PPh Pasal 21

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
LUTHFIAH DISTAPUTRI
RAMUWISIT
(B12.2012.02233)
Click here to download this powerpoint template : Human Computers Network Free Powerpoint Template
For more : Powerpoint Backgrounds

Page 1

PENGERTIAN
• PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah
honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam
apa yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan
kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
• Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah wajib
pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha
tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan
pajak atau penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan
kegiatan orang pribadi.

Page 2

PEMOTONGAN PAJAK PPh PASAL 21
 Pemberi Kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun
cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan
pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan
sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan
pegawai.
 Bendahara atau Pemegang Kas Pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas
pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi
atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya serta Kedutaan Negara
Republik Indonesia di luar negeri.
 dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan
lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
 Orang Pribadi, yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan
yang membayar.
 Penyelenggara Kegiatan, termasuk Computers Network Free Powerpoint Template yang bersifat
Click here to download this powerpoint template : Human badan pemerintah, organisasi
nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya
Page 3

WAJIB PAJAK PPh PASAL 21
• Penerima penghasilan yang dipotong PPh Ps 21:
1. Pejabat Negara,
2. PNS,
3. Pegawai,
4. Pegawai Tetap,
5. Pegawai dengan status WPLN,
6. Tenaga Lepas,
7. Penerima Pensiun,
8. Penerima Honorarium,
9. Penerima Upah.

Page 4

BUKAN WAJIB PAJAK PPh PASAL 21
• Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat
1. Bukan WNI
2. Tidak menerima/memperoleh penghasilan lain di luar
jabatannya di Indonesia
3. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal
balik
• Pejabat perwakilan organisasi internasional
1. Bukan WNI
2. Tidak menjalankan usaha/melakukan kegiatan/pekerjaan
lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia

Page 5

SUBJEK PAJAK PPh PASAL 21
1. Pegawai (PNS,pegawai tetap,pegawai lepas yang memperoleh
penghasilan dari pemberi kerja secara berkala)
2. Penerima pensiun
3. Penerima honorarium
4. Penerima upah
5. Orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan
dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dari pemotong pajak

Page 6

PENGECUALIAN SUBJEK PAJAK
1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau
pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang
diperbantukan kepada mereka dan bertempat tinggal
sama dengan mereka dengan syarat bukan WNI serta
tidak menerima/memperoleh penghasilan lain di luar
jabatannya
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan
syarat bukan WNI dan tidak menjalankan
usaha/kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan
di Indonesia

Page 7

HAK DAN KEWAJIBAN SUBJEK PAJAK
1. Pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan
pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat
pernyataan kepada pemotong pajak sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada
permulaan tahun takwin atau pada permulaan menjadi subjek pajak
DN
2. Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi
penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk Tahun Pajak
yang besangkutan, kecuali PPh yang bersifat final
3. Apabila WP menerima penghasilan dari pemberi kerja yang
dikecualikan sebagai pemotong pajak, maka WP tersebut harus
menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri dalam SPT atas
penghasilan tersebut.
Page 8

OBJEK PAJAK PPh PASAL 21
1. Penghasilan yang diterima/diperoleh pegawai/penerima pensiun
secara teratur berupa gaji,uang pensiun bulanan,upah,honorarium,
tunjangan
2. Penghasilan yang diterima/diperoleh pegawai/penerima pensiun
secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, THR,
gratifikasi,bonus
3. Upah harian,upah borongan,upah satuan, upah borongan yang
diterima tenaga kerja lepas
4. Uang tebusan pensiun,uang THT,uang pesangon,sehubungan
dengan PHK
5. Gaji,gaji kehormatan,tunjangan lain yang terkait dengan
Click gaji/honorarium yang bersifat tidak Network Free Powerpoint Template oleh PNS
here to download this powerpoint template : Human Computers tetap yang diterima

Page 9

6. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan
oleh bukan WP selain pemerintah atau WP yang dikenakan PPh final dan
yang dikenakan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit)
7. Honorarium,uang saku, hadiah/penghargaan, komisi, beasiswa,dan
pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa,
meliputi: (Tenaga ahli, Olahrawan, penasihat , pengajar, pelatih,
penceramah, Pemain musik, pembawa acara, pelawak, Agen iklan, Peserta
perlombaan, Penjaja barang dagangan, Peserta pendidikan, pelatihan,
pemagangan, Distributor pengusaha MLM)
 Penting!
Natura adalah objek pajak, oleh negara tidak dipungut apabila masuk dalam kategori
daerah tertentu :
a. Kehutanan this powerpoint template : Human Computers Perikanan
c. Network Free Powerpoint Template
Click here to download
For
b. more : Powerpoint Backgrounds
Perkebunan
d. Pertanian
Page 10

PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN
DARI PENGENAAN PPh PASAL 21
Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal
21 adalah :
1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan
asuransi.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam
bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah
yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final.
3. Iuran pensiun
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan
atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
Pemerintah
5. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu

Page 11

BIAYA JABATAN DAN BIAYA PENSIUN
• Biaya
jabatan
adalah
biaya
untuk
mendapatkan, menagih,dan memelihara penghasilan
yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggitingginya Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000
sebulan.
• Biaya
pensiun
adalah
biaya
untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun
yang besarnya 5% dari penghasilan bruto berupa uang
Clickpensiun this powerpoint template : Human Computers Network Free Powerpoint Template
here to download setinggi-tingginya Rp 2.400.000 setahun atau
Rp 200.000 sebulan

Page 12

TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
 Tarif pajak yang digunakan sebagai tarif pemotongan atas
penghasilan yang terutang PPh pasal 21 yaitu tarif pajak
pasal 17 UU PPh (meliputi: pegawai tetap, penerima
pensiun berkala, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja
lepas, serta bikan pegawai yang menerima imbalan yang
bersifat berkesinambungan.).
 Besarnya tarif pajak PPh pasal 21 yang diterapkan terhadap
WP yang tidak memiliki NPWP menjadi lebih tinggi 20%
dari tarif yang ditetapkan terhadap WP yang mempunyai
NPWP.

Page 13

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOTONG PAJAK
PPh PASAL 21
KEWAJIBAN PEMOTONG PAJAK
• Mendaftarkan diri
• Menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak
• Menghitung kembali PPh Pasal 21 yang terutang
• Mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT


Page 14

TARIF PAJAK DAN PENERAPANNYA
1. Tarif Pasal 17 UU PPh,diterapkan atas PKP dari:
a. Pegawai tetap,besarnya penghasilan bruto dikurangi dengan:
• Biaya jabatan
• Iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai (termasuk
iuran tabungan hari tua/jaminan hari tua)
• PTKP
 Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut :
PPh Pasal 21 = (Penghasilan netto – PTKP) x tarif Ps 17 UU PPh
= (Penghasilan bruto – Biaya Jabatan – iuran pensiun
dan iuran THT/JHT yang dibayar sendiri – PTKP) x
tarif Ps 17 UU PPh

Page 15

Lanjutan...
b.

Penerima pensiun yang dibayar secara bulanan, besarnya
penghasilan bruto dikurangi dengan:
• Biaya pensiun
• PTKP
 Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut :
PPh Pasal 21 = (Penghasilan netto – PTKP) x tarif Ps 17 UU PPh
= (Penghasilan bruto – Biaya Pensiun – PTKP) x tarif Ps
17 UU PPh
c. Pegawai tidak tetap,pegawai,dan calon pegawai yang
dibayarkan secara bulanan adalah sebesar penghasilan bruto
dikurangi PTKP
For
 more : Powerpoint Backgrounds
PPh Pasal 21 = (Penghasilan bruto – PTKP) x tarif Ps 17 UU PPh
Page 16

2.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap
atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah
satuan, upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang penghasilan
tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama Pasal 17 UU PPh
(5%) diterapkan atas:
a. Jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp 150.000,00 atau
b. Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam
hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender
telah melebihi Rp 1.320.000,00
Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender
telah melebihi Rp 6.000.000,00, PPh Pasal 21 dihitung dengan
menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh atas jumlah Penghasilan Kena Pajak
Foryang disetahunkan.
more : Powerpoint Backgrounds
Page 17

3.

Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas jumlah kumulatif
dari :
A. Penghasilan kena pajak sebesar jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP,
yang diterima atau diperoleh bukan pegawai (selain tenaga ahli), yang
menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan yang memenuhi
ketentuan :
•
Yang bersangkutan memeiliki NPWP
•
Hanya memperoleh penghasilan dengan pemotong PPh Pasal 21
•
Tidak memeperoleh penghasilan lainnya
PPh Pasal 21 = (Penghasilan bruto – PTKP) x tarif Ps 17 UU PPh
B. 50% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh tenaga ahli
yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan,
arsitek, dokter, konsultan
PPh Pasal 21 = (50% x Penghasilan bruto) x tarif Ps 17 UU PPh
Page 18

Lanjutan...
C.

Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang
bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan
komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai
pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
PPh Pasal 21 = penghasilan bruto x tarif Ps 17 UU PPh
D. Jumlah
penghasilan
bruto
berupa
jasa
produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat
tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
PPh Pasal 21 = penghasilan bruto x tarif Ps 17 UU PPh
E. Jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta
program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana
pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
For more : Powerpoint Backgrounds penghasilan bruto x tarif Ps 17 UU PPh
PPh Pasal 21 =
Page 19

4.

Tarif PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan
nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD adalah :
a. Untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang
tidak bersifat berkesinambungan
b. Untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah,
yang diterima oleh peserta kegiatan.
5. Tarif PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan
nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD adalah :
a. Sebesar 0% dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan I dan II
b. Sebesar 5% dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan III
c. Sebesar 15% dari penghasilan bruto bagi pejabat negara, PNS
For more : Powerpoint Backgrounds Anggota TNI dan Anggota POLRI.
Golongan IV,
Page 20

TARIF PEMOTONGAN PPh PASAL 21 BAGI PENERIMA
PENGHASILAN YANG TIDAK MEMPUNYAI NPWP
• Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21
yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh
Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang
diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP
Artinya jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah
120% dan jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong
dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.
Pemotongan PPh Pasal 21 seperti ini hanya berlaku untuk
pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.

Page 21

SAAT TERUTANG
• Pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan
oleh pihak-pihak sebagai pemotong PPh Pasal 21
sebagaimana dimaksud pda Pasal 21 ayat 1 UU
PPh tersebut terutang pada akhir bulan
dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan
terutangnya penghasilan yang bersangkutan
tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

Page 22

PENGHASILAN YANG PPh PASAL 21
DITANGGUNG PEMERINTAH
 PPh ditanggung pemerintah adalah PPh yang terutang oleh Wajib
Pajak, yang pembayarannya dilakukan oleh pemerintah bukan
Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak tidak perlu membayar pajak.
 PPh ditanggung pemerintah terdiri atas :
1. PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh
karyawan asing yang bekerja pada kontraktor, konsultan, dan
pemasok utama atas penghasilan yang diterima atau diperoleh
karena pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan
proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah
2. PPh atas penghasilan pekerja pada kategori usaha tertentu

Page 23

PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL
21 FINAL
 PPh bersifat final, artinya bahwa seluruh pajak yang telah
dipotong/dipungut oleh pihak pemotong/pemungut dianggap final (telah
selesai) tanpa harus menunggu perhitungan dari pihak fiskus, atau dapat
dikatakan bahwa pajak yang telah dipotong atau dibayar dianggap telah
selesai perhitungannya walaupun surat ketetapan pajak belum ada.
 Dalam pengertian yang lebih spesifik, pemungutan PPh bersifat final
berarti jumlah pajak yang telah dibayarkan dalam tahun berjalan melalui
pemotongan tidak dapat dikreditkan dari total PPh yang terutang pada
akhir suatu tahun saat mengisi SPT
 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang bersifat final :
1. Penghasilan berupa uang pesangon dan uang tebusan pensiun, serta
tunjangan hari tua
2. Penghasilan berupa honorarium
3. Honorarium atau komisi

Page 24

MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21
• PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak :
PPh Pasal 21 = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak

• Tarif PPh Pasal 21
 Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Lapisan Penghasilan Kena Pajak
(dalam Rupiah)

Tarif PPh

Rp0 s.d 50.000.000
5%
Rp50.000.000 s.d Rp250.000.000
15%
Rp250.000.000 s.d Rp500.000.000
25%
30%
For di atas Rp500.000.000
more : Powerpoint Backgrounds
Page 25

PERHITUNGAN PPh PASAL 21 BAGI PEGAWAI
TETAP ATAS PENGHASILAN BERSIFAT TETAP
1.
Gaji sebulan
xxx
2.
Tunjangan PPh
xxx
3.
Tunjangan dan honorarium lainnya
xxx
4.
Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja
xxx
5.
Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan pemotong PPh Ps 21
xxx
6.
Jumlah penghasilan bruto (jumlah 1 s.d 5)
7.
Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto, maks Rp500.000 sebulan)
8.
Iuran pensiun
xxx
9.
Jumlah pengurangan (jumlah 7 + 8)
10. Penghasilan neto sebulan (6 – 9)
11. Penghasilan neto setahun/disetahunkan (10 x 12 bulan)
12. PTKP
13. PKP setahun (11 – 12)
14. PPh to download this powerpoint template : Ps 17 Computers huruf a.) Powerpoint Template
Click here Pasal 21 terutang (13 x tarif Human ayat (1) Network Free
15. PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan (14 12 bulan)

xxx
xxx
(xxx)
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Page 26

HITUNGAN
A.

Tommy Hakim bekerja pada Universitas Nusantara memperoleh gaji pokok
Rp2.500.000/sebulan. Ia membayar uang pensiun Rp100.000. Sudah menikah tapi belum
memiliki anak. Maka PPh Pasal 21 :
Gaji sebulan
Rp 2.500.000
Pengurang :
1. Biaya jabatan (5% x Rp 2.500.000)
Rp 125.000
2. Iuran pensiun
Rp 100.000
Rp 225.000
Penghasilan neto sebulan
Rp 2.275.000
Penghasilan neto setahun (12 x Rp 2.275.000)
Rp27.300.000
PTKP :
• Untuk diri Wajaib Pajak
Rp 24.300.000
• Tambahan WP menikah
Rp 2.025.000
Rp26.325.000
For more : Powerpoint Kena Pajak
Penghasilan Backgrounds
Rp 975.000
Page 27

PPh Pasal 21 setahun :
5% x Rp 975.000
Rp 48.750
PPh Pasal 21 sebulan :
Rp 48.750 12
Rp 4.063
B. Bambang Yuliawan pegawai perusahaan PT Yasa Buana, menikah tanpa anak
dengan gaji Rp8.000.000 sebulan, tunjangan-tunjangan Rp4.000.000 sebulan. PT
Yasa Buana megikuti jamsostek, premi kecelakaan dan premi jaminan kematian
masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Yasa Buana menanggung Iuran
jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Bambang
membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2% dari gaji setiap bulannya. PT
Yasa Buana membayar iuran pensiun untuk Bambang ke dana pensiun sebesar
Rp 100.000, sedangkan Bambang membayar iuran pensiun sebesar Rp 50.000.
maka perhitungan PPh Pasal 21 :
Penyelesaian
Page 28

Gaji sebulan
Tunjangan-tunjangan
Premi kecelakaan Kerja (0,5% x Rp8.000.000)
Premi Jaminan Kematian (0,3% x Rp8.000.000)
Penghasilan bruto sebulan
Pengurang :
1. Biaya jabatan (5% x Rp 12.064.000
= Rp603.000, maks diperbolehkan)
2. Iuran pensiun
3. Iuran jaminan hari tua (2% x Rp8.000.000)
Penghasilan neto setahun (12 x Rp11.354.000)
PTKP : - Untuk diri Wajib Pajak
- Tambahan WP menikah
Penghasilan kena pajak
PPh Pasal 21 setahun :
5% x Rp50.000.000
15% x Rp59.923.000
PPh Pasal 21 sebulan : (Rp11.488.450

12 )

Rp 8.000.000
Rp 4.000.000
Rp
40.000
Rp
24.000
Rp 12.064.000

Rp
Rp
Rp

500.000
50.000
160.000

Rp24.300.000
Rp 2.025.000

Rp 2.500.000
Rp 8.988.450
Rp11.488.450
Rp957.371

Rp
710.000
Rp 11.354.000
Rp136.248.000
Rp 26.325.000
Rp109.923.000

HITUNGAN : PEGAWAI TETAP DENGAN GAJI
BULANAN
C. Dr. Danang (menikah dan mempunyai 3 anak kandung) memiliki
gaji sebulan Rp20.000.000. pada bulan Maret 2013, Dr. Danang
menerima pembayaran dari Rumah Sakit berupa gaji
Rp20.000.000 dan menerima jasa medis sebagai dokter dari
pasien sebesar Rp25.000.000. Dr. Danang membayar iuran
pensiun sebesar Rp200.000 setiap bulan.
Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan Dr. Danang dari
Rumah Sakit Sehat Sentosa pada bulan maret 2013 adalah :
Penyelesaian

Page 30

Gaji sebulan
Pengurang :
1. Biaya jabatan (5% x Rp20.000.000
=Rp1.000.000, maks diperbolehkan)
2. Iuran pensiun
PTKP:
- Untuk WP sendiri
- Tambahan karena menikah
- Tambahan 3 orang tanggungan
PPh Pasal 21 terutang setahun :
5% x Rp50.000.000
15% x Rp149.200.000

PPh Pasal 21 sebulan (Rp24.880.000

12)

Rp 20.000.000
Rp 20.000.000

Rp 500.000
Rp 200.000

Rp24.300.000
Rp 2.025.000
Rp 6.075.000

Rp 2.500.000
Rp22.380.000
Rp24.880.000
Rp 2.073.334

Rp
700.000
Rp 19.300.000
Rp231.600.000

Rp 32.400.000
Rp199.200.000

HITUNGAN : PEGAWAI TETAP DENGAN
GAJI MINGGUAN
D.

Gaguk Trimanto belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, bekerja di PT
Teguh Gemilang sebagai pegawai tetap menerima gaji Rp600.000/minggu. Pada
minggu pertama bulan Agustus 2013, Gaguk menerima gaji sebesar Rp600.000. dan
dalam bulan tersebut hanya menerima gaji saja. Maka PPh Pasal 21 :
Gaji sebulan (4 x Rp600.000)
Rp 2.400.000
Pengurang :
Biaya jabatan (5% Rp2.400.000)
Rp 120.000
Rp 2.280.000
Rp27.360.000
PTKP : Untuk WP sendiri
Rp24.300.000
Penghasilan kena pajak setahun
Rp 3.060.000
PPh Ps. 21 terutang setahun (5% x Rp3.060.000)
Rp153.000
PPh Pasal 21 sebulanpowerpoint template : 12) Computers Network FreeRp 12.750
Click here to download this (Rp153.000
Human
Powerpoint Template
PPh Ps. 21 atas gaji/upah minggu pertama (Rp12.750 4) Rp 3.188
Page 32

PEGAWAI TETAP DENGAN GAJI HARIAN
E. Imam Rahardi pegawai tetap pada perusahaan Rejo Indonusa
memperoleh gaji yang dibayar harian sebesar Rp100.000. imam
menikah dan mempunyai seorang anak, PT Rejo Indonusa masuk
program jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi
Jaminan Kematian setiap bulan masing-masing sebesar 1% dan
0,30% dari gaji. PT Rejo Indonusa membayar iuran Jaminan Hari
Tua setiap bulan sebesar3,70% dari gaji dan Imam membayar iuran
pensiun Rp15.000 dan Jaminan Hari Tua sebesar 2% dari gaji.
Maka PPh Pasal 21 nya adalah :

Penyelesaian

Page 33

Penghasilan sebulan (26 x Rp100.000)
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (1% x 2.600.000)
Premi Jaminan Kematian (0,3% x Rp2.600.000) Rp
7.800
Penghasilan bruto
Pengurang :
Biaya jabatan (5% x Rp2.633.800)
Rp 131.000
Iuran pensiun
Rp 15.000
Iuran Jaminan Hari Tua (2% x Rp2.600.000) Rp 52.000

Rp 2.600.000
Rp
26.000

PTKP :
Untuk WP sendiri
Tambahan karene menikah
Tambahan seorang anak
Penghasilan Kena Pajak setahun
PPh Ps. 21 setahun (5% x Rp871.000)
PPh Ps. 21 sebulan (Rp43.550 12)
PPh Ps. 21 sehari (Rp3.625 26)

Rp29.221.000
Rp24.300.000
Rp 2.050.000
Rp 2.050.000
Rp43.550
Rp 3.629
Rp 140

Rp 2.633.800

Rp 198.690
Rp 2.435.110

Rp28.350.000
Rp 871.320

PEGAWAI TETAP MENERIMA BONUS
F. Joko Qurnain (belum menikah) bekerja pada PT Qolbu Jaya
dengan memperoleh gaji sebesar Rp2.500.000 sebulan. Pada
bulan juli 2013 Joko menerima bonus sebesar Rp5.000.000.
setiap bulan Joko membayar iuran pensiun ke dana Pensiun
sebesar Rp60.000.
Maka PPh Pasal 21 atas uang Bonus adalah :
Penyelesaian


Page 35

Gaji setahun (12 x Rp2.500.000)
Bonus
Penghasilan neto setahun
Pengurang :
 Biaya jabatan (5% x Rp35.000.000)
 Iuran pensiun setahun (12 x Rp60.000)
PTKP : WP sendiri
Penghasilan Kena Pajak
PPh Pasal 21 terutang (5% x Rp8.230.000)
PPh Ps. 21 atas gaji setahun (12 x Rp2.500.000)
Pengurang :
1. Biaya jabatan (5% x Rp30.000.000)
2. Iuran pensiun setahun (12 x Rp60.000)
PTKP: untuk WP sendiri
PPh Ps. 21 terutang (5% x Rp3.480.000)
PPh Pasal 21 atas bonus adalah :

Rp30.000.000
Rp 5.000.000
Rp35.000.000
Rp1.750.000
Rp 720.000

Rp 2.470.000
Rp32.530.000
Rp24.300.000
Rp 8.230.000

Rp 411.500
Rp30.000.000
Rp1.500.000
Rp 720.000

Rp174.000
Rp237.500

Rp 2.220.000
Rp27.780.000
Rp24.300.000
Rp 3.480.000

PEGAWAI TETAP DIPINDAHTUGASKAN
G. Agus Saparudin (belum menikah) adalah pegawai di PT
Nusantara Mandiri di Jakarta. Sejak 1 Juni 2013
dipindahtugaskan ke kantor cabang di Bandung dan pada 1
Oktober 2013 dipindahtugaskan lagi ke kantor cabang di
Garut. Gaji Agus Saparudin sebesar Rp3.500.000 dan
pembayaran iuran pensiun dibayar sendiri sebulan sejumlah
Rp100.000. selama bekerja di PT Nusantara Mandiri, Agus
hanya menerima penghasilan berupa gaji saja.
Maka PPh Pasal 21 adalah :
Penyelesaian

Page 37

Gaji sebulan (5 x Rp3.500.000)

Rp17.500.000

Pengurang :

Rp875.000

Iuran pensiun (5 x Rp100.000)

Rp500.000

Rp 1.375.000


Rp16.125.000

Penghasilan neto setahun (12/5 x Rp16.125.000)

Rp38.700.000

PTKP : WP sendiri

Rp24.300.000


Rp14.400.000

PPh Ps.21 terutang setahun
(5% x Rp14.400.000)

Rp720.000

PPh Ps.21 terutang januari s.d Mei 2013
(Rp720.000

12/5)

Rp300.000

PPh Ps.21 yang sudah dipotong Januari
s.d Mei 2013: (5 x Rp60.000)
PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong

Rp300.000

NIHIL

PEGAWAI TETAP MEMPEROLEH NPENGHASILAN
DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA
H. Qalbun junaidi adalah warga Negara RI yang bekerja
pada suatu perwakilan dagang asing yang pengenaan
pajaknya menggunakan norma perhitungan khusus
(deemed profit), memeperoleh gaji sebesar Rp2.500.000
sebulan besarta beras 50 kg dan gula 10 kg. Qalbun
Junaidi berstatus menikah dengan 1 orang anak. Nilai
uang dari beras dan gula dihitung berdasarkan harga
pasar yaitu :
Penyelesaian


Page 39

Gaji sebulan
Beras (50 x Rp10.000)
Gula (10 x Rp8.000)
Pengurang :

Rp2.500.000
Rp 500.000
Rp 80.000
Rp3.080.000

PTKP :
Untuk WP sendiri
Rp24.300.000
Tambahan karena menikah
Rp 2.025.000
Tambahan untuk 1 orang anak
Rp 2.025.000

Rp35.112.000

Rp 154.000
Rp2.926.000

PPh Ps. 21 setahun (5% x Rp6.726.000)

Rp338.100

PPh Ps. 21 sebulan (Rp388.100

Rp 28.175

12)

Rp28.350.000
Rp 6.762.000

PEGAWAI TETAP BARU MEMILIKI NPWP
PADA TAHUN BERJALAN
I.

Wahyu sentosa belum menikah dan tidak memiliki tangungan
keluarga, bekerja di PT Fajar Sejahtera memperoleh gaji dan
tunjangan setiap bulan Rp5.500.000, membayar iuran pensiun
sebesar Rp200.000. Wahyu memiliki baru NPWP pada bulan
juni 2013. kemudian menyerahkan fotokopi kartu NPWP
kepada PT Fajar Sejahtera untuk digunakan sebagai dasar
pemotongan PPh Pasal 21 bulan Juni.
Maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan untuk
bulan Januari – Mei 2013 adalah sebagai berikut :

Penyelesaian

Page 41

Gaji dan Tunjangan sebulan
Pengurang :
Iuran pensiun
Penghasilan neto atas gaji dan tunjangan sebulan
PTKP : Untuk Wajib Pajak
PPh Ps.21 atas penghasilan setahun
(5% x Rp36.000.000)
PPh Ps.21 atas gaji sebulan (Rp1.800.000 12)
PPh yang harus dipotong karena yang
Bersangkutan belum memiliki NPWP
(120% x Rp150.000)
Jumlah PPh Ps.21 yag dipotong dari
Januari s.d Mei 2013 (5% x Rp800.000)
Jumlah PPh Ps.21 terutang apabila yang
Bersangkutan memiliki NPWP (5 x Rp150.000)
Selisih (20% x 5 x Rp150.000)

Rp 5.500.000
Rp275.000
Rp200.000

Rp 475.000
Rp 5.025.000
Rp24.300.000
Rp60.300.000

Rp1.800.000
Rp 150.000

Rp 180.000
Rp900.000
Rp750.000
Rp150.000

JUMLAH KUMULATIF UPAH SEBULAN MELEBIHI
Rp2.050.000 TETAPI KURANG DARI Rp7000.000
J. Marwan (belum menikah) pada bulan april 2013 mengerjakan pembuatan
taman sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp3.500.000. upah
borongan itu tidak termasuk material dan tanaman. Pekerjaan borongan itu
diselesaikan dalam waktu 20 hari. Maka perhitungan PPh Pasal 21 adalah.....
Penyelesaian
Upah borongan sehari (Rp3.500.000 12)
Rp175.000
PTKP sehari : (Rp24.300.000 360)
Rp 67.500
Upah kena pajak sehari
Rp107.500
PPh Pasal 21 sehari :
5% x Rp107.500
Rp 5.375
PPh Pasal 21 atas upah borongan :
20 x Rp5.375
Rp107.500

Page 43

PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA KERJA
LEPAS, PEMAGANG, CALON PEGAWAI MENERIMA UPAH
SECARA BULANAN
K.

Bagus Hermanto (menikah dengan satu tangungan) bekerja pada perusahaan Garmen
dengan dasar upah harian yang dibayarkan secara bulanan. Dalam bulan Juli 2013 Bagus
Hermanto hanya bekerja selama 20 hari dengan menerima upah sehari Rp160.000. maka
PPh Pasal 21 adalah....

Penyelesaian
Upah bulan Juli 2013 : 20 x Rp160.000
Rp 3.200.000
Upah/penghasilan neto disetahunkan
(12 x Rp3.200.000)
Rp38.400.000
PTKP :
- Untuk diri Wajib Pajak
Rp24.300.000
- Tambahan WP Menikah
Rp 2.050.000
- Tambahan tanggungan
Rp 2.050.000
Rp28.350.000
Rp10.050.000
PPh Ps.21Powerpoint Backgrounds
Rp502.500
For more : terutang setahun (5% x Rp10.050.000)
PPh Ps.21 dipotong bulan Juli 2013 (Rp502.500 12)
Rp 41.875

Page 44

TEKNIK PERHITUNGAN DAN PENGISIAN
SPT PPh PASAL 21/26
NO

KODE
FORMULIR

1

1721

NAMA FORMULIR

SPT Masa PPh Pasal 21
dan/atau Pasal 26

KETERANGAN
Dibuat setiap bulan yang bersangkutan.
Kecuali bulan Desember, pada kolom-kolom
tertentu diisi dengan jumlah akumulasi
selama setahun

2

1721-II

Daftar bukti pemotongan PPh
Pasal 21 dan/atau Pasal 26
untuk Pegawai Tetap dan
Penerima Pensiun Berkala

3

1721-II

Wajib disampaikan pada saat ada pegawai
tetap yang keluar dan/atau ada pegawai
Daftar perubahan pegawai tetap
tetap yang masuk dan/atau ada pegawai
yang baru memiliki NPWP

4

1721-T

Wajib disampaikan pada Masa Pajak
Desember

Wajib dilampirkan saat pertama kali Wajib
Daftar pegawai tetap/ penerima Pajak berkewajiban untuk menyampaikan
SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21
For more : Powerpoint pensiun berkala
Backgrounds
dan/atau Pasal 26

Page 45

PPh Pasal 21

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à PPh Pasal 21

Similaire à PPh Pasal 21 (20)

Plus de Alexandrite Sweet

Plus de Alexandrite Sweet (6)

PPh Pasal 21