1. Auliana Riztianti
Drs. Noersal Samad. MA
Modul 8
Langkah – langkah Meresmikan Agen Perjalanan Wisata
S1 Hospitality & Pariwisata
• Auliana Riztianti
•Ninda Puspa Sary
•Jordan Christyadi
•Audyna Muthya D.
1353010001
1353010002
1353010003
1353010004

2. "S 1 Hospitaliti dan Pariwisata"
*** Salah satu misi "S 1 Hospitaliti dan Pariwisata" STP Trisakti adalah menghasilkan
SARJANA yang mempunyai kompetensi mengelola dan mengembangkan "Commercial
Recreation and Tourism" Abad 21. ***
The Commercial Recreation prepares students to work for companies in the fields of tourism
and sports management, as well as special events and conference planning. The curriculum
focuses on recreation planning, facility operations, business management and marketing.
Students who graduate from this program are qualified to work in a variety of professional
roles. They have the skills and knowledge to respond to social and technological changes in
the recreation and leisure profession, as well as the necessary leadership skills to supervise
and administer quality recreation and leisure programs.
Graduates may expect to find employment as resorts-recreation directors, cruise ship activity
leaders, event managers, health-center supervisors and sports-facilities and organization
supervisors.

3. Lisensi Hukum dan Pendaftaran
Sebelum melakukan pendaftaran tempat usaha, hal-hal yang perlu
diperhatikan:
a.
Perjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian yang dilakukan oleh pemilik tanah dan Anda, baik berupa
perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan harus diperhatikan bahwa
objek dari perjanjian tersebut digunakan sebagai kegiatan usaha.
Berdasarkan Pasal 1554 jo Pasal 1560 KUHP, Anda sebagai penyewa
wajib untuk menggunakan objek sewa sebagaimana tujuan sewa
yang diberikan oleh si pemberi sewa dan tidak diperkenankan untuk
mengubah wujud maupun tataan objek yang disewa. Apabila Anda
sebagai penyewa tidak menggunakan objek sewa sesuai dengan
perjanjian sewa hingga menerbitkan suatu kerugian kepada pihak
pemberi sewa, maka pemberi sewa dapat meminta pembatalan
perjanjian sewa kepada Anda.

4. b.
Izin Mendirikan Bangunan ("IMB")
Sebagai bahan perbandingan, apabila bangunan berada di Provinsi
Jakarta, maka berdasarkan Pasal 2 Kepgub 76/2000, setiap kegiatan
yang akan membangun bangunan/bangunan-bangunan wajib memiliki
IMB. Permohonan IMB ini dapat diajukan secara tertulis kepada
Gubernur melalui Suku Dinas untuk :
a.
b.
c.
Bangunan Rumah Tinggal
Bangunan Bukan Rumah Tinggal
Bangunan-Bangunan.
Perlu diperhatikan apakah IMB yang dimiliki oleh pemilik tanah dapat
digunakan sebagai tempat usaha atau hanya izin untuk membangun
rumah tinggal.
Apabila perjanjian sewa dan IMB yang ada sudah sesuai dengan
peruntukan kegiatan usaha, maka Anda dapat melaporkan tempat
usaha yang Anda miliki lakukan kepada Pihak Kelurahan setempat.

5. Perizinan Kegiatan Usaha
Dengan asumsi bahwa bentuk usaha yang dilakukan
adalah Perusahaan Perorangan, maka
berdasarkan Pasal 1624 KUHPer, persekutuan berlaku
sejak adanya perjanjian, jika dalam perjanjian ini tidak
disyaratkan syarat lain. Adapun perjanjian yang dimaksud disini dapat berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian
secara lisan. Sehingga, untuk Perusahaan Peorangan tidak
diperlukan adanya akta perusahaan.
Lebih lanjut terkait perizinan kegiatan usaha, dapat
dilengkapi dokumen sebagai berikut :

6. 1. Tanda Daftar Perusahaan ("TDP")
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 3/1982 yang dimaksud dengan
Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan
menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan
atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat halhal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta
disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor
pendaftaran perusahaan
Adapun yang dimaksud dengan Perusahaan adalah setiap
bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat
tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta
berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk
tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;

7. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permendag 36/2007,
diatur bahwa setiap Perusahaan yang berbentuk :
a. Perseroan Terbatas;
b. Koperasi;
c. Persekutuan Komanditer (CV);
d. Firma (Fa);
e. Perorangan;
f. Bentuk Lainnya; dan
g. Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat,
Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor
Pembantu, Anak Perusahaan, dan Perwakilan
Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan
usahanya di wilyah Republik Indonesia

8. Sebagai asumsi apabila bentuk perusahaan yang
ingin dibentuk adalah salah satu dari bentuk
usahayang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Permendag
37/07, maka daftar perusahaan wajib untuk
dilaksanakan.
Apabila bentuk perusahaan yang akan dibentuk
adalah perusahaan kecil, maka berdasarkan Pasal 6
UU 3/1982 jo Pasal 4 Permendag 36/2007 terdapat
pengecualian kewajiban untuk mendaftarkan daftar
perusahaan bagi perusahaan kecil, namun apabila
perusahaan kecil tetap dapat memperoleh TDP
untuk kepentingan tertentu, apabila perusahaan
kecil tersebut menghendaki.

9. Lebih lanjut yang dimaksud dengan perusahanan
kecil adalah:
1. Perusahaan yang dijalankan perusahaan yang
diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi,
pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan
hanya anggota keluarganya sendiri;
2. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin
usaha atau surat keterangan yang dipersamakan
dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang
berwenang; atau
3. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar
untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari
pemiliknya.

10. Apabila perusahaan yang akan dibentuk
merupakan perusahaan kecil pada dasarnya
tidak diwajibkan untuk melakukan
pendaftaran perusahaan, namun apabila
dihendaki untuk kepentingan tertentu, tetap
dapat mengajukan permohonan pendaftaran
perusahaan tersebut.

11. 2. Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP")
Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdangangan
wajib untuk memilki SIUP. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1)
huruf c Permendag 46/2009, terdapat pengecualian
kewajiban memiliki SIUP terhadap
Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria:
a. Usaha Perseorangan atau persekutuan;
b. Kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh
pemiliknya atau anggota keluarga terdekat; dan
c. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,tidak termasuk tanah dan bangunan.
Namun, Perusahaan Perdagangan Mikro tetap dapat
memperoleh SIUP apabila dikehendaki oleh Perusahaan
tersebut.

12. Permohonan SIUP ini diajukan kepada Pejabat Penerbit SIUP
dengan melampirkan surat permohonan yang ditandatangani
oleh Pemilik/Pengurus Perusahaan di atas materai yang cukup
serta dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam Lampiran II
Permendag 36/2007.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")
Memiliki NPWP atas nama pemilik/ penanggung jawab
perusahaan.
4. Izin Gangguan
Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Permendagri 27/2009, yang
dimaksud dengan Izin Gangguan adalah pemberian izin
tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi/badan di lokasi
tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan
gangguan, tidak termasuk tempat/kegiatan yang telah
ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

13. Berdasarkan Pasal 5 Permendagri 27/2009 dokumen persyaratan
Izin Gangguan yaitu sebagai berikut :
a.
Formulir Permohonan, yang sedikitnya memuat :
(i) Nama Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan;
(ii) Nama Perusahaan;
(iii) Alamat Perusahaan;
(iv) Bidang usaha/kegiatan;
(v) Lokasi Kegiatan;
(vi) Nomor Telepon perusahaan;
(vii) Wakil Perusahaan yang dapat dihubungi;
(viii) Ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam
menjalankan usaha;
(ix) Pernyataan pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi
ketentuan perundang-undangan
b.
Foto copy KTP Pemohon;
c.
Foto copy Surat Izin Lokasi/Domisili;
d.
Foto copy NPWP;

14. e. Apabila pemohon adalah pemilik tempat usaha, maka dokumen
yang wajib dilampirkan adalah:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
Foto copy Akta Perusahaan (apabila merupakan badan usaha atau
badan hukum);
Foto copy PBB terakhir
Foto copy Surat Kepemilikan tanah;
Foto copy IMB/IPB/KRK.
f. Apabila pemohon adalah penyewa tempat usaha, maka dokumen yang
diwajibkan adalah surat perjanjian sewa dengan pemilik tempat usaha.
g. Surat Persetujuan Tetangga yang diketahui RT/RW setempat.
Izin Gangguan ini diberikan oleh Bupati/Walikota, khusus untuk DKI
Jakarta pemberian izin gangguan merupakan kewenangan Gubernur.
Ketentuan mengenai besarnya retribusi Izin Gangguan yang diterapkan di
Provinsi DKI Jakarta diatur berdasarkan Pasal 13 (a) Perda 1/2006.

15. Mengapa Modal diperlukan dan
Bagaimana hal itu dapat dinaikkan
Modal selalu digunakan untuk memulai suatu
usaha baik perjalanan wisata maupun usaha yang
lainnya. Modal dipakaai untuk membeli
perlengkapan kantor, peralatan kantor, dan
perlengkapan paket wisata seperti brosur dll.
Caranya dengan mencari pelanggan dan
memasarkan produk wisata yang sudah dibuat
oleh Biro Perjalanan Wisata, dan memutarkan
Modal kembali.

16. Jenis Kepemilikan Bisnis
Pemilik Tunggal
• Bentuk kepemilikan perusahaan yang secara mutlak dimiliki dan
dikendalikan secara keseluruhan oleh satu orang.
Kemitraan
• Perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang dimana pada umumnya
para pendiri sekaligus pemilik merangkap manajemen. Tujuan pendirian
firma biasanya menghendaki adanya usaha yang lebih luas dan
permodalan yang lebih kuat dibanding perusahaan perorangan.
Perusahaan berbentuk firma biasanya didirikan oleh orang-orang yang
sudah saling kenal mengenal dan percaya mempercayai. Factor tersebut
menjadi landasan pokok untuk bekerja bahu membahu secara efektif dan
efisien. Biasanya kerja sama seperti itu merupakan kerja sama dari
kelompok kecil dari anggota 2-7 orang.
Perseroan Terbatas
• makna dan keuntungan dari perseroan terbatas
• Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum yang merupakan persekutuan
badan modal didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan
uasaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

17. Cara Kerja Agen Pariwisata
Menyediakan informasi dan nasihat profesional
• Saat wisatawan datang kepada agen perjalanan, hanya sedikit saja dari mereka
yang sudah mengetahui rincian kegiatan yang akan mereka jalani. Maka dari
itu, sebagai agen perjalanan yang profesional kita harus mengetahui kondisi
perjalanan wisata yang akan dijalani seperti : wisata apa saja, dan bagaimana
situasi di lapangan, sebaiknya harus mempersiapkan apa, dan sebaiknya apa
yang tidak dibawa. Jika hal hal dasar hingga lebihnya kita tidak mengerti maka
kita belum bisa disebut tenaga Profesional
• Informasi yang diberikan kepada calon pelanggan bisa menggunakan verba
atau brosur, jika calon pelanggan datang ke Biro Perjalanan Wisata dan
bertanya tentang paket tur yang ditanyakan, terlebih dahulu kita memberikan
brosur yang berkaitan dengan paket tur yang diinginkan oleh calon pelanggan.
Brosur yang baik adalah brosur yang jika dibaca oleh seseorang, maka
seseorang itu sudah mengerti dengan jelas maksud dari brosur tersebut. Jika
calon pelanggan masih bertanya tentang maksud dari brosur tersebut berarti
kita masih belum bisa membuat brosur yang baik dan harus menjelaskan ulang
hal yang tidak dimengerti calon pelanggan.

18. Perencanaan perjalanan
Perencanaan perjalanan itu adalah mengemas komponenkomponen perjalanan wisata yaitu, sarana dan prasarana
wisata, maksudnya adalah apakah sarana dari tempat yang
akan kita kunjungi masih layak atau tidak, masih bisa di
tampilkan kepada wisatawan atau tidak, kemudian
transportasi yang akan mengantar wisatawan ke tempat
wisata masih dalam keadaan yang baik atau tidak, atau
perlu perbaikan dan tambahan atau belum perawatan
mesin, kemudian kita juga harus mngecek keadaan jalan
agar tidak terjebak macet secara tiba-tiba. Dan semua ini
harus disesuaikan dengan Negara yang akan kita kunjungi,
apakah masih dalam negeri atau sudah diluar negeri dan
harus memeriksa keadaan lapangan sendiri agar dapat
meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan.

19. Membuat pemesanan
Saat membuat pemesanan paket tur, front office liner harus
bertanya terlebih dahulu ke pelanggan, karena bisa jadi
pelanggan belum berpengalaman dan belum mengetahui
lebih jelas tentang memesan tiket atau tur pariwisata. Jadi,
kita harus bertanya siapa namanya, karena dengan itu kita
dapat memanggil pelanggan dengan lebih sopan dan lebih
akrab. Kemudian apakah pelanggan ingin menggunakan jasa
pramuwisata dan supir atau hanya pramuwisata atau
sebaliknya. Kemudian kita harus bertanya kemana pelanggan
akan pergi, kemudian kita harus bertanya berapa lama
pelanggan akan berpergian, tanggal berapa akan berangkat
tanggal berapa akan pulang, saat setibanya di airport ingin
dijemput pukul berapa dan dengan kendaraan apa, lalu
setelah sampai ke hotel untuk singgah kendaraannya stay
atau nanti akan dijemput kembali.

20. Contoh :
Misalnya nama pelanggan ini Roby. Pak Roby ingin tur ke Bali
untuk 2 orang dan pergi selama 4 hari 3 malam kemudian
memilih menggunakan jasa pramuwisata dan supir agar
lebih mudah karena Pak Roby belum mengenal Bali dengan
baik, kemudian Pak Roby memilih privat car dengan jenis
kendaraan Kijang Innova. Kemudian pihak agen perjalanan
wisata menjelaskan tanggal berapa saja mengenai tur ke
Bali untuk 2 orang yang dapat memakai jasa pramuwisata,
supir dan jenis kendaraan yang dipilih oleh Pak Roby.
Setelah tanggal cocok dengan jadwal Pak Roby maka Agen
Perjalan Wisata akan menjelaskan urutan acara yang akan
dijalani oleh Pak Roby jika pak Roby menyetujianya maka
akan langsung dipesan ke hotel yang bersangkutan,
restoran yang akan didatangi dan tiket pesawat pulang dan
pergi