Dokumen tersebut membahas lima tantangan utama dalam pembangunan pendidikan di daerah, yaitu peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi manajemen, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas. Dokumen tersebut juga menjelaskan langkah-langkah untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut melalui penyusunan master plan pembangunan pendidikan daerah hingga tahun 2025 yang meliputi pendidikan prasekolah

1. Kuliah ke-4
Problema dan Tantangan
Pembangunan dalam Pendidikan
g
Dr. H. Yoyon Bahtiar Irianto, M.Pd.
(Lektor K
(L kt Kepala, Ad i i t
l Administrasi Pendidikan FIP-UPI)
i P didik FIP UPI)
Materi Perkuliahan Perencanaan Pendidikan
“Program S2 Administrasi Pendidikan FKIP Universitas Syiah Kuala Banda Aceh NAD”
(Semester Ganjil Tahun Ajaran 2010/2011)
29/09/2010 Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010 1

2. Tantangan dalam Pembangunan Pendidikan di Daerah
g g
Tantangan
Pendidikan
Akuntabilitas
Peningkatan Pemerataan Efisiensi Peran Serta
dan Citra
Mutu Pendidikan Manajemen Masyarakat
Publik
29/09/2010 Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010 2

3. 1. Aspek peningkatan mutu, berkenaan dengan urgensi
pemberian otonomi daerah, yang salah satunya adalah
untuk menghadapi persaingan global. Setidaknya ada
tiga kemampuan dasar yang diperlukan agar masyarakat
Indonesia dapat
Indonesia dapat ikut dalam persingan global yaitu:
global, yaitu:
kemampuan manajemen, kemampuan teknologi, dan
kualitas manusianya sendiri. Mutu yang diinginkan
sendiri. Mutu yang diinginkan
bukan hanya sekedar memenuhi standar lembaga, atau
standar nasional semata‐mata, tetapi harus memenuhi
standar internasional.
29/09/2010 Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010 3

4. 2. Aspek pemerataan, berkenaan dengan peningkatan aspirasi
masyarakat diperkirakan juga akan meningkatnya pemerataan
memperoleh kesempatan pendidikan Tetapi ini akan
pendidikan. Tetapi
membutuhkan ongkos yang tinggi, dengan semakin tingginya jarak
antar daerah dalam pemerataan fasilitas pendidikan, sangat
potensial memunculkan ketimpangan dalam perolehan mutu
pendidikan. Tanpa intervensi manajemen, anggota masyarakat
dari daerah kabupaten/kota yang kaya dengan jumlah penduduk
p / y g y g j p
yang relatif sedikit, akan dapat menikmati fasilitas pendidikan
yang jauh lebih baik dari anggota masyarakat pada daerah
kabupaten/kota yang miskin Dan apabila kesempatan pendidikan
yang miskin. Dan apabila
ini juga mempengaruhi kesempatan untuk memperoleh
penghasilan, maka dalam jangka panjang akan berpotensi
meningkatnya jurang kesenjangan ekonomi antar daerah.
29/09/2010 Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010 4

5. 3. Aspek efisiensi manajemen, berkenaan dengan
keterbatasan sumber pendanaan dalam pelaksanaan
pendidikan. Dengan pelaksanaan otonomi d
ddk l k daerah
h
diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan
(technical efficiency) maupun
(technical efficiency) maupun efisiensi dalam
mengalokasikan anggaran (economic afficiency). Bukan
sebaliknya, bahwa dengan pelaksanaan otonomi daerah,
pembiayaan justru meningkat karena bertambahnya
struktur organisasi daerah yang menambah lebih banyak
personil pemerintahan t t i tid k mampu
il i t h tetapi tidak
melaksanakan otonomi daerah.
29/09/2010 Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010 5

6. 4. Aspek peranserta masyarakat, berkenaan dengan filosofi
diberikannya otonomi kepada daerah. Peranserta
masyarakat dalam pendidikan dapat berupa perorangan,
kelompok, lembaga industri atau lembaga‐lembaga
kemasyarakatan lainnya Namun perlu diantisipasi
lainnya. Namun, perlu
bahwa peranan masyarakat tersebut cenderung terbatas
pada lingkup kabupaten/kota yang bersangkutan.
yang bersangkutan.
Karena itu, perlu juga intervensi kebijakan nasional yang
dapat menerapkan subsidi silang supaya peranserta
masyarakat dalam sistem desentralisasi tidak
memperlebar jurang ketimpangan pemerataan fasilitas
pendidikan antar d
didik t daerah. h
29/09/2010 Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010 6

7. 5. Akuntabilitas. Melalui otonomi, pengambilan keputusan
yang menyangkut pelayanan jasa pendidikan semakin
dekat dengan masyarakat yang dilayaninya, sehingga
akuntabilitas layanan tersebut bergeser dari yang lebih
berorientasi k d k
b i i kepada kepentingan pemerintah pusat
i i h
kepada akuntabilitas yang lebih berorientasi kepada
kepentingan masyarakat Hal ini menuntut lebih besar
masyarakat. Hal ini
partisipasi masyarakat dan orang tua dalam
p g
pengambilan keputusan tentang pelaksanaan
p gp
pendidikan di daerah masing‐masing.
29/09/2010 Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010 7

8. • Merujuk kelima tantangan berat pendidikan sebagaimana
j g p g
dikemukakan di muka, dapat disimpulkan bahwa kewajiban berat
yang dibebankan kepada pendidikan ialah di satu sisi upaya
pendidikan harus berfungsi sebagai pengawet kebudayaan negara
yang sekaligus berorientasi pada perkembangan dan keterwujudan
kemampuan manusia yang memiliki daya saing dan bermoral.
Artinya, pendidikan h
d d k harus d d k b
disediakan buat masyarakat secara
k
merata (equality) dan menjadi aspirasi masyarakat.
• Di sisi lain lagi, upaya pendidikan harus dinyatakan dalam
g, p y p y
"kebijakan ekonomi", sebab pendidikan mempengaruhi secara
langsung pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Hal ini bukan saja
karena pendidikan berpengaruh terhadap produktivitas tetapi juga
produktivitas, tetapi
akan berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat. Pendidikan harus
dapat menjadikan SDM lebih bisa mengerti dan siap dalam
menghadapi pertempuran d perubahan di li k
h d i dan b h lingkungan k j
kerja.
29/09/2010 Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010 8

9. Masalah yang Harus Dibenahi
Wawasan
Pengetahuan
Kebijakan Kurikulum
Pelaporan & Perencanaan &
Pertanggungjawaban Program
MANAJEMEN
Sumber Belajar Mitra Kerja
PEMBELAJARAN
Sikap &
Keterampilan
Apresiasi Sarana
Pembiayaan
y
Belajar
j
Pelaksanaan, Pengendalian
& Evaluasi
29/09/2010 Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010 9

10. Tantangan Pembangunan Pendidikan di Daerah
MASTER PLAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA MENUJU 2025
Pendidikan Prasekolah Pendidikan Dasar Pendidikan Menengah
Prasekolah, Dasar,
Pemerataan & dan Pendidikan Tinggi pada Jalur Formal, Non Formal dan Informal
Akses
Mutu,
Relevansi & Target 2010: Target 2015: Target 2020: Target 2025:
Dayasaing Kapasitas dan Penguatan Dayasaing Dayasaing
Modernisasi Pelayanan Regional Internasional
Tatakelola,
Akuntabilitas
& P it
Pencitraaan
Publik Kebijakan Lokal, Kurikulum, Tenaga Kependidikan, Sarana-Prasarana
dan ICT, Pembiayaan, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pendidikan
29/09/2010 Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010 10

11. Tugas‐tugas!
• Coba identifikasi permasalahan dan tantangan yang
dihadapi setiap kelembagaan satuan pendidikan pada
setiap jalur dan jenjang pendidikan!
• Jika masalah dan tantangan tersebut dikelompokkan
menurut bidang garapan administrasi pendidikan,
p
permasalahan krusial mana yang perlu diprioritaskan
y gp p
dalam pembangunan pendidikan?
• Lengkapi pengetahuan anda dengan menggunakan
g p p g g gg
referensi dari hasil‐hasil riset dan jurnal!
29/09/2010 Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010 11