SlideShare une entreprise Scribd logo

Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang

•
•
Arya Pinandita
Arya Pinandita

Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang

Formation
1  sur  37
Télécharger pour lire hors ligne
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL RTRW DIY UNTUK MENDUKUNG PENATAAN RUANG Yogyakarta, 27 Juni 2013
DASAR HUKUM • Undang – Undang no 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang • UU No 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial • Peraturan Pemerintah no 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang • PP No 8 tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang • Undang – Undang no 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang • UU No 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial • Peraturan Pemerintah no 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang • PP No 8 tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
PENGERTIAN • Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran,dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. • Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. • Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang • Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran,dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. • Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. • Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
LATAR BELAKANG Informasi Geospasial RTRW DIYmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda RTRW DIY. Informasi Geospasial RTRW DIY berfungsi sebagai model yang menjelaskan RTRW DIY secara spasial. Informasi Geospasial RTRW DIY bukan hanya diperlukan pada proses perencanaan tata ruang saja tetapi juga pada proses pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Lanjutan.. Dengan demikian maka pengelolaan data dan informasi geospasial menjadi penting karena menjadi salah satu pendukung pada proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang. Dengan demikian maka pengelolaan data dan informasi geospasial menjadi penting karena menjadi salah satu pendukung pada proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang.
I. PROSES PENGUMPULAN DATAI. PROSES PENGUMPULAN DATA CONTOH TEKNIS PENGGUNAAN IG DALAM PENYUSUNAN IG RTRW DENGAN SIG Peta Administrasi ((BAPPEDA) Peta Administrasi ((BAPPEDA) Peta Curah Hujan (BMKG) Peta Curah Hujan (BMKG) Peta Jenis Tanah (Pertanian) Peta Jenis Tanah (Pertanian) Peta Lereng (PUPESDM) Peta Lereng (PUPESDM) 2. DATA FISIOGRAFI2. DATA FISIOGRAFI1. DATA WILAYAH ADMINISTRASI 1. DATA WILAYAH ADMINISTRASI 3. DATA KEPENDUDUKAN 3. DATA KEPENDUDUKAN Peta Jumlah Penduduk (BPS) Peta Jumlah Penduduk (BPS) 4. DATA EKONOMI DAN KEUANGAN 4. DATA EKONOMI DAN KEUANGAN Peta Kemiskinan dan Peta PDRB (BPS) Peta Kemiskinan dan Peta PDRB (BPS) 5. DATA KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA DASAR 5. DATA KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA DASAR Peta Jalan (HUBKOMINFO) Peta Jalan (HUBKOMINFO) Peta Infrastruktur (PUPESDM) Peta Infrastruktur (PUPESDM) 6. DATA PENGGUNAAN LAHAN DATA RAWAN BENCANA 6. DATA PENGGUNAAN LAHAN DATA RAWAN BENCANA Peta Penggunaan Lahan (PUPESDM) Peta Penggunaan Lahan (PUPESDM) Peta Rawan Bencana (BPBD) Peta Rawan Bencana (BPBD) II. PROSES STANDARISASI DAN KATEGORISASI PETA-PETA TEMATIKII. PROSES STANDARISASI DAN KATEGORISASI PETA-PETA TEMATIKDiperlukan agar tidak terjadi kesalahan geometri dan substansi dalam proses pengolahan dan analisis II. PROSES STANDARISASI DAN KATEGORISASI PETA-PETA TEMATIKII. PROSES STANDARISASI DAN KATEGORISASI PETA-PETA TEMATIK III. PROSES OVERLAY PETA-PETA TEMATIKIII. PROSES OVERLAY PETA-PETA TEMATIK IV. PROSES PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS - Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung - Analisis Keterkaitan Antar Wilayah - Perumusan Konsep Perencanaan IV. PROSES PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS - Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung - Analisis Keterkaitan Antar Wilayah - Perumusan Konsep Perencanaan PETA STRUKTUR RUANGPETA STRUKTUR RUANG PETA POLA RUANGPETA POLA RUANG PETA PRASARANA WILAYAHPETA PRASARANA WILAYAH PETA KAWASAN STRATEGIPETA KAWASAN STRATEGI PETA RTRWPETA RTRW Diperlukan agar tidak terjadi kesalahan geometri dan substansi dalam proses pengolahan dan analisis
Persoalan Pengelolaan Data dan Informasi GeospasialPersoalan Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial
• IGD Berbeda • Data atribut belum baku • Metadata tidak ada • Format data berbeda • Data susah di akses • Tidak up to date EKSISTING • IGD sama • Data atribut sudah baku • Metadata tersedia • Format data sama • Data mudah diakses • Up to date HARAPAN Soil
Persoalan Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial • Keputusan membutuhkan data dan informasi geospasial  Berapapun jumlah data dan informasi geospasial yang ada, keputusan tetap dapat diambil  Persoalannya seberapa besar keyakinan atas keputusan tersebut • Perkembangan SIG terjadi pada ARAH PERKEMBANGAN YANG SALAH SIG diartikan sebagai pembuatan peta digital semata Tidak dikaitkan dengan kemampuan dalam Spatial Analysis dan Sharing Data. • Data dan informasi geospasial yang tersedia seharusnya juga mengikuti SKALA dan INFORMASI yang dibutuhkan untuk berbagai tingkatan rencana • Keputusan membutuhkan data dan informasi geospasial  Berapapun jumlah data dan informasi geospasial yang ada, keputusan tetap dapat diambil  Persoalannya seberapa besar keyakinan atas keputusan tersebut • Perkembangan SIG terjadi pada ARAH PERKEMBANGAN YANG SALAH SIG diartikan sebagai pembuatan peta digital semata Tidak dikaitkan dengan kemampuan dalam Spatial Analysis dan Sharing Data. • Data dan informasi geospasial yang tersedia seharusnya juga mengikuti SKALA dan INFORMASI yang dibutuhkan untuk berbagai tingkatan rencana
Bentuk Pelanggaran Pemanfaatan RuangBentuk Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
• Pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang sebagai Fungsi Lindung dimanfaatkan menjadi Fungsi Budidaya. • Contoh : Hutan lindung (Fungsi Lindung) dimanfaatkan menjadi Permukiman (Fungsi Budidaya). PELANGGARAN FUNGSI (PF) • Pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang sebagai Fungsi Lindung dimanfaatkan menjadi Fungsi Budidaya. • Contoh : Hutan lindung (Fungsi Lindung) dimanfaatkan menjadi Permukiman (Fungsi Budidaya). • Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang. • Contoh : Pemanfaatan ruang yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang dimanfaatakan menjadi kegiatan perindustrian. PELANGGARAN PERUNTUKAN (PP)
• Perubahan pemanfaatan ruang dalam suatu kawasan yang tidak sesuai dengan pola pemanfaatan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. • Contoh : Kawasan Cagar Budaya yang mengalami perubahan menjadi Kawasan Perdagangan. PELANGGARAN TAPAK KAWASAN (TK) • Perubahan pemanfaatan ruang dalam suatu kawasan yang tidak sesuai dengan pola pemanfaatan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. • Contoh : Kawasan Cagar Budaya yang mengalami perubahan menjadi Kawasan Perdagangan. • Pemanfaatan ruang yang mengabaikan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam suatu kawasan. • Contoh : Ketinggian suatu bangunan dalam suatu kawasan yang ditetapkan maksimal 3 (tiga) lantai, realisasinya dibangun 5 (lima) lantai. PELANGGARAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN
Langkah Yang DilakukanLangkah Yang Dilakukan
STRATEGI PENGELOLAAN BASIS DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL – Ketersediaan dan fungsi basis data dan informasi geospasial harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membantu proses pelaksanaan tugas- tugas institusi pemerintahan, baik untuk kepentingan penataan ruang atau sektor yang lain • Perlu pemahaman mengenai data dan informasi geospasial. • Informasi geospasial bukan hanya untuk kepentingan internal, tetapi harus dapat dibagi (share) dengan institusi lainnya. • Informasi harus terintegrasi secara vertikal maupun horisontal • Penyediaan metadata IG – Ketersediaan dan fungsi basis data dan informasi geospasial harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membantu proses pelaksanaan tugas- tugas institusi pemerintahan, baik untuk kepentingan penataan ruang atau sektor yang lain • Perlu pemahaman mengenai data dan informasi geospasial. • Informasi geospasial bukan hanya untuk kepentingan internal, tetapi harus dapat dibagi (share) dengan institusi lainnya. • Informasi harus terintegrasi secara vertikal maupun horisontal • Penyediaan metadata IG
PendekatanPendekatan PengembanganPengembangan WilayahWilayah TERSIS- TEM TERKINIAKURAT DATA TERINTEGRASI / DATA SHARING Peta dasar sesuai pasal 16 UUIG : Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e digambarkan berdasarkan dokumen penetapan penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang (mendagri) .
PENYEDIAAN SINGLE BASE MAP • Informasi geospasial untuk dapat mendukung pengendalian pemanfaatan ruang secara optimal memerlukan suatu standar yang sama agar menghasilkan kualitas tertentu (akurasi dan presisi) dan terintegrasi secara nasional sesuai asas keterpaduan dalam UU Penataan Ruang dan UU Informasi Geospasial • Informasi geospasial untuk dapat mendukung pengendalian pemanfaatan ruang secara optimal memerlukan suatu standar yang sama agar menghasilkan kualitas tertentu (akurasi dan presisi) dan terintegrasi secara nasional sesuai asas keterpaduan dalam UU Penataan Ruang dan UU Informasi Geospasial
Sistematika Single Base Map Permendagri no 19 th 2006 (penegsan bts wil DIY- Jateng) Permendagri No 72 Th 2007 (penegasan bts wil Kota - Sleman) Permendagri No 4 th 2009 (penegasan bts wil Sleman - GK) Permendagri No 61 th 2009 (penegasan bts wil KP - Sleman) Permendagri No 15 th 2009 (penegasan bts wil Kota - Bantul) Single basemap DIY Permendagri no 70 th 2007 (penegsan bts wil Bantul – KP) RBI Sampai saat ini baru berupa Surat Edaran Sekda DIY dan masih dikoordinasikan dengan BIG sebagai Penyelenggara IGD
BAPPEDA Batas ADministrasi Kehutanan Sama atribut beda referensi spasial
BTS Administrasi DIY Menurut Permendagri no 19 th 2006 RAWAN KONFLIK HORISZONTAL BTS Administrasi DIY Menurut Permendagri no 19 th 2006 BTS Administrasi Menurut Peta Yang LAin PASTI KLATE NKAWASAN ABU2 PASTI DIY
SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG (SIPR) DIY 1. Media penyebar luasan informasi Penataan Ruang Provinsi DIY (Perda Nomor 2 tahun 2010 ) dan informasi geospasial yang ada di Pemda DIY 2. Memudahkan sinkronisasi dan harmonisasi antara RTRW Kabupaten/Kota dengan RTRW Provinsi. 3. Sebagai instrumen dalam membantu menganalisis perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang 4. Mensinergikan perencanaan sarana dan prasarana yang sudah ada (transportasi, keciptakaryaan, Sumberdaya air, dll) 1. Media penyebar luasan informasi Penataan Ruang Provinsi DIY (Perda Nomor 2 tahun 2010 ) dan informasi geospasial yang ada di Pemda DIY 2. Memudahkan sinkronisasi dan harmonisasi antara RTRW Kabupaten/Kota dengan RTRW Provinsi. 3. Sebagai instrumen dalam membantu menganalisis perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang 4. Mensinergikan perencanaan sarana dan prasarana yang sudah ada (transportasi, keciptakaryaan, Sumberdaya air, dll)
RTRW Kabupaten Skala 1 : 50.000 Klasifikasi Hirarkhi I, II, III Studi Literatur ProfilRTRW RTRW Provinsi Skala 1 : 100.000 Pemanfaatan Ruang Sinkronisasi dan Harmonisasi RTRW DIY dengan RTRW Kab/Kota Overlay Klasifikasi Hirarkhi I, II, III Matriks Peta Hubungan Fungsional antar Pemanfaatan Ruang Kriteria Kesesuaian (S1, S2, TS) Analisis dan Rekomendasi
SESUAI1(S1) • Kesamaan fungsi kawasan (lindung dengan lindung) • Contoh : hutan lindung vs hutan lindung • Kesamaan fungsi kawasan (lindung dengan lindung) • Contoh : hutan lindung vs hutan lindung SESUAI 2 (S2) • Hirarkhi I sama hirarkhi II dan III berbeda dan diperkirakan tidak mengganggu antar kegiatan • Contoh : hutan lindung vs resapan air • Hirarkhi I sama hirarkhi II dan III berbeda dan diperkirakan tidak mengganggu antar kegiatan • Contoh : hutan lindung vs resapan air TIDAK SESUAI (TS) • Perbedaan fungsi kawasan (lindung dengan budidaya) • Contoh : hutan lindung vs pertanian lahan kering • Perbedaan fungsi kawasan (lindung dengan budidaya) • Contoh : hutan lindung vs pertanian lahan kering PRINSIP KESESUAIAN • Kesamaan fungsi kawasan (lindung dengan lindung) • Contoh : hutan lindung vs hutan lindung • Kesamaan fungsi kawasan (lindung dengan lindung) • Contoh : hutan lindung vs hutan lindung • Hirarkhi I sama hirarkhi II dan III berbeda dan diperkirakan tidak mengganggu antar kegiatan • Contoh : hutan lindung vs resapan air • Hirarkhi I sama hirarkhi II dan III berbeda dan diperkirakan tidak mengganggu antar kegiatan • Contoh : hutan lindung vs resapan air • Perbedaan fungsi kawasan (lindung dengan budidaya) • Contoh : hutan lindung vs pertanian lahan kering • Perbedaan fungsi kawasan (lindung dengan budidaya) • Contoh : hutan lindung vs pertanian lahan kering
Contoh Sinkronisasi dan Harmonisasi  Adanya konflik pemanfaatan ruang antar wilayah : Penetapan fungsi kawasan yang berbeda pada satu kawasan. Di wilayah Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul yang berbatasan dengan wilayah Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul terjadi penetapan dua fungsi kawasan yang berbeda. Dimana pada wilayah Kecamatan Patuk ditetapkan sebagai kawasan lindung sementara di wilayah Kecamatan Piyungan ditetapkan sebagai kawasan wisata.  Adanya konflik pemanfaatan ruang antar wilayah : Penetapan fungsi kawasan yang berbeda pada satu kawasan. Di wilayah Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul yang berbatasan dengan wilayah Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul terjadi penetapan dua fungsi kawasan yang berbeda. Dimana pada wilayah Kecamatan Patuk ditetapkan sebagai kawasan lindung sementara di wilayah Kecamatan Piyungan ditetapkan sebagai kawasan wisata.
Manfaat SIPR Manfaat SIPR 1.Menampilkan semua produk peta BAPPEDA Secara Online
2. Menampilkan peta series yang dapat diupdate dari tahun ke tahun Manfaat SIPR Manfaat SIPR
Manfaat SIPR Manfaat SIPR 3. Sebagai Informasi Pendukung Keputusan
Manfaat SIPR Manfaat SIPR 4. Melakukan Analisis RTRW
Penataan Ruang dalam Keistimewaan DIYPenataan Ruang dalam Keistimewaan DIY
• UU No.13/2012 ttg Keistimewaan DIY disahkan 31 Agustus 2012 dan diundangkan 3 September 2012. – (Lembaran Negara No.170 Tahun 2012; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5339). • Dinyatakan pada pasal 7 ayat (2) bahwa kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi: 1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; 2. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; 3. Kebudayaan; 4. Pertanahan; dan 5. Tata ruang. • UU No.13/2012 ttg Keistimewaan DIY disahkan 31 Agustus 2012 dan diundangkan 3 September 2012. – (Lembaran Negara No.170 Tahun 2012; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5339). • Dinyatakan pada pasal 7 ayat (2) bahwa kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi: 1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; 2. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; 3. Kebudayaan; 4. Pertanahan; dan 5. Tata ruang.
• Pada pasal 30-35 diperlukan Perdais untuk mengatur urusan keistimewaan dalam hal: 1. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; 2. Kebudayaan; 3. Pertanahan; dan 4. Tata ruang. Pelaksanaan yang sedang dilakukan :  Penyusunan Naskah Akademis Induk  Penyusunan Naskah Akademis Perdais Tata Ruang  Rancangan Perdais Tata Ruang • Pada pasal 30-35 diperlukan Perdais untuk mengatur urusan keistimewaan dalam hal: 1. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; 2. Kebudayaan; 3. Pertanahan; dan 4. Tata ruang. Pelaksanaan yang sedang dilakukan :  Penyusunan Naskah Akademis Induk  Penyusunan Naskah Akademis Perdais Tata Ruang  Rancangan Perdais Tata Ruang
• Dengan telah disahkannya Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta maka Pemerintah DIY perlu menyelaraskan kerangka umum kebijakan tata ruang di atas tanah Sultan Ground dan Pakualam Ground mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah DIY. • Memerlukan pengelolaan basis data dan informasi geospasial tentang status tanah Sultan Ground dan Pakualam Ground (SG PAG) • Dengan telah disahkannya Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta maka Pemerintah DIY perlu menyelaraskan kerangka umum kebijakan tata ruang di atas tanah Sultan Ground dan Pakualam Ground mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah DIY. • Memerlukan pengelolaan basis data dan informasi geospasial tentang status tanah Sultan Ground dan Pakualam Ground (SG PAG)
Penting untuk DitindaklanjutiPenting untuk Ditindaklanjuti
Perlunya dibangun SATU REFERENSI IGD yang sama, jika memungkinkan sampai dengan tingkat kedetilan yang cukup (skala 1 : 5000) agar dapat dipergunakan secara operasional oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota > Undang-Undang No 4 Tahun 2011 tentang IG Perlunya dibangun integrasi data tabuler dengan menggunakan SATU DATA KUNCI (GEOCODE) YANG BAKU untuk dapat dikaitkan dengan data spasialnya
Perlunya pengembangan SISTEM TERINTEGRASI yang dapat menampung seluruh data perencanaan pembangunan secara sistematis dan mudah diakses (SIPR) Perlunya dibangun JARINGAN KOMUNIKASI DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL secara mantap dan terpelihara yang menghubungkan Simpul Jaringan DIY – Kabupaten/Kota – Nasional Perlunya dibangun JARINGAN KOMUNIKASI DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL secara mantap dan terpelihara yang menghubungkan Simpul Jaringan DIY – Kabupaten/Kota – Nasional
Perlunya FASILITASI kepada Pemerintah Daerah untuk mengembangkan IGT di masing-masing Daerah (Fasilitasi data satelit PJ dengan resolusi tinggi) >Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi Perlunya memperkuat dukungan Pemerintah Pusat (Ina Geoportal) untuk PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DATA CENTER SIMPUL JARINGAN DIY > Sesuai Perpres 85 tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN)
Penyesuaian Peta Rencana Tata Ruang yang ada di DIY dengan PP no 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang Penyesuaian Peta Rencana Tata Ruang yang ada di DIY dengan PP no 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang

Recommandé

Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan RuangSurvey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruangushfia
 
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaPerka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Transformasi Koordinat dari DGN 95 ke SRGI 2013
Transformasi Koordinat dari DGN 95 ke SRGI 2013Transformasi Koordinat dari DGN 95 ke SRGI 2013
Transformasi Koordinat dari DGN 95 ke SRGI 2013National Cheng Kung University
 
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
LAYOUT PADA ARCGIS 10.0
LAYOUT PADA ARCGIS 10.0LAYOUT PADA ARCGIS 10.0
LAYOUT PADA ARCGIS 10.0oriza steva andra
 
Kerangka acuan kerja survey pemetaan topografi
Kerangka acuan kerja survey pemetaan topografiKerangka acuan kerja survey pemetaan topografi
Kerangka acuan kerja survey pemetaan topografiAnindya N. Rafitricia
 
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/LayoutingPedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/LayoutingMgs Zulfikar Rasyidi
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
 

Recommandé

Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan RuangSurvey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruangushfia
 
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaPerka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Transformasi Koordinat dari DGN 95 ke SRGI 2013
Transformasi Koordinat dari DGN 95 ke SRGI 2013Transformasi Koordinat dari DGN 95 ke SRGI 2013
Transformasi Koordinat dari DGN 95 ke SRGI 2013National Cheng Kung University
 
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
LAYOUT PADA ARCGIS 10.0
LAYOUT PADA ARCGIS 10.0LAYOUT PADA ARCGIS 10.0
LAYOUT PADA ARCGIS 10.0oriza steva andra
 
Kerangka acuan kerja survey pemetaan topografi
Kerangka acuan kerja survey pemetaan topografiKerangka acuan kerja survey pemetaan topografi
Kerangka acuan kerja survey pemetaan topografiAnindya N. Rafitricia
 
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/LayoutingPedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/LayoutingMgs Zulfikar Rasyidi
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
 
Informasi nomor lembar peta dan menghitung koordinat dari nomor lembar peta
Informasi nomor lembar peta dan menghitung koordinat dari nomor lembar petaInformasi nomor lembar peta dan menghitung koordinat dari nomor lembar peta
Informasi nomor lembar peta dan menghitung koordinat dari nomor lembar petafahmi fadilla
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Yogan Daru Prabowo
 
Tiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGIS
Tiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGISTiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGIS
Tiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGISbramantiyo marjuki
 
Tutorial penyusunan layer peta & pembuatan layout di arcgis
Tutorial penyusunan layer peta & pembuatan layout di arcgisTutorial penyusunan layer peta & pembuatan layout di arcgis
Tutorial penyusunan layer peta & pembuatan layout di arcgisEgi Septiana
 
ATTRIBUT TABLE pada ARCGIS 10.0
ATTRIBUT TABLE pada ARCGIS 10.0ATTRIBUT TABLE pada ARCGIS 10.0
ATTRIBUT TABLE pada ARCGIS 10.0oriza steva andra
 
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTR
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTRTata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTR
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTRKhalid Adam
 
BUFFER pada ARCGIS 10.0
BUFFER pada ARCGIS 10.0BUFFER pada ARCGIS 10.0
BUFFER pada ARCGIS 10.0oriza steva andra
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRPeraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRhenny ferniza
 
Laporan praktikum sig proses digitasi pada software arcgis
Laporan praktikum sig proses digitasi pada software arcgisLaporan praktikum sig proses digitasi pada software arcgis
Laporan praktikum sig proses digitasi pada software arcgisMega Yasma Adha
 
Pengertian Fotogrametri dan Penginderaan Jauh
Pengertian Fotogrametri dan Penginderaan JauhPengertian Fotogrametri dan Penginderaan Jauh
Pengertian Fotogrametri dan Penginderaan JauhAlrezPahlevi
 
Membuat Layout Peta
Membuat Layout PetaMembuat Layout Peta
Membuat Layout PetaIlham Hidayatullah
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang KabupatenPenataan Ruang
 
Spesifikasi teknis penyajian peta desa
Spesifikasi teknis penyajian peta desaSpesifikasi teknis penyajian peta desa
Spesifikasi teknis penyajian peta desariyanto apri
 
Laporan Pembuatan Peta Tematik
Laporan Pembuatan Peta TematikLaporan Pembuatan Peta Tematik
Laporan Pembuatan Peta TematikSally Indah N
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGDadang Solihin
 
Penginderaan Jauh : Koreksi Geometrik Citra Landsat 8
Penginderaan Jauh : Koreksi Geometrik Citra Landsat 8Penginderaan Jauh : Koreksi Geometrik Citra Landsat 8
Penginderaan Jauh : Koreksi Geometrik Citra Landsat 8Wachidatin N C
 
Koreksi geometrik peta (arc gis) registrasi
Koreksi geometrik peta (arc gis) registrasiKoreksi geometrik peta (arc gis) registrasi
Koreksi geometrik peta (arc gis) registrasifikrul islamy
 
Presentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
Presentasi Review RDTR Kota Simpang AmpekPresentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
Presentasi Review RDTR Kota Simpang Ampekhenny ferniza
 
Analisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahanAnalisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahanSOFI ANI
 
Membangun sistem informasi pertanahan
Membangun sistem informasi pertanahanMembangun sistem informasi pertanahan
Membangun sistem informasi pertanahanAni Rani
 
Aplikasi GIS dalam penataan ruang
Aplikasi GIS dalam penataan ruangAplikasi GIS dalam penataan ruang
Aplikasi GIS dalam penataan ruangMusnanda Satar
 

Contenu connexe

Tendances

Informasi nomor lembar peta dan menghitung koordinat dari nomor lembar peta
Informasi nomor lembar peta dan menghitung koordinat dari nomor lembar petaInformasi nomor lembar peta dan menghitung koordinat dari nomor lembar peta
Informasi nomor lembar peta dan menghitung koordinat dari nomor lembar petafahmi fadilla
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Yogan Daru Prabowo
 
Tiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGIS
Tiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGISTiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGIS
Tiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGISbramantiyo marjuki
 
Tutorial penyusunan layer peta & pembuatan layout di arcgis
Tutorial penyusunan layer peta & pembuatan layout di arcgisTutorial penyusunan layer peta & pembuatan layout di arcgis
Tutorial penyusunan layer peta & pembuatan layout di arcgisEgi Septiana
 
ATTRIBUT TABLE pada ARCGIS 10.0
ATTRIBUT TABLE pada ARCGIS 10.0ATTRIBUT TABLE pada ARCGIS 10.0
ATTRIBUT TABLE pada ARCGIS 10.0oriza steva andra
 
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTR
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTRTata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTR
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTRKhalid Adam
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRPeraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRhenny ferniza
 
Laporan praktikum sig proses digitasi pada software arcgis
Laporan praktikum sig proses digitasi pada software arcgisLaporan praktikum sig proses digitasi pada software arcgis
Laporan praktikum sig proses digitasi pada software arcgisMega Yasma Adha
 
Pengertian Fotogrametri dan Penginderaan Jauh
Pengertian Fotogrametri dan Penginderaan JauhPengertian Fotogrametri dan Penginderaan Jauh
Pengertian Fotogrametri dan Penginderaan JauhAlrezPahlevi
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang KabupatenPenataan Ruang
 
Spesifikasi teknis penyajian peta desa
Spesifikasi teknis penyajian peta desaSpesifikasi teknis penyajian peta desa
Spesifikasi teknis penyajian peta desariyanto apri
 
Laporan Pembuatan Peta Tematik
Laporan Pembuatan Peta TematikLaporan Pembuatan Peta Tematik
Laporan Pembuatan Peta TematikSally Indah N
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGDadang Solihin
 
Penginderaan Jauh : Koreksi Geometrik Citra Landsat 8
Penginderaan Jauh : Koreksi Geometrik Citra Landsat 8Penginderaan Jauh : Koreksi Geometrik Citra Landsat 8
Penginderaan Jauh : Koreksi Geometrik Citra Landsat 8Wachidatin N C
 
Koreksi geometrik peta (arc gis) registrasi
Koreksi geometrik peta (arc gis) registrasiKoreksi geometrik peta (arc gis) registrasi
Koreksi geometrik peta (arc gis) registrasifikrul islamy
 
Presentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
Presentasi Review RDTR Kota Simpang AmpekPresentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
Presentasi Review RDTR Kota Simpang Ampekhenny ferniza
 
Analisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahanAnalisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahanSOFI ANI
 

Tendances (20)

Informasi nomor lembar peta dan menghitung koordinat dari nomor lembar peta
Informasi nomor lembar peta dan menghitung koordinat dari nomor lembar petaInformasi nomor lembar peta dan menghitung koordinat dari nomor lembar peta
Informasi nomor lembar peta dan menghitung koordinat dari nomor lembar peta
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
 
Tiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGIS
Tiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGISTiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGIS
Tiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGIS
 
Tutorial penyusunan layer peta & pembuatan layout di arcgis
Tutorial penyusunan layer peta & pembuatan layout di arcgisTutorial penyusunan layer peta & pembuatan layout di arcgis
Tutorial penyusunan layer peta & pembuatan layout di arcgis
 
ATTRIBUT TABLE pada ARCGIS 10.0
ATTRIBUT TABLE pada ARCGIS 10.0ATTRIBUT TABLE pada ARCGIS 10.0
ATTRIBUT TABLE pada ARCGIS 10.0
 
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTR
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTRTata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTR
Tata Cara Rekomendasi BIG pada Lampiran Peta RDTR
 
BUFFER pada ARCGIS 10.0
BUFFER pada ARCGIS 10.0BUFFER pada ARCGIS 10.0
BUFFER pada ARCGIS 10.0
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRPeraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTR
 
Laporan praktikum sig proses digitasi pada software arcgis
Laporan praktikum sig proses digitasi pada software arcgisLaporan praktikum sig proses digitasi pada software arcgis
Laporan praktikum sig proses digitasi pada software arcgis
 
Pengertian Fotogrametri dan Penginderaan Jauh
Pengertian Fotogrametri dan Penginderaan JauhPengertian Fotogrametri dan Penginderaan Jauh
Pengertian Fotogrametri dan Penginderaan Jauh
 
Membuat Layout Peta
Membuat Layout PetaMembuat Layout Peta
Membuat Layout Peta
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
 
Spesifikasi teknis penyajian peta desa
Spesifikasi teknis penyajian peta desaSpesifikasi teknis penyajian peta desa
Spesifikasi teknis penyajian peta desa
 
Laporan Pembuatan Peta Tematik
Laporan Pembuatan Peta TematikLaporan Pembuatan Peta Tematik
Laporan Pembuatan Peta Tematik
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANG
 
Penginderaan Jauh : Koreksi Geometrik Citra Landsat 8
Penginderaan Jauh : Koreksi Geometrik Citra Landsat 8Penginderaan Jauh : Koreksi Geometrik Citra Landsat 8
Penginderaan Jauh : Koreksi Geometrik Citra Landsat 8
 
Koreksi geometrik peta (arc gis) registrasi
Koreksi geometrik peta (arc gis) registrasiKoreksi geometrik peta (arc gis) registrasi
Koreksi geometrik peta (arc gis) registrasi
 
Presentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
Presentasi Review RDTR Kota Simpang AmpekPresentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
Presentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
 
Analisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahanAnalisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahan
 

Similaire à Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang

Membangun sistem informasi pertanahan
Membangun sistem informasi pertanahanMembangun sistem informasi pertanahan
Membangun sistem informasi pertanahanAni Rani
 
Aplikasi GIS dalam penataan ruang
Aplikasi GIS dalam penataan ruangAplikasi GIS dalam penataan ruang
Aplikasi GIS dalam penataan ruangMusnanda Satar
 
Infrastruktur data spatial
Infrastruktur data spatial Infrastruktur data spatial
Infrastruktur data spatial Musnanda Satar
 
4250887b9606fa62f2c9450c72fb46d2.pdf
4250887b9606fa62f2c9450c72fb46d2.pdf4250887b9606fa62f2c9450c72fb46d2.pdf
4250887b9606fa62f2c9450c72fb46d2.pdfAgungDwiPutrantoWibo1
 
Paparan FGD 13 April.pptx
Paparan FGD 13 April.pptxPaparan FGD 13 April.pptx
Paparan FGD 13 April.pptx180Degree1
 
PPT Walidata Satu Data PERU-PERA Baru.pptx
PPT Walidata Satu Data PERU-PERA Baru.pptxPPT Walidata Satu Data PERU-PERA Baru.pptx
PPT Walidata Satu Data PERU-PERA Baru.pptxOlisvatriadi
 
Bab 1 pendahuluan sig minapolitan kambitin
Bab 1 pendahuluan sig minapolitan kambitinBab 1 pendahuluan sig minapolitan kambitin
Bab 1 pendahuluan sig minapolitan kambitinkiky permana
 
PL3201 Sesi 10.pdf
PL3201 Sesi 10.pdfPL3201 Sesi 10.pdf
PL3201 Sesi 10.pdfMayaSafira10
 
SIG 2 - Pendahuluan - Copy.pptx
SIG 2 - Pendahuluan - Copy.pptxSIG 2 - Pendahuluan - Copy.pptx
SIG 2 - Pendahuluan - Copy.pptxedwar75
 
408362416-Metodologi-Penyusunan-Peta-RDTR-PKSN-Perbatasan-Negara-BIG.pdf
408362416-Metodologi-Penyusunan-Peta-RDTR-PKSN-Perbatasan-Negara-BIG.pdf408362416-Metodologi-Penyusunan-Peta-RDTR-PKSN-Perbatasan-Negara-BIG.pdf
408362416-Metodologi-Penyusunan-Peta-RDTR-PKSN-Perbatasan-Negara-BIG.pdfssuser8e6e69
 
1 konsep dasar_sig
1 konsep dasar_sig1 konsep dasar_sig
1 konsep dasar_sigaiiniR
 
Kak database perumahan
Kak database perumahanKak database perumahan
Kak database perumahanamrin syahrafi
 
Ra kebutuhan peta (mus & sai)
Ra kebutuhan peta (mus & sai)Ra kebutuhan peta (mus & sai)
Ra kebutuhan peta (mus & sai)numlock123
 
Updating Database Jalan Lingkungan
Updating Database Jalan Lingkungan Updating Database Jalan Lingkungan
Updating Database Jalan Lingkungan Dany Ramadhan
 
Modul pelatihan sig
Modul pelatihan sigModul pelatihan sig
Modul pelatihan sigahmadthohari
 
Aplikasi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis berbasis
Aplikasi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis berbasisAplikasi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis berbasis
Aplikasi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis berbasisMahardi Pratomo
 
130704 pelatihan tr
130704 pelatihan tr130704 pelatihan tr
130704 pelatihan trYustus Rona
 

Similaire à Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang (20)

Membangun sistem informasi pertanahan
Membangun sistem informasi pertanahanMembangun sistem informasi pertanahan
Membangun sistem informasi pertanahan
 
Aplikasi GIS dalam penataan ruang
Aplikasi GIS dalam penataan ruangAplikasi GIS dalam penataan ruang
Aplikasi GIS dalam penataan ruang
 
Infrastruktur data spatial
Infrastruktur data spatial Infrastruktur data spatial
Infrastruktur data spatial
 
4250887b9606fa62f2c9450c72fb46d2.pdf
4250887b9606fa62f2c9450c72fb46d2.pdf4250887b9606fa62f2c9450c72fb46d2.pdf
4250887b9606fa62f2c9450c72fb46d2.pdf
 
Paparan FGD 13 April.pptx
Paparan FGD 13 April.pptxPaparan FGD 13 April.pptx
Paparan FGD 13 April.pptx
 
Kelompok 2 XII IPS A SIG
Kelompok 2 XII IPS A SIGKelompok 2 XII IPS A SIG
Kelompok 2 XII IPS A SIG
 
PPT Walidata Satu Data PERU-PERA Baru.pptx
PPT Walidata Satu Data PERU-PERA Baru.pptxPPT Walidata Satu Data PERU-PERA Baru.pptx
PPT Walidata Satu Data PERU-PERA Baru.pptx
 
Bab 1 pendahuluan sig minapolitan kambitin
Bab 1 pendahuluan sig minapolitan kambitinBab 1 pendahuluan sig minapolitan kambitin
Bab 1 pendahuluan sig minapolitan kambitin
 
PL3201 Sesi 10.pdf
PL3201 Sesi 10.pdfPL3201 Sesi 10.pdf
PL3201 Sesi 10.pdf
 
SIG 2 - Pendahuluan - Copy.pptx
SIG 2 - Pendahuluan - Copy.pptxSIG 2 - Pendahuluan - Copy.pptx
SIG 2 - Pendahuluan - Copy.pptx
 
408362416-Metodologi-Penyusunan-Peta-RDTR-PKSN-Perbatasan-Negara-BIG.pdf
408362416-Metodologi-Penyusunan-Peta-RDTR-PKSN-Perbatasan-Negara-BIG.pdf408362416-Metodologi-Penyusunan-Peta-RDTR-PKSN-Perbatasan-Negara-BIG.pdf
408362416-Metodologi-Penyusunan-Peta-RDTR-PKSN-Perbatasan-Negara-BIG.pdf
 
PENYUSUNAN RDTR dg LANDSEYE
PENYUSUNAN RDTR dg LANDSEYEPENYUSUNAN RDTR dg LANDSEYE
PENYUSUNAN RDTR dg LANDSEYE
 
1 konsep dasar_sig
1 konsep dasar_sig1 konsep dasar_sig
1 konsep dasar_sig
 
Kak database perumahan
Kak database perumahanKak database perumahan
Kak database perumahan
 
Ra kebutuhan peta (mus & sai)
Ra kebutuhan peta (mus & sai)Ra kebutuhan peta (mus & sai)
Ra kebutuhan peta (mus & sai)
 
Updating Database Jalan Lingkungan
Updating Database Jalan Lingkungan Updating Database Jalan Lingkungan
Updating Database Jalan Lingkungan
 
Modul pelatihan sig
Modul pelatihan sigModul pelatihan sig
Modul pelatihan sig
 
Aplikasi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis berbasis
Aplikasi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis berbasisAplikasi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis berbasis
Aplikasi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis berbasis
 
130704 pelatihan tr
130704 pelatihan tr130704 pelatihan tr
130704 pelatihan tr
 
Modul_new
Modul_newModul_new
Modul_new
 

Dernier

Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatArfiGraphy
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarankeicapmaniez
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxmawan5982
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptxHendryJulistiyanto
 

Dernier (20)

Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
 

Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang

  • 1. PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL RTRW DIY UNTUK MENDUKUNG PENATAAN RUANG Yogyakarta, 27 Juni 2013
  • 2. DASAR HUKUM • Undang – Undang no 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang • UU No 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial • Peraturan Pemerintah no 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang • PP No 8 tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang • Undang – Undang no 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang • UU No 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial • Peraturan Pemerintah no 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang • PP No 8 tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
  • 3. PENGERTIAN • Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran,dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. • Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. • Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang • Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran,dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. • Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. • Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
  • 4. LATAR BELAKANG Informasi Geospasial RTRW DIYmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda RTRW DIY. Informasi Geospasial RTRW DIY berfungsi sebagai model yang menjelaskan RTRW DIY secara spasial. Informasi Geospasial RTRW DIY bukan hanya diperlukan pada proses perencanaan tata ruang saja tetapi juga pada proses pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  • 5. Lanjutan.. Dengan demikian maka pengelolaan data dan informasi geospasial menjadi penting karena menjadi salah satu pendukung pada proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang. Dengan demikian maka pengelolaan data dan informasi geospasial menjadi penting karena menjadi salah satu pendukung pada proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang.
  • 6. I. PROSES PENGUMPULAN DATAI. PROSES PENGUMPULAN DATA CONTOH TEKNIS PENGGUNAAN IG DALAM PENYUSUNAN IG RTRW DENGAN SIG Peta Administrasi ((BAPPEDA) Peta Administrasi ((BAPPEDA) Peta Curah Hujan (BMKG) Peta Curah Hujan (BMKG) Peta Jenis Tanah (Pertanian) Peta Jenis Tanah (Pertanian) Peta Lereng (PUPESDM) Peta Lereng (PUPESDM) 2. DATA FISIOGRAFI2. DATA FISIOGRAFI1. DATA WILAYAH ADMINISTRASI 1. DATA WILAYAH ADMINISTRASI 3. DATA KEPENDUDUKAN 3. DATA KEPENDUDUKAN Peta Jumlah Penduduk (BPS) Peta Jumlah Penduduk (BPS) 4. DATA EKONOMI DAN KEUANGAN 4. DATA EKONOMI DAN KEUANGAN Peta Kemiskinan dan Peta PDRB (BPS) Peta Kemiskinan dan Peta PDRB (BPS) 5. DATA KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA DASAR 5. DATA KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA DASAR Peta Jalan (HUBKOMINFO) Peta Jalan (HUBKOMINFO) Peta Infrastruktur (PUPESDM) Peta Infrastruktur (PUPESDM) 6. DATA PENGGUNAAN LAHAN DATA RAWAN BENCANA 6. DATA PENGGUNAAN LAHAN DATA RAWAN BENCANA Peta Penggunaan Lahan (PUPESDM) Peta Penggunaan Lahan (PUPESDM) Peta Rawan Bencana (BPBD) Peta Rawan Bencana (BPBD) II. PROSES STANDARISASI DAN KATEGORISASI PETA-PETA TEMATIKII. PROSES STANDARISASI DAN KATEGORISASI PETA-PETA TEMATIKDiperlukan agar tidak terjadi kesalahan geometri dan substansi dalam proses pengolahan dan analisis II. PROSES STANDARISASI DAN KATEGORISASI PETA-PETA TEMATIKII. PROSES STANDARISASI DAN KATEGORISASI PETA-PETA TEMATIK III. PROSES OVERLAY PETA-PETA TEMATIKIII. PROSES OVERLAY PETA-PETA TEMATIK IV. PROSES PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS - Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung - Analisis Keterkaitan Antar Wilayah - Perumusan Konsep Perencanaan IV. PROSES PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS - Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung - Analisis Keterkaitan Antar Wilayah - Perumusan Konsep Perencanaan PETA STRUKTUR RUANGPETA STRUKTUR RUANG PETA POLA RUANGPETA POLA RUANG PETA PRASARANA WILAYAHPETA PRASARANA WILAYAH PETA KAWASAN STRATEGIPETA KAWASAN STRATEGI PETA RTRWPETA RTRW Diperlukan agar tidak terjadi kesalahan geometri dan substansi dalam proses pengolahan dan analisis
  • 7. Persoalan Pengelolaan Data dan Informasi GeospasialPersoalan Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial
  • 8. • IGD Berbeda • Data atribut belum baku • Metadata tidak ada • Format data berbeda • Data susah di akses • Tidak up to date EKSISTING • IGD sama • Data atribut sudah baku • Metadata tersedia • Format data sama • Data mudah diakses • Up to date HARAPAN Soil
  • 9. Persoalan Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial • Keputusan membutuhkan data dan informasi geospasial  Berapapun jumlah data dan informasi geospasial yang ada, keputusan tetap dapat diambil  Persoalannya seberapa besar keyakinan atas keputusan tersebut • Perkembangan SIG terjadi pada ARAH PERKEMBANGAN YANG SALAH SIG diartikan sebagai pembuatan peta digital semata Tidak dikaitkan dengan kemampuan dalam Spatial Analysis dan Sharing Data. • Data dan informasi geospasial yang tersedia seharusnya juga mengikuti SKALA dan INFORMASI yang dibutuhkan untuk berbagai tingkatan rencana • Keputusan membutuhkan data dan informasi geospasial  Berapapun jumlah data dan informasi geospasial yang ada, keputusan tetap dapat diambil  Persoalannya seberapa besar keyakinan atas keputusan tersebut • Perkembangan SIG terjadi pada ARAH PERKEMBANGAN YANG SALAH SIG diartikan sebagai pembuatan peta digital semata Tidak dikaitkan dengan kemampuan dalam Spatial Analysis dan Sharing Data. • Data dan informasi geospasial yang tersedia seharusnya juga mengikuti SKALA dan INFORMASI yang dibutuhkan untuk berbagai tingkatan rencana
  • 10. Bentuk Pelanggaran Pemanfaatan RuangBentuk Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
  • 11. • Pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang sebagai Fungsi Lindung dimanfaatkan menjadi Fungsi Budidaya. • Contoh : Hutan lindung (Fungsi Lindung) dimanfaatkan menjadi Permukiman (Fungsi Budidaya). PELANGGARAN FUNGSI (PF) • Pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang sebagai Fungsi Lindung dimanfaatkan menjadi Fungsi Budidaya. • Contoh : Hutan lindung (Fungsi Lindung) dimanfaatkan menjadi Permukiman (Fungsi Budidaya). • Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang. • Contoh : Pemanfaatan ruang yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang dimanfaatakan menjadi kegiatan perindustrian. PELANGGARAN PERUNTUKAN (PP)
  • 12. • Perubahan pemanfaatan ruang dalam suatu kawasan yang tidak sesuai dengan pola pemanfaatan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. • Contoh : Kawasan Cagar Budaya yang mengalami perubahan menjadi Kawasan Perdagangan. PELANGGARAN TAPAK KAWASAN (TK) • Perubahan pemanfaatan ruang dalam suatu kawasan yang tidak sesuai dengan pola pemanfaatan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. • Contoh : Kawasan Cagar Budaya yang mengalami perubahan menjadi Kawasan Perdagangan. • Pemanfaatan ruang yang mengabaikan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam suatu kawasan. • Contoh : Ketinggian suatu bangunan dalam suatu kawasan yang ditetapkan maksimal 3 (tiga) lantai, realisasinya dibangun 5 (lima) lantai. PELANGGARAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN
  • 14. STRATEGI PENGELOLAAN BASIS DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL – Ketersediaan dan fungsi basis data dan informasi geospasial harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membantu proses pelaksanaan tugas- tugas institusi pemerintahan, baik untuk kepentingan penataan ruang atau sektor yang lain • Perlu pemahaman mengenai data dan informasi geospasial. • Informasi geospasial bukan hanya untuk kepentingan internal, tetapi harus dapat dibagi (share) dengan institusi lainnya. • Informasi harus terintegrasi secara vertikal maupun horisontal • Penyediaan metadata IG – Ketersediaan dan fungsi basis data dan informasi geospasial harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membantu proses pelaksanaan tugas- tugas institusi pemerintahan, baik untuk kepentingan penataan ruang atau sektor yang lain • Perlu pemahaman mengenai data dan informasi geospasial. • Informasi geospasial bukan hanya untuk kepentingan internal, tetapi harus dapat dibagi (share) dengan institusi lainnya. • Informasi harus terintegrasi secara vertikal maupun horisontal • Penyediaan metadata IG
  • 15. PendekatanPendekatan PengembanganPengembangan WilayahWilayah TERSIS- TEM TERKINIAKURAT DATA TERINTEGRASI / DATA SHARING Peta dasar sesuai pasal 16 UUIG : Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e digambarkan berdasarkan dokumen penetapan penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang (mendagri) .
  • 16. PENYEDIAAN SINGLE BASE MAP • Informasi geospasial untuk dapat mendukung pengendalian pemanfaatan ruang secara optimal memerlukan suatu standar yang sama agar menghasilkan kualitas tertentu (akurasi dan presisi) dan terintegrasi secara nasional sesuai asas keterpaduan dalam UU Penataan Ruang dan UU Informasi Geospasial • Informasi geospasial untuk dapat mendukung pengendalian pemanfaatan ruang secara optimal memerlukan suatu standar yang sama agar menghasilkan kualitas tertentu (akurasi dan presisi) dan terintegrasi secara nasional sesuai asas keterpaduan dalam UU Penataan Ruang dan UU Informasi Geospasial
  • 17. Sistematika Single Base Map Permendagri no 19 th 2006 (penegsan bts wil DIY- Jateng) Permendagri No 72 Th 2007 (penegasan bts wil Kota - Sleman) Permendagri No 4 th 2009 (penegasan bts wil Sleman - GK) Permendagri No 61 th 2009 (penegasan bts wil KP - Sleman) Permendagri No 15 th 2009 (penegasan bts wil Kota - Bantul) Single basemap DIY Permendagri no 70 th 2007 (penegsan bts wil Bantul – KP) RBI Sampai saat ini baru berupa Surat Edaran Sekda DIY dan masih dikoordinasikan dengan BIG sebagai Penyelenggara IGD
  • 19. BTS Administrasi DIY Menurut Permendagri no 19 th 2006 RAWAN KONFLIK HORISZONTAL BTS Administrasi DIY Menurut Permendagri no 19 th 2006 BTS Administrasi Menurut Peta Yang LAin PASTI KLATE NKAWASAN ABU2 PASTI DIY
  • 20. SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG (SIPR) DIY 1. Media penyebar luasan informasi Penataan Ruang Provinsi DIY (Perda Nomor 2 tahun 2010 ) dan informasi geospasial yang ada di Pemda DIY 2. Memudahkan sinkronisasi dan harmonisasi antara RTRW Kabupaten/Kota dengan RTRW Provinsi. 3. Sebagai instrumen dalam membantu menganalisis perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang 4. Mensinergikan perencanaan sarana dan prasarana yang sudah ada (transportasi, keciptakaryaan, Sumberdaya air, dll) 1. Media penyebar luasan informasi Penataan Ruang Provinsi DIY (Perda Nomor 2 tahun 2010 ) dan informasi geospasial yang ada di Pemda DIY 2. Memudahkan sinkronisasi dan harmonisasi antara RTRW Kabupaten/Kota dengan RTRW Provinsi. 3. Sebagai instrumen dalam membantu menganalisis perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang 4. Mensinergikan perencanaan sarana dan prasarana yang sudah ada (transportasi, keciptakaryaan, Sumberdaya air, dll)
  • 21. RTRW Kabupaten Skala 1 : 50.000 Klasifikasi Hirarkhi I, II, III Studi Literatur ProfilRTRW RTRW Provinsi Skala 1 : 100.000 Pemanfaatan Ruang Sinkronisasi dan Harmonisasi RTRW DIY dengan RTRW Kab/Kota Overlay Klasifikasi Hirarkhi I, II, III Matriks Peta Hubungan Fungsional antar Pemanfaatan Ruang Kriteria Kesesuaian (S1, S2, TS) Analisis dan Rekomendasi
  • 22. SESUAI1(S1) • Kesamaan fungsi kawasan (lindung dengan lindung) • Contoh : hutan lindung vs hutan lindung • Kesamaan fungsi kawasan (lindung dengan lindung) • Contoh : hutan lindung vs hutan lindung SESUAI 2 (S2) • Hirarkhi I sama hirarkhi II dan III berbeda dan diperkirakan tidak mengganggu antar kegiatan • Contoh : hutan lindung vs resapan air • Hirarkhi I sama hirarkhi II dan III berbeda dan diperkirakan tidak mengganggu antar kegiatan • Contoh : hutan lindung vs resapan air TIDAK SESUAI (TS) • Perbedaan fungsi kawasan (lindung dengan budidaya) • Contoh : hutan lindung vs pertanian lahan kering • Perbedaan fungsi kawasan (lindung dengan budidaya) • Contoh : hutan lindung vs pertanian lahan kering PRINSIP KESESUAIAN • Kesamaan fungsi kawasan (lindung dengan lindung) • Contoh : hutan lindung vs hutan lindung • Kesamaan fungsi kawasan (lindung dengan lindung) • Contoh : hutan lindung vs hutan lindung • Hirarkhi I sama hirarkhi II dan III berbeda dan diperkirakan tidak mengganggu antar kegiatan • Contoh : hutan lindung vs resapan air • Hirarkhi I sama hirarkhi II dan III berbeda dan diperkirakan tidak mengganggu antar kegiatan • Contoh : hutan lindung vs resapan air • Perbedaan fungsi kawasan (lindung dengan budidaya) • Contoh : hutan lindung vs pertanian lahan kering • Perbedaan fungsi kawasan (lindung dengan budidaya) • Contoh : hutan lindung vs pertanian lahan kering
  • 23. Contoh Sinkronisasi dan Harmonisasi  Adanya konflik pemanfaatan ruang antar wilayah : Penetapan fungsi kawasan yang berbeda pada satu kawasan. Di wilayah Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul yang berbatasan dengan wilayah Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul terjadi penetapan dua fungsi kawasan yang berbeda. Dimana pada wilayah Kecamatan Patuk ditetapkan sebagai kawasan lindung sementara di wilayah Kecamatan Piyungan ditetapkan sebagai kawasan wisata.  Adanya konflik pemanfaatan ruang antar wilayah : Penetapan fungsi kawasan yang berbeda pada satu kawasan. Di wilayah Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul yang berbatasan dengan wilayah Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul terjadi penetapan dua fungsi kawasan yang berbeda. Dimana pada wilayah Kecamatan Patuk ditetapkan sebagai kawasan lindung sementara di wilayah Kecamatan Piyungan ditetapkan sebagai kawasan wisata.
  • 25. 2. Menampilkan peta series yang dapat diupdate dari tahun ke tahun Manfaat SIPR Manfaat SIPR
  • 28. Penataan Ruang dalam Keistimewaan DIYPenataan Ruang dalam Keistimewaan DIY
  • 29. • UU No.13/2012 ttg Keistimewaan DIY disahkan 31 Agustus 2012 dan diundangkan 3 September 2012. – (Lembaran Negara No.170 Tahun 2012; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5339). • Dinyatakan pada pasal 7 ayat (2) bahwa kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi: 1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; 2. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; 3. Kebudayaan; 4. Pertanahan; dan 5. Tata ruang. • UU No.13/2012 ttg Keistimewaan DIY disahkan 31 Agustus 2012 dan diundangkan 3 September 2012. – (Lembaran Negara No.170 Tahun 2012; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5339). • Dinyatakan pada pasal 7 ayat (2) bahwa kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi: 1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; 2. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; 3. Kebudayaan; 4. Pertanahan; dan 5. Tata ruang.
  • 30. • Pada pasal 30-35 diperlukan Perdais untuk mengatur urusan keistimewaan dalam hal: 1. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; 2. Kebudayaan; 3. Pertanahan; dan 4. Tata ruang. Pelaksanaan yang sedang dilakukan :  Penyusunan Naskah Akademis Induk  Penyusunan Naskah Akademis Perdais Tata Ruang  Rancangan Perdais Tata Ruang • Pada pasal 30-35 diperlukan Perdais untuk mengatur urusan keistimewaan dalam hal: 1. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; 2. Kebudayaan; 3. Pertanahan; dan 4. Tata ruang. Pelaksanaan yang sedang dilakukan :  Penyusunan Naskah Akademis Induk  Penyusunan Naskah Akademis Perdais Tata Ruang  Rancangan Perdais Tata Ruang
  • 31. • Dengan telah disahkannya Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta maka Pemerintah DIY perlu menyelaraskan kerangka umum kebijakan tata ruang di atas tanah Sultan Ground dan Pakualam Ground mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah DIY. • Memerlukan pengelolaan basis data dan informasi geospasial tentang status tanah Sultan Ground dan Pakualam Ground (SG PAG) • Dengan telah disahkannya Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta maka Pemerintah DIY perlu menyelaraskan kerangka umum kebijakan tata ruang di atas tanah Sultan Ground dan Pakualam Ground mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah DIY. • Memerlukan pengelolaan basis data dan informasi geospasial tentang status tanah Sultan Ground dan Pakualam Ground (SG PAG)
  • 32. Penting untuk DitindaklanjutiPenting untuk Ditindaklanjuti
  • 33. Perlunya dibangun SATU REFERENSI IGD yang sama, jika memungkinkan sampai dengan tingkat kedetilan yang cukup (skala 1 : 5000) agar dapat dipergunakan secara operasional oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota > Undang-Undang No 4 Tahun 2011 tentang IG Perlunya dibangun integrasi data tabuler dengan menggunakan SATU DATA KUNCI (GEOCODE) YANG BAKU untuk dapat dikaitkan dengan data spasialnya
  • 34. Perlunya pengembangan SISTEM TERINTEGRASI yang dapat menampung seluruh data perencanaan pembangunan secara sistematis dan mudah diakses (SIPR) Perlunya dibangun JARINGAN KOMUNIKASI DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL secara mantap dan terpelihara yang menghubungkan Simpul Jaringan DIY – Kabupaten/Kota – Nasional Perlunya dibangun JARINGAN KOMUNIKASI DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL secara mantap dan terpelihara yang menghubungkan Simpul Jaringan DIY – Kabupaten/Kota – Nasional
  • 35. Perlunya FASILITASI kepada Pemerintah Daerah untuk mengembangkan IGT di masing-masing Daerah (Fasilitasi data satelit PJ dengan resolusi tinggi) >Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi Perlunya memperkuat dukungan Pemerintah Pusat (Ina Geoportal) untuk PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DATA CENTER SIMPUL JARINGAN DIY > Sesuai Perpres 85 tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN)
  • 36. Penyesuaian Peta Rencana Tata Ruang yang ada di DIY dengan PP no 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang Penyesuaian Peta Rencana Tata Ruang yang ada di DIY dengan PP no 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang