1. UU NO.2 THN 2002 TENTANG POLRI
UU NO.8 TTG PEMILIHAN UMUM
PERKAP KAPOLRI NO.8 THN 2008 TATA CARA
PENYIDIKAN PELANGGARAN PIDANA PEMILIHAN
UMUM
PERKAP NO.14 THN 2012 TTG MANAJEMEN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DILINGK POLRI
2.
3.
4.
5. DISTRIBUSI
LOGISTIK &
PRLENGKAP
AN PUNGUT
SUARA
PENYUSUNAN &
PENGUMUMAN
DPT
PEMUNGUTAN &
PENGHITUNGAN
SUARA DI TPS
PLENO
PENETAPAN
DCT
KAMPANYE
RAPAT UMUM & IKLAN
MASS MEDIA
TAHAP
PERSIAPAN
REKAP
HSL PUNGUT
SUARA
TAHAP
PENYELENGGARAAN
PENYELESAIAN
PERSELISIHAN
HASIL PEMILU
PENGUCAPAN
SUMPAH JANJI
CALEG
TERPILIH
PENETAPAN
PEROLEHAN
KURSI & CALON
TERPILIH
TAHAP
PENYELESAIAN
6.
7. UU NO.8 / 2012
• WAKTU SIDIK SINGKAT
• POTENSI FKK
PANWASLU
POLRI
KEJAKSAAN
MASALAH/
HAMBATAN
• LIT LAP MASY OLH
PANWASLU
• WAKTU SIDIK
• LIT BP OLEH JPU
• PERAT KHUSUS RIKSA PJBT NEG
• PANWASLU TANPA KEANGGOTAAN POLRI & JAKSA
GAKKUM
CEPAT,
SEDERHANA,
BIAYA RINGAN,
JUJUR,
TIDAK MEMIHAK
10. NO
N
1
A
M
A
2
JABATAN
KE
T
3
4
1
AKP HENDRA EKO TRIYULIANTO , SIK ,
SH
KASAT RESKRIM
2
AIPDA AHMADI
BA SAT RESKRIM
3
BRIGADIR SANUSI SIMANJUNTAK, SH
BA SAT RESKRIM
4
BRIGADIR L. SIRINGORINGO, SH
BA SAT RESKRIM
5
BRIGADIR IMRAN SIREGAR
BA SAT RESKRIM
6
BRIPKA ZICO SITOMPUL
BA SAT RESKRIM
12. No
1.
NAMA
Ardiansyah, SP
BAGIAN / DIVISI
Ketua /
0813700163
Bagian Umum
22
Anggota /
2.
Rustam Abdi
NO. HP
Pengawasan
dan Humas
ALAMAT
Setia Janji
Kab.
Asahan
Jl. SM
0813704789
22
Raja
Kisaran
Kab.
Asahan
Anggota /
3.
Halimatussakdiah,
Hukum,
0852969823
SH
Pelayanan &
24
Pelanggaran
Air Joman
Kab.
Asahan
13. KODE ETIK
SENGKETA
7 HARI
3 HARI
PELAPOR
1. WNI HAK PILIH
2. PEMANTAU PEMILU
3. PESERTA PEMILU
ADM
PANWASLU
K.P.U
TP. PEMILU
POLRI
+ 5 HARI
+ 7 HARI
DALUWARSA
14. 14 HARI
KIRIM TAHAP I
5 HARI
P 21 / P 18
PENYIDIK
POLRI
JPU
KRM KMBLI
THP II
PN
16. SEMUA T.P YG TERJADI SELAMA PELAKS TAHAP
PEMILU YG DILAKUKAN OLH SETIAP ORG DAN
PJBT PENY. PEMILU DIRUMUSKAN DLM PSL 273
S/D PSL 321 UU NO.8 THN 2012
1. DISEBUTKAN SCR TEGAS DLM UU NO 8 THN 2012
2. DILAPORKAN OLEH PANWASLU KPD POLRI
3. DILAPORKAN OLEH KPU KPD POLRI KHUSUS PSL 263 KUHP
17. ~
ANCAMAN PIDANA
PASA
L
TENTANG
6 THN
PENJARA
298
Setiap orang yang dengan sengaja
membuat surat atau dokumen palsu
dengan maksud untuk memakai atau
menyuruh orang memakai, atau setiap
orang yang dengan sengaja memakai
surat atau dokumen palsu untuk menjadi
bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD
provinsi, DPRD kabupaten/kota atau
calon Peserta Pemilu
319
Dalam hal KPU tidak menetapkan
perolehan hasil Pemilu anggota DPR,
DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota secara nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205
ayat (2), anggota KPU
5 THN
PENJARA
~
~
~
PIDANA
DENDA
RP. 72 JUTA
RP. 60 JUTA
25. 1.
TIDAK ADA LP TINDAK PIDANA PEMILU TANPA LAPORAN PANWASLU
TINDAK
PIDANA
PEMILU
WNI PUNYA HAK PILIH
PEMANTAU
PESERTA PEMILU
PANWASLU
BUKAN
T.P
(GAR MIN)
L.P - SENTRA
GAKKUMDU
KPU
2.
LAPORAN YG DITERIMA DARI PANWASLU BUKAN MERUPAKAN TP PEMILU
TETAPI MERUPAKAN TP UMUM PK
3.
UU NO.8 THN 2012 LEX SPECIALIS
TINDAK PIDANA PEMILU DIPROSES SESUAI HUKUM ACARA YG MELEKAT
PADA UU NO 8 TH. 2012
4.
KELENGKAPAN BERKAS PERKARA :
PENYERAHAN BP TAHAP I & II
PENGHITUNGAN WAKTU PROSES PENYIDIKAN TERMASUK HARI LIBUR
26. 5.
GABUNGAN TP PEMILU DAN TP UMUM
-
DI PRIORITASKAN TP. PEMILU
TP LAINNYA DI PROSES SESUAI PROSEDUR YANG ADA
6.
PELANGGARAN YANG DITEMUKAN OLEH KPU TERKAIT
PEMALSUAN (SYARAT ADM CALON/BALON),KPU
BERKOORDINASI DGN POLRI UTK TERBITKAN LP.
7.
PELANGGARAN YANG DITEMUKAN LANGSUNG OLEH
ANGGOTA POLRI TETAP HARUS MELALUI / DISERAHKAN
KE PANWASLU