Tulisan ini membahas implementasi desentralisasi pendidikan di tingkat sekolah dan peran Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan (BP2K) di DKI Jakarta melalui Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) di SMK. RPS disusun bersama stakeholder sekolah untuk mencerminkan kebutuhan mereka. BP2K dapat membantu SMK kurang beruntung dengan memberikan konsultasi dan pendampingan dalam penyusunan dan pelaksanaan RPS.

1. Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) di SMK dan Pendayagunaan
di Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan di DKI Jakarta
Bambang Dharmaputra
Dosen Universitas Negeri Jakarta Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika
RPS merupakan rancangan yang disusun oleh sekolah dan masyarakatnya dalam membangun pendidikan
di sekolah mereka . Program ini sudah diterapkan pada pendidikan dasar untuk ribuan sekolah di tiga
provinsi (Bali, NTB, dan NTT). Pada hakikatnya, model RPS ini dapat diterapkan di SMK dengan
berbagai modifikasi. Salah satu modifikasinya adalah melibatkan BP2K untuk membantu SMK yang
kurang beruntung.
Kata kunci: desentalisasi pendidikan, karakteristik pendidikan kejuruan, BP2K, model RPS SMK
Diberlakukan Undang-Undang Sisdiknas Tulisan ini tidak akan membahas proyek
No. 20 tahun 2003, telah merubah tersebut secara mendalam, tetapi hanya
paradigma pendidikan yang selama ini akan memaparkan bagaimana hakekat
bersifat sentralistik menjadi otonomi pemberdayaan desentralisasi di tingkat
sampai di tingkat satuan pendidikan sekolah dan pemerintah daerah dalam
dalam kadar tertentu. Bahkan pada pasal- menangani masalah pendidikan.
pasal di Bab XV, peran serta masyarakat
dalam pendidikan semakin dominan dan Karakteristik Desentralisasi
menentukan mutu sekolah. Oleh sebab itu Pendidikan
memberdayakan satuan pendidikan dan
masyarakatnya menjadi agenda paling Desentralisasi pendidikan mengandung
penting dalam pendidikan di masa pengertian membagi kewenangan yang
mendatang. Namun demikian, mungkin lebih besar dalam tanggung jawab yang
ada yang merisaukan apakah satuan dahulunya dipegang pusat. Pemberian
pendidikan dan masyarakatnya telah siap kewenangan ini terkait pula pada
menghadapi perubahan tersebut ! Jangan- kemampuan daerah/sekolah dalam
jangan ini hanya cara lain untuk tanggung jawab tersebut. Jika sekolah
mengatakan sekolah belum siap dan atau daerah saat itu dianggap belum
pendidikan pun perlu kembali ke sistem mampu menanganinya secara mandiri,
lama, yakni sentralistik dari pusat. maka pemberdayaan kapasitas sekolah
dan daerah menjadi masalah utama yang
Namun dugaan semacam itu tak perlu harus ditangani pemerintah pusat. Strategi
dikuatirkan, karena iklim demokrasi di pemberdayaan diberikan dengan memper
negeri ini agaknya tidak akan mendukung bantukan konsultan pada berbagai hal
kita kembali ke masa lalu. Depdiknas pun yang diperlukan sambil melatih sekolah
dengan bantuan dana pinjaman ADB dan dinas pendidikan terkait memperaktik
(Asean Development Bank) telah kan konsep-konsep desentralisasi secara
mengembangkan program pemberdayaan nyata Untuk itu, sekolah diminta
sekolah miskin di tingkat pendidikan menyusun Rencana Pengembangan
dasar dan pengelola di tingkat kabupaten/ Sekolah (RPS) dan Dinas Pendidikan
kota. Program itu dikenal dengan DBEP Kabupaten/Kota menyusun Rencana
(Decentralized Basic Education Project) Pengembangan Pendidikan Kabupaten
yang telah mencakup tiga provinsi (Bali, /Kota (RPPK) dengan melibatkan
NTB, dan NTT) dan ribuan sekolah stakeholder yang terkait. Dana ADB
miskin di tingkat pendidikan dasar yang diberikan ke sekolah untuk
semenjak tahun 2003. melaksanakan RPS dan kabupaten/kota
untuk melaksanakan RPPK, digunakan
RPS di SMK dan Pendayagunaan di BP2K di DKI Jakarta (Bambang Dharmaputra) 1

2. sebagai sarana pembelajaran , dan bukan kebutuhan dari bawah dan ada partisipasi
tujuan. Selama pelaksanaan ini mereka. RPS baru syah jika semua
berlangsung, maka ada tim independen program yang diajukan ditanda tangani
yang meman tau dan mengevaluasi kepala sekolah, ketua komite sekolah, dan
pelaksanaan di tingkat sekolah dan di ada penanggung jawab program yang
tingkat kabupaten/ kota yang melaporkan ditunjuk Selain itu, RPS yang diajukan
ke ADB. terbuka untuk dilihat semua pihak, dan
pelaksanaannya dikontrol masyarakat.
Ciri Khusus DBEP
4. Mekanisme pendanaan berbasis
Dalam MAP 1
(Momerandum rencana/kebutuhan
Administration Project) ADB dengan Ada saja kemungkinan RPS yang disusun
pemerintah RI disebut beberapa ciri ambisius dan tidak mencerminkan
sebagai berikut kebutuhan sekolah. Oleh sebab itu, ADB
1. Fokus kemiskinan menetapkan dana-dana apa yang dapat
dibiayai (eligebel) dan tidak. Untuk
Keberpihakan pada siswa miskin meru mengontrol RPS yang disusun sekolah
pakan persyaratan pertama yang diminta sesuai rencana/kebutuhan, maka tim MBS
ADB. Oleh sebab itu, pemerintah daerah Kecamatan dan Kota / Kabupaten berhak
harus dapat menentukan sekolah-sekolah menilai RPS yang diajukan dan diperiksa
mana yang termasuk kriteria miskin dan ulang oleh Dewan Pendidikan Kabupaten/
menjaringnya secara transparan dan ber Kota sebelum dikirim ke pusat. Jika RPS
tanggungjawab. Untuk itu para konsultan dianggap menyimpang oleh tim peme
yang ada di kabupaten/kota berkewajiban riksa, maka diberikan masukan ke sekolah
memberdayakan kapasitas dinas pendi untuk memperbaiki dan jika dianggap
dikan setempat untuk melaksanakannya.2 sudah memadai baru di kirim ke pusat
2. Implementasinya terdesentralisasi untuk mendapat dana ADB untuk RPS
mereka
Sekolah miskin yang terpilih, untuk meng
gunakan dana yang akan diberikan 5. Perhatian akan berkelanjutan
diharuskan membuat RPS. Sekolah program.
miskin (biasanya kemampuannya pun Dana RPS tersebut diberikan untuk tiga
lemah) dalam menyusun RPS perlu tahun bagi pengembangan mutu sekolah.
diperkuat. Untuk itu perlu dibantu Setiap tahun sekolah harus mengevaluasi
konsultan untuk tingkat sekolah (FF: Field dan merevisi RPS, dan salah satu ukuran
Facilitator) yang dikoordinir oleh RPS yang direvisi adalah jaminan
konsultan tingkat kabupaten/kota (DM: berkelanjutan program setelah program
District Manager). Tugas FF dan DM DBEP berakhir. Dengan demikian, jika
terus berlanjut pada pendampingan sekolah hanya mengandalkan pembiayaan
implementasi RPS tersebut. Selain itu, dari dana ADB, maka tidak ada perhatian
DM harus memberdayakan MBS akan berkelanjutan program. Di sini pula
(Manajemen Berbasis Sekolah) tingkat peran tim MBS Kecamatan dan
kecamatan untuk SD/MI dan MBS Kabupaten/Kota untuk menilai revisi RPS
Kabupaten/Kota untuk SMP/MTs tersebut
3. Implementasinya berorientasi pada 6. Mendukung praktik yang baik.
proses, dari bawah, dan bersifat
partisipatori Program yang diajukan bukan semata
program standar, tetapi program yang di
Penyusunan RPS harus disusun bersama dukung dan diakui baik dalam praktiknya
semua stakeholder sekolah. Jadi rencana oleh semua pihak. Jadi prinsip keberman
yang diajukan harus mencerminkan
2 Pevote, Vol.1, No. 1 September 2006 : 1-10

3. faatan menjadi penting, dan jika dianggap Implementasi desentralisasi pendidikan di
cocok untuk sekolah lain, maka hal tingkat sekolah dan MBS Kecamatan dan
tersebut dapat ditiru, tentunya dengan Kota/Kabupaten sejak tahun 2003 telah
penyesuaian. memberi gambaran yang cukup baik.
7. Penekanan pada transparansi, Sekolah miskin sekali pun, ternyata ada
akuntabilitas, dan kesesuaian . yang mampu menyusun dan mengimple
mentasikan RPS dengan baik sehingga
Penyusunan RPS yang baik, harus dibukti mendapat akreditasi A oleh tim penilai
kan pada implementasinya secara pusat. Tetapi ada juga kepala sekolah
transparan, akuntabel, dan sesuai dengan terpaksa turun jabatan karena
rancangan program. Oleh sebab itu, implementasi RPS yang buruk dan
sekolah berkewajiban menempelkan tuntutan masyarakatnya. Secara keselu
penggunaan dana di papan pengumuman ruhan dapat dikatakan bahwa sekolah
tentang pelaksanaan RPS setiap bulan ke semakin mampu mengimplementasikan
masyarakat sekolah. Secara tranparan dan kontrol komite sekolah semakin baik
pun, sekolah berkewajiban menjelaskan terhadap RPS.
apa yang berkaitan dengan RPS terhadap
gugatan masyarakatnya. Peran FF sebagai konsultan sekolah
sangat dirasakan dalam memecahkan atau
8. Monitoring independen setidaknya menjadi teman menumpahkan
Karena penekanan akan transparansi, kesulitan yang dihadapi sekolah dalam
akuntabilitas, dan kesesuaian, DBEP akan mengimplementasikan RPS. Demikian
melibatkan suatu kelompok pemonitor pula, peran FF dalam memotivasi sekolah
independen yang memberikan laporan ke untuk melaksanakan RPS dengan baik,
pusat. Namun demikian, sebaiknya juga dan sekaligus mengingatkan sekolah akan
monitoring melibatkan komite sekolah kewajiban membuat laporan bulanan
dan dinas pendidikan setempat. Intinya keuangan ke publik secara terbuka,
semakin banyak pihak yang mengawasi, mendorong sekolah tranparan, akuntabel
maka kemungkinan kecurangan semakin terhadap masyarakatnya. Paradigma baru
kecil. inilah yang sebenarnya ingin dibangun
proyek DBEP dan bukan pemberian
9. Peran organisasi-organisasi non dananya. Secara keseluruhan DM
pemerintah mengontrol FF yang ada, dan memberi
Hakekatnya, komite sekolah sebagai petunjuk-petunjuk dalam membina
organisasi non pemerintah, adalah sekolah. Sewaktu-waktu DM bersama FF
lembaga yang paling berwenang dan ber berkunjung ke sekolah untuk membina
kepentingan pelaksanaan RPS. Namun, mereka secara langsung.
karena keterbatasan waktu dan Di sisi lain, tim MBS Kecamatan dan
kemampuan dari komite sekolah, maka MBS Kabupaten/Kota perlu ditingkatkan
bantuan dari pihak luar menjadi penting. kapasitas dalam membina sekolah, dan ini
FF yang berfungsi sebagai pendamping menjadi tanggungjawab DM. Berbeda
sekolah, dapat mem bantu sekolah pada dengan sekolah, maka tim MBS tidak
saat implementasi RPS. Sekolah dapat mendapat dana khusus dari ADB tetapi
berkonsultasi tentang semua masalah dari dana pendamping APBD yang
yang dihadapi dalam pelaksanaan, dan nilainya mungkin terlalu kecil
jika FF tidak mampu mengatasinya dapat dibandingkan sekolah. Dana yang cukup
berkonsultasi dengan DM dan seterusnya besar dari ADB tersedia di RPPK dan di
akan memberi solusi pengatasannya. sinilah sebenarnya pembinaan Tim MBS
dapat diberikan melalui desentralisasi
Pengalaman Implementasi kegiatan (berikut dananya) oleh Pimpinan
RPS di SMK dan Pendayagunaan di BP2K di DKI Jakarta (Bambang Dharmaputra) 3

4. Bagian Kegiatan (Pimbagkeg) DBEP di Karakteristik Pendidikan Vokasional
kabupaten/kota. DM tidak memegang
kebijakan pemberian dana RPPK, dan Berbagai definisi dapat saja diberikan
yang mungkin dilakukan adalah untuk memaknai pendidikan kejuruan
menyarankan Pimbagkeg untuk memberi atau vokasional. Namun demikian,
kegiatan tim MBS kecamatan dan kota/ menurut Strong dan Schaefer (1975:59)3
kabupaten secara nyata. tekanan utamanya adalah mempersiapkan
seseorang menjadi tenaga kerja yang
Upaya yang dilakukan DM untuk tugas berguna. Itulah sebabnya pada kurikulum
ini adalah meminta agar para pengawas SMK tahun 1994 dikembangkan
sekolah mendampingi FF dalam bertugas. pendidikan system ganda (PSG) sebagai
Hal ini penting, karena setelah proyek ini upaya melakukan “link and match” antara
berakhir, maka tugas FF dapat diganti pendidikan dan dunia kerja. Namun
oleh pengawas. Selain itu, para pengawas Doni4, melihat kelemahan system PSG
tersebut ada di bawah koordinasi tim saat itu sebagai kesalahan visi dalam
MBS, dan kewajiban tim MBS membina memandang relasi keseluruhan antara
para pengawasnya. Melalui jalur inilah, dunia pendidikan dan kepentingan pasar.
DM dapat meningkatkan kapasitas tim Pada hakekatnya pasarlah yang sangat
MBS, yakni melalui tindakan nyata yang membutuhkan tenaga-tenaga profesional
dilakukan di lapangan. hasil pendidikan agar usaha mereka
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berjalan di dalam situasi persaingan yang
terkait melihat manfaat diterapkan RPS semakin ketat. Kesalahan selama ini,
untuk membina sekolahnya. Apalagi sejak pendidikan hanya diabdikan ke pasar
ada dana BOS (Bantuan Operasional semata, dengan membentuk manusia dari
Sekolah), maka adanya RPS yang dapat satu sisi saja, yakni memenuhi tuntutan
mengontrol kegiatan sekolah secara pasar kerja sesaat. Pada hakekatnya,
transparan, akuntabel, dan sesuai pendidikan itu mempunyai dua sisi yang
rancangan telah terbukti ada pada harus dikembangkan, yakni sisi filosofis
sekolah-sekolah DBEP. Jadi sekolah dan sisi praktis. Sisi filosofis mendorong
DBEP dapat dijadikan model bagi sekolah pendidikan itu mengembangkan diri,
lainnya. Oleh sebab itu, kepala dinas pun belajar dan mencari ilmu, walaupun saat
menginstruksikan agar semua sekolah itu belum dilihat manfaatnya. Sebaliknya
pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) sisi praktis mendorong hanya pada sisi
membuat RPS sebagaimana yang dibuat terapan yang saat ini dirasakan sangat
sekolah DBEP. Untuk itu, RPS yang berguna dan praktis.
dibuat harus komprehensif, yakni memuat Tidak ada yang salah dalam PSG, tetapi
semua sumber dana yang diterima
kedok ideologis dan kerancuan visi
sekolah, dan rancangan penggunaannya pendidikan di balik program ini yang
seperti RPS DBEP. Jadi para pengawas jomplang. Menyerahkan bulat-bulat
harus mengetahui cara membuat RPS agar dengan kemauan pasar, mengakibatkan
mereka mampu membina sekolah-sekolah sekolah hanya mau mengembangkan sisi
mereka. Jika ini dapat berjalan, maka terapannya saja dan mengabaikan sisi
pinjaman dana ADB benar-benar filosofis dari pendidikan. Akibatnya,
bermanfaat bagi daerah dalam mengimp siswa menjadi tidak berkembang kemam
lementasikan desentralisasi pendidikan di puan mengembangkan diri, dan mencari
tingkat sekolah dan kabupaten/kota. ilmu secara mandiri. Di sisi lain, perkem
bangan teknologi yang semakin cepat,
perusahaan menuntut pekerja yang
mampu mengikuti perkembangan dan
4 Pevote, Vol.1, No. 1 September 2006 : 1-10

5. mampu menggali ilmu baru di tempat yang harus canggih, tetapi watak belajar
kerja secara mandiri. mencari ilmu itulah yang harus
ditanamkan sekolah.
Sejak dari dahulu, pembentukkan sikap
dan penanaman etos kerja dianggap Berbeda dengan sekolah umum, maka
pengalaman belajar paling penting sekolah kejuruan menuntut fasilitas
diberikan di SMK. Misalnya, Kazanas dan belajar praktik yang lebih, baik jenisnya
Wolf5 mengatakan bahwa dengan maupun frekuensinya. Watak kerja di
kemajuan teknologi yang semakin cepat, industri tidak mungkin diberikan dengan
sikap kerja seseorang semakin penting, ceramah di ruang kelas, tetapi harus
karena semakin banyak keahlian di bidang terealisasikan di ruang praktik yang
vokasional digantikan oleh mesin. dirancang dengan baik. Jika ruang praktik
Menurut kajian ATT&C Australia PTY sekolah kejuruan rendah mutunya, maka
Ltd6 ada 6 kompetensi dasar yang harus sulit kita berharap lulusannya akan
dikembangkan bagi pekerja di industri. terbentuk watak kerja yang dituntut pasar.
Enam competency based performance Namun tidak berarti, ruang praktik yang
tersebut disingkat SAEKAR (Skills, hebat dan canggih, berarti lulusannya
Attitude, Experience, Knowledge, berwatak kerja yang hebat pula.
Accountability, dan Responsibility). Secanggih apa pun peralatan, maka hasil
Selain itu arah perubahan dari kualifikasi akhir ditentukan oleh guru atau instruktur
yang diperlukan dalam industri yang mengelola pembelajaran tersebut.
manufacturing di abad 21 menurut Oleh sebab itu, guru dan peralatan
German – Singapore Institute akan merupakan pasangan yang dituntut dalam
berubah, yakni kebutuhan skills menurun pembelajaran di SMK.
tetapi kemampuan intra disiplin dan
kualifikasi sikap kerja yang penting serta SMK di DKI Jakarta
pengetahuan teknologi tentang apa dan
bagaimana suatu peralatan yang terus Jumlah penduduk DKI Jakarta
berubah akan meningkat. berdasarkan hasil regrestrasi penduduk
pertengahan tahun 2004 tercatat sebanyak
Jadi PSG bukan hal yang salah, tetapi 7,47 juta jiwa dengan luas wilayah 661,5
langkah SMK menyiapkan siswanya km2. Ini berarti kepadatan penduduk di
sebelum ke DUDI (Dunia Usaha dan DKI Jakarta sebanyak 11,3 ribu
Dunia Industri) perlu dilakukan dengan orang/km2, sehingga menjadi wilayah
matang. Seperti dilihat dari akronim terpadat penduduknya di seluruh
SAEKAR, maka tiga kompetensi yang Indonesia7
harus dikembangkan masuk dalam ranah
afektif, yakni Attitude, Accountability, dan Jika dilihat dari pendidikannya, maka dari
Responsibility. Ranah afektif tidak dapat usia sepuluh tahun ke atas yang
diajarkan secara langsung, tetapi berjenjang SLTP/SLTA sekitar 58,72
terbentuk (disadari atau tidak) pada saat persen, sementara untuk jenjang maksimal
pembelajaran ranah kognitif atau tamat SD sekitar 20,66 persen, dan untuk
psikomotor. Misalnya, accountability jenjang akademi/perguruan tinggi
akan terkait dalam pembelajaran kognitif sebanyak 10,18 persen.
dan psikomotor. Jika sekolah tidak Dari usia penduduk di atas 15 tahun,
menekankan kerja yang bertanggung maka yang tergolong angkatan kerja
jawab dalam praktik di sekolah, maka sebanyak 4,10 juta orang dan bukan
sulit kita mengharap siswa kelak akan angkatan kerja sebanyak 2,52 juta orang.
bertanggung jawab dalam bekerja. Dari angkatan kerja tersebut sebanyak
Demikian pula berlaku dalam pelajaran 602,74 ribu orang sedang mencari
teori, bukan pada isi materi pelajarannya pekerjaan. Dari catatan Dinas Tenaga
RPS di SMK dan Pendayagunaan di BP2K di DKI Jakarta (Bambang Dharmaputra) 5

6. Kerja DKI Jakarta terdaftar ada 20,62 ribu SMK yang ada. Investasi Pemprov DKI
orang, dan yang berhasil ditempatkan Jakarta di bidang sarana dan prasarana
sebanyak 6,85 ribu orang dari 11,85 ribu praktik ke BP2K yang cukup besar itu
lowongan kerja yang ada. Catatan BPS menjadi kurang bermanfaat. Minat SMK
selanjutnya menjelaskan ada sebanyak untuk praktik ke BP2K semakin lama
300,58 ribu orang pencari kerja yang semakin kecil jumlahnya, dan ini terlihat
masih belum ditempatkan. Angka dari siswa yang dikirim ke sana.
pengangguran yang cukup tinggi ini perlu
Berbagai alasan yang dikemukakan SMK
diperhatikan oleh SMK yang out put nya
mulai dari alasan teknis pelaksanaan yang
adalah calon-calon tenaga kerja yang
tidak aman bagi siswa, yakni pada tahun
sebagian besar akan masuk di pasar kerja
90an seringnya terjadi tawuran siswa
DKI Jakarta.
SMK yang praktik ke BP2K. Selain itu
Jika kita melihat data statistik BPS lebih ada pula alasan ekonomis tentang
lanjut pada tahun 2004, maka nampak pembiayaan praktik di BP2K yang harus
pula bahwa jumlah SMK lebih banyak ditanggung SMK cukup tinggi dengan
dibanding SMU, tetapi jumlah guru dan kondisi siswa mereka yang tergolong
siswanya SMK lebih kecil dibanding miskin. Tetapi ada pula yang mengatakan
SMU. Jika dirinci lebih lanjut, maka kualitas praktik di BP2K tidak bermutu,
jumlah SMK Swasta sebanyak 522 dan mereka pun merasa sanggup
sekolah dan SMK Negeri hanya 59 melaksanakan sendiri di sekolahnya.
sekolah. Jadi perbandingannya hampir Agaknya alasan ekonomilah yang lebih
1/10 saja SMK Negeri dibanding SMK dominan dibanding alasan lainnya, tetapi
Swasta. Di sisi lain, jumlah SMU ada 500 BP2K perlu juga berbenah diri terhadap
sekolah, dengan rincian 118 SMU Negeri tuntutan mutu dari sekolah.
dan 382 SMU Swasta. Jadi
perbandingannya sekitar ¼ saja SMU Kemiskinan di DKI Jakarta
Negeri dibanding SMU Swasta. Data
yang lebih rinci tentang perbandingan Krisis ekonomi di tahun 1998 telah
SMU dan SMK tampak pada tabel 1 pada berakibat besar sekali, sehingga telah
halaman berikut. menjadi krisis multi dimensi sampai saat
ini. Angka pengangguran yang disebutkan
Dari data tersebut terlihat besarnya minat BPS di DKI Jakarta bukan barang aneh,
pihak swasta untuk mengembangkan dan para lulusan sekolah yang akan
SMK dibanding SMU. Padahal kita masuk sebagai angkatan kerja pun akan
mengetahui, persyaratan SMK menuntut semakin sulit mencari pekerjaan. Sambil
sekali adanya ruang praktik dan bengkel, berharap pertumbuhan ekonomi semakin
justru itu tidak tidak terlalu dipersyaratkan baik di tahun mendatang, maka penyiapan
untuk SMU. Tuntutan ruang praktik dan siswa SMK yang berkualitas di DKI
bengkel berarti menuntut investasi yang Jakarta perlu diprioritaskan oleh Pemprov
besar jika ingin bermutu. Itulah sebabnya, DKI Jakarta. Pemberdayaan SMK dengan
pada tahun 1975 pemerintah mengembang mendayagunakan BP2K perlu ditingkat
kan BLPT Pulogadung yang sekarang kan dengan pendekatan keberpihakan
bernama BP2K Pulogadung. Saat itu kepada keluarga miskin.
yang diizinkan praktik di sana, hanyalah
STM Negeri saja dan STM Swasta Walaupun pendapatan asli daerah sebagai
dibantu Pemprov DKI Jakarta mana ditunjukkan oleh PDRB Pemprov
dibangunkan BPKPT seperti di Budi DKI Jakarta cukup tinggi (tahun 2004 saja
Utomo dan Duren Sawit. sebesar 320.371.140 juta rupiah), tetapi
Ironisnya, saat ini BP2K yang ada di DKI
Jakarta justru kekurangan murid dari
6 Pevote, Vol.1, No. 1 September 2006 : 1-10

7. Tabel 1. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid pada SMU dan SMK Menurut Status
Sekolah dan Kotamadya 2004/2005
Kotamadya SMU SMK
Negeri/Swasta Sekolah Guru Murid Sekolah Guru Murid
Jakarta Selatan 103 3.569 45.456 130 3.543 44.680
Negeri 31 1.725 24.781 15 699 10.033
Swasta 72 1.844 20.675 115 2.844 34.647
Jakarta Timur 134 4.756 62.019 186 5.107 64.559
Negeri 39 2.342 34.364 13 751 10.491
Swasta 95 2.414 27.655 173 4.356 54.068
Jakarta Pusat 70 1.969 23.376 75 1.971 22.257
Negeri 13 733 9.814 14 635 8.203
Swasta 57 1.236 13.562 61 1.336 14.054
Jakarta Barat 110 3.038 35.102 117 3.096 38.886
Negeri 17 920 12.902 8 418 5.739
Swasta 93 2.118 22.200 109 2.678 33.147
Jakarta Utara 82 2.284 26.080 72 1.847 19.244
Negeri 17 860 11.919 8 431 5.531
Swasta 65 1.424 14.161 64 1.416 13.713
Kepulauan Seribu 1 20 430 1 15 171
Negeri 1 20 430 1 15 171
Swasta - - - - - -
Jumlah 500 15.636 192.463 581 15.579 189.797
Negeri 118 6.600 94.210 59 2.949 40.168
Swasta 382 9.036 98.253 522 12.630 149.629
2003/2004 490 15.791 205.255 590 16.117 193.630
2002/2003 487 15.746 206.234 598 16.246 200.463
2001/2002 479 15.662 213.060 583 16.678 200.463
2000/2001 473 15.497 211.212 841 16.225 206.267
1999/2000 483 15.494 213.531 547 16.383 222.064
Sumber Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Propinsi DKI Jakarta, dan diolah penulis dari
data Jakarta dalam Angka 2004
tak dapat disangkal bahwa jumlah otonomi dan demokrasi yang semakin
keluarga miskin di DKI Jakarta cukup baik ke depan.
tinggi pula. Oleh sebab itu, keberpihakan Dari segi kemiskinan, data BPS pun
Pemprov DKI Jakarta ke masyarakat memberi laporan yang suram. Misalnya,
miskin menjadi sangat penting, apalagi di Kodya Jakarta Utara8 saja, rumah
dalam konteks tangga miskin pada tahun 2004 sebanyak
27.131 keluarga dengan anggota
RPS di SMK dan Pendayagunaan di BP2K di DKI Jakarta (Bambang Dharmaputra) 7

8. keluarganya sebanyak 116.063 orang. Jika ratusan instruktur (guru) dan gedung serta
dibandingkan jumlah penduduk Jakarta fasilitas belajar seperti:
Utara sebesar 1.182.749 orang , maka 1. Bengkel Mesin beserta
berarti hampir 10 % penduduk Jakarta peralatannya
Utara termasuk katagori miskin. Data ini 2. Bengkel Otomotif beserta
sebelum terjadi kenaikan BBM pada peralatannya
Oktober 2005, maka sekarang tentunya 3. Bengkel Listrik beserta
akan berbeda dari tahun 2004. Apalagi peralatannya
angka kemiskinan yang ditunjukkan BPS 4. Bengkel Elektronika beserta
ibarat gunung es, di mana yang muncul di peralatannya
permukaan kecil dibanding yang ada di 5. Bengkel Bangunan beserta
bawahnya. Umumnya orang tua yang peralatannya
memasukkan anaknya ke SMK bukanlah 6. Ruang Aula
kelompok keluarga kaya dan berharap 7. Ruang Perpustakaan
anak mereka secepatnya bekerja setelah 8. Ruang AVA (Audio Visual
tamat serta membantu orang tua. Aid)
Akibatnya kemungkinan putus sekolah 9. Ruang Belajar Teori
(drop out) di SMK akan tinggi dibanding Selain itu sedang dikembangkan pula
SMU. fasilitas lainnya, seperti:
Data statistik tahun 2004 pun mendukung 1. Laboratorium bahasa Inggris
dugaan tersebut, yakni jumlah siswa putus beserta jaringan perangkat
sekolah di SMU untuk kelas I (794 elektroniknya
siswa), kelas II (404 siswa), dan kelas III 2. Laboratorium Fisika untuk
(90 siswa) atau seluruhnya 1.288 siswa. pengembangan teknologi
Jadi angka putus sekolah di SMU sebesar tepat guna
0,7 %. Sedangkan di SMK 1,4 % atau dua 3. Laboratorium Komputer
kali lipat dari SMU. Data tahun 2004 untuk pengembangan multi
untuk siswa putus sekolah SMK untuk media
siswa kelas I (1.682 siswa), kelas II (814
siswa), dan kelas III (248 siswa) atau Di luar BP2K Pulogadung, Pemprov DKI
seluruhnya 2.714 siswa. Jakarta masih mempunyai empat BP2K
lain yang tersebar di lima wilayah kota
BP2K di DKI Jakarta DKI Jakarta.
Dari hasil analisis persekolahan, maka
Balai Pendidikan Pelatihan Kejuruan
tampak bahwa SMK di DKI Jakarta walau
(BP2K) ada lima di DKI Jakarta. Daftar
pun jumlahnya besar, tetapi sebagian
alamat yang dikeluarkan Dikmenti9 untuk
besar terpuruk karena kemiskinan. Umum
tahun ajaran 2004/2005, merinci kelima
nya SMK tersebut berstatus swasta,
BP2K, yakni BP2K Budi Utomo, BP2K
dengan ciri angka DO tinggi dan sarana
Pulogadung, BP2K Kampung Jawa,
praktik kurang memadai. Diperkirakan
BP2K Lenteng Agung, dan BP2K Duren
tenaga pengajarnya pun kurang memadai,
Sawit. Kelima BP2K ini adalah
sehingga tuntutan penerapan KTSP
kepunyaan Pemprov DKI Jakarta, dan
(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)
bertujuan menampung praktik siswa SMK
akan menjadi sulit tanpa dibantu Dinas
yang sarana dan prasarana praktiknya
Dikmenti.
kurang memadai.
Upaya pengatasan masalah ini dapat
Misalnya fasilitas BP2K Pulogadung saja
dilakukan dengan menutup SMK yang
mempunyai luas lahan 2,6 Ha dengan
tidak bermutu oleh Dikmenti, sehingga
mereka hilang dari peta persekolahan di
8 Pevote, Vol.1, No. 1 September 2006 : 1-10

9. DKI Jakarta. Tetapi cara ini, Pemprov akan tersedia daftar SMK miskin
DKI Jakarta akan dituduh hanya berpihak sesuai kriteria itu.
pada SMK ”bermutu” saja, dan
2. SMK miskin yang terjaring itu,
mengabaikan masyarakat miskin yang
kemudian dibantu pengembangan
hanya mampu menyekolahkan putra/
kapasitas sekolahnya dengan bantuan
putrinya di SMK ”kurang bermutu”. Jika
BP2K dan LPTK terkait yang didanai
kebijakan ini yang diambil, maka
oleh Pemprov DKI Jakarta.
dampaknya akan menjadi besar secara
politis. 3. Bantuan itu jangan berbentuk uang
langsung ke sekolah, tetapi pember
Cara yang lebih baik adalah memberdaya
dayaan siswa praktik dan guru/sekolah
kan SMK ”kurang bermutu” tadi dengan
dalam program-program yang didanai
fasilitas BP2K yang dibiayai Pemprov
oleh Pemprov DKI Jakarta.
DKI Jakarta. Dengan demikian, tidak saja
siswa miskin saja yang tertolong dengan 4. SMK yang terpilih dibebaskan biaya
mendapat praktik di BP2K, tetapi juga praktik siswanya di BP2K, bahkan
mutu gurunya pun dapat didongkrak fasilitas yang mendukung lainnya pun
dengan mengembangkan KTSP yang dibantu Pemprov DKI Jakarta.
didukung BP2K dan LPTK (Lembaga Dengan demikian tidak ada alasan
Pendidikan Tenaga Kependidikan) yang siswa putus sekolah karena
terkait. kemiskinan.
5. Dengan fasilitas praktik yang baik di
Bantuan bagi SMK Kelompok Kurang BP2K, DUDI akan lebih percaya dan
oleh BP2K di DKI Jakarta uji kompetensi pun bukan uji sesaat
Bantuan bagi SMK Kelompok Kurang tetapi hasil pembelajaran yang
tersebut hendaknya jangan hanya diyakini berjalan baik di BP2K. Oleh
memberi fasilitas praktik gratis untuk para sebab itu, BP2K dapat diminta
siswanya semata, tetapi memberdayakan mempersiapkan PSG sekolah miskin
guru dan sekolah untuk meningkatkan itu pada DUDI terkait sesuai akad
mutu pembelajarannya. Dengan demikian, kerjasama yang disepakati bersama.
lulusan SMK tersebut dapat diserap pasar 6. Pemberdayaan SMK miskin itu tidak
kerja, karena mutu pembelajarannya pun berhenti pada fasilitas praktik para
diakui DUDI. Jadi pomeo lama yang siswanya, tetapi juga pada sekolah dan
mengatakan jangan berikan ikan kepada para guru dalam mengembangkan
anak, tetapi berikan pancing agar anak pembelajaran di sekolah mereka.
dapat memancing ikan selamanya. Hal Untuk itu, LPTK bersama BP2K dan
inilah yang perlu diterapkan dalam pengawas sekolah terkait akan
memberdayakan SMK Kelompok Kurang membantu SMK dalam menyusun
Untuk itu dapat ditempuh langkah- RPS dan implementasinya.
langkah sebagai berikut: 7. RPS itu pada dasarnya rencana kerja
1. Dinas Dikmenti Pemprov DKI Jakarta sekolah dalam upaya mengembangkan
perlu mengidentifikasi SMK miskin program sekolah agar meningkat mutu
yang perlu dibantu per kodya di DKI mereka. RPS itu harus dibuat bersama
Jakarta berdasarkan kriteria yang stakeholder sekolah dan disetujui oleh
disepakati dengan Dewan Pendidikan. Komite Sekolah. Asas penyusunan
Berdasarkan kriteria itu RPS adalah transparansi,
dikembangkan instrumen untuk akuntabilitas, dan kesesuaian pada
menjaring SMK miskin, dan hasilnya rencana program yang dikembangkan.
RPS di SMK dan Pendayagunaan di BP2K di DKI Jakarta (Bambang Dharmaputra) 9

10. 8. Isi RPS itu antara lain misalnya
pemberdayaan guru dalam mengem - - - , Studi Pelacakan: Sekolah Miskin Pendidikan
bangkan KTSP , program praktik di Dasar (SD/MI dan SMP/MTs) tahun 2003
BP2K, dan program lainnya yang Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali. Denpasar:
dianggap penting oleh sekolah. Semua DBEP Kabupaten Gianyar
program sekolah itu ada penanggung 3
Strong, M.E., Schaefer,C.J. (1975), Introduction
jawabnya, dan ini ditunjuk pada guru to Trade, Industrial, And Technical Education,
yang berkaitan dengan kegiatan Columbus, Ohio: Charles E Merril Publishing
Company, h. 59
tersebut. Sumber dana pun disebutkan,
4
misalnya dari Pemprov DKI, Komite Doni Koesoema A (2004), “Pendidikan Manusia
Sekolah, dan sumber lainnya yang Versus Kebutuhan Pasar” dalam Pendidikan
Manusia Indonesia, ed. Tonny D.Widiastono.
dapat digali sekolah. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, h. 202
9. Teknis penyusunan RPS akan 5
Kazans, H.C, Wolf, L.C.(1972), “Development
diberikan LPTK, dan dibimbing oleh for Work Habits in Vocational Education –
pengawas terkait bersama LPTK. What the Literature Indicates”, The Philosophy
Demikian pula pada saat pelaksanaan and Foundations of Vocational Education,
New York: MSS Information Corporation, h.
RPS itu, sekolah didampingi 10
pengawas dan LPTK agar program 6
Indonesian Australia Partnership for Skill
yang direncanakan dapat berjalan.
Development Metal Project, Competency
Pengalaman menunjukkan di ratusan Based Training and Assessment Awareness
sekolah pendidikan dasar, hal ini dapat Program
7
berjalan asalkan ada komitmen dari Badan Pusat Statistik Propinsi DKI Jakarta
pemerintah daerah. Bantuan ADB selama (2004), Jakarta dalam Angka 2004, h.79
8
tiga tahun sebesar $ 6.000 untuk SD/MI BPS Kota Madya Jakarta Utara (2004), Jakarta
dan $ 9.000 untuk SMP/MTs per sekolah, Utara dalam Angka 2004, h.65
hanya merupakan “pancing” yang 9
Pemprov DKI Jakarta , Dinas Dikmenti. (2005),
selanjutnya dikembangkan sekolah Daftar Alamat SMA/SMK/PKBM dan
melalui RPS. Pada hakikatnya bantuan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Propinsi
Pemprov DKI Jakarta pun akan DKI Jakarta
merupakan “pancing” agar SMK miskin
itu mampu meningkatkan kemampuan
mereka secara bertahap.
PUSTAKA RUJUKAN
1
Divisi Bagian Sosial, Departemen Asia Teng
gara, Asian Development Bank ( September
2002). Memorandum Administrasi Proyek:
Indonesia, Proyek Desentralisasi Pendidikan
Dasar (Loan 1863: INO-Decentralized Basic
Education Project), Versi 2,
2
Dharmaputra, Bambang. (2004). Studi
Pelacakan: Sekolah Miskin Pendidikan Dasar
(SD/MI dan SMP/MTs) tahun 2003 Kota
Denpasar, Propinsi Bali. Denpasar: DBEP
Kota Denpasar
- - -, Studi Pelacakan: Sekolah Miskin Pendidikan
Dasar (SD/MI dan SMP/MTs) tahun 2003
Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Denpasar:
DBEP Kabupaten Badung.
10 Pevote, Vol.1, No. 1 September 2006 : 1-10