SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  36
Negara, begitulah sebutan terhadap suatu organisasi manusia yang besar ibarat sebuah bangunan rumah, negara harus tegak berdiri dengan kokoh di atas fondasi yang terbuat dari bahan-bahan yang kuat pula. Fondasi sebuah negara adalah Dasar Negara dan sistem-sistemnya adalah Konstitusi.
Hubungan Dasar Negara dan Konstitusi Menganalisis Substansi Konstitusi Negara Menganalisis Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi pada Negara RI dengan Negara Liberal dan negara Komunis Menganalisis Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Menunjukkan Sikap Positif Terhadap Konstitusi Negara Dasar Negara dan Konstitusi Pengertian Dasar Negara dan Konstitusi Keterkaitan Dasar Negara dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Konstitusi Negara Komunis Konstitusi Negara Liberal Hakikat Pembukaan UUD 1945 Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Menurut Para Ahli
Pengertian Dasar Negara ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Pengertian Konstitusi Negara Konstitusi  ( Latin   constitutio ) dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara - biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis - Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya, Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Konstitusi berasal dari kata kerja  constituer (Prancis) yang berarti membentuk. Menurut Omadi S. Diponolo, kata konstitusi dalam bahasa Inggris dan Prancis yang berarti dasar susunan badan. Sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah Groundwet yang berarti undang-undang dasar.
Pengertian Konstitusi di Indonesia,  dibagi menjadi dua : Yang pertama menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara. Yang kedua, konstitusi diberi arti sempit yang tidak menggambarkan keseluruhan kumpulan peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Arti Konstitusi Arti Sempit Arti Luas Undang-Undang Dasar Undang-Undang Organik Peraturan Perundang-Undangan lainnya Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Menganalisis Substansi Konstitusi Negara Menurut  C.F. Strong  dalam bukunya  Modern Political Constitution , konstitusi dapat dibedakan antara  konstitusi tertulis  dan  konstitusi tidak tertulis . Suatu konstitusi disebut tertulis tidak berupa suatu naskah ( documentary constitution ), sedangkan konstitusi tidak tertulis tidak berupa suatu naskah ( nondocumentary contitution ) dan banyak dipengaruhi oleh tradisi dan konversi. Contohnya konstitusi negara Inggris hanya berupa kumpulan dokumen. Konstitusi atau hukum dasar dapat pula dibedakan antara  hukum dasar tertulis ( written constitution )   yaitu Undang-Undang Dasar, dan  hukum dasar tidak tertulis ( unwritten constitution )  yaitu konvensi. Salah satu contoh konvensi yang berlaku di Indonesia adalah pelaksanaan pidato kenegaraan presiden menjelang peringatan Proklamasi 17 Agustus.
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Periode Berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
KONSTITUSI NEGARA KOMUNIS Negara komunis pada umunya menolak gagasan konstitusionalisme  karena negara berfungsi ganda, yaitu: Mencerminkan kemenangan-kemenangan yang telah di capai dalam perjuangan kearah tercapainya masyarakat komunis dan merupakan pencatatan formil dan ilegal dari kemajuan yang telah di capainya. Undang-Undang Dasar memberikan rangka dasar hukum untuk perubahan masyrakat yang dicita-citakan dalam tahap perkembangan berikutnya. Menurut pendapat  Carl J.Frederich  konstitusionalisme merupakan gagasan yang melihat pemerintah sebagai suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat tetapi dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk memerintah. Pembatasan-pembatasan ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar. Dengan memperhatikan sifat dan fungsi konstitusi atau Undang-Undang Dasar, setiap Undang-Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Organisasi negara misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislative, eksekutif, dan yudikatif. Hak-hak asasi manusia (biasa disebut bill of right) apabila berbentuk naskah tersendiri. Prosedur mengubah Undang-undang dasar. Adakalanya membuat larang untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-undang dasar.
Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia Proklamasi kemerdekaan dijabarkan secara rinci dalam Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 berperan atau berkedudukan sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia yang didalamnya memuat dasar, falsafah, pedoman, dasar-dasar kebangsaan dan kenegaraan. Di dalam Pembukaan UUD 1945 inilah kita dapat menemukan keberadaan (eksistensi) berbangsa dan bernegara Indonesia. Denag demikian seluruh arah dan tujuan serta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia harus merupakan cerminan, turunan atau penjabaran dari Pembukaan UDD 1945. Oleh karena itu vitalnya kedudukan Pembukaan UUD 1945, Pembukaan UUD 1945 dijadikan sebagai norma fundamental. Rumusan kata dan kalimat yang terkandung di dalamnya tidak boleh diubah oleh siapa pun termasuk MPR hasil pemilu. Pengubahan Pembukaan UUD 1945 berarti mengubah esensi cita moral dan cita-cita hukum yang ingin diwujudkan dan ditetapkan oleh bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 bagi Indonesia merupakan sumber motivasi dan aspirasi tekad dan semangat bangsa Indonesia serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Makna Nilai-Nilai Dasar Negara Indonesia Ketuhanan Yang Maha Esa Memahami substansi nilai-nilai dasar negara adalah menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara. Tatkala memahami Ketuhanan sebagai pandangan hidup ini maknanya:  mewujudkan masyarakat yang beketuhanan, yakni masyarakat yang anggotanya dijiwai oleh semangat mencapai ridho Tuhan / Mardlatillah, melalui perbuatan-perbuatan baik bagi sesama manusia dan kepada seluruh makhluk. Karenanya, membangun Indonesia berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa adalah membangun masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai ridlo Tuhan dalam setiap perbuatan baik yang dilakukannya. Dari sudut pandang etis keagamaan, negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah negara  yang  menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dari dasar Ketuhanan Yang Maha Esa ini pula menyatakan bahwa  suatu keharusan bagi masyarakat warga Indonesia menjadi masyarakat yang beriman kepada Tuhan, dan masyarakat yang beragama, apapun agama dan keyakinan mereka.
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Sejarah adalah wujud pengalaman manusia untuk berperadaban dan berkebudayaan, karenanya, peradaban, politik, dan kebudayaan adalah bagian dari pada kehidupan manusia. Kemanusiaan, sangat erat hubungannya dengan ketuhanan. Ajaran Illahi menjadi tidak dapat diimplementasikan jika tidak wujud sikap kemanusiaan yang hakiki. Struktur pemerintahan tidak sepenting semangat perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab yang jauh dari pada pendendam dan egoistik / ananiyah. Demokrasi yang paling menyeluruh sekalipun akan membawa sengsara, jika rakyat tidak memiliki sikap kemanusiaan yang adil dan beradab / jujur, apapun sistem pemerintahan yang ditempuh, tanpa semangat kemanusiaan yang adil dan beradab sengsara jua ujungnya. Kemanusiaan yang adil dan beradab memerlukan kesetiaan pada diri ketika menjalani kehidupan, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sebuah semangat dan kegigihan mengajak masyarakat agar kembali ke pangkal jalan dan membangun kembali revolusi batin masing-masing, mendisiplinkan diri dengan baik, untuk menemukan kendali dan penguasaan diri.  Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah suatu kemampuan untuk menyeimbangkan antar kemakmuran lahiriyah dengan kehidupan ruhaniyah.  Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah semangat mempersiapkan generasi penerus yang mampu melihat lebih dari kepentingan diri sendiri serta memiliki perspektif yang jelas untuk kemajuan masyarakatnya.
Kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah  pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan, sebagai asas kehidupan sebab setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna, yakni manusia yang berperadaban .  Manusia yang berperadaban tentunya lebih mudah menerima kebenaran dengan tulus, dan lebih mungkin untuk mengikuti tata cara dan pola kehidupan masyarakat yang teratur, yang mengenal hukum. Hidup dengan hukum dan peraturan adalah ciri masyarakat berperadaban dan berkebudayaan.  Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah  semangat membangun pandangan tentang kehidupan masyarakat dan alam semesta untuk mencapai kebahagiaan dengan usaha gigih.  Kemanusiaan yang adil dan beradab menimbulkan semangat universal yang mewujudkan sikap bahwa semua bangsa dapat dan harus hidup dalam harmoni penuh toleransi dan damai.  Kemanusiaan yang adil dan beradab akan  menghantar kehidupan menjadi bermakna, karena dicapai dengan berbakti tanpa mementingkan diri sendiri demi kebaikan bersama.
Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah  suatu sikap revitalisasi diri, untuk memupuk dinamisme kreatif kehidupan, yang menghantarkan seseorang menjadi selalu dinamis, selalu sensitif dan peka pada gerak perubahan dan pembaharuan.  Revitalisasi diri sebagai buah kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak terbatas bagi pemeluk agama tertentu siapapun dengan agama apapun dapat melakukannya. Semakin teguh seseorang menempuh kemanusiaan yang adil dan beradab, semakin rendah hati, dan semakin teguh keyakinannya semakin murah hati pula. Dalam hal ini, misi tulen agama adalah untuk memupuk pembentukan sifat dan menggalakkan usaha menguasai diri, yakni toleran dan damai.
Persatuan Indonesia Persatuan adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian yang telah bersatu. Persatuan Indonesia adalah  suatu landasan hidup bangsa atau sistem, yang selalu mementingkan silaturahim, kesetiakawanan, kesetiaan, dan keberanian.  Kehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan untuk bersengketa. Indonesia wujud dan hidup untuk mewujudkan kasih sayang sesama bangsa maupun antarbangsa. Persatuan Indonesia, bukan sebuah sikap maupun pandangan dogmatik dan sempit, namun harus menjadi upaya untuk melihat diri sendiri secara lebih objektif dengan dunia luar. Suatu upaya untuk mengimbangi kepentingan diri dengan kepentingan bangsa lain, atau dalam tataran yang lebih mendalam antara individu bangsa dan alam sejagad, yang merupakan suatu ciri yang diinginkan sebagai warga dunia. Dalam jangka panjang, prinsip persatuan Indonesia harus menjadi asas ruhaniah suatu peraturan-peraturan dan struktur membangun satu orde antarbangsa yang adil.
Persatuan Indonesia harus  mampu menanamkan pemikiran terbuka dan pandangan jauh bagi bangsa Indonesia , sebab hanya mereka yang berpandangan jauh dan berpikiran terbuka yang dapat mendukung aspirasi ke arah internasionalisme maupun globalisme. Persatuan Indonesia seperti ini, akan  menghantar rakyat Indonesia memiliki kebanggaan yang tulus tentang identitas mereka sebagai warga negara maupun warga dunia . Pandangan dan sikap seperti ini tidak akan melenyapkan ciri-ciri unggul suatu bangsa, malahan akan dapat memantapkan ciri-ciri unik sebuah masyarakat bangsa, yakni masyarakat bangsa yang sadar terhadap tanggung jawab global, bersatu dalam mewujudkan persatuan universal, masing-masing menyumbangkan keistimewaannya. Persatuan Indonesia seperti ini akan  mampu menyingkirkan permusuhan internal bangsa, sebab pencapaiannya tidak melalui kekuatan militer, melainkan melalui tuntutan ilmu, dan peradaban yang membudaya dalam kehidupan masyarakat . Persatuan Indonesia yang berpegang pada prinsip bahwa kemajuan kebudayaan dapat menyamai nilai-nilai universal, sehingga dapat menjadi kekuatan yang dapat mengangkat harkat martabat rakyat untuk menjadi warga negara dan seterusnya warga dunia yang baik.
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Suatu landasan yang harus mampu menghantar kepada prinsip-prinsip republikanisme, populisme, rasionalisme, demokratisme, dan reformisme yang diperteguh oleh semangat keterbukaan, dan usaha ke arah kerakyatan universal. Prinsip-prinsip kerakyatan seperti ini, harus menjadi cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia meyadari potensi mereka dalam dunia modern, yakni kerakyatan yang mampu mengendalikan diri, tabah menguasai diri, walau berada dalam kancah pergolakan hebat untuk menciptakan perubahan dan pembaharuan. Yakni kerakyatan yang selalu memberi nafas baru kepada bangsa dan negara dalam menciptakan suatu kehidupan yang penuh persaingan sehat.  Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan adalah  kerakyatan yang dipimpin oleh pendidikan yang mumpuni. Sebab pendidikan merupakan prasyarat untuk menyatukan rohaniah. Pendidikan adalah tonggak utama makna daripada hikmah kebijaksanaan. Hikmah kebijaksanaan atau pendidikan akan mewarnai kerakyatan yang penuh harmoni, toleransi dan damai, jauh daripada sikap radikalisme apatah lagi terorisme.
Hikmah kebijaksanaan atau pendidikan,  mampu menciptakan interaksi dan rangsangan interdependensi antar manusia dalam lingkungan bangsa yang multikultural dan majemuk . Sebab manusia berpendidikan akan selalu menghormati suatu proses dalam segala hal. Hikmah kebijaksanaan atau pendidikan menjadi pedoman kerakyatan, sebab ia  merupakan cara yang paling lurus dan pasti, menuju kearah harmoni, toleransi dan damai.  Pendidikanlah yang memungkinkan kita selaku rakyat suatu bangsa dapat bersikap toleran atas wujud kemajemukan bangsa. Hikmah kebijaksanaan  menampilkan rakyat berfikir pada tahap yang lebih tinggi sebagai bangsa, dan membebaskan diri daripada belenggu pemikiran berazaskan kelompok dan aliran tertentu yang sempit. Karenanya  membangun hikmah kebijaksanaan adalah membangun pendidikan, dan itulah hakekat membangun kerakyatan yang berperadaban yang kaya akan kebudayaan , yakni kerakyatan yang terhindar dari saling curiga dan permusuhan.
Mewujudkan Suatu Keadilan Sosial  Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah merupakan  tujuan dari cita-cita bernegara dan berbangsa, menyangkut keilmuan, keikhlasan pemikiran, kelapangan hati, peradaban, kesejahteraan keluarga, keadilan masyarakat dan kedamaian. Itu semua bermakna  mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu secara organik yang setiap anggotanya mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan aslinya . Dengan mewujudkan segala usaha yang berarti yang diarahkan kepada potensi rakyat, memupuk perwatakan dan peningkatan kualitas rakyat, sehingga memiliki pendirian dan moral yang tegas.
Mewujudkan suatu keadilan sosial, juga berarti  mewujudkan azas masyarakat yang stabil yang ditumbuhkan oleh warga masyarakat itu sendiri, mengarah pada terciptanya suatu sistem teratur yang menyeluruh melalui penyempurnaan pribadi anggota masyarakat, sehingga wujud suatu cara yang benar bagi setiap individu untuk membawa diri dan suatu cara yang benar untuk memperlakukan orang lain. Karenanya, mewujudkan suatu keadilan harus menjadi suatu gerakan kemanusiaan yang serius, dan sungguh-sungguh dilakukan oleh rakyat, dengan metoda dan pengorganisasian yang jitu sehingga tujuan mulia ini tidak berbalik menjadi paradoks dan kontradiktif yakni menjadi gerakan pemerkosaan terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.
SIKAP POSITIF TERHADAP KONSTITUSI NEGARA Sikap positif terhadap konstitusi negara adalah pendirian atau pola yang memandang baik, menghargai, dan menjungjung tinggi terhadap konstitusi atau UUD. Sikap  teerhadap konstitusi terwujud dalam paham konstitusionalisme. Konstitusionalisme akan menanamkan kesadaran betapa pentingnya konstitusi atau UDD dihormati, ditegakkan, dan diataati dalam penyelenggaraan negara baik pemerintah/penguasa negara dan warga negara. Negara Indonesia didirikan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana dirumuskan kedalam Pembukaan UUD 1945. Para penyelenggara ditentukan untuk memimpin pencapain tujuan itu. Agar para penyelenggara benar-benar dapat mewujudkan tujuan nasional mereka harus mendasarkan semua kegiatan pemerintahan pada Pancasila.
Semua warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban sama untuk mempertahankan negara dan berpartisipasi dalam upaya bersama mencapai tujuan bangsa. Dalam menggunakan hak dan berpartisipasi dalam upaya bersama mencapai tujuan bangsa. Dalam menggunkan hak dan menunaikan kewajiban itu seluruh warga negara harus berpedoman dengan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila tidak hanya menjadi dasar hubungan antar warga negara dan negara melainkan juga dasar bagi hubungan antar warga negara dalam seluruh bidang kehidupan baik bidang ekonomi, social budaya, dan lain-lain. Agar negara dapat berfungsi dengan semestinya maka negara sangat menentukan eksistensi warga negaranya. Bentuk eksistensi tersebut dapat diwujudkan dengan mendukung berlakunya konstitusi negara. Untuk itu perlu dipahami dan dikembangkan sifat dan perilaku warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Contenu connexe

Tendances

Sistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-ris
Sistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-risSistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-ris
Sistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-risAkhmad Puryanto
 
5. negara hukum dan ham
5. negara hukum dan ham5. negara hukum dan ham
5. negara hukum dan hamMardiah Ahmad
 
Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara
Warga Negara & kewarganegaraan:  Kedudukan warga Negara dalam Negara   Warga Negara & kewarganegaraan:  Kedudukan warga Negara dalam Negara
Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara Fenti Anita Sari
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalEvirna Evirna
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPuspa Bunga
 
Hubungan pancasila dg uud
Hubungan pancasila dg uudHubungan pancasila dg uud
Hubungan pancasila dg uudFitria Nuri
 
Pancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negaraPancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negaraEdo Kusmayuda
 
BAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia
BAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik IndonesiaBAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia
BAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik IndonesiaRisdiana Hidayat
 
Resume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata NegaraResume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata NegaraIca Diennissa
 
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Izzatul Ulya
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Idik Saeful Bahri
 
Makalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negaraMakalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negaraFenti Anita Sari
 
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIASEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIABayu Rizky Aditya
 
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraanPancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraanElla Feby
 
Makalah Sistem Pemerintahan Indonesia
Makalah Sistem Pemerintahan IndonesiaMakalah Sistem Pemerintahan Indonesia
Makalah Sistem Pemerintahan IndonesiaDini Audi
 

Tendances (20)

HUKUM PERUSAHAAN
HUKUM PERUSAHAANHUKUM PERUSAHAAN
HUKUM PERUSAHAAN
 
Sistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-ris
Sistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-risSistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-ris
Sistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-ris
 
5. negara hukum dan ham
5. negara hukum dan ham5. negara hukum dan ham
5. negara hukum dan ham
 
Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara
Warga Negara & kewarganegaraan:  Kedudukan warga Negara dalam Negara   Warga Negara & kewarganegaraan:  Kedudukan warga Negara dalam Negara
Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasional
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power point
 
Hubungan pancasila dg uud
Hubungan pancasila dg uudHubungan pancasila dg uud
Hubungan pancasila dg uud
 
Hukum tata negara
Hukum tata negaraHukum tata negara
Hukum tata negara
 
Hukum perdata
Hukum perdataHukum perdata
Hukum perdata
 
Konstitusi negara indonesia
Konstitusi negara indonesiaKonstitusi negara indonesia
Konstitusi negara indonesia
 
Pancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negaraPancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negara
 
BAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia
BAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik IndonesiaBAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia
BAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia
 
Resume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata NegaraResume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata Negara
 
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
 
Makalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negaraMakalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negara
 
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIASEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
 
Sejarah hi
Sejarah hiSejarah hi
Sejarah hi
 
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraanPancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
 
Makalah Sistem Pemerintahan Indonesia
Makalah Sistem Pemerintahan IndonesiaMakalah Sistem Pemerintahan Indonesia
Makalah Sistem Pemerintahan Indonesia
 

En vedette

Menganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusi
Menganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusiMenganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusi
Menganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusiRindha Tanizah
 
Hubungan dasar negara dengan konstitusi p kn
Hubungan dasar negara dengan konstitusi   p knHubungan dasar negara dengan konstitusi   p kn
Hubungan dasar negara dengan konstitusi p knvyahadi
 
Perjuangan Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan Indonesia
Perjuangan Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan IndonesiaPerjuangan Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan Indonesia
Perjuangan Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan IndonesiaRahmad Wijanarko
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negaradwipuspasar1
 
Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi Umi Azizah
 
Pemajuan, Perlindungan, dan Hak Asasi Manusia
Pemajuan, Perlindungan, dan Hak Asasi ManusiaPemajuan, Perlindungan, dan Hak Asasi Manusia
Pemajuan, Perlindungan, dan Hak Asasi ManusiaMade Lisando
 
Manajemen pemasaran
Manajemen pemasaranManajemen pemasaran
Manajemen pemasaranstiemb
 
PKn - Pengertian Dasar Negara & Konstitusi Negara
PKn - Pengertian Dasar Negara & Konstitusi NegaraPKn - Pengertian Dasar Negara & Konstitusi Negara
PKn - Pengertian Dasar Negara & Konstitusi NegaraAdam Hars
 
Quiz dasar negara dan konstitusi
Quiz dasar negara dan konstitusiQuiz dasar negara dan konstitusi
Quiz dasar negara dan konstitusisafudin
 
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...Nafis Fathur Rizki
 
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusat
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusatPpt sistem pemerintahan tingkat pusat
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusatCha-cha Taulanys
 
Hubungan akrab
Hubungan akrabHubungan akrab
Hubungan akrabelmakrufi
 

En vedette (14)

Menganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusi
Menganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusiMenganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusi
Menganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusi
 
Hubungan dasar negara dengan konstitusi p kn
Hubungan dasar negara dengan konstitusi   p knHubungan dasar negara dengan konstitusi   p kn
Hubungan dasar negara dengan konstitusi p kn
 
Perjuangan Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan Indonesia
Perjuangan Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan IndonesiaPerjuangan Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan Indonesia
Perjuangan Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan Indonesia
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara
 
Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi
 
Pemajuan, Perlindungan, dan Hak Asasi Manusia
Pemajuan, Perlindungan, dan Hak Asasi ManusiaPemajuan, Perlindungan, dan Hak Asasi Manusia
Pemajuan, Perlindungan, dan Hak Asasi Manusia
 
Manajemen pemasaran
Manajemen pemasaranManajemen pemasaran
Manajemen pemasaran
 
PKn - Pengertian Dasar Negara & Konstitusi Negara
PKn - Pengertian Dasar Negara & Konstitusi NegaraPKn - Pengertian Dasar Negara & Konstitusi Negara
PKn - Pengertian Dasar Negara & Konstitusi Negara
 
Quiz dasar negara dan konstitusi
Quiz dasar negara dan konstitusiQuiz dasar negara dan konstitusi
Quiz dasar negara dan konstitusi
 
Tts kedaulatan rakyat
Tts kedaulatan rakyatTts kedaulatan rakyat
Tts kedaulatan rakyat
 
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...
 
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusat
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusatPpt sistem pemerintahan tingkat pusat
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusat
 
Makalah PPKN Bab Hukum
Makalah PPKN Bab HukumMakalah PPKN Bab Hukum
Makalah PPKN Bab Hukum
 
Hubungan akrab
Hubungan akrabHubungan akrab
Hubungan akrab
 

Similaire à Hubungan dasar negara dan konstitusi

Bahan pancasila 2
Bahan pancasila 2Bahan pancasila 2
Bahan pancasila 2rizki rach
 
Kewarganegaraan 2
Kewarganegaraan 2Kewarganegaraan 2
Kewarganegaraan 2Ady Prakoso
 
Hub dasar negara dan konstitusi
Hub dasar negara dan konstitusiHub dasar negara dan konstitusi
Hub dasar negara dan konstitusihayui
 
Pengertian konstitusi
Pengertian konstitusiPengertian konstitusi
Pengertian konstitusiyamega
 
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)Adinda siti Hapsoh
 
55724153 materi-pkn-kelas-x-semester-2
55724153 materi-pkn-kelas-x-semester-255724153 materi-pkn-kelas-x-semester-2
55724153 materi-pkn-kelas-x-semester-2apotek agam farma
 
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraUUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraRizza Magfira
 
Paper bab 4 pkn
Paper bab 4 pknPaper bab 4 pkn
Paper bab 4 pknFuad Nasir
 
Tik tugas ke-5 Dellia Kusuma Ningrum
Tik tugas ke-5 Dellia Kusuma NingrumTik tugas ke-5 Dellia Kusuma Ningrum
Tik tugas ke-5 Dellia Kusuma Ningrumdelliakusuma
 
Disiplin ilmu hukum tata negara
Disiplin ilmu hukum tata negaraDisiplin ilmu hukum tata negara
Disiplin ilmu hukum tata negaraMAHASISWI
 
Bab iv konst hasil
Bab iv konst hasilBab iv konst hasil
Bab iv konst hasilEdi Ison
 
Negara ri belum memiliki hukum nasional
Negara ri belum memiliki hukum nasionalNegara ri belum memiliki hukum nasional
Negara ri belum memiliki hukum nasionallutpimajidi
 
Hukum Tata negara constitutional la.....w
Hukum Tata negara constitutional la.....wHukum Tata negara constitutional la.....w
Hukum Tata negara constitutional la.....wAmandaDeaLestari1
 

Similaire à Hubungan dasar negara dan konstitusi (20)

Bahan pancasila 2
Bahan pancasila 2Bahan pancasila 2
Bahan pancasila 2
 
Kewarganegaraan 2
Kewarganegaraan 2Kewarganegaraan 2
Kewarganegaraan 2
 
PKn
PKnPKn
PKn
 
Hub dasar negara dan konstitusi
Hub dasar negara dan konstitusiHub dasar negara dan konstitusi
Hub dasar negara dan konstitusi
 
Pengertian konstitusi
Pengertian konstitusiPengertian konstitusi
Pengertian konstitusi
 
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
 
Negara dan konstitusi done
Negara dan konstitusi doneNegara dan konstitusi done
Negara dan konstitusi done
 
55724153 materi-pkn-kelas-x-semester-2
55724153 materi-pkn-kelas-x-semester-255724153 materi-pkn-kelas-x-semester-2
55724153 materi-pkn-kelas-x-semester-2
 
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraUUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
 
Paper bab 4 pkn
Paper bab 4 pknPaper bab 4 pkn
Paper bab 4 pkn
 
Dasar negara & konstitusi
Dasar negara & konstitusiDasar negara & konstitusi
Dasar negara & konstitusi
 
Makalah konstitusional dan negara
Makalah konstitusional dan negaraMakalah konstitusional dan negara
Makalah konstitusional dan negara
 
Makalah negara dan konstitusii
Makalah negara dan konstitusiiMakalah negara dan konstitusii
Makalah negara dan konstitusii
 
Makalah negara dan konstitusii
Makalah negara dan konstitusiiMakalah negara dan konstitusii
Makalah negara dan konstitusii
 
Tik tugas ke-5 Dellia Kusuma Ningrum
Tik tugas ke-5 Dellia Kusuma NingrumTik tugas ke-5 Dellia Kusuma Ningrum
Tik tugas ke-5 Dellia Kusuma Ningrum
 
Disiplin ilmu hukum tata negara
Disiplin ilmu hukum tata negaraDisiplin ilmu hukum tata negara
Disiplin ilmu hukum tata negara
 
Bab iv konst hasil
Bab iv konst hasilBab iv konst hasil
Bab iv konst hasil
 
Negara ri belum memiliki hukum nasional
Negara ri belum memiliki hukum nasionalNegara ri belum memiliki hukum nasional
Negara ri belum memiliki hukum nasional
 
Htn
HtnHtn
Htn
 
Hukum Tata negara constitutional la.....w
Hukum Tata negara constitutional la.....wHukum Tata negara constitutional la.....w
Hukum Tata negara constitutional la.....w
 

Dernier

E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMAE-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMAAmmar Ahmad
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfWidyastutyCoyy
 
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANwawan479953
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfEniNuraeni29
 
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024RahmadLalu1
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxnursariheldaseptiana
 
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKAksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKgamelamalaal
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxIvvatulAini
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptnabilafarahdiba95
 
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusiaKonseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusiaharnosuharno5
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxJuliBriana2
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanAdePutraTunggali
 
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxMemperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxsalmnor
 
PANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptx
PANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptxPANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptx
PANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptxfitriaoskar
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxriscacriswanda
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...Kanaidi ken
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"baimmuhammad71
 
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...nuraji51
 

Dernier (20)

E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMAE-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
 
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
 
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
 
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKAksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusiaKonseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
 
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxMemperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
 
PANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptx
PANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptxPANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptx
PANDUAN PENGEMBANGAN KSP SMA SUMBAR TAHUN 2024 (1).pptx
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
 
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
 

Hubungan dasar negara dan konstitusi

  • 1. Negara, begitulah sebutan terhadap suatu organisasi manusia yang besar ibarat sebuah bangunan rumah, negara harus tegak berdiri dengan kokoh di atas fondasi yang terbuat dari bahan-bahan yang kuat pula. Fondasi sebuah negara adalah Dasar Negara dan sistem-sistemnya adalah Konstitusi.
  • 2. Hubungan Dasar Negara dan Konstitusi Menganalisis Substansi Konstitusi Negara Menganalisis Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi pada Negara RI dengan Negara Liberal dan negara Komunis Menganalisis Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Menunjukkan Sikap Positif Terhadap Konstitusi Negara Dasar Negara dan Konstitusi Pengertian Dasar Negara dan Konstitusi Keterkaitan Dasar Negara dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Konstitusi Negara Komunis Konstitusi Negara Liberal Hakikat Pembukaan UUD 1945 Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Menurut Para Ahli
  • 3.
  • 4. Pengertian Konstitusi Negara Konstitusi ( Latin constitutio ) dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara - biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis - Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya, Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Konstitusi berasal dari kata kerja constituer (Prancis) yang berarti membentuk. Menurut Omadi S. Diponolo, kata konstitusi dalam bahasa Inggris dan Prancis yang berarti dasar susunan badan. Sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah Groundwet yang berarti undang-undang dasar.
  • 5. Pengertian Konstitusi di Indonesia, dibagi menjadi dua : Yang pertama menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara. Yang kedua, konstitusi diberi arti sempit yang tidak menggambarkan keseluruhan kumpulan peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Arti Konstitusi Arti Sempit Arti Luas Undang-Undang Dasar Undang-Undang Organik Peraturan Perundang-Undangan lainnya Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10. Menganalisis Substansi Konstitusi Negara Menurut C.F. Strong dalam bukunya Modern Political Constitution , konstitusi dapat dibedakan antara konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis . Suatu konstitusi disebut tertulis tidak berupa suatu naskah ( documentary constitution ), sedangkan konstitusi tidak tertulis tidak berupa suatu naskah ( nondocumentary contitution ) dan banyak dipengaruhi oleh tradisi dan konversi. Contohnya konstitusi negara Inggris hanya berupa kumpulan dokumen. Konstitusi atau hukum dasar dapat pula dibedakan antara hukum dasar tertulis ( written constitution ) yaitu Undang-Undang Dasar, dan hukum dasar tidak tertulis ( unwritten constitution ) yaitu konvensi. Salah satu contoh konvensi yang berlaku di Indonesia adalah pelaksanaan pidato kenegaraan presiden menjelang peringatan Proklamasi 17 Agustus.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19. KONSTITUSI NEGARA KOMUNIS Negara komunis pada umunya menolak gagasan konstitusionalisme karena negara berfungsi ganda, yaitu: Mencerminkan kemenangan-kemenangan yang telah di capai dalam perjuangan kearah tercapainya masyarakat komunis dan merupakan pencatatan formil dan ilegal dari kemajuan yang telah di capainya. Undang-Undang Dasar memberikan rangka dasar hukum untuk perubahan masyrakat yang dicita-citakan dalam tahap perkembangan berikutnya. Menurut pendapat Carl J.Frederich konstitusionalisme merupakan gagasan yang melihat pemerintah sebagai suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat tetapi dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk memerintah. Pembatasan-pembatasan ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar. Dengan memperhatikan sifat dan fungsi konstitusi atau Undang-Undang Dasar, setiap Undang-Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Organisasi negara misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislative, eksekutif, dan yudikatif. Hak-hak asasi manusia (biasa disebut bill of right) apabila berbentuk naskah tersendiri. Prosedur mengubah Undang-undang dasar. Adakalanya membuat larang untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-undang dasar.
  • 20. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia Proklamasi kemerdekaan dijabarkan secara rinci dalam Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 berperan atau berkedudukan sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia yang didalamnya memuat dasar, falsafah, pedoman, dasar-dasar kebangsaan dan kenegaraan. Di dalam Pembukaan UUD 1945 inilah kita dapat menemukan keberadaan (eksistensi) berbangsa dan bernegara Indonesia. Denag demikian seluruh arah dan tujuan serta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia harus merupakan cerminan, turunan atau penjabaran dari Pembukaan UDD 1945. Oleh karena itu vitalnya kedudukan Pembukaan UUD 1945, Pembukaan UUD 1945 dijadikan sebagai norma fundamental. Rumusan kata dan kalimat yang terkandung di dalamnya tidak boleh diubah oleh siapa pun termasuk MPR hasil pemilu. Pengubahan Pembukaan UUD 1945 berarti mengubah esensi cita moral dan cita-cita hukum yang ingin diwujudkan dan ditetapkan oleh bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 bagi Indonesia merupakan sumber motivasi dan aspirasi tekad dan semangat bangsa Indonesia serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25. Makna Nilai-Nilai Dasar Negara Indonesia Ketuhanan Yang Maha Esa Memahami substansi nilai-nilai dasar negara adalah menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara. Tatkala memahami Ketuhanan sebagai pandangan hidup ini maknanya: mewujudkan masyarakat yang beketuhanan, yakni masyarakat yang anggotanya dijiwai oleh semangat mencapai ridho Tuhan / Mardlatillah, melalui perbuatan-perbuatan baik bagi sesama manusia dan kepada seluruh makhluk. Karenanya, membangun Indonesia berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa adalah membangun masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai ridlo Tuhan dalam setiap perbuatan baik yang dilakukannya. Dari sudut pandang etis keagamaan, negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah negara yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dari dasar Ketuhanan Yang Maha Esa ini pula menyatakan bahwa suatu keharusan bagi masyarakat warga Indonesia menjadi masyarakat yang beriman kepada Tuhan, dan masyarakat yang beragama, apapun agama dan keyakinan mereka.
  • 26. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Sejarah adalah wujud pengalaman manusia untuk berperadaban dan berkebudayaan, karenanya, peradaban, politik, dan kebudayaan adalah bagian dari pada kehidupan manusia. Kemanusiaan, sangat erat hubungannya dengan ketuhanan. Ajaran Illahi menjadi tidak dapat diimplementasikan jika tidak wujud sikap kemanusiaan yang hakiki. Struktur pemerintahan tidak sepenting semangat perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab yang jauh dari pada pendendam dan egoistik / ananiyah. Demokrasi yang paling menyeluruh sekalipun akan membawa sengsara, jika rakyat tidak memiliki sikap kemanusiaan yang adil dan beradab / jujur, apapun sistem pemerintahan yang ditempuh, tanpa semangat kemanusiaan yang adil dan beradab sengsara jua ujungnya. Kemanusiaan yang adil dan beradab memerlukan kesetiaan pada diri ketika menjalani kehidupan, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sebuah semangat dan kegigihan mengajak masyarakat agar kembali ke pangkal jalan dan membangun kembali revolusi batin masing-masing, mendisiplinkan diri dengan baik, untuk menemukan kendali dan penguasaan diri. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah suatu kemampuan untuk menyeimbangkan antar kemakmuran lahiriyah dengan kehidupan ruhaniyah. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah semangat mempersiapkan generasi penerus yang mampu melihat lebih dari kepentingan diri sendiri serta memiliki perspektif yang jelas untuk kemajuan masyarakatnya.
  • 27. Kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan, sebagai asas kehidupan sebab setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna, yakni manusia yang berperadaban . Manusia yang berperadaban tentunya lebih mudah menerima kebenaran dengan tulus, dan lebih mungkin untuk mengikuti tata cara dan pola kehidupan masyarakat yang teratur, yang mengenal hukum. Hidup dengan hukum dan peraturan adalah ciri masyarakat berperadaban dan berkebudayaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah semangat membangun pandangan tentang kehidupan masyarakat dan alam semesta untuk mencapai kebahagiaan dengan usaha gigih. Kemanusiaan yang adil dan beradab menimbulkan semangat universal yang mewujudkan sikap bahwa semua bangsa dapat dan harus hidup dalam harmoni penuh toleransi dan damai. Kemanusiaan yang adil dan beradab akan menghantar kehidupan menjadi bermakna, karena dicapai dengan berbakti tanpa mementingkan diri sendiri demi kebaikan bersama.
  • 28. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah suatu sikap revitalisasi diri, untuk memupuk dinamisme kreatif kehidupan, yang menghantarkan seseorang menjadi selalu dinamis, selalu sensitif dan peka pada gerak perubahan dan pembaharuan. Revitalisasi diri sebagai buah kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak terbatas bagi pemeluk agama tertentu siapapun dengan agama apapun dapat melakukannya. Semakin teguh seseorang menempuh kemanusiaan yang adil dan beradab, semakin rendah hati, dan semakin teguh keyakinannya semakin murah hati pula. Dalam hal ini, misi tulen agama adalah untuk memupuk pembentukan sifat dan menggalakkan usaha menguasai diri, yakni toleran dan damai.
  • 29. Persatuan Indonesia Persatuan adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian yang telah bersatu. Persatuan Indonesia adalah suatu landasan hidup bangsa atau sistem, yang selalu mementingkan silaturahim, kesetiakawanan, kesetiaan, dan keberanian. Kehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan untuk bersengketa. Indonesia wujud dan hidup untuk mewujudkan kasih sayang sesama bangsa maupun antarbangsa. Persatuan Indonesia, bukan sebuah sikap maupun pandangan dogmatik dan sempit, namun harus menjadi upaya untuk melihat diri sendiri secara lebih objektif dengan dunia luar. Suatu upaya untuk mengimbangi kepentingan diri dengan kepentingan bangsa lain, atau dalam tataran yang lebih mendalam antara individu bangsa dan alam sejagad, yang merupakan suatu ciri yang diinginkan sebagai warga dunia. Dalam jangka panjang, prinsip persatuan Indonesia harus menjadi asas ruhaniah suatu peraturan-peraturan dan struktur membangun satu orde antarbangsa yang adil.
  • 30. Persatuan Indonesia harus mampu menanamkan pemikiran terbuka dan pandangan jauh bagi bangsa Indonesia , sebab hanya mereka yang berpandangan jauh dan berpikiran terbuka yang dapat mendukung aspirasi ke arah internasionalisme maupun globalisme. Persatuan Indonesia seperti ini, akan menghantar rakyat Indonesia memiliki kebanggaan yang tulus tentang identitas mereka sebagai warga negara maupun warga dunia . Pandangan dan sikap seperti ini tidak akan melenyapkan ciri-ciri unggul suatu bangsa, malahan akan dapat memantapkan ciri-ciri unik sebuah masyarakat bangsa, yakni masyarakat bangsa yang sadar terhadap tanggung jawab global, bersatu dalam mewujudkan persatuan universal, masing-masing menyumbangkan keistimewaannya. Persatuan Indonesia seperti ini akan mampu menyingkirkan permusuhan internal bangsa, sebab pencapaiannya tidak melalui kekuatan militer, melainkan melalui tuntutan ilmu, dan peradaban yang membudaya dalam kehidupan masyarakat . Persatuan Indonesia yang berpegang pada prinsip bahwa kemajuan kebudayaan dapat menyamai nilai-nilai universal, sehingga dapat menjadi kekuatan yang dapat mengangkat harkat martabat rakyat untuk menjadi warga negara dan seterusnya warga dunia yang baik.
  • 31. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Suatu landasan yang harus mampu menghantar kepada prinsip-prinsip republikanisme, populisme, rasionalisme, demokratisme, dan reformisme yang diperteguh oleh semangat keterbukaan, dan usaha ke arah kerakyatan universal. Prinsip-prinsip kerakyatan seperti ini, harus menjadi cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia meyadari potensi mereka dalam dunia modern, yakni kerakyatan yang mampu mengendalikan diri, tabah menguasai diri, walau berada dalam kancah pergolakan hebat untuk menciptakan perubahan dan pembaharuan. Yakni kerakyatan yang selalu memberi nafas baru kepada bangsa dan negara dalam menciptakan suatu kehidupan yang penuh persaingan sehat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan adalah kerakyatan yang dipimpin oleh pendidikan yang mumpuni. Sebab pendidikan merupakan prasyarat untuk menyatukan rohaniah. Pendidikan adalah tonggak utama makna daripada hikmah kebijaksanaan. Hikmah kebijaksanaan atau pendidikan akan mewarnai kerakyatan yang penuh harmoni, toleransi dan damai, jauh daripada sikap radikalisme apatah lagi terorisme.
  • 32. Hikmah kebijaksanaan atau pendidikan, mampu menciptakan interaksi dan rangsangan interdependensi antar manusia dalam lingkungan bangsa yang multikultural dan majemuk . Sebab manusia berpendidikan akan selalu menghormati suatu proses dalam segala hal. Hikmah kebijaksanaan atau pendidikan menjadi pedoman kerakyatan, sebab ia merupakan cara yang paling lurus dan pasti, menuju kearah harmoni, toleransi dan damai. Pendidikanlah yang memungkinkan kita selaku rakyat suatu bangsa dapat bersikap toleran atas wujud kemajemukan bangsa. Hikmah kebijaksanaan menampilkan rakyat berfikir pada tahap yang lebih tinggi sebagai bangsa, dan membebaskan diri daripada belenggu pemikiran berazaskan kelompok dan aliran tertentu yang sempit. Karenanya membangun hikmah kebijaksanaan adalah membangun pendidikan, dan itulah hakekat membangun kerakyatan yang berperadaban yang kaya akan kebudayaan , yakni kerakyatan yang terhindar dari saling curiga dan permusuhan.
  • 33. Mewujudkan Suatu Keadilan Sosial Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah merupakan tujuan dari cita-cita bernegara dan berbangsa, menyangkut keilmuan, keikhlasan pemikiran, kelapangan hati, peradaban, kesejahteraan keluarga, keadilan masyarakat dan kedamaian. Itu semua bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu secara organik yang setiap anggotanya mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan aslinya . Dengan mewujudkan segala usaha yang berarti yang diarahkan kepada potensi rakyat, memupuk perwatakan dan peningkatan kualitas rakyat, sehingga memiliki pendirian dan moral yang tegas.
  • 34. Mewujudkan suatu keadilan sosial, juga berarti mewujudkan azas masyarakat yang stabil yang ditumbuhkan oleh warga masyarakat itu sendiri, mengarah pada terciptanya suatu sistem teratur yang menyeluruh melalui penyempurnaan pribadi anggota masyarakat, sehingga wujud suatu cara yang benar bagi setiap individu untuk membawa diri dan suatu cara yang benar untuk memperlakukan orang lain. Karenanya, mewujudkan suatu keadilan harus menjadi suatu gerakan kemanusiaan yang serius, dan sungguh-sungguh dilakukan oleh rakyat, dengan metoda dan pengorganisasian yang jitu sehingga tujuan mulia ini tidak berbalik menjadi paradoks dan kontradiktif yakni menjadi gerakan pemerkosaan terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.
  • 35. SIKAP POSITIF TERHADAP KONSTITUSI NEGARA Sikap positif terhadap konstitusi negara adalah pendirian atau pola yang memandang baik, menghargai, dan menjungjung tinggi terhadap konstitusi atau UUD. Sikap teerhadap konstitusi terwujud dalam paham konstitusionalisme. Konstitusionalisme akan menanamkan kesadaran betapa pentingnya konstitusi atau UDD dihormati, ditegakkan, dan diataati dalam penyelenggaraan negara baik pemerintah/penguasa negara dan warga negara. Negara Indonesia didirikan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana dirumuskan kedalam Pembukaan UUD 1945. Para penyelenggara ditentukan untuk memimpin pencapain tujuan itu. Agar para penyelenggara benar-benar dapat mewujudkan tujuan nasional mereka harus mendasarkan semua kegiatan pemerintahan pada Pancasila.
  • 36. Semua warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban sama untuk mempertahankan negara dan berpartisipasi dalam upaya bersama mencapai tujuan bangsa. Dalam menggunakan hak dan berpartisipasi dalam upaya bersama mencapai tujuan bangsa. Dalam menggunkan hak dan menunaikan kewajiban itu seluruh warga negara harus berpedoman dengan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila tidak hanya menjadi dasar hubungan antar warga negara dan negara melainkan juga dasar bagi hubungan antar warga negara dalam seluruh bidang kehidupan baik bidang ekonomi, social budaya, dan lain-lain. Agar negara dapat berfungsi dengan semestinya maka negara sangat menentukan eksistensi warga negaranya. Bentuk eksistensi tersebut dapat diwujudkan dengan mendukung berlakunya konstitusi negara. Untuk itu perlu dipahami dan dikembangkan sifat dan perilaku warga negara yang baik dan bertanggung jawab.