Skpd jabar

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan

BAB IV
PROSEDUR AKUNTANSI
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)

A. KERANGKA HUKUM
Prosedur akuntansi pada SKPKD sebagai PPKD meliputi serangkaian
proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan
keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat
dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Permendagri
13/2006 (pasal 266 sampai dengan 288) jo Permendagri 59/2007 mengatur
tentang hal terkait.

B. DESKRIPSI KEGIATAN
Akuntansi PPKD adalah sebuah entitas akuntansi yang dijalankan oleh
fungsi akuntansi di SKPKD yang mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan
oleh SKPKD dalam kapasitas sebagai Pemda. SKPKD adalah suatu satuan
kerja yang mempunyai tugas khusus untuk mengelola keuangan daerah.
SKPKD Pemerintah Kabupaten Bandung adalah

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPK).
Khusus yang menyangkut peran akuntansi di SKPKD, ada dua fungsi yang
dijalankan oleh SKPKD, yaitu:

a. SKPKD sebagai Satuan Kerja yang dalam hal ini bertindak sebagai entitas
akuntansi yang mencatat transaksi-transaksi yang terjadi di Satker
tersebut oleh sekretariat. Akuntansi di SKPKD sebagai SKPD
perlakuannya seperti dijelaskan pada bab sebelumnya.

b. SKPKD sebagai PPKD, yang dalam hal ini bertindak sebagai entitas
pelaporan yang mewakili transaksi Pemda secara keseluruhan,
dilaksanakan oleh unit yang memiliki fungsi Akuntansi. Jenis
transaksinya meliputi: Pendapatan Dana Perimbangan, Belanja Bunga,
Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan
Belanja Tidak Terduga, termasuk transaksi-transaksi pembiayaan,
pencatatan investasi, dan utang jangka panjang.
Dengan demikian, prosedur ini akan meliputi:

Pemerintah Kabupaten Bandung 57


1. Akuntansi Pendapatan (Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya)
2. Akuntansi Belanja (belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial,
belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga)
3. Akuntansi Pembiayaan (Penerimaan dan Pengeluaran Pembiyaan)
4. Akuntansi Rekening PPKD di SKPD dan Rekening SKPD di PPKD
5. Akuntansi Aset (Investasi Jangka Panjang)
6. Akuntansi Utang
7. Akuntansi Ekuitas Dana

C. PIHAK TERKAIT

1. Fungsi Akuntansi SKPKD
Dalam kegiatan ini, Fungsi Akuntansi SKPKD memiliki tugas sebagai
berikut :
1) Mencatat transaksi-transaksi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,
Aset, Utang dan Selain Kas berdasarkan bukti-bukti yang terkait.
2) Memposting jurnal-jurnal tersebut ke dalam buku besarnya masing-
masing.
3) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan
Keuangan.

2. Bendahara di SKPKD (BUD)
Dalam kegiatan ini, Bendahara di SKPKD memiliki tugas menyiapkan
dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses
pelaksanaan akuntansi SKPKD.

D. AKUNTANSI PENDAPATAN
Pada bagian ini yang dimaksud dengan akuntansi pendapatan PPKD
adalah langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan
akuntansi untuk pendapatan pada level Pemerintah Daerah seperti misalnya
Pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

D.1. Dokumen Sumber yang digunakan

Dokumen sumber yang digunakan untuk pencatatan pendapatan Dana
Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah



Transaksi Dokumen sumber
Penerimaan dana
 Surat tanda bukti transfer pembayaran
perimbangan
dari KPPN (Nota Kredit Bank)
 Laporan Posisi Kas Harian Bank
Lain-lain Pendapatan
 Surat tanda bukti penerimaan
Daerah yang Sah
 Laporan Posisi Kas Harian Bank
 Bukti penerimaan lainnya (Berita acara
penerimaan)
D.2. Jurnal Standar
Fungsi Akuntansi di PPKD (yang dilakukan oleh Bidang Akuntansi di
DPPK) menerima Laporan Posisi Kas Harian dari BUD. Laporan ini yang
dilampiri salah satunya oleh tembusan Nota Kredit akan menjadi dokumen
sumber untuk penjurnalan akuntansi pendapatan. Dari Laporan Posisi Kas
Harian ini, Fungsi Akuntansi SKPKD dapat mengidentifikasi sumber
penerimaan kas berasal.

Jurnal penerimaan pendapatan

Dr Kas di Kas Daerah Xxx
Cr. Pendapatan Dana Perimbangan xxx
Cr. Lain-Lain Pendapatan yang Sah xxx

Karena jurnal yang sama akan dipakai terus dalam mencatat transaksi
pendapatan, maka dibuatlah Buku Jurnal Kas Masuk (JKM)-PPKD. Format
dokumen dapat dilihat pada lampiran Sisdur Akuntansi ini. Lampiran IV.1.

Contoh:

1) Pada tanggal 30 April 2009, Pemerintah Kabupaten Bandung menerima
dana bagi hasil pajak sebesar Rp500jt.

Jurnalnya :
SKPD PPKD
30 April 2009
Tidak ada jurnal Dr. Kas di Kasda Rp500jt
Cr. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp500jt



Dalam kondisi nyata, dimungkinkan terjadi pengembalian kelebihan
pendapatan yang harus dikembalikan ke pihak ketiga.
Jurnal Pengembalian Pendapatan

Dr Pendapatan ........ Xxx
Cr Kas di Kas Daerah xxx

2) Pada tanggal 20 Juni 2009, Pemerintah Kabupaten Bandung menerima
transfer dari Departemen Kesehatan pemerintah pusat untuk asuransi
jaminan kesehatan sebesar Rp600jt. Pada tanggal 15 Desember 2009
dilakukan pengembalian sebesar Rp100jt karena tidak terserap.

Jurnalnya :

a. Pada saat kas diterima di kas daerah
SKPD PPKD
20 Juni 2009
Tidak ada jurnal Dr. Kas di Kasda Rp600jt
Cr. Pendapatan Lain-lainyg sah Rp600jt

b. Pada saat kas dikembalikan

SKPD PPKD
15 Desember 2009
Dr. Pendapatan lain-lain yg Rp100jt
Tidak ada jurnal
sah
Cr. Kas di Kas Daerah Rp100jt

Jurnal diatas dicatat jika pengembalian kelebihan pendapatan terjadi
pada tahun anggaran, apabila pengembalian untuk kelebihan
pendapatan tahun anggaran sebelumnya maka yang didebet adalah
SiLPA.

D.3 Posting ke Buku Besar
Setiap periode (periode ditetapkan), jurnal-jurnal tersebut akan
diposting ke Buku Besar/Buku Besar Pembantu PPKD sesuai dengan kode
rekening pendapatan. Format Buku Besar PPKD dapat dilihat di Lampiran
IV.4, sedangkan Format Buku Besar Pembantu PPKD dapat dilihat di
Lampiran IV.5.



Buku Besar digunakan untuk posting jurnal yang kode akun
pendapatannya berupa jenis pendapatan, sedangkan Buku Besar Pembantu
digunakan untuk posting akun sampai dengan Rincian Objek Pendapatan.

E. AKUNTANSI BELANJA
Pada bagian ini akan dijelaskan prosedur akuntansi Belanja PPKD
yaitu langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi
untuk Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.

E.1 Dokumen Sumber yang digunakan
No. Transaksi Dokumen sumber Lampiran dokumen
1 belanja
Belanja Bunga - SP2D LS - sumber
SPM
- nota debet bank - SPD
- bukti pengeluaran lainnya
2 Belanja Subsidi - SP2D LS - SPM
- bukti pengeluaran lainnya - berita acara
- keputusan Kepala
Daerah
3 Belanja Hibah - SP2D LS - SPM
- bukti pengeluaran lainnya - keputusan Kepala
Daerah
4 Belanja Bantuan - SP2D LS - SPM
Sosial - Bukti pengeluaran lainnya - SPD
- Berita acara
- Keputusan Kepala
Daerah
- SP2D LS - SPM
5 Belanja Bagi - Bukti pengeluaran lainnya - SPD
Hasil - Berita acara
- Keputusan Kepala
Daerah
6 Belanja Bantuan - SP2D LS - SPM
Keuangan - Bukti pengeluaran lainnya - SPD
- Berita acara
- Keputusan Kepala
Daerah
7 Belanja Tidak - SP2D LS - SPM
Terduga - Bukti pengeluaran lainnya - SPD
- Keputusan Kepala
Daerah



E.2 Jurnal Standar
Transaksi belanja selaku PPKD dicatat oleh fungsi akuntansi PPKD.
Transaksi ini dicatat harian pada saat kas dibayarkan kepada bendahara
pengeluaran atau pada saat menerima tembusan bukti transfer ke pihak
ketiga. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

Transaksi pengeluaran kas daerah di PPKD dilakukan dengan 2 (dua)
cara, yaitu:
- pembayarannya dengan SP2D UP/GU/TU kepada SKPD
- pembayarannya dengan SP2D LS kepada fihak ketiga

Berikut dijelaskan transaksi pengeluaran kas daerah di PPKD yang dilakukan
langsung ke fihak ketiga. Penjelasan pembayaran dengan SP2D kepada
SKPD dijelaskan di bagian G (Akuntansi RK-Pusat di SKPD dan RK-SKPD di
PPKD).

Jurnal pencatatan transaksi belanja

Dr Bunga xxx
Dr Belanja Subsidi xxx
Dr Belanja Hibah xxx
Dr Belanja Bantuan Sosial xxx
Dr Belanja Bagi Hasil xxx
Dr Belanja Bantuan Keuangan xxx
Dr Belanja Tidak Terduga xxx

Contoh:
Pada tanggal 8 Mei 2009 PPKD Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan
pembayaran untuk bantuan keuangan sebesar Rp90.000.000 dengan
menggunakan SP2D-LS.

Jurnal untuk mencatat pengakuan belanja bantuan keuangan:
SKPD PPKD
8 Mei 2009
Tidak ada jurnal Dr. Belanja Bantuan Keuangan Rp90jt



Perhitungan Fihak Ketiga

Transaksi Penerimaan Fihak Ketiga (PFK) merupakan transaksi
transitoris berupa penerimaan kas dari pihak ketiga yang sifatnya titipan
dan harus diakui sebagai utang.
Dalam kasus LS Gaji dan Tunjangan, Fungsi Akuntansi PPKD
mencatat potongan pajak/Taperum/IWP untuk seluruh Satker yang
pemotongannya dilakukan oleh PPKD

Jurnal Pencatatan Potongan Fihak Ketiga

Dr Kas di Kas Daerah xxx
Cr Utang PFK xxx

Contoh :

Pembayaran gaji Pegawai Dinas Perhubungan bulan Maret 2009 dengan
SP2D LS sebesar Rp 80Jt, pada tanggal 30 Maret 2009. Dari jumlah tersebut
terdapat potongan PPh Rp1jt, IWP Rp400rb, dan Taperum Rp600rb.

Jurnalnya :
a. Untuk mencatat pengakuan belanja pegawai

SKPD
30 Maret 2009
Dr Belanja Pegawai Rp 80jt
Cr RK PUSAT Rp80jt

b. Untuk mencatat pengeluaran Kas di PPKD
PPKD
30 Maret 2009
Dr. RK/SKPD Rp80jt

c. Untuk mencatat pengakuan Utang Titipan Pihak Ke Tiga

PPKD
30 Maret 2009
Dr. Kas di Kasda Rp2jt
Cr. Utang PFK-Pot PPh Rp1jt
Cr. Utang PFK-Iuran Wjb PN Rp400jt
Cr. Utang PFK-Taperum Rp600jt



Dalam kasus LS Barang dan Jasa, seringkali terdapat potongan pajak
sehingga dana yang diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah neto (setelah
dikurangi potongan pajak), namun Fungsi Akuntansi PPKD tetap mencatat
belanja tersebut dalam jumlah bruto. Fungsi Akuntansi PPKD kemudian
mencatat potongan tersebut sebagai Utang, dengan jurnal sebagai berikut:

Jurnal pencatatan potongan pajak saat terbit SP2D LS Barang/Jasa

Cr Utang PFK Xxx

Pada saat pelunasan atau penyetoran dana pihak ketiga (PFK) maka
dilakukan jurnal sebagai berikut:

Jurnal pencatatan penyetoran pajak ke kas negara/fihak ketiga

Dr Utang PFK Xxx
Cr Kas di Kas Daerah Xxx

Contoh :

Apabila potongan PPh, IWP PN, dan Taperum sebesar Rp2 jt di setor ke Kas
Negara pada tanggal 10 April 2009

SKPD PPKD
10 April 2009
Dr. Utang PFK-Potongan PPh Rp1jt
Tidak ada jurnal Dr Utang PFK-IWP PN Rp400rb
Dr Utang PFK-Taperum Rp600rb

Koreksi Pencatatan Belanja
Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode
pengeluaran belanja dicatat sebagai pengurang belanja. Fungsi Akuntansi
PPKD mencatat transaksi pengembalian belanja tersebut dengan jurnal
sebagai berikut



Jurnal pengembalian kelebihan belanja

Cr Belanja ...... xxx

Contoh
Pada tanggal 11 Mei 2009 diterima kembali belanja perjalanan dinas luar
daerah bulan April 2010 sejumlah Rp5jt.
Jurnal pada SKPD:
a. Mencatat pengembalian belanja pada periode yang sama

Dr. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp5jt
Cr. Belanja perjalanan Dinas Rp5jt

b. Mencatat penyetoran kas dari pengembalian belanja pada periode yang
sama

Dr. RK PPKD Rp5 jt
Cr. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp5 jt

Jurnal pada PPKD
Hanya ada satu jurnal untuk mencatat penerimaan setoran uang dari SKPD
akibat pengembalian belanja pada periode yang sama.

Dr. Kas di Kas Daerah Rp5 jt
Cr. RK SKPD Rp5 jt

Koreksi atas penerimaan kembali belanja apabila diterima pada periode
berikutnya, maka PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Jurnal pengembalian kelebihan belanja, diterima pada periode berikutnya

Cr Pendapatan Lain-lain Xxx



Jurnal pada SKPD
a. Mencatat pengembalian belanja pada periode berikutnya,

Dr. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp5jt
Cr. Pendapatan Lain-lain PAD yg Rp5jt
Sah

b. Mencatat penyetoran kas dari pengembalian belanja pada periode/tahun
berikutnya

Dr. RK PPKD Rp5 jt
Cr. Pendapatan Lain-lain PAD yg Sah Rp5 jt

Jurnal pada PPKD
Hanya ada satu jurnal untuk mencatat penerimaan setoran uang dari SKPD
akibat pengembalian belanja pada periode berikutnya.

Dr. Kas di Kas Daerah Rp5 jt
Cr. RK SKPD Rp5 jt

Koreksi atas penerimaan kembali belanja apabila diterima pada periode
berikutnya

Contoh :
Kelebihan tunjangan gaji pegawai yang terjadi pada tahun yang sama di
SKPD, kelebihan tunjangan gaji pegawai yang terjadi pada bulan Maret 2009
diketahui dan diakui pada tanggal 10 April tahun yang sama.

SKPD PPKD
Dr. RK PPKD Rp5jt Dr. Kas di Kas Daerah Rp5jt
Cr. Tunjangan Gaji Rp5jt Cr. RK/SKPD Rp5jt

Jurnal yang sama akan dipakai terus dalam mencatat transaksi
pengeluaran kas maka dibuatlah Buku Jurnal Kas Keluar (JKM) - PPKD.
Format dokumen dapat dilihat pada lampiran Sisdur Akuntansi ini. Lampiran
IV.2. Sedangkan untuk mencatat transaksi yang tidak melibatkan Kas di Kas
Daerah maka digunakan Jurnal Umum. Format dokumen dapat dilihat pada
lampiran IV.3.



E.3 Posting ke Buku Besar

rekening pendapatan. Format Buku Besar PPKD dapat dilihat di Lampiran
IV.4, sedangkan Format Buku Besar Pembantu PPKD dapat dilihat di
Lampiran IV.5.
Buku Besar digunakan untuk posting jurnal yang kode akun belanjanya
berupa Jenis Belanja, sedangkan Buku Besar Pembantu digunakan untuk
posting akun sampai dengan Rincian Objek Belanja.

F. AKUNTANSI PEMBIAYAAN
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan pemerintah yang
mempunyai dampak terhadap penerimaan dan/atau pengeluaran
pemerintah pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun
anggaran berikutnya. Sedangkan tujuan dari transaksi ini adalah untuk
menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran.

Transaksi pembiayaan terbagi atas penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan. Selisih dari kedua transaksi tersebut
merupakan pembiayaan neto.

Transaksi penerimaan pembiayaan berasal dari:
 penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya
 pencairan dana cadangan
 hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 penerimaan pinjaman daerah
 penerimaan kembali pemberian pinjaman
 penerimaan piutang daerah.
Transaksi pengeluaran pembiayaan berasal dari:

 pembentukan dana cadangan
 penyertaan modal pemerintah daerah
 pembayaran pokok pinjaman (utang)
 pemberian pinjaman daerah.

Transaksi pembiayaan merupakan transaksi yang terjadi di PPKD
sebagai Pemda. Hal ini dikarenakan sifat atau tujuan dari dilakukannya



transaksi ini, yaitu untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit
anggaran daerah. Selain itu dalam transaksi pembiayaan, di dalamnya akan
melibatkan akun-akun ekuitas dana yang hanya terdapat di dalam neraca
Pemda. Oleh karena itu transaksi ini dicatat dan dilaporkan dalam LRA PPKD
sebagai Pemda (kantor pusat), yang kemudian akan digabungkan dengan
LRA SKPD lainnya, menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

F.1 Dokumen sumber
Penerimaan Pembiayaan
Lampiran
No. Jenis transaksi Dokumen sumber
dokumen sumber
1 Penggunaan SiLPA tahun Perda pertanggungjawaban - Nota kredit bank
anggaran sebelumnya pelaksanaan APBD
2 Pencairan dana - Nota kredit bank Kopi Surat perintah
Cadangan - Perda dana cadangan pemindahbukuan
Hasil penjualan kekayaan - Berita acara
3 Bukti Penerimaan pembayaran
daerah yang dipisahkan
- Surat tanda bukti penerimaan/
4 Penerimaan pinjaman - Nota kredit bank
Bukti transfer
daerah
- Bukti penjualan obligasi
Penerimaan kembali - Surat tanda bukti penerimaan/
5 - Nota kredit bank
pemberian pinjaman Bukti transfer

Penerimaan piutang - Surat tanda bukti penerimaan/
6 - Nota kredit bank
daerah Bukti transfer

Pengeluaran Pembiayaan
Lampiran dokumen
sumber
- Surat Perintah Pencairan - SPD
1 Pengisian dana Dana (SP2D) - SPM
cadangan - Perda tentang dana Cadangan
Penyertaan modal Surat Perintah Pencairan Dana - SPD
2 pemerintah daerah (SP2D) - SPM
Pembayaran pokok Surat Perintah Pencairan Dana - SPD
3 pinjaman (SP2D) - SPM
- SPD
4 Pemberian pinjaman Surat Perintah Pencairan Dana - SPM
daerah (SP2D) - Perjanjian pinjaman



F.2 Akuntansi Penerimaan Pembiayaan
 Transaksi penerimaan pembiayaan dicatat dengan menggunakan
asas bruto, yaitu penerimaan pembiayaan dicatat sebesar nilai
brutonya (tidak dikompensasikan dengan pengeluaran).
 Pembiayaan penerimaan diakui pada saat diterima pada Rekening
Kas Daerah.

Standar Jurnal Transaksi Penerimaan Pembiayaan
 Penjurnalan transaksi penerimaan pembiayaan dilakukan oleh
fungsi akuntansi PPKD, secara harian berdasarkan urutan
kronologis.
 Jurnal untuk transaksi penerimaan pembiayaan merupakan jurnal ,
di mana satu jurnal akan berpengaruh terhadap Laporan Realisasi
Anggaran, dan jurnal lainnya akan mempengaruhi Neraca.

Berdasarkan dokumen Laporan Posisi Kas Harian, Fungsi Akuntansi
PPKD menjurnal penerimaan kas dari penerimaan pembiayaan sebagai
berikut :

a. Jurnal Penerimaan Pencairan Dana Cadangan

Cr Penerimaan Pembiayaan – Dana xxx
Cadangan

Contoh :

Pada tanggal 20 Juni 2009 diterima dana pinjaman dari lembaga
perbankan sebesar Rp2 miliar, hutang ini jatuh tempo dalam 5 tahun
ke depan.
Jurnalnya :

1) Untuk mencatat penerimaan pembiayaan utang jangka panjang

PPKD
Dr. Kas di Kas Daerah Rp2 M
Cr. Penerimaan Pembiayaan- Utang DN-Lembaga Rp2 M
Keuangan Bank



2) Untuk mencatat utang jangka panjang

PPKD
Dr. Dana yang harus disediakan untuk Rp2 M
utang jangka panjang
Cr. Utang DN-Lembaga Keuangan Bank Rp2m

a. Jurnal Pencairan Dana Cadangan

Dr Ekuitas Dana Cadangan – Diinvestasikan Xxx
dalam Dana Cadangan
Cr Dana Cadangan xxx

b. Jurnal Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Cr Penerimaan Pembiayaan – Hasil Penjualan xxx
kekayaan Daerah yg dipisahkan

c. Jurnal Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Dr Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan dalam xxx
Investasi Jk. Panjang
Cr Penyertaan Modal Pemerintah – xxx
Daerah/Investasi

d. Jurnal Penerimaan Pinjaman Daerah (contoh dari dalam negeri
– perbankan)

Cr Penerimaan Pembiayaan – Penerimaan xxx
Pinjaman Daerah

e. Jurnal Penerimaan Pinjaman

Dr Dana yang harus disedakan untuk xxx
pembayaran utang jangka panjang
Cr Utang Dalam Negeri Xxx



f. Jurnal Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman

Cr Penerimaan Pembiayaan – Penerimaan Xxx
kembali pemberian pinjaman

g. Jurnal Penerimaan kembali pemberiaan Pinjaman

Dr Ekuitas Dana Lancar – Cadangan Piutang xxx
Cr Bagian Lancar Pinjaman Xxx

h. Jurnal Penerimaan Piutang Daerah

Cr Penerimaan Pembiayaan – Penerimaan Xxx
Piutang Daerah

i. Jurnal Penerimaan Piutang Daerah

Cr Piutang Daerah Xxx

F.3 Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening
Kas Daerah.
Standar Jurnal Transaksi Pengeluaran Pembiayaan
 Penjurnalan transaksi pengeluaran pembiayaan dilakukan oleh fungsi
akuntansi PPKD, secara harian secara kronologis.
 Jurnal untuk transaksi pengeluaran pembiayaan merupakan jurnal,
dimana satu jurnal akan berpengaruh terhadap Laporan Realisasi
Anggaran, dan jurnal lainnya akan mempengaruhi Neraca.
Standar jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut:

a. Jurnal Pembentukan Dana Cadangan

Dr Pengeluaran Pembiayaan – Pembentukan xxx
Dana Cadangan



Contoh :
Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun anggaran 2015 akan
membangun jalan tol, direncanakan diperlukan dana sebesar Rp50 miliar
untuk pembebasan tanahnya, untuk hal tersebut maka Pemda Kab.
Bandung membentuk dana cadangan yang diisi tiap tahun Rp10 miliar
untuk waktu lima tahun, mulai tahun 2010,

1) Untuk mencatat pengeluaran pembiayaan
PPKD
Dr. Pengeluaran Pembiayaan – Rp50m
Pembentukan Dana Cadangan
Cr. Kas di Kas Daerah Rp50m

2) Untuk mencatat penyertaan modal

PPKD
Dr. Penyertaan Modal Pemda Rp50m
Cr. EDI-Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Rp50m
Panjang

b. Jurnal Korolari Pembentukan Dana Cadangan

Dr Dana Cadangan xxx
Cr Ekuitas Dana Cadangan – Xxx
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

PPKD
Dr Dana Cadangan Rp50miliar
Cr Ekuitas Dana Cadangan-Diinvestasikan Rp50miliar
dalam Dana Cadangan

c. Jurnal Penyertaan Modal Pemerintah

Dr Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan xxx
Modal Pemerintah



Jurnal Penyertaan Modal Pemerintah

Dr Penyertaan Modal Pemerintah Daerah xxx
Cr Ekuitas Dana Investasi – Xxx
Diinvestasikan dalam Investasi Jk.
Panjang

Contoh :
Pada tanggal 10 Juni 2009 dilakukan transfer dana sebesar Rp 1 Milyar
sebagai tambahan penyertaan modal di PDAM

1) Untuk mencatat pengeluaran pembiayaan penyertaan Modal

PPKD
Dr. Pengeluaran pembiayaan Penyertaan Rp1M
Modal
Cr. Kas di Kas Daerah Rp1M

2) Untuk mencatat penyertaan modal

PPKD
Dr. Penyertaan Modal Pemda Rp1M
Cr. EDI-Diinvestasikan dlm Investasi Jangka Rp1M
Panjang

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

Cr Penerimaan Pembiayaan – Utang xxx
DN-Lembaga Keuangan Bank

Contoh :
Pada tanggal 20 Juni 2009 diterima dana pinjaman dari lembaga
perbankan sebesar Rp2 Milyar, hutang ini jatuh tempo dalam 5 tahun
ke depan
Jurnalnya :



1) Untuk mencatat penerimaan pembiayaan utang jangka panjang:

PPKD
Dr. Kas di Kas Daerah Rp2M
Cr. Penerimaan Pembiayaan-Utang DN Rp2M

2) Untuk mencatat utang jangka panjang :

PPKD
Dr. Dana yg harus disediakan untuk Rp2M
utang jangka panjang
Cr. Utang dalam negeri-Lembaga Keuangan Rp2M
Bank

e. Jurnal Pembayaran Pokok Pinjaman (contoh pembayaran utang dalam
negeri – perbankan)

Dr Pengeluaran Pembiayaan – Pembayaran xxx
Pokok Pinjaman

Jurnal Korolari Pembayaran Pokok Pinjaman

Dr Bagian Lancar utang jangka panjang xxx
Dalam Negeri
Cr Dana yang Harus Disediakan Untuk xxx
Pembayaran Utang Jangka Pendek

f. Jurnal Pemberian Pinjaman Daerah

Dr Pengeluaran Pembiayaan – Pemberian xxx
Pinjaman Daerah

Jurnal Korolari Pemberian Pinjaman Daerah

Dr Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xxx
Cr Ekuitas Dana Lancar – Cadangan xxx
Piutang



Contoh :
Selama satu tahun anggaran, penerimaan pembiayaan yang berasal dari
penerimaan pinjaman sejumlah Rp400 juta, dan pengeluaran pembiayaan
hanya untuk penyertaan modal sejumlah Rp600juta.

1) Untuk mencatat penerimaan pembiyaan
PPKD
Dr. Kas di Kas Daerah Rp400jt
Cr. Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Rp400jt

2) Untuk mencatat pengeluran pembiyaan penyertaan modal :
PPKD
Dr. Pengeluaran Pembiayaan-Penyertaan Rp600jt
Modal

3) Untuk mencatat penutupan pembiayaan 31 Desember 2009

PPKD
Dr. Penerimaan Pembiayaan Rp400jt
Dr. SiLPA Rp200jt
Cr. Pengeluaran Pembiayaan Rp600jt

Contoh :
Jika surplus/defisit pada contoh di atas bersaldo kredit Rp500juta
sedangkan pembiayaan netto bersaldo debet Rp200juta

PPKD
Dr. Surplus/Defisit Rp500jt
Cr. Pembiayaan Netto Rp200jt
Cr. SiLPA Rp300jt

F.4 Jurnal dan Posting ke Buku Besar
Jurnal-jurnal penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan
pembiayaan dicatat dalam Jurnal Kas Masuk (JKM-PPKD) untuk mencatat
Penerimaan Pembiayaan dan Jurnal Kas Keluar (JKK-PPKD) untuk mencatat
Pengeluaran Pembiayaan. Sedangkan jurnal dicatat dalam Jurnal Umum.



rekeningnya. Format Buku Besar PPKD dapat dilihat di Lampiran IV.4,
sedangkan Format Buku Besar Pembantu PPKD dapat dilihat di Lampiran
IV.5.
Buku Besar digunakan untuk posting jurnal Jenis Pembiayaan,
sedangkan Buku Besar Pembantu digunakan untuk posting akun sampai
dengan Rincian Objek Pembiayaan.

G. Akuntansi Rekening (RK-SKPD) di PPKD
Akuntansi RK-SKPD merupakan akuntansi Aset Lancar di tingkat PPKD.
Akun “RK-SKPD” akan bertambah bila PPKD mentransfer aset (seperti
menerbitkan SP2D-UP, SP2D-GU dan SP2D-LS, atau menerima aset tetap
dari Pemda), dan akan berkurang bila PPKD menerima pendapatan dari
SKPD atau penyetoran uang (pengembalian sisa Uang Persediaan)

Saldo normal akun “RK-SKPD” adalah Debet (Dr.). Akun-akun
RK-PPKD dan RK-SKPD ini akan dieliminasi pada saat akan dibuat
laporan gabungan Pemda. Pengeliminasian dilakukan oleh PPKD/BUD.

Dokumen Sumber
Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat mutasi akun
Rekening SKPD ini adalah dokumen yang terkait dengan transaksi
antarkantor, antara SKPD PPKD, yaitu dokumen transfer antara kedua kantor
tersebut, sebagai berikut:

No. Jenis Transaksi Dokumen Sumber
1 PPKD mengeluarkan SP2D kepada - SP2D UP
SKPD (transfer uang dari PPKD) - SP2DGU
- SP2D TUP
2 PPKD mengeluarkan tembusan Tembusan SP2D LS
pelunasan belanja LS kepada SKPD
(transfer belanja dari SKPD)
3 PPKD melakukan penyesuaian atas, piutang Surat Penetapan DAU/DAK
pendapatan
4 PPKD menerima setoran pendapatan Surat Tanda Setoran (STS)
5 Setoran sisa kas ke PPKD (transfer uang Surat Tanda Setoran (STS)
ke PPKD dari SKPD)



Standar Jurnal Transaksi Transfer ke Rekening SKPD

Jurnal pemberian SP2D UP/GU/TU/LS kepada SKPD

Dr RK-SKPD ..... Xxx


Jurnal penerimaan pendapatan/penyetoran uang dari SKPD ke rekening
kas daerah

Dr Kas di Kas Daerah Xxx

Cr RK – SKPD .... Xxx

G.4 Jurnal dan Posting ke Buku Besar
Jurnal-jurnal penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan
transfer dari PPKD ke SKPD dicatat dalam Jurnal Kas Masuk (JKM-PPKD)
untuk mencatat transfer masuk dari SKPD dan Jurnla Kas Keluar (JKK-PPKD)
untuk mencatat transfer keluar ke SKPD.

rekeningnya. Format Buku Besar PPKD dapat dilihat di Lampiran IV.4,
sedangkan Format Buku Besar Pembantu PPKD dapat dilihat di Lampiran
IV.5.
Buku Besar digunakan untuk posting jurnal Jenis Pembiayaan,
sedangkan Buku Besar Pembantu digunakan untuk posting akun sampai
dengan Rincian Objek Pembiayaan.

H. Akuntansi Aset
Prosedur akuntansi aset pada SKPKD merupakan pencatatan atas
pengakuan aset yang muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah, misalnya pengakuan atas investasi jangka panjang.
Aset terbagi ke dalam dua kelompok, yakni:
1. Aset Lancar (Current Asset); dan
2. Aset Tidak Lancar (Non-Current Asset)

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan dapat direalisasi atau



dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak
tanggal pelaporan.

Standar Jurnal Akuntansi Aset

Standar Jurnal untuk akuntansi aset dilakukan melalui jurnal (jurnal ikutan)
yang proses pencatatannya dilakukan bersamaan dengan jurnal yang
berkaitan dengan rekening realisasi anggaran. Berikut disajikan kembali
jurnal-jurnal yang dilakukan untuk pengakuan aset:

a. Jurnal – Pengakuan Investasi

Dr Investasi ... xxx
Diinvestasikan dalam Investsi

b. Jurnal - Pelepasan Investasi

Dr Ekuitas Dana Investasi – xxx
Diinvestasikan dalam Investsi
Cr Investasi ... Xxx

c. Jurnal – Pengakuan Aset Tetap

Dr Aset Tetap ... xxx
Diinvestasikan dalam Aset Tetap

d. Jurnal - Pelepasan Aset Tetap

Dr Ekuitas Dana Investasi – xxx
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Cr Aset Tetap .... Xxx

Jurnal dicatat dalam Jurnal Umum. Secara periodik, buku jurnal atas
transaksi hutang jangka panjang tersebut diposting ke dalam buku besar
rekening yang terkait. Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai
dasar penyusunan laporan keuangan PPKD.



Contoh transaksi investasi :
Pemerintah Kabupaten Bandung pada tanggal 19 Februari 2009
menginvestasikan sebagaian uangnya ke deposito Bank Jabar, Deposito
dengan nominal Rp1milyar, jatuh temponya 1 bulan. Maka, deposito yang
berjatuh tempo 1 bulan (maksimum 3 bulan) dengan nilai Rp 1 milyar diakui
sebagai setara kas, sedangkan deposito yang berjatuh tempo 6 bulan (diatas
3 bulan, dibawah 12 bulan) dengan nilai Rp2 milyar diakui sebagai investasi
jangka pendek.
Jurnal :
a. Untuk mencatat investasi jangka pendek dalam bentuk deposito lebih dari
3 bulan :
SKPD PPKD
Tidak ada jurnal Dr. Investasi Jangka Pendek Rp2 M
Cr. Kas di Kas Daerah Rp2M

Untuk investasi 1 milyar tidak ada jurnal, karena jangka waktunya kurang dari
3 bulan, sehingga masih bagian dari kas atau setara kas.
Contoh :
Pada tanggal 15 November 2009 membayar belanja langsung kegiatan fisik
dan menahan uang jaminan dari pihak ke 3 sebagai pelaksana proyek
sebagai uang jaminan pemeliharaan pekerjaan sebesar 5 % dari total kontrak
sebesar Rp100jt dan uang jaminan Rp 5 jt (5% x Rp100jt).
Jurnal :
a. Untuk mencatat pengakuan belanja modal di pengeluaran kas
SKPD PPKD
Dr. Belanja modal- Rp100jt Dr RK SKPD Rp100jt
pembangunan .
instalasi
Cr. RK Pusat Rp 100jt Cr. Kas di Kasda Rp100jt

b. Untuk mencatat pengakuan utang kepada pihak ketiga atas penerimaan
kas dari uang jaminan pekerjaan.
SKPD PPKD
Dr. Belanja modal- Rp100jt Tidak ada
pembangunan jurnal
instalasi
Cr. RK Pusat Rp 100jt



Contoh :
Pemerintah Kabupaten Bandung pada tanggal 2 Januari 2009 menyimpan
uangnya di Bank dalam bentuk deposito berjangka kurang dari 12 bulan
nilainya Rp100.000.000. dengan bunga sebesar 12% per tahun.
1) Untuk mencatat investasi jangka pendek
SKPD PPKD
Tidak ada jurnal Dr. Investasi Jangka Pendek-deposito Rp100jt
Cr. Kas di Kasda Rp100jt

2) Untuk mencatat pendapatan bunga deposito selama 6 bulan
SKPD PPKD
Cr. Lain-lain Pendapatan Yg Sah Rp6jt

3) Untuk mencatat penerimaan kembali uang yang didepositokan
SKPD PPKD
Cr. Investasi Jangka Pendek Rp100jt

I. Akuntansi Utang PPKD
Prosedur akuntansi utang pada PPKD merupakan pencatatan atas
pengakuan hutang jangka panjang yang muncul dari transaksi pengeluaran
pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Jurnal – Pengakuan Utang Jangka Panjang

Dr Dana yang disediakan untuk pembayaran hutang xxx
jangka panjang
Cr Hutang Jangka Panjang Xxx

Jurnal – Pembayaran Hutang

Dr Hutang Jangka Panjang xxx
Cr Dana yang Disediakan Untuk Pembayaran Xxx
Hutang Jangka Panjang

transaksi hutang jangka panjang tersebut diposting ke dalam buku besar



rekening yang terkait. Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai
dasar penyusunan laporan keuangan PPKD. Format Jurnal Umum, Buku
Besar dan Buku Besar Pembantu dapat dilihat pada lampiran bab ini.

J. Akuntansi Ekuitas Dana
Akuntansi atas ekuitas dana terjadi bersamaan t e r u t a ma dengan
akuntansi atas transaksi pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran), serta
penyesuaian karena sebenarnya perubahan yang terjadi pada saldo ekuitas
dana, disebabkan oleh transaksi-transaksi tersebut serta penyesuaian di
akhir periode akuntansi. Pencatatan atas akun ekuitas dana adalah sebagai
jurnal dari transaksi-transaksi tersebut.

Ekuitas Dana terbagi ke dalam 3 (tiga ) kelompok, yaitu:

- Ekuitas Dana Lancar, terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan anggaran
(SiLPA), dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang
jangka pendek.

- Ekuitas Dana Investasi, terdir dari Diinvestasikan dalam Investasi jangka
Panjang, Diinvestasikan dalam Aset Lainnya serta kontra ekuitas berupa
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang.

- Ekuitas Dana Cadangan, terdiri atas Diinvestasikan dalam Dana
Cadangan.
Dari keseluruhan akun yang termasuk ke dalam ekuitas dana tersebut,
dua di antaranya merupakan contra account, yaitu:

- dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek
- dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang

Dikarenakan kedua akun tersebut merupakan contra account dari
ekuitas dana, maka saldo normalnya berlawanan dengan saldo normal
ekuitas dana. Saldo normal ekuitas dana adalah kredit (Cr), sedangkan
kedua akun tersebut bersaldo normal debet (Dr).
Akun-akun ekuitas dana seperti di atas, hanya ada di dalam neraca
PPKD sebagai Pemda, sedangkan untuk neraca SKPD tidak ada akun-
akun tersebut diatas. K a r e n a SKPD merupakan bagian dari Pemda, dan
SKPD tidak memiliki kekayaan bersih sendiri. Hubungan antara Pemda
dengan SKPD adalah hubungan Pusat – Cabang, dengan seluruh aset
dan utang SKPD adalah aset dan utang Pemda. Di neraca tingkat SKPD,



menggunakan akun RK-Pusat. Akun ini merupakan reciprocal account
dengan akun RK-SKPD yang dicatat di tingkat Pemda pada kelompok aset.

I.1 Dokumen Sumber yang digunakan

1 Ekuitas dana lancar – Sisa Lebih Laporan Realisasi Anggaran
Pembiayaan Anggaran (SiLPA) (LRA)
2 Ekuitas dana lancar – Cadangan - SKP/SKR yang belum dibayar
piutang pendapaatan dana - Surat perjanjian pemberian
transfer pinjaman
- Bukti transfer
3 Ekuitas dana lancar – Dana yang - Surat perjanjian pinjaman
harus disediakan untuk (utang)
pembayaran utang jangka - SP2D
pendek
4 Ekuitas dana investasi – - SP2D
Diinvestasikan dalam investasi - Kopi surat perintah
5 jangka panjang
Ekuitas dana investasi – - Surat Keputusan penempatan
Diinvestasikan dalam aset lainnya
- SP2D
6 Ekuitas dana investasi – Dana - Surat perjanjian pinjaman
yang harus disediakan untuk (utang)
pembayaran utang jangka - SP2D
panjang
7 Ekuitas dana cadangan – - Perda tentang dana cadangan
Diinvestasi- kan dalam dana - SP2D
cadangan

I.2 Standar Jurnal Transaksi Ekuitas Dana
Penjurnalan atas ekuitas dana dilaksanakan secara harian dan
kronologis, serta bersamaan dengan penjurnalan transaksi pembiayaan,
penjualan aset daerah, dan penyesuaian (di tingkat Pemda/PPKD/BUD)

a. Jurnal Standar – Penyesuaian Cadangan Piutang
(dari penyesuaian atas timbulnya piutang pendapatan di akhir periode akuntansi)

Dr Piutang Daerah xxx
Cr Ekuitas Dana Lancar – Cadangan Piutang Xxx
Daerah



b. Jurnal – Penerimaan Pelunasan Piutang Daerah

Daerah
Cr Piutang Daerah Xxx

c. Jurnal – Penerimaan Pinjaman Daerah Jangka Pendek

Dr Ekuitas Dana Lancar – Dana yang Harus xxx
Disediakan Untuk Pembayaran Utang
Jangka Pendek
Cr Utang Jangka Pendek xxx

d. Jurnal – Pembayaran Pokok Pinjaman Jangka Pendek

Dr Utang Jangka Pendek Xxx
Cr Ekuitas Dana Lancar – Dana yang xxx
Harus Disediakan Untuk Pembayaran
Utang Jangka Pendek

e. Jurnal – Penyertaan Modal /Investasi Jangka Panjang

Dr Penyertaan Modal Pemerintah Daerah/ Xxx
Investasi Jangka Penjang
Cr Ekuitas Dana Investasi – xxx
Diinvestasikan dalam Investasi
Jangka Penjang

f. Jurnal – Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan

Dr Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan Xxx
dalam Investasi Jangka Penjang
Cr Penyertaan Modal Pemerintah xxx
daerah/ Investasi Jangka Penjang

g. Jurnal – Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan

Dr Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan xxx
dalam Aset Tetap
Cr Aset Tetap xxx



h. Jurnal – Perolehan Aset Lainnya

Dr Aset lainnya xxx
Cr Ekuitas Dana Investasi – xxx
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

i. Jurnal Standar –Penjualan Aset Lainnya Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Dr Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan xxx
dalam Aset Lainnya
Cr Aset lainnya xxx

j. Jurnal – Penerimaan Pinjaman Daerah Jangka Panjang

Dr Ekuitas Dana Investasi– Dana yang harus xxx
disediakan untuk pembayaran utang
jangka panjang
Cr Utang Jangka Panjang xxx

Jurnal – pembayaran pokok pinjaman

Dr Bagian Lancar Utang xxx
Cr Ekuitas Dana Lancar– Dana yang xxx
Harus Disediakan Untuk
Pembayaran Utang Jangka Pendek

Catatan: jurnal pembayaran pokok pinjaman, menggunakan akun dana
yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek, karena
utang yang dibayar adalah bagian yang jatuh temponya saja, yaitu yang
sudah menjadi utang jangka pendek.

k. Jurnal – Pembentukan Dana Cadangan

Dr Dana Cadangan Xxx
Cr Ekuitas Dana Cadangan Xxx

l. Jurnal – Pencairan Dana Cadangan

Dr Ekuitas Dana Cadangan Xxx
Cr Dana Cadangan Xxx



transaksi Utang Jangka Panjang tersebut diposting ke dalam buku
besar rekening yang terkait. Setiap akhir periode semua buku besar
ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan PPKD.



DAFTAR LAMPIRAN
BAB IV : PROSEDUR AKUNTANSI SKPKD

1. BUKU JURNAL KHUSUS KAS MASUK (JKM-PPKD)
2. BUKU JURNAL KHUSUS KAS KELUAR (JKK-PPKD)
3. BUKU JURNAL UMUM
4. BUKU BESAR
5. BUKU BESAR PEMBANTU



Lampiran IV.1. Peraturan Bupati
Nomor :
Tanggal :
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
JURNAL KAS MASUK (JKM)
Halaman .....
DEBET KREDIT

Tanggal Kas di Kas Daerah Nomor Bukti/
Dokumen Jumlah
1.1.1.01.01 Kode Rekening Uraian Ref
(Rp.) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7



Nomor :
Tanggal :

JURNAL KAS KELUAR (JKK)
Halaman .....
DEBET KREDIT

Kas di Kas Daerah
Tanggal Nomor Bukti/
Jumlah 1.1.1.01.01
Dokumen Kode Rekening Uraian Ref
(Rp) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7



Nomor :
Tanggal :
JURNAL UMUM (JUM)
Halaman .....

Jumlah (Rp)
Nomor Bukti/
Tanggal Dokumen Kode Rekening Uraian Ref
DEBET KREDIT

1 2 3 4 5 6 7


Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah

Nomor :
Tanggal :

BUKU BESAR
Kode rekening : ...................................................................................
Nama rekening : ...................................................................................
Pagu APBD : ...................................................................................
Pagu perubahan APBD : ................................................................................... Halaman .....

Debet Kredit Saldo
Tanggal Uraian Ref.
(Rp) (RP) (Rp)

Jumlah

....................., .................................
Kepala Bidang Akuntansi

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP


Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah

Nomor :
Tanggal :

BUKU BESAR

Kode rekening BB Pembantu : ...............................................................................
Nama rekening BB Pembantu : ...............................................................................
Pagu APBD : ...............................................................................
Pagu perubahan APBD : ............................................................................... Halaman ....

Debet Kredit Saldo
Tanggal Uraian Ref.
(Rp) (RP) (Rp)

Jumlah

....................., .................................
Kepala Bidang Akuntansi

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP


Skpd jabar

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

En vedette

En vedette (15)

Similaire à Skpd jabar

Similaire à Skpd jabar (20)

Skpd jabar