Dokumen tersebut membahas tentang pendidikan kewarganegaraan khususnya mengenai peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dibahas mengenai proses penegakan HAM, pelanggaran HAM, dan contoh perilaku yang sesuai dengan upaya pemajuan dan penghormatan HAM di Indonesia.
4. KOMPETENSI DASAR
• 3.2 Menampilkan peran
serta dalam upaya
pemajuan, penghormatan,
dan penegakan HAM di
Indonesia
5. INDIKATOR
Menguraikan proses dalam upaya
pemajuan, penghormatan, dan
penegakan HAM
Mengilustrasikan berbagai kasus
pelanggaran HAM
Menyimpulkan contoh perilaku yang
dengan upaya pemajuan, penghormatan,
dan penegakan HAM di Indonesia
6. MATERI
Peran serta dalam penegakan HAM di Indonesia
Proses pemajuan, penghormatan, dan
penegakan HAM
Pelanggaran HAM dan penanganan kasus
pelanggaran HAM
Contoh perilaku yang sesuai dengan upaya
pemajuan, penghormatan, dan penegakan
HAM di Indonesia
7. Proses pemajuan, penghormatan, dan
penegakan HAM
• Hak asasi manusia adalah hak dasar yang
dimiliki oleh setiap pribadi manusia secara
kodrati sebagai anugerah dari tuhan,
mencangkup hak hidup, hak
kemerdekaan/kebebasan dan hak memiliki
sesuatu.
8. Penegakan HAM di Indonesia
• Sebagai mana kita ketahui, bahwa hak asasi
manusia bersifat Universal sehingga masalah ini
menjadi perhatian segenap umat manusia, tanpa
memperdulikan dari mana para korban atau
pelaku pelanggaran HAM berasal. Dunia
internasional sendiri memiliki berbagai instrumen
sanksi untuk para penjahat kemanusiaan, mulai
dari sanksi ringan berupa pengucilan hingga
sanksi pidana melalui pengadilan internasional.
Penegakkan hak asasi manusia membutuhkan
kerja sama dari berbagai pihak.
9. • Persaingan berbagai kekuatan politik menjadi warna utama
dalam kehidupan politik pada masa orde lama, persaingan
tersebut meluas kesegenap kehidupan rakyat hingga
memicu perseteruan diantara mereka. Haruskah
persaingan politik selalu mengarah pada perseteruan.????
Kenyataan menunjukan bahwa hingga kini proses
penegakan HAM di indonesia masih menghadapi berbagai
kendala. Tetapi, proses demokratisasi yang terjadi pasca
tumbangnya kekuasaan orde baru telah memberi harapan
yang besar bagi kita agar pengakuan dan perlindungan
terhadap hak asasi manusia dapat ditegakkan.
10. • Pelanggaran HAM tidak saja dapat dilakukan
oleh negara (pemerintah), tetapi juga oleh
suatu kelompok, golongan, ataupun individu
terhadap kelompok, golongan, atau individu
lainnya. Selama ini perhatian lebih banyak
difokuskan pada pelanggaran HAM yang
dilakukan oleh negara, sedangkan pelanggaran
HAM oleh warga sipil mungkin jauh lebih
banyak, tetapi kurang mendapatkan
perhatian.
11. Langkah – langkah kebijakan tegas
dihormatinya HAM di Indonesia
1. Meningkatkan profesionalisme lembaga
keamanan dan pertahanan negara.
2. Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan
tidak diskriminatif.
3. Meningkatkan kerja sama yang harmonis
antarkelompok atau golongan dalam
4. Masyarakat agar mampu saling memahami dan
menghormati keyakinan dan pendapat masing-
masing.
5. Memperkuat dan melakukan konsolidasi
demokrasi.
12. Contoh Pelanggaran HAM Nasional
Kasus yang sudah diajukan ke Kasus yang belum tersentuh
sidang pengadilan hukum
• Peristiwa Tanjung Priok • Pembantaian massal 1965
(1984) (1965-1970)
• Penculikan Aktivis 1998 • Kasus-kasus di Papua (1966)
(1984-1998) • Kasus Timor-Timur Pasca
• Kasus 27 Juli 1996 Referendum (1974-1999)
• Penembakan mahasiswa • Kasus-kasus di Aceh pra
Trisakti (1988) , dll. DOM (1976-1989) , dll
13. HAMBATAN DAN TANTANGAN DALAM UPAYA
PEMAJUAN,PENGHORMATAN, DAN PENEGAKAN HAM
DI INDONESIA
1. Hambatan Penegakan HAM
a. Faktor kondisi social-budaya
• 1) Strifikasi dan status social; yaitu tingkat pendidikan,
usia, pekerjaan, keturunan, dan ekonomi
masyarakatIndonesia yang multi kompleks (heterogen)
• 2) Norma adat atau budaya local kadang bertentangan
dengan HAM, terutama jika sudah bersinggungan
dengan kedudukan seseorang, upacara-upacara sacral,
pergaulan, dan sebagainya
• 3)Masih adanya konflik horizontal di kalangan
masyarakat yang hanya disebabkan oleh hal-hal sepele
14. b. Faktor komunikasi dan informasi
• 1) Letak geografis Indonesia yang luas dengan
luas, sungai, hutan, dan gunung yang
membatasi komunikasi antardaerah
• 2) Sarana dan prasarana komunikasi dan
informasi yang belum terbangun secara baik
yang mencakup seluruhwilayah Indonesia
• 3) Sistem informasi untuk kepentingan
sosialisasi yang masih sangat terbatas baik
sumberdaya manusianyamaupun perangkat
(software dan hardware)
15. c. Faktor kebijakan pemerintah
• 1)Tidak semua penguasa memiliki kebijakan
yang sama tentang pentingnya jaminan hak
asasi manusia
• 2) Ada kalanya demi kepentingan stabilitas
nasional, persoalan hak asasi manusia sering
diabaikan
• 3) Peran pengawasan legislative dan control
social oleh masyarakat terhadap pemerintah
sering diartikan oleh penguasa sebagai
tindakan pembangkangan
16. Tantangan Penegakan HAM
• Prinsip universalitas yaitu bahwa adanya hak-hak asasi manusia
bersifat fundamental dan memiliki keberlakuan universal,
• Prinsip Pembangunan nasional yaitu bahwa kemajuan ekonomi
dan social melalui keberhasilanpembangunan nasional dapat
membantu tercapainya tujuan meningkatkan demokrasi dan
perlindungan HAM.
• Prinsip Kesatuan HAM (Indivisibility) yaitu berbagai jenis atau
kategori HAM, yang meliputi hak-hak sipil danpolitik, hak
ekonomi, social, dan cultural, hak perseorangan, hak
masyarakat/bangsa secara keseluruhanmerupakan satu kesatuan.
• Prinsip objektivitas atau Non-Selektivitas yaitu penolakan
terhadap pendekatan/penilaian terhadappelaksanaan hak-hak
asasi pada suatu Negara oleh pihak luar, yang hanya menonjolkan
satu jenis HAM saja,mengabaikan HAM lainnya.
17. • Prinsip keseimbangan yaitu keseimbangan
anatara hak perseorangan dan masyarakat dan
bangsa, sesuaidengan kodrat manusia sebagai
makhluk individual dan makhluk social
sekaligus.
• Prinsip Kompetensi Nasional yaitu bahwa
penerapan dan perlindungan HAM merupakan
kompetensi dantanggung jawab nasional.
• Prinsip Negara hukum yaitu bahwa jaminan
terhadap HAM dalam suatu negara
dituangkan dalam aturan-aturan hukum, baik
hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.
18. Peradilan Internasional HAM
• Sebagai suatu nilai yang diakui secara universal,pengakuan
dan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan
tanggung jawab bersama yang bersifat lintas negara.
Artinya persoalan hak asasi manusia tidak hanya
merupakan persoalan suatu Negara secara tersendiri,
melainkan menjadi persoalan bersama yangmendapat
perhatian internasional. Perlindungan terhadap hak asasi
manusia internasional yang menggunakan instrument
hukum adalah mahkamah kejahatan internasional atau
yang dikenal dengan International Criminal Court (ICC).
• ICC dibentuk pada tanggal 1 juli 2002 berdasarkan pada
aroma statute of the criminal (1998) berkedudukan di Den
Haag,Belanda, dan dapat mengadakan sidang di Negara lain
bila diperlukan.
19. • Wewenang ICC terbatas pada kejahatan-kejahatan yang
paling serius dan menyangkut masyarakat
internasional, antara lain:
a. Genosida
tindakan atau perbuatan yang bertujuan untuk
menghancurkan atau memusnahkan seluruh
atausebagian bangsa , ras, etnis atau agama dengan
cara:
- Membunuh anggota kelompok
- Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang
berat pada kelompok
- Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang
mengakibatkan kemusnahan
- Mencegah kelahiran dalam kelompok
- Memaksa anak-anak untuk pindah kekelompok lain
20. b. Kejahatan terhadap kemanusiaan
perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari
serangan yang sistematik kepada penduduk
sipil, antara lain sebagai berikut :
• Pembunuhan
• Penyiksaan
• Perkosaan
• Penganiayaan kepada kelompok
• Pemusnahan
• Penghilangan orang dengan paksa, dll
21. Proses Peradilan Hak Asasi Manusia
Internasional
1. Pemeriksaan pendahuluan
• Penuntut umum, setelah adanya laporan atau pengaduan dari
salah satu Negara peserta mengenai suatukejahatan, kemudian
melakukan evaluasi atas laporan tersebut. Apalagi penuntut umum
menyimpulkanbahwa ada dasar yang beralasan untuk menindak
lanjuti dengan penyidikan kepada majelis pra-peradilandengan
dilengkapi bahan-bahan yang telah dikumpulkan.Dalam melakukan
penyelidikan, tugas dan wewenang penuntut umum adalah:
1) Mengumpulkan dan memeriksa bukti-bukti
2) Meminta kehadiran dan bertanya kepada orang yang sedang
diselidiki, korban, dan saksi
3) Mengadakan kerjasama dengan setiap Negara atau organisasi
antar pemerintah yang sesuai kewenangan
22. 5) Membuat persiapan atau kesepakatan yang
tidak bertentangan dengan undang-undang
untukmempermudah kerjasama dengan
Negara, organisasi antar pemerintah atau
orang
6) Menjaga kerahasiaan dokumen dan
informasi yang diperoleh
7) Sebelum pemeriksa, penuntut umum boleh
melanjutkan penyidikan dan dapat
mengubah atau mencabut setiap dakwaan.
23. 2. Pemeriksaan pengadilan
• Dalam pasal 61 International Criminal Court (ICC) ditentukan sebagai
berikut:
• Pada waktu pemeriksaan, penuntut umum harus mendukung setiap
dakwaan dengan bukti yang cukup
• Dalam proses pemeriksaan tersangka diperbolehkan:
- Menolak dakwaan
- Membantah bukti yang di ajukan oleh penuntut umum
- Mengajukan bukti
• Dalam pimpinan mengangkat majelis pemeriksa yang bertanggung jawab
terhadap pelaksana setiap persidangan berikutnya
• Terdakwa harus hadir selama pemeriksaan,bila terdakwa hadir
dipengadilan terus-menerus menunggu persidangan, Majelis pemeriksa
dapat mengeluarkan terdakwa dan membuat penetapan baginya untuk
mematuhi persidangan dan memberikan intruksi kepada pengacaranya
dari luar sidang dengan teknologi komunikasi
24. • Dalam mulai persidangan, majelis pemeriksa membacakan kepada
terdakwa dakwaan yang sebelumnya telah dikonfirmasikan oleh
majelis pra-peradilan. Majelis pemeriksa memberi kesempatan
kepada terdakwa untuk menyatakan pernyataan bersalah atau tidak
bersalah.
• Hakim ketua memberi petunjuk pelaksanaan persidangan termasuk
menjamin bahwa persidangan dilaksanakan secara adil dan tidak
memihak
• Majelis pemeriksa memiliki wewenang untuk:
- Mengatur mengenai diterimanya suatu bukti
- Mengambil suatu tindakan yang perlu untuk menjaga
ketertiban selama berlangsungnya pemeriksaan
• Bila majelis pemeriksa berpendapat bahwa diperlukan adanya
fakta-fakta yang lebih lengkap untukkepentingan keadilan, terutama
korban, maka dapat:
- Menuntut penuntut umum mengajukan bukti tambahan
termasuk keterangan saksi-saksi
- Memerintahkan agar pemeriksaan dilanjutkan
• Putusan majelis pemeriksa harus berdasarkan evaluasi bukti dari
seluruh persidangan
25. 3. Upaya Banding
• Berdasarkan pasal 74 International Criminal
Court (ICC), putusan pengadilan dapat
diajukan banding olehpenuntut umum atau
orang yang dihukum dengan alasan-alasan
sebagai berikut:
i. Kesalahan prosedur
ii. Kesalahan fakta
iii. Kesalahan hukum
iv. Alasan lain yang mempengaruhi keadilan
26. CONTOH PERILAKU YANG SESUAI DENGAN
UPAYA PEMAJUAN, PENGHORMATAN DAN
PENEGAKKAN HAM DI INDONESIA
• Menurut jumlahnya jenis pelanggaran HAM yang
dilaporkan kepada Komnas HAM yang paling
banyak terjadi dalam masyarakat antara lain
adalah kasus persengketaan tanah, kasus
perburuhan, kasus perbuatan tidak terpuji leh
aparat negara berupa pelanggaran HAM, kasusu
perumahan, dan kasus-kasus di bidang agama.
Namun ternyata kasusu pelanggaran HAM yang
paling banyak terjadi antara sesama warga
masyarakat sendiri.
27. 1. Masalah tanah
• Persengketaan tanah dapat terjadi antar
sesama warga masyarakat, antar warga
masyarakat dan badan usaha, antar warga
masyarakat dan instansi pemerintahan
termasuk dengan jajaran Hankam/TNI- Polri
28. 2. Masalah Perburuhan
• Sebagian besar masalah perburuhan yang diajukan
kepada Komnas HAM berkisar pada masalah ancaman
pemutusan hubungan kerja massal. Umumnya masalah
ini dapat dibantu penyelesaiannya oleh Komnas HAM
• Namun tidak seluruh masalah perburuhan dibawa ke
Komnas HAM karena dewasa ini banyak permunculan
serikat pekerja/serikat buruh yang berfungsi
membantu anggotanya dalam menyelesaikan masalah
berikut yakni:
• a. Masalah –masalah perburuhan;
• b. Perselisihan antar pengusaha dengan pekerja;
• c. Kesejahteraan pekerja, dan masalah kontrak kerja
29. 3. Masalah Perbuatan Oknum yang tidak
terpuji
• a. Dalam terminologi hukum tata negara istilah
perbuatan oknum yang tidak terpuji adalah
penyalahgunaan atau pelanggaran hukum oleh
pejabat/aparat pemerintahan
• b. Melalui media massa kita dapat menyaksikan
adanya beberapa kasusu penyalahgunaan wewenang
atau kekuasaan oknum aparat dengan perbuatan-
perbuatan yang tidak terpuji. Misalnya adanya oknum
aparat dengan membabi buta menembakkan senjata
apinya di tengah keramaian masyarakat sehingga
menimbulkan korban meninggal pada anggota
masyarakat. Hal ini jelas merupakan pelanggaran HAM
sehingga pelakunya pantas untuk dipecat dan diadili
30. 4. Masalah Agama
• Agama mengajarkan kebaikan, cinta kasih kerukunan,
kedamaian, danlain-lain. Namun melalui media masssa kita
tahu masih ada peristiwa perusakan tempat ibadah. Hal ini
juga merupakan pelanggaran HAM khususnya mengenai
kebebasan memeluk dan menjalankan ibadah agamanya.
• Pengalaman ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat
yang penduduknya beragam agama dibutuhkan suatu
engantar singkat tentang kepekaan-kepekaan khas setiap
agama untuk diketahui dan dihormati oleh penganut
agama-agama lainnya.
• Proses penegakkan HAM tidak mungkin hanya
mengandalkan pemerintah saja tetapi dperlukan partisipasi
masyarakat. Semakin masyarakat aktif berpartisipasi dalam
penegakkan HAM, maka kondisi HAM akan semakin baik.
Sebaliknya semakin pasif partisipasi masyarakat dalam
penegakan HAM maka kondisi HAM akan memburuk.
31. • Partisipasi masyarakat dalam penegakkan HAM dapat dilakukan
dengan cara berbagai bentuk tindakan antara lain berikut ini.
1. berusaha berperilaku sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai HAM
dimanapun kita berada yaitu menghargai dan solider kepada
sesama manusia
2. berusaha memahami berbagai insrumen HAM dan pada saat
yang tepat dan dengan cara yang tepat berusaha membagikan hasil
pemahaman tersebut kepada teman, sahabat, atau warga
masyarakat di sekitar lingkungan kita
3. mengamati dan mendiskusikan berbagai perkembangan
kebijakan HAM dan peristiwa pelanggaran HAM terutama yang
terjadi di lingkungan sekitar kita
4. melibatkan diri dalam kelompok minat atau organisasi non
pemerintah dan advokasi HAM
5. turut serta membangun opini publik melaluio media massa
mengenai wacana dan kasusu HAM
6. bersedia menyatakan solidaritas dalam bentuk tindakan nyata
untuk membantu korban pelanggaran HAM aterutama yang berada
di lingkungan sekitar kita