Kebijakan Anggaran Pendidikan Di Sampaikan Pada Raker Pendidikan Kalteng 2015

1. Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2015
Bahan Raker Bidang Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015
Palangkaraya, 26 Maret 2015
1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

6. 6

7. 7

8. 8

9. 9

10. 10

11. Outline Paparan
1
2
3
Anggaran Fungsi Pendidikan 2015
Pengalihan Kewenangan Pendidikan
Menengah
Persiapan Penyerahan Kewenangan
4 Tindak Lanjut
11

12. PENGANTAR
ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN
12
12

13. 13
Kebijakan Umum
Pemanfaatan Anggaran Pendidikan
1 Nawacita
1.5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
1.6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
1.8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
1.9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
2 Arahan Khusus Presiden
2.1. Wajib Belajar 12 Tahun.
2.2. Kartu Indonesia Pintar (KIP).
2.3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata dan Kelautan/Maritim.
2.4. Pendidikan di Daerah Perbatasan, Papua, Papua Barat, dan Pedalaman.
3 Program Generik
3.1. Penguatan Kapasitas Aktor Pendidikan.
3.2. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan.
3.3. Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan: Pariwisata.
3.4. Penguatan Tatakelola dan Partisipasi Publik.

14. Nawacita
5 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia*
 Program “Indonesia Pintar” melalui Wajib Belajar 12 tahun
Jenjang 2014 2015 2019
PAUD 66,4 68,1 77,20
SD 97,3 97,6 100,5
SMP 74,2 80,7 93,7
SMA/SMK 68,9 75,7 85,7
Peningkatan % Angka Partisipasi Kasar
17,9Juta siswa menerima KIP
250Unit Sekolah Baru dibangun
850Unit SD-SMP Satu Atap dibangun di
9.500Ruang Kelas Baru dibangun
Perbatasan, Papua, Pedalaman
9,0Juta siswa SMA/SMK menerima BOS
73.000Lembaga PAUD Baru
* Termasuk Kebijakan Umum 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, dan 3.2
AKSES
14
Beberapa Kegiatan Prioritas 2015:
diberi bantuan
(Rp.11,2 T)
(Rp.10,6 T)
(Rp.170 M)
(Rp.650 M)
(Rp.1,5 T)
(Rp.535 M)
ANGGARAN:

15. Nawacita
5 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia*
 Program “Indonesia Pintar” melalui Wajib Belajar 12 tahun
15
7.500Ruang kelas direhabilitasi
1.950Perpustakaan dibangun
52.000Guru disertifikasi
292.000Guru ditingkatkan
1.150Laboratorium dibangun
* Termasuk Kebijakan Umum 2.1, 3.1, dan 3.2
MUTU
Jenjang 2014 2015 2019
SD 45,0 58,8 75,0
SMP 50,5 54,0 70,0
SMA/SMK 77,1 78,6 85,0
Peningkatan % sekolah akreditasi
minimum B
33.300Sekolah diakreditasi
Beberapa Kegiatan Prioritas 2015:
(Rp.975 M)
(Rp.285 M)
(Rp.250 M)
(Rp.730 M)
(Rp.375 M)
(Rp.195 M)
ANGGARAN:
kompetensinya

16. 16
Nawacita
6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di
pasar internasional*
 Membangun sejumlah science and technopark di kawasan politeknik dan
SMK-SMK dengan prasarana dan sarana dengan teknologi terkini.
16
9Unit Sekolah Baru dibangun**
45Perpustakaan dibangun
4Unit Teaching Factory dibangun
320Ruang Kelas Baru dibangun
SMK Pariwisata
10Unit Sekolah Baru dibangun**
30Perpustakaan dibangun
4Unit Teaching Factory dibangun
200Ruang Kelas Baru dibangun
SMK Kelautan
* Termasuk Kebijakan Umum 2.3
35Ruang Praktik Siswa dibangun 75Ruang Praktik Siswa dibangun
Beberapa Kegiatan Prioritas 2015:
** Pembangunan 1 Unit SMK Baru = Rp± 20 M (termasuk peralatan)
3.600
2015 2015-19
20.000
60 400
1.050 6.000
1.200 8.500
162 550
Pembangunan SMK

17. 17
Nawacita
8 Melakukan revolusi karakter bangsa
17
Kurikulumdisempurnakan
94.500Guru Non-PNS diberi Tunjangan Fungsional
206.200Guru Non PNS diberi Tunjangan Profesi
 Membangun pendidikan kewarganegaraan.
 Menghilangkan model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional.
 Jaminan hidup yang memadai bagi para guru terutama bagi guru yang ditugaskan di
daerah terpencil.
Ujian Nasionaldiperbaiki
62.500Guru di daerah perbatasan/pedalaman/CLC
* Tunjangan Profesi Guru PNS dan Tambahan Penghasilan Guru dibayar melalui Transfer ke Daerah (Rp. 71,2T)
Beberapa Kegiatan Prioritas 2015:
diberi Tunjangan Khusus
(Rp.1,7 T)
(Rp.345 M)
(Rp.5.8 T)
ANGGARAN:

18. 18
Nawacita
9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia*
18
Pembuatan dan pemutaran Film untuk Pendidikan Karakter melalui bioskop
(termasuk bioskop keliling).
10.000Cagar Budaya dilestarikan/diregistrasi
 Memperkuat pendidikan ke-bhinneka-an dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.
 Mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal.
 Meningkatkan proses pertukaran budaya untuk membangun kemajemukan sebagai kekuatan budaya.
300Desa Adat, Komunitas Budaya, dan Cagar Budaya direvitalisasi
10Rumah Budaya dibangun/dirintis di Luar Negeri
12Museum dibangun/direvitalisasi
* Termasuk Kebijakan Umum 3.3
Beberapa Kegiatan Prioritas 2015:

19. 19
Program Generik
4 Penguatan Tatakelola dan Partisipasi Publik
• Opini BPK: WTP (Wajar Tanpa
Pengecualian).
• Nilai LAKIP: 80.
• Predikat WBK (Wilayah Bebas
dari Korupsi)
• Indek Kepuasan Pemangku
Kepentingan: 77.
• Penguatan Pengawasan dan SPI (Satuan
Pengawas Internal)
• Sosialisasi Budaya Anti Korupsi
• Peningkatan Kualitas dan Kualifikasi
Auditor dan Pengelola Keuangan
• Penguatan e-Procurement, e-Office, e-
MSA (Monitoring dan Serapan Anggaran),
• Layanan Pusat Terpadu Satu Pintu (PTSP)
TARGET
Beberapa Kegiatan Prioritas 2015:

20. Pembangunan Pendidikan Erat Kaitannya Dengan
Pembangunan Kesehatan & Penanggulangan Kemiskinan
Pendidikan vs Kesehatan
y = 0.8374x + 61.755
R² = 0.2148
50.00
55.00
60.00
65.00
70.00
75.00
80.00
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00
AngkaHarapanHidup(Tahun)
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
20
Penduduk kabupaten/kota dengan rata-rata lama sekolah yang tinggi, cenderung
memiliki angka harapan hidup yang tinggi
Catatan: analisis di atas diolah berdasarkan data BPS tahun 2008
Kesehatan

21. Melek Aksara vs. Tingkat Kemiskinan
y = -0.5068x + 100.87
R² = 0.2512
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00
ProporsiPendudukMelekAksara(%)
Proporsi Penduduk Miskin (%)
Kabupaten/kota dengan proporsi penduduk miskin yang tinggi, cenderung
memiliki proporsi penduduk melek aksara yang rendah
Catatan: analisis di atas diolah berdasarkan data BPS tahun 2008
Kesehatan

22. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Rata-rata
Lama Sekolah
(MYS)
Harapan Lama
Sekolah
(EYS)
Indeks
Pendidikan
Pendidikan
Harapan Hidup
Pada Saat Lahir
GNI Perkapita
(PPP $)
Indeks
Kesehatan
Indeks
Pendapatan
Kesehatan
Perhitungan HDI atau IPM 2012
(usia 15 tahun keatas) (mulai masuk sekolah)
13,2 Tahun
(tertinggi =18)
7,9 Tahun
(tertinggi =12,6)
22
Ekonomi
Rp.
69,4 Tahun
(tertinggi =83,4)
$ 3.716
(tertinggi =83.717)
0,674 (tertinggi =0,979)
(Pendidikan memiliki efek pengali terhadap kesehatan dan pendapatan)

23. PERKEMBANGAN HDI (IPM) INDONESIA
TH. 2005-2011
0.57 0.58
0.59 0.60 0.61 0.61 0.62
0.400
0.450
0.500
0.550
0.600
0.650
0.700
0.750
0.800
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Sumber: HDR 2011, UNDP
Rank 108
Jumlah Negara 169
Rank 124
Jumlah Negara 187
1. DKI Jakarta
2. Sulawesi Utara
3. Riau
4. Yogyakarta
5. Kalimantan Timur
6. Kepulauan Riau
7. Kalimantan Tengah
8. Sumatera Utara
9. Sumatera Barat
20. Sumatera Selatan
11. Bengkulu
12. Bangka Belitung
13. Jambi
14. Jawa Tengah
15. Bali
15 Provinsi di atas rerata Nasional (2011)
1. Aceh
2. Jawa Barat
3. Jawa Timur
4. Sulawesi Selatan
5. Lampung
6. Maluku
7. Sulawesi Tengah
8. Banten
9. Gorontalo
10. Sulawesi Tenggara
11. Kalimantan Selatan
12. Sulawesi Barat
13. Kalimantan Barat
14. Papua Barat
15. Maluku Utara
16. Nusa Tenggara Timur
17. Nusa Tenggara Barat
18. Papua
.
18 Provinsi di bawah rerata Nasional (2011)
23

24. HDI atau IPM 2012 PROVINSI
24
Sumber: BPS, 2012
78.33
58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80
94. Papua
53. Nusa Tenggara Timur
91. Papua Barat
76. Sulawesi Barat
63. Kalimantan Selatan
36. Banten
81. Maluku
11. Aceh
35. Jawa Timur
33. Jawa Tengah
19. Bangka Belitung
17. Bengkulu
13. Sumatera Barat
62. Kalimantan Tengah
64. Kalimantan Timur
14. Riau
31. DKI Jakarta
73,29

25. Keterkaitan Pembangunan Pendidikan dengan IPM,
Indeks Daya Saing Global, MDGs dan EFA
Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk
menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.
Harapan Lama Sekolah : 13,2 Tahun
PAUD
Pendidikan Menengah
Universal SDPendidikan Tinggi SMP
Indeks Daya Saing Global
Indeks Pembangunan
Manusia
Harapan Lama
Sekolah
Rata-rata
Lama Sekolah
• Kualitas Dikdas
• APK dikdas
• APK SM
• APK Dikti
• Kualitas managemen
• Pelatihan & DIKTI
• Efisiensi pasar kerja
• Inovasi
MDG’s
SD/MISMP/MTs
Harapan Lama
Sekolah
Rata-rata
Lama Sekolah
• Kualitas Dikdas
• APK Dikdas
• APK SM
• APK Dikti
• Kualitas managemen
• Pelatihan & Dikti
• Efisiensi pasar kerja
• Inovasi
APM SD/MI : 95,7
25

26. KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKAN
ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN
2014 2015
A Belanja Pemerintah Pusat 130,279.57 154,236.30
1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 80,661.03 46,801,4
2 Kementerian Ristek dan Dikti - 41,507,7
3 Kementerian Agama 42,566.93 48,178.3
4 K/L lainnya 7,051.61 8,480.8
5 Bagian Anggaran 69 9,268.1
B Transfer ke Daerah 238,619.49 254,895.50
1 Anggaran Pendidiakan dalam DBH 982.48255 1,337.7
2 DAK Pendidikan 10,041.30 10,041.3
3 Anggaran Pendidikan dalam DAU 135,644.27 134,970.3
4 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1,853.60 1,096.0
5 Tunjangan Profesi Guru 60,540.70 70,252.7
6 Anggaran Pendidikan dalam OTSUS 4,094.63 4,234.7
7 Dana Insentif Daerah 1,387.80 1,664.5
8 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 24,074.70 31,298.3
Total Anggaran Fungsi Pendidikan 368,899.06 409,131.80
20.00% 20.06%
TOTAL BELANJA NEGARA 1,842,495.00 2,039,483.60
Postur Anggaran Fungsi Pendidikan 2014 - 2015
26
Milyar Rp

27. Kompleksitas Pembiayaan Pendidikan
27
Masyarakat
Kemenkeu
Kemen-
dikbud
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Sekolah
Dekon
Pemprov
Kab/kota
DAU, Tunjangan guru,
BOS, Bagi Hasil
PKH
Operasional
• DAU
• DAK
• Tunjangan
Profesi
guru PNS
• Bagi hasil
• BSM,
• Block grant fisik,
• Tunjangan profesi
guru Non-PNS
• Tunjangan khusus
• BOP PAUD, BOS
Dikmen
Yayasan/
organisasi

28. Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah
Sesuai Undang-undang 23 tahun 2014
28
28

29. PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH
1. Manajemen
Pendidikan
2. Kurikulum 3. Akreditasi
4. Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
5. Perizinan
Pendidikan
Ruang lingkup perubahan pembagian urusan pemerintah
bidang pendidikan :

30. PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH
(1. MANAJEMEN PENDIDIKAN)
Pusat:
1. Penetapan SNP
2. Pengelolaan Dikti
Provinsi:
1. Pengelolaan Pendidikan
Khusus
Kab./Kota:
1. Pengelolaan PAUDNI
2. Pengelolaan Dikdas
3. Pengelolaan Dikmen
UU 32 Tahun 2004 UU 23 Tahun 2014
Pusat:
1. Penetapan SNP
2. Pengelolaan Dikti
Provinsi:
1. Pengelolaan Pendidikan
Khusus
2. Pengelolaan Dikmen
Kab./Kota:
1. Pengelolaan PAUDNI
2. Pengelolaan Dikdas

31. PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH
(2. KURIKULUM)
Pusat:
1. Penetapan Kurikulum
nasional
Provinsi:
1. Penetapan Kurikulum
Muatan Lokal (mulok)
Pendidikan Khusus
Kab./Kota:
1. Penetapan Kurikulum
mulok PAUDN
2. Penetapan Kurikulum
mulok Dikdas
3. Penetapan Kurikulum
mulok Dikmen
UU 32 Tahun 2004 UU 23 Tahun 2014
Pusat:
1. Penetapan Kurikulum
nasional
Provinsi:
1. Penetapan Kurikulum
mulok Pendidikan
Khusus
2. Penetapan Kurikulum
mulok dikmen
Kab./Kota:
1. Penetapan Kurikulum
mulok PAUDN
2. Penetapan Kurikulum
mulok Dikdas

32. PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH
(3. AKREDITASI)
Pusat:
1. Akreditasi PT
2. Akreditasi Dikmen
3. Akreditasi Dikdas
4. Akreditasi PAUD
5. Akreditasi Nonformal
UU 32 Tahun 2004 UU 23 Tahun 2014
Pusat:
1. Akreditasi PT
2. Akreditasi Dikmen
3. Akreditasi Dikdas
4. Akreditasi PAUD
5. Akreditasi Nonformal

33. PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH
(4. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN)
Pusat:
1. Pengendalian Formasi
Pendidik
2. Pengembangan Karier
Provinsi:
1. -
Kab./Kota:
1. Pemindahan PTK dalam
Kab./Kota
UU 32 Tahun 2004 UU 23 Tahun 2014
Pusat:
1. Pengendalian Formasi
Pendidik
2. Pengembangan karier
3. Pemindahan PTK lintas
provinsi
Provinsi:
1. Pemindahan PTK lintas
Kab./Kota dalam Provinsi
Kab./Kota:
1. Pemindahan PTK dalam
Kab./Kota

34. PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH
(5. PERIZINAN PENDIDIKAN)
Pusat:
1. Penerbitan izin PTS
2. Penerbitan izin Sekolah
Asing
Provinsi:
1. Penerbitan izin SLB
Kab./Kota:
1. Penerbitan izin SD
2. Penerbitan izin SMP
3. Penerbitan izin SM
4. Penerbitan izin
Pendidikan nonformal
UU 32 Tahun 2004 UU 23 Tahun 2014
Pusat:
1. Penerbitan izin PTS
2. Penerbitan izin Sekolah
Asing
Provinsi:
1. Penerbitan izin SM
2. Penerbitan izin SLB
Kab./Kota:
1. Penerbitan izin SD
2. Penerbitan izin SMP
3. Penerbitan izin
Pendidikan nonformal

35. Pasal 298
Belanja DAK diprioritaskan untuk
mendanai kegiatan fisik dan dapat
digunakan untuk kegiatan nonfisik.
UU NO.23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 303
Ayat 1)
Daerah dapat membentuk dana cadangan
guna mendanai kebutuhan pembangunan
prasarana dan sarana Daerah yang tidak
dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun
anggaran.
Ayat 3)
Dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bersumber dari penyisihan
atas penerimaan Daerah kecuali dari DAK,
pinjaman Daerah, dan penerimaan lain-lain
yang penggunaannya dibatasi untuk
pengeluaran tertentu.
Pasal 404
Serah terima personel, pendanaan,
sarana dan prasarana, serta dokumen
sebagai akibat pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah Pusat,
Daerah provinsi, dan Daerah Kab/Kota
yang diatur berdasarkan Undang-Undang
ini dilakukan paling lama 2 (dua) Tahun
terhitung sejak Undang-Undang ini di
Undangkan
35

36. 36
Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas
Organisasi dan Anggaran
1. SETJEN
2. ITJEN
3. PAUDNI
4. DIKDAS
5. DIKMEN
10. DIKTI
7. BAHASA
9. LITBANG
6. KEBUDAYAAN
8. SDM
1. SETJEN
2. ITJEN
3. PAUD DIKMAS
4. DIKDASMEN
7. BAHASA
8. LITBANG
6. KEBUDAYAAN
5. GURU
Rp 3,82 T
Rp 0,21 T
Rp 4,03 T
Rp 18,19 T
Rp 20,49 T
Rp 1,40 T
Rp 0,50 T
Rp 3,56 T
Rp 1,27 T
Rp 41,51 T
Rp 4,57 T
Rp 0,21 T
Rp 2,07 T
Rp 31,03 T
Rp 11,82 T
Rp 1,72 T
Rp 0,50 T
Rp 1,34 T
Struktur LAMA Struktur BARU
• Eselon I berkurang 1.
• Dikdas-Dikmen digabung.
• Unit pengelola guru
disatukan.
• Penguatan Lembaga
Penjaminan Mutu
Pendidikan.
Rp.2,1 TPenghematan dari Perjalanan Dinas/Meeting/Konsinyering yang digunakan
untuk penajaman program/kegiatan prioritas (refocusing) [INPRES No 2 Tahun
2015]
Reorganisasi
Efisiensi Anggaran

37. MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT
JENDERAL
DITJEN
KEBUDAYAAN
DITJEN
GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
DITJEN
PAUD DAN
PENDIDIKAN
MASYARAKAT
INSPEKTORAT
JENDERAL
BADAN
PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN BAHASA
DITJEN
PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
BADAN
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
STAF AHLI BIDANG
PEMBANGUNAN
KARAKTER
STAF AHLI BIDANG
INOVASI DAN
DAYA SAING
STAF AHLI BIDANG
REGULASI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
STAF AHLI BIDANG
HUBUNGAN PUSAT DAN
DAERAH
37
STRUKTUR ORGANISASI KEMENDIKBUD
(Perpres 14/2015)

38. Persiapan Penyerahan Kewenangan
38
38

39. 39
1. Pengantar Menteri Koordinator PMK dan Menteri
Koordinator Perekonomian
2. Paparan isu strategis dan langkah-langkah persiapan
Implementasi UU No 23 Tahun 2014
3. Arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
4. Arahan Menteri Agama Tentang Posisi Pendidikan
Agama (Madrasah) Terkait UU No 23 tahun 2014;
5. Arahan Menteri Dalam Negeri;
6. Diskusi dan Masukan Isu Strategis
7. Kesimpulan.
Hasil Rakor Tingkat Menteri, 14 Januari 2015

40. UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah
diberlakukan 30 September 2014 dan memberikan masa transisi
selama dua tahun.
a. Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk
pendidikan dasar (SD/SMP), sementara pendidikan menengah
(SMA/SMK) dan pendidikan anak berkebutuhan khusus menjadi
tanggung jawab Pemerintah Propinsi.
b. Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah
dari pemerintah Kab/Kota kepada pemerintah Prov. Berdampak
kepada penyerahan personil, pendanaan, prasarana dan
dokumen.
40
1. UU No. 23 Tahun 2014 telah diberlakukan

41. a. Kementerian Agama mengusulkan pengelolaan MI, MTs dan
MA tetap berada dibawah kewenangan Kementerian Agama.
b. Agar pelayanan pendidikan yang berkualitas dapat diberikan
tidak hanya kepada jenis pendidikan umum tetapi juga
pendidikan agama dan keagamaan diusulkan oleh Kementerian
Agama untuk memperoleh penganggaran yang memadai
khususnya bagi peningkatan kualitas sarpras pendidikan baik
satuan pendidikan swasta maupun negeri yang bersumber dari
APBN.
41
2. Pengelolaan Pendidikan Agama

42. 42
Pemerintah Propinsi harus menganggarkan dana pendamping
DAK pendidikan menengah sebesar 10% dalam RAPBD
a. Laporan penyerapan DAK seluruh Kabupaten/Kota perlu
sajikan secara utuh, khususnya terkait dengan penambahan
aset.
b. SILPA DAK TA 2010 s.d 2014 sebesar Rp. 2,4 T, apakah
dengan diberlaku-kannya UU No. 23 Tahun 2014 akan
dihibahkan seluruhnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota,
atau ada kebijakan lain?
3. Penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK)

43. 43
a. BOS SD-SMP selama ini disalurkan melalui transfer ke provinsi dan
selanjutnya disalurkan ke sekolah. Diperlukan peninjauan kembali
mekanisme penyaluran BOS 2017, dengan tetap memperhatikan
ketepatan waktu.
b. Dalam APBN 2015 BOS SMA/SMK masih dikelola oleh pemerintah
pusat. Di tahun 2016 diusulkan agar mekanismenya sama dengan
BOS Pendidikan Dasar.
4. Penyaluran Bantuan Operasional Sekoah (BOS)
2012- sekarang

44. 44
a. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pemerintah
pusat mengendalikan formasi pendidik, pemindahan pendidik dan pengembangan
karir pendidik. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas provinsi.
a. TPG cenderung berlebih. Tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp 60,5T tetapi
diperkirakan penyerapannya maksimum sebesar Rp 56T. Diperlukan pendataan
dan sistem evaluasi beban mengajar secara cermat.
b. TPG terhutang akan mendapatkan perhatian khusus
b. Distribusi guru tidak merata, baik secara kuantitas maupun kualitas
sehingga rasio guru siswa dibeberapa daerah berlebih.
a. Kemendikbud akan memetakan secara cermat jumlah guru SMA/SMK yang
akan diserahkan kepada Pemerintah Propinsi, hal ini terkait dengan hak gaji dan
tunjangan profesi.
b. Kemendikbud akan membuat aturan secara tegas batas rasio guru dan siswa,
agar Pemerintah Daerah tidak mudah mengangkat guru honorer. Hal ini
sekaligus sebagai alat agar distribusi dan rasio guru terhadap murid diperbaiki.
5. Guru

45. NO
JENJANG
JUMLAH
Kabupaten TK SD SMP SLB* SMA SMK
01 Dki Jakarta 409 17.969 9.309 529 4.796 2.379 35.391
02 Jawa Barat 4.148 128.596 36.331 1.870 16.500 8.249 195.694
03 Jawa Tengah 8.238 123.056 45.386 1.090 15.189 11.336 204.295
04 Di Yogyakarta 2.749 13.185 6.662 877 2.931 3.518 29.922
05 Jawa Timur 8.137 131.936 44.822 884 16.806 13.021 215.606
06 Aceh 2.502 28.490 13.437 31 8.907 3.100 56.467
07 Sumatera Utara 659 64.515 22.406 62 11.350 5.693 104.685
08 Sumatera Barat 1.689 30.399 13.435 293 7.731 4.380 57.927
09 Riau 872 26.408 9.016 31 5.189 1.876 43.392
10 Jambi 739 18.691 6.337 132 3.179 1.517 30.595
11 Sumatera Selatan 943 35.818 11.639 186 6.266 2.122 56.974
12 Lampung 1.148 35.047 11.189 96 5.493 2.197 55.170
13 Kalimantan Barat 533 27.472 7.003 55 2.985 1.489 39.537
14 Kalimantan Tengah 1.047 17.888 5.671 85 2.927 1.506 29.124
15 Kalimantan Selatan 1.986 21.351 7.066 89 2.880 1.767 35.139
16 Kalimantan Timur 544 18.850 6.897 95 2.992 2.131 31.509
17 Sulawesi Utara 1.215 13.210 6.691 68 3.119 2.050 26.353
18 Sulawesi Tengah 1.733 18.054 6.161 41 2.893 1.796 30.678
19 Sulawesi Selatan 3.429 42.434 17.782 335 9.364 4.816 78.160

46. Pemerintah merencanakan akan mengalokasikan dana Desa sebesar
Rp.9 T, dan salah satu komponen program yang dapat dibiayai
termasuk Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD
HI).
a. Perlu koordinasi antara Kemendikbud, Kemenkes, Kemenag,
BKKBN dan Kemendagri serta Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi untuk pelaksanaannya.
b. PAUD HI merupakan intervensi strategis untuk pengembangan
anak secara optimal dalam periode emas mereka sekaligus
sebagai upaya menyiapkan anak untuk masuk ke jenjang
pendidikan dasar.
46
6. PAUD

47. 47
a. Pemerintah Propinsi perlu membuat perencanaan yang
matang agar ketersediaan/kapasitas sekolah menengah
agar transisi dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dapat tercapai
100%, sebagai prasyarat bagi keberhasilan Program Wajib
Belajar 12 Tahun.
b. Data arus peserta didik/kohort SMP/MTs di propinsi
menjadi dasar bagi perencanaan penyediaan ruang kelas,
perencanaan kebutuhan guru dan kebutuhan pendanaan.
c. Kemdikbud secara reguler mengadakan koordinasi dengan
Pemerintah Propinsi agar Pemerintah Propinsi lebih
bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan menengah
termasuk melakukan monitoring pendidikan dasar.
7. Pelaksanaan Wajar 12 Tahun di Provinsi

48. Kondisi Akses Pendidikan Menengah Per Kecamatan
48
Aceh
Sumut
Sumbar
Riau
Kep. Riau
Bengkulu
Babel
120
11
Jambi
Lampung
Sumsel
213
11
DKI Jakarta
Banten
Jabar
Jateng
D.I Jogja
Jatim Bali NTB NTT
Kalbar
Kalteng
Kaltim
Kaltim
55
4
41
5
271
16 386
35
152
6
158
18
101
23
191
23
152
2
592
34
76
2
693
19
56
1
113
3
221
75
44
2 543
30
162
12 118
14
122
12
133
12
Sulut
131
23
Gorontalo
55
20
Sulteng
129
32
Sulbar
61
7
Sulsel
272
32
Sultra
188
16
Maluku
79
11
Malut
100
14
Pabar
64
103
Papua
111
307
Permendikbud 80 tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal pasal 4 mengamanatkan disetiap
wilayah kecamatan minimal terdapat satu sekolah jenjang pendidikan menengah.
Keterangan:
• Jumlah Kecamatan yang belum memiliki SM/MA = 13,93%
• Jumlah Kecamatan yang memiliki SM/MA = 86,07% 5853
947
Sumber: Dapodikmen 2013
• Total Kecamatan di seluruh
Indonesia berjumlah 6.800
kecamatan

49. Periode Waktu Paling Rentan:
Transisi Antar Jenjang Studi Kasus di Kab. Sukabumi
SD
SMP
SMA/K
39.450
24.781 18.688
11.031
=14.669 (37,2%)
=7.657 (41,0%)
lulusan
lulusan
Siswa baru
Siswa baru
8.459
lulusan
44.923
Siswa baru
= 36.464 (81,2%)
Sumber : Disdik Kab. Sukabumi, 2011 49

50. Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah perlu
ditingkatkan akuntabilitas dan efisiensinya yang meliputi:
a. Komponen non gaji dalam DAU 2015 sebesar Rp 14,1 T
(dari DAU yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan
sebesar Rp. 135 T);
b. Komponen dana cadangan dalam TPG 2015 sebesar Rp.
3,7 T (dari dana TPG sebesar Rp. 70,2 T);
c. Pemanfaatan anggaran pendidikan dalam OTSUS, Dana
Insentif Daerah (DID) dan anggaran pendidikan dalam
DBH yang totalnya sebesar Rp. 7,2 T.
50
8. Akuntabilitas dan Efisiensi

51. Tindak Lanjut Pengalihan Kewenangan Pendidikan
Menengah
51
51

52. Hasil Rapat
1. Rapat koordinasi tingkat menteri (Menko Perekonomian, Menko
PKM, dan K/L terkait) untuk memutuskan kebijakan penataan
anggaran pendidikan transfer daerah sesuai dengan UU 23/2014
(Tentang Pemerintahan Daerah) serta meningkatkan akuntabilitas dan
efektivitas pemanfaatannya.
2. Penataan administrasi anggaran pendidikan transfer daerah meliputi:
DAK (Dana Alokasi Khusus), DAU (Dana Alokasi Umum) Non-Gaji, TPG
(Tunjangan Profesi Guru), Tamsil (Tambahan Penghasilan Guru), BOS
(Bantuan Operasional Sekolah).
3. Diusulkan adanya kebijakan untuk memastikan akuntabilitas dan
efisiensi pemanfaatan anggaran pendidikan dalam DBH (Dana Bagi
Hasil), dana Otsus (Otonomi Khusus) dan DID (Dana Insentif Daerah)
yang selama ini belum jelas pemanfaatanya

53. Hasil Rapat
4. Pemindahan anggaran sekolah menengah ke provinsi (sesuai
amanah UU 23/2014) akan dilakukan mulai 1 Januari 2017.
Diusulkan adanya uji coba di beberapa provinsi mulai tahun
anggaran 2016.
5. Diusulkan adanya reformulasi pengalokasian DAK berdasarkan
kebutuhan spesifik daerah serta kemampuan fiskal untuk
penyediaan dana pendamping.
6. Segera dilakukan pendataan aset SMA/SMK untuk dialihkan
pengelolannya dari Kabupaten/Kota ke Provinsi.
7. Melakukan pendataan PTK yang akurat untuk memastikan
kebutuhan dana transfer sehingga tidak terjadi
kekurangan/kelebihan

54. Hasil Rapat
8. Diusulkan adanya kuota jumlah guru per kabupaten/kota/provinsi yang
bisa dibayar oleh APBN untuk mendorong rasio guru-siswa yang ideal
serta efisiensi gaji dan tunjangan guru.
9. Menuntaskan pembayaran tunggakan TPG dan Tamsil (PTK Dikmen)
sehingga tidak menjadi beban pada saat pengalihan ke provinsi.
10. Penyaluran BOS Dikdas dipertimbangkan tetap di provinsi seperti
sekarang mengingat pengalaman penyaluran melalui kabupaten/kota
di masa lalu sangat tidak lancar.

55. Informasi Tambahan untuk Kemdikbud
55

56. Informasi Tambahan Untuk Kemdikbud
1. Dalam Dana Desa tahun 2015 sebesar Rp20 Trilyun terdapat
peruntukan untuk pengembangan PAUD. Hal ini sangat baik
untuk mendukung program Paudisasi (1 desa 1 PAUD).
2. Terdapat SILPA Rp6 Trilyun dalam pembayaran TPG 2014
(serapan Rp54 Trilyun dari alokasi Rp60 Trilyun) karena jumlah
guru yang diusulkan lebih besar dari yang laik bayar di daerah.
Kemdikbud diminta memvalidasi keakuratan data guru untuk
perencanaan ke depan.
3. Terdapat SILPA Buffer BOS 2014.
4. Sinkronisasi ketentuan penganggaran dalam UU 23/2014 dengan
UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan.

57. Informasi Tambahan
• Rembuk Nasional Pendidikan akan
diselenggarakan pada tanggal 29-31 Maret 2015 di
Pusdiklat Kemdikbud, Sawangan, Depok
• Pembukaan akan dilakukan oleh Presiden RI Bapak
Jokowi pada hari Minggu, 29 Maret 2015 pukul
19.00 WIB

58. 58
Terimakasih
bpkln@kemdikbud.go.id