Program e-KTP digunakan BPJS Kesehatan untuk mencegah kegandaan identitas peserta dengan mengacu pada data kependudukan resmi yang terdaftar dalam e-KTP, termasuk sidik jari dan iris mata. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin setiap orang hanya memiliki satu identitas tunggal nasional."

1. Edisi IX Tahun 2014
INFOBPJS
Kesehatan
Media Internal Resmi BPJS Kesehatan
UNTUK ANTISIPASI KEGANDAAN
PESERTA BPJS KESEHATAN
PAKAI E-KTP

2. “
“
CEO Message
Pengarah
Fachmi Idris
Penanggung Jawab
Purnawarman Basundoro
Pimpinan Umum
Ikhsan
Pimpinan Redaksi
Irfan Humaidi
Sekretaris
Rini Rachmitasari
Sekretariat
Ni Kadek M. Devi
Eko Yulianto
Paramitha Suciani
Redaktur
Diah Ismawardani
Elsa Novelia
Chandra Nurcahyo
Yuliasman
Juliana Ramdhani
Budi Setiawan
Dwi Surini
Tati Haryati Denawati
Distribusi dan Percetakan
Basuki
Anton Tri Wibowo
Buletin diterbitkan oleh:
BPJS Kesehatan
Jln. Letjen Suprapto PO BOX
1391/JKT Jakarta Pusat
Tlp. (021) 4246063, Fax.
(021) 4212940
Redaksi
Redaksi menerima tulisan artikel/opini
berkaitan dengan tema seputar Askes
maupun tema-tema kesehatan lainnya
yang relevan dengan pembaca yang ada
di Indonesia. Panjang tulisan maksimal
7.000 karakter (termasuk spasi),
dikirimkan via email ke alamat: redaksi.
infobpjskesehatan@gmail.com dilengkapi
identitas lengkap dan foto penulis
DAFTAR ISI
BINCANG
6SURATPEMBACAemail : redaksi@bpjs-kesehatan.go.id Fax : (021)
4212940
3
5
7
8
9
10
11
INFO BPJS
Kesehatan
EDISI IX TAHUN 2014
Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia
Sofyan Basir ,BRISiapkanRibuanJarinagan
OutletdanE-Channel
Testimoni - Petugas Siap 24 Jam,
LayaniKonsultasiViaTelephone
Pembaca setia Info BPJS Kesehatan,
Indonesia kini tengah menggencarkan Gerakan Nasional
Non Tunai (GNNT) dengan tujuan untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen
non tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu
komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan
instrumen non tunai (Less Cash Society/LCS) khususnya
dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya.
Sebagai bentuk komitmen atas perluasan penggunaan
instrumen non tunai, BPJS Kesehatan juga mewajibkan
bagi pesertanya untuk memiliki Nomor Rekening untuk
transaksi pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Seperti
apa GNNT ini diterapkan, Info BPJS Kesehatan akan
mengupasnya dalam rubrik FOKUS.
Info BPJS Kesehatan juga menghadirkan wawancara
khusus bersama Gubernur Bank Indonesia, dalam rubrik
BINCANG. Bagaimana pandangan beliau mengenai sistem
GNTT ini jika diimplemantasikan dalam program JKN yang
dikelola BPJS Kesehatan. Dan informasi-informasi lain
seputar BPJS Kesehatan yang kami hadirkan dalam rubrik-
rubrik lain.
Memasuki edisi ke-9 Info BPJS Kesehatan, redaksi
mengucapkan terimakasih atas apresiasinya terhadap
kehadiran kembali media yang kita cintai ini. Sehingga kami
benar-benar bahagia dan tetap bersemangat menerbitkan
Info BPJS Kesehatan secara konsisten. Dengan masukan
dan saran yang secara simultan kami terima untuk
pembenahan media ini kami berupaya memberikan yang
terbaik dalam upaya memberikan informasi seputar BPJS
Kesehatan kepada seluruh pembaca.
Redaksi
NOMOR REKENING PENTING
Yth. Redaksi
Apakah pendaftaran dapat dilakukan di BPJS
Kesehatan Center di Rumah Sakit? Karena
rumah saya cukup jauh dari kantor cabang BPJS
Kesehatan?
Arnellis
Labuan Bajo
Jawab :
Pendaftaran peserta hanya dapat dilakukan di
Kantor Cabang/KLOK BPJS Kesehatan, melalui
website serta Bank yang bekerja sama dengan
BPJS Kesehatan. Pendaftaran peserta tidak dapat
dilakukan BPJS Kesehatan Center.
Salam, Redaksi
ApakahBisaDaftar
BPJSdiRumahSakit?
Benefit - Bayar Premi Murah, Tetapi
DapatFasilitasAlatCanggih
Pelanggan - Dimana pun Berada
PesertaBPJSKesehatanTerlindungi
Sehat - Inilah, Cara Sederhana
Turunkan Tekanan Darah
Kilas & Peristiwa - BPJS Kesehatan
ResmikanKantorDivisiRegionalXIII
Fokus - Pakai e-KTP untukAntisipasi
KegandaanPesertaBPJSKesehatan
Hindari CALO Daftar BPJS Kesehatan,
OnlineSaja
Di suatu ketika tersebutlah seekor kelinci yang lelah berlari. Ia ingin
seperti burung gagak yang sepanjang hari bertengger di puncak
pohon, hanya diam dan berdamai dalam kesunyian. Kelici pun
bertanya, “Hai gagak, dapatkah aku berlaku sepertimu?”. Dengan
ringan gagak menjawab, “Tentu, dirimu saja yang menentukan
segala urusanmu,”. Maka duduk lah kelinci di bawah pohon tempat
gagak termenung, berdiam diri tanpa melakukan apa pun. Tak berapa
lama, musang pun datang. Kelinci yang biasanya berlari menghindar
tunggang-langgang, meniru gagak yang hanya terdiam, tetap tenang
serasa tak terusik kedatangan sang musang. Tanpa berfikir panjang,
musang pun mencengkeram, menerkam dan memangsa si kelinci
dengan begitu mudahnya.
Pesan dari cerita ini adalah jika ingin “terkesan” hanya duduk-duduk
dan tidak melakukan apa-apa, maka harus duduk di tempat tinggi.
Maksudnya, seorang yang berada di puncak, yang tidak melakukan
pekerjaan detail dan teknis, tidak dapat ditiru begitu saja oleh
seseorang yang secara harfiah memilih dan ditakdirkan untuk berlari
di dataran permukaan bumi. Perbedaan ini bukan ditentukan karena
Anda seekor gagak ataukah seekor kelinci, namun lebih dalam lagi
ditentukan oleh kualitas atau mutu personal Anda di dalam organisasi.
Terkait kulitas diri, ada satu ungkapan indah yang disampaikan Helen
Keller, penulis tuna rungu yang memperoleh gelar Bachelor of Arts
Degree pertama di Amerika, “Saya hanyalah seorang manusia, tetapi
saya adalah seseorang. Saya tidak dapat melakukan segalanya, tetapi
saya dapat melakukan sesuatu. Saya tidak akan menolak melakukan
sesuatu yang dapat saya lakukan.”
Maksud dari perkataan Keller adalah setiap orang pasti memiliki
kelebihan dan keunikan yang seharusnya diekspos sebagai jati diri
masing-masing manusia untuk berkontribusi dalam lingkungan
sosialnya, baik dalam keluarga, pergaulan, atau pun lingkungan
pekerjaannya. Namun seberapa besar kontribusi ini, dan seberapa
diakui keberhasilan usahanya akan terseleksi oleh kualitas atau mutu
hasil kerja masing-masing pribadi, utamanya dalam ukuran kinerja
yang dinamakan produktivitas.
Menurut data produktivitas tahun 2013 yang dirilis oleh Asian
Productivity Organization, produktivitas pekerja Indonesia relatif
masih sangat rendah dan berada di bawah rata-rata negara ASEAN.
Dengan pendapatan 9.500 USD per tahun, angka ini jauh di bawah
angka Singapura yang sebesar 92.000 USD, atau Malaysia dengan
33.300 USD dan dengan Thailand 15.400 USD, atau bahkan dengan
pendapatan rata-rata ASEAN yaitu 10.700 USD per tahun.
Angka ini tentu memprihatinkan, dengan jumlah angkatan kerja muda
yang sangat besar yaitu kurang lebih 120 juta orang di tahun 2013,
namun secara kualitas produktivitas yang dihasilkan dirasa masih jauh
dari harapan.
Meningkatkan produtivitas tentu bukan perkara mudah, namun pasti
dapat kita upayakan diantaranya dengan meniru keberhasilan negara
adidaya baru - China. Dengan pertumbuhan ekonomi 2 digit yang
disandangnya dalam beberapa tahun terakhir, China adalah penguasa
baru ekonomi dunia. Apa rahasianya ?
Ternyata orang China bekerja tidak cukup 8 sampai 10 jam sehari,
tetapi justru 16 sampai 18 jam. Mereka bukan penggila kerja tetapi
mereka adalah pekerja keras, dan mempunyai semangat kerja yang
tinggi. Orang China juga mempunyai sifat yang konsisten pada tujuan
yang telah ditetapkan, serta tidak pernah lari dari tujuan atau tidak
fokus, dan apabila pada suatu tujuan tercapai, maka usaha tidak akan
pernah berhenti karena akan ada tujuan lain yang ingin di capai.
Prinsip bangsa China ini lah yang perlu diteladani, yaitu “Terjatuh pasti
menimbulkan rasa sakit, namun justru karena rasa sakit itu lah yang
mendorong orang China untuk bangkit kembali. ”Adalah kewajiban
kita semua untuk meningkatkan mutu diri. Kualitas pribadi yang
mumpuni pasti berdampak pada produktivitas yang tinggi. Pilihannya
apakah kita memilih menjadi gagak yang mampu terbang tinggi
sehingga dapat bertengger di puncak, atau kah menjadi kelinci yang
enggan berlari tetapi penuh mimpi ??
Direktur Utama
Fchmi Idris
Produktifitas dan Mutu Kerja

3. Info BPJSKesehatan edisi9Tahun2014
F kus
3
Program Nasional Kartu Tanda Penduduk Elektronik
(e-KTP), sudah dilaksanakan sejak beberapa tahun lalu,
namun belum semua rakyat di negeri ini, mendapatkan
identitas tunggal ini karena ada yang rusak sehingga
diperlukan pembuatan kartu baru.
Terlepas dari progres ini, E-KTP atau electronic-KTP, sudah
direalisasi sebagai data acuan kepesertaan program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dioperasionalkan
BPJS Kesehatan. Program ini, dimaksudkan untuk
mencegah terjadinya kegandaan identitas kepesertaan
BPJS Kesehatan, dikarenakan Nomor Induk Kependudukan
(NIK) masih dapat dipalsukan walaupun e-KTP sudah
dilengkapi finger print (sidik jari) dan iris mata.
"E-KTP adalah menciptakan satu
identitas tunggal nasional yang efektif
dan efisien bagi seluruh penduduk yang
berdomisili didalam wilayah hukum
Republik Indonesia. Identitas tunggal
ini sangat berguna dalam menata
masyarakat dan pemerintahan menjadi
yang lebih modern, lebih baik, lebih
cepat, dan lebih murah," kata Gamawan
Fauzi, menjelang serah terima sebagai
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), di
Jakarta, beberapa waktu lalu.
Langkah ini, menurutnya, dilandasi keinginan menciptakan
manajemen kependudukan yang lebih baik. Melalui e-KTP,
menjamin bahwa seseorang hanya mempunyai satu
KTP sehingga menghindari orang dengan lebih satu KTP
menggunakannya untuk hak-hal yang melanggar hukum
atau merugikan masyarakat luas.
Selain itu, lanjutnya, e-KTP, memperkecil ruang gerak
bagi warga negara yang selama ini sukses dan ingin
menghindari pajak. "Mudah bikin paspor dan yang penting
lagi, menciptakan basis data terpadu yang diperlukan
dalam manajemen kependudukan, kesejahteraan sosial,
pendidikan, kesehatan, dan pemilihan umum," ujarnya.
Ini, termasuk data yang digunakan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
harus mengacu pada data
kependudukan yang terekam
dalam e-KTP. “Ya harus
mengacu itu (e-KTP),
semua,” tegasnya.
Tidak hanya
nomor induk
kependudukan (NIK), menurut Gamawan, data BPJS
Kesehatan juga harus mengacu pada sidik jari dan iris mata
sebagaimana yang telah terekam dalam e-KTP. Sebab,
lanjutnya, NIK masih mungkin disalahgunakan. “Di e-KTP
itu ada sidik jari, ada iris mata. Itulah yang mengamankan,”
tambahnya.
Pakai e-KTP untuk Antisipasi
Kegandaan Peserta BPJS Kesehatan
Gamawan memastikan, data instansi mana pun yang tidak
sesuai dengan rekam data e-KTP menunjukkan bahwa ia
tidak menggunakan data resmi kependudukan. Hingga
kini, Kemendagri telah mengintegrasikan e-KTP dengan 30
lembaga/instansi. Diantaranya, BPJS Kesehatan dan Bank
Rakyat Indonesia (BRI).
Pihaknya, mengakui syarat pendaftaran peserta Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
untuk peserta mandiri, mulai 1 November 2014 harus
menggunakan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Pendaftar peserta BPJS Mandiri memang diminta
menunjukkan e-KTP asli serta menyerahkan fotokopinya
selain beberapa persyaratan lainnya.
Ketentuan tersebut, kata dia, merupakan tindak lanjut dari
surat Kementerian Dalam Negeri bahwa calon peserta
BPJS Kesehatan harus memiliki e-KTP dan nomor induk
kependudukan (NIK).Bagi peserta yang belum memiliki
e-KTP, katanya, diminta melakukan perekaman terlebih
dahulu. Sedangkan, warga yang sudah melakukan
perekaman e-KTP, namun belum menerima fisik e-KTP

4. Info BPJSKesehatan edisi9Tahun2014
fokus
4
masih bisa menggunakan KTP lama, karena yang
dibutuhkan nomor induk kependudukannya. " NIK pada
KTP dengan e-KTP tidak ada perbedaaan," jelasnya.
Melalui Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil
(Dukcapil) Kemendagri, data-data masyarakat
Indonesia khususnya yang telah menjadi anggota
BPJS kesehatan, telah tersedia melalui master file
untuk memvalidasi kepesertaan. Apalagi, jika ditambah
dengan diberlakukannya finger print, tentu semua akan
memuluskan pelaksanaan BPJS Kesehatan.
Dengan finger print, dapat mengurangi penyalahgunaan
kartu palsu, karena yang memiliki sidik jari tersebut
hanya satu orang yang akan disesuaikan dengan file
kependudukan.
Sebelum e-KTP, banyak sekali pemborosan dibidang
kesehatan akibat tidak adanya Identitas Rekam Medik
Tunggal (IRMT) penduduk Indonesia. Potensi NIK untuk
dijadikan menjadi IRMT sangat tinggi. Sentralisasi
Database Rekam Medik merupakan kegiatan yang sangat
bermanfaat dan dapat dilakukan dengan mudah. Misalnya,
Google mencatat identitas dan kebiasaan miliaran
konsumen tanpa memungut biaya satu sen pun dari
pelanggannya, bahkan Google tumbuh menjadi perusahaan
dengan angka pertumbuhan dan keuntungan tinggi.
Nah, sentralisasi Database Rekam Medik penduduk
Indonesia dan de-sentralisasi akses data dapat dilakukan
dengan cara demikian.
Ketersediaan rekam medik longitudinal
dari banyak pendudukan sangat
berguna dalam menciptakan riset dan
terobosan dalam dunia kedokteran
yang memungkinan Indonesia
menjadi penyumbang kemajuan ilmu
kedokteran dunia dan membuka peluang
menghasilkan terobosan kedokteran yang
dapat dipatenkan dan mempunyai nilai
tambah sangat tinggi. "Itu, makronya,"
jelasnya.
Ke depannya, mungkin tidak diperlukan kartu-kartu
lainnya melainkan cukup menggunakan e-KTP dan sidik
jari. "Cukup e-KTP dan sidik jari bisa menjadikan bukti
seseorang peserta BPJS Kesehatan atau bukan," jelasnya.
Kalau pakai kartu maka ketika peserta mau dilayani ada
potensi kartu BPJS kesehatan ketinggalan di rumah, kartu
rusak atau kartu hilang, bisa menghambat. Jadi, e-KTP
dengan single identity number tetap harus diupayakan
sebagai cara baik untuk pelayanan BPJS Kesehatan
maupun program lainnya yang berdampak positif bagi
pelayanan peserta apabila menggunakan e-KTP.
Secara terpisah, Peneliti Senior Pusat Kajian Administrasi
dan Kebijakan Kesehatan FKM UI, Dr. Budi Hartono, SE,
MARS, menyambut baik data e-KTP sebagai data acuan
kepesertaan BPJS Kesehatan dan sebagai kartu identitas
tunggal kepesertaan tersebut. Sebab, fungsi dari e-KTP
itu adalah mengefisiensikan pendataan yang dilakukan
dengan kualitas dan tingkat akurasi yang lebih tinggi.
"Masalahnya adalah sejauh mana e-KTP
itu sudah dimiliki oleh warga negara.
Kalau masih belum 100 persen, artinya
pendataan BPJS masih akan selalu
terkendala," kata Dr Budi.
Namun, dirinya setuju dengan pemberlakukan e-KTP
sebagai kartu identitas tunggal kepesertaan BPJS
Kesehatan. "Cukup e-KTP. Itu yang dimaksud single
identity, tidak perlu lagi cetak kartu yang tidak-tidak,
karena kalau semua layanan pakai kartu lain, maka itu
yang membuat mahal, tidak efisien, birokratis panjang dan
lama serta sangat tidak menguntungkan negara sebagai
penyelenggara pemerintahan," ujarnya.
Apalagi semangat BPJS itu adalah untuk universal
coverage, maka jangan tanggung-tanggung sistemnya,
pilih yang bakal efisien sekalian. Sekedar informasi, Kartu
Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk
sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam
Negeri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI)
dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal
Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah
pernah kawin atau telah kawin. Anak dari orang tua Warga
Negara Asing yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17
tahun juga wajib memilki KTP.
Sedangkan, e-KTP, adalah Kartu Tanda Penduduk yang
dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk
sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
Dengan demikian menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) diproses secara
komputerisasi dan dilengkapi cip yang berfungsi untuk
menyimpan biodata, sidik jari dan tanda tangan.
Menteri Dalam Negeri Periode 2009-2014
Gamawan Fauzi
Info BPJSKesehatan edisi9Tahun2014

5. Info BPJSKesehatan edisi9Tahun2014
F kus
5
R
apor biru yang diraih Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Kesehatan, bukan berarti semua
pelayanan yang sudah dikoordinasikan berjalan
mulus. Sejumlah kendala tetap masih banyak yang harus
diselesaikan satu persatu agar mencapai hasil maksimal.
Kekeliruan masih saja terjadi di masyarakat terhadap
sistem pelayanan kesehatan ini. Karena ada anggota
masyarakat beranggapan sudah membayar iuran sesuai
ketentuan, tidak sedikit peserta BPJS Kesehatan yang
langsung berobat ke rumah sakit walaupun bukan
merupakan kasus gawat darurat.
Saat mendaftar sebagai peserta masih ada masyarakat
yang mengeluh karena harus mengeluarkan uang
tambahan untuk orang yang tidak bertanggungjawab alias
calo. Padahal, kalangan BPJS Kesehatan, sejak beroperasi,
sudah mengimbau kepada masyarakat agar menggunakan
sistem online ketika mendaftarkan diri sebagai peserta
BPJS Kesehatan, ketimbang menggunakan calo.
"Kalau berurusan di Kantor BPJS jangan sesekali
menggunakan calo. Sebab, akan banyak ruginya kalau
pengurusan BPJS melalui calo," kata Direktur Utama
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,
Fachmi Idris, menjawab pertanyaan wartawan soal
masih adanya praktik pencaloan. Hingga kini masih ada
kalangan tidak bertanggungjawab mengurus pendaftaran
peserta, oleh karena itu dihimbau kepada masyarakat
agar menggunakan sistem online ketika mendaftarkan diri
sebagai peserta BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan telah menempatkan sejumlah personel
kepolisian untuk membersihkan para calo yang berkeliaran
di kantornya, tetap saja ada sebagian dari mereka yang
tidak terpantau, dan masih bergerilya di sana. "Maka
itu, saya tekankan kepada masyarakat untuk tidak
menggunakan calo," kata Fachmi.
Pihaknya mengakui, besarnya animo masyarakat yang
ingin mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan,
lanjut Fachmi, menciptakan antrean yang cukup panjang.
Tak heran bila kondisi ini dimanfaatkan para calo untuk
mencari keuntungan lebih. Bila masyarakat memilih untuk
mendaftarkan diri menggunakan sistem online, dapat
melakukannya di mana saja dan tentu terhindar dari calo.
"Di rumah kan bisa sambil tiduran, ngopi, dan melakukan
aktivitas lainnya," kata Fachmi Idris.
Hal istimewa yang akan didapatkan oleh para calon
pendaftar BPJS Kesehatan jika menggunakan sistem
online adalah peserta tidak hanya sekedar mendaftar, tapi
juga dapat mencetak kartunya sendiri.
"Kartu ini sejenis boarding pass yang bisa dicetak di rumah,
sebelum kita ke Airport. Sehingga, jika ada isu ke kantor
BPJS Kesehatan itu antre kemudian kurang nyaman, kami
mengimbau agar masyarakat menggunakan sistem online
saja," jelasnya.
Namun yang harus diketahui terlebih dulu sebelum
mendaftarkan diri menggunakan sistem online adalah
calon peserta harus memiliki nomor induk kependudukan
(NIK), dan nomor rekening untuk memudahkan masyarakat
agar ketika membayar iuran setiap bulannya tidak perlu
kerepotan ke bank lagi. "Ini akan diberlakukan pada
November mendatang. Dan kami telah menyiapkan banyak
terobosan untuk para calon peserta BPJS Kesehatan," kata
Fachmi.
Berdasarkan pantauan Info BPJS Kesehatan, sejumlah
anggota masyarakat, terpaksa menggunakan jasa seorang
warga di sebuah Perumahan Grand Residen Bekasi. Warga
yang hendak mendaftar itu oleh orang yang bisa dianggap
calo meminta warga mengisi data dan memberikan uang
Rp150.000, agar pendaftaran berjalan mulus. Uang ini,
diluar ongkos calo mengurus ke kantor BPJS Bekasi. "Iya,
daripada ngurus sendiri, ya lebih baik minta tolong orang
itu. Abis katanya, ngantri," kata Ny Subari, kemarin.
Kenyataan ini, membuat petugas BPJS Kesehatan,
menjadi kurang baik atas ulah calo. Makanya, masyarakat
hendaknya mendaftar melalui jaringan online saja.
Selanjutnya, Dirut BPJS Kesehatan, mengakui kendala lain
yang masih ada diantaranya, soal masyarakat yang belum
memahami sistem pelayanan kesehatan sehingga banyak
yang datang langsung ke rumah sakit. "Edukasi kepada
masyarakat masih diperlukan," tuturnya.
Padahal, yang baik itu adalah masyarakat harus berobat
dulu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Baik itu dokter
umum, praktik perorangan, dokter keluarga, klinik pratama,
dan puskesmas. Misalnya, jika ditemukan 155 diagnosa
penyakit, tapi tidak mampu dikerjakan oleh tenaga medis
di Faskes tingkat pertama, barulah dirujuk ke rumah sakit
tipe C, D, B, dan yang paling puncak adalah A.
Hindari CALO Daftar BPJS
Kesehatan, Online Saja
"Nah, memberikan pengertian seperti ini yang
membutuhkan waktu. Maka itu, pelayanan yang baik akan
dilayani kalau sesuai dengan prosedur yang ditentukan,"
kata Fachmi menambahkan.
Indikasi medis dari peserta BPJS Kesehatan juga harus
dilihat terlebih dulu. Jika dari hasil pemeriksaan disebutkan
tidak terdapat indikasi medis, maka tidak dapat masuk
daftar dari bagian sistem ini.
"Kadang-kadang, masyarakat yang langsung ke rumah sakit
merasa kok di-pingpong (dioper-oper), dan bertanya kenapa
harus ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu? Itu
dilakukan untuk mengatur sistem ini.
Persepsi seperti inilah yang harus diubah, agar seluruh
peserta BPJS Kesehatan mendapatkan kenyamanan ketika
berada langsung di lapangan," ujarnya.

6. Info BPJSKesehatan edisi9Tahun2014
BINCANG
6
T
ak perlu diragukan lagi, eksistensi PT Bank Rakyat
Indonesia Tbk. Karena sejak awal beroperasinya
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan, sudah memberikan dukungan. Salah satu
dengan mengerahkan seluruh jaringannya untuk melayani
masyarakat khususnya peserta BPJS Kesehatan.
Bahkan, BRI juga telah melakukan Integrated System
dengan aplikasi pendaftaran yang ada di BPJS Kesehatan.
Sehingga data peserta baru yang masuk lewat teller BRI
akan langsung terhubung ke dalam data base kesehatan,
dan akan langsung mendapat nomor virtual account.
Integrasi sistem ini tentunya akan makin memudahkan
masyarakat untuk mendaftar menjadi peserta BPJS
Kesehatan, karena langsung dapat mendaftar di seluruh
unit kerja BRI. Seperti apa komitmen BRI dalam
mendukung BPJS Kesehatan, info BPJS Kesehatan,
mengikuti berbagai kegiatan Dirut BRI, Sofyan Basir .
Berikut pernyataannya:
Sejauh mana konsep BRI dalam mengawal
implementasi BPJS Kesehatan hingga sukses ?
JKN yang dioperasionalkan BPJS Kesehatan, merupakan
program pemerintah yang diamanatkan oleh Undang-
undang. Tentu BRI sebagai bank milik negara, wajib
mengawal implementasi BPJS Kesehatan sampai sukses.
Maka, sejak dioperasionalkan BPJS Kesehatan,
manajemen BRI sudah mendukung BPJS Kesehatan.
Dukungan itu diwujudkan dengan penandatanganan
perjanjian kerja sama layanan pendaftaran kepesertaan
aktif dan penyediaan jaringan komunikasi data pada
fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS
Kesehatan.
Bagaimana dengan kesiapan jaringan agar dapat
melayani masyarakat seluruh Indonesia ?
Operasional BRI itu hingga ke pelosok desa. Keberadaan
dan kesiapan jaringan layanan BRI pun, mulai dari Sabang
sampai Merauke hingga ke pelosok desa mendukung
perseroan untuk memberikan layanan bagi implementasi
BPJS Kesehatan. Hingga kini, terdapat jaringan outlet
konvensional sebanyak 9.808 buah, E-channel terdiri atas
Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebanyak 18.292 buah,
Electronic Data Capture (EDC) sebanyak 85.936, CDM
192, kiosk 100, dan e buzz sebanyak 50 buah. Data baru
belum kita masukkan.
Layanan teknologi informasi (TI) BRI juga siap melayani
peserta BPJS. Ia mengharapkan masyarakat tidak perlu
khawatir dengan layanan yang diberikan. Bicara soal SDM,
BRI memiliki sumber daya manusia (SDM) yang terbesar
dan terampil untuk membantu peserta BPJS Kesehatan.
Jadi, tidak perlu dikhawatirkan.
Kalau begitu, sudah berapa banyak peserta BPJS
Kesehatan yang mendaftar melalui BRI ?
Sudah lumayan banyak sekitar 116 juta lebih dengan 381
ribu jiwa, lebih juga merupakan peserta BPJS Mandiri. Tapi
data itu khan belum berakhir atau belum tercatat semua.
Kita, target hingga akhir tahun 2014 dapat mencapai 140
juta jiwa.
Rincian globalnya, tercatat lebih dari 99 ribu perusahaan
dan seratus ribu individu yang telah mendaftar sebagai
peserta BPJS Kesehatan. Tak hanya itu, BRI juga
mengerahkan sebanyak seratus ribu pekerja dan ditopang
oleh sistem teknologi informasi yang baik.
Seperti yang sudah disebutkan tadi, PT Bank Rakyat
Indonesia (BRI) menyiapkan sekitar 9.800 unit kerja dan
18 ribu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di seluruh Indonesia.
Semua ini, demi membantu operasionalisasi BPJS
Kesehatan.
Nah, membludaknya jumlah peserta BPJS Kesehatan
sampai ke pelosok di tanah air membutuhkan layanan
perbankan terintegrasi sampai ke desa-desa. Hingga
2019, seluruh penduduk Indonesia telah terdaftar menjadi
peserta BPJS Kesehatan atau berjumlah 270 juta jiwa.
Oleh karena itu, membutuhkan layanan perbankan yang
masif. BRI pun akan membuka proses pendaftaran para
peserta baru, pembayaran premi hingga nanti pembayaran
klaim.
Jumlah peserta yang cukup banyak tentu tidak
hanya dilakukan pelayanan secara manual tetapi
menggunakan IT juga, ya ?
Benar. BRI khan, telah melakukan Integrated System
dengan aplikasi pendaftaran yang ada di BPJS Kesehatan.
Data peserta baru yang masuk lewat teller BRI akan
langsung terhubung ke dalam database kesehatan, dan
akan langsung mendapat nomor virtual account.Ini, cara
yang mudah.
Masyarakat tinggal datang dan daftar di unit kerja BRI di
seluruh Indonesia, dan hal ini juga berarti efisiensi bagi
BPJS Kesehatan, karena tidak perlu tambah kantor dan
SDM.
Lalu peserta BPJS Kesehatan yang ingin membayar premi
tinggal memasukkan Nomor Virtual Account masing-
masing peserta dalam aplikasi BRI Virtual Accouunt.
Pembayaran premi ini dapat dilakukan selain di teller dan
ATM juga dapat melalui aplikasi internet banking dan mobil
banking BRI.
Bagaimana pula dengan integrasi dengan rumah sakit?
Itu, juga kita laksanakan. Dalam kerja sama dengan BPJS
Kesehatan, BRI juga ditunjuk sebagai bank yang akan
menyediakan jaringan komunikasi data kepada lebih dari
2.000 Rumah Sakit (RS), dan lebih dari 10 ribu klinik serta
puskesmas yang sudah menjadi mitra BPJS Kesehatan
dan Bank BRI.
Komitmen ini, ditindaklanjuti BRI, dengan mengerahkan
seluruh jaringannya untuk melayani masyarakat. Mulai dari
Sabang hingga Merauke, BRI sudah siap dan kita akan
terus melakukan ekspansi lho.
Sebagai mitra BPJS kesehatan, BRI akan membuka proses
pendaftaran para peserta baru, pembayaran premi, hingga
nantinya pembayaran klaim. Pelayanan ini membutuhkan
dukungan layanan Teknologi Informasi yang handal serta
reliable, dan BRI siap untuk melayani semuanya. Tidak ada
masalah.
BRI selama ini khan memiliki banyak nasabah. Apa
yang dilakukan BRI terhadap nasabah yang jumlahnya
relatif banyak ?
Maksudnya, terkait dengan BPJS Kesehatan. BRI
mendorong kurang lebih 40 Juta nasabah KUR dan
KUPEDES BRI di seluruh Indonesia untuk masuk dalam
kepesertaan aktif BPJS Kesehatan. Untuk pembayaran
preminya, seperti yang tadi kita utarakan.
Yakni, para peserta BPJS Kesehatan cukup memasukkan
Nomor Virtual account masing-masing peserta dalam
Aplikasi BRI Virtual Account (BRIVA). Pembayaran premi ini
dapat dilakukan selain di teller dan ATM juga dapat melalui
aplikasi Internet Banking dan Mobile Banking BRI.
Layanan BRI Virtual Account (BRIVA) ini memberikan
kemudahan dalam pemanfaatan sistem layanan jasa
perbankan yang cepat, nyaman, modern, dan terpercaya.
BRIVA merupakan virtual account perbankan dengan
sistem real time online, sehingga seluruh pembayaran
premi peserta BPJS melalui BRI Virtual Account dapat
langsung tercatat secara real time on line di sistem
kepesertaan BPJS.
Ke depannya, BRI juga akan memberikan fasilitas Auto
Debet bagi para peserta, sehingga nantinya mereka
tidak perlu lagi datang ke unit kerja BRI atau e-Channel
BRI, karena rekeningnya telah terdebet otomatis unuk
pembayaran preminya.
Siapkan Ribuan Jaringan
Outlet dan E-ChanelBRIDirekturUtamaBankRakyatIndonesia,SofyanBasir

7. Info BPJSKesehatan edisi9Tahun2014
BENEFIT B
7
M
eskipun sebagian peserta BPJS Kesehatan
masih mengeluhkan antrean panjang untuk
mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan
tingkat lanjutan seperti di rumah sakit, namun demikian
manfaat yang sangat berarti telah dinikmati oleh peserta.
Dengan premi yang relative terjangkau, peserta BPJS
Kesehatan mendapatkan pelayanan kesehatan yang
membutuhkan obat dan alat kesehatan yang canggih.
Asep Ruswiyadi contohnya. Dia sangat terbantu oleh BPJS
Kesehatan karena kedua anaknya yang mengidap hemofilia
karena dalam satu bulan untuk berobat bisa menghabiskan
sekitar Rp8 juta. Bisa dibayangkan jika tidak memiliki
jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan.
“Dengan membayar iuran premi
Rp25.500 perbulan per jiwa, sangatlah
ringan. Kualitas hidup anak saya tetap
terjaga dengan baik, saya bersyukur
ada BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Dayani, pasien RS Cipto Mangunkusumo mengalami
penyempitan pembuluh darah. Untuk pemeriksaan
jantungnya tentu harus menggunakan alat-alat canggih
yang memerlukan biaya tinggi. Dia sudah dua kali dipasang
ring. Biaya pengobatan dengan alat-alat canggih itu
menghabiskan biaya sekitar Rp130 juta. “Beruntunglah ada
JKN dan BPJS Kesehatan. Saya sehat dan kantong pun
tidak terkuras,” katanya.
Cesy Yulia mengatakan hal senada. Ayahnya, Alman
Sitorus mengalami pelebaran pembuluh darah di perut.
Lalu, harus dioperasi. Tentunya, menggunakan alat yang
canggih pula. Jika harus mengeluarkan dari kantong sendiri
pasti sangatlah berat karena menghabiskan biaya sekitar
Rp300 juta. “Untung ayah saya PNS dan mempunyai
Askes sekarang jadi BPJS Kesehatan, kalau harus bayar ya
pasti repot. Tetapi memang bedanya sekarang harus lebih
sabar mengantre karena peserta yang dilayani banyak tidak
seperti dulu, ada yang khusus untuk PNS sebagai peserta
Askes,” ujarnya.
Sejumlah peserta BPJS Kesehatan yang telah menikmati
manfaat jaminan kesehatan nasional (JKN), menyarankan
agar masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS
Kesehatan agar segera mendaftarkan diri. Sehingga saat
datang sakit yang tak pernah bisa ditolak itu, keluarga tidak
bingung mencari dana untuk berobat.
Seiring dengan bertambahnya peserta dan ditargetkan
pada 2019 semua penduduk Indonesia masuk dalam
program JKN, sarana dan fasilitas kesehatan, serta tenaga
kesehatan pun siap melayani. Para petugas kesehatan pun
meminta agar diperhatikan kesejahteraannya, kenyamanan
dalam bekerja, dengan memberikan jasa yang adil.
Persoalan yang sering dihadapi di lapangan, rumah sakit
saat ini diberi otonomi pengadaan obat dan pihak rumah
sakit dibayar klaimnya sesuai dengan paket yang disepakati
melalui INA-CBGs (Indonesia case based groups) termasuk
di dalamnya terdapat jasa tenaga medis. Obat-obatan
yang digunakan sebagian besar adalah obat generik dan
obat generik berlogo.
Sediaannya disusun
melalui formularium
obat nasional dan
bisa diakses melalui
e-katalog.
Di sejumlah rumah
sakit, menurut
seorang pengamat,
ada hal yang
dirasakan kurang
nyaman oleh dokter
akibat pembatasan
menggunakan
pendukung
diagnostik, apakah
itu laboratorium atau
alat canggih, misalnya
computer tomografi
(CT Scan), juga
magnetic resonancy
(MRI), sebab paket
kasus yang dibayar
minimal.
Oknum dokter dinilai merasa tidak puas jika tidak
menggunakan alat canggih yang seharusnya tidak
perlu digunakan. Hal itu terjadi karena dokter tersebut
ingin mengantisipasi terjadinya kesalahan diagnosa,
tujuannya untuk menjaga keselamatan pasien. Namun,
tindakan yang dilakukan membuat biaya kesehatan
menjadi mahal atau boros.
Dalam skema jaminan kesehatan, penggunaan
alat kesehatan dan obat sesuai kebutuhan medis,
sehingga tidak ada penggunaan yang berlebihan, dari
sisi pasien aman, dari sisi pembiayaan efisien dan
efektif. Manajemen itu yang hingga kini digunakan
oleh BPJS Kesehatan adalah manage care. Di setiap
rumah sakit sudah ada standar operasional prosedur
(SOP) untuk setiap kasus.
Termasuk dalam paket INA-CBGs ini, para dokter
umum atau pun dokter ahli diharuskan menggunakan
alat bantu diagnostik sesuai kebutuhan, dan
disarankan efisien dalam meminta memakai alat bantu
diagnosa, kalau tidak dijalankan dengan baik, maka
BPJS atau RS bisa bangkrut. Pemakaian alat yang
efisien ini seringkali disamakan dengan pembatasan
yang tidak membuat nyaman peserta, terutama yang
selama ini sudah pernah dimanja dengan alat-alat
canggih.
Saat ini, pasien semakin kritis dan ingin dilayani
sebaik mungkin, aman, dan memuaskan. Di sisi lain,
rumah sakit juga harus mampu mengelola dengan
manajemen yang baik agar rumah sakit mampu
bertahan. Pasien akan memilih rumah sakit yang
memberi pelayanan terbaik. Bahkan kesembuhan
pasien tidak hanya ditentukan oleh obat, tetapi juga
faktor lain yang terkait.
Pemerintah berusaha atas standart minimal
pelanggaran maka pemantauan yang baik dan
bermanfaat dalam memutuskan salah sebenarnya
tindakan Ada kesenjangan antara keinginan dengan
kenyataan yang ada dan itu bisa menghambat. BPJS
merupakan niat yang mulia untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang
kesehatan.
Selain melakukan penghematan sesuai kebutuhan
pasien, rumah sakit juga harus memperkuat sistem
informasi teknologi, pemantauan, dan ketersedian
obat dan alat medis habis pakai. Tim tim verifikator
internal juga harus mengawasi diagnosis penyakit
sesuai tarif yang ada dalam INA-CBGs.
Bayar Premi Murah Tetapi Dapat Fasilitas Alat Canggih

8. Info BPJSKesehatan edisi9Tahun2014
PELANGGAN
8
T
ak ada satu pun orang
yang ingin sakit atau pun
tertimpa musibah, namun
hal itu tidak bisa dihindari jika
sewaktu-waktu melanda, bisa
kapan saja atau saat berada
di mana saja. Oleh karena itu,
hadirnya jaminan kesehatan
nasional (JKN) yang dikelola oleh
Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi
salah satu solusi yang sangat
bermanfaat untuk melindungi diri
ketika sakit datang.
Jika tidak sakit atau tidak pernah memanfaatkan jaminan
kesehatan, itu sebuah anugerah dan iuran premi yang
sudah dibayarkan merupakan bagian dari amal karena
dana yang sudah disetorkan ke BPJS Kesehatan akan
dimanfaatkan oleh peserta yang sakit. Disitulah azas
gotongroyong JKN. Harapannya, setiap peserta dapat
menjaga kesehatannya agar kualitas hidup terjaga selama-
lamanya.
Ketika peserta BPJS Kesehatan sedang berada di luar
daerah tempat tinggalnya mengalami kecelakaan atau
terpaksa dalam keadaan darurat harus melahirkan, lalu
dilarikan ke rumah sakit yang non provider atau belum
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Apakah harus
membayar ? Tak perlu khawatir, peserta BPJS tidak perlu
membayar biaya rumah sakit, karena BPJS Kesehatan
tetap menjamin di mana pun peserta berada.
Soal penjaminan di saat darurat sudah diatur dalam
peraturan Menteri Kesehatan. Semua rumah sakit harus
tetap memberikan layanan kesehatan pada kasus darurat
medis. Khusus bagi peserta BPJS Kesehatan, rumah sakit
non provider tidak boleh memungut biaya kepada peserta
yang dilayani karena keadaan darurat.
Oleh karenanya, peserta tidak perlu repot-repot membayar
biaya perawatan lalu mengajukan klaim untuk proses
reimburse ke BPJS Kesehatan, tetapi pihak rumah sakit
yang akan menagih klaim langsung ke BPJS Kesehatan.
Seberapa pun biaya layanan akan dibayar oleh BPJS
Kesehatan, namun tetap memakai patokan INA CBGs
(Indonesia Case Based Groups/paket biaya berdasarkan
kelompok diagnosa). Kini, tidak lagi menggunakan tarif fee
for service atau per layanan yang diberikan.
Dengan demikian rumah sakit tidak akan merugi karena
setiap tindakan dilengkapi dengan inform concern , yaitu
pernyataan yang ditandatangani oleh pasien atau keluarga
pasien bahwa setuju atas tindakan medis tersebut. Jadi,
di era jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan ini tidak
ada lagi klaim perorangan, tetapi semua diajukan oleh
fasilitas kesehatan. Untuk memperlancar tatalaksana
pembayaran klaim, setiap rumah sakit harus mendaftarkan
diri ke Nasional Case-Mix Center (NCC) bisa langsung atau
melalui website.
Dalam keadaan normal, peserta BPJS harus mematuhi
aturan rujukan berjenjang mulai dari pemeriksaan di
fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga ke tingkat
lanjutan jika diperlukan dengan surat rujukan. Di fasilitas
tingkat lanjutan peserta BPJS Kesehatan tidak perlu
lagi mengeluarkan biaya tambahan jika sesuai dengan
ketentuan hak pasien.
Sementara pihak rumah sakit akan mengajukan klaim
langsung ke BPJS Keshatan sesuai dengan aturan INA
CBGs. Jika ada hal-hal khusus seperti penggunaan alat
kesehatan di luar paket tarif INA CBGs pihak rumah sakit
pun masih bisa mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan.
Kekhawatiran sejumlah rumah sakit
atas layanan yang diberikan kepada
peserta BPJS Kesehatan tidak akan
ada lagi, jika rumah sakit mempunyai
manajemen rumah sakit yang baik.
Seperti yang dilakukan oleh RSUP
Denpasar Bali. Menurut Direktur
Utama RSUP Sanglah Denpasar Ayu
Sri Saraswati, program JKN tidak
membuat rumah sakit rugi, tetapi
bisa tetap surplus penerimaan, tanpa
mengorbankan kualitas pelayanan.
Hal itu disebabkan dalam memberikan pelayanan kepada
pasien peserta BPJS Kesehatan, rumah sakit harus
berpedoman dan tidak melenceng dari clinical pathway
yang sudah disusun. Dalam clinical pathway tersebut
sudah tercantum tindakan-tindakan yang perlu dilakukan
berikut biayanya untuk setiap jenis penyakit.
Clinical pathway adalah sebuah pemetaan mengenai
tindakan klinis untuk diagnosis tertentu dalam waktu
tertentu, yang mendokumentasikan clinical practice
terbaik dan bukan hanya clinical practice sekarang. Clinical
pathway yang diterapkan dengan baik dapat menjadi “alat”
kendali mutu pelayanan kesehatan RS.
Di sisi yang lain, dalam era JKN yang dilaksanakan oleh
BPJS Kesehatan kini, penerapan clinical pathway dapat
menjadi salah satu upaya kendali biaya. Biaya yang
dikeluarkan dari pemberi pelayanan kepada pasien dapat
dihitung berdasarkan clinical pathway dan dibandingkan
dengan tarif INA CBG’s yang telah ditetapkan. Sehingga,
jika biaya pelayanan yang diberikan
kepada pasien melebihi tarif INA
CBG’s yang telah diterapkan
maka rumah sakit dapat segera
mengupayakan efisisensi, tanpa
perlu melakukan fraud atau
kecurangan.
Dokter yang menangani pasien
BPJS Kesehatan harus bekerja
sesuai prosedur dengan mengikuti
clinical pathway. Dengan demikian,
biaya yang dikeluarkan rumah sakit
tidak akan melebihi jaminan yang
ditanggung BPJS Kesehatan.
Menurut Ayu, RSUP Sanglah justru merasa diuntungkan
dengan adanyan program JKN, karena sistem penagihan
dan pembayaran klaim menjadi lebih pasti. Sesuai
prosedur, pihak rumah sakit harus mengirimkan tagihan
klaim ke BPJS Kesehatan setiap tanggal 10 bulan
berikutnya.
Dalam penagihan pun RSUP Sanglah selalu tepat
waktu dan jika terlambat pihak BPJS Kesehatan selalu
mengingatkan dan “mengejar” agar segera diajukan
penagihan klaim. Dengan adanya BPJS Kesehatan,
kasus pemulangan pasien dengan penangguhan atau
menyisakan hutang, berkurang tajam. Artinya, JKN
menguntungkan RSUP Sanglah.
Dimana pun Berada Peserta
BPJS Kesehatan Terlindungi
Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar
Ayu Sri Saraswati

9. Info BPJSKesehatan edisi9Tahun2014
TESTIMONI
9
F
asilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) atau
fasilitas kesehatan primer merupakan ujung tombak
dalam pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS
Kesehatan. Untuk meningkatkan peran dan fungsi
tersebut, maka kualitas faskes primer sebagai gerbang
utama pelayanan kesehatan perlu diperkuat . Caranya
dengan melakukan inovasi, terutama yang mengarah pada
upaya promotif dan preventif.
Klinik Polrestra Bekasi yang berada di Komplek Jababeka,
Cikarang, Kabupaten Bekasi, kini tidak hanya dimanfaatkan
oleh anggota polisi saja, tetapi masyarakat umum,
khususnya peserta BPJS Kesehatan bisa mengakses
layanan kesehatan milik Kepolisian RI ini. Sehingga, jika
seluruh rakyat Indonesia sudah menjadi peserta BPJS
Kesehatan, Klinik milik Polri ini semakin mantap kualitas
layanannya.
Klinik Polresta Bekasi, yang berdiri sejak 2004, memiliki
program unggulan yang mencakup program pengelolaan
penyakit kronis (Prolanis), program sosial Indonesia
tersenyum (PSIT) dan bakti sosial. Program inovatif ini akan
terus berkembang, sesuai kebutuhan peserta.
Menurut Penanggungjawab Klinik Polrestra Bekasi, dr
Frinda Theresia Barus, melaksanakan program jaminan
kesehatan dari BPJS Kesehatan, bukan sekedar
menjalankan perintah undang-undang saja, tetapi juga
menjalankan misi pembangunan kesehatan. Untuk itu,
pengembangan dan inovasi selalu diciptakan.
“Petugas kami juga memberikan pelayanan kunjungan
(home visit) ke rumah pasien dan melayani konsultasi via
telepon seluler selama 24 jam dan pelayanan kesehatan
keliling,” ujarnya.
Sejak bergabungnya anggota Polri (aktif) sebagai peserta
BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2014, membawa warna
dalam pelayanan kesehatan. Khusus program rujuk balik
yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, yaitu Prolanis, secara
berkala menggelar senam sehat yang sudah dimulai
sejak April 2014. Pada kesempatan ini dimanfaatkan
untuk memberi penyuluhan, pemeriksaan kesehatan, dan
konsultasi medis perorangan.
Untuk program PSIT, Klinik Polresta Bekasi berkoordinasi
dengan pihak terkait untuk menjembatani proses operasi
serta melakukan pendampingan pasien ke rumah sakit
dengan menggunakan ambulan mulai dari proses
persiapan operasi hingga pascaoperasi.
Program ini merupakan bagian dari CSR (corporate social
responsibility). Misalnya, membantu pasien hidrosefalus
dan pasien bibir sumbing. Untuk program bakti sosial,
antara lain memberikan pengobatan umum, menggelar
donor darah tiap triwulan dan khitanan missal.
“Dengan segala inovasi dalam hal pelayanan yang
dilakukan Klinik Polresta Bekasi, diharapkan peserta BPJS
Kesehatan dapat merasakan pelayanan kesehatan secara
prima sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup yang
optimal,” ujarnya.
Layanan Konsultasi 24 Jam
Klinik Polresta Bekasi
Petugas Klinik Polresta Bekasi Jababeka
Dr Frinda Theresia Barus
Pengalamannya sebagai dokter umum tidak perlu
diragukan lagi. Selama 19 tahun dr Jijin B Irodati berpraktik
di Puskesmas dan selama 9 tahun bekerja di Dinas
Kesehatan Lamongan Jawa Timur, kini ibu dua anak ini
mengabdikan diri sebagai dokter umum di tempat praktik
pribadinya di rumahnya yang terletak di Jalan Jombang
nomor 132, Kecamatan Babat, Lamongan, Jawa Timur.
Secara bertahap dr Jijin membangun kliniknya untuk
memenuhi kebutuhan pasien-pasiennya. Selain dirinya
yang praktik, dia juga membuat jejaring, agar pasien-
pasiennya tidak repot, misalnya menyediakan praktik
dokter gigi, layanan laboratorium, dan apotek. Sehingga
usai berobat, pasien tidak perlu bingung mencari apotek,
karena di klinik tersebut sudah ada apoteknya.
Fasilitas lainnya selain untuk kebutuhan medis juga
disediakannya, seperti mushola dan tempat bermain anak-
anak. Sehingga pasien yang datang merasa nyaman, dan
itu menurutnya menjadi terapi tersendiri untuk mendorong
pasien lekas sembuh. “Semoga saya bisa terus melayani
masyarakat. Prinsip saya bekerja dengan hati nurani,
dengan begitu pasti akan ada kepuasan tersendiri,”
ungkapnya.
Sama seperti yang dilakukan oleh faskes primer lainnya,
di tempat praktik dr Jijin, juga mengelola Prolanis.
Program ini sangat penting untuk membangun kesadaran
masyarakat penyandang hipertensi dan DM untuk hidup
sehat. Dia melihat ada perkembangan yang baik setiap
tahunnya.
Pada 2011, tercatat ada 68 orang yang menjadi peserta
Prolanis di Peguyuban Prolanis DM dan Hipertensi
binaannya. Per Agustus 2014, jumlahnya meningkat
menjadi 204 peserta. “Kita membuat kegiatan
menyenangkan, seperti demo masak menu hidangan bagi
penderita DM, sehingga peserta juga bisa enjoy,” kata dr
Jijin.
Di setiap kegiatan, dibentuk kelompok-kelompok kecil.
Pengelompokan peserta tersebut dapat membuat kegiatan
yang dilakukan menjadi lebih efektif, komunikasi dengan
peserta bisa lebih intens, serta menciptakan kedekatan
sehingga dapat lebih mudah memantau kondisi yang
dialami peserta. Setiap kelompok terdiri dari 10 orang.
“Kedekatan antar anggota dan kedekatan pasien dengan
dokternya akan memudahkan komunikasi dan yang
penting adalah niat untuk membantu sesama dengan
sepenuh hati. Sebisa mungkin kita usahakan memangkas
jarak antara dokter dan pasien, agar pasien bisa lebih
nyaman berkonsultasi dengan kita,” ujarnya.
Ketika mendapat penghargaan BPJS Award beberapa
waktu lalu, dr Jijin mendapat hadiah uang tunai
sebesar Rp 30 juta. Dia akan memanfaatkannya untuk
mengembangkan kembali fasilitas-fasilitas yang ada di
tempat praktiknya, terutama untuk kemudahan akses
pasien.
One Stop Service dokter Jijin B Irodati

10. Info BPJSKesehatan edisi9Tahun2014
SEHAT
10
D
ulu, banyak orang enggan memeriksakan kesehatan
di klinik atau apotek walaupun hanyan sekedar
mencek tekanan darah. Alasannya, setelah dicek
dan mendapati penyakit, dikhawatirkan harus berobat dan
melakukan pemeriksaan lanjutan. Ujungnya, uang yang
harus keluar dari kocek semakin besar.
Setelah dioperasionalkan BPJS Kesehatan, terutama bagi
masyarakat miskin, semakin banyak masyarakat berani
mencek kesehatan ke klinik terlebih dahulu. Mereka
menyadari jika tekanan darah yang tinggi bisa jadi awal
munculnya berbagai penyakit seperti stroke, penyakit
kardiovaskular hingga disfungsi ereksi bagi pria.
Jika kini Anda memiliki tekanan darah yang tinggi, selain
menjalani gaya hidup sehat ada baiknya minum teh
yang mampu menurunkan tekanan darah.Dalam sebuah
penerbitan bertaraf internasional, Medical British Journal
edisi Oktober, ternyata teh mampu menurunkan tekanan
darah secara signifikan jika digunakan dalam jangka waktu
panjang.
Masih dalam penelitian, usai mengonsumsi teh selama 12
minggu tekanan darah lebih rendah sebesar 2,6 mmHg
sistolik dan 2,2 mmHg diastolik. Hanya saja, diantara
teh yang ada, teh hijau yang paling memberikan dampak
penuruan tekanan darah yang signifikan, lalu teh hitam.
Hal ini disebabkan karena teh membantu membuat
pembuluh darah jadi lebih tenang sehingga memungkinkan
darah mengalir lebih bebas. Selain itu, teh merupakan
sumber tinggi antioksidan yang terkait dengan kesehatan
jantung yang lebih baik. Penurunan tekanan darah
memang tidak dalam jumlah besar jika menggunakan teh.
Namun perubahan kecil dalam tekanan darah memiliki
dampak signifikan terhadap kesehatan.
Seperti diketahui, green tea atau teh hijau
kini tengah digandrungi oleh masyarakat.
Baik untuk diaplikasikan dalam bentuk
makanan atau pun minuman. Tanpa
disadari, teh hijau juga memiliki
manfaat yang sangat penting untuk
kulit para perempuan. Karena
teh hijau, memiliki kandungan antioksidan yang sangat
besar. Sehingga dapat melawan penuaan dini pada kulit
perempuan. Selain itu, mengkonsumsi teh hijau sesering
mungkin dapat melawan radikal bebas dan beberapa
penyakit lain yang ada pada tubuh.
Teh ini, memiliki kandungan anti inflamasi yang dapat
menyehatkan, menyegarkan serta melindungi kulit dari
bahaya sinar UV. Dimana seperti kita ketahui bahwa
sinar UV berlebih dapat merusak kesehatan kulit Anda.
Tak hanya itu saja, teh hijau juga mampu membuat kulit
menjadi lebih elastis dari biasanya.
Caranya, bubuk teh hijau, dibubuhkan lalu usapkan pada
kulit yang bernoda. Diamkan selama lima menit. Setelah
itu, bilas dengan air. Lakukan secara berkala untuk
mendapatkan hasil yang maksimal.
Turunkan Berat Badan
Banyak penelitian menyebutkan bahwa teh hijau dapat
menurunkan berat badan. Cuma saja, mungkin tidak
berefek bagi masyarakat Indonesia karena banyak
yang tidak paham kalau kebiasaan minum teh lebih
sering menggunakan gula. Menurut sejumlah ahli
gizi di Indonesia, yang mengutip hasil penelitian ahli
gizi Keri Glassman, diingatkan kandungan teh hijau,
epigallocatechin gallate, dapat membantu menurunkan
berat badan.
Akan tetapi, saat mengkonsumsi teh, jangan ditambah
rasa. Manfaat teh hijau, menurut ahli gizi, akan hilang
bila ditambah rasa, termasuk gula. Teh yang diberi gula
akan mengandung banyak kalori. Maka itu, hindari
mengonsumsi teh hijau dengan tambahan gula atau
pemanis buatan.
Saking banyak manfaatnya, teh hijau seringkali diartikan
sebagai vitamin sehingga perempuan rela tidak makan
apapun dan mengganti makannya dengan minum
teh hijau. Padahal menurut peneliti Keri, teh bukanlah
pengganti makanan.
Meski begitu, teh hijau terbaik belum tentu berasal dari
merek mahal. Yang terpenting, katanya, untuk mencari teh
yang menggunakan bahan-bahan alami dan tidak memiliki
pengawet buatan.
Jangan lupa, pintanya, meski khasiat semua teh hijau
sama, tapi manfaat penurunan berat badan akan lebih
maksimal jika disajikan panas. Keri sendiri menyarankan
untuk tidak merebus teh dalam air mendidih. Caranya,
memasukkan air tepat sebelum mendidih (titik di mana
gelembung kecil mulai terbentuk atau sekitar 70 derajat
celsius). Kemudian, biarkan selama sekitar 2-4 menit.
Silakan, mencoba semoga berhasil.
Menurut Clinical Dietician Emilia, Emilia Achmadi MS,
minum teh hijau bisa mengurangi stres. Apalagi, sekarang
ini, konsumsi teh hijau merupakan wujud gaya hidup sehat
di kalangan masyarakat modern.
"Penyakit itu kan tidak berdiri sendiri. Saling berhubungan
antara yang kita lakukan dan yang kita konsumsi. Pintu
untuk ke arah (penyakit) sana sudah terbuka. Namun dapat
dicegah dengan rutin mengonsumsi teh hijau," kata Emilia.
Kecenderungan untuk mengonsumsi makanan tinggi
garam, tinggi gula, dan tinggi lemak, kerap dilakukan bagi
siapa saja yang tertimpa stres. Dengan rutin mengonsumsi
teh hijau, dampak buruk dari asupan makanan seperti ini,
dapat kita halau untuk tidak menghasilkan sesuatu yang
merugikan.
"Teh hijau mengandung katekin. Katekin itu super oksidan.
Mengonsumsi katekin secara rutin, memiliki sifat untuk
memprotek yang sungguh luar biasa untuk tubuh. Dengan
katekin yang ada di dalam teh, mampu mencegah kita
dari serangan jantung, kelebihan berat badan, dan mampu
menstimulasi fungsi saraf yang sangat penting bagi kita,"
jelasnya.
Emilia juga menerangkan, teh yang diproses 1 kali
penyeduhan jauh lebih baik ketimbang diseduh secara
berulang-ulang. Sebab, teh yang yang sudah melewati
proses penyeduhan lebih dari satu kali, maka rasa dari teh
itu akan hilang. Selain itu, kandungan teh yang sebenarnya
berguna untuk tubuh, juga hilang begitu saja.
"Setelah seduhan pertama, antioksidan dari aktekin
yang ada di dalam teh akan hilang dan tubuh tidak akan
mendapatkan manfaat dari katekin tersebut," tambahnya.
Inilah, Cara Sederhana
Turunkan Tekanan Darah
GREENTEA

11. Kilas&Peristiwa
Q&A Question and Answer
11
Bagaimana jika peserta memerlukan penanganan di
Fasilitas Kesehatan RujukanTingkat Lanjutan?
Apabila sesuai dengan indikasi medis Peserta
memerlukan pelayanan kesehatan rujukan tingkat
lanjutan, Peserta wajib membawa surat rujukan dari
Puskesmas atau Fasilitas Kesehatan tingkat pertama
lain yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali
dalam keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan
permasalahan kesehatan pasien, dan pertimbangan
geografis.
Untuk merujuk pasien lintas kabupaten?
Boleh, jika atas pertimbangan geografis dan
keselamatan pasien termasuk tidak tersedianya sarana
prasarana atau tidak adanya tenaga kesehatan yang
kompeten dalam penanganan kekhususan permasalahan
kesehatan pasien, sehingga tidak memungkinkan
untuk dilakukan rujukan dalam satu kabupaten, maka
diperbolehkan rujukan lintas kabupaten.
Bagaimana jika hak kelas rawat perawatan peserta
penuh?
Peserta dapat dirawat di kelas perawatan satu tingkat
lebih tinggi. Jika kelas perawatan sesuai hak Peserta
telah tersedia, maka Peserta ditempatkan di kelas
perawatan yang menjadi hak Peserta. Perawatan di kelas
perawatan satu tingkat lebih tinggi paling lama 3 (tiga)
hari.
Jika kenaikan kelas yang terjadi lebih dari 3 (tiga) hari,
maka selisih biaya yang terjadi menjadi tanggung jawab
Fasilitas Kesehatan yang bersangkutan atau berdasarkan
persetujuan pasien dirujuk ke Fasilitas Kesehatan yang
setara difasilitasi oleh Faskes dan berkoordinasi dengan
BPJS Kesehatan.
Bagaimana jika peserta menginginkan naik
kelas perawatan yang lebih tinggi dari hak kelas
perawatan peserta?
Peserta yang menginginkan kelas perawatan yang lebih
tinggi dari pada haknya, dapat meningkatkan haknya
dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau
membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh
BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat
peningkatan kelas perawatan.
Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan
Kesehatan tidak diperkenankan memilih kelas yang lebih
tinggi dari haknya
Bagaimana jika diperlukan tindakan atau
pemeriksan penunjang diagnostik di luar fasilitas
kesehatan tempat pasien dirawat?
Peserta dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan yang
memiliki sarana dan prasana untuk tindakan atau
penunjang diagnostik yang akan dilakukan. Biaya
pelayanan tersebut tidak dapat ditagihkan secara
terpisah oleh fasilitas kesehatan penerima rujukan,
dan sudah termasuk dalam biaya perawatan fasilitas
kesehatan perujuk.
Bagaimana dengan peserta yang memerlukan
pelayanan gawat darurat?
a. Peserta yang memerlukan pelayanan gawat darurat
dapat langsung memperoleh pelayanan di setiap
fasilitas kesehatan.
b. Peserta yang menerima pelayanan kesehatan di
fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan
BPJS kesehatan, harus segera dirujuk ke fasilitas
kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan
setelah keadaan gawat daruratnya teratasi dan pasien
dalam kondisi dapat dipindahkan.
c. pelayanan gawat darurat yang dapat dijamin adalah
sesuai dengan kriteria gawat darurat yang berlaku.
Apakah ada batas maksimal waktu dan biaya
pelayanan kesehatan di faskes tingkat lanjutan,
termasuk UGD?
Tidak, Selama sesuai dengan indikasi medis yang
ditetapkan oleh dokter yang merawat dan bukan atas
permintaan sendiri dari peserta.
Pelayanan Kesehatan di fasilitas Kesehatan
Rujukan Tingkat Lanjutan (Bagian 2)
SERANG – Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan
efektivitas operasional, BPJS Kesehatan meresmikan
pembukaan Kantor Divisi Regional XIII yang berlokasi
di Jalan Raya Serang-Pandeglang Km.1, Kebon Jahe,
Kota Serang. Peresmian Kantor Divisi Regional XIII ini
dilakukan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi
Idris disaksikan oleh Plt Gubernur Banten Rano Karno.
Pembentukan Kantor Divisi Regional XIII ditetapkan
melalui Keputusan Direksi No.288 Tahun 2014 dan
Keputusan Direksi No.369 Tahun 2014, dengan
tujuan untuk memudahkan akses dan meningkatkan
efektivitas rentang kendali operasional wilayah kerja
BPJS Kesehatan serta meningkatkan hubungan
kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan.
Kantor Divisi Regional XIII BPJS Kesehatan akan
memiliki wilayah kerja yang mencakup tiga provinsi
yang didukung oleh tujuh kantor cabang. Pertama,
Provinsi Banten dengan Kantor Cabang Serang. Kedua,
Provinsi Lampung dengan Kantor Cabang Bandar
Lampung, Kantor Cabang Metro dan Kantor Cabang
Kota Bumi. Ketiga, Provinsi Kalimantan Barat dengan
Kantor Cabang Pontianak, Kantor Cabang Singkawang
dan Kantor Cabang Sintang.
“Peresmian Kantor Divisi Regional XIII ini sejalan
dengan sasaran kinerja utama BPJS Kesehatan, yaitu
terciptanya kelembagaan BPJS Kesehatan yang andal,
unggul dan terpercaya. Kelembagaan yang andal ini
didefinisikan sebagai kemampuan BPJS Kesehatan
menyediakan infrastruktur untuk dapat memenuhi
kebutuhan pemangku kepentingan utama,” ujar Fachmi.
Selain Kantor Divisi Regional XIII, BPJS Kesehatan
pada semester II 2014 melakukan upaya peningkatan
kapasitas dan kualitas pelayanan peserta (point of
service) melalui pembentukan 15 Kantor Cabang
Pemekaran, 31 Kantor Layanan Operasional (KLO) Kab/
Kota, 15 liasion office (LO) tahap II, dan relokasi 82 KLO
Kab/Kota yang sebelumnya masih menumpang.
BPJS Kesehatan juga membentuk Kantor Cabang
Prima sebagai unit kerja pengelola fungsi pemasaran
dan kepesertaan dari segmen pekerja penerima
upah, khususnya BUMN dan badan usaha besar serta
mengelola program koordinasi manfaat (coordination of
benefit/CoB).
“Sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013
tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2013 tentang Jaminan Kesehatan, pemberi kerja pada
BUMN, usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil
wajib melakukan pendaftaran kepesertaan Jaminan
Kesehatan paling lambat 1 Januari 2015. Diharapkan
dengan adanya Kantor Cabang Prima dan tambahan 15
liasion office bisa mempercepat proses rekrutmen dan
pendaftaran peserta segmen pekerja penerima upah,”
tutur Fachmi.
Dalam rangka optimalisasi fungsi pengawasan
internal dan menindaklanjuti rekomendasi Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), BPJS Kesehatan juga
membentuk Kantor Satuan Pengawasan Internal Wilayah
(SPI Wilayah) untuk melakukan audit rutin di wilayah
Divisi Regional se-Indonesia. Ada empat Kantor SPI
Wilayah, yaitu di Batam dengan wilayah kerja audit
Divisi Regional I – III, Jakarta (wilayah kerja audit Divisi
Regional IV, V dan XII), Surabaya (Divisi Regional VI, VII,
VIII dan XI), dan Makassar (Divisi Regional IX, X dan XII).
“Dengan pengembangan organisasi melalui sejumlah
penambahan point of service tersebut, diharapkan dapat
memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan utama
terkait program Jaminan Kesehatan Nasional yang
dikelola oleh BPJS Kesehatan,” tandas Fachmi.
BPJS Kesehatan Resmikan Kantor Divisi Regional XIII
Info BPJSKesehatan edisi9Tahun2014

12. NIK E-KTP
Nomor Induk Kependudukan
DAFTARLAH
1(satu) Keluarga
REKENING BANK
Pemerintahan Yang Bekerjasama
(BNI, BRI dan Mandiri)
MENDAFTARLAH SELAGI SEHAT
WAJIB !
24
jam
SETIAP PESERTA BPJS KESEHATAN HARUS MEMILIKI
Rp
ID