[Ringkuman] 1. Babak awal memasuki Perang Dunia ke-3 segera tiba. Konstelasi geografis Indonesia menimbulkan tingkat kerawanan tinggi dan mempengaruhi strategi pertahanan negara untuk menghadapi ancaman global abad ke-21 melalui konsep "Strategik Pertahanan Global Indonesia".

1. 1
INDONESIA EMERGENSI - 3 SUMBU MEGA ANCAMAN
( EARLY WARNING THREATEN OF 21 st CENTURY )
O leh :
Mayor Ir. Muhammad B. Pane, MM
Lanjutan :
RANGKUMAN BUKU MATERI III ( Edisi 2012 )

2. 2
memiliki peran sebagai “other then war”, bersama seluruh rakyat mendukung pembangunan dan termasuk TNI
memberikan bantuan serta pelayanan kepada masyarakat. Pada bagian lain Jaleswari Pramodhawardani,
pengamat militer LIPI berpendapat bahwa prajurit memiliki kultur hubungan yang dibangun di atas kesetiaan
kepada negara. Jika ditinjau dari sudut manejemen modern, prinsip spesialisasi fungsi dan pembagian tugas
diterima sebagai syarat-syarat yang diperlukan guna membangun profesionalisme, termasuk dalam bidang
kemiliteran, dimana satu institusi menjalankan satu fungsi. Dari sudut ini bahwa profesionalisme militer
diperlukan agar badan ini dapat menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam kaitannya
dengan pembenaran demokrasi dan kebebasan berekspresi. Demikian juga pendapat Adhie M Massardie,
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, dimana mengkritik itu adalah salah bagian dari sebuah institusi didalam
lingkungan pemerintah, sebagai contoh kesalahan yang dilakukan Jenderal Stanley McChrystal, komandan
Pasukan Bantuan Keamanan Internasional NATO (ISAF) di Afganistan yang membuat dirinya dipecat oleh
Presiden Barack Obama.
Pendapat DR. Salim Said, MA tentang Prajurit Berekspresi. Tentang kaitannya bahwa perwira
didorong untuk mengekspresikan kemampuannya untuk tujuan kemajuan pembangunan dapat disampaikan
melalui kisah singkat perjalanan Duta Besar RI berkuasa penuh untuk Republik Ceko, DR. Salim Said, MA pada
tahun 2008 yang didampingi oleh Dubes RI untuk Beirut Bagas Hapsara melakukan kunjungan ke Markas
Indobatt Kontingen Garuda di Lebanon, ketika itu rombongan disambut oleh Dansatgas Konga XXIII-C/Unifil
Letkol Inf. R. Haryono. Didalam ceramahnya kepada perwira Indobatt, menyampaikan antara lain tentang
pengalamannya waktu mengunjungi Batalion Garuda di Sinai tahun 1978. Pengamat militer serta dosen dari
berbagai universitas ini merasa terharu saat memberikan ceramah kepada para perwira Indobatt. Lebih lanjut
yang juga mantan jurnalis ini mengatakan : “Saya terharu dan bangga bahwa kalian dapat “duduk sama rendah
dan berdiri sama tinggi” dengan tentara dari negara lain, itu luar biasa dan ini adalah kualitas prestasi anda,
termasuk kontingen Garuda sudah sejak lama disenangi orang di mana-mana sejak tahun 50-an, karena
sebenarnya kita adalah kumpulan orang-orang baik, selalu membantu orang dan selalu berpikir baik untuk
orang”. Terutama DR.Salim Said juga berpesan bahwa “perwira harus banyak menulis, tuangkan pengalaman
anda dalam tulisan”.
Reformasi Militer, Millenium Tatanan dan Perubahan Dunia. Pada abad 21 saat ini terjadi proses
grand transformation pada semua aspek dan tatanan kehidupan dunia dan menjadi bagian dari “World Nano
Ethic”. Dimana world nano ethic ini terutama disebabkan kemajuan teknologi yang begitu pesat pada berbagai
aspek teknologi terapan yang menghasilkan teknologi canggih dan bahkan berskala “Nanotechnology”.
Millenium tatanan dan perubahan dunia ini juga terjadi ditubuh militer Indonesia. Pada jaman rezim
pemerintahan orde baru mendominasi berbgai aspek berbangsa dan bernegara. Salah satu doktrin militer yang
diterapkan “TNI manunggal dengan rakyat” merupakan salah satu implementasi dari Sishankamrata, hal ini
sejalan dengan pendapat pengamat milter ini bahwa “TNI dan rakyat duduk sama rendah dan berdiri sama
tinggi”, namun pada jajaran kepemimpinan dan kekuasaan implementasinya berbeda, dimana pemikiran ini
bersumber dari buku DR. Salim Said, MA.
(7)
2425
(7)
Legitimizing Military Rule

3. 3
Ekspektasi Ancaman Besar pada Reformasi Militer. Pada jaman abad 21 sekarang ini bahwa perilaku, pola
pikir dan cara bertindak manusia berubah tatanannya menjadi “World Nano Ethic”, sehingga lebih kritis, reaktif
dan agresif. Totalitas perilaku, pola pikir dan cara bertindak seperti ini dikalangan militer sangat beresiko dan
mengakibatkan “ekspektasi ancaman besar pada reformasi militer”, sebab militer memiliki kemampuan lebih
dan terlatih dalam berbagai hal terutama memiliki kemampuan menggunakan berbagai jenis persenjataan.
Perspektif ancaman besar terhadap reformasi milter ini menjadikan antisipasi dini untuk penyusunan konsep
rencana “reformasi militer Indonesia” yang lebih komprehensif dan integral yang mengacu secara umum
terhadap grand transformation millenium tatanan dan perubahan dunia pada abad 21 saat ini. Terutama untuk
menghindari tidak terulangnya kembali berbagai peristiwa tragis sejarah dimasa lalu.
Ekspresi Publik bagian dari Other Then War. Sehubungan dengan konsep, gagasan dan pemikiran
yang dipublikasikan ini sudah sejalan dengan pendapat para pengamat di atas, merupakan bagian dari fungsi
militer sebagai other then war dalam kaitannya terhadap manejemen modern guna meningkatkan profesionalisme
prajurit dalam berbagai bidang pembangunan, sehingga dapat memberikan berbagai masukan yang bersifat
membangun. Demikian juga didalam tulisan ini tidak terdapat adanya kritikan terhadap pemerintah apalagi yang
terkait dengan bidang politik, sedangkan yang dituangkan didalam tulisan ini seluruhnya dalam bentuk inovasi
dan karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta gagasan pemikiran untuk kemajuan.
Menyampaikan pendapat sesuai Etika
(54)
dan Norma. Dan lebih lanjut kaitannya terhadap kode etik
perwira, bahwa seluruh isi dari penulisan ini tetap berada dalam batas ketentuan hukum yang ada dan kode etik
perwira, hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh pengamat militer terkenal C. A. J. (Tony) Coady
(19)
dan
bahkan salah satu maksud dan tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan negara, mengantisiapsi dini
terhadap segala bentuk ancaman yang membahayakan negara dan bangsa Indonesia, dan sebagai masukan yang
bermanfaat kepada Kemenhan didalam upaya dan rencana pembangunan “Strategik Global Pertahanan
Indonesia Abad 21 atau SGPI Abad 21”, didalam upaya peningkatan kekuatan dan kemampuan dalam bidang
sistem persenjataan, diantaranya seperti alut sista SSAT, serta beberapa bagian dari masukan ini untuk suatu
pertimbangan yang arif terhadap berbagai kesalah pahaman yang ada seperti yang diuraikan di atas, sehingga
citra dan nama baik TNI serta perwira tetap terlindungi. Pada akhirnya saya berkesimpulan bahwa jajaran
pemimpin di lingkungan TNI sependapat dengan masyarakat publik Indonesia, pakar hukum dan para pengamat
bahwa karya tulis yang saya sampaikan ini bukanlah merupakan suatu pelanggaran hukum atau disiplin, sebab
masyarakat Indonesia sangat membutuhkan informasi yang akurat dan transparan, yang bertujuan untuk
mendukung dan mendorong kemajuan pembangunan Indonesia dan terutama sebagai masukan untuk
menyelamatkan bangsa dan negara, dan termasuk pada penulisan ini masih dalam lingkup batasan dan norma
yang ada.
(19)
Military Ethics
(54)
Global Ethics and Global Justice

4. 4
Bagian I :
• Strategik Global Pertahanan Indonesia (SGPI) abad 21
1. Babak awal memasuki Perang Dunia ke-3 segera tiba.
Konstelasi letak dan posisi geografis negara Indonesia menimbulkan tingkat kerawanan yang sangat tinggi
dan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap rod map rancangan kebijakan strategik pertahanan NKRI.
Sebagai suatu negara terbesar dan terluas di kawasan Asia Tenggara dan diantara negara-negara ASEAN, akan
mendorong Indonesia tidak memiliki pilihan lain kecuali menjadikan skala prioritas dalam pembangunan
Grand Strategy (GS) pertahanan yang berwawasan global dengan rancangan konsep “Strategik Pertahanan
Global Indonesia (SPGI) abad 21”. Alasan utama pentingnya “SPGI abad 21” adalah sebagai akibat terjadinya
perubahan besar tatanan dunia dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, sehingga berdampak terhadap
timbulnya “Paradigma Era Baru Perang dan Penjajahan Global Abad 21 (PEBP dan PGA-21)” melalui
berbagai cara dalam bentuk “Penjajahan dan Kejahatan Global” antar negara dan bangsa yang sudah terjadi saat
ini, diantaranya terutama dengan cara-cara yang unik melalui pemanfaatan dan penggunaan “Teknologi Canggih
Persenjataan” yang berbasis kepada adanya kemajuan “Teknologi Satelit dan Komputer (TS & K)”, kedua
aspek teknologi ini merupakan teknologi utama yang sangat mudah terintegrasi terhadap teknologi lainnya
sebagai derivatif yang berkelanjutan, dan hal ini merupakan sebagai pemicu utama terjadinya PEBP dan PGA-21
serta termasuk sebagai pendorong utama segera terjadinya “Perang Dunia ke-3 atau World War 3”. Dengan
demikian negara dan bangsa Indonesia dari sejak dini mutlak melakukan berbagai persiapan dan program yang
serius dan fokus, dengan tujuan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan besar segera akan terjadinya
“Perang Dunia ke-3”. seperti illustrasi Gambar 12 di bawah.
Latar belakang, pemikiran dan alasan ini adalah merupakan hal yang sama yang dilakukan oleh negara
USA pada rencana awal pembangunan grand strategy pertahanan global negara tersebut. Diantaranya konsep
pemikiran yang disampaikan oleh salah seorang pakar strategi dunia dari negara adi kuasa tersebut, yaitu : ‘Vice
Admiral Mike
(31)
. Dalam kaitannya pakar strategi ini mengemukakan bahwa negara USA kedepan menghadapi
tantangan besar sebagai akibat Paradigma Era Baru Perang sebagai akibat kemajuan teknologi yang begitu pesat
yang berbasis nanoteknologi. Dengan alasan ini kemudian negara USA membangun grand strategy
pertahanannya dengan konsep dasar, yaitu : “Command, Control, Communications, Computers, Combat
systems, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance, precision, stealth, information, and joint strike
together”. Lebih jauh diuraikan didalam buku tersebut, pengertian precision, stealth, information, and joint strike
together, adalah dimaksudkan untuk menjawab tantangan dengan adanya Cyber-crime, Cyber-space dan Cyber-
net. Dengan pengertian yang hampir sama penulis mengistilakan sebagai “Strategi Teknologi C5ISR” berbasis
teknologi Cyber-crime, Cyber-space dan Cyber-net, didalam buku penulis seperti Gambar 13 di bawah.
26
(31)
Sea Power 21 Series

5. 5
2. Abstract War (AW) dan Natural Power War (NPW) serta Riil War (RW) sedang berlangsung
Sesungguhnya saat ini sudah terjadi perang antar negara diberbagai belahan bumi. Pada beberapa negara
masih terdapat “perang terbuka atau riil war”, dimana dampak yang ditimbulkannya secara langsung hanya
terbatas pada wilayah tertentu. Sedangkan “abstrak war dan natural power war” sebenarnya sudah terjadi pada
semua negara di dunia, dimana abstrak war dan natural power war dapat digambarkan, dimana “secara totalitas
sesuai sifat dan bentuk dari suatu perang abstrak war dan natural power war agak sulit dibuktikan, dan
dinyatakan bahwa suatu negara sudah melakukan perang terhadap negara lainnya, namun pada kenyataannya
perang antar negara sudah terjadi dan sedang berlangsung”, terutama perang dilakukan melalui Cyber crime
(14)
atau kejahatan dunia maya. Selanjutnya jika ditinjau dari sudut definisi dan tujuan dari suatu perang secara
umum, yaitu : “merusak dan menghancurkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan sasaran akhir
mengusai sumber daya dan kekayaan dari suatu negara yang menjadi sasaran”, hal ini menggambarkan
bahwa definisi dan tujuannya juga sama dengan perang secara umum. Perbedaannya AW dan NPW dilakukan
dengan cara-cara yang lebih “semu dan tertutup” dengan menggunakan berbagai kemajuan teknologi canggih,
dan dengan memanfaatkan berbagai kelemahan dari suatu negara yang menjadi sasaran, “seperti kondisi
geografis dan tingkat kerawanan bencana alam yang sangat tinggi”. Penjelasan di atas dikutip sebagian dari
buku yang dikarang oleh penulis sendiri seperti Gambar 13 di bawah ini, dengan judul “C5ISR pada SSAT TNI
AL (Teknologi Cyberwar, Cybernet atau Force-net) Dituntut Pembangunan dan Penerapan”, dan
ditambahkan bahwa buku ini menjadi Juara I pada Lomba Karya Tulis Ilmiah memperingati “Hari Dharma
Samudera TNI AL tanggal 15 Januari 2009” melalui Surat Keputusan KASAL (Skep. Kasal nomor :
Kep/114/I/2009 tanggal 30 Januari 2009).
Pendapat Dr. Purnomo Yusgiantoro. Sejalan dengan penjelasan di atas tentang “Paradigma Era Baru
Perang dan Penjajahan Global Abad 21 (PEBP dan PGA-21)”, dimana Bapak Menteri Pertahanan RI Purnomo
Yusgiantoro dalam suatu seminar nasional bertema “Pertahanan Nasional dari Perspektif Sosial Budaya”
yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tanggal 25 Agustus 2010,
menyampaikan pendapatnya bahwa “telah terjadi pergeseran dalam keamanan dan pertahanan, yakni dari hard
power dengan kekuatan senjata menjadi soft power dan smart power”. Ditambahkan lagi bahwa “untuk
menyelesaikan masalah pertahanan dan keamanan dengan meningkatkan kemampuan dan kecerdasan
berdiplomasi dari sumber daya manusianya. dulu ancaman militer, sekarang ancaman dari cyber crime,
organisasi dan perorangan, aktornya bisa negara atau non-negara, tradisional, atau non-tradisional".
Peningkatan eskalasi ancaman dalam bentuk abstrak war sebagai akibat timbulnya paradigma era baru
perang dan penjajahan abad 21 melalui kejahatan dunia maya (cyber crime) dan penjajahan ekonomi, disebabkan
terutama latar belakang bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar
(29)
,
27
(14)
Cyber-attack on Defense
(29)
C5ISR pd SSAT TNI AL

6. 6
terutama dalam bidang energi minyak bumi, gas alam cair (LNG) dan energi panas bumi. Kekayaan sumber daya
alam yang sangat besar ini terutama berada di bawah laut, diantaranya seperti yang berada di wilayah “Extended
Jurisdiction of Arafura Sea” diperkirakan memiliki kekayaan sebesar US$ 67.0 billion, dan “Over-lapping
Claim Areas” mencapai US$ 1.500 billion. Jika dibandingkan dengan Malaysia, dimana extended jurisdiction-
nya hanya sebesar US$ 21.6 billion, demikian juga over-lapping claim Areanya hanya sebesar US$ 2.5 billion di
wilayah “Dangerous Ground (DG)”.
Ekspektasi terhadap konstelasi konflik kawasan Asean dan ancaman yang sangat besar menjadikan
pertimbangan utama terhadap pembangunan grand strategi pertahanan Indonesia di kawasan yang memiliki
kekayaan energi yang sangat besar (The Asean region : Great Wealth and Great Strife) . Termasuk didalam
rencana grand strategi pertahanan ini adalah rencana Strategi Ketahanan Ekonomi dan Energi
(8)
yang bertujuan
untuk menyelamatkan kekayaan energi Indonesia dan sekaligus menciptakan situasi damai di kawasan tersebut.
Gambar 12
28
(8)
Ekonomi Energi

7. 7
Kerjasama ekonomi dan pengelolaan energi di kawasan Asean adalah merupakan bagian penting didalam
rencana strategi ketahanan ekonomi/perdagangan dan ekonomi politik. (35)
Selanjutnya pembicara yang juga hadir dalam seminar ini adalah pengamat militer Salim Said, Peneliti
LIPI Jaleswari Pramodhawardhani dan Mochtar Pabottinggi, Dirjen Potensi Pertahanan Budi Susilo Soepandji.
Demikian juga pada kesempatan yang sama di dalam seminar tersebut, Ketua Institute for Ecosoc Rights Sri
Palupi mengatakan bahwa era globalisasi berpotensi menghilangkan sekat-sekat informasi yang difasilitasi
teknologi komputer berupa internet. Namun globalisasi itu juga akan menjadi ancaman sebagai musuh yang tidak
tampak. Pendapat para pakar militer ini membuktikan bahwa abstrak war saat ini sedang berlangsung, negara
membutuhkan suatu kemampuan dan kekuatan untuk melindungi dan menyelamatkan bangsa dengan suatu
strategik dan sistem persenjataan yang “berskala nanoteknologi” dengan kategori perang maya, terutama sistem
persenjataan dalam bentuk Force-net.
Gambar 13
29
(35)
Depression War, and Cold War : Studies in Political Economy

8. 8
3. Tingkat persaingan, kepentingan dan pengaruh yang memuncak.
Tingkat kemajuan teknologi canggih persenjataan dan peralatan tempur yang sangat pesat juga
mengakibatkan terjadinya “persaingan dan perlombaan persenjataan” antara negara-negara di dunia yang
terhimpun dalam berbagai “blok aliansi kekuatan”, termasuk tingkat persaingan dan perlombaan persenjataan
ini juga sudah terjadi diantara negara-negara Asean
(34)
. Selanjutnya pada suatu periode waktu kedepan tingkat
persaingan dan perlombaan persenjataan akan memuncak dan mengarah kepada terjadinya konflik yang meluas
yang tidak dapat dihindari, sehingga menimbulkan terjadinya “perang kawasan ASEAN (pk ASEAN)” antara
negara-negara ASEAN, hal ini dapat digambarkan melalui illustrasi seperti Gambar 14 di bawah.
Faktor lain yang mendorong terjadinya konflik dan memicu timbulnya pk ASEAN terutama adalah sebagai
akibat “tingkat kepentingan dan pengaruh negara besar (tkp negara besar)” yang semakin tinggi terhadap
negara-negara di kawasan Asia Tenggara, misalnya komando militer AS di Asia Pasifik (US PACOM)
memberikan pengaruh besar terhadap situasi konflik dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, lebih lanjut
seperti peristiwa yang terjadi pada tahun 1999 menyusul embargo militer AS terhadap Indonesia. Situasi ini
mendorong terjadinya “aliansi kekuatan kawasan” dunia ketiga atau blok kekuatan antara negara-negara
ASEAN. Aspek kepentingan dan persaingan yang tinggi juga akan mendorong terjadinya konflik kawasan yang
memuncak antara aliansi kekuatan dunia dan kawasan Asia Tenggara, misalnya negara-negara Asean yang
tergabung kedalam aliansi kekuatan Five Power Defense Agreement (FPDA) seperti Inggris, Australia,
Malaysia, Singapura, dan Selandia Baru, akan menggunakan salah satu klausul yang terdapat didalam “Treaty of
FPDA” bahwa serangan terhadap salah satu negara anggota merupakan serangan pula terhadap negara anggota
lainnya (demikian diantaranya yang dikutip dari pengamat militer Universitas Indonesia (UI), Andi Widjajanto),
dimana treaty ini disepakati pada peringatan 30 tahun FPDA tepatnya November 2001, termasuk didalam treaty
tersebut menyangkut masalah “maritime security”, yang menjadi topik pada sidang ke-5 ADMM Asean.
Hal ini menjadikan alasan kuat terhadap Indonesia untuk tetap meningkatkan kemampuan dan kekuatan
pertahanan laut nusantara dalam bentuk “Strategik Global Pertahanan Laut Nusantara (SGPLN) Abad 21
atau SGPLN Abad 21”,
(11)
termasuk “Strategik Global Pertahanan Indonesia Abad 21 atau SGPI Abad 21”
secara keseluruhan. Sebab Indonesia merupakan satu-satunya negara di kawasan ASEAN yang menjadi “inversi
aliansi” terhadap blok kekuatan tersebut, dan juga merupakan negara yang memiliki laut terluas yang setiap
sisinya berbatasan langsung dengan negara - negara yang tergabung dalam blok aliansi FPDA, sehingga
menimbulkan tingkat kerawanan yang sangat tinggi. Latar belakang lain adalah hasil analisa dan pendapat dari
para pengamat militer internasional, banyaknya issu internasional yang berkembang, dan berdasarkan buku dari
beberapa ahli dalam bidang militer dan pertahanan bahwa hasil prediksi dan interpretasi kuat tersebut dapat
dipastikan “Perang Global Dunia ke-3” akan terjadi pada abad 21 ini. Dan untuk mendapatkan gambaran yang
lebih luas tentang penjelasan tersebut di atas dapat diikuti dalam buku yang dikarang oleh penulis sendiri seperti
30
(34)
The Asian Conventional Military Balance (11)
Strategic Art / The New Discipline for the 21st Century

9. 9
Gambar 15 di bawah ini, dengan judul : “Perang Dunia ke-3 Abad 21 Segera Tiba (World War 3 of 21 st
Century Coming Soon”).
• Perimbangan Pembangunan Strategik Global Pertahanan Indonesia (SGPI) Abad 21
Masing-masing angkatan didalam tubuh TNI memiliki tingkat kepentingan dan kebutuhan yang berbeda
didalam program peningkatan kemampuan dan kekuatannya, hal ini terutama dipengaruhi oleh konstelasi situasi,
wilayah dan medan pertempurannya. Berdasarkan perbedaan ini sangat dibutuhkan suatu analisa yang konkrit
terhadap tolok ukur perimbangan pembangunan strategik pertahanan global Indonesia, yang bertujuan untuk
menghasilkan “skala prioritas utama” pembangunan. Dengan skala prioritas ini bukan berarti pembangunan
kekuatan angkatan yang satu dengan yang lainnya menjadi kurang penting, akan tetapi masing-masing angkatan
pembangunannya juga penting.
Rumusan mengatasi polemik terkait dengan Skala Prioritas Utama Pembangunan. Demikian juga
halnya pada rencana pembangunan Strategik Global Pertahanan Darat Indonesia (SGPDN) abad 21, juga akan
menjadikan “skala prioritas utama” yang dihadapkan pada luas daratan yang mencapai 1.922.570 km²,
termasuk yang menjadi pertimbangan utama adalah daratan yang luas ini dipisahkan oleh laut yang lebih luas
Gambar 14
31

10. 10
lagi, sebagai akibatnya masih sangat banyak wilayah perbatasan darat membutuhkan peningkatan kemampuan
dan kekuatan untuk mempertahankan kedaulatan NKRI pada wilayah terpencil tersebut. Ketiga angkatan
masing-masing memiliki skala prioritas, lalu yang mana menjadi skala prioritas utama..?. Untuk menghindari
terjadinya salah persepsi dan polemik, dibutuhkan berbagai analisa atau riset yang fokus dan serius untuk
menentukan skala prioritas utama yang sesungguhnya, salah satu diantaranya adalah dengan “matrik ukur skala
prioritas utama (muspu)”. Pentingnya matrik ukur skala prioritas utama ini adalah untuk tujuan efisiensi dan
efektifitas penggunaan anggaran agar tepat sasaran, tepat waktu dan tepat guna dan termasuk menghindari
timbulnya polemik. Rumusan matrik ukur ini didasarkan kepada interseksi fungsi dan tugas setiap angkatan yang
dihadapkan terhadap tingkat konstelasi kerawanan dan ancaman terkini dan kedepan, yang dirancang berbasis
matrik ukur computer programming, seperti illustrasi Gambar 16 di bawah.
Pendapat DR. Juwono Sudarsono. Dua tahun yang lalu tepatnya pada 5 Oktober 2010, mantan
Menteri Pertahanan ini menyampaikan pendapatnya yang terkait dengan matrik ukur skala prioritas ini, yang
antara lain : “ Institusi TNI dapat lebih efisien dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) sehingga
Gambar 15
3233

11. 11
kekuatan yang ditampilkan akan efisien dan efektif. Pengadaan senjata dan pelengkapan lainnya, harus benar-
benar disesuaikan dengan kebutuhan TNI dan ancaman yang dihadapi. TNI juga harus taat azas dalam
penggunaan anggaran yang dialokasikan pemerintah. Berapa pun anggaran yang diterima dari Kementerian
Pertahanan harus digunakan secara cermat dan hemat”. Hal senada diungkapkan pengamat militer dari
Universitas Indonesia, Andi Widjojanto : “TNI perlu segera menerapkan mekanisme pengelolaan alutsista
transisional, yang didalamnya tegas disebutkan perlunya reduksi dan pengadaan alat utama sistem senjata yang
efisien sesuai kebutuhan”.
Kebijakan penggunaan anggaran ini dimaksudkan sebagai bagian dari pembangunan strategi pertahanan
Indonesia yang lebih komprehensip, yang disesuaikan dengan tantangan dan tingkat ancaman berdasarkan skala
prioritas utama. Keterbatasan anggaran pembangunan kemampuan dan kekuatan TNI tidak dapat dijadikan
sebagai alasan untuk menunda pengadaan alut sista. Berbagai upaya dan kebijakan dapat ditempuh untuk
pelaksanaanya, Indonesia tetap memilih langkah survive dalam berbagai hal dengan tujuan eksisten kekuatan dan
kemampuan pertahanan Indonesia dapat mendominasi negara-negara di kawasan Asean. Latar belakang
alasannya sebagai akibat terjadinya “grand transformasi millenium tatanan dan perubahan dunia” dengan adanya
proses globalisasi yang begitu pesat, dimana pemikiran ini bersumber dari buku DR. Juwono Sudarsono.(5)
• Interseksi komulatif fungsi dan tugas pertahanan/keamanan–vs-Integrasi dan benturan kepentingan
Pemikiran ini juga memberikan pengertian bahwa terdapat “interseksi fungsi dan tugas antara Pertahanan
RI dalam hal ini TNI dan Kepolosian RI berdasarkan tingkat kepentingan dan sifat ancamannya”, yang dapat
dijelaskan seperti gambar di bawah ini. Tolok ukur untuk menentukan “tingkat kepentingan dan sifat
ancamannya” mestinya dapat dirumuskan secara konkrit berdasarkan berbagai faktor dan parameter terhadap
tingkat kepentingan ancaman tersebut, termasuk prediksi “skala dampak” yang ditimbulkannya. TNI bersama
seluruh rakyat adalah komponen kekuatan yang memiliki fungsi dan tugas pokok untuk mempertahankan
“kedaulatan NKRI”, demikian juga POLRI bersama seluruh rakyat merupakan komponen kekuatan yang
memiliki fungsi dan tugas pokok untuk mempertahankan “keamanan NKRI”. Pada sisi lain terdapat pengertian
bahwa “UUD-45 dan Pancasila merupakan amanat kedaulatan rakyat”, dengan demikian “ancaman
keamanan” terhadap salah satu kedaulatan rakyat berarti “ancaman pertahanan” terhadap kedaulatan NKRI.
Jika bentuk ancaman keamanan yang diprediksi akan menimbulkan perang dengan negara lain yang
bersumber sebagai akibat terjadinya konflik yang memuncak, dimana bentuk ancaman seperti ini juga termasuk
dalam kategori “ancaman keamanan dan ancaman pertahanan” terhadap amanat kedaulatan rakyat UUD-45
dan Pancasila, maka kondisi semacam ini bukanlah menjadikan suatu dilema yang menimbulkan suatu
perdebatan serius sebagaimana yang terjadi saat ini, sebab tingkat dan sifat ancamannya sudah sangat jelas
merupakan ancaman pertahanan terhadap kedaulatan NKRI, dan menjadi bagian fungsi dan tugas dari TNI.
(5)
Surviving Globalization

12. 12
Sebaliknya yang menjadi perdebatan adalah ancaman keamanan dan ancaman pertahanan terhadap amanat
kedaulatan rakyat UUD-45 dan Pancasila dalam bentuk lain yang berbeda, salah satu diantaranya ancaman
keamanan dalam bidang hukum yang mengarah kepada “kejahatan universal dan bahaya laten”, termasuk
dalam kategori “ancaman pertahanan dalam bidang hukum”, termasuk juga sebaliknya sebagai ancaman
keamanan dalam bidang hukum dan merupakan bagian dari amanat kedaulatan rakyat untuk tetap
mempertahankan penegakan hukum.
Gambar 16
34

13. 13
Dalam kaitan ini bahwa sekaligus akan terjadi ancaman keamanan dan ancaman pertahanan terhadap
kedaulatan penegakan hukum, demikian juga ancaman dalam bidang yang berbeda seperti terorisme. Dengan
demikian solusi terhadap perdebatan untuk menghasilkan jalan tengah adalah dengan memahami dan
menggunakan rumusan “interseksi fungsi dan tugas antara pertahanan dan keamanan” yang memiliki
batasan dan tolok ukur berdasarkan sifat, tingkat dan skala dampak ancaman yang terjadi, seperti Gambar 16 di
atas. Beberapa asumsi terhadap sifat dan tingkat ancaman yang berakibat terhadap konstelasi tatanan kehidupan
berbangsa dan bernegara serta berdampak luas dan berskala nasional, dengan bentuk ancaman yang mengarah
terhadap “Ipoleksosbudhankam” , antara lain seperti : ancaman terhadap kedaulatan hukum; perpajakan,
ekonomi dan keuangan; jalur lintas laut baik permukaan maupun bawah laut; lalulintas udara dan terutama
bencana alam.
Gambar 17
35

14. 14
Selanjutnya sesuai penjelasan di atas, maka peran interseksi dari essensi fungsi dan tugas menjadi sangat
penting, dalam hal ini sebagai contoh misalnya : “para komando gabungan TNI dan Polri (pkgtp)” termasuk
peran “intelijen negara” untuk tujuan mengantisipasi kemungkinan dampak yang beresiko tinggi. Sebab bangsa
ini berlajar dari beberapa peristiwa sejarah atas kebehasilan para komando gabungan bersama intelijen
negara didalam melaksanakan tugasnya, dalam kaitan ini banyak dikisahkan oleh Letjen (Purn) Sintong
Panjaitan pakar dan ahli para komando yang namanya terkenal ketika menjadi komandan para komando dalam
penyelamatan tragedi pembajakan pesawat Oila dan cerita kisah keberhasilan intelijen negara oleh Jendral
(Purn) Ir. Drs. H. AM Hendropriyono, SH, SE, MBA, MH sebagai pakar dan ahli intelijen, yang tetap memiliki
pengabdian yang tinggi kepada bangsa dan negara melalui berbagai bidang keilmuan yang berbeda, terutama saat
ini menjadi seorang praktisi hukum lewat kantor advokat yang diberi nama dengan HELO (Hendropriyono Law
Office), termasuk pakar intelijen dan terorisme lainnya yang sering memberikan ulasan dan komentar tentang
upaya-upaya penanggulangannya.
Pendapat Dr. Connie Rahakundini Bakrie. Konsep yang terdapat didalam Buku Putih Pertahanan
Indonesia dan terkait dengan pemikiran dan gagasan dari perempuan Indonesia pertama menjadi pakar dan
pengamat militer ini
(26,32)
, dimana salah satu postur kekuatan TNI adalah dengan mengandalkan kekuatan
persenjataan secara ideal dalam bentuk essential force dengan mobilisasi pasukan dalam jumlah yang sangat
besar, dalam kaitannya terhadap kekuatan “pertahanan rakyat semesta atau Sishankamrata” seperti yang
diamanatkan didalam UUD-45. Pada sisi lain wanita pakar pertahanan ini mengemukakan berbagai hal tentang
strategi dan kemandirian teknologi industri pertahanan nasional didalam bukunya yang membahas tentang
"Defending Indonesia dalam Perspektif Kemandirian Iptek dan Industri Pertahanan dan Keamanan. Berkaitan
dengan hal ini sejak rezim pemerintahan orde baru, barometer dan unjuk tombak industri pertahanan nasional
berada dibawah “UPT Industri Hankam” BPPT RI, yang membawahi beberapa “Kelompok Studi Teknologi”
dari ketiga angkatan dan Polri, yang menghasilkan beberapa projek proposal sebagai masukan untuk
pengembangan dan penerapannya. Namun sampai dengan saat ini pencapaian pentahapan dan sasaran serta
implementasinya masih menghadapi kendala dan polemik, hal ini disebabkan terutama pengaruh internasional
dan berbagai tingkat kepentingan didalam negeri yang sangat kuat.
Pendapat Jendral (Purn) Ir. Drs. H. AM Hendropriyono, SH, SE, MBA, MH. Terorisme memiliki
akar ideologis dan filosofis. ibarat “sebatang pohon”, dimana para teroris merupakan daun-daunnya, sedangkan
batang dan ranting-rantingnya sebagai organisasi, termasuk filsafat dan ideologinya sebagai akar, demikian pakar
dan ahli intelijen ini berpendapat tentang konsep dasar dari terorisme.
36
Materi IV, page 37
(26)
Pertahanan Negara (32)
Defending Indonesia