.
3) Sifat dari simpanan jaminan yang merupakan kewajiban perusahaan sewa guna usaha
kepada sewa guna usaha
4) Piutnag sewa guna usaha yang dijaminkan kepada pihak ketiga
5) Sewa guna usaha sindikasi dan leveraged leases
Operating lease – lessor
1. Barang mofal yang disea guna usahakan dilaporkan berdasarkan harga perolehan
setelah dikuirangi akumulasi penyusutannya
2. Aktiva yang disewa guna usahakan dilaporkan secara terpisah dari aktiva tetap yang
tidak disewa guna usahakan

13. 3. Perhitungan rugi laba harus disusun sedemikian rupa sehingga seluruh pendapatan
dilaporkan dalam kelompok yang terpisah dari kelompok biaya
4. Penyusutan aktiva yang disewa guna usaha harus dilaporkan secara terpisah dari
aktiva yang tidak disewa guna usahakan
5. Pengungkapan yang layak harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan
mengenai hal-hal sebagai berikut
1. Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam sewa guna usaha
2. Jumlah pembayaran sewa guan usaha paling tidak untuk 2 tahun berikutnya
3. Sifat dari simpanan jaminan
4. Aktiva yang disewaguna usahakan yang dijaminkan kepada pihak ketiga
5. Sewa gunan usaha sindikasi dan leveraged leases
Capital lease – lessee
1. Aktiva yang disewa guna usahakan dilaporkan sebagai bagian aktiva tetap dalam
kelompok sendiri. Kewajjiban sewa guna usaha harus disajikan terpisah dari
kewajiban lainnya.
2. Pengungkapan yang layak harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan
mengenai hal-hal berikut :
Jumlah pembayaran untuk sewa guna usaha paling tidak untuk 2 tahin berikutnya :
1. Penyusutan yang dibebankan untuk laba tahun berjalan
2. Jaminan yang diberikan sehubungan dengan tansaksi sewa guna usaha
3. Keuntungna dan kerugoan yang ditangguhkan beserta amortisasinya sehubungan
dengan transaksi sale dan leaseback
4. Ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa guna usaha
Operating lease – lessee
Pengungkapan yang layak harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai
hal-hal berikut :
1. Jumlah pembayara sewa guna usaha selama tahun berjalan yang dibebankan sebagai
biaya sewa
2. Jumlah pembayaansewa guna usaha yang dilakukan paling tidak untuk 2 tahun
berikutnya
3. Jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa guna usaha
4. Keuntungan dankerugian yang ditangguhkan beserta amortisinya sehubungan dengan
transaski sale dan leaseback
5. Ikatan-ikatan [penting yang dipersyaratkan dalam sewa guna usaha

14. 1. PERLAKUAN AKUNTANSI CAPITAL LEASE OLEH PENYEWA USAHA
Menurut PSAK No. 30 adalah :
1. Transaksi sewa guna usaha diberlakukan dan dicatat sebagai aktiva tetap dan
kewajiban pada awal masa guna sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa
guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar oleh penyewa guna
usaha pada akhir masa sewa guna usaha. Selama masa sewa guna usaha setiap
pembayaran sewa guna dialokasikan dan dicatat sebagai angsuran pokok kewajiban
sewa guna usaha dan beban bunga berdasarkan tingkat bunga yang diperhitungkan
terhadap sisa kewajiban penyewa guna usaha.
2. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai tunai dari pembayaran
sewa guna usaha adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh perusahaan sewa guna
usaha atau tingkat bunga yang berlaku pada awal masa sewa guna usaha.
3. Aktiva yang disewa guna usahakan harus diamortisasi dalam jumlah yang wajar
berdasarkan taksiran masa manfaatnya.
4. Kalau aktiva yang disewa guna usahakan dibeli sebelum berakhirnya masa sewa guna
usaha maka perbedaan antara pembayaran yang dilakukan atau dikreditkan pada tahun
berjalan.
5. Kewajiban sewa guna usaha harus disajikan sebagai kewajiban lancar dan jangka
panjang sesuai dengan praktek yang lazim untuk jenis usaha penyewa guna usaha.
6. Dalam hal dilakukan penjualan dan penyewaan kembali (sale and leaseback) maka
transaksi tersebut harus dilakukan sebagai dua transaksi yang terpisah yaitu transaksi
penjualan dan transaksi sewa guna usaha. Selisih antara harga jual dan nilai buku
aktiva yang dijual harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang
ditangguhkan harus dilakukan secara proporsional dengan biaya amortisasi aktiva
yang disewa
guna usahakan.
1. 10. PERLAKUAN AKUNTANSI SEWA GUNA USAHA OPERATING LEASE
Perlakuan akuntansi operating lease menurut PSAK No.30 bahw pembayaran sewa guna
usaha selama tahun berjalan merupakan biaya sewa yang diakui dan dicatat berdasarkan
metode garis lurus selama masa sewa guna usaha oleh lessee, meskipun pembiayaan sewa
guna usaha dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode.
1. PELAPORAN DAN PENGUNGKAPAN TRANSAKSI CAPITAL LEASE
Pelaporan akuntansi capital lease oleh penyewa guna usaha menurut PSAK No. 30 adalah :
1. Aktiva yang disewa guna usahakan dilaporkan sebagai bagian aktiva tetap dalam
kelompok tersendiri. Kewajiban sewa guna usaha yang bersangkutan harus disajikan
terpisah dari kewajiban lainnya.

15. 2. Pengungkapan yang layak harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan
mengenai hal-hal sebagai berikut :
1) Jumlah pembayaran sewa guna usahakan yang paling tidak untuk dua tahun berikutnya.
2) Penyusutan aktiva yang disewa guna usahakan yang dibebankan dalam tahun berjalan.
3) Jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa guna usaha.
4) Keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya sehubungan
dengan transaksi penjualan dan penyewaan kembali (sale and leaseback). Ikatan-ikatan
penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa guna usaha.
1. PELAPORAN DAN PENGUNGKAPAN TRANSAKSI OPERATING LEASE
Menurut PSAK No.30 bahwa pengungkapan yang layak harus dicantumkan atas laporan
keuangan mengenai :
1. Jumlah pembayaran sewa guna selama tahun berjalan yang dibebankan sebagai biaya
sewa.
2. Jumlah pembayaran sewa guna usaha yang harus dilakukan paling tidak 2 tahun
berikutnya.
3. Jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa guna usaha.
4. Keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya sehubungan
dengan transaksi sale and leaseback.
5. Ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa guna usaha (major
covenants).
1. ILUSTRASI METODE CAPITAL LEASE
Contoh penerapan metode capital lease berdasarkan buku akuntansi Kieso dan J. Weygandt
(2002 : 239) adalah sebagai berikut: Lessor company dan Lessee Company menandatangani
sebuah perjanjian lease tertanggal 1 Januari 2000 yang menetapkan bahwa Lessor Company
menyewakan peralatan kepada Lessee Company dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Masa lease adalah lima tahun dan perjanjian tidak dapat dibatalkan dengan
mengharuskan pembayaran sewa sebesar Rp 25.981
2. Peralatan tersebut mempunyai nilai wajar sebesar Rp. 100.000 estimasi umur
ekonomis lima tahun dan tidak ada nilai residu
3. Lessee Company membayar semua biaya pelaksanaan langsung kepada pihak ketiga
kecuali pajak harta sebesar Rp 2000 per tahun yang termasuk dalam pembayaran
tahunan kepada lessor Lease tersebut tidak memuat hak opsi pembaharuan dan
peralatan akan kembali pada lessor company pada saat selesainya lease.
4. Tingkat bunga pinjaman tambahan (incremental borrowing rate) Lessee Company
adalah sebesar 11% tahun. Apabila tingkat bunga tidak diketahui maka tingkat bunga
yang digunakan harus ditentukan oleh lessee.

16. 5. Lessee Company menyusutkan peralatan yang disewa dengan menggunakan metode
garis lurus.
6. Lessor Company menetapkan sewa tahunan untuk memperoleh tingkat hasil
pengembalian atas investasinya sebesar 10% per tahun, fakta ini diketahui oleh
Lessee Company.
7. Dalam hal adanya ketentuan lain yang dipersyaratkan oleh Lessor Company maka
lessee harus menerapkannya.
Penyelesaian:
1. Pengujian atas klasifikasi lease berdasarkan perjanjian lease diatas adalah:
1. Masa lease lima tahun, sama dengan estimasi umur ekonomis peralatan yang
lamanya lima tahun, memenuhi pengujian 75%
2. Nilai sekarang pembayaran lease minimum Rp 100.000 melebihi 90% dari
nilai wajar harta (Rp 100.000)
Nilai yang dikapitalisasi : (25.981 – 2.000) x Nilai pembayaran sekarang anuitas selama 5
periode pada tingkat diskonto 10% : Rp
: 25.981 x 4,16986
: Rp 100.000
1. Pencatatan akuntansi Capital Lease oleh Lessee Company
1. Jurnal untuk mencatat peralatan yang disewa guna usaha pada awal sewa guna
usaha
Peralatan Sewa Guna Usaha Rp 100.000
Kewajiban Sewa Guna Usaha Rp 100.000
Bila terdapat hak opsi dalam bentuk simpanan jaminan atau kas untuk membeli peralatan
yang disewa pada akhir masa lease adalah
Simpanan jaminan xx
Kas xx
1. Ayat jurnal untuk mencatat pembayaran lease pertama tanggal 1 Januari 2000 adalah
Beban pajak Rp 2.000
Kewajiban Sewa Guna Usaha Rp 23.981
Kas Rp 25.981
1. Tanggal 31 Desember 2000 jurnal untuk mencatat beban bunga adalah Beban Bunga
Rp 7.602

17. Hutang Bunga Rp 7.602
Berikut disajikan skedul pembayaran sewa guna usaha Leesee Company selama lima tahun
dengan tingkat bunga 10%
Tanggal Pembayaran lease
tahunan
Biaya pajak Biaya bunga Penurunan
kewajiban
lease
Kewajiban
lease
1/1/2000 - - - - 100,000
1/1/2000 25,981 2,000 - 23,981 76,019
1/1/2001 25,981 2,000 7,602 16,379 59,640
1/1/2002 25,981 2,000 5,964 18,017 41,623
1/1/2003 25,981 2,000 4,162 19,819 21,801
1/1/2004 25,981 2,000 2,180 21,801 -
Jumlah 129,905 10,000 19,908 100,000 -
Ayat jurnal untuk mencatat pembayaran sewa guna usaha tangal 1 Januari 2001 adalah
Beban pajak Rp 2.000
Beban Bunga Rp 7.602
Kewajiban Sewa Guna Usaha Rp 16.379
Kas Rp 25.981
1. Ayat jurnal untuk mencatat penyusutan peralatan sewa guna usaha selama lima tahun
dengan metode garis lurus tanggal 31 Desember 2000 adalah
Beban penyusutan aktiva SGU Rp 20.000
Akm.penyusutan aktiva SGU Rp20.000
1. Ayat jurnal untuk mencatat berakhirnya masa lease apabila terdapat hak opsi adalah:
Peralatan xx
Akm.Penyusutan Peralatan xx
Peralatan Sewa Guna Usaha xx
(Peralatan sewa guna usaha yang dibeli pada akhir masa sewa guna usaha harus dicatat oleh
perusahaan sebesar nilai buku)
KESIMPULAN
1. Leasing mempunyai beberapa keuntungan baik untuk lessor maupun lessee, namun
disampingh itu leasing juga mempunyai beberapa kelemahan.

18. 2. Dalam praktiknya leasing mempunyai beberapa dasar hukum dalam menjalankan
kegiatannya
3. Ada beberapa perlakuan akuntansi yaitu transaksi capital leasse, transaksi operating
lease, capital leasse oleh penyewa usaha, sewa guna usaha operating lease