SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  32
Télécharger pour lire hors ligne
PENDIDIKAN
 KEWARGANEGARAAN
      BAB 3.2

        Oleh:
X3 SMADA Kelompok 7
  Tahun 2012 - 2013
DAFTAR ISI

1. STANDAR KOMPETENSI
2. KOMPETENSI DASAR
3. INDIKATOR
4. MATERI
5. LATIHAN SOAL
6. REFERENSI
STANDAR KOMPETENSI

• Menampilkan peran serta
  dalam upaya pemajuan,
  penghormatan, dan
  perlindungan Hak Asasi
  Manusia (HAM)
KOMPETENSI DASAR

• 3.2 Menampilkan peran
  serta dalam upaya
  pemajuan, penghormatan,
  dan penegakan HAM di
  Indonesia
INDIKATOR
Menguraikan proses dalam upaya
 pemajuan, penghormatan, dan
 penegakan HAM
Mengilustrasikan berbagai kasus
 pelanggaran HAM
Menyimpulkan contoh perilaku yang
 dengan upaya pemajuan, penghormatan,
 dan penegakan HAM di Indonesia
MATERI
Peran serta dalam penegakan HAM di Indonesia
Proses pemajuan, penghormatan, dan
  penegakan HAM
Pelanggaran HAM dan penanganan kasus
  pelanggaran HAM
Contoh perilaku yang sesuai dengan upaya
  pemajuan, penghormatan, dan penegakan
  HAM di Indonesia
Proses pemajuan, penghormatan, dan
          penegakan HAM
• Hak asasi manusia adalah hak dasar yang
  dimiliki oleh setiap pribadi manusia secara
  kodrati sebagai anugerah dari tuhan,
  mencangkup hak hidup, hak
  kemerdekaan/kebebasan dan hak memiliki
  sesuatu.
Penegakan HAM di Indonesia

• Sebagai mana kita ketahui, bahwa hak asasi
  manusia bersifat Universal sehingga masalah ini
  menjadi perhatian segenap umat manusia, tanpa
  memperdulikan dari mana para korban atau
  pelaku pelanggaran HAM berasal. Dunia
  internasional sendiri memiliki berbagai instrumen
  sanksi untuk para penjahat kemanusiaan, mulai
  dari sanksi ringan berupa pengucilan hingga
  sanksi pidana melalui pengadilan internasional.
  Penegakkan hak asasi manusia membutuhkan
  kerja sama dari berbagai pihak.
• Persaingan berbagai kekuatan politik menjadi warna utama
  dalam kehidupan politik pada masa orde lama, persaingan
  tersebut meluas kesegenap kehidupan rakyat hingga
  memicu perseteruan diantara mereka. Haruskah
  persaingan politik selalu mengarah pada perseteruan.????
  Kenyataan menunjukan bahwa hingga kini proses
  penegakan HAM di indonesia masih menghadapi berbagai
  kendala. Tetapi, proses demokratisasi yang terjadi pasca
  tumbangnya kekuasaan orde baru telah memberi harapan
  yang besar bagi kita agar pengakuan dan perlindungan
  terhadap hak asasi manusia dapat ditegakkan.
• Pelanggaran HAM tidak saja dapat dilakukan
  oleh negara (pemerintah), tetapi juga oleh
  suatu kelompok, golongan, ataupun individu
  terhadap kelompok, golongan, atau individu
  lainnya. Selama ini perhatian lebih banyak
  difokuskan pada pelanggaran HAM yang
  dilakukan oleh negara, sedangkan pelanggaran
  HAM oleh warga sipil mungkin jauh lebih
  banyak, tetapi kurang mendapatkan
  perhatian.
Langkah – langkah kebijakan tegas
   dihormatinya HAM di Indonesia
1. Meningkatkan profesionalisme lembaga
   keamanan dan pertahanan negara.
2. Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan
   tidak diskriminatif.
3. Meningkatkan kerja sama yang harmonis
   antarkelompok atau golongan dalam
4. Masyarakat agar mampu saling memahami dan
   menghormati keyakinan dan pendapat masing-
   masing.
5. Memperkuat dan melakukan konsolidasi
   demokrasi.
Contoh Pelanggaran HAM Nasional
Kasus yang sudah diajukan ke   Kasus yang belum tersentuh
sidang pengadilan              hukum
• Peristiwa Tanjung Priok      • Pembantaian massal 1965
  (1984)                         (1965-1970)
• Penculikan Aktivis 1998      • Kasus-kasus di Papua (1966)
  (1984-1998)                  • Kasus Timor-Timur Pasca
• Kasus 27 Juli 1996             Referendum (1974-1999)
• Penembakan mahasiswa         • Kasus-kasus di Aceh pra
  Trisakti (1988) , dll.         DOM (1976-1989) , dll
HAMBATAN DAN TANTANGAN DALAM UPAYA
 PEMAJUAN,PENGHORMATAN, DAN PENEGAKAN HAM
               DI INDONESIA
1. Hambatan Penegakan HAM
   a. Faktor kondisi social-budaya
• 1) Strifikasi dan status social; yaitu tingkat pendidikan,
   usia, pekerjaan, keturunan, dan ekonomi
   masyarakatIndonesia yang multi kompleks (heterogen)
• 2) Norma adat atau budaya local kadang bertentangan
   dengan HAM, terutama jika sudah bersinggungan
   dengan kedudukan seseorang, upacara-upacara sacral,
   pergaulan, dan sebagainya
• 3)Masih adanya konflik horizontal di kalangan
   masyarakat yang hanya disebabkan oleh hal-hal sepele
b. Faktor komunikasi dan informasi
• 1) Letak geografis Indonesia yang luas dengan
  luas, sungai, hutan, dan gunung yang
  membatasi komunikasi antardaerah
• 2) Sarana dan prasarana komunikasi dan
  informasi yang belum terbangun secara baik
  yang mencakup seluruhwilayah Indonesia
• 3) Sistem informasi untuk kepentingan
  sosialisasi yang masih sangat terbatas baik
  sumberdaya manusianyamaupun perangkat
  (software dan hardware)
c. Faktor kebijakan pemerintah
• 1)Tidak semua penguasa memiliki kebijakan
  yang sama tentang pentingnya jaminan hak
  asasi manusia
• 2) Ada kalanya demi kepentingan stabilitas
  nasional, persoalan hak asasi manusia sering
  diabaikan
• 3) Peran pengawasan legislative dan control
  social oleh masyarakat terhadap pemerintah
  sering diartikan oleh penguasa sebagai
  tindakan pembangkangan
Tantangan Penegakan HAM
• Prinsip universalitas yaitu bahwa adanya hak-hak asasi manusia
  bersifat fundamental dan memiliki keberlakuan universal,
• Prinsip Pembangunan nasional yaitu bahwa kemajuan ekonomi
  dan social melalui keberhasilanpembangunan nasional dapat
  membantu tercapainya tujuan meningkatkan demokrasi dan
  perlindungan HAM.
• Prinsip Kesatuan HAM (Indivisibility) yaitu berbagai jenis atau
  kategori HAM, yang meliputi hak-hak sipil danpolitik, hak
  ekonomi, social, dan cultural, hak perseorangan, hak
  masyarakat/bangsa secara keseluruhanmerupakan satu kesatuan.
• Prinsip objektivitas atau Non-Selektivitas yaitu penolakan
  terhadap pendekatan/penilaian terhadappelaksanaan hak-hak
  asasi pada suatu Negara oleh pihak luar, yang hanya menonjolkan
  satu jenis HAM saja,mengabaikan HAM lainnya.
• Prinsip keseimbangan yaitu keseimbangan
  anatara hak perseorangan dan masyarakat dan
  bangsa, sesuaidengan kodrat manusia sebagai
  makhluk individual dan makhluk social
  sekaligus.
• Prinsip Kompetensi Nasional yaitu bahwa
  penerapan dan perlindungan HAM merupakan
  kompetensi dantanggung jawab nasional.
• Prinsip Negara hukum yaitu bahwa jaminan
  terhadap HAM dalam suatu negara
  dituangkan dalam aturan-aturan hukum, baik
  hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.
Peradilan Internasional HAM
• Sebagai suatu nilai yang diakui secara universal,pengakuan
  dan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan
  tanggung jawab bersama yang bersifat lintas negara.
  Artinya persoalan hak asasi manusia tidak hanya
  merupakan persoalan suatu Negara secara tersendiri,
  melainkan menjadi persoalan bersama yangmendapat
  perhatian internasional. Perlindungan terhadap hak asasi
  manusia internasional yang menggunakan instrument
  hukum adalah mahkamah kejahatan internasional atau
  yang dikenal dengan International Criminal Court (ICC).
• ICC dibentuk pada tanggal 1 juli 2002 berdasarkan pada
  aroma statute of the criminal (1998) berkedudukan di Den
  Haag,Belanda, dan dapat mengadakan sidang di Negara lain
  bila diperlukan.
• Wewenang ICC terbatas pada kejahatan-kejahatan yang
  paling serius dan menyangkut masyarakat
  internasional, antara lain:
a. Genosida
    tindakan atau perbuatan yang bertujuan untuk
    menghancurkan atau memusnahkan seluruh
    atausebagian bangsa , ras, etnis atau agama dengan
    cara:
      - Membunuh anggota kelompok
      - Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang
  berat pada kelompok
      - Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang
  mengakibatkan kemusnahan
      - Mencegah kelahiran dalam kelompok
      - Memaksa anak-anak untuk pindah kekelompok lain
b. Kejahatan terhadap kemanusiaan
   perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari
  serangan yang sistematik kepada penduduk
  sipil, antara lain sebagai berikut :
• Pembunuhan
• Penyiksaan
• Perkosaan
• Penganiayaan kepada kelompok
• Pemusnahan
• Penghilangan orang dengan paksa, dll
Proses Peradilan Hak Asasi Manusia
             Internasional
1. Pemeriksaan pendahuluan
• Penuntut umum, setelah adanya laporan atau pengaduan dari
  salah satu Negara peserta mengenai suatukejahatan, kemudian
  melakukan evaluasi atas laporan tersebut. Apalagi penuntut umum
  menyimpulkanbahwa ada dasar yang beralasan untuk menindak
  lanjuti dengan penyidikan kepada majelis pra-peradilandengan
  dilengkapi bahan-bahan yang telah dikumpulkan.Dalam melakukan
  penyelidikan, tugas dan wewenang penuntut umum adalah:
1) Mengumpulkan dan memeriksa bukti-bukti
2) Meminta kehadiran dan bertanya kepada orang yang sedang
    diselidiki, korban, dan saksi
3) Mengadakan kerjasama dengan setiap Negara atau organisasi
    antar pemerintah yang sesuai kewenangan
5) Membuat persiapan atau kesepakatan yang
 tidak bertentangan dengan undang-undang
 untukmempermudah kerjasama dengan
 Negara, organisasi antar pemerintah atau
 orang
6) Menjaga kerahasiaan dokumen dan
 informasi yang diperoleh
7) Sebelum pemeriksa, penuntut umum boleh
 melanjutkan penyidikan dan dapat
 mengubah atau mencabut setiap dakwaan.
2.    Pemeriksaan pengadilan
• Dalam pasal 61 International Criminal Court (ICC) ditentukan sebagai
   berikut:
• Pada waktu pemeriksaan, penuntut umum harus mendukung setiap
   dakwaan dengan bukti yang cukup
• Dalam proses pemeriksaan tersangka diperbolehkan:
        - Menolak dakwaan
        - Membantah bukti yang di ajukan oleh penuntut umum
        - Mengajukan bukti
• Dalam pimpinan mengangkat majelis pemeriksa yang bertanggung jawab
   terhadap pelaksana setiap persidangan berikutnya
• Terdakwa harus hadir selama pemeriksaan,bila terdakwa hadir
   dipengadilan terus-menerus menunggu persidangan, Majelis pemeriksa
   dapat mengeluarkan terdakwa dan membuat penetapan baginya untuk
   mematuhi persidangan dan memberikan intruksi kepada pengacaranya
   dari luar sidang dengan teknologi komunikasi
• Dalam mulai persidangan, majelis pemeriksa membacakan kepada
  terdakwa dakwaan yang sebelumnya telah dikonfirmasikan oleh
  majelis pra-peradilan. Majelis pemeriksa memberi kesempatan
  kepada terdakwa untuk menyatakan pernyataan bersalah atau tidak
  bersalah.
• Hakim ketua memberi petunjuk pelaksanaan persidangan termasuk
  menjamin bahwa persidangan dilaksanakan secara adil dan tidak
  memihak
• Majelis pemeriksa memiliki wewenang untuk:
     - Mengatur mengenai diterimanya suatu bukti
     - Mengambil suatu tindakan yang perlu untuk menjaga
  ketertiban selama berlangsungnya pemeriksaan
• Bila majelis pemeriksa berpendapat bahwa diperlukan adanya
  fakta-fakta yang lebih lengkap untukkepentingan keadilan, terutama
  korban, maka dapat:
       - Menuntut penuntut umum mengajukan bukti tambahan
  termasuk keterangan saksi-saksi
      - Memerintahkan agar pemeriksaan dilanjutkan
• Putusan majelis pemeriksa harus berdasarkan evaluasi bukti dari
  seluruh persidangan
3. Upaya Banding
• Berdasarkan pasal 74 International Criminal
    Court (ICC), putusan pengadilan dapat
    diajukan banding olehpenuntut umum atau
    orang yang dihukum dengan alasan-alasan
    sebagai berikut:
i. Kesalahan prosedur
ii. Kesalahan fakta
iii. Kesalahan hukum
iv. Alasan lain yang mempengaruhi keadilan
CONTOH PERILAKU YANG SESUAI DENGAN
  UPAYA PEMAJUAN, PENGHORMATAN DAN
     PENEGAKKAN HAM DI INDONESIA
• Menurut jumlahnya jenis pelanggaran HAM yang
  dilaporkan kepada Komnas HAM yang paling
  banyak terjadi dalam masyarakat antara lain
  adalah kasus persengketaan tanah, kasus
  perburuhan, kasus perbuatan tidak terpuji leh
  aparat negara berupa pelanggaran HAM, kasusu
  perumahan, dan kasus-kasus di bidang agama.
  Namun ternyata kasusu pelanggaran HAM yang
  paling banyak terjadi antara sesama warga
  masyarakat sendiri.
1. Masalah tanah
• Persengketaan tanah dapat terjadi antar
  sesama warga masyarakat, antar warga
  masyarakat dan badan usaha, antar warga
  masyarakat dan instansi pemerintahan
  termasuk dengan jajaran Hankam/TNI- Polri
2. Masalah Perburuhan
• Sebagian besar masalah perburuhan yang diajukan
  kepada Komnas HAM berkisar pada masalah ancaman
  pemutusan hubungan kerja massal. Umumnya masalah
  ini dapat dibantu penyelesaiannya oleh Komnas HAM
• Namun tidak seluruh masalah perburuhan dibawa ke
  Komnas HAM karena dewasa ini banyak permunculan
  serikat pekerja/serikat buruh yang berfungsi
  membantu anggotanya dalam menyelesaikan masalah
  berikut yakni:
• a. Masalah –masalah perburuhan;
• b. Perselisihan antar pengusaha dengan pekerja;
• c. Kesejahteraan pekerja, dan masalah kontrak kerja
3. Masalah Perbuatan Oknum yang tidak
  terpuji
• a. Dalam terminologi hukum tata negara istilah
  perbuatan oknum yang tidak terpuji adalah
  penyalahgunaan atau pelanggaran hukum oleh
  pejabat/aparat pemerintahan
• b. Melalui media massa kita dapat menyaksikan
  adanya beberapa kasusu penyalahgunaan wewenang
  atau kekuasaan oknum aparat dengan perbuatan-
  perbuatan yang tidak terpuji. Misalnya adanya oknum
  aparat dengan membabi buta menembakkan senjata
  apinya di tengah keramaian masyarakat sehingga
  menimbulkan korban meninggal pada anggota
  masyarakat. Hal ini jelas merupakan pelanggaran HAM
  sehingga pelakunya pantas untuk dipecat dan diadili
4. Masalah Agama
• Agama mengajarkan kebaikan, cinta kasih kerukunan,
  kedamaian, danlain-lain. Namun melalui media masssa kita
  tahu masih ada peristiwa perusakan tempat ibadah. Hal ini
  juga merupakan pelanggaran HAM khususnya mengenai
  kebebasan memeluk dan menjalankan ibadah agamanya.
• Pengalaman ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat
  yang penduduknya beragam agama dibutuhkan suatu
  engantar singkat tentang kepekaan-kepekaan khas setiap
  agama untuk diketahui dan dihormati oleh penganut
  agama-agama lainnya.
• Proses penegakkan HAM tidak mungkin hanya
  mengandalkan pemerintah saja tetapi dperlukan partisipasi
  masyarakat. Semakin masyarakat aktif berpartisipasi dalam
  penegakkan HAM, maka kondisi HAM akan semakin baik.
  Sebaliknya semakin pasif partisipasi masyarakat dalam
  penegakan HAM maka kondisi HAM akan memburuk.
•    Partisipasi masyarakat dalam penegakkan HAM dapat dilakukan
    dengan cara berbagai bentuk tindakan antara lain berikut ini.
    1. berusaha berperilaku sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai HAM
    dimanapun kita berada yaitu menghargai dan solider kepada
    sesama manusia
    2. berusaha memahami berbagai insrumen HAM dan pada saat
    yang tepat dan dengan cara yang tepat berusaha membagikan hasil
    pemahaman tersebut kepada teman, sahabat, atau warga
    masyarakat di sekitar lingkungan kita
    3. mengamati dan mendiskusikan berbagai perkembangan
    kebijakan HAM dan peristiwa pelanggaran HAM terutama yang
    terjadi di lingkungan sekitar kita
    4. melibatkan diri dalam kelompok minat atau organisasi non
    pemerintah dan advokasi HAM
    5. turut serta membangun opini publik melaluio media massa
    mengenai wacana dan kasusu HAM
    6. bersedia menyatakan solidaritas dalam bentuk tindakan nyata
    untuk membantu korban pelanggaran HAM aterutama yang berada
    di lingkungan sekitar kita
Sekian
    Dan
Terima Kasih

Contenu connexe

Tendances

Kehidupan yang demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Kehidupan yang demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegaraKehidupan yang demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Kehidupan yang demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegaraAyu Anjarwati
 
Bab isi Makalah "Hak Asasi Manusia" Mata Kuliah PKN
Bab isi Makalah "Hak Asasi Manusia" Mata Kuliah PKNBab isi Makalah "Hak Asasi Manusia" Mata Kuliah PKN
Bab isi Makalah "Hak Asasi Manusia" Mata Kuliah PKNIchsan Maulana
 
Analisa Tragedi Trisakti
Analisa Tragedi TrisaktiAnalisa Tragedi Trisakti
Analisa Tragedi Trisaktiviviokta3
 
Makalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusiaMakalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusiaSantos Tos
 
Makalah PKn - Hak Asasi Manusia
Makalah PKn - Hak Asasi ManusiaMakalah PKn - Hak Asasi Manusia
Makalah PKn - Hak Asasi Manusiayuliansafa
 
Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Dalam Perspektif Pancasila
Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Dalam Perspektif PancasilaKasus-Kasus Pelanggaran HAM Dalam Perspektif Pancasila
Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Dalam Perspektif PancasilaIrfan Yusuf
 
Makalah Hak Asasi Manusia dalam Nilai Pancasila
Makalah Hak Asasi Manusia dalam Nilai PancasilaMakalah Hak Asasi Manusia dalam Nilai Pancasila
Makalah Hak Asasi Manusia dalam Nilai PancasilaSelvi Ramadhenisa
 
Rpp ppkn sma xi bab 1 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 1 pertemuan 2Rpp ppkn sma xi bab 1 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 1 pertemuan 2eli priyatna laidan
 
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaBab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaWATI SRIWAHYUNINGSIH
 
Makalah hak azasi manusia
Makalah hak azasi manusiaMakalah hak azasi manusia
Makalah hak azasi manusiaYadhi Muqsith
 

Tendances (20)

Kehidupan yang demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Kehidupan yang demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegaraKehidupan yang demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Kehidupan yang demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
 
Pkn 7 smp
Pkn 7 smpPkn 7 smp
Pkn 7 smp
 
Ham makalah
Ham makalahHam makalah
Ham makalah
 
Bab isi Makalah "Hak Asasi Manusia" Mata Kuliah PKN
Bab isi Makalah "Hak Asasi Manusia" Mata Kuliah PKNBab isi Makalah "Hak Asasi Manusia" Mata Kuliah PKN
Bab isi Makalah "Hak Asasi Manusia" Mata Kuliah PKN
 
Makalah TENTANG HAM
Makalah TENTANG HAMMakalah TENTANG HAM
Makalah TENTANG HAM
 
Analisa Tragedi Trisakti
Analisa Tragedi TrisaktiAnalisa Tragedi Trisakti
Analisa Tragedi Trisakti
 
Makalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusiaMakalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusia
 
Makalah PKn - Hak Asasi Manusia
Makalah PKn - Hak Asasi ManusiaMakalah PKn - Hak Asasi Manusia
Makalah PKn - Hak Asasi Manusia
 
Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Dalam Perspektif Pancasila
Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Dalam Perspektif PancasilaKasus-Kasus Pelanggaran HAM Dalam Perspektif Pancasila
Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Dalam Perspektif Pancasila
 
Tugas ppkn workshop edit
Tugas ppkn workshop editTugas ppkn workshop edit
Tugas ppkn workshop edit
 
Makalah Hak Asasi Manusia dalam Nilai Pancasila
Makalah Hak Asasi Manusia dalam Nilai PancasilaMakalah Hak Asasi Manusia dalam Nilai Pancasila
Makalah Hak Asasi Manusia dalam Nilai Pancasila
 
Makalah menegakkan hak asasi manusia di indonesia
Makalah menegakkan hak asasi manusia di indonesiaMakalah menegakkan hak asasi manusia di indonesia
Makalah menegakkan hak asasi manusia di indonesia
 
Makalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusiaMakalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusia
 
Rpp ppkn sma xi bab 1 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 1 pertemuan 2Rpp ppkn sma xi bab 1 pertemuan 2
Rpp ppkn sma xi bab 1 pertemuan 2
 
Makalah ham
Makalah hamMakalah ham
Makalah ham
 
Makalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran hamMakalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran ham
 
Makalah ham
Makalah hamMakalah ham
Makalah ham
 
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaBab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
 
Makalah hak azasi manusia
Makalah hak azasi manusiaMakalah hak azasi manusia
Makalah hak azasi manusia
 
Kewarganegaraan FK
Kewarganegaraan FK Kewarganegaraan FK
Kewarganegaraan FK
 

Similaire à Pendidikan kewarganaan [autosaved]

Ham 131107101519-phpapp02
Ham 131107101519-phpapp02Ham 131107101519-phpapp02
Ham 131107101519-phpapp02rofiqalfauzy
 
PKN Kelas 10 Smt 1 : Hak Asasi Manusia
PKN Kelas 10 Smt 1 : Hak Asasi ManusiaPKN Kelas 10 Smt 1 : Hak Asasi Manusia
PKN Kelas 10 Smt 1 : Hak Asasi ManusiaVERGITA HANDOKO
 
MEMBANDINGKAN KOMNAS HAM DAN KPAI
MEMBANDINGKAN KOMNAS HAM DAN KPAIMEMBANDINGKAN KOMNAS HAM DAN KPAI
MEMBANDINGKAN KOMNAS HAM DAN KPAIcalonmayat
 
PENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAM
PENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAMPENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAM
PENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAMGalih Pratama
 
pelanggaran ham di indonesia
pelanggaran ham di indonesiapelanggaran ham di indonesia
pelanggaran ham di indonesia-
 
Softskill jilid 2
Softskill jilid 2Softskill jilid 2
Softskill jilid 2Ennas Otong
 
Tugas makalah pendidikan kewarganegaaraan bab 2
Tugas makalah pendidikan kewarganegaaraan bab 2Tugas makalah pendidikan kewarganegaaraan bab 2
Tugas makalah pendidikan kewarganegaaraan bab 2Ibnu1810
 
Hak Asasi Manusia ( HAM )
Hak Asasi Manusia ( HAM )Hak Asasi Manusia ( HAM )
Hak Asasi Manusia ( HAM )Eja Fahreza
 
Kelompok reo kelas_x_perawat
Kelompok reo kelas_x_perawatKelompok reo kelas_x_perawat
Kelompok reo kelas_x_perawatapotek agam farma
 
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaBab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaWATI SRIWAHYUNINGSIH
 
Pkn-Upaya Pemerintah Dalam Penegakan HAM di Indonesia SMA kelas X
Pkn-Upaya Pemerintah Dalam Penegakan HAM di Indonesia SMA kelas XPkn-Upaya Pemerintah Dalam Penegakan HAM di Indonesia SMA kelas X
Pkn-Upaya Pemerintah Dalam Penegakan HAM di Indonesia SMA kelas XKhodijahadrebi16
 
Bab 1 nampak tilas ham manusia di indonesia
Bab 1 nampak tilas ham manusia di indonesiaBab 1 nampak tilas ham manusia di indonesia
Bab 1 nampak tilas ham manusia di indonesiaSilvester Nyawai
 

Similaire à Pendidikan kewarganaan [autosaved] (20)

Ppt pkn
Ppt pknPpt pkn
Ppt pkn
 
Ham 131107101519-phpapp02
Ham 131107101519-phpapp02Ham 131107101519-phpapp02
Ham 131107101519-phpapp02
 
PKN Kelas 10 Smt 1 : Hak Asasi Manusia
PKN Kelas 10 Smt 1 : Hak Asasi ManusiaPKN Kelas 10 Smt 1 : Hak Asasi Manusia
PKN Kelas 10 Smt 1 : Hak Asasi Manusia
 
MEMBANDINGKAN KOMNAS HAM DAN KPAI
MEMBANDINGKAN KOMNAS HAM DAN KPAIMEMBANDINGKAN KOMNAS HAM DAN KPAI
MEMBANDINGKAN KOMNAS HAM DAN KPAI
 
PENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAM
PENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAMPENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAM
PENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAM
 
HAM
HAMHAM
HAM
 
pelanggaran ham di indonesia
pelanggaran ham di indonesiapelanggaran ham di indonesia
pelanggaran ham di indonesia
 
HAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI MANUSIAHAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI MANUSIA
 
Softskill jilid 2
Softskill jilid 2Softskill jilid 2
Softskill jilid 2
 
Pkn
PknPkn
Pkn
 
Tugas makalah pendidikan kewarganegaaraan bab 2
Tugas makalah pendidikan kewarganegaaraan bab 2Tugas makalah pendidikan kewarganegaaraan bab 2
Tugas makalah pendidikan kewarganegaaraan bab 2
 
Hak Asasi Manusia ( HAM )
Hak Asasi Manusia ( HAM )Hak Asasi Manusia ( HAM )
Hak Asasi Manusia ( HAM )
 
Softskill okky
Softskill okkySoftskill okky
Softskill okky
 
Kelompok reo kelas_x_perawat
Kelompok reo kelas_x_perawatKelompok reo kelas_x_perawat
Kelompok reo kelas_x_perawat
 
Tugas ppkn workshop edit
Tugas ppkn workshop editTugas ppkn workshop edit
Tugas ppkn workshop edit
 
Rpp ham b
Rpp ham bRpp ham b
Rpp ham b
 
Pendidikan sepajang hayat
Pendidikan sepajang hayatPendidikan sepajang hayat
Pendidikan sepajang hayat
 
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaBab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
 
Pkn-Upaya Pemerintah Dalam Penegakan HAM di Indonesia SMA kelas X
Pkn-Upaya Pemerintah Dalam Penegakan HAM di Indonesia SMA kelas XPkn-Upaya Pemerintah Dalam Penegakan HAM di Indonesia SMA kelas X
Pkn-Upaya Pemerintah Dalam Penegakan HAM di Indonesia SMA kelas X
 
Bab 1 nampak tilas ham manusia di indonesia
Bab 1 nampak tilas ham manusia di indonesiaBab 1 nampak tilas ham manusia di indonesia
Bab 1 nampak tilas ham manusia di indonesia
 

Pendidikan kewarganaan [autosaved]

  • 1. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAB 3.2 Oleh: X3 SMADA Kelompok 7 Tahun 2012 - 2013
  • 2. DAFTAR ISI 1. STANDAR KOMPETENSI 2. KOMPETENSI DASAR 3. INDIKATOR 4. MATERI 5. LATIHAN SOAL 6. REFERENSI
  • 3. STANDAR KOMPETENSI • Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
  • 4. KOMPETENSI DASAR • 3.2 Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia
  • 5. INDIKATOR Menguraikan proses dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM Mengilustrasikan berbagai kasus pelanggaran HAM Menyimpulkan contoh perilaku yang dengan upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia
  • 6. MATERI Peran serta dalam penegakan HAM di Indonesia Proses pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM Pelanggaran HAM dan penanganan kasus pelanggaran HAM Contoh perilaku yang sesuai dengan upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia
  • 7. Proses pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM • Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia secara kodrati sebagai anugerah dari tuhan, mencangkup hak hidup, hak kemerdekaan/kebebasan dan hak memiliki sesuatu.
  • 8. Penegakan HAM di Indonesia • Sebagai mana kita ketahui, bahwa hak asasi manusia bersifat Universal sehingga masalah ini menjadi perhatian segenap umat manusia, tanpa memperdulikan dari mana para korban atau pelaku pelanggaran HAM berasal. Dunia internasional sendiri memiliki berbagai instrumen sanksi untuk para penjahat kemanusiaan, mulai dari sanksi ringan berupa pengucilan hingga sanksi pidana melalui pengadilan internasional. Penegakkan hak asasi manusia membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak.
  • 9. • Persaingan berbagai kekuatan politik menjadi warna utama dalam kehidupan politik pada masa orde lama, persaingan tersebut meluas kesegenap kehidupan rakyat hingga memicu perseteruan diantara mereka. Haruskah persaingan politik selalu mengarah pada perseteruan.???? Kenyataan menunjukan bahwa hingga kini proses penegakan HAM di indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Tetapi, proses demokratisasi yang terjadi pasca tumbangnya kekuasaan orde baru telah memberi harapan yang besar bagi kita agar pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat ditegakkan.
  • 10. • Pelanggaran HAM tidak saja dapat dilakukan oleh negara (pemerintah), tetapi juga oleh suatu kelompok, golongan, ataupun individu terhadap kelompok, golongan, atau individu lainnya. Selama ini perhatian lebih banyak difokuskan pada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, sedangkan pelanggaran HAM oleh warga sipil mungkin jauh lebih banyak, tetapi kurang mendapatkan perhatian.
  • 11. Langkah – langkah kebijakan tegas dihormatinya HAM di Indonesia 1. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. 2. Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif. 3. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam 4. Masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing- masing. 5. Memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi.
  • 12. Contoh Pelanggaran HAM Nasional Kasus yang sudah diajukan ke Kasus yang belum tersentuh sidang pengadilan hukum • Peristiwa Tanjung Priok • Pembantaian massal 1965 (1984) (1965-1970) • Penculikan Aktivis 1998 • Kasus-kasus di Papua (1966) (1984-1998) • Kasus Timor-Timur Pasca • Kasus 27 Juli 1996 Referendum (1974-1999) • Penembakan mahasiswa • Kasus-kasus di Aceh pra Trisakti (1988) , dll. DOM (1976-1989) , dll
  • 13. HAMBATAN DAN TANTANGAN DALAM UPAYA PEMAJUAN,PENGHORMATAN, DAN PENEGAKAN HAM DI INDONESIA 1. Hambatan Penegakan HAM a. Faktor kondisi social-budaya • 1) Strifikasi dan status social; yaitu tingkat pendidikan, usia, pekerjaan, keturunan, dan ekonomi masyarakatIndonesia yang multi kompleks (heterogen) • 2) Norma adat atau budaya local kadang bertentangan dengan HAM, terutama jika sudah bersinggungan dengan kedudukan seseorang, upacara-upacara sacral, pergaulan, dan sebagainya • 3)Masih adanya konflik horizontal di kalangan masyarakat yang hanya disebabkan oleh hal-hal sepele
  • 14. b. Faktor komunikasi dan informasi • 1) Letak geografis Indonesia yang luas dengan luas, sungai, hutan, dan gunung yang membatasi komunikasi antardaerah • 2) Sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang belum terbangun secara baik yang mencakup seluruhwilayah Indonesia • 3) Sistem informasi untuk kepentingan sosialisasi yang masih sangat terbatas baik sumberdaya manusianyamaupun perangkat (software dan hardware)
  • 15. c. Faktor kebijakan pemerintah • 1)Tidak semua penguasa memiliki kebijakan yang sama tentang pentingnya jaminan hak asasi manusia • 2) Ada kalanya demi kepentingan stabilitas nasional, persoalan hak asasi manusia sering diabaikan • 3) Peran pengawasan legislative dan control social oleh masyarakat terhadap pemerintah sering diartikan oleh penguasa sebagai tindakan pembangkangan
  • 16. Tantangan Penegakan HAM • Prinsip universalitas yaitu bahwa adanya hak-hak asasi manusia bersifat fundamental dan memiliki keberlakuan universal, • Prinsip Pembangunan nasional yaitu bahwa kemajuan ekonomi dan social melalui keberhasilanpembangunan nasional dapat membantu tercapainya tujuan meningkatkan demokrasi dan perlindungan HAM. • Prinsip Kesatuan HAM (Indivisibility) yaitu berbagai jenis atau kategori HAM, yang meliputi hak-hak sipil danpolitik, hak ekonomi, social, dan cultural, hak perseorangan, hak masyarakat/bangsa secara keseluruhanmerupakan satu kesatuan. • Prinsip objektivitas atau Non-Selektivitas yaitu penolakan terhadap pendekatan/penilaian terhadappelaksanaan hak-hak asasi pada suatu Negara oleh pihak luar, yang hanya menonjolkan satu jenis HAM saja,mengabaikan HAM lainnya.
  • 17. • Prinsip keseimbangan yaitu keseimbangan anatara hak perseorangan dan masyarakat dan bangsa, sesuaidengan kodrat manusia sebagai makhluk individual dan makhluk social sekaligus. • Prinsip Kompetensi Nasional yaitu bahwa penerapan dan perlindungan HAM merupakan kompetensi dantanggung jawab nasional. • Prinsip Negara hukum yaitu bahwa jaminan terhadap HAM dalam suatu negara dituangkan dalam aturan-aturan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.
  • 18. Peradilan Internasional HAM • Sebagai suatu nilai yang diakui secara universal,pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan tanggung jawab bersama yang bersifat lintas negara. Artinya persoalan hak asasi manusia tidak hanya merupakan persoalan suatu Negara secara tersendiri, melainkan menjadi persoalan bersama yangmendapat perhatian internasional. Perlindungan terhadap hak asasi manusia internasional yang menggunakan instrument hukum adalah mahkamah kejahatan internasional atau yang dikenal dengan International Criminal Court (ICC). • ICC dibentuk pada tanggal 1 juli 2002 berdasarkan pada aroma statute of the criminal (1998) berkedudukan di Den Haag,Belanda, dan dapat mengadakan sidang di Negara lain bila diperlukan.
  • 19. • Wewenang ICC terbatas pada kejahatan-kejahatan yang paling serius dan menyangkut masyarakat internasional, antara lain: a. Genosida tindakan atau perbuatan yang bertujuan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atausebagian bangsa , ras, etnis atau agama dengan cara: - Membunuh anggota kelompok - Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat pada kelompok - Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan - Mencegah kelahiran dalam kelompok - Memaksa anak-anak untuk pindah kekelompok lain
  • 20. b. Kejahatan terhadap kemanusiaan perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang sistematik kepada penduduk sipil, antara lain sebagai berikut : • Pembunuhan • Penyiksaan • Perkosaan • Penganiayaan kepada kelompok • Pemusnahan • Penghilangan orang dengan paksa, dll
  • 21. Proses Peradilan Hak Asasi Manusia Internasional 1. Pemeriksaan pendahuluan • Penuntut umum, setelah adanya laporan atau pengaduan dari salah satu Negara peserta mengenai suatukejahatan, kemudian melakukan evaluasi atas laporan tersebut. Apalagi penuntut umum menyimpulkanbahwa ada dasar yang beralasan untuk menindak lanjuti dengan penyidikan kepada majelis pra-peradilandengan dilengkapi bahan-bahan yang telah dikumpulkan.Dalam melakukan penyelidikan, tugas dan wewenang penuntut umum adalah: 1) Mengumpulkan dan memeriksa bukti-bukti 2) Meminta kehadiran dan bertanya kepada orang yang sedang diselidiki, korban, dan saksi 3) Mengadakan kerjasama dengan setiap Negara atau organisasi antar pemerintah yang sesuai kewenangan
  • 22. 5) Membuat persiapan atau kesepakatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang untukmempermudah kerjasama dengan Negara, organisasi antar pemerintah atau orang 6) Menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang diperoleh 7) Sebelum pemeriksa, penuntut umum boleh melanjutkan penyidikan dan dapat mengubah atau mencabut setiap dakwaan.
  • 23. 2. Pemeriksaan pengadilan • Dalam pasal 61 International Criminal Court (ICC) ditentukan sebagai berikut: • Pada waktu pemeriksaan, penuntut umum harus mendukung setiap dakwaan dengan bukti yang cukup • Dalam proses pemeriksaan tersangka diperbolehkan: - Menolak dakwaan - Membantah bukti yang di ajukan oleh penuntut umum - Mengajukan bukti • Dalam pimpinan mengangkat majelis pemeriksa yang bertanggung jawab terhadap pelaksana setiap persidangan berikutnya • Terdakwa harus hadir selama pemeriksaan,bila terdakwa hadir dipengadilan terus-menerus menunggu persidangan, Majelis pemeriksa dapat mengeluarkan terdakwa dan membuat penetapan baginya untuk mematuhi persidangan dan memberikan intruksi kepada pengacaranya dari luar sidang dengan teknologi komunikasi
  • 24. • Dalam mulai persidangan, majelis pemeriksa membacakan kepada terdakwa dakwaan yang sebelumnya telah dikonfirmasikan oleh majelis pra-peradilan. Majelis pemeriksa memberi kesempatan kepada terdakwa untuk menyatakan pernyataan bersalah atau tidak bersalah. • Hakim ketua memberi petunjuk pelaksanaan persidangan termasuk menjamin bahwa persidangan dilaksanakan secara adil dan tidak memihak • Majelis pemeriksa memiliki wewenang untuk: - Mengatur mengenai diterimanya suatu bukti - Mengambil suatu tindakan yang perlu untuk menjaga ketertiban selama berlangsungnya pemeriksaan • Bila majelis pemeriksa berpendapat bahwa diperlukan adanya fakta-fakta yang lebih lengkap untukkepentingan keadilan, terutama korban, maka dapat: - Menuntut penuntut umum mengajukan bukti tambahan termasuk keterangan saksi-saksi - Memerintahkan agar pemeriksaan dilanjutkan • Putusan majelis pemeriksa harus berdasarkan evaluasi bukti dari seluruh persidangan
  • 25. 3. Upaya Banding • Berdasarkan pasal 74 International Criminal Court (ICC), putusan pengadilan dapat diajukan banding olehpenuntut umum atau orang yang dihukum dengan alasan-alasan sebagai berikut: i. Kesalahan prosedur ii. Kesalahan fakta iii. Kesalahan hukum iv. Alasan lain yang mempengaruhi keadilan
  • 26. CONTOH PERILAKU YANG SESUAI DENGAN UPAYA PEMAJUAN, PENGHORMATAN DAN PENEGAKKAN HAM DI INDONESIA • Menurut jumlahnya jenis pelanggaran HAM yang dilaporkan kepada Komnas HAM yang paling banyak terjadi dalam masyarakat antara lain adalah kasus persengketaan tanah, kasus perburuhan, kasus perbuatan tidak terpuji leh aparat negara berupa pelanggaran HAM, kasusu perumahan, dan kasus-kasus di bidang agama. Namun ternyata kasusu pelanggaran HAM yang paling banyak terjadi antara sesama warga masyarakat sendiri.
  • 27. 1. Masalah tanah • Persengketaan tanah dapat terjadi antar sesama warga masyarakat, antar warga masyarakat dan badan usaha, antar warga masyarakat dan instansi pemerintahan termasuk dengan jajaran Hankam/TNI- Polri
  • 28. 2. Masalah Perburuhan • Sebagian besar masalah perburuhan yang diajukan kepada Komnas HAM berkisar pada masalah ancaman pemutusan hubungan kerja massal. Umumnya masalah ini dapat dibantu penyelesaiannya oleh Komnas HAM • Namun tidak seluruh masalah perburuhan dibawa ke Komnas HAM karena dewasa ini banyak permunculan serikat pekerja/serikat buruh yang berfungsi membantu anggotanya dalam menyelesaikan masalah berikut yakni: • a. Masalah –masalah perburuhan; • b. Perselisihan antar pengusaha dengan pekerja; • c. Kesejahteraan pekerja, dan masalah kontrak kerja
  • 29. 3. Masalah Perbuatan Oknum yang tidak terpuji • a. Dalam terminologi hukum tata negara istilah perbuatan oknum yang tidak terpuji adalah penyalahgunaan atau pelanggaran hukum oleh pejabat/aparat pemerintahan • b. Melalui media massa kita dapat menyaksikan adanya beberapa kasusu penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan oknum aparat dengan perbuatan- perbuatan yang tidak terpuji. Misalnya adanya oknum aparat dengan membabi buta menembakkan senjata apinya di tengah keramaian masyarakat sehingga menimbulkan korban meninggal pada anggota masyarakat. Hal ini jelas merupakan pelanggaran HAM sehingga pelakunya pantas untuk dipecat dan diadili
  • 30. 4. Masalah Agama • Agama mengajarkan kebaikan, cinta kasih kerukunan, kedamaian, danlain-lain. Namun melalui media masssa kita tahu masih ada peristiwa perusakan tempat ibadah. Hal ini juga merupakan pelanggaran HAM khususnya mengenai kebebasan memeluk dan menjalankan ibadah agamanya. • Pengalaman ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang penduduknya beragam agama dibutuhkan suatu engantar singkat tentang kepekaan-kepekaan khas setiap agama untuk diketahui dan dihormati oleh penganut agama-agama lainnya. • Proses penegakkan HAM tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah saja tetapi dperlukan partisipasi masyarakat. Semakin masyarakat aktif berpartisipasi dalam penegakkan HAM, maka kondisi HAM akan semakin baik. Sebaliknya semakin pasif partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM maka kondisi HAM akan memburuk.
  • 31. Partisipasi masyarakat dalam penegakkan HAM dapat dilakukan dengan cara berbagai bentuk tindakan antara lain berikut ini. 1. berusaha berperilaku sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai HAM dimanapun kita berada yaitu menghargai dan solider kepada sesama manusia 2. berusaha memahami berbagai insrumen HAM dan pada saat yang tepat dan dengan cara yang tepat berusaha membagikan hasil pemahaman tersebut kepada teman, sahabat, atau warga masyarakat di sekitar lingkungan kita 3. mengamati dan mendiskusikan berbagai perkembangan kebijakan HAM dan peristiwa pelanggaran HAM terutama yang terjadi di lingkungan sekitar kita 4. melibatkan diri dalam kelompok minat atau organisasi non pemerintah dan advokasi HAM 5. turut serta membangun opini publik melaluio media massa mengenai wacana dan kasusu HAM 6. bersedia menyatakan solidaritas dalam bentuk tindakan nyata untuk membantu korban pelanggaran HAM aterutama yang berada di lingkungan sekitar kita
  • 32. Sekian Dan Terima Kasih