SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  30
UU NO.2 THN 2002 TENTANG POLRI
UU NO.8 TTG PEMILIHAN UMUM
PERKAP KAPOLRI NO.8 THN 2008 TATA CARA
PENYIDIKAN PELANGGARAN PIDANA PEMILIHAN
UMUM
PERKAP NO.14 THN 2012 TTG MANAJEMEN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DILINGK POLRI
DISTRIBUSI
LOGISTIK &
PRLENGKAP
AN PUNGUT
SUARA

PENYUSUNAN &
PENGUMUMAN
DPT

PEMUNGUTAN &
PENGHITUNGAN
SUARA DI TPS

PLENO
PENETAPAN
DCT

KAMPANYE
RAPAT UMUM & IKLAN
MASS MEDIA
TAHAP
PERSIAPAN

REKAP
HSL PUNGUT
SUARA

TAHAP
PENYELENGGARAAN

PENYELESAIAN
PERSELISIHAN
HASIL PEMILU

PENGUCAPAN
SUMPAH JANJI
CALEG
TERPILIH

PENETAPAN
PEROLEHAN
KURSI & CALON
TERPILIH

TAHAP
PENYELESAIAN
UU NO.8 / 2012
• WAKTU SIDIK SINGKAT
• POTENSI FKK

PANWASLU
POLRI
KEJAKSAAN

MASALAH/
HAMBATAN
• LIT LAP MASY OLH
PANWASLU
• WAKTU SIDIK
• LIT BP OLEH JPU

• PERAT KHUSUS RIKSA PJBT NEG
• PANWASLU TANPA KEANGGOTAAN POLRI & JAKSA

GAKKUM
CEPAT,
SEDERHANA,
BIAYA RINGAN,
JUJUR,
TIDAK MEMIHAK
KAPOLRI

JAKSA AGUNG

TUA BAWASLU

BARESKRIM

JAMPIDUM

BAWASLU

POLDA

KEJATI

PANWASLU PROV

KEJARI

PANWASLU KAB

POLRES

SENTRA GAKKUMDU
LAP
PANWASLU

PUSAT
POLDA
POLRES

PIDANA
BUKAN
PIDANA
NO

N

1

A

M

A

2

JABATAN

KE
T

3

4

1

AKP HENDRA EKO TRIYULIANTO , SIK ,
SH

KASAT RESKRIM

2

AIPDA AHMADI

BA SAT RESKRIM

3

BRIGADIR SANUSI SIMANJUNTAK, SH

BA SAT RESKRIM

4

BRIGADIR L. SIRINGORINGO, SH

BA SAT RESKRIM

5

BRIGADIR IMRAN SIREGAR

BA SAT RESKRIM

6

BRIPKA ZICO SITOMPUL

BA SAT RESKRIM
NO

N

1

A

M

A

2

JABATAN

TELFON

3

4

JAKSA
PRATAMA

082171601976

1

AHMAD PATONI, SH

2

ADEURI, SH

JAKSA MUDA

082168443910

3

FIORAN JUNAIDI
HARAHAP,SH

JAKSA MUDA

081375782429

4
No

1.

NAMA

Ardiansyah, SP

BAGIAN / DIVISI

Ketua /

0813700163

Bagian Umum

22

Anggota /
2.

Rustam Abdi

NO. HP

Pengawasan
dan Humas

ALAMAT

Setia Janji
Kab.
Asahan
Jl. SM

0813704789
22

Raja
Kisaran
Kab.
Asahan

Anggota /
3.

Halimatussakdiah,

Hukum,

0852969823

SH

Pelayanan &

24

Pelanggaran

Air Joman
Kab.
Asahan
KODE ETIK
SENGKETA

7 HARI
3 HARI

PELAPOR
1. WNI HAK PILIH
2. PEMANTAU PEMILU
3. PESERTA PEMILU

ADM

PANWASLU

K.P.U

TP. PEMILU

POLRI

+ 5 HARI
+ 7 HARI
DALUWARSA
14 HARI
KIRIM TAHAP I
5 HARI

P 21 / P 18

PENYIDIK
POLRI

JPU
KRM KMBLI
THP II

PN
5 HARI

JPU

7 HARI

PN

3 HARI

SIDANG
ADILI

BANDING
KE P T
SEMUA T.P YG TERJADI SELAMA PELAKS TAHAP
PEMILU YG DILAKUKAN OLH SETIAP ORG DAN
PJBT PENY. PEMILU DIRUMUSKAN DLM PSL 273
S/D PSL 321 UU NO.8 THN 2012

1. DISEBUTKAN SCR TEGAS DLM UU NO 8 THN 2012
2. DILAPORKAN OLEH PANWASLU KPD POLRI
3. DILAPORKAN OLEH KPU KPD POLRI KHUSUS PSL 263 KUHP
~
ANCAMAN PIDANA

PASA
L

TENTANG

6 THN
PENJARA

298

Setiap orang yang dengan sengaja
membuat surat atau dokumen palsu
dengan maksud untuk memakai atau
menyuruh orang memakai, atau setiap
orang yang dengan sengaja memakai
surat atau dokumen palsu untuk menjadi
bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD
provinsi, DPRD kabupaten/kota atau
calon Peserta Pemilu

319

Dalam hal KPU tidak menetapkan
perolehan hasil Pemilu anggota DPR,
DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota secara nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205
ayat (2), anggota KPU

5 THN
PENJARA

~

~

~

PIDANA

DENDA
RP. 72 JUTA

RP. 60 JUTA
PSL 321

PENYELENGGARA PEMILU MELAKUKAN TP.PEMILU
SBG DIMAKSUD DLM PSL 273, 275,276,
PSL 283, 286, PSL 291, 292, 293, PSL 297, 298, 301,
PSL 303, 304,, PSL 309, 310, 311, PSL 312, 313
K.U.H.PIDANA
 PASAL : 156 ; 156 a ; 160 ; 161 ; 162 ; 164 ; 167 ; 168 ; 169 ; 170 ;

187 ; 188 ; 193 ; 200 ; 207 ;338 ; 351 ; 359 ; 360 ; 362 ; 363 ; 365 ;
406 ; 408 ; 409 ; 410

NON K.U.H.PIDANA

UU NO 20 THN 2001 TTG PEMBERANTASAN TIPIKOR
UU NO 25 THN 2003 TTG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG
1.

TIDAK ADA LP TINDAK PIDANA PEMILU TANPA LAPORAN PANWASLU

TINDAK
PIDANA
PEMILU

WNI PUNYA HAK PILIH
PEMANTAU
PESERTA PEMILU

PANWASLU
BUKAN
T.P
(GAR MIN)

L.P - SENTRA
GAKKUMDU

KPU

2.

LAPORAN YG DITERIMA DARI PANWASLU BUKAN MERUPAKAN TP PEMILU
TETAPI MERUPAKAN TP UMUM  PK

3.

UU NO.8 THN 2012  LEX SPECIALIS
TINDAK PIDANA PEMILU DIPROSES SESUAI HUKUM ACARA YG MELEKAT
PADA UU NO 8 TH. 2012

4.

KELENGKAPAN BERKAS PERKARA :
PENYERAHAN BP TAHAP I & II
PENGHITUNGAN WAKTU PROSES PENYIDIKAN TERMASUK HARI LIBUR
5.

GABUNGAN TP PEMILU DAN TP UMUM
-

DI PRIORITASKAN TP. PEMILU
TP LAINNYA DI PROSES SESUAI PROSEDUR YANG ADA

6.

PELANGGARAN YANG DITEMUKAN OLEH KPU TERKAIT
PEMALSUAN (SYARAT ADM CALON/BALON),KPU
BERKOORDINASI DGN POLRI UTK TERBITKAN LP.

7.

PELANGGARAN YANG DITEMUKAN LANGSUNG OLEH
ANGGOTA POLRI TETAP HARUS MELALUI / DISERAHKAN
KE PANWASLU
JUDUL
JUDUL
JUDUL
JUDUL

Contenu connexe

Similaire à JUDUL

Sentra Gakkumdu Polres Asahan pada Pileg 2014
Sentra Gakkumdu Polres Asahan pada Pileg 2014Sentra Gakkumdu Polres Asahan pada Pileg 2014
Sentra Gakkumdu Polres Asahan pada Pileg 2014Bang Cerrol
 
01. Materi YUSRIAL_RAKOR SOSIALISASI REGULASI.pptx
01. Materi YUSRIAL_RAKOR SOSIALISASI REGULASI.pptx01. Materi YUSRIAL_RAKOR SOSIALISASI REGULASI.pptx
01. Materi YUSRIAL_RAKOR SOSIALISASI REGULASI.pptxyusr8
 
Evaluasi Peraturan Per-UU-an di Daerah
Evaluasi Peraturan Per-UU-an di DaerahEvaluasi Peraturan Per-UU-an di Daerah
Evaluasi Peraturan Per-UU-an di DaerahTri Widodo W. UTOMO
 
LAPORAN AKHIR HASIL PENGAWASAN PEMILU 2019
LAPORAN AKHIR HASIL PENGAWASAN PEMILU 2019LAPORAN AKHIR HASIL PENGAWASAN PEMILU 2019
LAPORAN AKHIR HASIL PENGAWASAN PEMILU 2019panwaslurimbobujang
 
Daftar Caleg Terpilih DPR RI dalam Pemilu 2014 (SK KPU No. 416/2014)
Daftar Caleg Terpilih DPR RI dalam Pemilu 2014 (SK KPU No. 416/2014)Daftar Caleg Terpilih DPR RI dalam Pemilu 2014 (SK KPU No. 416/2014)
Daftar Caleg Terpilih DPR RI dalam Pemilu 2014 (SK KPU No. 416/2014)ekho109
 
[MATERI_v2] Diskusi Lokasi Khusus.pptx
[MATERI_v2] Diskusi Lokasi Khusus.pptx[MATERI_v2] Diskusi Lokasi Khusus.pptx
[MATERI_v2] Diskusi Lokasi Khusus.pptxPanwascamRawasilir
 
Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres 2014 Tingkat PPK Kec. Panjalu K...
Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres 2014 Tingkat PPK Kec. Panjalu K...Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres 2014 Tingkat PPK Kec. Panjalu K...
Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres 2014 Tingkat PPK Kec. Panjalu K...Aji Sahdi Sutisna
 
PPT KEPUTUSAN KPU 1395 dan 1281.pptx
PPT KEPUTUSAN KPU 1395 dan  1281.pptxPPT KEPUTUSAN KPU 1395 dan  1281.pptx
PPT KEPUTUSAN KPU 1395 dan 1281.pptxnanikyasiroh3
 
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan PilkadaPotensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan PilkadaElection Commision
 
Mekanisme Penanganan Pelanggaran.pptx
Mekanisme Penanganan Pelanggaran.pptxMekanisme Penanganan Pelanggaran.pptx
Mekanisme Penanganan Pelanggaran.pptxinfocom6
 
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset DaerahKebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset DaerahOswar Mungkasa
 
Peran Pengawas TPS pada Pemilu 2024-1.ppt
Peran Pengawas TPS pada Pemilu 2024-1.pptPeran Pengawas TPS pada Pemilu 2024-1.ppt
Peran Pengawas TPS pada Pemilu 2024-1.pptIndahDesviana
 
Rekap pilpres kedungjaran
Rekap pilpres kedungjaranRekap pilpres kedungjaran
Rekap pilpres kedungjaranari saridjo
 
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptx
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptxTATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptx
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptxHardiFadli1
 
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015Election Commision
 
Analisis Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
Analisis Data Penduduk Potensial Pemilih PemiluAnalisis Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
Analisis Data Penduduk Potensial Pemilih PemiluSari Kusuma Dewi
 

Similaire à JUDUL (16)

Sentra Gakkumdu Polres Asahan pada Pileg 2014
Sentra Gakkumdu Polres Asahan pada Pileg 2014Sentra Gakkumdu Polres Asahan pada Pileg 2014
Sentra Gakkumdu Polres Asahan pada Pileg 2014
 
01. Materi YUSRIAL_RAKOR SOSIALISASI REGULASI.pptx
01. Materi YUSRIAL_RAKOR SOSIALISASI REGULASI.pptx01. Materi YUSRIAL_RAKOR SOSIALISASI REGULASI.pptx
01. Materi YUSRIAL_RAKOR SOSIALISASI REGULASI.pptx
 
Evaluasi Peraturan Per-UU-an di Daerah
Evaluasi Peraturan Per-UU-an di DaerahEvaluasi Peraturan Per-UU-an di Daerah
Evaluasi Peraturan Per-UU-an di Daerah
 
LAPORAN AKHIR HASIL PENGAWASAN PEMILU 2019
LAPORAN AKHIR HASIL PENGAWASAN PEMILU 2019LAPORAN AKHIR HASIL PENGAWASAN PEMILU 2019
LAPORAN AKHIR HASIL PENGAWASAN PEMILU 2019
 
Daftar Caleg Terpilih DPR RI dalam Pemilu 2014 (SK KPU No. 416/2014)
Daftar Caleg Terpilih DPR RI dalam Pemilu 2014 (SK KPU No. 416/2014)Daftar Caleg Terpilih DPR RI dalam Pemilu 2014 (SK KPU No. 416/2014)
Daftar Caleg Terpilih DPR RI dalam Pemilu 2014 (SK KPU No. 416/2014)
 
[MATERI_v2] Diskusi Lokasi Khusus.pptx
[MATERI_v2] Diskusi Lokasi Khusus.pptx[MATERI_v2] Diskusi Lokasi Khusus.pptx
[MATERI_v2] Diskusi Lokasi Khusus.pptx
 
Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres 2014 Tingkat PPK Kec. Panjalu K...
Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres 2014 Tingkat PPK Kec. Panjalu K...Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres 2014 Tingkat PPK Kec. Panjalu K...
Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres 2014 Tingkat PPK Kec. Panjalu K...
 
PPT KEPUTUSAN KPU 1395 dan 1281.pptx
PPT KEPUTUSAN KPU 1395 dan  1281.pptxPPT KEPUTUSAN KPU 1395 dan  1281.pptx
PPT KEPUTUSAN KPU 1395 dan 1281.pptx
 
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan PilkadaPotensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
 
Mekanisme Penanganan Pelanggaran.pptx
Mekanisme Penanganan Pelanggaran.pptxMekanisme Penanganan Pelanggaran.pptx
Mekanisme Penanganan Pelanggaran.pptx
 
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset DaerahKebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
 
Peran Pengawas TPS pada Pemilu 2024-1.ppt
Peran Pengawas TPS pada Pemilu 2024-1.pptPeran Pengawas TPS pada Pemilu 2024-1.ppt
Peran Pengawas TPS pada Pemilu 2024-1.ppt
 
Rekap pilpres kedungjaran
Rekap pilpres kedungjaranRekap pilpres kedungjaran
Rekap pilpres kedungjaran
 
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptx
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptxTATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptx
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptx
 
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015
Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 dan UU Nomor 8 tahun 2015
 
Analisis Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
Analisis Data Penduduk Potensial Pemilih PemiluAnalisis Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
Analisis Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
 

JUDUL

  • 1. UU NO.2 THN 2002 TENTANG POLRI UU NO.8 TTG PEMILIHAN UMUM PERKAP KAPOLRI NO.8 THN 2008 TATA CARA PENYIDIKAN PELANGGARAN PIDANA PEMILIHAN UMUM PERKAP NO.14 THN 2012 TTG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DILINGK POLRI
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5. DISTRIBUSI LOGISTIK & PRLENGKAP AN PUNGUT SUARA PENYUSUNAN & PENGUMUMAN DPT PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUARA DI TPS PLENO PENETAPAN DCT KAMPANYE RAPAT UMUM & IKLAN MASS MEDIA TAHAP PERSIAPAN REKAP HSL PUNGUT SUARA TAHAP PENYELENGGARAAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU PENGUCAPAN SUMPAH JANJI CALEG TERPILIH PENETAPAN PEROLEHAN KURSI & CALON TERPILIH TAHAP PENYELESAIAN
  • 6.
  • 7. UU NO.8 / 2012 • WAKTU SIDIK SINGKAT • POTENSI FKK PANWASLU POLRI KEJAKSAAN MASALAH/ HAMBATAN • LIT LAP MASY OLH PANWASLU • WAKTU SIDIK • LIT BP OLEH JPU • PERAT KHUSUS RIKSA PJBT NEG • PANWASLU TANPA KEANGGOTAAN POLRI & JAKSA GAKKUM CEPAT, SEDERHANA, BIAYA RINGAN, JUJUR, TIDAK MEMIHAK
  • 8. KAPOLRI JAKSA AGUNG TUA BAWASLU BARESKRIM JAMPIDUM BAWASLU POLDA KEJATI PANWASLU PROV KEJARI PANWASLU KAB POLRES SENTRA GAKKUMDU LAP PANWASLU PUSAT POLDA POLRES PIDANA BUKAN PIDANA
  • 9.
  • 10. NO N 1 A M A 2 JABATAN KE T 3 4 1 AKP HENDRA EKO TRIYULIANTO , SIK , SH KASAT RESKRIM 2 AIPDA AHMADI BA SAT RESKRIM 3 BRIGADIR SANUSI SIMANJUNTAK, SH BA SAT RESKRIM 4 BRIGADIR L. SIRINGORINGO, SH BA SAT RESKRIM 5 BRIGADIR IMRAN SIREGAR BA SAT RESKRIM 6 BRIPKA ZICO SITOMPUL BA SAT RESKRIM
  • 11. NO N 1 A M A 2 JABATAN TELFON 3 4 JAKSA PRATAMA 082171601976 1 AHMAD PATONI, SH 2 ADEURI, SH JAKSA MUDA 082168443910 3 FIORAN JUNAIDI HARAHAP,SH JAKSA MUDA 081375782429 4
  • 12. No 1. NAMA Ardiansyah, SP BAGIAN / DIVISI Ketua / 0813700163 Bagian Umum 22 Anggota / 2. Rustam Abdi NO. HP Pengawasan dan Humas ALAMAT Setia Janji Kab. Asahan Jl. SM 0813704789 22 Raja Kisaran Kab. Asahan Anggota / 3. Halimatussakdiah, Hukum, 0852969823 SH Pelayanan & 24 Pelanggaran Air Joman Kab. Asahan
  • 13. KODE ETIK SENGKETA 7 HARI 3 HARI PELAPOR 1. WNI HAK PILIH 2. PEMANTAU PEMILU 3. PESERTA PEMILU ADM PANWASLU K.P.U TP. PEMILU POLRI + 5 HARI + 7 HARI DALUWARSA
  • 14. 14 HARI KIRIM TAHAP I 5 HARI P 21 / P 18 PENYIDIK POLRI JPU KRM KMBLI THP II PN
  • 15. 5 HARI JPU 7 HARI PN 3 HARI SIDANG ADILI BANDING KE P T
  • 16. SEMUA T.P YG TERJADI SELAMA PELAKS TAHAP PEMILU YG DILAKUKAN OLH SETIAP ORG DAN PJBT PENY. PEMILU DIRUMUSKAN DLM PSL 273 S/D PSL 321 UU NO.8 THN 2012 1. DISEBUTKAN SCR TEGAS DLM UU NO 8 THN 2012 2. DILAPORKAN OLEH PANWASLU KPD POLRI 3. DILAPORKAN OLEH KPU KPD POLRI KHUSUS PSL 263 KUHP
  • 17. ~ ANCAMAN PIDANA PASA L TENTANG 6 THN PENJARA 298 Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota atau calon Peserta Pemilu 319 Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (2), anggota KPU 5 THN PENJARA ~ ~ ~ PIDANA DENDA RP. 72 JUTA RP. 60 JUTA
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23. PSL 321 PENYELENGGARA PEMILU MELAKUKAN TP.PEMILU SBG DIMAKSUD DLM PSL 273, 275,276, PSL 283, 286, PSL 291, 292, 293, PSL 297, 298, 301, PSL 303, 304,, PSL 309, 310, 311, PSL 312, 313
  • 24. K.U.H.PIDANA  PASAL : 156 ; 156 a ; 160 ; 161 ; 162 ; 164 ; 167 ; 168 ; 169 ; 170 ; 187 ; 188 ; 193 ; 200 ; 207 ;338 ; 351 ; 359 ; 360 ; 362 ; 363 ; 365 ; 406 ; 408 ; 409 ; 410 NON K.U.H.PIDANA UU NO 20 THN 2001 TTG PEMBERANTASAN TIPIKOR UU NO 25 THN 2003 TTG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
  • 25. 1. TIDAK ADA LP TINDAK PIDANA PEMILU TANPA LAPORAN PANWASLU TINDAK PIDANA PEMILU WNI PUNYA HAK PILIH PEMANTAU PESERTA PEMILU PANWASLU BUKAN T.P (GAR MIN) L.P - SENTRA GAKKUMDU KPU 2. LAPORAN YG DITERIMA DARI PANWASLU BUKAN MERUPAKAN TP PEMILU TETAPI MERUPAKAN TP UMUM  PK 3. UU NO.8 THN 2012  LEX SPECIALIS TINDAK PIDANA PEMILU DIPROSES SESUAI HUKUM ACARA YG MELEKAT PADA UU NO 8 TH. 2012 4. KELENGKAPAN BERKAS PERKARA : PENYERAHAN BP TAHAP I & II PENGHITUNGAN WAKTU PROSES PENYIDIKAN TERMASUK HARI LIBUR
  • 26. 5. GABUNGAN TP PEMILU DAN TP UMUM - DI PRIORITASKAN TP. PEMILU TP LAINNYA DI PROSES SESUAI PROSEDUR YANG ADA 6. PELANGGARAN YANG DITEMUKAN OLEH KPU TERKAIT PEMALSUAN (SYARAT ADM CALON/BALON),KPU BERKOORDINASI DGN POLRI UTK TERBITKAN LP. 7. PELANGGARAN YANG DITEMUKAN LANGSUNG OLEH ANGGOTA POLRI TETAP HARUS MELALUI / DISERAHKAN KE PANWASLU