Dokumen tersebut menyajikan profil lima orang dan ringkasan tentang perjalanan demokratisasi di Indonesia sejak masa pemerintahan Presiden Gusdur hingga masa pemerintahan Megawati, termasuk kebijakan-kebijakan yang diambil selama masa reformasi.
2. Profile
Nama Kelompok :
Desi Armita
Desi Ana
Frengki Cendikiawan
Sadam Husen
Bayu Wardana
3. adalah :
• suatu proses berlangsungnya pergeseran
danperubahan dari sistem yang dinilai kurang
demokratis menuju kearah sistem yang lebih
demokratis.
• Oleh sebab itu pergeseran dan perubahan itu
merupakan implementasi dan merupakan bagian
dari peristiwa di dalam proses demokratisasi
yang cakupannya mengandung hal-hal yang
berkaitan dengan persamaan politik, ekonomi,
dan sosial yang lebih merata.
4. SIDANG ISTIMEWA
• Melalui Sidang Istimewa MPR memutuskan
• melengserkan Presiden Gusdur ( 23 Juli 2001)
• Wakil Presiden Megawati secara aklamasi ditetapkan sebagai
presiden dengan masa pemerintahan 2001-2004.
Melalui Pemilu tahun 2004 Susilo Bambang Yudhoyono( SBY)
dan Yusuf Kala terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia
sampai sekarang.
5. PEMERINTHAN MEGAWATI
SOEKARNO PUTRI
Megawati dilantik dengan harapan akan membawa
perubahan pada indonesia, karena merupakan putri
presiden pertama indonesi
Meski ekonopmi indonesia mengalami banyak perbaikan,
namun indonesia pada masa pemerintahannya tetap tidak
menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang
bidang lain
Megawati menyatakan pemerintahannya berhasil dalam
memulihkan ekonomi indonesia
6. ERA REFORMASI PADA TAHUN 2000-2003
Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri masalah-
masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan
ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang
ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi
antara lain:
a) Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8
milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan
pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
7. Kebijakan-kebijakan lain pada masa Megawati:
Memilih dan Menetapkan
Membangun tatanan politik yang baru
Menjaga keutuhan NKRI
Melanjutkan amandemen UUD 1945
Meluruskan otonomi daerah
8. Pemerintahan Megawati
Pada Sidang Umum MPR pertama pada Agustus 2000,
Presiden Wahid memberikan laporan pertanggung
jawabannya. Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran
menyerbu MPR dan meminta Presiden agar mengundurkan
diri dengan alasan keterlibatannya dalam skandal korupsi. Di
bawah tekanan dari MPR untuk memperbaiki manajemen dan
koordinasi di dalam pemerintahannya, dia mengedarkan
keputusan presiden yang memberikan kekuasaan negara
sehari-hari kepada wakil presiden Megawati. Megawati
mengambil alih jabatan presiden tak lama kemudian.Kabinet
pada masa pemerintahan Megawati disebut dengan kabinet
gotong royong.