Sistem hukum adalah kumpulan unsur-unsur hukum yang saling berinteraksi dan terorganisir untuk mencapai tujuan bersama. Semakin kompleks suatu negara, semakin banyak pula peraturan hukum yang dibuat."

2. Semakin korup negara, semakin banyak hukum.
(The more corrupt the state, the more laws)
~ Tacitus (Caius Cornelius Tacitus)

3. Latar Belakang
Sistem berasal dari bahasa Yunani ”systema” yang dapat diartikan
sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-amacam bagian. Dalam
suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan atau
benturan antara bagian-bagian. Selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi
atau tumpang tindih diantara bagian-bagian itu. Suatu sistem
mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam
pembentukannya.
sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam
interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang
terorganisasi dan kerjasama ke arah tujuan kesatuan. Hukum mempunyai
sifat mengatur dan memaksa. Hukum bertujuan semata-mata untuk
mencapai keadilan. Sebagai unsur keadilan, ada kepentingan daya
guna dan kemanfaatan.

4. Tujuan
1. Untuk mengetahui pengertian sistem hukum
2. untuk mengetahui penggolongan hukum
3. untuk mengetahui sumber hukum
4. untuk mengetahui tata hukum indonesia
5. untuk mengetahui dasar hukum lembaga peradilan indonesia
Rumusan Masalah
1. Apa pengertian sistem hukum?
2. Bagaimana penggolongan hukum?
3. Apa saja sumber hukum?
4. Bagaimana tata hukum indonesia?
5. Apa dasar hukum lembaga peradilan indonesia?

5. Pembahasan
1. PENGERTIAN SISTEM HUKUM
•Pengertian Sistem
Sistem adalah kesatuan utuh dari suatu rangkaian, yang kait mengait satu sama
lain, bagian atau anak cabang dari suatu sistem, menjadi induk dari rangkaian
selanjutnya.
•Pengertian Hukum
Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan
tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan,
mencegah terjadinya kekacauan.
Jadi Sistem hukum merupakan suatu proses atau rangkaian hukum yang
melibatkan berbagai alat kelengkapan hukum dan berbagai unsur yang
terdapat di dalamnya, mulai dari hokum itu dibuat, diterapkan dan
dipertahankan.

6. Unsur unsur hukum
•Peraturan atau kaidah- kaidah tingkah laku manusia dalam pergaulan antar
manusia (masyarakat)
•Peraturan diadakan oleh badan badan resmi yang berwajib
•Peraturan merupakan jalinan- jalinan nilai
•Peraturan bersifat memaksa
•Peraturan mempunyai sangsi yang tegas dan nyata
Ciri ciri hukum
•Adanya perintah atau larangan
•Perintah atau larangan itu harus ditaati oleh setiap orang
•Adanya sangsi tegas dan nyata berupa hukuman bagi setiap pelanggarnya

7. •Fungsi hukum
•Alat ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat
•Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial
•Alat penggerak pembangunan kearah terwujudnya masyarakat sejahtera
•Alat kontrol terhadap penguasa
•Sarana untuk menyelesaikan masalah
•Tugas hukum
•Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang didalam masyarakat
•Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran ,
kebahagiaan, dan kebenaran
•Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakin sendiri dalam pergaulan
masyarakat
•Alat kelengkapan hukum
•Lembaga atau badan yang mengadakan hukum atau peraturan perundangan
tersebut, seperti Legislatif membuat UU
•Lembaga atau badan yang bertugas menjalankan hukum atau peratuaran
perundangan tersebet, seperti ekslusif
•Lembaga atau bandan yang bertugas untuk mengawal hukum atau peraturan
perundangan tersebut seperti Yudikatif (termasuk lembaga peradilan lainnya ,
seperti Pengadilan negeri dan Peradilan tinggi ataupun kejaksaan dan kepolisian

8. 2. PENGGOLONGAN HUKUM (KLASIFIKASI HUKUM)
•Berdasarkan Wujudnya:
•Tertulis: yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dapat
kita jumpai dalam berbagai peraturan Negara (kodifikasi hukum), contohnya
UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang dan peraturan lainnya yang tertulis.
•Tidak Tertulis: yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan
masyarakat tertentu (hukum adat), dan konvensi seperti pidato kenegaraan
setiap tanggal 16 agustus.
•Berdasarkan Ruang atau Wilayahnya:
•Lokal: yaitu hukum yang hanya berlaku di satu daerah tertentu. Seperti Perda
Provinsi Bali hanya berlaku di Bali, Perda Kabupaten Buleleng hanya berlaku di
kabupaten Buleleng.
•Internasional: yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua Negara atau
lebih. Seperti Hukum Perdata Internasional, Hukum Perang.
•Berdasarkan Waktu yang Diaturnya:
•Hukum yang berlaku saat ini atau sekarang ini (lus Constitutum) yang
disebut hukum positif.
•Hukum yang berlaku antar waktu: yaitu hukum yang mengatur suatu
peristiwa yang menhyangkut hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang
berlaku masa lalu.

9. •Berdasarkan Pribadi yang Diaturnya:
•Hukum satu golongan: yaitu hukum yang mengatur dan hanya berlaku bagi
satu golongan tertentu.
•Hukum semua golongan: yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua
golongan warga Negara.
•Hukum antar golongan: yaitu hukum yang mengatur dua orang atau lebih yang
masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda.
•Berdasarkan isi Masalah yang Diaturnya:
•Hukum Publik: yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga Negara dan
Negara yang menyangkut kepentingan umum.
•Hukum Privat: yaitu hukum yang mengatur hbungan antara orang yang satu
dengan yang lain dan bersifat pribadi.
•Berdasarkan Tugas dan Fungsinya:
•Hukum Material: yaitu hukum yang berisi perintah dan larangan (terdapat
dalam KUHP, KUHS, KUHD).
•Hukum Formal: yaitu hukum yang berisi tentang tata cara melaksanakan dan
mempertahankan hukum material (terdapat dalam Hukum Acara Pidana, Hukum
Acara Perdata, Hukum Acara Dagang).

10. Negara Indonesia adalah Negara hukum Pernyataan ini
terdapat di dalam pasal 1 ayat 3 UUD dan pasal 27 ayat 1 UUD
1945.
Negara hukum menganut prinsip supremasi hukum ( supremacy of the law ).
Supremasi hukum berarti hukum mempunyai kedudukan yang paling tinggi. Setiap
orang atau warga Negara tanpa terkecuali harus tunduk kepada hukum yang berlaku.
Menurut Adolf Heuken,rule of law dapat diartikan sebagai suatu keadaan
dimana :
•Pemerintah bertindak atas dasar dan hanya dalam batas hukum yang berlaku
yang telah ditetapkan oleh suatu dewan perwakilan rakyat yang dipilih rakyat
dengan bebas.
•Setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan pengadilan
dan dapat memperoleh haknya dengan pasti dan cepat.
3. SUMBER
HUKUM

11. •CIRI NEGARA HUKUM
Menurut Franz Magnis Suseno, ada empat cirri Negara hukum :
•Kekuasaan Negara dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku
•Kegiatan Negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang effektif
•Negara berdasarkan undang – undang dasar yang menjamin HAM
•Adanya pembagian kekuasaan
No. Perihal Ta. MPRS.No.XX/MPRS/1966 Tap . MPR.No.III/MPR/2000
1. Istilah Sumber tertib Hukum Sumber Hukum
2. Sumber
Hukum
Sumber dari segala sumber
hukum adalah Pancasila
Sumber hukum dasar
nasional adalah Pancasila
dan Batang Tubuh UUD 1945
3. Perwujudan
Sumber
Hukum
-Prok. Kemerdekaan 17-8-
1945
-Dekrit Presiden 5 Juli 1959
-UUD 1945
-Surat Perintah 11 Maret 1966
Tidak disebutkan
Perbedaan sumber hukum menurut MPRS No. XX/MPRS/1966 dan Ketetapan MPR
– RI No. III/MPR/2000 tertera dlam tabel sebagai berikut :

12. Sumber Hukum merupakan segala apa saja yang menimbulkan aturan – aturan yang
mempunyai kekuataan yang bersifat memaksa, yakni aturan – aturan yang kalau
dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.
Secara umum , Sumber hukum dapat kita tinjau menjadi dua : sumber hukum
material dan sumber hukum formal
•Sumber hukum material :dapat ditinjau dari segi ekonomi, sosiologi, dan lainnya.
•Segi ekonomi : seorang ahli ekonomi akan mengatakan , bahwa kebutuhan
kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum.
Seperti hukum elastisitas
( hukum permintaan dan penawaran )
•Segi sosiologi ( ahli kemasyarakatan ): akan mengatakan bahwa yang menjadi
sumber hukum , semua peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.
•Sumber – sumber hukum formal antara lain :
•Undang- Undang ( statute)
•Kebiasaan (costum)
•Keputusan keputusan hakim (jurisprodensi)
•Traktat (treaty)
•Pendapat Sarjana Hukum (doktrin)

13. •UNDANG - UNDANG
Menurut Buys , Undang – Undang memiliki 2 arti :
•Undang – undang dalam arti formal , merupakan suatu peraturan yang dibuat
oleh Legislatif ( Presiden dan DPR )
•Undang - undang dalam arti material , merupakan suatu peraturan yang
menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.
Syarat berlakunya suatu Undang – undang harus diumumkan dalam Lembaga
Negara (LN) yaitu suatu lembaran atau kertas tempat untuk mengumumkan
semua peraturan - peraturan Negara dan pemerintahan agar sah berlaku.
Berakhirnya kekuataan suatu Perundang – undangan ( Undang - Undang ) jika
:
•Jangka waktu berlaku yang ditetapkan Undang – Undang sudah dilampaui
•Keadaan atau hal untuk mana Undang – undang itu diadakan sudah tidak ada
lagi ( UU Keadaan Darurat )
•Undang – Undang itu dengan tegas dicabut oleh lembaga yang berwenang
•Telah diadakan Undang- Undang yang baru yang isinya bertentangan dengan
Undang – Undang yang terdahulu.

14. •KEBIASAAN
Kebiasaan ( custom ) merupakan perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang -
ulang dalam hal yang sama. Kebiasaan yang dilakukan terus menerus secara turun
temurun kemudian menjadi adat kebiasaan.
•KEPUTUSAN – KEPUTUSAN HAKIM ( JURISPRODENSI )
Jurisprodensi merupakan keputusan hakim terdahulu yang diikuti dan dijadikan dasar
keputusan oleh hakim dalam yang menyangkut masalah yang sama.
Jurisprodensi ada dua :
•Jurisprodensi tetap, merupakan keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian
keputusan serupa yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil keputusan.
•Jurisprodensi tidak tetap, merupakan keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian
keputusan serupa yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil keputusan
tetapi hakim dalam menetapkan besar kecilnya hukuman tergantung pada keputusan
hakim waktu itu.

15. •TRAKTAT (TREATY)
Perjanjian atau traktat yang diadakan oleh dua Negara atau lebih disebut perjanjian
antar Negara atau perjanjian internasional. Traktat juga mengikat warga negaranya dari
Negara yang terlibat perjanjian tersebut .
Jika traktat diadakan oleh dua Negara disebut traktat belateral ( traktat ini bersifat
tertutup karena hanya untuk kepentingan dua Negara tersebut dan Negara lain yang
tidak berkepentingan tidak akan ikut ) dan jika traktat itu diadakan oleh banyak Negara (
lebih dari dua Negara ) disebut traktat multilateral dan traktat ini bersifat terbuka karena
setiap Negara yang ada kepentingannya bisa ikut dalam traktat ini misalnya Traktat
NATO, PBB,ASEAN dan sebagainya.
•PENDAPAT SARJANA HUKUM ( DOKTRIN)
Mahkamah Internasional dalam Piagam Mahkamah Internasional ( Statute of
Internasional Court of justice ) pasal 38 ayat 1 mengakui bahwa dalam menimbang dan
memutuskan suatu perselisihan internasional dapat mempergunakan beberapa
pedoman seperti :
•Perjanjian – Perjanjian Internasional (International Covention)
•Kebiasaan – Kebiasaan Internasional (International Cutoms)
•Azas – Azas hukum yang diakui oleh bangsa – bangsa yang beradab (The General
Princioles of Law Recognised by Civilised Nations)
•Keputusan Hakim (Judical Decisions) dan pendapat – pendapat sarjana hukum

16. 4. TATA HUKUM INDONESIA
Tata hukum Indonesia maksudnya keseluruhan aturan hukum yang berlaku di
Indonesia yang diatur dalam sebuah system sehingga jelas susunan
hirarkisnya maupun pengelompokannya.
Pada masa orde baru pernah berlaku Tata Urutan Peraturan Perundang-
undangan Republik Indonesia (Tata Hukum RI) berdasarkan ketetapan MPR
No. XX/MPRS/1966 dan selanjutnya setelah reformasi dikumandangkan
maka MPR mengeluarkan produk Tata Urutan Peraturan Perundang-
undangan Republik Indonesia (Tata Hukum RI) dengan Ketetapan MPR No.
III/MPR/2000.

17. Perbedaan Tata Hukum RI menurut Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966, Tap. MPR. No.
III/MPR/2000 dan UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundangan
sebagai tertera dalam table berikut.
No. Tap. MPRS. No.
XX/MPRS/196
Tap. MPR. No.
III/MPR/2000
Undang-Undang RI No.
10 Tahun 2004
1 UUD RI 1945 UUD 1945 UUD 1945
2 Ketetapan MPR Ketetapan MPR Undang-Undang Perpu
3 Undang-Undang/Perpu Undang-Undang dan Perpu Peraturan Pemerintah
4 Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden
5 Keputusan Presiden Keputusan Presiden Peraturan Daerah
6 Peraturan Pelaksanaan
lainnya seperti :
-Peraturan Menteri
-Keputusan Menteri
-Intruksi Menteri, dll
Peraturan Daerah

18. Bentuk-bentuk hukum yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik
Indonesia No. 10 Tahun 2004 dapat di uraikan sebagai berikut.
•Undang-Undang Dasar 1945
UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, yang
memuat garis-garis besar hukum dalam penyelenggaraan Negara.
•Undang-Undang
Undang-undang dibuat oleh DPR bersama Presiden (legeslatif) untuk melaksanakan
UUD 1945 dan Ketetapan MPR Republik Indonesia.
•Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang (PERPU)
PERPU dibuat oleh presiden dalam kondisi kepentingan yang memaksa dengan
ketentuan sebagai berikut.
•PERPU harus diajukan ke DPR pada persidangan yang berrikut.
•DPR dapat menerima atau menolak PERPU dengan tidak mengadakan
perubahan.
•Jika ditolak DPR, Perpu itu harus di cabut.

19. •Keputusan Presiden (Keppres)
Keputusan presiden yang bersufat mengatur dibuat Presiden untuk menjalankan
fungsi dan tugasnya, yakni mengatur pelaksanaan administrasi Negara dan
administrasi pemerintah.
•Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum diatasnya
dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.
Peraturan Daerah ada dua :
•Peraturan Daerah Provinsi dibuat DPRD Provinsi dan Gubernur
•Peraturan Daerah Kabupaten dibuat DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walo Kota.
•Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan pemerintah dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan perintah UU.

20. 5. DASAR HUKUM LEMBAGA PERADILAN NASIONAL
Sesuai dengan semangat ketentuan pasal 27 ayat 1 UUd 1945, di atas
keseluruhan tata hukum di Indonesia seharusnya mampu memperlihatkan perlindungan
negara terhadapwarga Negara selalu subyek hukum.
Dalam bidang kekuaaan kehakima, pasal 27 ayat 1 UUD 1945 tersebut
selanjutnya dibuatkan pasal-pasal tersendiri di dalam UUD 1945 seperti pasal 24, 24 A,
24 B, 24 C, 25 dan dijabarkan ke dalam beberapa produk perundang-undangan
diantaranya:
•Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan
Kehakiman, jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kekuasaan Kehakman jo Undang-Undang No 4 Tahun 2004.
•Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
•Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
•Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
•Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tantang Peradilan Hak Azasi Manusia.

21. •Sistem hukum merupakan suatu proses atau rangkaian hukum yang melibatkan
berbagai alat kelengkapan hukum dan berbagai unsur yang terdapat di dalamnya, mulai
dari hokum itu dibuat, diterapkan dan dipertahankan.
•Penggolongan hukum itu dibagi menjadi 6 yaitu :
•Berdasarkan wujudnya
•Berdasarkan ruang atau wilayah berlakunya
•Berdasarkan waktu yang diaturnya
•Berdasarkan pribadi yang diaturnya
•Berdasarkan isi maslah yang diaturnya dan,
•Berdasarkan tugas dan fungsinya
Bab III PENUTUP
•KESIMPULAN

22. •Sumber hukum dibagi menjadi 2 yaitu sumber hukum material dan sumber hukum
formal yaitu :
•Material dari segi ekonomi dan sosiologi
•Formal antara lain undang undang, kebiasaan, keputusan keputusan hakim,
traktat, pendapat sarjana hukum.
•Tata hukum negara Indonesia menurut UU RI no 10 th 2004 yaitu :
•Undang- undang dasar 1945
•Undang – undang
•PERPU
•Peraturan Pemerintah
•KEPPRES
•PERDA
•Dasar hukum lembaga peradilan nasional telah diatur dalam beberapa undang
undang.

23. •SARAN
•Semoga apa yang ada di dalam makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca..
Dan karena didalam isi makalah ini mungkin masih ada yang perlu di benarkan, maka
dari itu kami mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan makalah ini.
•DAFTAR PUSTAKA
•Sucipta M Si, I Made, Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas x semester 2
SMA/SMK,2013
•http://itikanaka.blogspot.com/2012/12/sistem-hukum-dan-peradilan-nasional_17.html
•http://griyapkn.blogspot.com/p/bab-ii-sistem-hukum-dan-peradilan.html