administrasi perpajakan (praktikum)

1. ADMINISTRASI PERPAJAKAN
“SURAT PEMBARITAHUAN TAHUNAN “
DISUSUN
BADIA PURNAMAWANTO
1201121726
ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTASILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU
2013

2. Kata Pengantar
Salam Mahasiswa Indonesia, di ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena
telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan paper
Perpajakan ini dengan judul “
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN”. Mengetahui tentang pajak merupakan hal yang
sangat penting dalam kehidupan, karena kita merupakan bagian dari sistem ekonomi dan
merupakan bagian dari Negara yang sangat besar ini.
Paper
ini merupakan tugas dari mata kuliah Perpajakkan dengan Dosen Pengajar
bernama SRI ZULIARNI, S Sos, MBA. yang telah memberi semangat serta telah meransang
pikiran penulis untuk mampu berkompetensi dalam persaingan yang sedang menanti. Oleh sebab
itu penulis merasa sangat perlu untuk memberikan penghargaan yang saat ini hanya mampu
memberikan penghargaan berupa ucapan “terima kasih”. Harapan ke depan adalah agar
perpajakan di Indonesia benar-benar sesuai harapan dan bukan hanya sekedar ucapan atau teori
belaka. Untuk paper ini harapannya agar bisa dipergunakan sebaik-baiknya walaupun masih
banyak terdapat kekurangan di dalamnya. Dan wajib bagi pembaca untuk berusaha memperbaiki
dan memberi saran agar kedepannya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sekian dari penulis,
trimakasih.
Pekanbaru, 22 oktober 2013
Penulis
i

3. DAFTAR ISI
Kata Pengantar........................................................................................................................i
Daftar isi……………………………………………………………………………………….ii
Bab I Pendahuluan…………………………………………………………………………1
1.1.Latar belakang………………………………………………………………………..1
1.2. Identifikasi masalah………………………………………………………………….2
1.3. Tujuan………………………………………………………………………………..2
Bab II PEMBAHASAN
1. Pajak………………………………………………………………………………….3
2. Surat Pemberi Tahuan Tahunan ……………………………………………………..5
3. Jenis-Jenis Surat Pemberitahuan Tahunan( SPT )…………………………………...6
4. Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan ( SPT)…………………………….6
5. Sanksi apabila SPT tidak disampaikan……………………………………………….7
6. Batas waktu Penympaian SPT Tahunan……………………………………………...9
Bab III PENUTUP......................................................................................................................11
A. Kesimpulan…………………………………………………………………………..11
B. Saran………………………………………………………………………………....11
DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………………………..12
ii

4. BAB I
PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG
Negara Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan UUD 45 yang menjunjung tinggi
hak dan kewajiban setiap orang. Pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam
mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan
kesadaran dan rasa tanggung jawab, Peran pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan.
Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang, bukan barang. Pajak
yang dipungut berdasarkan ketentuan UUD dan aturan pelaksanaannya tanpa jasa timbal balik
dari Negara. Pajak yang digunakan untuk biaya rumah tangga yaitu pengeluaran-pengeluaran
yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi. Namun dalam membayar pajak masih banyak
Wajib Pajak yang salah penyetoran, misalnya lebih bayar ( lb ) atau kurang bayar ( kb ) maka
Wajib Pajak yang telah mempunyai NPWP perlu diberikan Surat pemberitahuan ( SPT )
Tahunan dan perlu diberi himbauan.
Surat pemberitahuan ( SPT ) Tahunan yang dimaksud bertujuan Sebagai sarana wajib
pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan
perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu pengisian SPT tahunan ini disusun untuk
memberikan pedoman yang baik kepada wajib pajak agar dapat mengisi SPT Tahunan dengan
benar, lengkap dan jelas. Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan menetapkan
besarnya jumlah pajak penghasilan yang terutang dalam suatu tahun pajak, serta menyampaikan
dan mempertanggungjawabkan setelah tahun pajak terakhir dengan menggunakan SPT Tahunan
PPh. Perbaikan administrasi dan penyempurnaan ketentuan perpajakan selalu di lakukan untuk
meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Untuk menyesuaikan dengan ketentuan perpajakan
yang berlaku dan agar memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengisi SPT Tahunan.
Maka dari itu penulis memilih judul “TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN SPT TAHUNAN
ATAS WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA BOJONAGARA”.
1

5. 1.2
IDENTIFIKASI MASALAH
 Bagaimana prosedur penyampaian SPT Tahunan bagi WP Badan di Kantor Pelayanan
Pajak Bojonagara
 Bagaimana pengolahan SPT Tahunan bagi WP Badan di Kantor Pelayanan Pajak
Bojonagara
 Bagaimana Penataberkasan dan Pengarsipan SPT Tahunan bagi WP Badan di Kantor
Pelayanan Pajak Bojonagara
 Bagaimana fasilitas internet dalam penyampaian SPT Tahunan bagi WP Badan di Kantor
Pelayanan Pajak Bojonagara
 Bagaimana fasilitas CD yang disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bojonagara dalam
penyampaian SPT Tahunan WP Badan
1.3. Tujuan
 Untuk mengetahui prosedur penyampaian SPT Tahunan bagi WP Badan di Kantor
Pelayanan Pajak Bojonagara
 Untuk mengetahui pengolahan SPT Tahunan bagi WP Badan di Kantor Pelayanan Pajak
Bojonagara
 Untuk mengetahui penataberkasan dan Pengarsipan SPT Tahunan bagi WP Badan di
Kantor Pelayanan Pajak Bojonagara
 Untuk mengetahui fasilitas internet dalam penyampaian SPT Tahunan bagi WP Badan
di Kantor Pelayanan Pajak Bojonagara
2

6. BAB II
PEMBAHASAN
A.
Pajak
1.Pengertian Pajak
Dibawah ini adalah beberapa pengertian pajak menurut para ahli, diantaranya:
A. Pengertian Pajak Menurut P.J.A Adriani ( Guru Besar Hukum Pajak pada Univ.
Amsterdam )
Pajak adalah Iuran kepada Negara ( yang dapat dipaksakan ) yang terutang oleh yang
wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi
kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan.
B. Pengertian Pajak menurut. Rochmat Soemitro :
Pajak adalah Iuran rakyat pada kas Negara ( peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke
sektor pemerintah ) Berdasarkan Undang-undang ( dapat dipaksakan ) dengan tiada
mendapatkan jasa timbal ( tegen prestosi ), yang langsung dapat di tunjukan dan
digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
Dari beberapa pengertian pajak menurut para ahli diatas, maka pengertian pajak secara umum
adalah pembayaran berupa uang kepada pembendaharaan negara atau daerah, yang dikenakan
atas wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang
imbalannya dari negara dan daerah yang bersifat umum dan menyeluruh, dan meskipun nyata
namun tidak dapat ditunjukkan serta dipisah-pisahkan secara khas, untuk masing-masing
pembayaran tersebut, namun pemungutannya dapat dipaksakan.
3

7. B . Fungsi Pajak
Dibawah ini adalah fungsi pajak Menurut Mardiasmo, dalam buku “perpajakan” ( 2002:1 )
yaitu:
A. Fungsi Peneriamaan ( Budgetair )
Pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaranpengeluaran Pemerintah.
B. Fungsi Mengatur ( Regulerend )
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam
bidang sosial ekonomi.
C . Penggolongan Jenis – jenis Pajak
Dibawah ini penggolongan Jenis – jenis pajak Menurut Mardiasmo dalam buku ”perpajakan”
yaitu:
1.
Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak
dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2.
Pajak tidak langsung, yaitu Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain
D . Sistem Pemungutan Pajak
Dibawah ini adalah
”perpajakan”yaitu:
3
cara
pemungutan
pajak
menurut
Mardiasmo
dalam
buku
1. Stelsel nyata ( riel stelsel ) yaitu, pengenaan Pajak didasarkan pada objek ( penghasilan
yang nyata ), sehngga pemungutannya baru dapat dilakukan akhir tahun pajak, yakni
setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.
2.
Stelsel anggapan ( fictieve stelsel ) yaitu, Pengenaan pajak didasarkan pada suatu
anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan satu tahun dianggap
sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan
besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.
4

8. 3.
Stelsel campuran yaitu, Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu
anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang
sebenarnya.
B . Surat Pemberitahuan Tahunan( SPT )
.1 Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan
SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau
pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban yang
terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
.2. Fungsi Surat Pemberitahuan
Fungsi SPT adalah :
- Bagi WP Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk
melaporkan tentang :
A . Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui
pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 ( satu ) tahun pajak atau bagian tahun
pajak.
B . Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak
C . Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan
pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 ( satu ) Masa Pajak, yang ditentukan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Bagi PKP adalah sebagai saran untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan
jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya
terutang dan untuk melaporkan tentang :
a.
Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
b.
Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan
atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
5

9. - Bagi Pemotong atau Pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.
3 Jenis-Jenis Surat Pemberitahuan Tahunan( SPT )
A . Surat Pemberitahuan Masa, adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
B . Surat Pemberitahuan Tahunan, adalah surat pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak
atau Bagian Tahun Pajak.
4 Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan ( SPT)
A . SPT Masa
Jenis Pajak
PPh Pasal 21
Yang Menyampaikan Batas Waktu Penyampaian
Pemotong PPh Pasal 21 Tanggal 20 Bulan Takwim berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 22 Impor PPN dan Direktorat Bea dan 14 hari setelah berakhirnya Masa Pajak
PPnBM Impor
Cukai
PPh Pasal 22 Impor, PPn dan Direktorat Bea dan 7 hari setelah batas waktu penyetoran Pajak
PPnBM atas Impor ( DJBC ) Cukai
berakhir
PPh Pasal 22 Bendaharawan Bendaharawan
Tanggal 14 bulan takwim berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir
PPh Pasal 22 Bahan Bakar
Pertamina
20 hari setelah Masa Pajak berikutnya
PPh Pasal 22 Pemungutan Pemungut Pajak
20 hari setelah Masa Pajak berakhir
Oleh Badan tertentu
PPh Pasal 23
Pemotong PPh Pasal 23 Tanggal 20 bulan Takwim berikutnya
setelah Masa Pajak berikutnya
PPh Pasal 25
Wajib
Pajak
Yang Tanggal 20 bulan Takwim setelah Masa
Mempunyai NPWP
Pajak berakhir
PPh Pasal 26
Pemotong PPh Pasal 26 Tanggal 20 bulan Takwim setelah Masa
Pajak berakhir
PPN dan PPnbM
PKP
Tanggal 20 bulan Takwim setelah Masa
Pajak berikutnya
PPN
dan
PPnBM Bendaharawan
14 hari setelah Masa Pajak berikutnya
Bendaharawan
Pemerintah
PPN dan PPnBM selain Selain Bendaharawan 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
Bendaharawan
6

10. B . SPT Tahunan
- WP Badan ; Paling Lambat Tanggal 30 April.
- WP Pribadi ; Paling Lambat Tanggal 31 Maret.
5 Sanksi apabila SPT tidak disampaikan
• Denda Administrasi :
a. SPT Masa :
- PPN
= Rp
500.000,00
- Non PPN
= Rp
100.000,00
b. SPT Tahunan :
- Badan
= Rp. 1.000.000,00
- OP
= Rp.
100.000,00
c. Denda sebesar 2% dari DPP, jika :
- pengusaha tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
- PKP tetapi tidak membuat FP
- PKP membuat FP tetapi tidak lengkap
- PKP membuat FP tetapi tidak tepat waktu
d. Denda 150% dari jumlah pajak yang kurang bayar dalam hal WP dilakukan tindakan
penyidikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya
e. Denda 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar, atau yang tidak seharusnya
dikembalikan dalam hal terjadi penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas
persetujuan MENKEU untuk kepentingan penerimaan negara.
7

11. • Sanksi Bunga = 2% x jumlah bulan dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai
dengan tanggal pembayaran kekurangan pajak dan akibat pembetulan tersebut
• Denda Kenaikan
a.
SPT tidak disampaikan pada waktunya walaupun telah ditegur secara tertulis dan
tidak juga disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran. Dirjen
Pajak dapat menerbitkan SKPKB dengan sanksi kenaikan 50% dari pajak yang kurang
bayar dalam satu tahun pajak untuk PPh yang harus disetor sendiri dan 100% PPh
pemotong dan pemungutan PPN
b.
WP yang berkewajiban melakukan pemungutan atau pemotongan PPh pasal
21/23/26 atau PPN namun tidak melakukan pemotongan, melakukan pemotongan namun
kurang, tidak menyetorkan pemotongan yang telah dilakukan maka dikenakan sanksi
kenaikan 100% dalam hak WP tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang
ditentukan dalam surat teguran.
c.
Berdasarkan pemerikasaan PPN/PPnBM tidak seharusnya dikompensasikan
kelebihan pajaknya , dikenakan sanksi 100%
d.
WP karena kealfaannya sehingga menimbulkan kerugian pendapatan negara tidak
dikenakan sanksi pidana, melainkan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200%.
• Pidana ; Jika WP melakukan perbuatan tidak benar dibidang perpajakan maka kepadanya
tidak akan dilakukan penyidikan sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a.
Atas kemauan sendiri WP mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya.
b.
Belum dilakukan tindakan penyelidikan.
c. Ketidakbenaran perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kealfaan Pasal 38,
yaitu alfa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar (
ada indikasi penyelundupan ).
d. Bersedia melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang
beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 2x jumlah pajak yang harus
dibayar.
8

12. 6. Batas waktu Penympaian SPT Tahunan
Jenis Pajak
Yang menyampaikan Pajak
SPT Tahunan
Wajib Pajak yang mempunyai Selambatnya 3 bulan setelah akhir tahin
NPWP
pajak (biasanya tanggal 31 maret Tahun
berikutnya)
PPh
Pasal
Tahunan
Batas Waktu Penyampaian
21 Pemotong PPh Pasal 21
Selambatnya 3 bulan setelah akhir Tahun
Pajak
A .Prosedur Penyampaian SPT
a. SPT Tahunan di cetak oleh kantor Direktorat Jendral Pajak ( DJP ), lalu disalurkan
keseluruh Kantor Pelayanan Pajak seluruh Indonesia untuk kemudian di sampaikan
kepada para Wajib Pajak yang telah mempunyai NPWP.
b. Setiap Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP wajib mendapat SPT Tahunan dengan
mengambil sendiri blanko SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk di isi
dengan lengkap, benar dan jelas.
c. Setelah di isi dengan lengkap, benar dan jelas maka blanko SPT Tahunan tersebut
dikembalikan lagi ke Kantor Pelayanan Pajak untuk diserahkan ke bagian pelayanan
untuk diteliti kelengkapannya agar tidak terjadi kesalahfahaman mengenai pembayaran
pajak.
d. Setelah diteliti oleh bagian pelayanan, maka SPT Tahunan diserahkan kebagian
Pemeriksaan Data dan Informasi ( PDI ) untuk direkam. Apabila pada saat perekaman
terjadi kesalahan, misalnya kurang bayar ( kb ), lebih bayar ( lb ) diperlukan
pemeriksaan, untuk memeriksa kesalahan tersebut maka SPT Tahunan diserahkan ke
bagian Pengawasan dan konsultasi ( waskon ) 1 sampai waskon 1V atau menurut wilayah
tempat si Wajib Pajak tinggal.
e. Setelah selesai diteliti, diperiksa dan direkam maka blanko SPT di arsipkan oleh KPP
sebagai bukti apabila suatu saat dibutuhkan.
9

13. BAB III
PENUTUP
1. KESIMPULAN
Bersadarkan uaraian yang kami paparkan diatas disertai dengan data dan informsi yang kami
dapatkan selama kami melakukan Praktek Kerja Lapangan di KPP BOJONAGARA, yang dapat
kami smpulkan adalah:
4.1.1 Penyampaian SPT Tahunan WP Badan
Dibawah ini adalah cara pengisian SPT, agar SPT Tahunan dapat dengan mudah diisi dan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
1.
Isilah SPT Tahunan berdasarkan keadaan yang sebenarnya
2.
Sebelum mengisi Induk SPT, isi dulu lampiran-lampirannya.
Urutan pengisian formulir lampiran yaitu:
a.
Isilah formulir 1721-A1, lalu mengisi formulir 1721-A
b.
Isilah formulir 1721-C, kemudian mengisi formulir 1721-B
c.
Isilah formulir induk SPT 1721.
Pengolahan SPT Tahunan WP Badan
Pengolahan SPT meliputi :
a. Seksi pelayanan menerima berkas SPT
b. Penilaian SPT yang bertujuan memperoleh keyakinan bahwa WP telah menyampaikan SPT
dengan lengkap.
c. SPT diteliti oleh petugas peneliti ( ada tim peneliti yang ditugaskan oleh notaris kepala kantor
sehingga terbentuk jadwal peneliti.
d. SPT dikirim ke seksi PDI untuk dilakukan perekaman.
10

14. 4.1.3 Penataberkasan dan Pengarsipan SPT Tahunan
1. SPT dikumpulkan ke dalam rumah berkas
2. SPT dimasukan ke masing-masing bagiannya
4.1.4
Fasilitas internet dalam penyampaian SPT Tahunan atas WP Badan di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara
– E-felling
Adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan perpanjangan SPT
Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara on-line yang real time melalui penyedia jasa
aplikasi atau Aplication Service Provider (ASP). Fasilitas ini disediakan di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Bojonagara tentunya dengan fasilitas provider tertentu yang dijuk oleh pihak
KPP. Biasanya yang menggunakan fasilitas E-felling adalah WP Badan yang penghasilan
nettonya diatas Rp. 1.800.000.000. Berikut prosedur e-filling :
Wp datang ke KPP untuk meminta izin registrasi E-felling
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara
Setelah mendapatkan nomor registrasi, WP wajib melaporkan SPTnya sebelum batas waktu
penyampaian.
2 SARAN
Berdasarkan Uraian diatas, maka yang dapat kami sarankan adalah :
1.
Sebaikanya dilakukan sosialisasi yang lebih efektif dalam hal pemberitahuan mengenai
perubahan tarif PPh karena tidak sedikit juga WP yang tidak mengetahui perubahan tarif tersebut
2.
Menyiapkan Drop Box lebih banyak lagi pada tempat-tempat umum yang strategis beserta
petugas penerima dan penelitiannya untuk memudahkan penyampaian dan sebagai bentuk
pelayanan kepada WP.
3.
Penambahan pegawai di loket Tempat Pelayanan Terpadu ( TPT ) sehubungan pada
tanggal-tanggal akhir batas waktu penyampaian SPT Tahunan dikarenakan jumlah WP yang
melapor sangat banyak dan untuk mengurangi antrian panjang.
11

15. DAFTAR PUSTAKA
S. Gustiawan, Uwon, 2007, Pedoman Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(KUP), Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Sukmana, Wahyu, Pengantar Perpajakan, Universitas Padjadjaran Program D3 Fakultas
Ekonomi PAAP.
Djoko muljono,2007,pemotongan pemungutan Potongan pajak penghasilan
12